BAB I PENDAHULUAN. Hasan, memperkirakan bahwa pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian Menurut Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Indonesia Syarief Hasan, memperkirakan bahwa pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia pada 2013 mencapai 2 juta unit, menurut Syarief, sampai dengan Desember 2012 UMKM mencapai 55,2 juta unit (www. economy.okezone.com). Pada tahun 2010 jumlah UMKM sebesar 53.828.569 unit dengan usaha mikro 53.207.500 unit, sedangkan pada tahun 2011 jumlah UMKM yaitu sebesar 55.206.444 unit dengan jumlah usaha mikro sebesar 54.559.969 unit, usaha kecil 602.195 unit, dan usaha menengah 44.280 unit (www.bi.go.id). Hal ini menunjukkan dari tahun ke tahun jumlah UMKM semakin meningkat. Semakin banyak jumlah UMKM, maka dana yang dibutuhkan untuk pembiayaan UMKM akan semakin besar. Tabel 1.1 Perkembangan Baki Debet Kredit UMKM Perbankan Tahun 2009-2012 (Miliar Rupiah) Baki Debet 2009 2010 2011 2012 Kredit mikro 255.148,6 284.001,9 323.844,0 325.965,0 Kredit Kecil 284.017,9 395.769,9 515.181,5 636.146,3 Kredit 227.734,9 281.936,9 352.833,5 438.018,0 Menengah Sumber : Data Kredit UMKM Tahun 2009-2012 (data diolah kembali) (www.bi.go.id)

Novia Endah Saputri, 2014 Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapan Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2

Pada tahun 2009 perkembangan baki debet kredit UMKM yang diberikan oleh perbankan sesuai dengan plafon, yaitu usaha mikro (Rp 0 – Rp 50 juta) sebesar Rp 255.148,6 miliar, dan setiap tahun mengalami peningkatan, dan dari tahun 2009-2012 yang terbesar pada tahun 2012 sebesar Rp 325.965,0 miliar. Sedangkan untuk usaha kecil (>Rp 50 juta – Rp 500 juta) perkembangan baki debet pada tahun 2009 sebesar Rp 284.017,9 miliar, dan terus meningkat hingga tahun 2012 perkembangan baki debet kredit sebesar Rp 636.146,3 miliar. Sementara untuk usaha menengah (>Rp 500 juta – Rp 5 miliar) pada tahun 2009 sebesar Rp 227.734,9 miliar, dan mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2012 perkembangan baki debet kredit sebesar Rp 438.018,0 miliar. Setiap tahun perkembangan baki debet yang diberikan oleh perbankan terus meningkat, baik bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Perkembangan baki debet kredit yang paling besar yaitu ditempati oleh usaha kecil, sedangkan yang terakhir yaitu usaha mikro. Padahal usaha mikro adalah usaha yang paling banyak ada di masyarakat Indonesia, tetapi ternyata perkembangan baki debet kreditnya lebih kecil daripada usaha kecil dan usaha menengah yang jumlahnya jauh lebih sedikit daripada usaha mikro. UMKM pada saat ini telah menjadi bagian dari kehidupan ekonomi di masyarakat. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan UMKM setiap tahunnya. Masyarakat berpikir bahwa dengan mendirikan UMKM dapat meningkatkan taraf hidup dan tentu pendapatannya akan meningkat. Banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, terutama mikro, karena usaha mikro masih minim


3

modal dan aset pun hanya terbatas, sehingga untuk mengajukan pembiayaan di bank akan sedikit sulit, karena terbentur oleh jaminan. Usaha mikro memerlukan lembaga keuangan yang dapat memberikan pembiayaan yang tidak memberatkan usahanya. Dalam Booklet Perbankan (2012, 15-16) ada beberapa permasalahan yang menyebabkan sulitnya akses terhadap layanan jasa keuangan bagi masyarakat baik dari sisi penawaran maupun permintaan, diantaranya adalah sebagai berikut : 1. Desain dan Pola Pelayanan. Sebagai contoh, pada produk tabungan yang biaya administrasinya dirasa berat bagi masyarakat kecil atau tidak tersedianya layanan kredit harian bagi pedagang mikro, menyebabkan mereka tetap menggunakan layanan kredit dari lintah darat yang cicilannya dipungut langsung dari pedagang tersebut. Selain itu, bank umumnya lebih mengutamakan kredit dalam jumlah besar daripada kredit skala kecil yang dibutuhkan oleh UMKM. 2. Information gap. Kesenjangan informasi antara apa yang menjadi persyaratan dan prosedur Bank maupun produk Bank dengan apa yang umum diketahui oleh UMKM. Kesenjangan inilah yang memerlukan jembatan penghubung antara masyarakat luas, khususnya UMKM, dengan

