BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kebanyakan negara berkembang sangat tergantung dari lalu lintas perdagangan internasional dan dari pasaran dunia. Dalam hubungan ini permintaan akan bahan mentah oleh dunia industri di negara-negara maju sangat menentukan.1 Adanya hubungan/kontak yang bersifat jalin-menjalin dan terus menerus, adanya suatu kepentingan/tujuan bersama yang ingin dicapai/dipenuhi masing-masing bangsa/negara tersebut. Hal ini hanya dapat tercipta melalui adanya hubungan/kontak dengan negara-negara lainnya.2 Hukum internasional juga mensyaratkan negara-negara untuk bekerja sama dengan negara lain untuk memajukan ekonomi. Isinya menyatakan bahwa : “....states have the duty to co-operate with one another, irrespective of the difference in their political, economic and social system,...”.3 Jual beli dapat terjadi diantara penjual dan pembeli yang berada dalam satu negara maupun terhadap negara lain. Jual beli di antara penjual dan pembeli yang berada di negara yang berbeda disebut jual beli internasional.4 Realisasi pembelian dan penjualan barang antar negara ini, dilakukan dengan perdagangan luar negeri 1)
Sumitro Djojohadikusumo, Indonesia dalam Perkembangan Dunia Kini dan Masa Datang (Jakarta: LP3ES, 1985), hal. 7-8. 2) Frans E. Likadja, dan Daniel Frans Bessie, Desain Instruksional Dasar Hukum Internasional, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hal. 24. 3) Hercules Booysen, International Trade Law on Goods and Services, (Pretoria: Interlegal, 1999), hal. 33. 4) Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis. Menata Bisnis Modern di Era Global, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 283.
1
2
(ekspor-impor). Perdagangan luar negeri (ekspor-impor) adalah membeli atau menjual barang-barang dari suatu negara ke negara lain (jual beli yang dilakukan antar negara), dimana penjual (eksportir) maupun pembeli (importir) selalu berusaha untuk memperkecil resiko yang dihadapinya.5 Ekspor-impor dewasa ini sering disebut juga sebagai bisnis dokumen atau bisnis surat berharga.6 Setiap transaksi perdagangan selalu menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yaitu, pihak penjual diwajibkan melakukan penyerahan barang yang telah diperjanjikan dan berhak pula sesuai dengan prestasinya untuk menerima pembayaran atas harga barang yang telah dijualnya, begitu pula sebaliknya pembeli berkewajiban membayar atau melunasi harga dari barang yang diserahkan dan berhak menuntut penyerahan barang yang dibelinya.7 Pembayaran barang dan jasa didalam perdagangan internasional biasanya menggunakan beberapa jenis mata uang asing. Untuk menunjang kemudahan perdagangan internasional ini, khususnya transaksi ekspor dan impor, digunakanlah Letter of Credit (L/C) sebagai sarana pembiayaan transaksi tersebut.8 Letter of Credit adalah suatu kontrak, dengan mana suatu bank (issuing bank) bertindak atas permintaan dan perintah dari seorang nasabah (pemohon L/C) yang biasanya berkedudukan sebagai importir untuk melakukan pembayaran kepada pihak pengekspor atau pihak ketiga (beneficiary), atas dasar penyerahan dokumen tertentu
5)
Malayu S.P. Hasibuan, Kredit Berdokumen (L/C) dan Lalu Lintas Pembayaran Penunjang Globalisasi Perekonomian), (Bandung: Tarsito, 1993), hal.1. 6) Amir M.S., Letter of Credit Dalam Bisnis Ekpor Impor, (Jakarta: Victory Jaya Abadi, 2003), hal.1. (selanjutnya disebut buku I). 7) Hartono Hadisoeprapto, Kredit Berdokumen (Letter of Credit) Cara Pembayaran Dalam Jual Beli Perniagaan, (Yogyakarta: Liberty Offset, 1991), hal 1-2. 8) Ruddy Tri Santoso, Pembiayaan Transaksi Luar Negeri, (Yogyakarta: Andy Offset, 1994), hal.1
3
yang sebelumnya telah ditentukan, asalkan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.9 Singkatnya, Letter of Credit (L/C) merupakan janji membayar dari bank penerbit (issuing/opening bank) kepada eksportir senilai L/C sepanjang eksportir memenuhi persyaratan L/C.10 Dengan kata lain L/C menjamin kelancaran pembayaran dan pengiriman barang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara eksportir dengan importir melalui itikad baik kedua belah pihak.11 Transaksi ini disebut sebagai documentary credit karena dokumen memegang peran penting dalam transaksi tersebut. Letter of Credit adalah istilah yang sudah sangat lama dipakai dan paling populer untuk transaksi documentary credit karena kredit tersebut ditransfer dalam bentuk surat (letter) dari bank importir.12 Umumnya, L/C ini dipergunakan untuk membiayai kontrak jual beli barang atau jasa antara penjual dan pembeli yang belum saling mengenal baik antara satu sama lain, dimana kedua pihak biasanya berada pada jarak jauh yang bersifat transaksi perdagangan internasional. Adapun peranan L/C dalam perdagangan internasional adalah : 13 1.
