1
BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Dalam rangka mendorong dan memajukan ekonomi masyarakat,
Pemerintah Kabupaten Klaten sejak tahun 2003 telah memberikan bantuan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir ini merupakan pinjaman/perkuatan modal kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta Koperasi yang disalurkan melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Disperindagkop UMKM) serta penggaduhan ternak sapi yang disalurkan melalui Dinas Pertanian. Pengelolaan dana bergulir di Kabupaten Klaten Sejak pertama kali digulirkan sampai dengan saat ini mengalami berbagai kendala. Sejak tahun 2008 dana bergulir selalu menjadi objek temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan
Kabupaten Klaten.
Temuan
pemeriksaan BPK tersebut hampir sama setiap tahunnya. Temuan yang terus berulang tersebut antara lain : 1. Ketidakjelasan klasifikasi apakah merupakan dana bergulir, pinjaman, atau bantuan?; 2. Pencatatan yang tidak didukung rincian data yang memadai; 3. Pemerintah Kabupaten Klaten belum menyusun kebijakan terkait analisis umur (aging schedule) dan perhitungan nilai bersih dana bergulir yang tidak dapat direalisasikan, sehingga saldo investasi nonpermanen tidak
2
disajikan sebesar nilai bersih yang dapat terealisasikan sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 4. Dana bergulir sebagian telah macet dan harus ditindaklanjuti Tahun 2012 Kabupaten Klaten melakukan salah satu tindak lanjut atas rekomendasi BPK terhadap temuan-temuan pemeriksaan tersebut yaitu dengan melakukan reklasifikasi akun dana bergulir yang dikelola Disperindagkop UMKM, yang sebelumnya dicatat sebagai investasi nonpermanen kemudian dicatat sebagai piutang. Piutang tersebut telah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat terealisasikan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Kabupaten Klaten yang telah disusun pada tahun 2012. Dana bergulir yang sebelumnya dicatat sebagai investasi nonpermanen direklasifikasi menjadi piutang karena dianggap tidak memenuhi kriteria untuk disajikan sebagai investasi nonpermanen sebagai dana bergulir. Argumentasi bahwa dana di Disperindagkop UMKM tidak memenuhi kriteria sebagai dana bergulir adalah dana tersebut dikelola oleh satuan kerja biasa (bukan Badan Layanan Umum). Buletin Teknis No. 07 tentang Akuntansi Dana Bergulir menyatakan bahwa dana yang digulirkan oleh satuan kerja biasa, tidak memenuhi karakteristik dana bergulir, dana tersebut lebih tepat diklasifikasikan sebagai piutang. Sementara itu, dana bergulir yang dikelola Dinas Pertanian tetap diperlakukan sebagai investasi nonpermanen, padahal dana bergulir di Dinas Pertanian juga digulirkan oleh satuan kerja biasa. Selain itu, saldo dana bergulir di Dinas Pertanian juga belum disajikan sebesar nilai bersih yang dapat terealisasikan.
3
Selain melakukan reklasifikasi dana bergulir dan menyajikannya sebesar nilai bersih yang dapat terealisasikan, Pemerintah kabupaten Klaten juga bermaksud menindaklanjuti perihal macetnya sebagian dana bergulir. Pengelola dana bergulir telah melakukan berbagai upaya penagihan terhadap dana yang macet tersebut, akan tetapi selalu gagal. Sebagai upaya untuk menyajikan nilai aset yang realistis maka direncanakan untuk menghapusbukukan piutang dana bergulir dari neraca daerah. Penghapusbukuan ini akan dilakukan terhadap dana bergulir berkategori macet yang telah direklasifikasi menjadi piutang. Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan tahun 2012 telah disampaikan bahwa penghapusbukuan piutang dana bergulir berkategori macet prosedurnya akan mengikuti Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah. Secara lebih rinci, Kabupaten Klaten belum memiliki peraturan mengenai petunjuk teknis dan prosedur penghapusan dana bergulir baik sebagai investasi nonpermanen maupun sebagai piutang. Sampai saat ini proses penghapusbukuan piutang dana bergulir yang dikelola Disperindagkop UMKM belum dilaksanakan. Sementara itu, dana bergulir yang dikelola oleh Dinas Pertanian telah dilakukan beberapa kali penghapusan. Penghapusan ini dilakukan terhadap hewan ternak yang mati. Prosedur penghapusan ternak yang mati ini cukup sederhana, pengelola dana bergulir cukup mengajukan surat ke Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan melampirkan surat kematian ternak yang ditandatangani penggaduh ternak dan dokter hewan. Prosedur penghapusan dana
4
bergulir ini tentu saja tidak mengacu pada ketentuan yang berlaku, karena sampai saat ini belum ada peraturan yang mengatur mengenai penghapusan dana bergulir. Bahkan Buletin Teknis Nomor 07 tentang Dana bergulir tidak membahas mengenai prosedur penghapusan dana bergulir. Selain itu, Kabupaten Klaten juga belum mengatur mengenai penghapusan dana bergulir. 1.2.
