BAB I PENDAHULUAN. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

BAB I PENDAHULUAN A.

LATAR BELAKANG

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas merupakan sebuah SKPD yang juga mempunyai fungsi sebagai SKPD serta bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pelaksanaan pembangunan di Wilayah Pemerintah Kabupaten Banyumas utamanya yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah, diarahkan untuk mewujudkan terciptanya sebuah tata pengelolaan keuangan yang akuntabel serta mendukung sebuah cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat serta dalam rangka mendukung Visi RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 yaitu Terwujudnya Pemerintahan Banyumas Yang Bersih dan Adil Menuju Masyarakat Yang Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berbudaya Berlandaskan Iman dan Taqwa. Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Banyumas khususnya

DPPKAD

Kabupaten Banyumas tidak mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh aparatur pemerintahan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing.

Untuk mewujudkan aparatur negara yang profesional serta

memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi secara optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu, diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara negara dan pemerintahan. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah

Sebagai

unsur

penyelenggara

negara

untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan

sumberdaya

dan

kebijakan

yang

dipercayakan

kepadanya

berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Rencana Strategis DPPKAD Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018

1

Arah Pembangunan yang tepat pada periode 5 (Lima) Tahun setelah Rencana Strategis Tahun 2008 sampai Tahun 2013 berakhir kemudian diteruskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2018 yang diwujudkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Sebagaiaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga DPPKAD Kabupaten Banyumas wajib untuk menyusun dan menetapkan arah dan tujuan selama lima tahun kedepan yang di implementasikan kedalam Rencana Strategis Tahun 2013 – 2018 DPPKAD Kabupaten Banyumas.


2

B.

LANDASAN HUKUM DPPKAD Kabupaten Banyumas dalam menyusun Renstra Tahun 2013-2018

berpedoman pada landasan hukum a.l. : 1. UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ; 2. UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara ; 3. UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ; 4. UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

246, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4048) ; 7. PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah ;


3

10. PP Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; 11. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ; 12. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 ; 13. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan PP Nomor 08 Tahun 2008 ; 14. Perda Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas ; 15. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 44 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi DPPKAD Kabupaten Banyumas.


4

C.

MAKSUD DAN TUJUAN

1.

MAKSUD Penyusunan dan Penerapan Rencana Strategis ( RENSTRA ) DPPKAD Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2018 ini dimaksudkan untuk : 1.

Sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan di DPPKAD Kabupaten Banyumas, sebagai dokumen perencanaan pendapatan dari PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang syah serta perencanaan pengelolaan belanja langsung maupun tidak langsung.

2.

Mendorong tercapainya sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan dalam jangka waktu 5 ( Lima ) Tahun ke depan,

3.

Sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

2. TUJUAN Rencana Strategis ( RENSTRA ) DPPKAD Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2018 disusun untuk menentukan arah dan tujuan DPPKAD Kabupaten Banyumas dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, dan untuk tujuan strategisnya, sehingga setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan Sebagai berikut : 1.

Menentukan arah kebijakan DPPKAD Kabupaten Banyumas dalam optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan ;

2.

Menentukan arah kegiatan untuk meletakkan dasar sistem pengelolaan keuangan daerah yang memperhatikan kerangka regulasi dan sebagai dasar perumusan kebijakan strategis untuk dijabarkan dalam program kerja.


5

D.

SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis DPPKAD Kabupaten Banyumas Tahun 2013 - 2018 disusun dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dengan sistematika sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN Pada Bab ini diuraikan Latar Belakang DPPKAD Kabupaten Banyumas, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan. BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD Pada Bab II diuraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi DPPKAD Kabupaten Banyumas, sumber daya,

kinerja pelayanan

dan tantangan dan peluang

pengembangan pelayanan DPPKAD Kabupaten Banyumas , serta memuat : 1.

Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD ;

2.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan DPPKAD Kabupaten Banyumas , diuraikan pada bab ini dikaitkan dengan telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dan Penentuan Isu-isu Strategis. BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Pada Bab ini diuraikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPPKAD Kabupaten Banyumas, serta memuat Tabel : 1.

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN. INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF. Pada bab ini diuraikan Isi Rancangan Renstra DPPKAD Kabupaten Banyumas yang mengacu pada RPJMD 2013 – 2018, serta memuat Tabel : 1.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD.


6

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bab ini diuraiakan Indikator DPPKAD Kabupaten Banyumas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, serta memuat Tabel : 1.

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB VII PENUTUP Pada Bab Penutup diuraikan kesimpulan dan saran yang diambil dalam rangka penyempurnaan penyusunan dokumen perencanaan..berikutnya.


7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STUKTUR ORGANISASI DPPKAD KAB. BANYUMAS A. TUGAS DPPKAD Kabupaten Banyumas mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah sub bidang administrasi keuangan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. B. FUNGSI DPPKAD Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Bab II Perbup Nomor 44 Tahun 2011, menyelenggarakan fungsi antara lain : 1. Perumusan kebijakan teknis administrasi keuangan daerah ; 2. Penyelenggaraan

urusan

pemerintahan

dan

pelayanan

umum

lingkup

administrasi keuangan daerah ;. 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup administrasi keuangan daerah ; 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


8

C. STRUKTUR ORGANISASI DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS Sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas, DPPKAD Kabupaten Banyumas terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Kasubag Umum 2. Kasubag Keuangan 3. Kasubag Bina Program c. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pendapatan, terdiri dari : 1.

Seksi Pendaftaran dan Pendataan

2.

Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran

d. Bidang pelayanan, Penagihan, Dana perimbangan dan Lain-lain Pendapatan, terdiri dari : 1.

Seksi Pelayanan

2.

Seksi Penagihan dan Keberatan

3.

Seksi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan

e. Bidang Anggaran, terdiri dari :

f.

1.

Seksi Penyusunan Anggaran

2.

Seksi Bina Keuangan

Bidang Perbendaharaan, terdiri dari : 1.

Seksi Belanja Langsung

2.

Seksi Belanja Tidak Langsung

3.

Seksi Kas Daerah

g. Bidang Aset dan Akuntansi, terdiri dari : 1.

Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Aset

2.

Seksi Penatausahaan Aset

3.

Seksi Akuntansi


9

2.2

SUMBER DAYA SKPD Data kepegawaian pada DPPKAD Kabupaten Banyumas s/d Bulan Maret Tahun 2013 menyebutkan bahwa jumlah pegawai sebanyak 96 (Sembilan puluh enam) orang yang secara rinci dapat dijabarkan sbb : 1. Jumlah Pejabat Struktural a. Eselon II B

: 1 orang

b. Eselon III A

: 1 Orang

c. Eselon III B

: 5 Orang

d. Eselon IV A

: 14 Orang

Jumlah

: 21 Orang

2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan a. Jumlah PNS Golongan IV

: 8 Orang

b. Jumlah PNS Golongan III

: 59 Orang

c. Jumlah CPNS Golongan III

:

d. Jumlah PNS Golongan II

: 29 Orang

e. Jumlah CPNS Golongan II

:

f.

Jumlah PNS Golongan I

: 1 Orang

Jumlah

: 97 Orang

-

-

3. Jumlah Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan a. Pendidikan Setingkat S3

:-

b. Pendidikan Setingkat S2

: 8 Orang

c. Pendidikan Setingkat S1

: 38 Orang

d. Pendidikan Setingkat D3

: 12 Orang

e. Pendidikan setingkat SLTA

: 35 Orang

f.

