BAB I PENDAHULUAN. kekuasaan (check and balances) antara Pemerintah dan DPR RI. Ketiga fungsi

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Penelitian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau sering disebut Dewan

Perwakilan Rakyat (disingkat DPR-RI atau DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara

dalam

sistem

ketatanegaraan Indonesia yang

merupakan

lembaga

perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.1 DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 20A ayat (1) UUD 1945. Fungsi tersebut telah menempatkan DPR sebagai lembaga yang memiliki kedudukan strategis dalam menjalankan demokrasi di Indonesia serta mewujudkan keseimbangan kekuasaan (check and balances) antara Pemerintah dan DPR RI. Ketiga fungsi tersebut ditegaskan kembali dalam pasal 69 ayat (1), sedangkan pasal 69 ayat (2) Undang-undang nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, menegaskan bahwa ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. 2

1

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.wikipedia.org[online].Diakses pada tanggal 11 November 2015 dari ://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Republik_Indonesia 2 Pedoman Umum Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2011 hal 1

1

http://digilib.mercubuana.ac.id/

2

Sebagai wakil rakyat berdasarkan hasil pemilihan umum yang dipilih langsung oleh rakyat, maka DPR harus dapat mempertahankan kinerjanya terkait dengan peran dan fungsinya sebagai wakil rakyat. Hal ini tentunya juga dapat membuat kepercayaan yang baik dari rakyat, kepercayaan rakyat akan DPR sangat diperlukan agar anggota DPR mendapatkan suara kembali pada saat pemilihan umum yang akan datang agar terpilih kembali. Namun yang terjadi saat ini adalah citra anggota DPR kurang baik di mata masyarakat, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor baik DPR secara kelembagaan terkait dengan fungsi dan tugasnya maupun secara pribadi anggota DPR. Dari sisi DPR secara kelembagaan dapat dilihat dari kinerjanya yang kurang di mata masyarakat. Di tahun sidang 2013-2014 yang merupakan tahun sidang terakhir bagi DPR periode 2009-2014 dan tahun 2014 juga merupakan tahun politik yang ditandai dengan diselenggarakannya perhelatan demokrasi yang sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD pada tanggal 9 April 2014 dan Pemilihan Presiden/ Wakil Presiden pada tanggal 9 Juli 2014. Hampir seluruh anggota DPR periode 20092014 kembali mencalonkan diri menjadi anggota DPR periode berikutnya.3 Meskipun mencalonkan diri kembali menjadi anggota DPR periode berikutnya, namun DPR harus tetap menunjukkan kinerjanya. Berdasarkan data yang didapat dari laporan kinerja DPR (16 agustus 2013-14 agustus 2014), dalam 3

Executive Summary Laporan Kinerja DPR RI tahun sidang 2013-2014.DPR RI. Jakarta 2014 hal 1


3

rapat paripurna 18 juni 2014 ditetapkan adanya penambahan 2 (dua) ruu yang masuk ke dalam RUU prioritas tahun 2014, dengan demikian jumlah RUU prioritas tahun 2014 bertambah dari yang sebelumnya 66 (enam puluh enam) RUU menjadi 68 (enam puluh delapan) RUU. 4 Sedangkan selama tahun sidang 2013-2014, DPR bersama pemerintah hanya menyelesaikan pembahasan terhadap 22 (dua puluh dua) RUU.5 Dalam bidang pengawasan, secara kuantitatif, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPR periode 2013-2014

sangat baik karena

banyaknya kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengawasan pelaksanaan undang-undang, pelaksanaan keuangan negara dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah. Tetapi, secara kualitatif, terutama bila dilihat dari tindak-lanjut kegiatan pengawasan, efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan dewan masih dipertanyakan. Selama ini rekomendasi dan simpulan dewan termasuk tim di bawah koordinasi langsung pimpinan dewan masih banyak yang belum ditindaklanjuti oleh pihak terkait.6 Selain karena kinerja yang buruk, citra DPR di mata masyarakat buruk dapat juga diakibatkan oleh berbagai survei maupun jajak pendapat yang berkaitan dengan DPR.

4

DPR RI,op.cit., hal 4 Ibid hal 8 6 Tim peneliti Center for Election and Political Party, Universitas Indonesia.dpr.go.id [online].Tahun 2013.Mengukur kinerja DPR RI periode 2009-2014.Diakses pada tanggal 12 november 2015 dari http://www.dpr.go.id/dokpemberitaan/majalah-parlementaria/m-120-2014.pdf 5


