1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Keberadaan
perbankan
memiliki
peranan
yang
strategis
dalam
pembangunan, terutama dalam posisinya sebagai financial intermediary; sebagai lembaga perantara keuangan dengan menghimpun dana berupa giro, deposito, tabungan dan bentuk simpanan lainnya dari pihak yang memiliki kelebihan dana di masyarakat kemudian menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Sebagai lembaga intermediasi ini, mengingat sebagian besar dana bank berasal dari dana masyarakat, maka pemberian kredit perbankan banyak dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan Bank Indonesia. Peran perbankan tidaklah semata-mata sebagai suatu badan usaha yang bertujuan memperoleh keuntungan (profit), namun sebagai bagian dari sistem moneter yang juga memiliki fungsi strategis yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya (agent of development), sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan 1 bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat.
1
Selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan.
2
Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perbankan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan bank menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perbankan, yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Pengertian perbankan lebih dinamis karena mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan bank seperti kelembagaan, kegiatan usaha, cara dan proses dalam melakukan kegiatan usaha jasa keuangan. Sedangkan, bank hanya mencakup aspek kelembagaan yaitu lembaga atau perusahaan yang aktivitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito, tabungan dan simpanan lain dari pihak yang kelebihan dana (surplus spending unit) melalui penjualan jasa keuangan yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. 2 Bank menjadi wadah bagi badan usaha, lembaga pemerintah, swasta maupun orang pribadi untuk menyimpan dana dan melakukan berbagai transaksi keuangan, kemudian bank akan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat melalui pranata hukum perkreditan. 3 Selain dua fungsi utama tersebut, untuk mendukung kelancaran menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga memberikan pelayanan jasa perbankan untuk menghasilkan fee based income (pendapatan non bunga) antara lain jasa pengiriman uang, kartu kredit, kliring, penjualan mata uang asing, travellers cheque maupun letter of credit. 2 3
Taswan, 2010, Manajemen Perbankan, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, hlm. 6. Sembiring, Sentosa, 2012, Hukum Perbankan, CV Mandar Maju, Bandung , hlm. 15.
3
Merujuk pada pengertian dan kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh perbankan seperti tersebut di atas, menunjukkan kompleksitas usaha dan peran strategis lembaga perbankan. Semakin kompleks kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank disertai perubahan lingkungan eksternal dan internal yang senantiasa mengalami perkembangan pesat, menyebabkan semakin tingginya eksposur risiko yang dihadapi perbankan sehingga bank dituntut untuk senantiasa berpegang pada prinsip kehati-hatian (prudential banking) dan menerapkan tata kelola bank yang sehat (good corporate governance) yang antara lain diwujudkan dengan penerapan fungsi auditor internal dan penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal. Bank dituntut tetap menjaga keseimbangan pemeliharaan liquiditas dengan kebutuhan profitabilitas (pendapatan) yang wajar serta modal yang cukup sesuai penanamannya. Salah satu yang memberikan kontribusi pendapatan terbesar bagi bank adalah sektor kredit yang diberikan kepada masyarakat (debitur). Menurut Firdaus dan Ariyanti, kredit yang disalurkan bank (konvensional) merupakan bagian terbesar dari aset yang dimiliki bank bersangkutan. Dalam kondisi perekonomian yang normal kredit dapat mencapai 70% sampai dengan 90% dari aset bank. Oleh karena itu perkreditan merupakan tulang punggung atau kegiatan utama bank 4, sehingga kemungkinan risiko yang ditanggung bank sebagian besar berasal dari kredit.
4
Firdaus, Rachmat dan Ariyanti, Maya, 2011, Manajemen Perkreditan Bank Umum, Alfabeta, Bandung, hlm. 4.