: 2 Orang

Pendidikan Setingkat SLTP

g. Pendidikan Setingkat SD Jumlah

: 2 Orang : 97 Orang

4. Jumlah Pegawai Menurut Jenis kelamin a. Jumlah Pegawai Laki-Laki

: 68 Orang

b. Jumlah Pegawai Perempuan

: 29 orang

Jumlah

: 97 Orang


10

DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NO 1.

NAMA/NIP I R A W A T I, SE

PANGKAT/GOL

JABATAN

Pembina Utama Muda

Kepala

Pembina (IV/a)

Sekretaris

Pembina (IV/a)

Kabid Perbendaharaan

Penata Tk I (III/d)

Kabid Anggaran

Pembina (IV/a)

Kabid Aset dan Akuntansi

Pembina (IV/a)

Kabid P4

Pembina (IV/a)

Kabid P2LP

Penata Tk I (III/d)

Kasubag Umum

Penata Tk I (III/d)

Kasubag Program

Pembina (IV/a)

Kasi Belanja Tidak Langsung

Penata Tk I (III/d)

Kasi Belanja Langsung

Penata (III/c)

Kasi Kasda

Penata (III/c)

Kasi Penyusunan Anggaran

Penata Tk I (III/d)

Kasi Keuangan

Penata Tk I (III/d)

Kasi Pemanfaatan dan pengendalian Aset

NIP. 19610126 199003 2 005 2.

Drs. Wahyu Dewanto, M.Si NIP. 19680217 199403 1 003

3.

Agustina Hernawati, SE, M.Si NIP. 19680818 199403 2 010

4.

Agus Raharjo, S.Sos NIP. 19640822 198603 1 008

5.

Maryono, SE NIP. 19650520 198603 1 010

6.

Drs. Heri Sunarto, M.Si NIP. 19591014 198203 1 002

7.

Sumarno, SE, M.Si NIP. 19610325 198903 1 006

8.

Ari Purwanto, SH NIP. 19620608 198503 1 011

9.

Wirahadi, SE NIP. 19640306 199303 1 012

10.

Drs. Sutiarto, M.Si NIP. 19640130 199403 1 001

11.

Setya Widianingrum NIP. 19660111 199703 2 001

12.

Siti Muniroh

Bina

NIP. 19630129 198703 2 003 13.

Wahjoe Setia Eddie, SH NIP. 19680303 198901 1 001

14.

R. Soesanto, SE NIP. 19621201 198902 1 002

15.

Humam Udin, SE NIP. 19660516 198603 1 004


11

Bina

16

Susetya Dwiningsih, S.Sos, M.Si

Penata Tk I (III/d)

Kasi P4A

Penata Tk I (III/d)

Kasi Akuntansi

Penata (III/c)

Kasi Pendaftaran dan Pendataan

Penata Tk I (III/d)

Kasi Pelayanan

Penata Tk I (III/d)

Kasi Penagihan

Penata Tk I (III/d)

Kasi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan

Penata (III/c)

Bendahara Penerimaan

Penata Muda TkI (III/b)

Bendahara Pengeluaran

Penata Muda Tk I (III/b)

Petugas penerbit SPP dan SPM

Penata Muda (III/a)

Bendahara Gaji

Pengatur Muda Tk I (II/b)

Pembantu Bendahara Penerimaan

Penata (III/c)

Pengadministrasi Data Bina Program


Pranata Laporan Keuangan

Juru Tk I (I/d)

Agendaris


Pengadministrasi Kepegawaian


Penyimpan Barang

NIP. 19720329 199803 2 005 17.

Bawuk Puji Santosa, SE, M.Si NIP. 19730904 199903 1 006

18.

Bagus Wiratno, SE, M.Acc NIP. 19720816 199203 1 005

19.

Sri Darsiyah, B.Sc NIP. 19611223 198607 2 001

20.

Solekhan, SH NIP. 19600514 198203 1 013

21.

Dra. Dian Lestari Irianingsih NIP. 19620820 198607 2 001

22.

Setyowati, SE NIP. 19650518 199009 2 001

23.

R. Soediantoro, S.Sos NIP. 19690127 199203 1 003

24.

Winarno NIP. 19650616 198903 1 012

25..

Agus Triyadi, SE NIP. 19691106 199003 1 009

26.

Fajar Tantomi NIP. 19830407 200901 1 008

27.

Rr. Nike Andriyani L, SH NIP. 19701008 199003 2 006

28.

Ikhwani NIP. 19680616 200604 1 007

29.

Pardjono NIP. 19611126 200701 1 001

30.

Edhie Susilo, SE NIP. 19761217 200801 1 012

31.

Teguh Budi Widodo, SE NIP. 19710209 200501 1 007


12

32.

Sumiati

Penata (III/c)

Agendaris

Penata Tk I (II/d)

Pengelola Data Pajak/Retribusi Daerah

Penata Tk I (III/d)

Kasi Pemanfaatan dan Pengendalian Aset

Penata Muda (III/a)

Petugas Pendataan Pajak Daerah


Petugas Pendataan Pajak/Retribusi Daerah

Penata Muda (III/a)

Petugas pendataan pajak/retribusi daerah


Petugas pendataan pajak daerah


Pengolah Data

Penata (III/c)

Petugas pemungut Daerah

NIP. 19631005 199203 2 006

33.

Teguh Suhatnan, A.Md NIP. 19780115 200903 1 005

34.

Ngudijanto NIP. 19660516 198603 1 004

35.

Sarno NIP. 19571210 198601 1 002

36.

Susassono NIP. 19710127 200801 1 006

37.

Suseno NIP. 19601208n199312 1 002

38.

Supristiyono NIP. 19650508 199303 1 007

39.

Sudarto NIP. 19590527 198507 1 001

40.

Suyatno Prihantoro, S.Sos NIP. 19660209 199102 1 003

41.

Agus Salim

Pengatur Tk I (II/d)

Petugas penghitung pajak

Pengatur (II/c)

Pranata Komputer


Petugas Pengolah Data


Petugas Penghitung Reklame


Petugas Penagihan Pajak Daerah


Pengadministrasi Umum

NIP. 19751216 200801 1 002 42.

Ardiyanto, A.Md NIP. 19840912 201101 1 002

43.

Sigit Keni Pranoto NIP. 19691025 200801 1 003

44.

Anwar NIP. 19690302 200701 1 025

45.

Sodikin NIP. 19601108 198303 1 010

46.

Rr. Triana Irawati

pajak

NIP. 19630525 200701 2 005


13

47.

Andreas Arya Ardhika, S.Si


NIP. 1985 48.

Restari Handayani, A.Md

Amelia Falah Fakhrina

Pelaksana Pranata Komputer


Petugas Pelayanan Pajak Daerah


Petugas Penagihan Pajak Daerah

Penata Muda (III/b)


Penata Muda Tk I (II/b)


Pengatur Muda (II/a)

Petugas ABT

Pajak


Petugas Reklame

Pajak


Petugas Administrasi PBB

Penata Muda (III/a)

Petugas Administrasi PBB



Penata (III/c)

Pengolah Data penyusunan anggaran


Pengolah Data Penyusunan Anggaran





Pengatur (II/c)

Operator Komputer


Bendahara Bantuan/SKPKD

NIP. 19861206 200801 2 003 50.

