BAB I PENDAHULUAN. mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances

ADLN- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Masalah. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara

sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif,yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances. Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan

eksekutif,

lembaga-lembaga

pengadilan

yang

berwenang

menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan. Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil-hasil penting,misalnya pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui pemilihan umum. Makna demokrasi adalah bahwa negara-negara kota sejak dulu diperintah

TESIS

MARKETING POLITIK1 DALAM ......

CHOLFA YASMIEN


oleh beberapa penguasa yang tidak demokrasi atau diktator, kemudian diubah menjadi sistem yang sejumlah warga masyarakat berhak berpartisipasi langsung dalam pemerintahan. Pengalaman diatas melahirkan suatu sistem politik dan rayatlah yang berdaulat,bukan hanya untuk memerintah sendiri tetapi juga mempunyai sumber daya serta lembaga-lembaga yang dapat digunaan untuk ikut aktif dalam pemerintahan. Bagi organisasi politik,demokrasi merupakan sistem yang tepat dan ideal untuk diterapkan demi kelangsungan organisasinya,Sehingga tidak heran apabila kata demokrasi menjadi sangat popular hampir di setiap Negara, bahkan juga menjadi ungkapan yang biasa dalam kehidupan sehari-hari jika tak ada satupun negara yang mengaku menganut sistem yang tidak demokrasi,meskipun dalam bentuk kerajaan. Menurut pandangan dari pihak luar mungkin Negara yang bersangkutan belum demokrasi, akan tetapi menurut pemiliknya tentu sudah demokrasi. Dewasa ini, sistem pemerintahan yang berazazkan demokrasi semakin dianggap suatu sistem pemerintahan yang sangat baik sehingga muncul suatu upaya

untuk mewujudkan suatu sistem pemerintahan yang demokrasi dalam

setiap sudut berkehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya tersebut dilakukan dengan adanya suatu kontrak sosial yaitu penyerahan kembali semua kekuasaan dari rakyat kepada pihak yang akan menjadi wakilnya di dalam pemerintahan yang dimana wakil tersebut ditunjuk oleh rakyat untuk dikembalikan kembali ke rakyat. Proses tersebut dan pengambilan keputusan politik dapat dilakukan dengan mekanisme tertentu , yakni Pemilihan Umum (pemilu). Demokrasi didalam

TESIS

2 MARKETING POLITIK DALAM ......

CHOLFA YASMIEN


pemilu menjadi landasan utama yang sangat penting bagi terselenggaranya Pemilu. Pemilihan umum merupakan anak kandung demokrasi yang dijalankan sebagai perwujudan prinsip kedaulatan rakyat dalam fenomena ketatanegaraan. Prinsip-prinsip dalam pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan. Dari prinsip-prinsip pemilu tersebut dipahami bahwa pemilu merupakan kegiatan politik yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi. Sebagai syarat utama dari terciptanya sebuah tatanan demokrasi secara universal, pemilihan umum adalah lembaga sekaligus praktik politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (representative government). Karena dengan pemilihan umum, masyarakat secara individu memiliki hak dipilih sebagai pemimpin atau wakil rakyat maupun memilih pemimpin dan wakilnya di lembaga legislatif. Menurut Robert Dahl, bahwa pemilihan umum merupakan gambaran ideal dan maksimal bagi suatu pemerintahan demokrasi di zaman modern. Pemilihan umum dewasa ini menjadi suatu parameter dalam mengukur demokratis tidaknya suatu negara, bahkan pengertian demokrasi sendiri secara sedehana tidak lain adalah suatu sistem politik dimana para pembuat keputusan kolektif tertinggi di dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala. Pemilu memfasilitasi sirkulasi elit, baik antara elit yang satu dengan yang lainnya,

TESIS


CHOLFA YASMIEN


maupun pergantian dari kelas elit yang lebih rendah yang kemudian naik ke kelas elit yang lebih tinggi. Sikulasi ini akan berjalan dengan sukses dan tanpa kekerasan jika pemilu diadakan dengan adil dan demokratis Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan azaz langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Melalui Pemilu, pemerintahan sebelumnya yang tidak memihak rakyat bisa diganti. Jika pemimpin yang dipilih oleh rakyat pada Pemilu sebelumnya ternyata kebijakannya tidak memihak rakyat maka rakyat bisa bertanggungjawab dengan tidak memilihnya lagi di Pemilu berikutnya. Inilah kelebihan demokrasi melalui Pemilu langsung. Cara seperti ini berusaha benar-benar mewujudkan pemerintahan yang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, kekuasaan sepenuhnya ada di tangan rakyat, artinya suara rakyatlah yang menentukan masa depan pemimpinnya. Pemerintahan yang dibentuk benar-benar berdasarkan keinginan dan kepercayaan rakyat. Warga masyarakat yang mempunyai hak pilih mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memberikan suaranya. Prinsip Pemilu Demokratis : 1. Dilaksanakan oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu (Jajaran KPU dan Jajaran BAWASLU) yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun. 2. Dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 3. Semua tahapan dilaksanakan secara demokratis, prosedural, transparan dan

