BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan badan yang menyelesaikan sengketa konsumen melalui cara di luar pengadilan. BPSK memiliki tujuan sebagai badan yang dibentuk untuk melakukan upaya perlindungan konsumen, khususnya tentang pengaturan tentang hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.1 Sebagai Badan perlindungan BPSK mempuyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.2 Hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha diatur di dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK). Hak konsumen diatur didalam pasal 4 hingga Pasal 7 UUPK, dan lebih luas tentang dasar konsumen disebutkan oleh J. F. Kennedy yakni terdiri dari hak memperoleh keamanan, hak memilih, hak mendapat informasi, hak untuk didengar.3 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 juga mengatur tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh para pelaku usaha. Hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha diatur didalam Pasal 18 dalam UUPK. Pasal 18 mengatur tentang klausula baku, yang isinya melarang pelaku usaha untuk
1 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2010, Hukum Perlindungan Konsumen, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm 195 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 3 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op.Cit., hlm 39
membuat klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat 1 kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang yang membuatnya. Akan tetapi, Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang hukum Perdata menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam melaksanakan haknya seorang kreditur harus memperhatikan kepentingan debitur dalam situasi tertentu.4 Menyangkut hal tersebut terdapat suatu perkara yang terjadi di BPSK Padang, yang mana pelaku usaha menolak untuk melakukan pembayaran asuransi jiwa kredit yang sudah diikuti oleh konsumennya. Hal ini terjadi dikarenakan pelaku usaha menanggap konsumen sudah melakukan pemalsuan informasi kesehatannya, sedangkan ahli waris konsumen menganggap bahwa pelaku usaha mencoba untuk mengindari tanggungjawabnya dan telah melakukan pemalsuan tanda tangan konsumennya. Pihak yang berperkara dalam kasus ini adalah Asuransi Cigna sebagai Tergugat II, Bank Cimb Niaga Cabang Tapan sebagai Tergugat I, dan Dio Utama Putra sebagai Penggugat yang merupakan ahli waris dari konsumen yakni Alm Supardi. Perkara ini melibatkan pihak Bank Cimb Niaga sebagai penyedia dana dan pemegang polis, Asuransi Cigna sebagai penyedia jasa asuransi jiwa kredit, dan Dio Utama Putra sebagai ahli waris tertanggung dan sebagai debitur yakni Alm Supardi.
4
Suharnoko, 2004, Hukum Perjanjian, Kencana, Jakarta, hlm 4
Ahli waris konsumen atau penggugat merasa telah melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya, dan menyatakan bahwa ia telah melakukan pembayaran polis asuransi sebagaimana mestinya, sehingga dikarenakan ayah dari penggugat meninggal dunia maka ahli waris meminta hak yang seharusnya ia dapatkan yakni, menyatakan lunas kredit konsumen Alm. Supardi sebagaimana perjanjian bahwa Asuransi Jiwa Kredit yakni menanggung kredit yang diambil oleh tertanggung apabila tertanggung meninggal dunia dalam waktu pertangungan, mengembalikan jaminan BPKB, serta memberikan uang santunan kematian, namun pelaku usaha tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya. Asuransi Cigna selaku penyedia jasa asuransi tidak melakukan kewajibannya dikarenakan pelaku usaha menganggap Alm. Supriadi memalsukan dokumen kesehatannya. Hal ini menyebabkan perselisihan antara Asuransi Cigna, Bank Cimb Niaga dan Dio Utama Putra, sehingga para pihak mencoba menyelesaikan permasalah ini ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menurpakan Badan yang menyelesaikan sengketa konsumen antara pelaku usaha dan konsumen melalui penyelesaian diluar pengadilan. Dari sekian banyak cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, Undang-Undang perlindungan konsumen hanya memperkenalkan tiga macam, yaitu: arbitrase, konsiliasi dan mediasi yang merupakan bentuk atau cara penyelesaian sengketa yang dibebankan menjadi tugas BPSK5. Dengan cara-