lembaga

keuangan,

terutama

perbankan,

sehingga

permasalahan dapat diidentifikasi dan pemecahan masalah disesuaikan dengan permasalahan riilnya. 3. Masalah Legal atau Formalization Gap. Perikatan Bank dengan nasabah umumnya diatur secara formal dengan persyaratan legal yang ketat. Namun usaha mikro umumnya sulit untuk memenuhi persyaratan formal bank seperti izin usaha, jaminan dalam bentuk sertifikat sehingga akhirnya masyarakat miskin tidak mampu memperoleh akses kredit yang memadai.


4

4. Self Exclusion. Keengganan untuk memperoleh layanan jasa keuangan juga

dapat

disebabkan

oleh

terdapatnya

keyakinan

sebagian

masyarakat bahwa bunga Bank adalah riba yang diharamkan, sehingga layanan jasa keuangan yang berdasarkan syariah dan terbebas dari riba dapat menjadi solusi.

Sebenarnya terdapat berbagai jenis lembaga keuangan selain perbankan dan yang sistem operasionalisasinya menggunakan syariah Islam, yaitu Asuransi Syariah, Reksa Dana Syariah, serta Baitul Maal wa Tamwil. Dari ketiga jenis tersebut, lembaga yang berhubungan dengan upaya pengentasan kemiskinan adalah Baitul Maal wa Tamwil. Pada tahun 1992 muncul Bank Muamalat Indonesia (BMI). Dengan adanya BMI diharapkan dapat menyentuh kalangan bawah, tetapi pada kenyataannya hal tersebut terkendala dengan undang-undang perbankan, usaha kecil/mikro tidak dapat memenuhi prosedur perbankan yang telah dibakukan dalam undang-undang. Selain BMI ada BPRS, yaitu untuk menjangkau masyarakat bawah, akan tetapi pada kenyataannya terdapat beberapa permasalahan, diantaranya prosedur peminjaman BPRS sama dengan bank umum sehingga inilah yang menjadi kendala bagi usaha mikro. Dari permasalahan tersebut muncullah lembaga keuangan lain yaitu Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Menurut Muhammad Ridwan (2011:73) BMT merupakan “lembaga yang terlahir dari kesadaran umat dan ditakdirkan untuk menolong kelompok mayoritas yakni pengusaha kecil/mikro”. Menurut Muhammad Ridwan (2011:74) mengenai peran BMT, yaitu :


5

peran BMT dalam menumbuhkembangkan usaha mikro dan kecil di lingkungannya merupakan sumbangan yang sangat berarti bagi pembangunan nasional. Bank yang diharapkan mampu menjadi perantara keuangan ternyata hanya mampu bermain pada level menengah atas.

Hingga akhir 2012 sudah ada 3900 BMT di seluruh Indonesia (www.tempo.co). Menurut Muhammad Ridwan (2011:126) “BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial terlihat dari definisi Baitul Maal, sedangkan peran bisnis terlihat dari definisi Baitul Tamwil”. Produk yang ditawarkan oleh BMT beragam, mulai dari tabungan, pembiayaan, dan sewa/ijarah. Salah satu produk BMT, yaitu pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Menurut Suwardi selaku pendiri sekaligus Wakil Direktur dan Peneliti Ekonomi-Politik Forum for Studies of Islam Thought and Civilization menyatakan bahwa (www.jambiekspres.co.id) Mengingat fasilitas pembiayaan dengan berbagai macam akad yang ditawarkan oleh BMT sebagai lembaga keuangan mikro penyalur pembiayaan berbasis syariah, sejatinya mampu melahirkan kekuatan ekonomi baru dengan menghadirkan kreativitas berekonomi dan berbisnis. Sebagai contoh, pelaku usaha selaku mudharib yang tidak memiliki modal usaha namun memiliki keahlian tinggi dalam menciptakan laba usaha dan bisnis dapat dibiayai seratus persen oleh shahibul maal (baca : BMT), atau dengan pendekatan musyarakah, dan sejenisnya. Artinya, kreativitas bisnis dalam lingkup usaha micro economic dapat seiring sejalan diberdayakan dengan adanya semangat membangun ekonomi berbasis syariah yang berkeadilan dan menguntungkan melalui lembaga BMT.

