BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Sejarah telah menunjukkan bahwa usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM) di Indonesia tetap eksis dan berkembang dengan adanya krisis ekonomi yang telah melanda sejak tahun 1997, bahkan menjadi katup penyelamat bagi pemulihan ekonomi bangsa karena kemampuannya memberikan sumbangan yang cukup signifikan pada PDB maupun penyerapan tenaga kerja (Ravik 2007). Sejak saat itu peranan UMKM dalam menopang perekonomian nasional maupun regional dari tahun ke tahun baik eksistensi, ketangguhan maupun kontribusinya terus meningkat. Keberhasilan UMKM ini dikarenakan, pertama, UMKM tidak memiliki hutang luar negeri dan tidak banyak hutang ke perbankan. Kedua, sektor-sektor kegiatan UMKM, seperti pertanian, perdagangan, industri rumah tangga, dan lain-lainnya tidak bergantung sumber bahan baku dari luar negeri. UMKM menggunakan bahan baku lokal. Ketiga, walaupun belum semuanya, UMKM berorientasi ekspor. Dapat dikatakan UMKM merupakan soko guru perekonomian nasional. Sumbangan UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 54%-57%, dan kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja
Universitas Sumatera Utara
sekitar 96% (Kementerian Koperasi dan UKM, 2011). Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 52,76 juta unit (BPS, 2009). Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2009 tersebut juga menunjukkan bahwa UMKM terbukti berkontribusi sebesar 56,92% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atau setara dengan Rp1.213,25 Triliun. Selain itu, UMKM memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja (menyerap 97,3% dari total angkatan kerja yang bekerja) dan memiliki jumlah yang besar dari total unit usaha di Indonesia serta kontribusi yang cukup besar terhadap investasi di Indonesia yaitu sebesar Rp222,74 Triliun atau 51,80% dari total investasi pada tahun 2008 (Bank Indonesia, 2011 dalam afifah, 2012). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional (Iman dan Adi, 2009). Mengingat besarnya peran UMKM tersebut, maka pemerintah melalui instansi terkait terutama Kementerian Koperasi dan UMKM telah meluncurkan berbagai program bantuan. Kebijakan pemerintah untuk mendorong usaha kecil dan menengah cukup serius. Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menegaskan
Universitas Sumatera Utara
bahwa, usaha ini perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya (Haryadi, 2010). UMKM
merupakan kelompok pelaku usaha terbesar (96%) di
Indonesia dengan karakteristik berpenghasilan rendah, bergerak di sektor informal dan sebagian besar termasuk dalam kelompok keluarga miskin. Bahkan dalam sebagian besar kasus, kelompok UMKM masih belum dapat memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup, seperti: gizi, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Usaha mikro memiliki karakteristik yang unik dan belum tentu dapat diberdayakan secara optimal melalui mekanisme pasar yang bersaing. Untuk itu, pemberdayaan usaha mikro perlu ditetapkan sebagai suatu strategi yang tersendiri, melalui pengembangan pranata kelembagaan usaha mikro, pengembangan lembaga keuangan mikro dan mendorong pengembangan industri pedesaan (Kementerian Koperasi dan UKM, 2005 dalam afifah 2012). Fungsi dan Peran UMKM saat ini dirasakan begitu penting, karena sektor ini bukan saja sebagai sumber mata pencahariaan orang banyak, tetapi juga menyediakan secara langsung lapangan pekerjaan bagi mereka yang tingkat pengetahuan dan keterampilan nya rendah, sebagai kelompok usaha mikro, selalu terjebak dalam problem keterbatasan modal, teknik produksi, pemasaran, manajemen, dan teknologi. Sebagai upaya untuk
Universitas Sumatera Utara
mengembangkan usaha mikro dalam rangka memperluas perannya dalam perekonomian