TESIS


CHOLFA YASMIEN


akuntabel. 4. Pemerintah dan jajarannya menjaga integritas dan netralitas. 5. Melindungi dan menjaga kesamaan hak pemilih dengan prinsip satu suara mempunyai nilai yang sama (one person, one vote and one value). Penting juga untuk menjadi catatan dalam membahas masalah pemilu, yakni prinsip yang dianut dalam penyelenggaraan pemilu, yaitu pemilu yang dilaksanakan secara luber dan jurdil, yang mengandung pengertian bahwa pemilihan umum harus diselenggarakan secara demokratis dan transparan berdasarkan pada azaz-azaz pemilihan yang bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. Langsung berarti rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Umum berarti pada dasarnya semua warga Negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia yang berumur 17 tahun atau telah pernah kawin berhak ikut memiilih dalam pemilihan umum. Sedangkan warga Negara yang berumur 21 tahun berhak untuk dipilih. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna yang menjamin kesempatan yang berlaku secara holistik bagi semua warga Negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa diskriminasi (pengecualian) berdasarkan misalnya acuan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status sosial. Bebas berarti setiap warga Negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakannya setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

TESIS


CHOLFA YASMIEN


Rahasia berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pemilihnya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada suaranya diberikan. Jujur berarti dalam menyelenggarakan pemilihan umum, penyelenggara, pelaksana, pemerintah, partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adil berarti dalam menyelenggarakan pemilu, setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan dari pihak manapun. Akhirnya dari semua penjelasan tentang pemilihan umum di atas, membincangkan ranah pemilu sebagai perwujudan negara demokrasi dan negara hukum adalah perbincangan yang tidak akan ada ujung pangkalnya. Bagaimana tidak,wacana yang merupakan bagian dari perilaku sosial politik yang bersinggungan dengan problematika kehidupan bermasyarakat terkait dengan hubungan antara struktur masyarakat dengan struktur politik dan pendistribusian kekuasaan dalam masyarakat yang akan terus berkembang. Pemilu seringkali disangkutpautkan dengan pesta demokrasi, ketika semua rakyat dari berbagai lapisan dan struktrur sosial berbondong-bondong baik secara personal maupun komunal (Partai) turut serta dalam menentukan pemimpin atau wakil rakyat untuk memimpin roda pemerintahan secara arif dan bijaksana. Pemilu kerap terkait dengan adanya parpol, akan tetapi dalam mendirikan

TESIS


CHOLFA YASMIEN


parpol dan menjadi peserta pemilu kerap banyak parpol yang terlihat sangat kewalahan dalam memenuhi syarat-syarat menjadi peserta pemilu. Menurut Undang-Undang Pemilu nomor 8 tahun 2012, persyaratan bagi parpol calon kontestan pemilu pada tahun 2014, antara lain: memiliki kepengurusan di 100% di tingkat provinsi, 75 % jumlah kabupaten/kota, 50 % jumlah kecamatan, dan 30% keterwakilan perempuan di semua tingkatan. Disamping itu, ada ketentuan parpol harus menunjukkan 1.000 anggota yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota (KTA), memiliki kantor tetap, nomor rekening atas nama partai politik (Parpol), serta nama dan tanda gambar Parpol. Persyaratan di atas tentu sangat berat. Namun, bagi para penyokong regulasi di atas, persyaratan berat di atas itu punya tujuan mulia: menghadirkan parpol dan pemilu yang berkualitas. Logikanya sederhana: proses penyaringan tersebut hanya akan meloloskan parpol yang benar-benar punya struktur dan kepengurusan. Di sinilah masalah sering muncul. Dalam banyak kasus, pendirian parpol di Indonesia bersifat musiman: biasanya menjelang proses pemilu. Biasanya pula, proses perekrutan pengurus dan pembangunan struktur berlangsung sangat serampangan. Tak sedikit calon-calon pengurus diiming-imingi uang dan fasilitas agar bersedia menjadi pengurus. Jadinya, hanya ‘parpol berduitlah’ yang begitu leluasa mendirikan struktur di daerah. Kebanyakan yang terjadi adalah struktur kepengurusan parpol itu hanya “papan nama”, Hampir tidak ada kegiatan politik kepengurusan tersebut. Akibatnya, parpol bersangkutan kurang mengakar dengan massa-rakyat di lingkungan sekitarnya. Maklum, ketika berlangsung pemilu, parpol lebih