Memudahkan pelunasan pembayaran transaksi ekspor.
2.
Mengamankan dana yang disediakan importir untuk membayar barang impor.
9)
Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), hal.
87-
88. 10) Ramlan Ginting, Transaksi Bisnis dan Perbankan Internasional, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hal.12. (selanjutnya disebut buku I). 11) Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 186. 12) Edward G. Hinkelman, Metode Pembayaran Bisnis Internasional, Diterjemahkan oleh: Hesti Widyaningrum, (Jakarta: PPM, 2002) hal. 58. 13) Amir, M.S., Buku I, hal. 1.
4
3.
Menjamin kelengkapan dokumen pengapalan. Membahas tentang L/C yang merupakan salah satu alat pembayaran dalam
lalu lintas transaksi internasional, tentu saja tidak terlepas dari kemungkinan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, dimana pihak lain akan terlanggar hak nya atas transaksi ini. Hal melindungi kepentingan para pihak, dibuatlah ketentuan yang mengatur jalannya Letter of Credit di dalam arus lalu lintas perdagangan internasional.
1. 2. 3. 4. 5.
Adapun hubungan-hubungan hukum yang utama yaitu: 14 Hubungan hukum antara pembeli (importir), selaku pemohon L/C dan penjual (eksportir), selaku penerima L/C berdasarkan kontrak. Hubungan hukum antara pembeli (importir), selaku pemohon L/C dan bank penerbit berdasarkan permintaan penerbitan L/C sebagai suatu kontrak. Hubungan hukum antara bank penerbit dan bank penerima berdasarkan L/C sebagai kontrak. Hubungan hukum antara bank penerbit dan bank penerus berdasarkan kontrak keagenan. Hubungan hukum antara bank penerus dan penerima berdasarkan kontrak pembayaran L/C. Ketentuan tentang L/C ini diatur dalam Uniform Customs and Practice for
Documentary Credit (UCP) International Chamber of Commerce (ICC) Publication Nomor 600, yang berlaku tanggal 1 Juli 2007.15 UCPDC 600 ini memuat 39 articles (tiga puluh sembilan pasal). Aturan baku yang berbentuk UCPDC 600 ini merupakan salah satu bentuk perangkat perlindungan hukum yang dibuat oleh International Chamber of Commerce’s (ICC) Commision on
14)
Ramlan Ginting, Buku I, hal. 15-16. http://lawcovered.wordpress.com/2011/07/31/letter-of-credit-lc-ucp-600/, diakses tanggal 13 Juli 2014. 15)
5
Banking Technique and Practice untuk melindungi kepentingan para pihak dalam melakukan transaksi perdagangan internasional melalui Letter of Credit. Article 1 Uniform Customs and Practice for Documentary Credit No. 600 berbunyi : “The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, 2007 Revision, ICC Publication no. 600 (UCP) are rules that apply to any documentary credit (credit) (including, to the extent to which they may be applicable, any standby letter of credit) when the text of the credit expressly indicates that it is subject to these rules. They are binding on all parties thereto unless expressly modified or excluded by the credit.”16 Hal tersebut menjelaskan bahwa publikasi ICC nomor 600 (UCP) adalah seperangkat ketentuan yang berlaku terhadap setiap documentary credit bila teks kredit mengindikasikan secara tegas bahwa kredit tunduk pada UCP ini. UCP mengikat kepada semua pihak kecuali dengan tegas dimodifikasi atau tidak diberlakukan atau dikecualikan oleh kredit.17 UCP mengatakan bahwa L/C adalah “janji dari bank penerbit untuk melakukan pembayaran atau memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima atas penyerahan dokumen-dokumen (misalnya konosemen atau Bill of Lading), faktur, sertifikat asuransi) yang sesuai dengan persyaratan L/C”. Inti dari pengertian L/C menurut UCP ialah bahwa L/C merupakan “janji pembayaran”. Dimana bank penerbit melakukan pembayaran kepada penerima
16) 17)
UCP 600 Artikel 1. Ibid.