4

Seperti survei yang dilakukan oleh Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi). Formappi memberikan rapor buruk terhadap 83,3 persen anggota DPR. Sebanyak 83,8 persen kinerja anggota DPR RI masih buruk. Berdasarkan penelitian Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) dari jumlah 519 anggota yang dinilai, 318 anggota Dewan atau 61,3 persen memperoleh nilai sangat buruk, kemudian diikuti 22,5 persen atau 117 anggota Dewan dinilai memperoleh rapor buruk. 7 Lembaga survei poltracking juga mengadakan penelitian akan tingkat ketidakpuasaan masyarakat terhadap DPR. Saat ini tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap DPR sangat tinggi mencapai 61,67 %. Tingginya ketidakpuasaan masyarakat tersebut terjadi karena tidak lepas dari belum maksimalnya kualitas dan kuantitas kinerja anggota DPR di tiga fungsi utamanya, yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan. Selain itu, kasus hukum seperti korupsi, skandal moral, dan etika komunikasi publik para anggota dewan yang memenuhi media massa turut andil membentuk persepsi negatif publik terhadap DPR. 8 Selain lembaga survei, media massa juga turut melakukan survei akan kinerja DPR RI di mata masyarakat. Seperti yang dilakukan oleh kompas. Survei dilakukan pada 17 Agustus-20 September 2013. Insis mengambil 1.070 orang responden di 34 provinsi dengan wawancara tatap muka. Margin of error kurang

7

2014, 3 April. Siar Batavia News [Online].Formappi: 83,8 Persen Rapor Merah Kinerja Buruk Anggota DPR.Diakses pada tanggal 3 September 2015 dari http://siarbatavianews.com/news/view/1938/formappi-838-persen-rapor-merah-kinerja-burukanggota-dpr 8 Hanta Yuda AR. (2013, 21 oktober).Evaluasi 4 tahun Sby-Boediono: Stagnasi kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah dan DPR.[online]Diakses pada tanggal 3 September 2015 dari http://poltracking.com/publikasi/rilis-riset-dan-survei/595-eevaluasi-4-tahun-sbyboediono-stagnasi-kepuasan-publik-terhadap-kinerja-pemerintah-dan-dpr-2


5

lebih 3 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Selain itu, Insis mengaku juga menanyakan pendapat responden mengenai tugas dan fungsi DPR. Dalam pembentukan undang-undang, sebanyak 42,9 persen responden mengaku tidak puas, 5,6 sangat tidak puas, 37,3 persen puas, 0,6 persen sangat puas, dan 13,7 persen tidak menjawab.9 Pernyataan tidak puas tersebut tercermin dalam hasil survei di bawah ini :10 Baik

Semakin

Tidak

Semakin

Tidak

Baik

Baik

Tidak

Menjawab

Baik Kinerja anggota 20,5 %

0,6 %

60,9%

Puas

Sangat

Tidak

Semakin

Tidak

Puas

Puas

Tidak Puas

Menjawab

0,6%

42,9%

5,6%

13,7%

16,1%

1,9%

Dewan

Dalam Pembentukan UU

37,3 %

9

Sandro Gatra. (2013, 29 September). Kompas.com [Online]Survei Insis: Publik Makin Tak Puas pada Kinerja DPR. Diakses pada tanggal 3 September 2015 darihttp://nasional.kompas.com/read/2013/09/29/1224051/Survei.Insis.Publik.Makin.Tak.Puas.pa da.Kinerja.DPR 10 Tim Penulis Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekjen DPR RI. DPR RI Periode 2009-2014 Catatan Akhir Masa Bakti. Jakarta. 2013 hal 26


6

Dalam membahas APBN

34,8%

1,9%

39,8%

6,8%

16,8%

23,6%

1,9%

50,9%

8,7%

14,9%

14,3%

1,2%

61,5%

12,4%

Terkait pengawasan Tingkat kemampuan menampung aspirasi Tabel 1 Hasil Survei Terhadap Kinerja Dewan Citra yang positif adalah tujuan akhir dari kerja humas dan merupakan keseluruhan kesan yang terbentuk di masyarakat. Citra dapat bernilai positif dan dapat juga bernilai negatif. Sebagai keseluruhan kesan masyarakat, citra lembaga tidak dapat direkayasa, artinya citra akan datang dengan sendirinya dari upaya yang kita tempuh sehingga komunikasi dan keterbukaan lembaga merupakan salah satu faktor utama dalam mendapat citra lembaga yang positif. Meskipun tidak dapat direkayasa, namun citra dapat diciptakan secara sengaja agar dapat bernilai positif. Humas dapat melakukan berbagai strategi dan program untuk menciptakan citra positif lembaga. Terkait dengan buruknya citra DPR, maka diperlukan strategi komunikasi yang mampu memperbaiki citra lembaga tersebut dan di sinilah peran humas DPR sangat dibutuhkan sebagai penghubung antara DPR RI dengan masyarakat yang