Pembiayaan yang paling pas untuk UMKM adalah pembiayaan bagi hasil, yaitu pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Bagi usaha mikro pembiayaan yang paling tepat adalah pembiayaan mudharabah, dimana BMT memberikan modal 100% dan nasabah tinggal mengelola dana tersebut. Adapun pengertian Novia Endah Saputri, 2014 Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapan Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

6

pembiayaan mudharabah menurut Veithzal dan Andria (2008:43), yaitu sebagai berikut : sistem kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama (shahib al-mal) menyediakan seluruh (100%) kebutuhan modal (sebagai penyuntik sejumlah dana sesuai kebutuhan pembiayaan suatu proyek), sedangkan customer sebagai pengelola (mudharib) mengajukan permohonan pembiayaan dan untuk ini customer sebagai pengelola (mudharib) menyediakan keahliannya. Pada dasarnya usaha mikro tidak terlalu membutuhkan dana yang terlalu banyak, sehingga pembiayaan mudharabah ini sangat pas karena plafon pembiayaan sampai Rp 50 juta, dan tidak akan memberatkan nasabah/usaha mikro karena apabila ada kerugian selama itu bukan kelalaian nasabah, maka akan ditanggung oleh shahibul maal (BMT). Inkopsyah (Induk Koperasi Syariah) BMT adalah salah satu induk koperasi syariah yang menaungi BMT di Indonesia. Sampai saat ini ada 385 anggota BMT di Indonesia. Berikut ini adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Inkopsyah BMT adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1 Grafik Pembiayaan Inkopsyah BMT Tahun 2009-2012 (Rupiah)


7

Pembiayaan 160,000,000,000.00 140,000,000,000.00 Pembiayaan

120,000,000,000.00 100,000,000,000.00 80,000,000,000.00 60,000,000,000.00

Pembiayaan

40,000,000,000.00 20,000,000,000.00 0.00 2009

2010

2011

2012

Tahun

Sumber : Laporan Keuangan Inkopsyah BMT Tahun 2009-2012 (www.inkopsyahbmt.co.id) (data diolah kembali) Pada gambar 1.1 di atas terlihat bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh Inkopsyah BMT setiap tahun terjadi peningkatan. Pada tahun 2009 pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp 38.577.317.624,70, pada tahun 2010 terjadi peningkatan sehingga pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp 60.210.572.426,8, dan akhirnya pada tahun 2012 juga terjadi peningkatan sehingga pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp 133.357.360.023,00.

Gambar 1.2 Grafik Pembiayaan Mudharabah BMT “X” Tahun 2009-2012 (Rupiah)


8

Pembiayaan Mudharabah Pembiayaan Mudharabah

140000000 120000000 100000000 80000000 60000000

PEMBIAYAAN MUDHARABAH

40000000 20000000 0 2009

2010

2011

2012

Tahun

Sumber : Data Pembiayaan Mudharabah BMT “X” Tahun 2009-2012 (data diolah kembali) BMT “X” merupakan salah satu BMT di Kota Bandung yang menawarkan produk pembiayaan mudharabah. Pada gambar 1.2 pembiayaan mudharabah pada BMT “X” setiap tahun fluktuatif. Pada tahun 2009 pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp 121.000.000,00 dan terjadi penurunan pada tahun 2010, karena pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp 16.657.000,00. Pada tahun 2011 kembali terjadi penurunan, pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp 11.304.000,00 dan pada tahun 2012 terjadi peningkatan, pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp 80.496.000,00. Untuk mendapatkan pembiayaan mudharabah pada BMT “X”, nasabah harus memenuhi persyaratan, diantaranya yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Nikah, Surat Ijin usaha,dan lain-lain. Pada BMT “X” ini pembiayaan mudharabah banyak disalurkan pada bidang konveksi dan distro, dan jangka waktu pembiayaan maksimal empat bulan, hal ini


9

dikarenakan pembiayaan disesuaikan dengan proyek yang dijalankan oleh nasabah. Sejalan dengan peningkatan penyaluran pembiayaan maka akan meningkatkan pendapatan, seperti yang dinyatakan oleh Kasmir (2004:35) yaitu “besar kecilnya bunga kredit sangat mempengaruhi keuntungan bank, mengingat keuntungan utama bank adalah dari selisih bunga kredit dan bunga simpanan”. Adapun dalam prinsip syariah tidak ada yang namanya bunga yang ada adalah bagi hasil. Pada Inkopsyah BMT terjadi peningkatan pendapatan. Pada tahun 2008 pendapatan Inkopsyah BMT adalah sebesar Rp 2,6 miliar dan pada tahun 2009 pendapatannya sebesar Rp 4,3 miliar. Terjadi peningkatan pendapatan sebesar Rp 1,7 miliar dari tahun sebelumnya (www.inkopsyahbmt.co.id). Adapun berikut ini grafik pembiayaan BMT “X” yaitu sebagai berikut :

