1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Republik Indonesia merupakan salah satu Negara di Dunia yang disebut Negara Hukum. Realisasi supremasi hukum di Indonesia memang wajib ada. Terkait dengan hukum, E. Sundari menyatakan bahwa : Hukum merupakan kaidah yang mengatur tentang bagaimana seyogyanya manusia berperilaku dalam pergaulan masyarakat. Hukum sekaligus mengatur kepentingan manusia.1 Pernyataan E. Sundari tersebut dapat diinterpretasikan bahwa kepentingan manusia mempunyai hubungan yang erat dengan hukum dan tidak mungkin dalam aspek negatif. Tentunya dalam aspek positif, misalnya pemberantasan tindak pidana narkotika. Pemberantasan tindak pidana narkotika sampai detik ini terus dijalankan. Fenomena narkotika memang menjadi salah satu masalah dalam peradaban masyarakat. Narkotika masuk dalam sebuah istilah yang disebut NAPZA yang merupakan kepanjangan dari Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan zat adiktif lainnya. Narkotika juga dikenal dalam sebuah istilah, yaitu Narkoba, yang merupakan singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Terkait dengan narkoba, M. Arief Hakim menyatakan bahwa : Narkoba memunculkan sekian banyak madharat dan (nyaris) tidak ada manfaatnya. Beberapa jenis narkoba hanya ada manfaatnya jika dipakai untuk keperluan ilmu pengetahuan, pengobatan, dan medis. Syaratnya harus dalam pengawasan ahlinya yang berkompeten secara ketat dan terarah.Pemakainya pun sangat 1
Sundari, E, 2007, Aspek Ilmiah Metode Penemuan Hukum (Dikutip dari Jurnal Ilmu Hukum : Justicia Et Pax, Volume 27, No. 1 Juni 2007), Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta. Hlm. 43
1
2
terbatas dan menurut petunjuk dokter. Di luar itu semua, maka narkoba bisa merusak fisik dan psikis, raga dan jiwa. Narkoba juga sangat dekat dengan dunia kejahatan dan kekerasan.2 Pengertian narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Pasal 1 Ayat (1) menentukan bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.” Jenis 3
Narkotika adalah “Opiod atau opiat, Kokain, Kanabis (Ganja).” Mardani menyatakan bahwa “jenis narkoba yang cukup populer : opium, morpin, ganja,
cocaine,
heroin,
shabu-shabu,
ekstasi,
putaw,
alkohol,
sedativa/hipnotika.”4 Salah satu Artikel di Wikipedia menyatakan bahwa : Narkotika berasal dari bahasa Inggris "narcotics" yang artinya obat bius. Narkotika adalah bahan yang berasal dari 3 jenis tanaman Papaper Somniferum (Candu), Erythroxyion coca (kokain), dan cannabis sativa (ganja) baik murni maupun bentuk campuran. Cara kerjanya mempengaruhi susunan syaraf yang dapat membuat kita tidak merasakan apa-apa, bahkan bila bagian tubuh kita disakiti sekalipun. Jenis-jenisnya adalah : Opium atau Opioid atau Opiat atau Candu; Codein atau Kodein; Methadone (MTD); LSD atau Lysergic Acid atau Acid atau Trips atau Tabs; PC; Mescalin; 2
Arief Hakim, M, 2004, Bahaya Narkoba, Alkohol Cara Islam Mencegah, Mengatasi dan Melawan, Cetakan Pertama, Nuansa, Bandung, Hlm 70-71. 3 Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama, 2012, Pengawasan Serta Peran Aktif Orang Tua dan Aparat Dalam Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkoba, Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama, Jakarta, Hlm. 87-92. 4 Mardani, 2008, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, Edisi 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 81-89.