Sodirin NIP. 19631005 199203 1 010

51.

Sri Lestari NIP. 19680817 199102 2 002

52.

Nursatmoko Surandito NIP. 19630525 200801 1 003

53.

Agus Priyono NIP. 19850908 200901 1 004

54.

Ropingun NIP. 19700902 200701 1 018

55.

Sugiarso NIP. 19650815 200604 1 016

56.

Mei Setyantoro NIP. 19590517 198608 2 001

57.

Yayan Purwantoro NIP. 19660423 200701 1 005

58.

Supriyatin, SE NIP. 19771212 200312 2 005

59.

Hasim NIP. 19591211 1985101 1 001

60.

Tatik Parwati NIP. 19660525 198608 2 002

61.

Warsito NIP. 19650505 198912 1 002

62.

Bahrudin, A.Md NIP. 19760324 201001 1 005

63.

Bambang Sudarsono, S.Sos

pajak

Pengatur (II/c)

NIP. 19890723 201101 2 006 49.

Petugas pelayanan daerah

NIP. 19691208 199202 1 001 Rencana Strategis DPPKAD Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018

14

64.

Widyantini




Operator Komputer


Petugas Pengoreksi SPM


Verifikator




Pengadministrasi SPP



Penata Muda (III/a)


Penata (III/c)


Penata Muda (III/a)

Petugas Pemroses SP2D


Agendaris SPP


Petugas Pengoreksi SPM-Gaji

Pengatur (II/c)





Petugas Administrasi SPM Gaji






Pengumpul dan Pengolah Data Keuangan Daerah

NIP. 19690321 198911 2 001 65.

Ikhwani Ikhsan NIP. 19770129 199703 1 002

66.

Setya Prabowo NIP. 19710113 200701 1 0010

67.

Sumarni, A.Md NIP. 19630311 200801 2 009

68.

Naning Setyoningsih NIP. 19690529 200801 2 009

69.

Sri Yani NIP. 19740501 199310 2 001

70.

Yuli Kuswanto NIP. 19731217 200801 1 005

71.

Fitriyah, S.Sos NIP. 19720821 200901 2 003

72.

Nunung Hayati P, SH NIP. 19671114 199203 2 007

73.

Darto, SE NIP. 19690704 198808 1 001

74.

Sri Endang Purwati NIP. 19610530 199103 2 003

75.

Nugroho Legowo, A.Md NIP. 19741017 200501 1 008

76.

Setyowati NIP. 19610111 199310 2 001

77.

Elis Soekawinarni NIP. 19691124 200604 2 004

78.

Midin NIP. 19671115 199403 1 008

79.

Katerina Hematang NIP. 19630908 199103 2 004

80.

Karso NIP. 19700829 200801 1 002

81.

Heri Purnomo, S.Sos NIP. 19661009 199102 1 004


15

82.

Endang Praptiningsih



Penata (III/c)

Pembantu Bendahara


Pembantu Bendahara


Pengadministrasi Pemanfaatan dan Pengendalian Aset


BKBB

Juru Tk I (I/b)

Petugas Perforasi Karcis


Pengadministrasi Barang Daerah


Pembantu Bendahara

Penata Muda (III/a)

Programer

Penata (III/c)

Pengumpul Data Barang Inventaris

Penata (III/c)

Pembantu Bendahara

Pengatur (II/c)


Penata Muda (III/a)


Penata Muda (III/a)

Pranata Komputer


Pengadministrasi Barang Daerah

Pengatur (II/c)

Pelaksana Pranata Komputer

NIP. 19590419 198703 2 003 83.

Elly Kustarina, SH NIP. 19680611 199003 2 007

84.

Mundari NIP. 19590424 198603 2 009

85.

Riyadi Budi Rajardjo, S.ST NIP. 19691213 199003 1 004

86.

Darsum NIP. 19630606 198507 1 003

87.

Tjatur Prijadi NIP. 19670514 200701 1 021

88.

Sujono NIP. 19700519 199203 1 006

89.

Sri Suryati NIP. 19690327 199103 2 010

90.

Sulman Edi Supriyanto, S.Kom NIP. 19811116 201101 1006

91.

Elly Poedji Wahjoeni, SH NIP. 19680816 199003 2 007

92.

Elly Kustarina, SH NIP. 19680611 199003 2 007

93.

David Prabowo NIP. 19841224 200903 1 002

94.

Faninda Okta Wiryawan, SE NIP. 19761006 201001 1 004

95.

Adi Setiono, S.Kom NIP. 19790527 201101 1 003

96.

Agus Mulyono, SE NIP. 19730819 200501 1 004

97.

Kristanto Dwi Nurcahyo, A.Md NIP. 19810913 201101 1 004


16

2.3

SARANA DAN PRASARANA Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan kedinasan, DPPKAD mempunyai sarana dan prasarana atau perlengkapan antara lain :

NO

NAMA BARANG

JUMLAH

KETERANGAN

1.

Bangunan Gedung

1 Unit

2.

Kendaraan Dinas roda empat

9 unit

-

3.

Kendaraan Dinas roda dua

43 unit

-

4.

Komputer

50 unit

10 unit rusak

5.

Laptop/Note Book

40 unit

5 unit rusak

6.

Printer

35 unit

5 unit rusak

7.

Meja ½ biro

93 unit

-

8.

Meja 1 biro

8 unit

-

9.

Kursi

150 unit

-

10.

Meja/kursi tamu

9 set

-

11.

Lemari buku

25 unit

-

12.

Televisi

3 unit

-

13.

LCD

2 unit

-

14.

AC

18 unit

-

15.

Mesin cusi

1 unit

-

16.

Sound sistem

1 set

-

17.

Meja Rapat

15 unit

-

18.

Kursi tunggu

22 unit

-


2 (dua) lantai

17

2.4

KINERJA PELAYANAN SKPD A. Pelayanan Sekretariat DPPKAD Kabupaten Banyumas Sekretariat DPPKAD Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas memberikan pelayanan antara lain : mengkoordinasikan penyiapan bahan perencanaan,

pembinaan,

evaluasi

dan

pelaporan

kegiatan

dinas,

administrasi keuangan, pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, administrasi kepegawaian, sarana prasarana dan kerumah tanggaan, berdasarkan standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas dinas. B. Pelayanan di Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pendapatan Bidang

Pendaftaran,

Pendataan

dan

Penetapan

Pendapatan

dalam

melaksanakan tugas memberikan pelayanan antara lain : 1. Melaksanakan pendaftaran dan pendataan obyek dan subyek pajak sebagai bahan penentuan target pendapatan pajak daerah ; 2. Membuat surat teguran kepada WP yang belum mengembalikan Surat Pendaftaran Obyek Pajak (SPOP) ; 3. Melaksanakan pendaftaran dan pendataan piutang daerah mendasarkan data wajib pajak dan daftar kewajiban pihak lain kepada daerah yang belum terbayarkan sebagai bahan penagihan penerimaan pendapatan daerah ; 4. Melaksanakan pemutakhiran data baik obyek maupun subyek pajak ; 5. Melaks. penatausahaan hasil pendaftaran dan pendataan obyek dan subyek pajak daerah ; 6. Melaksanakan penyusunan dan pemutakhiran Peta Sistem Informasi Geografi atau Sistem Informasi Manajemen Obyek Pajak (SISMIOP) ; 7. Melaksanakan penghitungan, penetapan, dan angsuran pajak daerah ; 8. Melaks. penetapan Daftar Piutang Daerah ; 9. Melaks.