TESIS


CHOLFA YASMIEN


mengandalkan uang ketimbang kerja konkret di tengah massa sebagai alat mengumpulkan suara. Persyaratan yang berat di atas jelas sangat membebani parpol miskin. Bayangkan, parpol miskin dipaksa harus punya kantor tetap. Biasanya, parpol miskin mengandalkan rumah pengurusnya sebagai kantor. Dengan ketentuan di atas, hanya parpol besar dan kaya-raya lah yang leluasa mendirikan kepengurusan di mana-mana. Dilihat dari tolak ukur parpol berkualitas di mata penyelenggara pemilu, termasuk sejumlah pengamat politik, adalah kuantitatif. Sedangkan aspek-aspek penting kepartaian, seperti ideologi, kaderisasi, dan program, terlihat tidak begitu dijadikan sebagai tolak ukur. Akibatnya, sekalipun parpol itu sudah ideologis, programatik, dan konsisten bekerja di tengah rakyat, namun jika belum memenuhi persyaratan sebagaimana diatur UU Pemilu, maka parpol itu akan kehilangan peluang menjadi kontestan pemilu. Pada pemilu legislatif 2014 yang di selenggarakan pada tanggal 9 April 2014 yang lalu, banyak permasalahan yang terjadi. Dimulai dari proses tahapan calon legislative (Caleg),sistem perekrutan caleg oleh partai Politik hingga pendaftaran Daftar Caleg Sementara di KPU. Didalam perekrutan caleg, hampir semua partai yang telah dinyatakan lolos menjadi kontestan pemilu mempunyai standard dan peraturan sendiri dalam menentukan calon-calonnya. Terdapat beberapa partai yang benar-benar selectif dalam merekrut calonnya dengan mengadakan psikotes baik secara tertulis maupun lisan. Akan tetapi terdapat pula parpol yang hanya mengutamakan banyaknya calon yang mendaftar untuk menjadi caleg dari parpolnya. Permasalahan dalam sistem ini

TESIS


CHOLFA YASMIEN


terkait dengan pemberian nomor urut caleg. Bagi caleg petahana tentu tidak sulit mendapatkan nomor urut di posisi teratas, karena mereka memiliki modal keuangan dan popularitas yang memang masih dibutuhkan Parpol. Ada simbiosis mutualisme antara caleg petahana dan parpol. Caleg petahana dinilai berpotensi menyumbang suara partai karena memiliki modal keuangan, modal sosial, dan popularitas. Begitu pula caleg artis, dipandang oleh parpol sebagai figur yang mampu mendongkrak suara. Karenanya, nama artis banyak bertebaran di susunan DCS di tiap-tiap Parpol. Dari situ nampak jelas, prospek demokrasi di negeri ini masih berjalan di atas tumpukan kapital dan berputar di lingkaran politik citra. Kualitas dan integritas personal caleg tidak menjadi arus utama (mainstream). Padahal, kualitas demokrasi, salah satunya akan ditentukan oleh kualitas personal para pembuat kebijakan yang duduk di kursi parlemen. Karena peranan wakil rakyat di parlemen memiliki posisi strategis dalam menentukan hitam putihnya perjalanan bangsa ini ke depan, suka atau tidak, harapan untuk membangun kualitas demokrasi dan pembangunan yang lebih baik salah satunya ada di lembaga DPR. Berkaitan dengan semua permasalahan yang ada serta terdapat proses didalamnya, maka sangat menarik untuk di teliti lebih mendalam

mengenai

Marketing Politik dalam Pemilihan Legislatif 2014 : Startegi “Tandem” Kandidat Partai Demokrat di Daerah Pemilihan III Jawa Timur

TESIS


CHOLFA YASMIEN


1.2

Rumusan Masalah. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa dalam kontestasi

pengaruh modal politik, modal sosial dan modal ekonomi dangat berperan besar dalam suatu pemenangan Berangkat dari latar belakang masalah dan informasi-informasi yang ada , maka penulis dapat merumuskan masalah dalam sebuah pertanyaan-pertanyaan secara lebih spesifik untuk penelitian ini yaitu : Apa yang menjadi Strategi “Tandem” Kandidat Partai Demokrat Daerah Pemilihan III Jawa Timur” 1.3

Tujuan Penelitian.

1.3.1

Tujuan Umum. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana proses

pemenangan suatu caleg ditingkat provinsi dengan persaingan yang beraneka ragam di daerah Dapil III Jawa Timur. 1.3.2 Tujuan Khusus. Untuk mengetahui strategi yang digunakan caleg sebagai upaya dalam proses pemenangan dalam Pemilu Legislatif 2014 yang dilakukan oleh calon legislatif partai demokrat. 1.4

Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta dapat di jadikan salah satu referensi pada bidang ilmu Politik khususnya mengenai Proses Pemenangan dalam Pemilihan Calon Anggota Legislatif . selain itu bagi pihak panitia penyelenggara diharapkan dapat melihat kekurangan dan kelebihan didalam penelitian ini untuk Pemilu berikutnya.

TESIS


CHOLFA YASMIEN


1.4.2. Manfaat Praktis. Diharapkan penelitian ini dalam tataran yang luas dapat menjadi masukan bagi para aktivis politik dan sebagai inspirasi sehingga memahami bahwa kemenangan yang diraih oleh calon legislatif dalam pilcaleg, tidak bisa diperoleh melalui kampanye dan mempromosikan diri saja tapi untuk mencapai kemenangan selain itu juga penelitian ini dapat memberikan sari bagi penelitianpenelitian tentang perkembangan politik khususnya mengenai suatu proses dalam pemenangan pilcaleg dalam proses pemilu di Indonesia.

TESIS


CHOLFA YASMIEN

BAB I PENDAHULUAN. mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances

Recommend Documents