3
Barbiturat; Demerol atau Petidin atau Pethidina; Dektropropoksiven; Hashish (Berbentuk tepung dan warnanya hitam. Ia dinikmati dengan cara diisap atau dimakan. Narkotika jenis yang kedua ini dikatakan agak tidak berbahaya hanya karena jarang membawa kematian).5
Dalam Hal Menimbang Huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan “bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.” Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa tindak pidana Narkotika adalah mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Berikut fakta – fakta tentang adanya tindak pidana narkotika di Republik Indonesia : 1. Farid menjelaskan pengedar memanfaatkan semua lubang jalur yang ada. Ini terlihat dari hasil riset media yang dilakukan IMMC, yang menunjukkan bahwa persentase peradaran melalui jalur laut, darat dan udara cukup merata. Dari seluruh pemberitaan soal peredaran narkoba, 40% berita peredaran dari laut, darat 32%, sementara udara 27%. Laut memang masih menjadi pintu gerbang utama jalur peredaran narkoba di Indonesia. Tapi, secara umum kita 5
Wikipedia, 2012, Narkoba, Diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba Tanggal akses 22 Oktober 2012.
4
bisa lihat angka persentasenya cukup proporsional. Artinya, para pelaku pengedaran narkoba memanfaatkan secara optimal peluang di tiga jalur tersebut.6 Berikut gambaran perbandingannya :
Keterangan : Warna Biru : 40% berita peredaran dari laut Warna Merah : 32% berita peredaran dari darat Warna Hijau : 27% berita peredaran dari udara 2. Berdasarkan temuan IMMC, para pengedar narkoba juga banyak berlatarbelakang Warga Negara Asing (WNA). Sebanyak 25% dari pengedar narkoba di Indonesia adalah WNA. Selebihnya adalah warga negara Indonesia yang berasal dari berbagai latarbelakang: 48% adalah masyarakat umum, 10% petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), 4% polisi, 4% pihak swasta, dan 2% pelajar/mahasiswa. Selebihnya berasal dari berbagai profesi yang lain.7
6
Theresia Andayani, 2012, Peredaran dan Penyelundupan Narkoba Terbanyak Terjadi di Indonesia, Diakses dari http://jogja.tribunnews.com/2012/06/27/peredaran-dan-penyelundupannarkoba-terbanyak-terjadi-di-indonesia, Tanggal akses 22 Oktober 2012. 7 Theresia Andayani, 2012, Ibid.
5
Berikut gambaran perbandingannya :
Keterangan : Warna Biru : 25 % Warga Negara Asing Warna Merah : 48% Masyarakat Umum Warna Hijau : 10% Petugas Lapas Warna Ungu : 4% Polisi Warna Biru Langit : 4% Pihak Swasta Warna Orange : 2% Pelajar/Mahasiswa Berikut fakta – fakta tentang adanya tindak pidana narkotika di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta : 1. Sleman (ANTARA News) - Gubernur Daerah Istimewa Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X memperkirakan di wilayah itu terdapat sekitar 68.980 orang yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba.8 2. TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Kalangan mahasiswa menduduki posisi teratas dalam perhitungan penyalahgunaan narkotika jenis ganja dan sabu-sabu. Hal itu berdasarkan data tahun 2012 dari hasil penelitian yang dilaksanakan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Universitas Indonesia, yang menyatakan bahwa di provinsi DIY terdapat prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 2,72 persen dari jumlah penduduk rentan antara usia 10 hingga 59 tahun. Sementara data dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta, pada tahun
8
Antara, 2012, Korban narkoba 68.980 orang di Jogja, Diakses dari http://www.antaranews.com/berita/318216/korban-narkoba-68980-orang-di-jogja, Tanggal Akses 13 Juli 2012.