pengawasan penghitungan, penetapan dan angsuran pajak

daerah ; 10. Penyiapan keterangan NJOP kepada WP untuk keperluan penghitungan BP HTB dalam hal SPPT belum diterbitkan atau WP kesulitan untuk menghitung atas permintaan WP ; Rencana Strategis DPPKAD Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018

18

11. Menyusun konsep Keputusan Persetujuan Angsuran Pajak ; 12. Melakukan pemeriksaan pajak ; 13. Menyiapkan konsep keputusan restitusi pajak dan retribusi daerah ; C. Pelayanan Bidang Pelayanan, Penagihan dan Lain-Lain Pendapatan Bidang Pelayanan, Penagihan dan Lain-lain Pendapatan dalam melaksanakan tugas memberikan pelayanan a.l. : 1. Melaksanakan pelayanan terhadap pengajuan perubahan obyek dan subyek pajak, keberatan, angsuran, permintaan formulir keringanan pembebanan pajak daerah ; 2. Melaksanakan penerimaan laporan/pemberitahuan bulanan notaris/PPAT, Kantor Pertanahan, Kantor Lelang Negara serta SSPD BPHTB lembar 5 (lima) dan menatausahakannya ; 3. Menyusun pedoman pelayanan pajak daerah ; 4. Melaksanakan pembukuan penerimaan pajak daerah berdasarkan pada pedoman penerimaan pajak daerah ; 5. Melaksanakan pengawasan pelayanan pajak daerah ; 6. Melaksanakan penagihan kepada wajib pajak daerah ; 7. Melaksanakan pembukuan penerimaan pajak daerah ; 8. Melaksanakan pembinaan pengelolaan pajak daerah ; 9. Melaksanakan pengawasan penagihan pajak daerah ; 10. Melaksanakan pemrosesan administrasi penagihan piutang daerah ; 11. Melaksanakan pemberitahuan kepada WP yang masa pajaknya jatuh tempo 12. Membuat daftar WP yang jatuh tempo namun belum melunasinya ; 13. Menyusun Surat Teguran kepada WP ; 14. Menyusun Surat Paksa untuk WP yang belum melunasi pajaknya ; 15. Membuat daftar WP yang surat paksanya telah jatuh tempo ; 16. Membuat surat perintah melakukan penyitaan ; 17. Melaksanakan perhitungan penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah ;


19

18. Mengkoordinasikan pencairan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah ; 19. Menyiapkan data dasar untuk perhitungan alokasi DAU ; 20. Melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kemenkeu Provinsi serta lembaga lainnya ; 21. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan PBB P2. D. Pelayanan Bidang Anggaran Bidang Anggran dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan a.l. : 1. Merumuskan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS dan pelaksanaan pembahasan RKA-SKPD serta verifikasi DPA-SKPD dan DPPA-SKPD berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD ; 2. Mengumpulkan

RKA/RKAP

dari

SKPD

melalui

pembuatan

dan

pendistribusian surat kepada seluruh SKPD sebagai bahan pembahasan lebih lanjut oleh TAPD dalam rangka penyusunan RAPBD beserta perubahannya ; 3.

Merumuskan Raperda tentang APBD dan perubahannya beserta nota keuangan dengan berpedoman pada RKA-SKPD yang telah disempurnakan

4. Merumuskan Raperbup tentang penjabaran APBD dan perubahan APBD berdasarkan Raperda tentang APBD dan perubahan APBD ; 5. Merumuskan SE tentang penyusunan RKA/RKA Perubahan SKPD ; 6. Mengumpulkan rancangan DPA/DPPA/DPAL-SKPD melalui koordinasi dengan SKPD terkait ; 7. Merumuskan Rancangan DPA/DPPA PPKD berdasarkan Raperda tentang APBD untuk menampung pendapatan yang berasal dari dana perimbangan, pendapatan hibah, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan BTT serta penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah ; 8. Melaksanakan pengesahan DPA/DPPA/DPAL-SKPD/DPA/DPPA PPKD oleh PPKD mendasarkan hasil verifikasi DPA oleh TAPD sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD selaku PA/PB ;


20

9. Merumuskan Raperbup yang mengatur tentang pergeseran anggaran ; 10. Melaksanakan pendistribusian DPA-SKPD dan DPPA-SKPD serta DPALSKPD yang telah mendapat persetujuan pengesahan kepada SKPD, Inspektorat dan BPK melalui koordinasi dengan SKPD terkait ; 11. Melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan keuangan daerah/desa kepada SKPD dan Desa melalui Bintek dan sejenisnya ; 12. Memfasilitasi pembuatan laporan keuangan SKPD. E. Pelayanan Bidang Perbendaharaan Bidang

Perbendaharaan

dalam

melaksanakan

tugas

dan

memberikan

pelayanan antara lain : 1. Melaksanakan verifikasi dengan cara menguji subtansi dan formal terhadap realisasi pengeluaran daerah

sesuai dengan SPM dari Pengguna

Anggaran/Kuasa PA ; 2. Melaksanakan pengesahan dan penerbitan SP2D belanja langsung berdasarkan hasil verifikasi terhadap SPM agar pengeluaran kas sesuai ketentuan yang berlaku ; 3. Melaksanakan pengujian kebenaran penghitungan tagihan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah yang tercantum dalam surat permintaan pembayaran ; 4. Melaksanakan pengujian ketersediaan dana ; 5. Melaksanakan penolakan pencairan dana apabila surat permintaan pembayaran yang diterbitkan oleh PA tidak memenuhi persyaratan ; 6. Melakukan evaluasi dan pengawasan berkaitan dengan pelaksanaan pengeluaran daerah atas beban APBD ; 7. Melaksanakan pembinaan kepada pejabat keuangan pada SKPD berkaitan dengan verifikasi dan akuntansi keuangan daerah ; 8. Melaksanakan fasilitasi pembayaran gaji PNS seluruh SKPD mendasarkan pada SK CPNS, PNS, SK Kenaikan Pangkat , SK Jabatan, dan SK Gaji berkala 9. Menghimpun pembayaran pajak dan potongan pihak ketiga ;


21

10. Menerbitkan SKPP mendasarkan pada SK Mutasi dan SK Pensiun ; 11. Menghimpun data PNS beserta tunjangan keluarga, tunjangan struktural, tunjangan jabatan fungsional dan Tamsilpeg per pegawai per golongan di lingkungan Pemerintah kabupaten banyumas ; 12. Melaksanakan fasilitasi pencetakan daftar gaji bulanan ; 13. Melaksanakan penerimaan dan pengoreksian SPM gaji, SPM belanja bantuan subsidi, sosial, dan hibah dan belanja pembiayaan sebagai dasar diterbitkannya SP2D ; 14. Melaporkan penerimaan dan penyetoran pajak atas gaji pegawai dan perhitungan potongan pihak ketiga ; 15. Melaksanakan

penyimpanan

uang

dan

surat-surat

berharga

milik

pemerintah daerah melalui pembukaan rekening pada Bank yang telah ditunjuk ; 16. Menyusun anggaran kas dan penerbitan SPD berdasarkan rancangan DPA SKPD ; 17. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan dan setara kas serta surat berharga ; 18. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya ; 19. Menempatkan uang daerah dalam investasi jangka panjang berdasarkan perjanjian dengan pihak ketiga ; 20. Meneliti dan menghitung laporan rekening Koran kas daerah berdasarkan laporan dari Bank yang ditunjuk ; 21. Melakukan

evaluasi

dan

pengawasan

terhadap

penerimaan

dan

pengeluaran kas 22. Memantau penerimaan dan penyetoran pajak sesuai data bendahara/pihak ketiga.