6
baik langsung maupun melalui bank lain adalah atas instruksi pemohon yang berjanji membayar kembali kepada bank penerbit.18 Meskipun ketentuan yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan L/C telah ada, pada praktek pelaksanaanya sering kali ditemui penyimpangan serta permasalahan yang mengakibatkan kurang lancarnya L/C tersebut. Salah satu contoh penyimpangan (discrepancies) yang terjadi dalam L/C dimana hal ini mengakibatkan penolakan pembayaran dari salah satu pihak yang berbuah pada terkendalanya pelaksanaan pembayaran dalam transaksi L/C. Penyimpangan ini bisa jadi karena kesalahan salah satu pihak yang berakibat kerugian pada pihak lain. Penyimpangan (discrepancies) yang dimaksud seperti penyimpangan dalam dokumen (document discrepancies), serta batas waktu dari L/C itu sendiri (Latest Delivery Time, L/C Expiration Date and Latest Presentation Date). Selain itu, penyimpangan dapat terjadi akibat kelalaian dari importir yang mengakseptasi discrepanices yang berujung pada pembayaran oleh pihak Bank, namun ternyata ditemukan adanya indikasi eksportir fiktif setelah dilakukan pembayaran oleh Advising Bank tersebut. Dalam penelitian ini, pembahasan yang akan diteliti adalah mengenai The Development Bank of Singapore (Bank DBS) Jakarta selaku Advising Bank. Bank DBS selama ini telah banyak dipercaya oleh nasabah untuk membantu jalannya transaksi perdagangan internasional melalui L/C. Namun dalam perjalanannya
18)
Dian Mandayani Ananda Nasution, Letter of Credit Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah, (USU: Magister Humaniora, 2010), chapter II hal.2.
7
menghadapi transaksi perdagangan internasional dengan menggunakan L/C, pernah terjadi kasus bahwa advising bank telah membayar sejumlah uang kepada eksportir atas L/C yang awalnya telah diaksep oleh importir dan Issuing Bank¸ namun setelah barang yang dipesankan tiba di gudang importir, ternyata barang yang dikapalkan tidak sesuai dengan barang yang dipesan oleh importir. Kemudian importir melalui issuing bank-nya meminta kepada advising bank untuk mengembalikan atau merefund dana yang telah ia dibayarkan. Dimana dalam hal ini bank DBS berperan sebagai bank pembayar dalam transaksi perdagangan antara eksportir dan importir melalui L/C yang diterbitkan oleh Issuing Bank. Pembayaran atas suatu L/C seharusnya dilakukan setelah pemeriksaan dokumen lolos dan tanpa adanya penyimpangan. Penyimpangan dari syarat-syarat L/C sebagaimanapun kecilnya dapat dijadikan alasan Bank untuk menolak pembayaran atau mengakseptasi wesel yang ditarik oleh eksportir. Hal ini berarti eksportir tidak dapat menerima pembayaran barang yang sudah dikirimkan.19 Penyimpangan tentu berakibat kerugian pada pihak terkait, baik itu eksportir, importir, maupun bank. Dalam kasus seperti ini, kerap kali mengakibatkan berkurangnya keefektifan dari fasilitas L/C itu sendiri dan berkurangnya kepercayaan para pelaku bisnis untuk melakukan perdagangan ekspor-impor dengan menggunakan Letter of Credit.
19)
Amir M.S., Ekspor Impor Teori & Penerapannya, (Jakarta: Penerbit PPM, 2003), hal.95. (selanjutnya disebut buku II).
8
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Tanggung Jawab Hukum Advising Bank Dalam Pembayaran Barang Dengan Menggunakan Letter Of Credit”. B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang perlu dibahas adalah sebagai berikut : 1.
Bagaimana mekanisme pembayaran barang dengan menggunakan L/C?
2.
Bagaimana tanggung jawab advising bank apabila terjadi penyimpangan L/C tersebut?
3.
Bagaimana upaya penyelesaian permasalahan yang dapat dilakukan oleh advising bank atas penyimpangan tersebut?
C. Tujuan Penelitian Mengacu pada judul dan permasalahan dalam penelitian ini maka dapat dikemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 1.