6
2011 tercatat 66 orang berperkara narkotika, 20 orang diantaranya merupakan mahasiswa, sisanya dari kalangan lain. 9 3. SLEMAN – Peredaran narkoba di DIY dinilai cukup memprihatinkan. Penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Universitas Indonesia menyebutkan, penyalahgunaan narkoba di DIY mencapai 2,7% dari jumlah penduduk.10 Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai kewajiban dalam memberantas tindak pidana narkotika di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, namun perlu diingat, Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 3 menentukan bahwa : Pasal (1) : Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah berdasarkan daerah hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal (2) : Organisasi Polri dari tingkat pusat sampai tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, disingkat Mabes Polri; b. Kepolisian Daerah, disingkat Polda; c. Kepolisian Resort, disingkat Polres; dan d. Kepolisian Sektor, disingkat Polsek.
9
Chatarina Binarsih, 2012, Mahasiswa Tercatat Paling Tinggi Konsumsi Narkoba, Diakses dari http://jogja.tribunnews.com/2012/06/2 6/mahasiswa-tercatat-paling-tinggi-konsumsi-narkoba, Tanggal akses 13 Juli 2012. 10 Joko Nugroho/JIBI/Harian Jogja, 2012, PERINGATAN HANI: 68.980 Orang di Jogja Tersangkut Narkoba, Diakses dari http://www.solopos.com/2012/channel/jateng/peringatan-hani68-980-orang-di-jogja-tersangkut-narkoba-196754, Tanggal Akses 13 Juli 2012.
7
Terkait dengan kewenangan Polda DIY, Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 34 Ayat (1) menentukan bahwa “Kepolisian Daerah disingkat Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Provinsi yang berada di bawah Kapolri.” Terkait dengan kewenangan Kepolisian Resort, Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 36 Ayat (1) menentukan bahwa “Kepolisian Resort disingkat Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda.” Terkait dengan kewenangan Kepolisian Sektor, Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 38 Ayat (1) menentukan bahwa “Kepolisian Sektor disingkat Polsek adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan yang berada di bawah Kapolres.” Berdasarkan hal itu, maka Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam hal memberantas tindak pidana narkotika di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selain berkalu untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga berlaku untuk Polda DIY yang membawahi Kepolisian Resort yang ada disetiap Kabupaten/Kota di Provinsi DIY, yaitu Kepolisian Resort Kota Besar Yogyakarta, Kepolisian Resort Kabupaten Sleman, Kepolisian Resort Kabupaten Bantul, Kepolisian Resort
8
Kabupaten Kulon Progo dan Kepolisian Resort Kabupaten Gunung Kidul, serta berlaku juga terhadap setiap Kepolisan Sektor yang ada disetiap Kecamatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dasar hukum Kepolisian Republik Indonesia dalam memberantas tindak pidana narkotika di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Pasal 73 yang menentukan bahwa “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan berdasarkan peraturan perundangundangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.” Selain ketentuan tersebut, ada Pasal 81 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 yang menentukan bahwa “Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.” Penyidik tindak pidana narkotika di Indonesia dapat melakukan kerjasama dalam memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia, Pasal 83 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa “Penyidik dapat melakukan kerja sama untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.” Sinkronisasi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional ada di Pasal 84 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
yang menentukan bahwa “Dalam melakukan penyidikan terhadap
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika,
9
penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya.” Kepolisian Negara Republik Indonesia harus memberantas tindak pidana narkotika di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Rahardjo dalam makalahnya menyatakan bahwa ; Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta obat-obat terlarang lainnya dari waktu ke waktu semakin meningkat yang dengan berbagai implikasi dan dampak negatifnya telah meresahkan sebagian besar negara-negara di dunia, baik Negara-negara maju maupun di negaranegara berkembang.11 Berdasarkan hal-hal yang dijelaskan, harus ada penelitian tentang Kepolisian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memberantas tindak pidana narkotika di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan apa saja kendalanya. B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dapat penulis rumuskan adalah : 1. Bagaimana implementasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memberantas tindak pidana narkotika di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta? 2. Apa
kendala
Kepolisian
Negara
Republik
Indonesia
dalam
memberantas tindak pidana narkotika di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
11
Rahardjo, I994, Kerjasama Internasional Dalam Memberantas Tindak Pidana Narkotika, Dikutip dari Pertemuan Ilmiah Tentang Penyitaan Hak Milik Pelaku Tindak Pidana Narkotika, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Pendidikan, Jakarta, Hlm. 87.