22

F. Pelayanan Bidang Aset dan Akuntansi Bidang Aset dan Akuntansi melaksanakani tugas dan memberikan pelayanan antara lain : 1. Melaksanakan pembahasan usul rencana kebutuhan barang milik daerah ; 2. Membuat daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah ; 3. Mengkoordinir penerimaan barang yang berasal dari sumbangan atau kewajiban pihak ketiga ; 4. Membuat laporan stok opname barang persediaan ; 5. Menerima laporan hasil pengadaan barang dan jasa ; 6. Meneliti usul penggunaan milik daerah ; 7. Melaksanakan pengamanan barang milik daerah ; 8. Memanfaatkan barang daerah berupa sewa, pinjam pakai, kerjasama bangun guna serah, bangun serah guna yang menjadi wewenangnya ; 9. Melaksanakan upaya pendayagunaan barang milik daerah ; 10. Melaksanakan pengawasan pemanfaatan barang milik daerah ; 11. Melaksanakan pembahasan usul rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah ; 12. Penerimaan daftar hasil pemeliharaan barang ; 13. Melaksanakan inventarisasi barang dan jasa milik daerah ; 14. Melaksanakan penghapusan barang milik daerah ; 15. Melaksanakan rekonsiliasi mengenai mutasi barang ; 16. Melakukan pembinaan kepada petugas barang pada SKPD ; 17. Pengembangan dan pemeliharaan sistem akuntansi dan teknologi informasi pengelolaan keuangan daerah ; 18. Menyiapkan rancangan peraturan pengelolaan keuangan dan aset daerah ; 19. Penyiapan rancangan peraturan pengelolaan PPK-BLUD ; 20. Melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi atas laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran ;


23

21. Melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan SKPD secara periodik ; 22. Melaksanakan rekonsiliasi data keuangan daerah ; 23. Penyiapan laporan keungan pemerintah daerah berupa laporan realisasi APBD 24. Melaksanakan analisis informasi keuangan daerah dan pengolahan data keuangan daerah ; 25. Melaksanakan sistem akuntansi dalam penyusunan laporan arus kas, neraca kas umum daerah dan penyusunan laporan keuangan.


24

2.5

Kedudukan dan Peranan Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Perencanaan Daerah Kabupaten Banyumas Kedudukan Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas

dalam perencanaan daerah merupakan suatu

bagian yang utuh dan tak terpisahkan dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Banyumas, meliputi penerimaan/pemungutan pendapatan daerah, belanja dan pengelolaan aset daerah untuk mensinergiskan seluruh program pembangunan yang telah dituangkan dalam RPJP, RPJMD, RKPD, Renja dan Renstra. Sedangkan Peranan Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam perencanaan daerah sebagai guiden line dalam menyusun kebijakan pengelolaan APBD, rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD, dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, melaksanakan fungsi bendahara umum daerah dan Pengelolaan aset daerah serta menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD


25

2.6

TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN SKPD A.

ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL

Merupakan proses monitoring terhadap lingkungan organisasi untuk identifikasi peluang dan tantangan berdasarkan kekuatan dan kelemahan untuk mencapai tujuan, mencakup sejumlah variable yang berada di dalam organisasi. 1.

Analisis Kekuatan (Strength), Kekuatan DPPKAD Kabupaten Banyumas adalah a. Struktur organisasi serta visi dan misi yang jelas serta ; b. SDM yang memadai dari segi jumlah dan latar belakang pendidikannya; c. Adanya landasan hukum yang mengatur kewenangan ;

2.

Analisis Kelemahan (Weakness), Kelemahan – kelemahan yang ada di DPPKAD Kabupaten Banyumas antara lain : a. Aset barang milik Pemda belum di inventarisir dengan baik ; b. Sering terlambatnya proses peng SPJ an kegiatan pada PPTK ; c.

Beban kerja yang tidak seimbang;

Dari beberapa kelemahan dan kekuatan internal DPPKAD Kabupaten Banyumas perlu dilakukan pembobotan, mana yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian pelaksanaan rencana strategis 5 (lima) tahun ke depan dari mulai tahun 2013-2018.


26

B.

ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL

Merupakan

proses

monitoring

terhadap

lingkungan

organisasi

untuk

identifikasi peluang dan tantangan berdasarkan kekuatan dan kelemahan untuk mencapai tujuan, mencakup sejumlah variable yang berada di luar organisasi dan dalam jangka pendek. 1. Analisis Kekuatan (Strength),

Kekuatan di lingkungan eksternal pada

DPPKAD Kabupaten Banyumas diantaranya : a. Fungsi DPPKAD Kabupaten Banyumas yang cukup penting/ Strategis sebagai perumus kebijakan teknis administrasi keuangan ; b. Potensi pajak dan retrisbusi daerah yang cukup positif ; c. Mudah dalam melakukan koordinasi dan konsultasi ke Pusat, Provinsi dan instansi lainnya.

2. Analisis Kelemahan (Weakness), sedangkan

kelemahan – kelemahan

lingkungan eksternal antara lain : a. Jadwal pemeriksaan yang hampir bersamaan ; b. Cepatnya perubahan beberapa peraturan yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan ; c. Kebebasan dalam mengakses informasi.


27

IDENTIFIKASI MITRA KERJA DAN STAKEHOLDERS

NO

MITRA KERJA INTERNAL

EKSPEKTASI YANG DIHARAPKAN

PRIORITAS

1.

Sumber daya manusia sebagai analisis potensi pendapatan daerah

Peningkatan produktufitas, kapabilitas, disiplin, aksebilitas, dan sejahtera

III

2.

Tim Penyusun aturan tentang pedoman pengelolaan keuangan dan aset daerah

Terlindungi dan teraturnya pengelolaan keuangan dan aset daerah

IV

3.

Tim analisis akuntansi dan anggaran pendapatan, belanja, serta pembiayaan

Terpenuhinya tata kelola keuangan daerah yang tidak menjerat para pengelola keuangan daerah

V

4.

Tim peneliti RKA, DPA, SP2D, sebagai system yang saling melengkapi

Tidak terjadinya kesalahan yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah

II

5.

Auxiliary staf

Terpenuhinya seluruh kebutuhan penunjang kegiatan

I

NO

MITRA KERJA EKSTERNAL

Tersusunnya dokumen anggaran pendapatan dan belanja yang tepat waktu

1.

SKPD

2.

KPKN Purwokerto

3.

Kementrian dan Provinsi

NO

EKSPEKTASI YANG DIHARAPKAN

STAKEHOLDERS

1.

Masyarakat

2.

DPRD

3.

Perguruan Tinggi

4.

LSM, Ormas

5.

