KEGIATAN DPR-RI MINGGU KETIGA MARET 2012

Edisi 717 Buletin Parlementaria / Maret / 2012

KEGIATAN DPR-RI MINGGU KETIGA MARET 2012 Kegiatan DPR-RI minggu ketiga bulan Februari 2012 ini tetap diwarnai oleh berbagai kegiatan bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran. Sementara kegiatan lainnya antara lain menerima Ketua Parlemen Denmark dan delegasinya yang telah menjadi tamu resmi DPR-RI. PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN

Oleh: Ketua DPR RI, DR. H. Marzuki Alie

UU No. 27 tahun 2009 tentang MD3 dan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur bahwa apabila terjadi perubahan signifikan terhadap asumsi ekonomi makro dan/ atau postur APBN, Pemerintah mengajukan RUU tentang Perubahan APBN tahun anggaran berjalan. Terkait dengan perubahan harga minyak dunia yang telah melampaui angka psikologis USD 100,0 per barel, yang mengakibatkan beban subsidi BBM dan subsidi listrik dalam APBN makin membengkak, maka Pemerintah telah mengajukan kepada DPR RUU Perubahan APBN TA 2012, untuk dilakukan pembahasan dan persetujuan. Rapat Paripurna DPR tanggal 5 Maret, telah menugaskan kepada Badan Anggaran dan Komisi-Komisi terkait untuk melakukan bahasan. Alokasi waktu pembahasan sesuai UU No. 27 tahun 2009 tentang MD3, paling lama satu bulan. Dengan demikian, karena surat dari Presiden telah disampaikan pada tanggal 29 Februari, maka pembahasan oleh DPR akan diselesaikan pada tanggal 29 Maret. Pada tanggal 6 maret, Badan Anggaran telah mengadakan Raker dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappernas, dan Deputy Senior Gubernur BI dengan agenda: [1] penyampaian pokokpokok RUU perubahan APBN TA 2012 oleh Pemerintah, [2] pembentukan Panja dan Tim Perumus, yaitu: Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan, Panja Belanja Pemerintah Pusat, Panja Transfer Ke Daerah, dan Tim perumus Draft RUU perubahan APBN 2012. Pembahasan di

sus masih melakukan pembahasan atas RUU yang sudah memasuki pembicaraan tingkat I. Pada tanggal 15 Maret, Pimpinan Dewan menyelenggarakan pertemuan konsultasi dengan Pimpinan Pansus RUU tentang Perubahan UU No. 10 tahun 2008 , dengan Pimpinan Fraksi-fraksi, untuk mencari titik temu atas lima materi krusial yang harus dicarikan kesepakatan bersama yaitu: [1] sistem Pemilu dan alokasi kursi, [2] persyaratan ambang batas parlemen (parliamentary threshold), [3] konversi suara menjadi kursi, [4] tentang keterwakilan perempuan, [5]pembatasan dana kampanye (pebatasan pengeluaran).

tingkat Panja akan dimulai pada tanggal 14 Maret 2012.

Konsultasi ini masih akan dilanjutkan pada minggu depan rabu 21 Maret 2012.

Sebelum Rapat Panja berlangsung, pada tanggal 8-10 Maret 2012, Komisi VII dan Komisi XI mengadakan Raker dengan mitra kerjanya untuk membahas asumsi dasar dalam perubahan APBN TA 2012 guna disampaikan kepada Banggar sebagai acuan dalam pembahasan. Pada waktu yang sama, pada tanggal 8-12 Maret, Komisi I sampai XI, melakukan Raker dengan mitra kerjanya untuk membahas perubahan RKA K-L 2012 yang juga akan disampaikan kepada Banggar untuk disinkronisasi.

Sementara itu, RUU inisiatif Komisi V tentang Jalan, masih akan diagendakan dalam Rapat Paripurna untuk mendapatkan persetujuan fraksi-fraksi agar dapat menjadi RUU DPR.

Banggar telah melakukan RDP dengan beberapa pakar, yaitu: Dr. Suahasil Nazara (Guru Besar dan Ketua Departemen Ilmu Ekonomi UI) dengan topik “Kenaikan Harga BBM dan Perlindungan Penduduk Miskin” dengan Prof. Rina Oktaviana PhD (IPB) dengan topik: “Dampak kenaikan Harga BBM terhadap Ekonomi Makro, Pengangguran dan Distribusi Pendapatan”. Dengan Anggito Abimanyu dengan topik “RAPBN 2012 dan Kenaikan Harga BBM” dan dengan Dr. Ichsanuddin Noorsy dengan topik “Regulasi Energi dan Perang Ekonomi”. RDPU-RDPU ini bertujuan untuk mendapatkan masukan/saran yang akan digunakan dalam pembahasan RUU Perubahan APBN TA 2012.

PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI Untuk pelaksanaan fungsi legislasi, Komisi dan Pan-

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA : BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: [email protected]; www.dpr.go.id/berita PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH: Dra. Nining Indra Saleh, M.Si (Sekretariat Jenderal DPR-RI) WAKIL KETUA PENGARAH: Achmad Djuned SH, M.Hum PIMPINAN PELAKSANA: Jaka Dwi Winarko PIMPINAN REDAKSI: Dwi Maryanto, S.Sos (Kabag Pemberitaan & Penerbitan) WK. PIMPINAN REDAKSI: Dadang Prayitna, S.IP.,MH (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan) ANGGOTA REDAKSI: Dra. Trihastuti, Nita Juwita, S.Sos; Sugeng Irianto,S.Sos; Iwan Armanias; Suciati,S.Sos; Agung Sulistiono, SH; M. Ibnur Khalid; PENANGGUNGJAWAB FOTO: Rizka Arinindya SIRKULASI: Supriyanto Diterbitkan Oleh: Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR-RI Sejak Mei 1991

2

Buletin Parlementaria / Maret / 2012

Komisi I DPR telah melakukan pembahasan terhadap RUU tentang Pengesahan Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme. Hasil pembahasan akan dilaporkan dalam Rapat Paripurna terdekat untuk pengesahan. Dua RUU Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Ceko tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan dan RUU tentang pengesahan MoU antara Departemen Pertahanan Keamanan RI dan Kementerian Pertahanan Republik Italia tentang kerjasama di bidang peralatan, logistik, dan industri pertahanan, akan dibahas lebih lanjut. RUU-RUU lain yang menjadi prioritas dan direncanakan selesai pada Masa Sidang III, sampai dengan minggu ini masih belum teragendakan untuk memasuki Pembicaraan Tingkat II.

PENETAPAN PEJABAT PUBLIK Penetapan pejabat publik yang segera akan memasuki agenda dalam Sidang Paripurna DPR adalah penetapan calon anggota BPK Pengganti, dan akan diputuskan pada Rapat Paripurna terdekat. Adapun calon anggota KPU dan Bawaslu akan ditangani oleh Komisi II. Rekomendasi atas calon-calon Duta Besar Negara Sahabat Untuk RI telah diproses lebih lanjut melalui Rapat Konsultasi Pimpinan DPR dengan Pimpinan fraksi-fraksi dan pimpinan Komisi I. Dalam rapat konsultasi ini juga dihadiri oleh pejabat Kemenlu RI yang diwakili Dirjen Protokol dan Konsuler beserta jajarannya. Adapun calon duta besar yang nantinya akan diberikan pertimbangan/persetujuan kepada presiden adalah calon duta besar negara-negara sahabat untuk RI, yaitu: LBBP Republik Kirgyzstan, LBBP Republik Oriental Uruguay, dan

LBBP Persatuan Emirat Arab.

KASUS BANK CENTURY Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, Tim Pengawas Century pada tanggal 7 Maret dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Bidang Korpol Drs. H. Priyo Budi Santoso, telah mengadakan rapat dengan agenda membahas progress report terhadap laporan hasil pemeriksaan investigasi lanjutan BPK-RI. RDP ini telah dihadiri oleh KPK. Dalam rapat, Pimpinan KPK menyampaikan: saat ini KPK sedang menyiapkan roadmap serta Renstra, sehingga belum dapat menyampaikan progress report sebagaimana yang diminta oleh Tim Pengawas. KPK berharap, Tim Pengawas Century memberikan kesempatan kepada KPK untuk dapat lebih mengelaborasi, mendalami, menggali sedalam-dalamnya agar kasus ini dapat dibuka secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Beberapa anggota Tim Century menyampaikan antara lain, agar KPK melakukan langkah-langkah strategis dalam memproses kasus Bank Century. Tim Pengawas juga mengingatkan agar segera melakukan evaluasi terhadap Tim Penyidik yang menangani kasus Bank Century untuk menghindari conflict of interest. Kesimpulan dari rapat ini adalah: Tim Pengawas akan mengundang kembali KPK pada akhir bulan Maret 2012 dalam rangka membahas progress report terhadap Laporan Hasil pemeriksaan investigasi lanjutan BPK-RI atas kasus PT Bank Century Tbk. KPK didorong untuk segera menyelesaikan secara tuntas kasus Bank Century dan meminta agar progress report kasus ini dapat disampaikan ke Tim Pengawas sebelum DPR mengakhiri Masa Sidang III tahun 2011-2012.