10
C. Tujuan penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, tujuan yang hendak dicapai adalah: 1. Untuk memperoleh data mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memberantas tindak pidana narkotika di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Untuk memperoleh data mengenai kendala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memberantas tindak pidana narkotika di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta D. Manfaat Penelitian Manfaat penelitian ini adalah: 1. Manfaat bagi peneliti adalah Penulisan hukum ini merupakan salah satu prasyarat yang harus dipenuhi oleh peneliti untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Selain itu, hasil penelitian ini tentunya dapat menambah pengetahuan peneliti dan membuka paradigma baru yang berkaitan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memberantas tindak pidana narkotika di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Manfaat bagi Kepolisian, yaitu Supaya pihak kepolisian berperan aktif dalam memberantas tindak pidana narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta. 3. Manfaat bagi Masyarakat, yaitu Supaya masyarakat menyadari bahwa tindak pidana narkotika sangat berbahaya oleh karena itu masyarakat
11
harus bekerja keras untuk memberantas tindak pidana narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta. 4. Manfaat bagi Perkembangan ilmu hukum, yaitu Supaya tindak pidana narkotika diberantas dan bagi yang melakukan tindak pidana narkotika harus dihukum seberat-beratnya sehingga tindak pidana narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak ada lagi. E. Keaslian Penelitian. Sejauh pengamatan dan sepengetahuan peneliti, belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Memberantas Tindak Pidana Narkotika Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga penelitian ini masih asli, merupakan karya penulis dan bukan merupakan plagiasi ataupun duplikasi dari karya penulis lain. F. Batasan Konsep 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 5 menentukan bahwa : Pasal (1) : Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
12
Pasal (2) : Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 2. Memberantas Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Memberantas adalah “membasmi; memusnahkan.” 12 3. Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Hal Menimbang Huruf D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa “bahwa mengimpor, mengekspor,
memproduksi,
menanam,
menyimpan,
mengedarkan,
dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundangundangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia. G. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Penelitian hukum yang dilakukan dalam skripsi ini ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.”13 Bahan pustaka atau data sekunder belaka yang digunakan
12
Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan, Diakses dari http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php, Tanggal akses 3 Oktober 2012. 13 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan pertama, CV. Rajawali, Jakarta, Hlm. 15.
13
dalam penelitian hukum dalam skiripsi ini tentunya yang harus berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian hukum dalam skripsi ini dan bahan pustaka atau data sekunder belaka yang digunakan tersebut juga harus saling berkaitan antara data yang satu dengan data yang lainnya. 2. Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian hukum dalam skripsi ini adalah data sekunder. Pengertian data sekunder adalah “data yang diperoleh dari 14
bahan-bahan pustaka.” Data sekunder meliputi ; “Bahan hukum primer, 15
bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.” a. Bahan Hukum Primer Pengertian bahan hukum primer adalah ;
Bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.16 Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum dalam skripsi ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Pasal 73, Pasal 81, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85 dan Pasal 86.
14
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Ibid, Hlm. 14 Soerjono Soekanto, 1982, Kutipan diambil dari buku Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan pertama, CV. Rajawali, Jakarta, Hlm. 14-15. 16 Soerjono Soekanto , Ibid. 15
14
2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 34 Ayat (1), Pasal 36 Ayat (1) dan Pasal 38 Ayat (1). b. Bahan Hukum Sekunder Pengertian bahan hukum sekunder adalah “yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.”17 Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum dalam skripsi ini antara lain bukubuku ilmiah, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, makalah ilmiah, data dari internet dan hasil wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian hukum dalam skripsi ini. c. Bahan Hukum Tertier Pengertian bahan hukum tertier adalah “bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.”18 Bahan hukum tertier yang digunakan dalam penelitian hukum dalam skripsi ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.