Pers

Lancarnya dana transfer dari pusat/dana perimbangan Seluruh penerimaan yang mengakibatkan kekayaan daerah

EKSPEKTASI YANG DIHARAPKAN Manfaat pembangunan yang akuntabel Dukungan secara politis dalam pengelolaan keuangan daerah Tersedianya naskah akademik dalam menyusun segala peraturan, (Perda/Perbup) dll Partisipatori dana-dana pembangunan Terpublikasikannya laporan/informasi pemda secara transparan


PRIORITAS

I

III

II

PRIORITAS

I

IV

V

III

II

28

C.

Rumusan Perubahan Internal dan Ekternal yang untuk lebih efesien dan efektif.

diperlukan

Formulasi

ekternal

antara

faktor

internal

dan

faktor

perlu

dilakukan melalui Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI) dan Kesimpulan Analisis Faktor Ekternal (KAFE

KESIMPULAN ANALISIS FAKTOR INTERNAL (KAFI)

Lingkungan

Bobot

Rating

Score (bobot X rating)

Prioritas

1.

Adanya landasan hukum yang mengatur kewenangan

20

4

80

I

2.

Struktur organisasi serta visi dan misi yang jelas

15

4

60

II

3.

SDM yang memadai dari segi jumlah dan latar belakang pendidikannya

15

3

45

III

Bobot

Rating


Prioritas

No

Kekuatan

No

Lingkungan

Kelemahan

1.

Aset barang milik Pemda belum di inventarisir dengan baik

25

4

100

I

2.

Sering terlambatnya proses peng SPJ an kegiatan pada PPTK

15

3

45

II

3.

Beban kerja tidak seimbang

10

3

30

III

yang


29

KESIMPULAN ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL (KAFE)

Lingkungan

Bobot

Rating


1.

Fungsi DPPKAD yang cukup penting/strategis sebagai perumus kebijakan teknis administrasi keuangan daerah

20

4

80

I

2.

Mudah dalam melakukan koordinasi dan konsultasi ke Pusat, Provinsi dan instansi lainnya.

15

4

60

II

3.

Potensi pajak dan retrisbusi daerah yang cukup baik

15

3

45

III

Lingkungan

Bobot

Rating


Prioritas

No

Prioritas

Kekuatan

No

Kelemahan

1.

Cepatnya perubahan beberapa peraturan yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan

25

4

100

I

2.

Jadwal pemeriksaan yang hampir bersamaan

15

3

45

II

3.

Kebebasan dalam mengakses informasi

10

3

30

III


30

MATRIK SWOT DALAM RANGKA MENENTUKAN ASUMSI-ASUMSI STRATEGIS

KAFI

Kekuatan (S) 1. Adanya dasar hukum yang mengatur tentang kewenangan ; 2. Struktur organisasi serta visi dan visi yang jelas ; 3. SDM yang memadai dari segi jumlah dan latar belakang pendidikannya.

Kelemahan (W) 1. Aset barang milik Pemda belum di inventarisir dengan baik ; 2. Sering terlambatnya peng SPJ an kegiatan pada PPTK ; 3. Beban kerja seimbang.

yang

tidak

KAFE Peluang(O)

Strategi (S,O)

Strategi (S,T)

1.

Fungsi DPPKAD yang cukup 1. Meningkatkan koordinasi dengan penting/ strategis sebagai lintas SKPD dalam rangka perumus kebijakan teknis pelaksanaan adminstrasi administrasi keuangan daerah ; keuangan secara baik ;

2.

Mudah dalam melakukan 2. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke meningkatkan pendapatan daerah 2. pusat, provinsi dan instansi yang bersumber dari dana lainnya;

3.

Perimbangan, yaitu Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, DAU dan DAK serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ;

Potensi pajak dan retribusi daerah yang cukup baik.

3. Sosialisai pajak dan retribusi

Tantangan

1.

3.

Melaksanakan Sensus barang milik Pemda pada seluruh SKPD dan semua sekolah negeri ; Melakukan koordinasi antara PPK SKPD dengan para PPTK agar proses SPJ sesuai dengan aturan yang telah ditentukan ; Pemerataan tugas staf

Strategi (W,O)

1.

Cepatnya perubahan beberapa peraturan yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan ;

1.

2.

Jadwal pemeriksaan yang hampir bersamaan ;

2.

3.

Akses informasi yang semakin terbuka.

3.

Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan ; Melakukan konsolidasi dengan SKPD terkait ; Meningkatkan akses informasi terkini.

Strategi (W,T) 1.

Peningkatan sumber daya aparatur ;

2.

Meningkatkan pemahaman tentang administrasi pengelolaan keuangan ; Kerjasama dengan pihak ketiga.

3.


31

Untuk memberikan fokus dan memperkuat rencana yang memperjelas antara Misi dengan

Tujuan,

disusun

faktor-faktor

kunci

keberhasilan (Critical

Factors

Success) yang dikembangkan dari hasil analisis faktor kunci keberhasilan sebagai berikut:

FORMULASI TUJUAN FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN (CFS)

CARA FORMULASI TUJUAN 1.

Optimalisasi pengawasan, pengendalian internal dan pengkoordinasian pendapatan daerah sesuai regulasi di bidang pajak dan retribusi daerah;

2.

Peningkatan profesionalisme aparatur sesuai tungutan kebutuhan pemenuhan SDM yang handal;

3.

Peningkatan sistem pengelolaan administrasi pendapatan dan belanja daerah;

4.

Pengkajian RAPBD untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan APBD yang akuntabel;

5.

Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran dan aset daerah sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD;

MISI TUJUAN : 1.

Mengoptimalkan pendapatan ;

2.

Perbaikan tata kelola keuangan ;

3.

Perubahan system akuntansi system akuntansi pemerintah dari cash basic menjadi accrual basic ;

4.

Mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian.

1. Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran ; 2. Terpenuhinya sarana dan prasarana dalam mendukung mobilitas pelaksanaan kegiatan ; 3. Terwujudnya tata kelola keuangan yang taat pada peraturan perundangan yang berlaku serta tercapainya pendapatan daerah yang maksimal.


32

D. Penentuan Isu-isu strategis

Dari hasil analisis SWOT yang telah kami sampaikan, berikut ini dapat kami rangkum sebagai berikut : 1. Optimalisasi

pengawasan,

pengendalian

internal

dan

pengkoordinasian

pendapatan daerah sesuai regulasi di bidang pajak dan retribusi daerah. 2. Peningkatan profesionalisme aparatur sesuai tuntutan kebutuhan pemenuhan SDM yang handal, terkait akan dilimpahkannya kewenangan PBB menjadi pajak daerah. Hal ini tentunya memerlukan kesiapan sarana dan prasarana yang memadai ditunjang dengan personil SDM yang mumpuni. 3. Peningkatan sistem pengelolaan administrasi pendapatan dan belanja daerah. 4. Pengkajian RAPBD untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan APBD yang akuntabel. 5. Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran dan aset daerah sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD. 6. Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan prima. 7. Meningkatkan partisipasi wajib pajak dan wajib retribusi dalam penyelenggaraan pemungutan pendapatan daerah.