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN Raker Komisi I dengan Menkominfo RI pada tanggal 12 Maret 2012 dengan agenda Pembahasan Masalah Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Teresterial (terkait dengan Peraturan Menteri Menkominfo No. 22 tahun 2011). Kesimpulan rapat: [1] Komisi I memahami pentingnya program digitalisasi penyiaran guna mengantisipasi perkembangan teknologi informatika, [2] mendesak Menkominfo untuk menunda pelaksanaan semua peraturan menteri (Permen) yang mengatur tentang Digitalisasi Penyiaran, mengingat Komisi I DPR-RI tengah melakukan penyusunan draft RUU pengganti UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, yang seharusnya menjadi payung hukum dari semua Permen yang mengatur digitalisasi penyiaran. Komisi IX telah mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Askes (Persero) dengan agenda: [1] evaluasi pelaksaan program-program yang di lakukan PT. Askes 2011 termasuk program Askes Sosial; [2] penjelasan terkait peningkatan pelayanan peserta Askes di rumah sakit karena banyakya keluhan masyarakat akan pelayanan, [3] Penjela-

3



Deklarasi Pilkada Damai Aceh Momentum Luar Biasa

D san terkait dengan indikasi terjadinya “union busting” terhadapt Serikat pekerja di PT. Askes (Persero). Beberapa kesimpulan sebagai hasil rapat dengar pedapat tersebut antara lain: [1] Komisi IX mendesak PT. Askes untuk mengikuti ketentuan UU no 24 thn 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam rangka persiapan operasional BPJS Kesehatan termasuk ketentuan mengenai aset PT. Askes dan audit lengkap PT. Askes oleh akuntan publik dan BPK. Mendesak PT. Askes untuk tidak mengambil langkah-langkah pengalihan aset sebelum hasil audit keluar. [2] meminta PT. Askes mengikuti ketentuan UU no 13 tahun 2003 tentang Ketenakerjaan, UU No. 21 thn 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dan UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Indrustrial dalam menyelesaikan kasus gugatan mantan karyawan PT. Askes dengan menjamin hak-hak perkerja termasuk upah. [3] Komisi IX mendorong PT. Askes untuk meningkatkan pelayanan kepada peserta askes. Komisi IX juga pelakukan Rapat Dengar Perdapat dengan PT. Jamsostek (Persero) dengan agenda: [1] kesiapan PT. Jamsostek (Persero) dan sosialisasi UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menuju tranformasi PT. Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan. [2] roadmap BPJS Ketenagakerjaan terkait data dan kepersertaan Jamsostek yang masih menjadi beban PT. Jamsostek (Persero). [3] status dan kedudukan investasi PT. Jamsostek pada berbagai instrumen investasi sebelum dan sesudah tranformasi PT. Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Kesimpulan dari Rapat Dengar Pendapat tersebut antara lain; [1] Komisi IX mendesak PT. Jamsostek (Persero) untuk mengikuti ketentuan UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam rangka persiapan dan kesiapan operasional termasuk petunjuk pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan dan Program pemisahan aset BPJS Ketenagakerjaan. [2] Komisi IX mendesak Pemerintah untuk segera menyiapkan dan menerbitkan peraturan perundang-undangan tentang Badan Hukum Publik (BHP) BPJS. [3] mendesak PT. Jamsostek (Persero) untuk

4

memasukkan hasil audit BPK tahun 2011 dalam roadmap yang telah dipersiapkan oleh PT. Jamsostek (Persero) menuju BPJS Ketenagakerjaan serta mendorong PT. Jamsostek untuk melaksanakan setiap pelaksanaan dari roadmap tersebut. [3] mendesak PT. Jamsostek (persero) untuk tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manfaat untuk perserta yang sebesar-besarnya dalam melakukan investasi selama masa persiapan menuju BPJS Ketenagakerjaan.

DIPLOMASI PARLEMENTER Pada tanggal 7 sampai dengan 11 maret 2011 DPR RI telah menerima kunjungan resmi delegasi Parlemen Denmark dipimpin oleh Ketua Parlemen yang mulia Mogan Lykketoft dengan anggota delegasi para Wakil Ketua Parlemen. Pada agenda kunjungan kehormatan kepada Ketua DPR RI di gedung DPR, Ketua Parlemen Denmark mengatakan bahwa delegasi sangat mengapresiasi perkembangan dan kemajuan demokrasi di Indonesia, bahkan Parlemen Denmark menganggap Indonesia telah memiliki peran penting dalam sruktur keamanan di Asia. Selanjutnya Ketua Parlemen Denmark terkesan terhadap perkembangan ekonomi Indonesia, karena itu mengajak Indonesia untuk mencari solusi dalam permasalah global seperti perubahan iklim dan perlucutan senjata. Ketua DPR mengharapkan hubungan kedua negara perlu lebih ditingkatkan dan juga menyampaikan bahwa dengan kunjugan Parlemen ini akan dapat saling bertukar informasi tentang perkembangan demokrasi. Menurut Ketua DPR-RI, Indonesia telah mereformasi sistem politiknya dari sistem otoritarian menjadi demokrasi pada era reformasi tahun 1998–1999. Denmark adalah negara yang telah berpengalaman dengan sistem demokrasi dan karenanya perlu saling belajar. Denmark menganut sistem welfare state dan prinsipnya hampir sama dengan Indonesia yang bertujuan mensejahterakan rakyat.*

Deklarasi Pilkada Damai yang dilakukan dihalaman Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh merupakan momentum peristiwa luar biasa.Hal seperti ini belum pernah terjadi diberbagai propinsi dan Kabupaten/kota di Indonesia.

emikian dikatakan Wakil Ketua DPR Bidang Polkam Priyo Budi santoso, disampaikan saat memberikan pidato sambutan dalam rangka menghadiri acara deklarasi Pilkada Damai di halaman Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, Rabu (14/3) sang. Wakil Ketua Bidang Polkam Priyo Budisantoso mengatakan, peristiwa ini menjadi suatu tanda yang baik bahwa peristiwa Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur, dan Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dari 17 Kabupaten/Kota se-Aceh pada tanggal 9 April 012 mendatang akan berjalan damai tanpa kekerasan, dan intimidasi, kata Priyo. Priyo Budisantoso melanjutkan, penandatanganan prasasti Pilkada Damai oleh lima pasangan Cagub/ Cawagub juga disaksikan oleh Wakil Ketua DPR, Mekopolhukkam, Panlima TNI, Menteri Dalam Negeri, Kapolri, Ketua KPU, Ketua Baaslu, Pj Gubernur Aceh Darusalam, dan Muspida Inti Aceh. Puncak kegiatan ini ditandai dengan melepas Burung Merpati keudara, serta saling bersalaman dan berpelukan antara kelima calon pasangan Cagub/Cawagub, dan para pejabat tinggi dari Jakarta. Deklarasi Pilkada Damai yang dilaksanakan di Aceh, ini merupakan sejarah baru bagi Indonesia bahkan mungkin di dunia. Sebab ada 14 pasang calon yang akan ikut Pilkada secara serentak yaitu ada lima pasang calon yang akan mengikuti Pilkada secara serentak yaitu lima pasang Cagub/ Cawagub serta 137 pasang Cabup/ Cawabup, Walikota/Wakil Walikota dan menurut laporan Ketua KIP Aceh, semuanya hadir dalam acara deklarasi Pilkada Damai tersebut, ungkap Wakil Ketua DPR Priyo Budisantoso. Rakyat Aceh yang akan melaksanankan Pilkada serentak di tingkat

Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso saat membuka acara Deklarasi Pilkada Damai di Aceh