Nasional
diperlukan
serangkaian
pembinaan
secara
bersumber pada masalah keterbatasan pengetahuan, informasi dan permodalan (Hafsah. 2008:8 dalam Amran Husen 2012). Kondisi dan fakta tersebut sejalan dengan hasil penelitian empiris yang dilakukan Emirbagetal (2006), dalam amran Husen (2012) yang menyimpulkan bahwa keberhasilan Usaha Mikro, kecil dan Menengah memiliki dampak langsung terhadap pembangunan ekonomi baik pada Negara maju maupun Negara berkembang, UMKM memiliki kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja dengan biaya minimum. Mereka adalah pelopor dalam dunia inovasi dan memiliki fleksibilitas tinggi strategi bisnis dan pertumbuhan usaha (Amran husen, 2012) Salah satu kendala dalam perkembangan usaha mikro adalah keterbatasan modal yang dimiliki dan sulitnya mengakses sumber permodalan. Mengutip laporan BPS, (Dibyo Prabowo 2004) menegaskan bahwa 35,10% UMKM menyatakan kesulitan permodalan, kemudian diikuti oleh kepastian pasar 25,9% dan kesulitan bahan baku 15,4%. Dalam kondisi yang demikian kelompok ini akan sangat sulit keluar dari permasalahan yang biasanya sudah berjalan lama tersebut, kecuali bila ada intervensi dari pihak lain. (Saudin, 2008 dalam afifah 2011) lebih lanjut mengatakan bahwa intervensi untuk memutus rantai permasalahan ini dapat saja dilakukan jika ada komitmen yang kuat dari pemerintah dan Lembaga
Universitas Sumatera Utara
Keuangan lainnya melalui pemberian pinjaman dan bantuan modal baik dalam bentuk
Finansial (fisik), maupun Sosial dan Aksesbilitas
mendapatkan modal. Putnam (1995) beragumen bahwa aksesbilitas yang erat akan memperkuat perasaan kerjasama para anggotanya serta manfaatmanfaat dari pasrtisipasinya itu. Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran pemerintah untuk melaksanakan perkuatan di bidang permodalan. Belum terlihatnya pengaruh nyata dari intervensi pemerintah tersebut diduga dikarenakan sangat kecilnya
dana-dana
pemerintah
yang
disalurkan
untuk
UMKM
dibandingkan dengan besarnya jumlah UMKM yang membutuhkannya serta untuk meningkatkan nilai tambah produk. Kondisi rill yang ditunjukan oleh hampir seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia menggambarkan bahwa kegitan usaha kecil yang hampir seluruhnya berada di Kabupaten selalu dilanda fenomena sulit berkembang dikarenakan banyaknya masalah yang mereka hadapi, mulai dari permasalahan ketersediaan modal dan tingkat kemampuan SDM pekerja yang relatif kurang memadai. Kabupaten Langkat merupakan salah satu daerah yang sebenarnya memiliki potensi sumber daya alam yang cukup baik akan tetapi realita seperti masih rendah nya pendapatan yang diperoleh oleh para pelaku usaha Mikro dan kecil di Kecamatan Se Kabupaten Langkat masih banyak di jumpai, Khususnya para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang
Universitas Sumatera Utara
tersebar di sekitar Ibukota Kabupaten Langkat. Hal ini sangat dimungkinkan terjadi karena pelaku usaha kecil yang di dominasi oleh keluarga masih belum menggunakan teknologi yang efisien dan efektif sehingga produk yang dihasilkan pun belum dapat mengimbangi produkproduk yang dihasilkan oleh sektor usaha besar ataupun menengah. Dengan kata lain keberadaanya dalam menghadapi persaingan di era pasar bebas masih menjadi tanda tanya besar (Salman 2009). Menurut data Bank Indonesia Tahun 2012 Jumlah kredit UMKM pada triwulan IV-2012 mengalami peningkatan sebesar 7,95% (qtq) dengan nominal mencapai Rp32,73 triliun, meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang turun sebesar -3,48% (qtq). Secara tahunan, kredit UMKM masih tumbuh sebesar 11,78% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 10,58% (yoy). Share kredit UMKM pada triwulan laporan tercatat sebesar 24,87% keseluruhan total kredit perbankan di Propinsi Sumatera Utara.