Rencana Strategis Tahun 2013-2018 DPPKAD Kab. Banyumas

33

2.7

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD Pengukuran kinerja mencakup: (1) Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan; dan (2) Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Penyajian pencapaian kinerja disusun berdasarkan urutan program dan kegiatan sebagaimana dirumuskan dalam Renstra dan Renja. Untuk menghitung capaian kinerja dapat menggunakan dua kondisi yaitu capaian kinerja realisasi

lebih tinggi dari rencana kinerja

menunjukan lebih positip, menggunakan rumus sebagai berikut : realisasi dibagi rencana dikalikan 100 %, sedangkan untuk kondisi capaian kinerja lebih besar dibandingkan dengan rencana kinerja menunjukan negatip, maka rumus yang digunakan adalah sebagai berikut : Rencana dikurangi (RencanaRealisasi) dibagi Rencana dikalikan 100 %. ( Dapat dilihat pada Tabel II-1 ) terlampir


34

2.8

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN SKPD Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan SKPD, dimana memuat tentang struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang menerangkan jumlah anggaran, realisasi anggaran, rasio anggaran dengan realisasi serta jumlah rata-rata pertumbuhan. ( Secara rinci dapat dilihat pada Tabel II-2) terlampir


35

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1

IDENTIFIKASI

PERMASALAHAN

BERDASARKAN

TUGAS

DAN

FUNGSI

PELAYANAN SKPD Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Dalam penyusunan Rencana Strategis DPPKAD Kabupaten Banyumas Tahun 20132018 digunakan metode Analisis, Strength, Weakness, Opportunities, and Threat (SWOT), yang akan Menghasilkan Analisis dan Pilihan Strategis (Strategic Analysis and Choices) yang merupakan asumsi-asumsi hasil analisis dan kemudian dapat digunakan untuk menetukan Faktor Penentu Keberhasilan dan Faktor Ancaman Kegagalan seperti yang telah disampaikan pada halaman awal

atau bab

sebelumnya.


36

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH A. VISI TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN BANYUMAS YANG BERSIH DAN ADIL MENUJU MASYARAKAT

YANG

SEJAHTERA,

BERDAYA

SAING

DAN

BERBUDAYA

BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA B. MISI 1. Menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih, partisipatif dan inovatif agar terbangun pemerintahan yang efektif dan terpercaya melayani masyarakat ; 2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses layanan pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas ; 3. Mengembangkan pusat-pusat keunggulan ekonomi pedesaan berbasis komoditi sektor pertanian sebagai usaha inti dan sektor lainnya sebagai penunjang melalui penataan kelembagaan, permodalan, sumber daya manusia, akses pasar dan perlindungan dari pemerintah ; 4. Meningkatkan dan mengembangkan daya saing agro bisnis dan usaha mikro, kecil dan menengah ; 5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah yang menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat ; 6. Menciptakan keterkaitan, kesejajaran dan keadilan pembangunan antar kawasan perkotaan dan perdesaan ; 7. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan serta menjunjung tinggi kemajemukan dan kerukunan antar umat beragama agar hidup toleran dan damai


37

C. PROGRAM Beberapa program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas adalah sbb : A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan Kegiatan a.l. : 1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik ; 2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ; 3. Ketatausahaan. B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan Kegiatan a.l. : 1. Pengadaan Dinas Operasional ; 2. Pengadaan Mesin Porforator dan Penyimpanan Benda Berharga. C. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Kegiatan a.l. : 1.

Penyusunan Standar Satuan Harga ;

2.

Penagihan, Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD ;

3.

Fasilitasi MPTP-TGR ;

4.

Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kas Daerah ;

5.

Fasilitasi Pelayanan Belanja Langsung ;

6.

Fasilitasi Pelayanan Belanja Tidak Langsung ;

7.

Optimalisasi Sumber-Sumber Pendapatan Non PAD ;

8.

Pembinaan Penatausahaan Keuangan SKPD dan Desa ;

9.

Pengembangan Sistem Informasi dan Penyusunan Peraturan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;

10. Pensertifikatan Tanah dan Pendayagunaan/Pemanfaatan Aset ; 11. Penyusunan Perubahan APBD dan APBD ; 12. Penyusunan Perubahan KUA/PPAS dan KUA/PPAS ; 13. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penyelenggaraan Akuntansi Keuangan Daerah ; 14. Pendampingan Bantuan Hibah, Sosial dan Bantuan Keuangan ; 15. Administrasi Barang Daerah ; 16. Pendaftaran dan Pendataan Obyek dan Subyek Pajak ; 17. Persiapan Implementasi Akuntansi Berbasis Accrual ; Rencana Strategis Tahun 2013-2018 DPPKAD Kab. Banyumas

38

18. Launching dan Sosialisasi PBB ; 19. Sensus Barang Daerah ; 20. Penetapan, Pembetulan dan Pemeriksaan Pajak Daerah dan Penertiban Reklame.


39

3.3

PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Seperti yang telah dsampaikan dalam bab diatas isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah DPPKAD Kabupaten Banyumas

dalam menjalankan administrasi

Pengelolaan Keuangan Daerah masih ditemukan kendala – kendala antara lain : Sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrual, yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

Penyusunan SAP Berbasis Akrual dilakukan

melalui proses baku penyusunan (due process). dan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam hal ini DPPKAD baru akan mengimplementasikan akuntansi yang berbasis akrual tersebut. Kedua mengimplementasikan Permendagri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, dimana mengatur tentang pelaksanaan perjalanan dinas menggunakan system at cost dan yang terakhir mengenai data barang milik daerah yang belum seluruhnya tercatat secara lengkap, dan dapat dilihat dalam Matrik Daftar Inventarisasi Permasalahan Urusan Pemerintahan sbb : NO 1.

ISSUE

PERMASALAHAN

Implementasi PP NO

Sistem

71 Tahun 2010

Pemerintah

akuntansi di

Bms

Kab

LANGKAH YANG DIAMBIL

USULAN

Merubah cash basic menjadi

Mempersiapkan SAP baru

accrual basic

yang mengacu pada PP

masih

menggunakan

NO 71/2010

cash

basic 2.

3.

Implementasi

Perjalanan

Permendagri NO 16

masih menggunakan

Tahun 2013

lumsump

Aset

barang

Pemda

milik belum

Data

Dinas

Merubah

perjalanan

dinas

menggunakan system at cost

Menyusun

Perbup

dan

SSH yang mengacu pada Permendagri NO 16/2013

mengenai

Melaksanakan

sensus

Perlu

diadakan

terhadap barang milik daerah

terhadap

diinventarisir dengan

seluruhnya

ke SKPD-SKPD dan sekolah-

daerah melalui kegiatan

baik

secara lengkap

sekolah negeri

Sensus Barang Daerah

tercacat


barang

sensus

barang daerah belum

milik

40

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN. STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 VISI DAN MISI SKPD Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi atau organisasi harus dibawa agar eksis, antisipatif dan inovatif, sedangkan Misi mempunyai makna sesuatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan/cita-cita organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik, misi dilaksanakan untuk mencapai visi yang ditetapkan. A. VISI Visi DPPKAD Kabupaten Banyumas adalah : MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH DAN MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEUANGAN DAN ASET YANG AKUNTABEL DAN BERKELANJUTAN Visi tersebut diuraikan Sebagai berikut : 1.

DPPKAD Kabupaten Banyumas adalah merupakan institusi yang merumuskan dan menyusun kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang tertuang di dalam Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan/Bupati.

2.

Pembina administrasi pengelolaan keuangan daerah yang strategis diartikan bahwa DPPKAD Kabupaten Banyumas menjalankan fungsi PPKD, pembinaan administratif pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada ketentuan dan peraturan yang berlaku, yang sangat menentukan kelancaran dan efektifitas kinerja birokrasi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

3.

Dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Banyumas adalah sebagai unsur pelaksana teknis operasional, yang mendukung dan mempercepat akselerasi pembangunan sebagaimana Visi dan Misi Bupati terpilih yang telah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013-2018


41

B. MISI Dalam

rangka

mewujudkan Visi

tersebut,

DPPKAD Kabupaten

Banyumas

melaksanakan beberapa Misi, antara lain : 1.

Mengoptimalkan Pendapatan ;

2.

Perbaikan Tata Kelola Keuangan ;

3.

Perubahan Sistem Akuntansi Pemerintah dari Cash Basic menjadi Accrual Basic

4.

Mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian .


42

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD Tujuan penyelenggaraan administrasi pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan kebijakan oleh DPPKAD Kabupaten Banyumas yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis adalah target yang ingin dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Hubungan keselarasan rumusan tujuan dan sasaran menengah DPPKAD Kabupaten Banyumas. (Tujuan dan Sasaran Jangka Menegah SKPD, secara rinci dapat dilihat pada Tabel IV-3) terlampir. 4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. STRATEGI Pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan peluang sekaligus tantangan yang harus ditangani secara sistematis dan berkelanjutan. penyelenggaraan tata pemerintahaan yang baik khususnya keuangan yang akuntabel,

Di sisi lain

dalam tata kelola

administrasi publik dan pelaksanaan rencana

pembangunan merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitifitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa

dan

bernegara.

Dalam

rangka

proses

penyelenggaraan

tata

pemerintahan yang baik (good governance) tersebut diperlukan adanya langkah pembaharuan atau reformasi birokrasi.

Upaya mengimplementasikan atau

mewujudkan Bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dengan Strategi di DPPKAD Kabupaten Banyumas. Sebagaimana yang sudah menjadi komitmen dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2018 diuraikan dalam rumusan kebijakan strategis yang akan dicapai melalui kebijakan dan program.


43

B.

KEBIJAKAN Kebijakan keuangan daerah terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan

pembiayaan, untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014, pendapatan daerah yang terus meningkat dari tahun ke tahun, baik transfer dana dari pusat maupun pajak daerah dan retribusi daerah, dan harus benar-benar dimanfaatkan dan digunakan untuk pembangunan daerah, maka harus ada kemauan dari pemerintah daerah menerapkan kebijakan keuangan untuk berlanjutnya pembangunan secara terus-menerus. Keuangan daerah

merupakan

komponen

yang

sangat

penting

dalam

perencanaan

pembangunan, sehingga perlu diadakannya analisis kondisi dan proyeksi keuangan daerah untuk menghasilkan atau mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan dapat melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaannya, sehingga kalau dijabarkan secara rinci dapat dilihat pada keterangan dibawah ini :

Kebijakan 1. Kebijakan Keuangan

Identifikasi Kebijakan Pengelolaan

a. Pengelolaan Keuangan Daerah didasarkan pada Perda tentang pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan lainnya ; b. Pengelolaan anggaran daerah dilakukan secara efesien dan efektif serta proporsional ; c. Pengelolaan belanja dilakukan dengan ketentuan/mekanisme yang berlaku.

2. Kebijakan Daerah

Pengelolaan

Aset

a. Melakukan perbaikan dalam pencatatan dan penyajian aset tanah ; b. Melakukan perbaikan data aset tetap lainnya selain tanah ; c. Memanfaatkan teknologi informasi untuk pengelolaan data aset ; d. Meningkatkan pengetahuan dan keahlian para pengelola barang daerah.

3. Kebijakan Pendapatan

Pengelolaan

a. Mengoptimalkan pendapatan yang bersumber dari PAD yaitu melalui intensifikasi pemungutan dengan meningkatkan basis data obyek pajak dan wajib pajak daerah, mengintensifkan pemungutan retribusi daerah serta mengoptimalkan pendapatan dari sumber-sumber lain-


44

lain pendapatan daerah yang sah ; b. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari dana Perimbangan, yaitu Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, DAU dan DAK serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ; c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi serta Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 4. Kebijakan Pembiayaan Daerah

a.

yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan Kebijakan penerimaan pembiayaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) dan untuk pinjaman daerah belum ada rencana untuk melakukan pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang.

b.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan untuk pengeluaran pembiayaan penyertaan modal (investasi) untuk BUMD dan PT Bank Jateng, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.


45

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN. DAN PENDANAAN INDIKATIF Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD, sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan program tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana sebagai masukan (input) atau menghasilkan keluaran (output), dan bersifat indikatif yang mempunyai maksud data dan informasi baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. (Secara lebih rinci dapat dilihat dalam Tabel V-4) terlampir.


46

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Iindikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, atau bisa juga diartikan suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi dengan berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi. Jadi jelas bahwa indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Indikator kinerja (performance indicator) sering disamakan dengan ukuran kinerja (performance measure). Namun sebenarnya, meskipun keduanya merupakan kriteria pengukuran kinerja, terdapat perbedaan makna. Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasiindikasi kinerja, sehingga bentuknya cenderung kualitatif. Sedangkan ukuran kinerja adalah kriteria kinerja yang mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sehingga bentuknya lebih bersifat kuantitatif. Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi, yang tentunya tetap mengacu pada rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). (Secara rinci dapat dilihat pada Tabel VI-5) terlampir


47

BAB VII PENUTUP A. KESIMPULAN Rencana Strategis (RENSTRA) DPPKAD Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 memuat hasil yang ingin dicapai selama lima tahun yang tercermin dalam sasaran dan indikatornya, dimana merupakan pedoman untuk penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) tiap tahun anggaran. Dalam penyusunan Rencana Kinerja (Renja) dipilih sasaran yang akan dicapai dalam tahun bersangkutan dengan memperhatikan permasalahan maupun isu strategis yang ada. Rencana Strategis yang telah disusun ini diharapkan bermanfaat dalam rangka penguatan peran serta stake holder dalam pelaksanaan rencana kinerja,

serta sebagai tolok

pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan.

ukur keberhasilan dalam

Perencanaan Strategis DPPKAD

Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 akan berjalan dan berhasil dengan baik apabila didukung dengan persepsi dan langkah yang sama oleh seluruh staf dan pejabat struktural di Lingkungan DPPKAD Kabupaten Banyumas. B. SARAN Renstra DPPKAD Kabupaten Banyumas merupakan dokumen acuan sebagai penentuan arah dan kontrol dari stake holder terhadap dinamika pembangunan kepemerintahan sesuai dengan Visi dan Misi yang telah disepakati.Namun demikian rencana strategis baru akan dapat dilaksanakan apabila telah dijabarkan kedalam suatu program kegiatan yang merupakan operasionalisasi dari rencana tersebut. Oleh karena itu dukungan dan juga kerjasama yang baik dari semua pihak akan dapat membantu dan mendorong terlaksananya rencana strategis ini dengan baik.Program yang tersusun ini merupakan gambaran kebijakan dengan didukung program untuk dilaksanakan selama kurun waktu 2013 -2018, sehingga apabila dalam pelaksanaan selama kurun waktu tersebut dijumpai dinamika dan perubahan, Rencana Staregis ini dapat dievaluasi untuk diselaraskan dan disesuaikan, semoga visi, misi, tujuan, kebijakan dan program yang ditetapkan dapat terlaksana secara optimal.


48

BAB I PENDAHULUAN. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Recommend Documents