BAB I PENDAHULUAN
Pada bab pendahuluan akan dipaparkan mengenai latar belakang dilakukannya
penelitian
ini
terkait
dengan
permasalahan-permasalahan
infrastruktur permukiman kumuh di Kecamatan Denpasar Barat. Selain itu juga diuraikan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian.
1.1
Latar Belakang Kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus juga sebagai kawasan
permukiman penduduk dengan segala aktivitasnya sangat memerlukan dukungan infrastruktur dasar perkotaan. Pertumbuhan aktivitas ekonomi perkotaan yang ditandai dengan meningkatnya aktivitas pergerakan orang, barang dan jasa keluar maupun masuk kawasan perkotaan tersebut, telah memicu meningkatnya kebutuhan infrastruktur penunjangnya. Permasalahan akan muncul apabila percepatan pertumbuhan aktivitas tersebut tidak diimbangi dengan percepatan penyediaan infrastruktur penunjangnya. Menurut United Nations Human Settlements Programme (UN Habitat, 2008) yang merupakan salah satu badan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menangani masalah perumahan dan permukiman, menjabarkan pengertian rumah kumuh sebagai suatu rumah yang dihuni oleh kelompok orang yang tinggal di atap yang sama di daerah kota dengan kondisi-kondisi sebagai berikut: (1) rumah dari bahan yang tidak permanen di lokasi rawan bencana; (2) area huni
1
2
yang tidak layak, sehingga lebih dari tiga orang yang berbagi kamar; (3) mengalami kesulitan dalam akses air bersih untuk kebutuhan sehari-hari; (4) akses terhadap sanitasi yang tidak layak dan; (5) kepemilikan lahan yang tidak aman dan ilegal sehingga rawan penggusuran (UN-Habitat, 2008:15). Dari kondisikondisi yang disebutkan diatas, dapat dilihat bahwa aspek-aspek dari infrastruktur seperti air bersih dan sanitasi merupakan bagian penting yang menyebabkan suatu permukiman dikatakan kumuh. Denpasar Barat merupakan salah satu kecamatan dari Kota Denpasar yang kepadatan penduduknya paling tinggi. Pada tahun 2011 jumlah penduduk Denpasar Barat mencapai 182.621 jiwa dengan luas wilayah 2.406 Ha (Badan Pusat Statistik Bali, 2011). Padatnya jumlah penduduk di Kecamatan Denpasar Barat ini diakibatkan oleh tingginya arus urbanisasi yang terjadi, hal ini tentunya tidak terlepas dari munculnya permukiman-permukiman baru dengan kondisi yang kurang layak atau bahkan kumuh (Bali Post, Kamis 10 Februari 2011). Berdasarkan Keputusan Walikota Denpasar tanggal 23 Juli 2012 No. 188.45/509/HK/2012 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Denpasar, terdapat 35 titik kumuh di Denpasar yang tersebar di empat kecamatan. Kecamatan Denpasar Utara, Denpasar Timur, dan Denpasar Barat masing-masing terdapat 9 titik kumuh. Kecamatan Denpasar Selatan terdapat 8 titik kumuh yang diprediksi akan terus berkembang. Permukiman kumuh di Kecamatan Denpasar Barat tersebar pada beberapa kelurahan yaitu, Kelurahan Pemecutan terdapat 4 titik, Kelurahan Padang
3
Sambian terdapat 2 titik, sedangkan pada Kelurahan Dauh Puri terdapat 3 titik permukiman kumuh. Seperti halnya pada permukiman kumuh di kota-kota pada umumnya, permasalahan utama yang dihadapi pada titik-titik kumuh di Denpasar Barat adalah mengenai kondisi infrastruktur yang kurang memadai. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun
2010-2014, permasalahan utama yang
dihadapi pada permukiman kumuh adalah rendahnya akses terhadap air minum dan sanitasi (air limbah, pengelolaan persampahan, dan drainase). Kaum migran yang tinggal di lokasi kumuh sebagian besar berasal dari golongan ekonomi rendah dengan mata pencaharian informal, sehingga kondisikondisi infrastruktur pada permukiman diabaikan begitu saja. Selama mereka bisa hidup dan merasa nyaman (nyaman dalam arti yang relatif) untuk tinggal di lingkungan tersebut, mereka akan tetap bertahan. Rendahnya pendapatan, mempersulit mereka untuk mengakses infrastruktur atau sarana dan prasarana publik untuk mendukung kehidupan mereka. Pemerintah setempat juga kurang memperhatikan masalah tersebut, dikarenakan biaya pengadaan infrastruktur yang tidak murah. Selain itu, masalah status kepemilikan lahan juga berpengaruh pada kondisi infrastruktur tersebut. Bagi mereka yang hanya tinggal sementara di daerah tersebut seringkali juga tidak memperhatikan kondisi fisik tempat tinggal mereka. Kondisi-kondisi yang terjadi pada jaringan infrastruktur di permukiman kumuh di Kecamatan Denpasar Barat misalnya, kesulitan akses air bersih,
4