Rumusan Permasalahan Studi Kasus Dana bergulir di Kabupaten Klaten diperlakukan secara variatif dan tidak
konsisten. Dana bergulir yang dikelola oleh Disperindagkop UMKM diperlakukan dan disajikan sebagai piutang, sedangkan dana bergulir yang dikelola Dinas Pertanian diperlakukan sebagai investasi nonpermanen. Selain itu, sebagian dana bergulir telah macet dan Pemerintah Kabupaten Klaten bermaksud mengajukan penghapusbukuan dana bergulir tersebut agar tersaji nilai aset yang lebih realistis. Proses penghapusbukuan dana bergulir sampai saat ini belum dilakukan padahal telah direncanakan sejak tahun 2012. Sementara itu, ada sebagian dana bergulir yang telah dihapuskan dengan tanpa mengacu pada ketentuan yang berlaku. 1.3.
Pertanyaan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan di atas maka
pertanyaan penelitian ini adalah: 1.
Bagaimana perlakuan akuntansi dana bergulir mulai dari identifikasi, pencatatan hingga penyajiannnya dalam laporan keuangan?
2.
Mengapa proses penghapusan dana bergulir berkategori macet belum dilaksanakan?
3.
Bagaimana prosedur penghapusbukuan dana bergulir?
5
1.4.
Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah:
1.
Mengevaluasi perlakuan akuntansi dana bergulir mulai dari pencatatan hingga penyajian dalam laporan keuangan
2.
Menganalisis penyebab proses penghapusbukuan dana bergulir berkategori macet belum dilaksanakan
3. 1.5.
Mengevaluasi prosedur penghapusbukuan dana bergulir? Motivasi Penelitian Peneliti terdorong untuk melakukan penelitian terhadap dana bergulir ini
karena beberapa hal: 1.
Banyak permasalahan dalam pengelolaan dana bergulir. Keterlibatan peneliti dalam penyusunan laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Klaten mendorong peneliti untuk segera menyelesaikan permasalahan akun dana bergulir ini terkait dengan perlakuan akuntansi dan prosedur penghapusannya.
2.
Adanya dukungan dari instansi tempat peneliti bekerja untuk meneliti akun dana bergulir ini sehingga secara praktis diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan dana bergulir.
1.6.
Kontribusi Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan solusi praktis
terhadap permasalahan perlakuan akuntansi dan penghapusan dana bergulir di Kabupaten Klaten, serta secara akademis penelitian ini bisa dijadikan pembanding untuk penelitian dengan tema yang sama
6
1.7.
Sistematika Penulisan Penulisan penelitian ini menggunakan sistematika yang terdiri dari bagian
utama yang mengandung bab-bab sebagai berikut: 1.
Bab I Pendahuluan Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah studi kasus, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan
2.
Bab II Tinjauan Pustaka Bab ini memuat uraian mengenai tinjauan pustaka yang menjelaskan pengertian akuntansi, dana bergulir, investasi nonpermanen, hapus buku piutang, dan penelitian terdahulu.
3.
Bab III Latar Belakang Kontekstual Penelitian Studi Kasus Bab ini menjelaskan secara deskriptif tentang gambaran umum organisasi Pemerintah Kabupaten Klaten sebagai objek penelitian yang relevan dengan topik penelitian.
4.
Bab IV Rancangan Penelitian Studi Kasus Bab ini berisi rancangan penelitian studi kasus berupa rasionalitas pemilihan objek penelitian, jenis penelitian, strategi penelitian, metoda pengumpulan data, metoda analisis data, dan validitas data.
5.
Bab V Pemaparan Temuan Studi Kasus Bab ini menjelaskan temuan-temuan sebagai hasil dari investigasi lapangan yang menunjukkan fakta fakta yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian.
7
6.
Bab VI Analisis dan Diskusi Hasil Studi Kasus Bab ini berisi pembahasan yang menunjukkan penjelasan mendalam mengenai hasil yang diperoleh dan implikasinya.
7.
Bab VII Ringkasan, Simpulan, dan Rekomendasi Bab ini berisi ringkasan yang lengkap mengenai latar belakang, cara, dan hasil penelitian. Bab ini juga berisi simpulan yang merupakan jawaban dari tujuan penelitian, dan rekomendasi yang menunjukkan implikasi dari hasil penelitian untuk diterapkan di dunia praktik untuk memecahkan masalah yang diteliti.