Gambar 1.3 Grafik Pendapatan BMT “X” Tahun 2009-2012 (Rupiah)


10

1.2E+09 Pendapatan

1E+09 800000000 600000000 Pendapatan

400000000 200000000 0 2009

2010

2011

2012

Tahun

Sumber : Data Pendapatan BMT “X” Tahun 2009-2012 (data diolah kembali) Pada gambar 1.3 total pendapatan yang dihasilkan oleh BMT “X” terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2009 pendapatan BMT “X” sebesar Rp 138.447.533,17 dan pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2010 terjadi peningkatan sehingga pendapatan sebesar Rp 323.122.592,27. Pada tahun 2011 pendapatan BMT “X” sebesar Rp 565.387.203,34 dan terjadi peningkatan pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2012 sebesar Rp 1.002.162.923,22. Gambar 1.4 Grafik Persentase Pendapatan BMT “X” dari Pembiayaan Hiwalah, Murabahah, dan Mudharabah Tahun 2009-2012 (%) 100.00 Persentase

80.00 60.00

Hiwalah

40.00

Murabahah

20.00

Mudharabah

0.00 2009

2010

2011

2012

Tahun

Sumber : Data Persentase Pendapatan dari Pembiayaan Hiwalah, Murabahah, dan Mudharabah BMT “X” periode tahun 2009-2012 (data diolah kembali)


11

Dari gambar 1.4 di atas dapat dilihat bahwa pendapatan dari pembiayaan murabahah pada tahun 2009 memiliki persentase terbesar terhadap total pendapatan, yaitu sebesar 75,51%. Pada tahun 2010 persentase terbesar dari pendapatan pembiayaan mudharabah sebesar 70%. Pada tahun 2011 dan 2012 persentase terbesar dari pendapatan pembiayaan hiwalah, yaitu sebesar 65% dan 83%. Menurut Malayu S.P. Hasibuan (1994) (dalam Nurhayadi, 2008:1) „bunga kredit ini menjadi sumber pendapatan (income) bagi setiap bank. Semakin banyak jumlah kredit yang diberikan suatu bank, maka akan semakin banyak pula pendapatan bank tersebut‟. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhayadi (2008) bahwa adanya hubungan yang sangat kuat antara volume kredit bank kepada UMKM dengan pendapatan bank. Serta sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nita Gantini Gunawan (2012) bahwa volume kredit berpengaruh positif terhadap tingkat pendapatan bank, dan penelitian yang dilakukan oleh R. Bhatara Didjaya (2009) bahwa adanya hubungan positif kuat antara pembiayaan dengan total pendapatan pada PT BPRS PNM Mentari. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengambil judul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Pendapatan (Suatu Kasus pada BMT “X”) ”

1.2 Rumusan Masalah Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka dalam hal ini penulis membatasi masalah dan akan menjadi pokok bahasan dan terbatas pada masalah :


12

1. Bagaimana pembiayaan mudharabah yang disalurkan kepada usaha mikro pada BMT “X” ? 2. Bagaimana pendapatan BMT “X” ? 3. Apakah pembiayaan mudharbaah berpengaruh positif terhadap pendapatan pada BMT “X” ?

1.3 Maksud dan Tujuan Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka maksud dan tujuan penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut : 1.3.1

Maksud Penelitian Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan

mudharabah terhadap pendapatan pada BMT “X”.

1.3.2

Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari diadakannya penelitian dalam penyusunan laporan ini

adalah : 1. Untuk

mengetahui

bagaimana

pembiayaan

mudharabah

yang

disalurkan kepada usaha mikro pada BMT “X”. 2. Untuk mengetahui bagaimana pendapatan BMT “X”. 3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap pendapatan pada BMT “X”.


13

1.4 Kegunaan Penelitian Dengan memperhatikan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Praktis Dapat menjadi masukan dan informasi bagi BMT mengenai bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap pendapatan, sehingga BMT dapat mengetahui sampai sejauh mana pembiayaan mudharabah yang disalurkan pada usaha mikro berpengaruh terhadap pendapatan BMT.

1.4.2 Kegunaan Teoritis 1. Bagi Penulis, dapat menambah wawasan mengenai bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap pendapatan. 2. Bagi Pembaca, melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan

mengenai

pengaruh

pembiayaan

mudharabah

pendapatan.


terhadap

BAB I PENDAHULUAN. Hasan, memperkirakan bahwa pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah

Recommend Documents