Untuk mengetahui mekanisme pembayaran barang dengan menggunakan L/C.
2.
Untuk mengetahui tanggung jawab advising bank apabila terjadi penyimpangan L/C.
3.
Untuk mengetahui upaya penyelesaian permasalahan yang dapat dilakukan oleh advising bank atas penyimpangan tersebut.
D. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :
9
1.
Secara teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perkembangan
ilmu pengetahuan di bidang hukum, serta mendorong para pembaca untuk lebih memahami tentang L/C pada khususnya. Di samping itu hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi literatur dalam memperkaya kepustakaan di Universitas Sumatera Utara. 2.
Secara praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para pihak
seperti importir, eksportir, issuing bank, advising bank, maupun pihak-pihak terkait lainnya yang menunjang terlaksananya suatu L/C. Selain itu juga, dapat memberikan masukan bagi kalangan profesi dan mahasiswa. E. Keaslian Penelitian Berdasarkan hasil penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, baik di lingkungan Magister Kenotariatan maupun di lingkungan Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, belum ada penelitian yang membicarakan tentang masalah “Tanggung Jawab Hukum Bank Dalam Pembayaran Barang Dengan Menggunaan Letter of Credit; Studi Pada The Development Bank of Singapore (Bank DBS Jakarta)”. Adapun judul penelitian sebelumnya yang membahas tentang L/C, antara lain yaitu : 1.
Penelitian tesis yang dilakukan oleh Ganefi (NIM : 943105007/HK) dari Magister Humaniora dalam Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sumatera
10
Utara, dengan judul “Pelaksanaan Ekspor Impor Dengan Menggunakan Cara Pembayaran Letter of Credit Di Kotamadia Daerah Tingkat II Bengkulu” dengan permasalahan yang dibahas berupa : a. Bagaimana pelaksanaan ekspor impor dengan menggunakan L/C sebagai cara pembayaran transaksi di Kotamadia Bengkulu? b. Apakah ada hambatan dalam pembukaan dan pembayaran L/C bagi importir dan eksportir di Kotamadia Bengkulu? c. Apakah ada penyimpangan yang terjadi dalam pembukaan L/C bagi eksportir dan importir di Kotamadia Bengkulu? 2.
Penelitian tesis yang dilakukan oleh Dian Mandayani Ananda Nasution (NIM : 067005086/HK) dari Magister Humaniora dalam Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Letter of Credit Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah” dengan permasalahan yang dibahas berupa : a. Bagaimanakah ketentuan L/C yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah? b. Apakah prinsip-prinsip L/C yang terkandung dalam UCP 600 dapat diterapkan pada L/C Syariah? c. Bagaimana penyelesaian sengketa yang terjadi dalam perjanjian L/C Syariah? Kedua tesis tersebut tidak di atas tidak membahas substansi permasalahan
yang sama dengan permasalahan yang hendak dibahas dalam tesis ini, sehingga dapat dikatakan bahwa tesis ini adalah asli dari hasil tulisan penulis. Tesis ini disusun melalui referensi buku-buku dan informasi dari media cetak, maupun media
11
elektronik. Dengan demikian keaslian penulisan tesis ini dapat dipertanggung jawabkan, terutama secara ilmiah dan secara akademik. F. Kerangka Teori dan Konsep 1.
Kerangka Teori Teori berasal dari kata “theoria” dalam bahasa latin yang berarti
“perenungan”, yang berasal dari kata “thea” dalam bahasa Yunani yang secara hakiki berarti “realitas”.20 Menurut William. J. Goode dan Paul K.Hatt, teori adalah hubungan antara dua variabel atau lebih, yang telah diuji kebenarannya. “... relationships between facts, or ...the ordering of them in some meaningful way”21 Pendapat ini sejalan dengan Sarantakos, yang memaparkan bahwa teori adalah suatu set/kumpulan/koleksi/gabungan ‘proposisi’ yang secara logis terkait satu sama lain dan diuji serta disajikan secara sistematis. Menurutnya, teori dibangun dan dikembangkan melalui research dan dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena.22 “Perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori”.23 Teori berfungsi untuk
20)
H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali), (Bandung: Refika Aditama, 2004), hal. 21. 21) Soerjono Soekanto, Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris, (Jakarta: Indhill-co, 1990), hal. 66. 22) John Rawls, A Theory of Justice Teori Keadilan, Diterjemahkan oleh: Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 22. 23) Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hal. 6.