7

diwakilinya. Seberapa jauh citra akan terbentuk sepenuhnya ditentukan oleh bagaimana humas mampu membangun persepsi yang didasarkan oleh realitas yang terjadi. Humas DPR merupakan satu bagian yang memiliki fungsi manajemen organisasi DPR itu sendiri yaitu Biro Kehumasan yang berada langsung di bawah Sekretariat Jenderal DPR. Di mana biro humas ini memiliki tugas untuk mensosialisasikan kinerja dewan kepada masyarakat banyak. Dengan adanya sosialisasi mengenai kinerja DPR oleh biro humas diharapkan dapat membentuk opini publik yang positif. Bagian Humas Sekretariat Jendral DPR juga diberi tugas untuk menerima kunjungan masyarakat. Baik masyarakat yang berasal dari kalangan mahasiswa, pelajar, DPRD maupun masyarakat pada umumnya. Bagian Humas Sekretariat Jenderal DPR terbagi atas dua sub bagian, yakni Sub Bagian Penerangan dan Sub Bagian Penyaluran Delegasi Masyarakat (PDM).11 Humas DPR dalam rangka memperbaiki citra yang saat ini terbentuk di masyarakat melaksanakan banyak program kehumasan. Program-program kehumasan yang dilaksanakan antara lain melakukan aktivitas rutin ke kampuskampus untuk melakukan sosialisasi terutama sosialisasi berparlemen bagi para mahasiswa, dan melaksanakan hubungan dengan media yang sesuai dengan fungsi PR sebagai media relations. Bentuk media relations yang dilaksanakan humas DPR adalah mengadakan press gathering sebagai hubungan dengan media yang 11

Tentang Kunjungan Masyarakat. (2015). dpr.go.id[online].Diakses pada tanggal 3 september 2015 dari http://www.dpr.go.id/humas/kunjungan-tentang


8

biasa meliput di gedung DPR RI dan membuat media internal DPR yaitu penerbitan Majalah dan Buletin Parlemetaria, TV Parlemen, Website DPR. Dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang baik oleh Humas DPR diharapkan dapat meningkatkan citra lembaga yang saat ini berkembang di tengah masyarakat. Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengangkat judul : “Peran Humas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Dalam Memperbaiki Citra Lembaga”. 1.2

Fokus Penelitian Fokus penelitian adalah peran humas dalam memperbaiki citra lembaga

DPR. Peran humas terdiri dari : 1. Teknisi komunikasi (Communication technician) Humas sebagai pelaksana teknis komunikasi yang menyediakan layanan di bidang teknis sebagai journalist in resident yang hanya menyediakan layanan teknis dari masing-masing bagian atau tingkatan dan layanan teknis dari masing-masing bagian atau tingkatan dan dilibatkan untuk memproduksi komunikasi dan menerapkan program komunikasi. 2. Penasehat ahli (Expert presciber) Humas dipandang oleh pihak lain sebagai yang berwenang atas masalah, memiliki pengalaman dan kemampuan yang tinggi. Dan membantu mencari solusi dalam penyelesaian masalah antara lembaga dengan publiknya. 3. Fasilitator komunikasi (Communication fasilitator)


9

Peran fasilitator komunikasi disini menjadikan praktisi sebagai pendengar yang sensitif dan pialang informasi. Selain itu juga sebagai penghubung, penerjemah dan mediator antar lembaga dan publik atau penerjemah bila terjadi misscommunication dan mengelola komunikasi dua arah, memfasilitasi perubahan dengan menyingkirkan rintangan dalam hubungan dan membuat saluran komunikasi tetap terbuka. 4. Fasilitator proses pemecah masalah (Problem solving process fasilitator) Humas melibatkan diri atau dilibatkan dalam hal proses pemecah masalah serta bagian dari tim manajemen untuk membantu pimpinan lembaga baik sebagai penasehat hingga mengambil tindakan eksekusi atau keputusan dalam mengatasi persoalan atau krisis yang sedang dihadapi

dan

bekerja

sama

dengan

manager

lainnya

dalam

mendefinisikan dan menyelesaikan masalah menjadi bagian dari tim perencanaan strategi, kerja sama dan konsultasi diawal dengan pertanyaan pertama dan berlanjut hingga evaluasi program akhir. Dalam melaksanakan perannya, humas menjalankan berbagai program dan kegiatan yang berhubungan dengan publiknya baik internal maupun eskternal. Peranan humas dalam sebuah lembaga seperti media relations, konfrensi pers, press gathering, penerimaan delegasi masyarakat, dan hubungan langsung dengan publik.


10

1.3

Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi identifikasi

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan humas DPR dalam upaya memperbaiki citra lembaga?

1.4

Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Mengetahui peranan

humas DPR dalam memperbaiki citra lembaga.

1.5

Manfaat Penelitian 1.5.1 Manfaat Akademik Sebagai

sarana

pembelajaran

dan

pengembangan

pada

ilmu

komunikasi terutama mengenai peran dan fungsi humas di suatu lembaga atau organisasi. 1.5.2 Manfaat Praktis 1. Bagi peneliti diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan serta

menerapkan

ilmu

mengenai

strategi

humas

dalam

meningkatkan citra lembaga yang telah diperoleh, terutama terkait dengan fungsi dan peran humas dalam memperbaiki citra, khususnya DPR. 2. Diharapkan dapat menjadi masukan pada humas DPR dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya sebagai humas, sehingga hasil


11

penelitian ini dapat dijadikan rujukan sebagai pertimbangan dalam menyajikan informasi melalui berita maupun program acara yang akan disajikan kepada masyarakat luas.


BAB I PENDAHULUAN. kekuasaan (check and balances) antara Pemerintah dan DPR RI. Ketiga fungsi

Recommend Documents