Propinsi dan 17 Kabupaten/Kota pada tanggal 9 April 2012 terdapat lima Calon Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan mengikuti Pilkada tersebut masing-masing adalah, 1.Tgk. Ahmad Tajudin dan Suriansyah, dari jalur perseorangan, 2. Irwandi Yusuf dan Muhyan Yunan, dari jalur perseorangan, 3. Dami M Daud dan Ahmad Fauzi, dari jalur peseorangan, 4. Muhammad Nazar dan Nova Iriansyah, dari dukunganPatai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan, dan 5. Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf, dari dukungan Partai Aceh. Sementara Monkopolhukkam Joko Suyanto dalam sambutannya juga mengatakan, bahwa hal ini dapat diartikan kegiatan itu sebagai keinginan yang kuat dari berbagai pihak untuk tetap memelihara perdamaian, karena perdamaian di Aceh lebih penting dari segalanya. Penundaan empak kali jadwal pencoblosan Pilkada Aceh jangandiartikan negative, tapi ambil hikmahnya dari penundaan itu untuk kelangsunganperdamaian, kata Joko Suyanto. Joko Suyanto juga menitipkan tiga pesan penting terkait pelaksanaan

tahapan pilkada di aceh. Pesan penting itu ditujukan kepada Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Kabupaten/ Kota, KIP, Panwaslu, aparat keamanan serta 142 pasangan calon bersama tim sukses dan endukungnya. Menkopolhukkam mengatakan, bahwa pasan pertama menyerukan agar menciptakan suasana kampanye dan hari pencoblosan yang damai, aman dan nyaman untuk rakyat. Pesan kedua kepada Pemerintah Aceh, aparat keamanan dan para kontestan dan rakyat dan jangan karena pilkada membuat masyarakat Aceh terpecah belah. Sedangkan pesan ketiga, kepada peserta kontestan diimbau untuk besaing secara sehat dan fair dengan tidak saling memfitnah dan saling menekan. Joko Suyanto juga mengemukakan, raihlah tampuk kepemimpinan dan kekuasaan dengan jujur dan dengan cara-cara damai, terpuji serta bermartabat, bukan dengankekerasan dan penuh dengan kecurangan. Sesuatu yng akan diraih dengan kekerasan dan kecurangan akan menghasilkan kekerasan juga nantinya, kata Joko Suyanto. (Spy) foto:sp/parle ***

5


Mitra Komisi V Diminta Buat Program Sentuh Masyarakat Miskin Mitra-mitra Komisi V DPR RI diminta membuat program yang dapat dirasakan masyarakat miskin dan proyek tersebut bisa diselesaikan dan sesegera mungkin dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Suasana rapat kerja Komisi V DPR dengan Menteri PU, Perumahan Rakyat dan Menteri Pembnagunan Daerah Tertinggal dan mitra lainnya.

D

emikian disampaikan anggota Komisi V DPR Malkan Amin saat Rapat Kerja dengan seluruh mitra kerja Komisi V yakni Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perumahan Rakyat dan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan mitra lainnya, Senin (12/3), yang dipimpin Ketua Komisi V Yasti Soepredjo Mokoagow. Rapat Komisi V dengan mitra terkait membahas perubahan Rencana Kerja Anggaran Kelembagaan/Lembaga (RKAKL) perubahan APBN Tahun 2012 dan RAPBN-P Tahun 2012. Malkan mengingatkan, program yang akan dibahas hendaknya lebih mengarah pemanfaatannya untuk masyarakat kecil. Untuk itu dia menanyakan, apakah program yang akan dibahas itu benar-benar sudah diarahkan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat miskin. “Kita jangan pernah bermimpi melihat mereka sejahtera kehidupannya

6

kalau tidak ada program yang menyentuh mereka,” kata Malkan. Selain itu, apakah program yang dibuat sudah mampu menghilangkan atau mengurangi kesengsaraan dan penderitaan masyarakat, dimana banjir, bencana alam banyak melanda di beberapa daerah. Menurut Malkan, program yang dibuat itu hendaknya juga dapat secepatnya membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Sementara anggota Komisi V lainnya, Achmad Syafei mengusulkan dalam pembahasan APBN-P 2012 perlu adanya kesepakatan-kesepakatan, misalnya rambu-rambu dan kriteria perumusan program atau kegiatan yang didapatkan dari tambahan alokasi anggaran. Dia mencontohkan, Pemerintah sebaiknya memprioritaskan programprogram pembangunan lanjutan khususnya terutama dalam APBN-P. Karena dia melihat, di Kementerian

Perhubungan banyak sekali pembangunan-pembangunan lanjutan yang sudah lama dibangun tapi belum selesai-selesai sampai sekarang, namun tidak masuk dalam program ini. Sementara, katanya, banyak sekali program-program baru yang dimasukkan dalam APBN-P Tahun 2012. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menyampaikan, anggaran belanja Kementerian PU dalam RAPBN-P tahun 2012 direncanakan sebesar Rp 73.801,1 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 18 persen. Pemanfaatan tambahan anggaran tersebut antara lain digunakan untuk pembangunan infrastruktur konektivitas Indonesia Timur yaitu pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Selain itu, katanya, pembangunan infrastruktur konektivitas domestik dan koridor ekonomi, seperti jalan akses pelabuhan Maloy, jalan perbatasan Kalimantan, jalan dan jembatan ruas Salumatu-Mamasa-Batas Tator Sulawesi Selatan, jalan strategis Provinsi Sulawesi Tenggara dan pembangunan jalan mendukung kawasan industri Dumai. Pembangunan lain adalah waduk dan sarana irigasi guna mendukung ketahanan pangan serta infrastruktur penanganan banjir di Pulau Jawa. Sementara Menteri Perhubungan E.E. Mangindaan mengatakan, alokasi anggaran digunakan untuk pembangunan infrastruktur konektivitas Indonesia Timur, yaitu pembangunan infrastruktur perhubungan di Provinsi NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Selain itu, katanya, untuk pembangunan infrastruktur konektivitas domestik dan koridor ekonomi seperti


pembangunan jalan kereta api jalur ganda Semarang-Bojonegoro, sebagian konstruksi Solo-Kertosono dan pembangunan bandara. Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz menyampaikan, peningkatan alokasi anggaran Kemenpera akan digunakan untuk pelaksanaan program-program klaster 4 yaitu program penyediaan rumah masyarakat berpenghasilan rendah di Provinsi NTT yang belum dapat direalisasikan pada tahun 2011. Selain itu, untuk penanganan per-

mukiman kumuh daerah aliran sungai Ciliwung, serta pembangunan rumah sangat murah/swadaya sebesar Rp 1.474,3 miliar. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faizal Zaini mengatakan, dalam RAPBN-P tahun 2012 direncanakan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 1.103,8 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 8,4 persen. Perubahan alokasi anggaran belanja Kementerian Pembangunan Daerah tertinggal dalam RAPBN-P tahun 2012

disebabkan oleh drop loan sebesar Rp 17,7 miliar, pengurangan HLN sebesar Rp 24,8 miliar, penggunaan SAL untuk pembangunan infrastruktur transportasi sebesar Rp 200 miliar, dan rencana Pemerintah untuk melakukan penghematan belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2012. Belanja yang bisa dihemat dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal adalah sebesar Rp 72 miliar yang seluruhnya berasal dari belanja barang. (tt) foto:parle

Effendi Simbolon Tolak Kenaikan BBM Bersubsidi

Wakil Ketua Komisi VII DPR Effendi Simbolon dari FPDIP menolak keras langkah pemerintah menaikkan harga BBM Bersubsidi pasalnya, dampak tersebut sangat memberatkan bagi rakyat kecil.

“

Menteri ESDM ini tidak punya hati karena tetap memilih opsi kenaikan harga BBM bersubidi,”tegas Simbolon saat Raker dengan Menteri ESDM Jero Wacik, Selasa, (13/3). Menurut Simbolon, pemerintah tidak punya hati karena memilih menaik kan harga BBM dengan memaksa perubahan APBN 2012 yang menetapkan pembatasan BBM pada 1 April 2012. “Dasarnya hanya perubahan ICP atau Indonesian Crude Price (harga minyak), dari US$ 90 per barel menjadi US$ 105, sementara unsur-unsur lainnya tidak ada yang berubah, makanya fraksi kami minta kejelasan bagaimana perhitungan ICP tersebut,” kata Simbolon Pada kesempatan tersebut, Menteri ESDM Jero Wacik mengusulkan 7 asumsi terkait rencana RAPBN-P Tahun 2012 dengan sub-sektor minyak dan gas bumi. Ke-7 pokok usulan asumsi tersebut adalah harga rata-rata Indonesia Crude Price (ICP) sebesar US$105 per barel. Sementara lifting minyak bumi sebesar 930 barel oil per day (BOPD), subsidi LPG 3 kg sebesar 3,61 juta ton,

Wakil Ketua Komisi VII DPR Effendi Simbolon

subsidi bahan bakar nabati untuk biodisel sebesar Rp3.000 per liter dan bioetanol Rp3.500 per liter, alpha BBM Rp641,94 per liter dan volume BBM plus BBN 40 juta kiloliter dengan asum-

si premium dan bioetanol 24,41 juta kiloliter, kerosen 1,7 juta kilo liter, solar dan biodisel 13,89 juta kilo liter. Sementara untuk subsidi LGV sebesar Rp1.500 per liter. (si)foto:parle

7


Komisi XI DPR Sepakati Pertumbuhan Ekonomi 6,5 Persen Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menyepakati pertumbuhan ekonomi dalam asumsi makro APBN-P 2012 ditetapkan sebesar 6,5 persen plus minus 0,2 persen.

Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis

H

al tersebut mengemuka saat Raker Gabungan Komisi XI DPR yang dipimpin oleh Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis dengan Kepala Bapennas Armida Alisjahbana, Menkeu Agus Martowardoyo, Gubernur BI Darmin Nasution, Jakarta, Selasa (13/3/2012). Asumsi inflasi dalam APBN-P 2012 pemerintah dan komisi XI DPR sepakat inflasi dipatok maksimal sebesar tujuh persen. Namun, di sisi lain Fraksi Golkar tetap tidak mau mengikuti kesepakatan dan memilih tetap pada range 6-6,7 persen.

Untuk suku bunga SPN tiga bulan yang telah disepakati oleh keduanya berada pada kisaran 4,5 persen hingga 5,5 persen. Sementara untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), telah disepakati sebesar Rp8.900 per USD hingga Rp9.100 per USD. Menurut Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis, hasil kesepakatan antara Komisi XI DPR RI dengan pemerintah akan direkomendasikan dan dibahas selanjutnya di Badan Anggaran (Banggar). Sementara Dolfie (FPDIP) mengatakan, prinsipnya fraksinya menyepakati angka tersebut. Namun

catatannya, pembahasan pertumbuhan ekonomi juga tetap dibahas dengan Badan Anggaran Nantinya. Dia menambahkan, dirinya menginginkan pertumbuhan yang berkualitas, inklusif, dan berkeadilan. perlu ada pembahasan yang kompleks mengenai hal tersebut. Agar jika disandingkan dengan angka kemiskinan tidak menjadi kontradiktif. Terkait kenaikan BBM, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, pemerintah memiliki program kompensasi untuk masyarakat golongan bawah, yang diharapkan dapat mempertahankan daya beli masyarakat. “kita memberikan kompensasi perhatian masyarakat yang rentan, selain kita sudah punya program-program yang kita jalankan. Cluster 1,2,3 kita secara khusus akan mengusulkan raskin untuk 2, buat bantuan langsung masyarakat yang akan diberikan selama 9 bulan untuk masyarakat yang paling rentan,”katanya. Dia mengharapkan penyaluran kompensasi nanti tidak akan menimbulkan kekacauan karena telah menggandeng aparat. “Kami aparat pemerintah yakin sistem yang sehat dan nggak terjadi distorsi dan pengirimannya pun akan dikirimkan sejauh mungkin supaya tidak akan melibatkan individu-individu atau personil-personil sejauh mungkin akan dilakukan cash transfer,”terangnya. (si)foto:parle

Ketua DPR RI Dukung PGSI Bersinergi Dengan PGRI Ketua Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendukung keinginan Persatuan Guru Swasta Seluruh Indonesia (PGSI) untuk bersinergi dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

D

engan bersinergi akan lebih kuat untuk memperjuangan peningkatan kualitas pendidikan dan kesejateraan guru. Dukungan tersebut disampaikan Ketua DPR RI Marzuki Alie, saat menerima PB PGSI dan PB PGRI di Gedung Nusantara III DPR, Kamis (15/3). “Ada

8

perwakilan PGSI yang yang duduk di PB PGRI,” tegasnya. Marzuki Alie berpesan agar PGSI menginventarisir persoalan guru swasta hingga seluruh pelosok yang ada di Indonesia. Operasionalnya ada pada otonomi daerah yang terletak pada Kepala Daerah sehingga tersusun de-

ngan baik persolan yang ada. Lebih lanjut hasilnya dibicarakan dengan PGRI untuk dilanjutkan kepada Pemerintah. Hal itu dilakukan karena ikatan profesi guru yang diakui Pemerintah hingga saat ini hanya PGRI. Ketua PGSI M.Fatah memastikan bahwa PGSI siap untuk bersinergi seka-


ligus berjuang bersama PGRI dalam meningkatkan pendidikan nasional dan memperjuangkan kesejahteraan Guru Negeri dan Guru Swasta. Selain itu, Dia mengharapkan ada perhatian pemerintah terhadap guru-guru swasta di samping guru Negeri. Ketua I PGSI Ningtyas mengharapkan ada kantor perwakilan PGSI yang berkedudukan di Jakarta, sehingga dapat mudah berkoordinasi dengan PGRI dan instansi terkait lainnya. Sekjen PGRI Sahiri Hermawan mengajak PGSI, untuk membicarakan rencana sinergi PGSI dengan PGRI, diapun mengusulkan organisasi PGSI nantinya berada dibawah naungan PGRI. “Dengan bersatu, apapun yang diperjuangkan akan banyak peluang dalam memperolah keberhasilan,” katanya. Dia juga menerangkan bahwa telah mengusulkan kepada Pemerintah terkait adanya penghasilan minimum bagi guru swasta. Hal itu dilakukan dalam membendung keinginan dan memberikan alternative selain menjadi PNS yang terbatas. selain itu PGRI juga memperjuangkan guru Honorer. Mengenai tempat perwakilan PGSI di Jakarta, Sahiri menyatakan akan

Ketua DPR RI Marzuki Alie saat menerima PB PGSI dan PB PGRI di Gedung DPR RI

berkoordinasi dengan Pengurus Lainnya untuk kemungkinan memberikan satu ruangan yang dapat dipergunakan PGSI. Ketua DPR pun menyambut baik, “Demi kesatuan dan memudahkan bersinergi, PGSI untuk dapat memanfaatkan kantor PGRI yang besar dan luas, di wilayah Tanah Abang,” imbuhnya. Dalam pertemuan tersebut, Marzuki Alie juga menceritakan keinginan-

nya yang pernah dilontarkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M.Nuh, terkait dengan Pendidikan Keguruan. Dia mengusulkan bahwa pendidikan keguruan untuk dapat dilaksanakan oleh Negara, dengan system militer seperti Akabri. Hal ini dilakukan untuk tercapainya percepatan keahlian guru, sehingga dengan tugas Negara setelah lulus dapat di sebar ke seluruh wilayah Indonesia. (as)foto:parle

Komisi I Desak Pemerintah Alokasikan Frekuensi TVRI dan RRI

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat mendesak Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk menambah alokasi frekuensi untuk Lembaga Penyiaran Publik TVRI dan RRI di daerah. Saat ini, LPP mengalami masalah lisensi dan alokasi frekuensi yang masih kurang di sejumlah daerah.

“

Komisi I DPR RI mendesak Kemenkominfo untuk menambah alokasi frekuensi seiring dengan pembenahan dan penataan penggunaan frekuensi dengan sejumlah permasalahannya, sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku,” kata Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq, saat mempimpin Rapat Kerja di Gedung Nusantara II DPR RI, Senin (12/3) Hadir dalam rapat tersebut Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Direktur Teknik TVRI Satya Sudhana dan Direktur Utama Lembaga

Penyiaran Publik RRI Rosarita Niken Widiastuti. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2005 bahwa LPP masing-masing disediakan alokasi paling sedikit 20 persen dari jumlah layanan frekuensi yang ada di setiap layanan siaran. Munculnya LPP Lokal dinilai membuat kuota frekuensi TVRI menjadi berkurang. “Kendala di lapangan TVRI dan RRI tidak membangun di semua wilayah layanan mengingat keterbatasan dana dan muncul banyaknya LPP lokal di daerah,” kata Dirjen Sumber

Daya Pos dan Perangkat Informatika (Dirjen SDPPI) Kemenkominfo, Budi Setiawan. Sedangkan untuk LPP RRI mengalami masalah dengan lisensi frekuensi. “Yang masih kurang frekuensi ada beberapa daerah,” kata Erik Hermawan, Direktur Teknologi dan Media Baru RRI. Erik merinci, daerah yang belum selesai lisensi frekuensinya yakni Bandung 2, Semarang 1, Jakarta 1, Denpasar 1, Makassar 1, Manado 1, Manokwari 2, Bogor 1, Atambua 2, dan Toli-Toli 1 frekuensi. (as)foto:parle

9


Komisi VI Pertimbangkan Rapat Gabungan untuk Tuntaskan Masalah Kualanamu

Pembangunan Bandar Udara Kualanamu, Sumatera Utara pengganti Bandara Polonia yang sudah tidak memadai dinilai sudah berlarut-larut. Target penyelesaian akhir tahun 2012 yang disesuaikan untuk kesekian kalinya, dikhawatirkan tidak dapat dipenuhi memperhatikan ragam persoalan proyek kerja sama pusat dan daerah yang sudah dimulai sejak tahun 2007 lalu.