5
Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op.Cit, hlm 233
cara inilah BPSK menyelesaiakn sengketa konsumen antara pelaku usaha dan konsumen. Setelah di bawanya perkara ini ke BPSK dan diselesaikan melalui cara arbitrase, maka keluarlah putusan bahwa BPSK Padang mengabulkan gugatan dari pergugat yang isinya menyatakan lunas kredit yang diambil oleh debitur dan pihak Bank diminta untuk mengembalikan BPKB yang dipergunakan sebagai janminan. Namun dalam hal ini pihak Asuransi Cigna selaku Tergugat II tidak menerima hasil dari putusan yang di keluarkan oleh BPSK Padang. Oleh karena itu diajukanlah Permohonan Keberatan terhadap putusan BPSK ke Pengadilan Negeri Padang. Hasil dari putusan BPSK yang diajukan Permohonan Keberatannya ke Pengadilan Negeri kelas IA Padang dan Pemohon Keberatan yakni Asuransi Cigna juga telah memberikan bukti-bukti yang menguatkan dalil-dalilnya maka diputuslah hasil Permohonan Keberatan yang diajukan. Putusan dari Pengadilan Negeri Padang menyatakan Permohonan Keberatan tidak dapat diterima. Dengan demikian putusan BPSK tetap berlaku. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang di beri wewenang untuk itu, di ucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.6 Jadi putusan adalah perbuatan hakim sebagai selaku penguasa atau pejabat negara, namun tidak mustahil jika putusan hakim tidak tepat dikarenakan kurang telitinya hakim.
6
Sudikno Mertokusumo, 2006, Hukum Acara Perdata Indonesia,Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.210
Setelah keluarnya putusan Pengadilan Negeri kelas IA Padang, Pemohon keberatan yakni Asuransi Cigna tetap tidak menerima hasil dari putusan Pengadilan Negeri kelas IA Padang. Pemohon Keberatan yakni Asuransi Cigna mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dan setelah diajukan bukti-bukti baru yang menguatkan dalil-dalil gugatan maka keluarlah putusan Mahkamah Agung yang menyatakan membatalkan putusan BPSK dan Pengadilan Negeri Padang, dan menyatakan bahwa tergugat memenangkan perkara dan mewajibkan Penggugat tetap harus membayarkan tagihan kreditnya. Perbedaaan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung terhadap putusan dibawahnya inilah yang membuat penulis tertarik apa yang menjadi pertimbangan hakim Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang berbeda, padahal putusan Majelis BPSK telah memenangkan pihak Ahli waris dan pengadilan negeri telah menguatkan putusan dari BPSK. Dalam hal ini mungkin hakim Mahkamah Agung berpendapat lain terhadap sengketa tersebut yang menyebabkan terjadinya perbedaan putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung. Terjadinya perbedaan putusan yang dikeluarkan oleh Mahakamah Agung terhadap Pengadilan Negeri dan BPSK inilah yang membuat Penulis tertarik
menulis
tentang
“ANALISIS
PUTUSAN
PENGAJUAN
KEBERATAN DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG DAN KASASI DI MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
No. 008/PTS/BPSK-
PDG/ARBT/III/2015 TENTANG ASURANSI JIWA KREDIT”
B. Perumusan Masalah Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan masalah di uraikan sebagai berikut: 1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri kelas I A Padang mengeluarkan putusan Nomor 54/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Pdg yang tidak menerima Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan? 2. Bagaimana
pertimbangan
hukum
hakim
Mahkamah
Agung
mengeluarkan putusan Nomor 548 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri kelas I A Padang No. 54/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Pdg dan putusan Badan penyelesaian Sengketa
Konsumen
Kota
Padang
No.