jaringan listrik yang tidak beraturan, sarana drainase yang tidak memadai, kondisi jalan lingkungan yang seadanya, kekurangan sarana mandi cuci kakus (MCK), kondisi sanitasi yang tidak memenuhi standar kesehatan, serta masalah persampahan yang masih sangat kacau. Akses jalan yang kecil dan sempit, akan mempersulit pelayanan umum untuk menjangkau wilayah tersebut. Kondisi ini kemudian akan berdampak pada peningkatan resiko timbulnya penyakit, penurunan produktifitas masyarakat, serta kerusakan lingkungan hunian dan lingkungan sekitar. Berdasarkan observasi lapangan (2012), permukiman kumuh yang ada di Denpasar Barat mayoritas terletak pada lahan di sepanjang aliran sungai maupun dekat dengan sungai. Penghuni permukiman kumuh cenderung memanfaatkan sungai sebagai salah satu potensi yang dapat menunjang infrastruktur mereka seperti, tempat pembuangan limbah rumah tangga, pembuangan sampah, bahkan sebagai sumber air untuk konsumsi maupun non konsumsi. Pemilik lahan maupun pengontrak, pada saat menyewakan lahan/kamar di kawasan tersebut, ia tidak menyediakan sarana yang memadai. Persoalan air bersih, fasilitas MCK, drainase, sampah dan sebagainya menjadi salah satu masalah yang sangat serius untuk ditangani di kawasan pemukiman padat/kumuh. Terbatasnya ketersediaan sarana tersebut mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan (tanah, air dan udara) sangat potensial terjadi dan sangat sulit dikendalikan. Dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana kondisi infrastruktur pada permukiman kumuh di Denpasar Barat, bagaimana proses pengadaan infrastruktur tersebut serta pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, kemudian faktor-faktor yang
5
mempengaruhi kondisi infrastruktur yang digunakan dan dikelola oleh penghuni permukiman tersebut. Penelitian dalam hal infrastruktur pada permukiman kumuh di Denpasar Barat sangat perlu dilakukan untuk mengetahui kondisi-kondisi riil terkait infrastruktur serta faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi dalam proses pengadaan infrastruktur tersebut. Hasil dari penelitian ini diharapkan nantinya dapat digunakan oleh pemerintah kota sebagai dasar untuk mereview, mengelola, serta memperbaiki jaringan infrastruktur yang sudah ada dan mengadakan jaringan infrastruktur yang masih diperlukan pada suatu permukiman. Selain itu juga dapat menjadi acuan untuk meningkatkan kondisi fisik ruang suatu permukiman kumuh yang ada di perkotaan, khususnya Kecamatan Denpasar Barat.
1.2
Rumusan Masalah Permasalahan dari penelitian ini yang akan dibahas dalam rumusan masalah
yaitu terkait dengan infrastruktur pada permukiman kumuh yang ada di Kecamatan Denpasar Barat. Rumusan masalah tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 1. Bagaimana kondisi infrastruktur yang ada pada permukiman kumuh saat ini ? 2. Bagaimana proses pengadaan infrastruktur yang ada pada permukiman kumuh serta siapa pihak-pihak yang terlibat didalamnya? 3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi infrastruktur pada permukiman kumuh?
6
1.3
Tujuan Penelitian Tujuan penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu tujuan umum
dan tujuan khusus yang dapat dijabarkan sebagai berikut : 1.3.1 Tujuan umum Tujuan umum dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kondisi infrastruktur permukiman kumuh di Denpasar Barat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 1.3.2 Tujuan khusus Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi bagaimana proses pengadaan infrastruktur, pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi infrastruktur pada permukiman kumuh di Denpasar Barat saat ini.
1.4
Manfaat Penelitian Manfaat penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu manfaat
akademis dan manfaat praktis. 1.4.1 Manfaat akademis Penelitian ini dimaksud sebagai upaya pendekatan ilmiah dan analisis akademis terhadap kondisi infrastruktur pada permukiman kumuh di Denpasar Barat dan bagaimana proses pengadaan infrastruktur tersebut serta faktor-faktor yang mempengaruhi kondisinya. 1.4.2 Manfaat praktis Hasil analisis dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi sebagai bahan refleksi dan antisipasi serta perbaikan bagi pemerintah maupun
7
pihak-pihak terkait dalam melakukan perencanaan sarana dan prasarana infrastruktur, khususnya pada permukiman kumuh di Denpasar Barat dan proses pengelolaan jaringan yang sudah tersedia sehingga dapat berfungsi secara maksimal serta dapat meningkatkan kondisi ruang pada suatu permukiman khususnya pada permukiman kumuh di Kecamatan Denpasar Barat.