4
Demikian halnya dengan Bank XYZ, sebagai salah satu bank nasional terbesar di Indonesia dalam hal aset dan dana pihak ketiga, tentunya akan dihadapkan pada tingkat risiko yang semakin kompleks serta kondisi persaingan yang semakin ketat baik dengan sesama bank nasional, bank regional maupun bank internasional yang mempunya kekuatan financial yang lebih besar. Bank
XYZ tetap
berupaya menjadi
pelopor dalam
mendorong
pertumbuhan yang berkelanjutan dengan berfokus pada ekspansi kredit pada sektor unggulan dengan memperhatikan potensi setiap daerah yang ada di Indonesia dengan tetap meningkatan kualitas kredit dengan pengendalian non performing loan (NPL). Prinsip kehati-hatian senantiasa dijadikan dasar dalam penyaluran kredit, mengingat dampak krisis global yang pernah melanda Indonesia masih berlangsung hingga saat ini. Dalam rangka memperkuat fundamental kesehatan bank, Bank XYZ telah melakukan berbagai upaya optimal dan berkelanjutan terutama
perbaikan
dan
penguatan
pengelolaan
manajemen
risiko,
penyempurnaan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance melalui penguatan terhadap kualitas sistem dan pelaksanaan pengendalian internal, pelaksanaan manajemen risiko dan fungsi kepatuhan. Dalam rangka memastikan terwujudnya kesehatan bank dan memelihara perkembangan bank, serta memberikan bantuan kepada manajemen dalam mengamankan kegiatan operasional bank, maka Bank XYZ memiliki satuan kerja audit intern bank sebagai bagian dari sistem pengendalian internal bank. Internal audit akan berperan sebagai mitra bisnis profesional, independen dan obyektif
5
untuk mendukung pencapaian tujuan dengan melakukan serangkaian aktivitas yang terstruktur dan sistematis untuk menilai efektivitas dan efisiensi performance bisnis dan layanan; menilai efektivitas risk management serta menilai kecukupan internal kontrol yang ada di setiap unit operasional Bank XYZ termasuk aktivitas pemberian kredit. Risiko dalam pemberian kredit dapat menimbulkan kerugian bagi bank jika tidak dideteksi dan dikelola sebagaimana mestinya, terutama timbulnya NPL yang berakibat menurunnya pendapatan bunga bank serta menurunnya pengembalian pokok kredit. Meskipun risiko itu sendiri tidak harus selalu dihindari namun seharusnya dikelola dengan baik sehingga tidak mengurangi hasil yang ingin dicapai dan memberikan manfaat bagi bank dalam menghasilkan keuntungan. Timbulnya berbagai permasalahan khususnya permasalahan hukum dalam proses pemberian kredit (permohonan kredit, perjanjian kredit dan pengikatan jaminan) antara lain akibat tidak dikendalikannya potensi risiko hukum dengan baik. Walaupun risiko hukum dapat didefiniskan, dipahami dan dikendalikan, namun bank masih mengalami kesulitan untuk melakukan pengukuran terhadap risiko hukum, oleh karena itu manajemen risiko hukum berfokus kepada upaya untuk mengurangi eksposure dari sumber-sumber risiko hukum. 5 Risiko hukum, dapat terjadi akibat:
5
http://www.bankirnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1298:penilaianprofil-risiko-hukum-legal-risk&catid=127:risk-profile&Itemid=189, diakses tgl. 18-06-2013.
6
1. tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis; 2. ketiadaan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan kelemahan perikatan dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. 3. ketidakpastian tindakan hukum atau ketidakpastian dalam menginterpretasikan atau melaksanakan perjanjian, hukum atau peraturan. Kelemahan perikatan yang dibuat antara Bank XYZ dengan debitur, kelemahan aspek legal dan compliance pada dokumen kredit sering menjadi penyebab timbulnya permasalahan dalam kredit di Bank XYZ. Pengendalian risiko hukum menjadi salah tujuan dari pengawasan yang dilakukan oleh audit internal tidak hanya ditujukan bagi kepentingan bank tetapi juga bagi kepentingan debitur. Auditor internal akan memastikan bahwa bank memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai dalam pemberian kredit serta memastikan bahwa prosedur tersebut telah dijalankan dan berjalan efektif. Sistem pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal juga memungkinkan dilakukannya evaluasi terhadap kebijakan, prosedur dalam pemberian kredit tersebut. Pelaksanaan fungsi atau peran auditor internal yang efektif diharapkan mampu melakukan pengawasan, membuat analisis dan penilaian terhadap aktivitas kredit pada Bank XYZ baik melalui pemeriksaan langsung maupun tidak langsung, mengindentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana dalam pemberian kredit serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif terhadap kualitas dan efektivitas pengelolaan risiko serta kecukupan dan efektivitas
7
pengendalian intern dalam pemberian kredit sehingga dapat memaksimalkan stakeholder value dengan risiko yang terkendali. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian
“PERANAN
AUDITOR
INTERNAL
BANK
DALAM
PENGENDALIAN RISIKO HUKUM PADA PROSES PEMBERIAN KREDIT OLEH BANK”.