Komisi VI saat kunjungan spesifik meninjau pembangunan Bandara Kualanamu Medan, Sumut

“

Masyarakat sudah kenyang dengan janji, tahun 2007 Gubernur Rudolf Pardede berjanji selesai 2 tahun. Tahun 2009 Wapres JK datang menguatkan akan selesai tahun itu disambut tepuk tangan, ternyata meleset. Tahun selanjutnya Presiden SBY datang berjanji lagi akhir tahun 2010 kita resmikan. Kemudian 2011, Menko Perekonomian menyebut selesai tahun itu, ternyata tidak. Janji selanjutnya akhir tahun ini mulai digunakan,” kata anggota Komisi VI dari FPAN Nasril Bahar saat melakukan pertemuan dengan Pimpinan PT. Angkasa Pura II di Medan, Sumut, Kamis (15/3/12). Ia meminta dalam pertemuan yang merupakan rangkaian kunjungan spesifik meninjau pelaksanaan pembangunan Bandara Kualanamu ini diharapkan pihak Angkasa Pura II terbuka menyampaikan hambatan dalam pelaksanaan proyek. Baginya persoalan pembangunan dengan anggaran Rp.2,9 triliun tidak bisa ditimpakan sepenuhnya kepada Angkasa Pura II, karena melibatkan banyak pihak seperti Pemerintah Pusat, PU, investor, Pemprov dan Pemkab. Anggota Komisi VI dari FPDIP Sukur Nababan mempertanyakan belum

10

beresnya pembebasan lahan untuk jalan menuju bandara. Baginya bandara sebagus apapun tetap tidak akan berfungsi apabila infrastruktur eksternal tidak selesai. Ia menyebut kasus gedung kargo yang tuntas dibangun tahun 2007 lalu karena belum digunakan akhirnya biaya maintenance menjadi beban PT. Angkasa Pura II. Hal senada disampaikan Chairuman Harahap dari FPG yang juga meragukan Kualanamu bisa beroperasi akhir tahun ini. “Kami minta report bukan angin sorganya. Masyarakat sudah tahu, 2012 akan diresmikan. Kita khawatir ini tidak akan terjadi, sepertinya akan diundur 2013,” tandas wakil rakyat dari dapil Sumut II ini. Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi VI, Agus Hermanto mendukung agar seluruh permasalahan pembangunan Bandara Kualanamu dapat dipetakan dan dipilah-pilah. “Apabila dipandang perlu, saya mendukung pelaksanaan rapat gabungan Komisi VI dengan Komisi V, sekaligus menghadirkan Menteri Perhubungan dan kementrian lainya,” tegas politisi FPD ini. Percepatan pelaksanaan proyek merupakan tanggung jawab seluruh instansi terkait sehingga diharapkan target pen-

yelesaian tahun 2012 ini dapat dipenuhi. Direktur Operasi Tehnik PT. Angkasa Pura II, Salahuddin Rafie menekankan penuntasan pembangunan Bandara Kualanamu sudah semakin mendesak karena Bandara Polonia yang memiliki kapasitas 900 ribu penumpang/tahun saat ini traffic-nya sudah mencapai 7 juta penumpang/tahun. Ia meminta dukungan agar kendala pembebasan lahan yang masih membayangi pembangunan jalan akses menuju bandara dapat diatasi. “Kebutuhan jalan 150 miliar rupiah tapi pemerintah provinsi baru menyiapkan 19 miliar. Jalan tol perlu 900 hari untuk konstruksi, pembebasan lahan baru 25 persen. Mohon dukungan terutama bagi akses masuk menuju bandara ini,” imbuhnya. Beberapa bagian fasilitas bandara yang sepenuhnya dirancang dan dibangun oleh putra terbaik bangsa sudah berhasil dituntaskan seperti, terminal kargo, bangunan security, gedung otoritas bandara, bangunan taxiway, dan area parkir. Terminal yang dapat menampung 8.1 juta penumpang/tahun memasuki tahap penyelesaian interior. Gedung ditata modern dengan mengadopsi kearifan lokal menerapkan package sending system 100 persen otomatis pertama kali di Indonesia. Sistem ini dapat menangani 5000 bagasi perjam, dengan conveyor otomatis, barcode, pengaturan jurusan, penanganan lebih cepat dan aman karena tidak ditangani orang perorang. “Kami berharap semua konstruksi dapat diselesaikan pada akhir 2012 sehingga bandara baru yang menjadi kebanggaan warga Sumut ini dapat beroperasi penuh awal 2013,” demikian Salahuddin Rafie. (iky) foto:parle ***


Paripurna DPR Sepakati Dua Anggota BPK Paripurna DPR menyepakati dua orang calon anggota BPK menjadi anggota BPK RI periode 2012-2017.

“

Saat fit and proper test anggota BPK yang memiliki suara terbanyak pertama yaitu Sapto Amal Damandari dan Agung Firman Sampurna dengan 34 dan 28 suara,”ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR Achsanul Qosasi di hadapan sidang Paripurna, Selasa, (20/3). Pada kesempatan itu, lanjut Achsanul, Komisi XI DPR juga menyepakati

bahwa apabila diantara dua calon anggota BPK yang terpilih tersebut ada yang mengundurkan diri, berhalangan tetap, atau karena sebab lain maka calon anggota BPK RI dengan suara terbanyak berikutnya yang akan menggantikannya. Berikut daftar penghitungan suara terhadap 33 calon sebagai berikut,

Sapto Amal Damandari memperoleh 34 suara, Agung Firman Sampurna memperoleh 28 suara, Syafri Adnan Baharuddin memperoleh 24 suara, Parwito 24 suara, Dharma Bakti memperoleh 1 suara dan Agus Purwanto memperoleh 1 suara. “Sedangkan calon anggota BPK RI yang lain tidak mendapatkan suara,”ujarnya. (si)foto:wy/parle

Komisi I Dorong Penyelesaian Tunggakan BHP TVRI dan RRI

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendorong penyelesaian tunggakan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi radio untuk LPP TVRI dan LPP RRI. Komisi I DPR RI akan segera melakukan pembahasan terkait bersama dengan pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Kementerian Keuangan.

D

Ketua Komisi I DPR RI Mahfud Siddiq

alam Rapat Kerja yang dipimpin Ketua Komisi I Mahfud Siddiq, dengan Menteri Kominfo Tifatul Sembiring, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senin (12/3). Radio Republik Indone-

sia (RRI) hingga kini masih menunggak pembayaran biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi sebesar Rp195 juta. Tunggakan tersebut jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan Lembaga

Penyiaran Publik TVRI yang menunggak sekitar Rp34 miliar. Hadir Pula dalam rapat tersebut Direktur Teknik TVRI Satya Sudhana dan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik RRI Rosarita Niken Widiastuti Rosarita Niken Widiastuti, mengatakan LPP RRI akan segera membayar tunggakan tersebut pada tahun ini. “Sebetulnya itu harus dibayarkan tahun lalu, tapi anggaran tahun lalu tidak mencukupi, sehingga pembayaran dibebankan tahun ini,” kata Niken Menurut Niken, tunggakan tersebut selain karena masalah keterbatasan anggaran, juga karena ada penambahan beberapa frekuensi. Pada tahun 2011, RRI memiliki beban BHP yang harus dibayar sebesar Rp1,8 miliar, tapi yang sudah dibayar sekitar Rp1,6 miliar. Tahun ini mereka wajib membayar sisa tunggakan tersebut kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika. “Tahun ini sudah dialokasikan, mudah-mudahan tidak punya utang lagi,” ujar Niken. (as)foto:parle

11


Ketua DPR dan Dubes Singapura Bicara Subsidi Subsidi masih menjadi bagian kebijakan Pemerintah Singapura walaupun pada tahun 2011 negara ini tercatat memiliki pendapatan perkapita tertinggi di ASEAN dengan US$ 57,238 berbeda jauh dengan Indonesia yang berada pada urutan kelima dengan pendapatan perkapita US$ 4,380.


RUU Ormas

Keberadaan Ormas Asing Akan diatur Secara Tegas

Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Michael Watimena menilai keberadaan ormas asing di Indonesia harus diatur secara tegas agar kegiatan mereka dapat diawasi dan dikontrol.