008/PTS/BPSK-
PDG/ARBT/III/2015? C. Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk: 1. Mengetahui apa yang mendasari Pengadilan Negri Padang tidak menerima Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan 2. Mengetahui apa yang mendasari Mahkaman Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang dan BPSK Kota Padang D. Manfaat Penelitian Manfaat dari penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat yang dapat diperoleh antara lain: 1. Manfaat teoritis
a. Penelitian ini secara khusus bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat dalam memberikan konstribusi pemikiran dalam menunjang perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata. 2. Manfaar Praktis a. Dapat menjadi acuan dan bahan informasi untuk penelitian lain dalam mengembangkan dan menelaah secara mendalam tentang cara dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi diluar pengadilan b. Sebagai bahan kajian ilmiah yang dapat dipergunakan masyarakat luas pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya E. Metode Penelitian 1. Pendekatan Masalah Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara memperlajari perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. 2. Sifat Penelitian Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai Penyelesaian Sengketa Konsumen tentang Asuransi Jiwa Kredit melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Pengadilan Negeri dan Mahakamah Agung. 3. Sumber Bahan Hukum
Sumber bahan hukum dari penelitian ini berasal dari penelitian kepustakaan, yakni data yang tidak langsung diperoleh dari responden, melainkan diperoleh melalui studi kepustakaan (Library research), yang berasal dari buku, jurnal, ensiklopedi, dan kamus Penelitian kepustakaan artinya data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah terkait dengan persoalan yang akan dikaji kemudian mencatat bagian yang memuat tentang penelitian7. Penelitian kepustakaan ini akan penulis lakukan pada: a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas b. Perpustakaan Hukum Universitas Andalas c. Situs-situs internet Sesuai dengan yang akan diteliti dan pendekatan masalah yang digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan tiga bahan hukum, yaitu: a. Bahan Hukum Primer Yaitu bahan hukum yang mengikat, dalam hal ini berdasarkan sifat penelitian dengan melakukan analisa terhadap masalah yang diteliti. Bahan hukum primer ini terdiri dari: 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen 2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian
7
Jakarta, hlm 3
Mestika Zed, 2007, Metode Penelitian Kepustakaan, Yayasan Obor Indonesia,
3. Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa 4. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat b. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, atau keterangan-keterangan mengenai peraturan-peraturan perundangundangan, berbentuk buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur-literatur hasil penelitian yang dipublikasikan, makalah, jurnaljurnal hukum dan lain-lain. c. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan ini didapat dari kamus hukum dan ensiklopedi 4. Teknik Pengumpulan Data Studi dokumen Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis) karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.8 Studi dokumen pada penelitian ini dengan mempelajari putusan dari BPSK, putusan banding dari Pengadilan Negeri, dan putusan kasasi dari Mahkamah Agung 5. Teknik Pengolahan Data
8
Bambang Sunggono, 2011, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 114
Menurut Bambang Waluyo, pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis.9 Data yang diperoleh akan diolah dengan cara editing yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan (reability) data yang hendak dianalisis.10 Kemudian disusun data-data itu ke dalam pembahasan 6. Analisis Data Analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis kualitatif, yakni analisis yang dilakukan dengan tidak menggunakan rumus statistik, karena data tidak berupa angka-angka. Analisis ini menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang diperoleh oleh penulis dilapangan yang memberikan gambaran secara detail mengenai permasalahan memperhatikan penetian yang bersifat deskriptif.
F. Sistematika Penulisan Hasil dari penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, dengan rincian sebagai berikut : BAB I :
9
PENDAHULUAN
Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1999
hlm 72 10
Amirudin dan Zaintu Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm 168
Pada bab ini dikemukakan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian dan Sisitematika Penelitian. BAB II :
TINJAUAN KEPUSTAKAAN
Bab ini menguraikan dan menjelaskan kerangka-kerangka teoritis serta tinjauan umum tentang pengertian perjanjian, asuransi jiwa kredit, hukum perlindungan konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan Putusan hakim BAB III :
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini diuraikan penjelasan mengenai hasil dari penelitian yang diperoleh dalam kegiatan penelitian, seperti pertimbangan hukum terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri yang memperkuat putusan BPSK, dan pertimbangan hakim hakim Mahkamah Konstitusi yang membatalkan putusan BPSK dan Pengadilan Negeri BAB IV:
PENUTUP
Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan dalam kaitannya dengan permasalahan yang telah diidentifikasikan, sehingga dapat digunakan didalam kehidupan masyarakat maupun pemerintah dimasa yang kan datang serta memberikan saran atau masukan yang dianggap perlu yang berkenaan dengan permasalahan yang ada.