17
Soerjono Soekanto , Ibid. Soerjono Soekanto , Ibid.
18
15
3. Metode Pengumpulan Data Ronny Hanitijo Soemitro menyatakan ; “Teknik pengumpulan data yang dikenal adalah studi kepustakaan, pengamatan (observasi), wawancara (interview), dan daftar pertanyaan (kuesioner).”19 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum dalam skripsi ini adalah : a. Studi Kepustakaan Bambang Sunggono menyatakan bahwa ; “studi kepustakaan merupakan separuh dari keseluruhan aktivitas penelitian itu sendiri, 20
Six hours in library save six months in field or laboratory.” Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan adalah “Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.”21 b. Wawancara Pengertian wawancara adalah ; Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain untuk diagnosa dan treatment seperti yang biasa dilakukan oleh psikoanalis dan dokter, atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain.22 Wawancara dalam skripsi ini dilakukan terhadap narasumber dari Kepolisian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu
19
Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm. 51. 20 Bambang Sunggono, 2005, Metodologi Penelitian Hukum, Edisi pertama, Cetakan ketujuh, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 112. 21 Bambang Sunggono, Ibid. 22 Burhan Ashshofa, 1998, Metode Penelitian Hukum , Cetakan Kedua, PT. Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 95.
16
Komisaris Polisi Dedy Sumarsono, S.IK, M.H sebagai Kepala Bagian Pembinaan Operasional Ditresnarkoba dan AKP Endang Sulityandini sebagai Perwira Urusan Analisa Evaluasi Bagian Pembinaan Operasional Ditresnarkoba. 4. Metode Analisis Data Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum dalam skripsi ini adalah analisis kualitatif. Pengertian analisis kualitatif adalah ; Analisis kualitatif dilakukan terhadap data baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif. Terhadap data kualitatif dalam hal ini dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada dan sebaliknya. Jadi bentuk analisis ini merupakan penjelasan-penjelasan, bukan berupa angka-angka statistik atau bentuk angka lainnya. Sedangkan terhadap data kuantitatif yaitu data dalam bentuk jumlah dituangkan untuk menerangkan suatu kejelasan dari angka-angka atau memperbandingkan dari beberapa gambaran sehingga memperoleh gambaran baru, kemudian dijelaskan kembali dalam bentuk kalimat/uraian. 23 5. Proses Berpikir Proses berpikir/prosedur bernalar dalam penelitian hukum dalam skripsi ini adalah proses berpikir/prosedur bernalar secara deduktif. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Deduktif adalah “penyimpulan dari yang umum ke yang khusus.”24
23
Joko Subagyo, P, 1999, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, PT. Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 106. 24 Pusat Bahasa, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm. 244.
17
H. Sistematika Isi Skripsi Dalam penulisan hukum ini peneliti menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I
: PENDAHULUAN Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi.
BAB II
: PEMBAHASAN Bab ini berisi Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari ; Pengertian Polda DIY dan Tugas dan Wewenang Polda DIY Dalam Tindak Pidana Narkotika; Tinjauan Umum Tentang Narkotika yang terdiri dari ; Pengertian Narkotika dan Pengertian Tindak Pidana Narkotika; Implementasi Kepolisian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Memberantas Tindak
Pidana
Narkotika
di
Provinsi
Daerah
Istimewa
Yogyakarta yang terdiri dari ; Cara Polda DIY Dalam Memberantas Tindak Pidana Narkotika di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta
dan
Kendala
Polda
DIY
Dalam
Memberantas Tindak Pidana Narkotika di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
18
BAB III
: PENUTUP Bab ini berisi Kesimpulan mengenai jawaban dari rumusan masalah berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan pada bab pembahasan dan Saran dari peneliti yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.