“

Ketua DPR RI Marzuki Alie saat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Singapura untuk Indonesia Ashok Mirpuri

“

Subsidi masih diberikan untuk perumahan, lebih dari 85 persen rumah dibangun oleh pemerintah, kemudian subsidi dibidang pendidikan sampai tingkat universitas, tidak gratis tapi terjangkau dengan standar tinggi. Layanan kesehatan juga disubsidi. Jadi ada rumah, anak bisa sekolah, kesehatan dijamin. BBM tidak disubsidi sesuai harga pasar, bawa mobil sendiri bayar sendiri,” kata Duta Besar Singapura untuk Indonesia Ashok Mirpuri saat melakukan kunjungan kehormatan kepada Ketua DPR RI Marzuki Alie di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (20/3/12). Kunjungan Dubes Singapura ini sekaligus berpamitan karena ia akan segera mengakhiri masa tugasnya di Indonesia. Ia menjelaskan selama bertugas telah memberi perhatian untuk meningkatkan kerjasama dibidang ekonomi antara kedua negara bertetangga ini. Dibidang pendidikan Singapura juga telah memberikan peluang beasiswa bagi anak-anak In-

12

donesia berprestasi, sebagian menurutnya mendapat kesempatan bekerja di negara tersebut. Ketua DPR Marzuki Alie menilai langkah Negara Singapura memberi perhatian dalam bentuk subsidi kepada tiga sektor penting pendidikan, kesehatan dan perumahan patut dipelajari. Indonesia masih memberikan subsidi BBM menurutnya karena kondisi ekonomi masyarakat dan tingkat pengangguran yang masih tinggi. “Tingkat pengangguran kita masih 8 persen sedangkan Singapura 2 persen. Dampak kenaikan BBM besar untuk rakyat, itulah sebabnya masih kita subsidi. Saya kira kita harus menuju kesana, kalau masyarakat kita tidak banyak yang menganggur. Arahnya kesitu kalau kita ingin menjadi bangsa mandiri,” jelasnya. Subsidi pemerintah dibidang kesehatan nantinya juga akan meningkat seiring dengan diberlakukannya UU BPJS. Terkait pengadaan rumah bagi

rakyat menurut Ketua DPR sejauh ini sudah dilaksanakan pemerintah walaupun belum optimal. Banyak rumah atau apartemen bersubsidi malah dibeli orang kaya dan dibiarkan kosong. “Makanya pengawasan itu penting,” tandas Marzuki. Dalam kesempatan itu Ketua DPR yang didampingi Wakil Ketua BKSAP Andi Anzhar Cakra Wijaya menyambut baik rencana kunjungan Ketua Parlemen Singapura yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Mei yang akan datang. Andi secara khusus menyebut pentingnya parlemen Singapura memperkuat aturan perundang-undangan terkait pencucian uang. “Kita sudah punya UU no.8/2010 tentang money laundering. Ada 14 klausul yang diatur disitu, kita harapkan parlemen Singapura dapat melakukan hal yang sama sehingga pelaku kejahatan di Indonesia tidak kabur ke Singapura,” pupusnya. (iky) foto:parle ***

Untuk itu, perlu dibuat aturan tegas dengan mewajibkan mereka memberikan laporan berkala, baik dalam pendanaan maupun program kegiatan. Misalnya, tiga bulan, enam bulan atau setiap tahun,” kata Michael kepada wartawan di Kepatihan Kompleks Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin (19/3). Pengaturan terhadap ormas asing kata Michael, berguna untuk mengetahui berapa besar dana yang didapatkan dari penyandang dana mereka di luar negeri dan dana itu digunakan untuk kegiatan apa saja.”Karena, seringkali kita tidak tahu berapa dana yang mereka dapatkan dari funding luar dan untuk apa kebutuhannya. Seharusnya dijelaskan keberadaan eksistensi dan sumber keuangan mereka,” ujarnya. Meski begitu pihaknya sampai saat ini belum dapat memastikan berapa jumlah ormas asing yang beroperasi di Indonesia. Selama ini keberadaan mereka belum dapat dikontrol sepenuhnya oleh pemerintah. “Mereka dalam melakukan kegiatan di Indonesia di luar pengontrolan dari pemerintah. Padahal, mereka disinyalir sering membocorkan informasi rahasia ke luar negeri,” katanya. Ia mensyinyalir keberadaan ormas asing berada di Indonesia karena dibiayai penyandang dana untuk maksud tertentu. “Sehingga keberadaannya perlu diatur dalam RUU Ormas secara lebih tegas,” ujarnya. Untuk itu lanjut dia, ormas asing yang belum terdaftar diimbau untuk segera mendaftarkan diri ke pemerintah. “Sekarang mereka seperti jamur di musim hujan, tetapi nanti mereka

suka tidak suka harus mendaftar untuk inventarisasi, baik ke Kementerian Hukum dan HAM, maupun Kementerian Dalam Negeri,” katanya. Seperti diketahui, kunjungan Pansus RUU Ormas ke Yogyakarta dalam rangka melakukan penjaringan aspirasi dari berbagai unsur masyarakat. Selain ke Yogykarta, Pansus RUU Ormas juga mengunjungi Medan dan Makassar untuk tujuan yang sama. Politisi dari Partai Demokrat itu melihat adanya suatu kebutuhan yang sangat kuat untuk melakukan perubahan secara menyeluruh terhadap UU Nomor 5 1985 tentang ormas yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi

dan dinamika saat ini dan ke depan. Karena itu, kata Michael, DPR berinisiatif untuk menyusun RUU tentang Ormas dan mengadakan kunjungan kerja daerah-daerah untuk mencari masukan positif dan konstruktif secara langsung dari berbagai kalangan. “RUU Ormas saat ini telah masuk pembahasan bersama dengan pemerintah. Namun untuk kesempatan pembahasan ini kami sangat membutuhkan masukan langsung dari berbagai kalangan seperti pemerintah, Ormas, LSM, maupun dari kalangan perguruan tinggi baik yang berada di pusat maupun di daerah,” terangnya. Dipilihnya Yogyakarta, lanjut Mi-

Suasana Rapat Panitia Khusus RUU Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)

13


chael Watimena, karena daerah ini memiliki makna historis, strategis dan dapat menjadi tolak ukur dalam kegiatan dan perkembangan ormas di wilayah Indonesia. Sehingga dapat memberikan banyak masukan kepada Pansus, sehingga dapat mengakomodasi kepentingan yang ada. “Mengingat banyaknya ormas yang ada di daerah baik yang merupakan cabang ormas pusat maupun ormas yang memang berkembang di daerah, juga menjadi bagian materi RUU yang ada dalam draft kami. Maka Pansus

memandang masih sangat diperlukan masukan dari daerah, baik dari Pemda, pelaku ormas di daerah maupun dari kalangan perguruan tinggi,” ungkapnya. Dalam kunjungannya ke Yogyakarta, Pansus RUU Ormas di ikuti sejumlah anggotanya yakni Rahardi Zakaria (F-PDIP), Muslim (F-PD), Achmad Basarah (F-PDIP), Indra (F-PKS), dan Dedi Wahidi (F-PKB) disertai unsur Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri dan Kementerian Hukum & HAM, diterima Wakil Gubernur DIY Paku Alam IX dan

jajaran seperti Dinas Sosial, Badan Kesbanglinmas, Biro Hukum, Biro Umum, Humas & Protokol, di Gedhong Pracimosono Kepatihan, Yogyakarta. Hadir pula dalam pertemuan berbagai instansi terkait seperti Kejaksaan Tinggi (Kajati), Polda DIY dan Korem. Sementara dari unsur ormas, tampak hadir, NU, Muhammdiyah, KNPI, Organisasi Keagamaan seperti PGI, Walubi, Parisada Hindu Dharma, dan Majelis Agama Kong Hu Chu serta Perhimpunan Solidaritas Buruh.(nt) foto:parle ***


DPR Dukung Peningkatan Kerjasama Ekonomi dengan Serbia Parlemen Indonesia menilai Negara Serbia merupakan negara potensial oleh karena itu, DPR mendorong terciptanya kerjasama kedua negara dalam berbagai bidang.

Kenaikan TDL Tidak Tepat

Anggota DPR Bobby Rizaldi dari Partai Golkar mengatakan, kenaikan TDL saat ini tidak tepat karena bersamaan dengan kenaikan BBM pada April nanti. “angka tambahan inflasi bisa melebihi 1 persen sehingga rentan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.

Anggota DPR dari Partai Golkar Bobby Rizaldi

T

erkait menurunnya subsidi listrik di kisaran 64 Triliun, Bobby menilai persoalannya disebabkan penurunan pengajuannya dikarenakan mundurnya jadwal COD PLTU 10 ribu MW. Namun, lanjut Bobby, hal terse-

14

but dapat dicover dengan manajemen bauran energi gas yang belum dimasukkan ke perhitungan seperti swap Gajah Baru 40 mmbtud. Menurut Bobby, kenaikan subsidi dari 40 Triliun menjadi 64 Triliun dise-

babkan kenaikan dollar dan Indonesia Crude Price (ICP). Terkait kenaikan BBM, Bobby menegaskan, apabila kenaikan BBM didalam APBNP menyebabkan subsidi meningkat 123 Triliun menjadi 178 Triliun lebih baik dibatalkan kenaikannya. Tanggapan Bobby tersebut menjawab pernyataan Kemenkeu Agus Martowardojo yang mengatakan apabila subsidi listrik dikisaran Rp. 64.9 Triliun menyebabkan pembangkit tidak beroperasi. Pada kesempatan berbeda, Agus mengatakan, salah satu yang bisa menurunkan biaya operasi PT Perusahaan Listrik Negara adalah jika BUMN itu mendapatkan gas. Namun, floating storage regasification unit (FSRU) Teluk Jakarta belum selesai dan program percepatan pembangkit listrik 10 ribu megawatt (MW) juga terlambat. Kondisi itu membuat pembangkit listrik milik PLN hingga saat ini harus menggunakan BBM dan membuat subsidi listrik membengkak. Terkait subsidi listrik, pembahasan subsidi telah sampai di Badan Anggaran DPR dan pemerintah akan mendiskusikan dengan badan tersebut terkait rekomendasi Komisi VII soal penurunan subsidi listrik. (si)foto:wy/parle