B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimanakah proses pemberian kredit oleh Bank XYZ kepada calon debitur/debiturnya? 2. Risiko hukum apa yang dapat timbul dalam proses pemberian kredit oleh Bank XYZ tersebut? 3. Bagaimanakah Bank XYZ memitigasi timbulnya risiko hukum tersebut dikaitkan dengan fungsi dan peran auditor internal pada bank tersebut?
C. Keaslian Penelitian Berdasarkan hasil penelitian dan penelusuran yang dilakukan peneliti di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, maka penelitian dengan judul dan permasalahan yang sama belum pernah dilakukan oleh mahasiswa Program Pasca Sarjana (S-2), sehingga penelitian ini merupakan penelitian yang asli.
8
Apabila ternyata pernah dilakukan penelitian serupa, maka hasil penelitian ini dapat melengkapi penelitian tersebut dengan tidak mengurangi materi yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini, sehingga keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis.
D. Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, penelitian ini difokuskan pada analisis atas peranan auditor internal bank dalam pengendalian risiko hukum dalam proses pemberian kredit terutama dalam proses pengajuan
permohonan
kredit
oleh
calon
debitur/debitur,
pembuatan/
penandatangan perjanjian kredit (PK) dan proses pengikatan jaminan, dengan tujuan penelitian ini sebagai berikut : 1. Menganalisis bagaimana proses pemberian kredit oleh bank. 2. Menganalisis risiko hukum yang timbul dalam proses pemberian kredit. 3. Menganalisis upaya mitigasi risiko hukum oleh bank dikaitkan dengan fungsi dan peran auditor internal bank.
E. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi ilmu hukum dan perkembangan sektor perbankan di Indonesia. Namun secara lebih khusus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 1. Manfaat bagi perbankan, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan tentang proses pemberian kredit secara prudent untuk menghindari
9
timbulnya risiko hukum. Hasil-hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para auditor internal, pelaksana legal review di perbankan selain sebagai pedoman dan bacaan di bidang hukum perbankan khususnya manajemen risiko hukum di bidang perkreditan. 2. Manfaat bagi perguruan tinggi, diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu hukum khususnya aplikasi teori yang berkaitan dengan hukum perbankan. 3. Manfaat untuk penulis sendiri, bahwa dalam proses penelitian dapat mempertajam kemampuan menganalisis permasalahan hukum yang dijumpai dalam proses pemberian kredit serta memberikan upaya mitigasi risiko dan solusinya.
F. Sistematika Penulisan Tesis ini terdiri dari 5 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 1. Bab I Pendahuluan Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, keaslian penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 2. Bab II Tinjauan Pustaka Dalam bab ini diuraikan mengenai ketentuan dalam peraturan perundangundangan, teori-teori atau pendapat para ahli yang relevan dengan permasalahan yang disajikan dalam tesis ini.
10
3. Bab III Metode Penelitian Dalam bab ini diuraikan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini. 4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan Dalam bab ini dibahas mengenai proses pemberian kredit Bank XYZ, risiko hukum yang akan timbul dalam proses pemberian kredit oleh Bank XYZ serta bagaimanakah peranan auditor internal di Bank XYZ untuk mengendalikan risiko hukum tersebut sehingga tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari. 5. Bab V Penutup Bab ini menguraikan kesimpulan tentang peranan auditor internal dalam pengendaian risiko hukum pada proses pemberian kredit oleh bank dan saran perbaikannya.