Gambar 1. 1 Perkembangan Kredit UMKM SUMUT 2012
Universitas Sumatera Utara
Berdasarkan pangsa penyaluran, kredit UMKM pada triwulan IV2012 didominasi oleh kredit menengah (Rp 500 juta-Rp 5 miliar) dengan proporsi sebesar 51,02% dari total kredit UMKM atau mencapai Rp 16,70 triliun, disusul dengan kredit skala kecil (Rp 50 juta-Rp 500 juta) senilai Rp 10,50 triliun (32,08%), dan kredit skala mikro (dibawah Rp 50 juta) dengan baki debet sebesar Rp 5,53 triliun (16,90%) (BI.go.id 2012).
Gambar 1. 2 Perkembangan Penyaluran KUR SUMUT 2012 Menurut data Dinas Perindustrian dan Perdagangan jumlah UMKM di Kabupaten Langkat sekitar ± 955 UMKM yang tersebar di 23 Kecamatan di Kabupaten Langkat. Namun dengan banyaknya jumlah dana kredit UMKM yang disalurkan Di Sumatera Utara yaitu sekitar 32 triliun (Bank Indonesia 2012), namun hanya sekitar 1,3 triliun
yang terserap Di
Kabupaten Langkat meliputi Usaha Menegah, Kecil dan Mikro (Bi.go.id 2012).
Universitas Sumatera Utara
Jika dilihat pada UMKM di Kabupaten Langkat kurangnya pembinaan, informasi, aksesbilitas yang dilakukan oleh pemerintah setempat dan lembaga keuangan untuk mendapatkan modal menjadi suatu permasalahan yang cukup mempengaruhi keberhasilan UMKM tersebut, sehingga UMKM tidak mengetahui informasi mengenai bantuan modal yang diberikan baik dari pemerintah maupun lembaga keuangan dan bagimana cara mendapatkannya dan hal itu juga menyebabkan kurang nya kepercayaan pihak lembaga keuangan untuk membantu permodalan UMKM, karena disebabkan hal tersebut diatas. Jadi Seluruh modal yang ada tidak dapat tersalurkan dengan baik kepada UMKM yang ada di Kabupaten Langkat Tetapi Pengusaha UMKM di Kabupaten Langkat terbukti masih banyak yang bertahan dalam kondisi krisis, hal tersebut sebagai bukti ketahanan Para pengusaha Industri UMKM yang perlu dikedepankan sebagai penggerak ekonomi utama. Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya dan dukungan dari pemerintah Kabupaten Langkat dan lembaga keuangan dalam mengembangkan Para pengusaha UMKM. Namun salah satu masalah utama dalam peningkatan pendapatan Pengusaha Industri Mikro dan meningkatkan nilai tambah dari suatu produk yang dimiliki oleh UMKM yaitu kekurangan Modal, skill, tenaga kerja, di samping peralatan atau teknologi dan juga pemasaran. Sehingga muncul pertanyaan yang paling esensial dari dampak permasalahan tersebut yaitu bagaimana sektor
Universitas Sumatera Utara
Industri UMKM di Kabupaten Langat dapat didorong
menjadi sektor
industri berskala menengah dan besar, sehingga memberikan tingkat pendapatan masyarakat yang tinggi pula. Pemerintah Kabupaten Langkat telah melakukan berbagai upaya deregulasi sebagai upaya penyesuaian struktural dan restrukturisasi perekonomian. Pembahasan tentang masalah pertumbuhan ekonomi dalam skala makro terkait erat dengan upaya pengembangan industri kecil. Sebagai salah satu agen pertumbuhan ekonomi, UMKM dinilai mempunyai potensi untuk memiliki kontribusi yang besar karena ketahanannya terhadap fluktuasi kondisi ekonomi. Namun demikian, di tengah banyaknya anggaran kredit yang tidak dapat disalurkan, sebagian besar UMKM di Kabupaten Langkat terkendala pada masalah permodalan, aksesibilitas mendapatkan modal, kepercayaan dari Lembaga keuangan dalam penyaluran kredit. Karena Menurut Mandala Manurung dan Prathama Rahardja (2004;193), untuk memaksimumkan kemungkinan keberhasilan kredit, maka prinsip 5C yaitu character, capacity, capital, collateral, condition dapat diterapkan dalam analisis bantuan modal. Namun karena begitu banyak kriteria yang harus di perhatikan, maka pengusaha industri kecil (UMKM) sulit mendapatkan modal baik dari Bank dan lembaga lainnya. Melihat penting nya bantuan modal baik itu dari pemerintah, bank dan swasta baik itu dalam bentuk Kredit, Hibah, Pelatihan maupun Pembinaan