“

DPR berharap hubungan ini semakin meningkat antar kedua negara termasuk antar masyarakat kedua negara,”papar Ketua DPR Marzuki Alie saat menerima Dubes Serbia Jovan Jovanovic, di Gedung DPR RI, Senin, (19/3). Menurut Marzuki, melalui Diplomasi bidang politik diharapkan dapat menghubungkan dan membangun peradaban kedua negara. “Yakin dengan pendekatan win-win solution maka kedua negara dapat mengambil manfaat kerjasama tersebut. Melalui cara ini diharapkan meningkatkan hubungan emosional antar people to people,”paparnya. Dia menambahkan, Dirinya menyepakati adanya kerjasama yang saling memberikan nilai tambah dan

Ketua DPR RI Marzuki Alie saat menerima kunjungan Dubes Serbia Jovan Jovanovic

dampak positif antar kedua negara. “Dalam 13 tahun terakhir kita masuk era demokrasi dengan isu utama peningkatan perekonomian, selain itu Indonesia mengajak Serbia untuk memberikan bantuan dan perhatiannya dalam menanggulangi persoalan kiris ekonomi global bersama,”katanya. Parlemen Indonesia, lanjut Marzuki Alie, mengharapkan adanya kerjasama antar kedua parlemen melalui group kerjasama bilateral. “melalui ini juga diharapkan semakin erat hubungan kedua negara dalam berbagai forum dialog untuk kepentingan bersama,”ujarnya. pada kesempatan itu, Marzuki mengatakan, selain kerjasama politik juga bisa didorong peningkatan hubungan pada sektor pendidikan

dengan saling tukar menukar pelajar antar kedua negara. “Kita juga memberikan kesempatan dengan memberikan beasiswa kepada WNA dan kita juga harapkan Serbia melakukan hal yang serupa,”katanya. Selain itu, paparnya, kerjasama juga dapat berupa kerjasama ekonomi, budaya politik maupun olahraga. Indonesia, tambah Marzuki, juga mengharapkan Serbia dapat berperan serta dalam sidang parlemen negara OKI sebagai peninjau. “kita harapkan Serbia bisa menjadi peninjau di PUIC dan kami yakin hubungan antar peradaban dan kepecayaan di dunia dapat mempercepat penyelesaian persoalan secara kongkret,”ujarnya. (si)foto:wy/ parle

15


Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme Menjadi Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan RUU tentang Pengesahan ASEAN Convention on Counter Terrorism (Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme) menjadi Undang-Undang. Dalam Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung, Selasa (20/3).

Wakil Ketua Komisi I Agus Gumiwang (kiri) saat menyampaikan laporannya kepada Pemerintah mengenai Konvensi Asean tentang pemberantasan terorisme menjadi Undang-Undang

W

akil Ketua Komisi I yang membidang Luar Negeri, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan peningkatkan kerja sama keamanan dengan negara yang tergabung dalam ASEAN dalam menanggulangi kejahatan terorisme di bawah payung Konvensi ASEAN mengenai Pemberantasan Terorisme yang telah ditandatangani Pemerintah, pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-12 di Cebu, Filipina, tanggal 13 Januari 2007. Tindakan terorisme merupakan kejahatan yang bersifat lintas batas negara dan telah mengakibatkan hilang-

16

nya nyawa tanpa memandang korban, menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, hilangnya kemerdekaan, serta kerugian harta benda. Oleh karena itu, perlunya dilaksanakan berbagai langkah pemberantasan melalui kerja sama regional. Berkaitan dengan hal tersebut, bangsa Indonesia perlu mempersiapkan diri agar dapat berperan secara optimal dalam pengembangan kerja sama di kawasan, khususnya yang terkait dengan kejahatan terorisme dan kejahatan lintas batas lainnya. Kerja sama keamanan dalam penanganan terorisme di ASEAN diper-

lukan untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas yang dinamis di kawasan dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional Indonesia, yang pada akhirnya akan turut menyokong terwujudnya suatu Komunitas ASEAN pada tahun 2015 yang ditopang oleh tiga pilar yang saling memperkuat, yaitu Komunitas Politik Keamanan, Komunitas Ekonomi, dan Komunitas Sosial-Budaya. Seluruh prinsip yang terkandung dalam Konvensi ASEAN mengenai Pemberantasan Terorisme antara lain memuat : menghormati kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah dan identitas nasional, tidak campur tangan urusan dalam negeri, menghormati yurisdiksi kewilayahan, adanya bantuan hukum timbal balik, ekstradisi, serta mengedepankan penyelesaian perselisihan secara damai. Selain itu, di dalam konvensi ASEAN ini secara khusus terdapat prinsip yang merupakan nilai tambah yang tidak dimiliki oleh Konvensi serupa yang memuat ketentuan mengenai program rehabilitasi bagi tersangka terorisme, perlakuan yang adil dan manusiawi, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam proses penanganannya. Komisi I yang membidangi Luar Negeri memberikan catatan kepada Pemerintah dalam rangka pemalsanaan UU ini bahwa Upaya-upaya pencegahan, penindakan, dan pemberantasan terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya harus terlebih dahulu mengedepankan perangkat peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku. Kebebasan dan keamanan individu


adalah hak-hak fundamental setiap warga negara yang, selain tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun, juga bersifat tidak terpisahkan. Oleh sebab itu, setiap bentuk kebijakan negara mengenai pencegahan, penanggulangan, pemberantasan terorisme harus mampu secara jelas, permanen dan serempak melindungi kebebasan dan keamanan warga negara. RUU ini harus mampu menjadi media untuk meluruskan negative perception dunia terhadap negara dan agama yang menjadi mayoritas di negeri ini, Islam, yang selama ini terdiskreditkan oleh kejahatan terorisme yang mengembalikan citra Islam sebagai negara yang rahmatan lil ‘alamin sekaligus memulihkan nama baik Indonesia sebagai negara yang terkenal dengan nilai diversity dan hospitalitynya. Kepada Pemerintah agar terlebih dahulu mempersiapkan infrastruktur dengan baik, lebih awal agar kelak dalam rangka pelaksanaan amanah UU Konvensi ini dapat mendukung operasionalisasi dengan baik demi kelancaran tugas di lapangan. Mengingatkan kepada Pemeritah agar pengalihan isu yang dirancang oleh pihak ketiga terhadap dominasi China di Asia Selatan dan Asia Teng-

gara, tidak serta merta ratifikasi ini menjadi pembenaran dan pintu masuk bagi negara adidaya tertentu untuk melakukan penetrasi/invasi militernya dengan dalih melakukan tindak pelumpuhan aksi terorisme di negara kawasan ASEAN, termasuk Indonesia dengan isu agama yang menyesatkan. Semangat meratifikasi RUU ini adalah semangat untuk mengambil bagian dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia, bukan untuk menjadi mitra dari negara atau pihak tertentu demi melancarkan agenda politiknya. Ratifikasi RUU ini harus mampu memainkan perannya sebagai instrumen hukum yang valuable dan flexible yang bukan hanya mampu memerangi kejahatan terorisme, tetapi juga mampu memutus mata rantai sel terorisme yang ada. SustainabilityRUU ini harus menjadi perhatian, khususnya dalam implikasinya terhadap upaya melindungi warga negara mengingat kejahatan terorisme akan terus berkembang seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keberadaan Konvensi ini haruslah dilihat sebagai bagian dari kerja keras negara-negara di Asia Tenggara untuk mereduksi sebab maupun dampak terorisme. Namun semangat tersebut

tentunya harus diletakan secara proporsional. Setiap produk kesepakatan/ perjanjian internasional tidaklah serta merta menjadi aturan hukum di Indonesia, selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, terlebih jika sebagai bangsa kita telah memiliki peraturan perundangan yang serupa dengan tema tersebut. Prinsip-prinsip kesetaraan kedaulatan, integritas teritorial, yurisdiksi, dan tidak campur tangan dalam urusan negara lain merupakan inti dari setiap perjanjian internasional. ASEAN Convention on Counter Terrorism(ACCT) ditandatangani sejak Januari 2007. Artinya ada rentang 5 (lima) tahun ratifikasi ini diajukan oleh Pemerintah ke DPR. Meski membutuhkan waktu cukup lama, diharapkan agar Konvensi membuat langkah terobosan dan membuka ruang kerja sama yang lebih luas antara Anggota ASEAN. Kerja sama tersebut tentunya dengan komitmen untuk saling tukar informasi intelijen terkait terorisme, saling memberikan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana terorisme, melaksanakan kewajiban ekstradisi berkaitan dengan tindak pidana terorisme, dan adanya kerja sama antar lembaga-lembaga penegak hukum. (as) foto:parle

DPR RI Setuju Hibah KRI-Karang Unarang ke Sangihe

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui hibah Kapal Republik Indonesia (KRI) Karang Unarang-985 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, mengingat pelaksanaan hibah tidak mempengaruhi kekuatan dan gelar pasukan TNI AL dalam mengamankan perairan NKRI.