untuk
peningkatan Nilai Tambah Produk dan
Universitas Sumatera Utara
Kesejahteraan Masyarakat dalam cakupan Pendapatan UMKM itu sendiri, maka penulis melakukan penelitian untuk mengkaji “ANALISIS PENGARUH MODAL SOSIAL TERHADAP PENINGKATAN NILAI TAMBAH
PRODUK
UMKM
DAN
KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DI KABUPATEN LANGKAT”. Penelitian
ini
mengambil objek UMKM di 23 Kecamatan di Kabupaten Langkat seperti di Secanggang, Stabat, Hinai, Binjai, Batang Serangan dan lain-lain. Objek yang di teliti dalah UMKM
yang mendapatkan bantuan modal dari
Pemerintah atau Lembaga keuangan lainnya serta memiliki hasil produksi yang memberikan nilai tambah pada suatu produk sehingga meningkatkan harga jual di pasaran dan menjadikan pendapatan lebih besar, seperti produk, Dodol, Tahu dan Tempe, Roti, Nata de coco dan lain-lain.
1.2
Perumusan Masalah Berkaitan dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka
masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 1. Apakah Modal Sosial berpengaruh terhadap Nilai Tambah Produk UMKM ? 2. Apakah
Nilai
Tambah
Produk
UMKM
berpengaruh
terhadap
Kesehjateraan Masyarakat ? 3. Apakah Modal Sosial berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat ?
Universitas Sumatera Utara
4. Apakah Modal Sosial berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui Nilai Tambah Produk UMKM ?
1.3
Tujuan Penelitian Dari Perumusan Masalah diatas maka dapat ditetapkan tujuan
penelitian sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Modal sosial berpengaruh terhadap Nilai Tambah produk UMKM. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Nilai Tambah Produk UMKM berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat. 3. Untuk mengetahui dan menganalisis Apakah Modal sosial berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat ? 4. Untuk mengetahui dan menganalisis Apakah Modal Sosial berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui Nilai Tambah Produk UMKM ?
1.4
Manfaat Penelitian Setelah penelitian ini selesai, diharapkan akan memberikan masukan
bagi: 1. Peneliti sendiri, untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh
Modal
Sosial,
Nilai
Tambah
Produk
UMKM
dan
Kesejahteraan Masyarakat.
Universitas Sumatera Utara
2. Pemerintah Kabupaten Langkat, sebagai bahan pertimbangan untuk pemberdayaan ekonomi rakyat khususnya pelaku UMKM 3. Pelaku UMKM sebagai bahan pertimbangan dan referensi untuk peningkatkan kualitas Nilai Tambah Produk UMKM dan Kesejahteraan Masyarakat. 4. Tambahan Referensi untuk penelitian-penelitian yang berkaitan dengan bantuan Modal Sosial dan Peningkatan Nilai Tambah Produk UMKM serta Kesejahteraan Masyarakat. 5. Bank dan Lembaga bantuan modal sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan bantuan modal untuk kesejahteraan masyarakat.
Universitas Sumatera Utara