M

enurut Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin hal itu sejalan dengan usahausaha untuk penggantian Alat Sistem Pertahanan (Alutsista) yang telah habis penggunaannya. Upaya penghapusan aset, sesuai dengan pengadaan alutsista pengganti sesuai dengan tahapan pembangunan kekuatan Mini-

mum Essential Forces (MEF). “Kondisi KRI Karang Unarang 985 telah habis masa penggunaannya untuk melaksanaakan tugas pengamanan di laut,” kata Tubagus, dalam Rapat Paripuna yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung, Selasa (20/3). Tubagus Hasanuddin mengatakan,

Hibah Barang Milik Negera (BMN) berupa KRI Karang Unarang-985 senilai Rp.120 Milyar yang merupakan inventaris TNI AL, akan dipergunakan sebagai fasilitas angkutan laut domestik untuk mendorong tumbuhnya perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. (as) foto:parle

17


Komisi I Sepakat RUU Industri Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) membahas RUU Industri Pertahanan dan Keamanan. Komisi I menyetujui usul Pemerintah untuk mengubah judul RUU ini menjadi RUU Industri Pertahanan dengan menghapus kata Keamanan.

D

Suasana Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Menteri Pertahanan di Gedung Nusantara II DPR

alam Rapat Kerja yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I dari F-PDIP Tubagus Hasanuddin, dengan pemerintah yang

diwakili oleh Menhan Purnomo Yusgiantoro, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senin (19/3). Pemerintah telah menyerahkan

478 Daftar Inventaris Masalah (DIM), terdiri 88 DIM tetap, 71 DIM perubahan substansial, 80 DIM rumusan baru, dan 168 DIM dihapus. Tubagus Hasanuddin mengatakan pembahasan tersebut telah menyelesaikan 85 DIM tetap, dan Komisi I akan segera membentuk panja, untuk membahas DIM perubahan substansial, DIM rumusan baru, dan DIM yang dihapus, serta melakukan singkronisasi. Dia mengharapkan minggu pertama bulan juli telah finalisasi sehingga tidak perlu lagi menambah sidang untuk membahas RUU ini. Purnomo Yusgiantoro menjelaskan walaupun perubahan judul menjadi RUU Industri Pertahanan, namun dia mengingatkan perlu perhatian ketika membahas terkait alat ada perbedaan pengertian antara Alat pertahanan dan Alat Keamanan. (as)/foto:wy/ parle

Komisi II Inginkan Anggota KPU Bersedia Mundur Jika Tidak Mampu

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melakukan proses fit and proper test anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Komisi II menginginkan para calon KPU bersedia mengundurkan diri, jika merasa dan dianggap tidak mampu dalam menjalankan tugasnya.

“

Komisi II DPR saat proses fit and proper test anggota KPU dan Bawaslu

18

Biasanya mereka tidak mau mundur hingga akhir periode, walaupun dianggap tidak mampu menjalankan tugasnya,” kata Abdul Malik Haramain anggota Komisi II dari F-PKB, di Gedung Nusantara DPR RI, Senin (19/3). Komisi II DPR melakukan proses fit and proper test anggota KPU dan Bawaslu tanggal 19-21 Maret 2012. Sebanyak 14 calon anggota KPU akan mengikuti fit and proper test yaitu Arief Budiman, Ari Darmastuti, Enny Nurbaningsih, Evie Ariadne Shinta Dewi, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Hadar Navis Gumay, Hasyim Asy’ari,

Husni Kamil Manik, Ida Budhiati, Juri Ardiantoro, Mohammad Adhy Syahputra Aman, Mohammad Najib, Sigit Pamungkas, Zainal Abidin. Sedangkan, sebanyak 10 Calon anggota Bawaslu akan mengikuti fit and proper test yaitu Daniel Zuchron, Endang Wihdatiningtyas, Luky Djuniardi Djani, Muhammad, Nasrullah, Nelson simanjuntak, Pramono Ubaid Tantowi, Razaki Persada, Refly Harun, Sunny Ummul Firdaus. Setelah mengikuti uji kepatutan dan kelayakan, DPR akan memilih 7 anggota KPU dan 5 anggota Bawaslu. (as) foto:wy/parle


Percepat Kualitas Pendidikan dengan Rekruitment Sentralistik Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, peran guru dalam pembentukan karakter bangsa sangat vital. pasalnya, saat ini peran orang tua khususnya di perkotaan semakin berkurang karena kesibukannya bekerja.

“

Ketua DPR RI Marzuki Laie dan Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso saat menerima presidium ICMI di runag pimpinan.

Jika pendidikan tidak diperbaiki kita agak sulit mengharapkan masa depan bangsa dapat diprediksi. Kita jangan membiarkan masa depan ini kepada takdir. Peran guru harus diperhatikan dikota besar keluarga perannya semakin kecil dalam memberikan pendidikan kepada anakanak,”ketua Marzuki ALie saat menerima presidium ICMI di ruang pimpinan, Senin, (19/3). Menurutnya, keprihatinan terhadap persoalan bangsa saya lihat terjadi karena hasil dari masa lalu. Jika kita bangun bangsa harus berpikiran bekerja untuk saat ini dan masa depan. “Kemana-mana saya sampaikan pendidikan dapat merubah karakter sebuah bangsa ini,”ujarnya. Dahulu, jelasnya, guru belum dianggap sebagai profesi utama dan membanggakan sehingga kualitas guru masih belum optimal.”Saat ini profesi guru dianggap sudah layak

dan bahkan berbondong-bondong orang menempuh pendidikan profesi guru bahkan sekolah swastapun dibanjiri siswa yang menempuh pendidikan guru,”katanya. Persoalan terkait pendidikan, seringkali tambal sulam dan tidak komprehensif. bahkan kualitas guru tidak merata, sarana dan prasarana berbeda, perlakuan guru di tiap daerahpun berbeda. “saya mengusulkan bagaimana rekruitment guru dilakukan secara nasional dan pendidikannya oleh negara mulai dari SD sampai SMA. melalui cara ini diharapkan percepatan kualitas pendidikan dapat dikejar,”paparnya. Presidium ICMI memaparkan Empat aspek yang dikenal “Deklrasi Kendari” bertema “Hijrah Moral untuk Kebangkitan Indonesia” itu antara lain segera melakukan hijrah moral di bidang politik yang beradab untuk menghasilkan pemimpin dan politisi

yang bermoral sehingga mampu menyejahterakan rakyat. Tuntutan hijrah lainnya adalah bidang penegakan supermasi hukum, ekonomi dan bidang pendidikan. Prof. DR.Nanat Fatah Natsir mengatakan, saat ini cenderung kebebasan tidak terkontrol. “Ini merupakan kegelisahan dalam berbangsa. sementara dalam bidang ekonomi terlihat adanya pertumbuhan namun tidak berdampak langsung kepada pengurangan angka kemiskinan dan penganguran,”katanya. Dia menambahkan, penegakan hukum tidak optimal bahkan mafia hukum merajalela. sementara dalam bidang pendidikan terkait pembinaan karakter bangsa banyak sekali kasus plagiat apabila semua ini dibiarkan membuat mental bangsa ini semakin bobrok. (si)foto:wy/parle ***

19

Edisi 717

Berita Bergambar

Ketua DPR Marzuki Ali memberikan pembekalan kepada siswa-siswi SMA Taruna Nusantara di Gedung Nusantara DPR, Jakarta. 14 Maret 2012 foto: RY

Deklarasi Pilkada Damai di halaman Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh dilanjutkan dg penandatanganan prasasti Pilkada Damai oleh lima pasangan Cagub-Cawagub dihadiri Waka DPR Priyo Bdhi Santoso, Panglima TNI, Mendagri, Kapolri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Pj Gubernur Aceh Darusalam, dan Muspida Inti Aceh. 14 Maret 2012 foto:SP

Tim Kunjungan Spesifik Komisi VI yang dipimpin Agus Hermanto melakukan peninjauan PT. Angkasa Pura II Medan, Sumatera Utara, 15 Maret 2012. foto:IC

20 20

Sampaikan aspirasi Anda melalui SMS ASPIRASI DPR RI di 08119443344 Sampaikan aspirasi Anda melaluiPublik SMS ASPIRASI DPR RI di 08119443344 Layanan Informasi di www.ppid.dpr.go.id Layanan Informasi Publik di www.ppid.dpr.go.id

KEGIATAN DPR-RI MINGGU KETIGA MARET 2012

Recommend Documents