12
menjelaskan, menilai dan memprediksi.24 Fungsi teori juga diungkapkan oleh J.J.J.M. Wuisman yakni untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenaran.25 Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis si penulis mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahannya (problem), yang bagi si pembaca menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis, yang mungkin ia setujui ataupun tidak disetujuinya. Ini merupakan masukan eksternal bagi si pembaca.26 Penulisan karya ilmiah hukum, kerangka teoritis mempunyai 4 (empat) ciri, yaitu teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin hukum dan ulasan pakar hukum berdasarkan pembidangan kekhususannya. Hal ini dapat dituangkan dalam penulisan kerangka teori.27 Kerangka teori ini menyajikan cara-cara untuk bagaimana mengorganisasi hasil penelitian dan menghubungkannya dengan penelitian yang terdahulu.28 Teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori pertanggung jawaban hukum (legal liability theory). Adapun unsur yang terkandung didalam teori pertanggung jawaban hukum yaitu : teori tanggung jawab, dan hukum itu sendiri.
24)
Bernard Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 155. 25) J.J.J.M. Wuisman, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1996), hal. 203. 26) M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, (Jakarta: Sofmedia ,2012), hal. 129. 27) Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 79. 28) Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hal. 19.
13
Kata “pertanggung jawaban” berasal dari kata dasar “tanggung jawab” yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.29 Bentuk dasar dari kata “tanggung jawab” mendapat awalan “per” serta akhiran “an” sehingga menjadi “pertanggung jawaban”, artinya suatu perbuatan bertanggung jawab atau sesuatu perbuatan yang dipertanggungjawabkan.30 Menurut Henry Campbell Black, bahwa terdapat dua istilah pertanggung jawaban, yaitu liability dan responsibility. Liability merupakan istilah hukum yang luas, yang mengandung makna : “It has been referred to as of the most comprehensive significance, including almost every character of hazard or responsibility, absolute, contingent, or likely. It has been defined to mean: all character of debts and obligations”.31 Maksudnya liability bermakna komprehensif (luas dan lengkap), termasuk hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab, yang mutlak, yang bergantung atau yang mungkin terjadi. Liability ini didefinisikan untuk menunjuk pada semua karakter hak dan kewajiban. Sedangkan responsibility merupakan kewajiban untuk bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan, dan untuk memperbaiki atau membayar kerugian atas kerusakan yang mungkin telah dilakukan. 29)
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 899. 30) Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hal. 1139. 31) Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hal. 249.
14
“The obligation to answer for an act done, and to repair or otherwise make restitution for any injury it may have caused”32 Antara kedua istilah ini, istilah liability yang sering dipakai dalam menunjuk pada pertanggung jawaban hukum yakni tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility lebih menunjuk pada pertanggung jawaban politik.33 Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kesediaan dari subjek hukum untuk memikul biaya atau kerugian atas kesalahannya maupun kealpaannya.34 Menurut salah satu pakar tentang timbulnya teori pertanggungjawaban, Roscoe Pound berpendapat bahwa timbulnya pertanggungjawaban karena suatu kewajiban atas kerugian yang ditimbulkannya terhadap pihak lain. Lahirnya pertanggungjawaban tidak saja karena kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindakan, tetapi juga karena suatu kesalahan.35 Idris Zainal berpendapat bahwa teori pertanggung jawaban adalah mengenai suatu kewajiban untuk menebus pembalasan dendam dari seseorang yang terhadapnya telah dilakukan suatu tindakan kerugian, baik orang tersebut sendiri maupun sesuatu di bawah kekuasaannya.36 Konsep pertanggung jawaban hukum pada dasarnya terkait namun tidak identik dengan konsep kewajiban hukum. Seorang individu secara hukum diwajibkan 32)
Ibid. Ibid., hal. 250. 34) Salim dan Erlis Septiana Nurbani, Penelitian Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua), (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 208. 35) Roscoe Pound, Pengantar Filsafat Hukum, Diterjemahkan dari edisi yang diperluas oleh Drs. Mohammad Radjab, (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1982), hal. 90. 36) Idris Zainal, Pandangan Falsafah Tentang Hukum Menurut Roscoe Pound, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 1983), hal. 31. 33)
15
untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya sebaliknya merupakan syarat diberlakukan tindakan paksa. Individu yang dikenai sanksi dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.37 Secara umum terdapat dua bentuk pertanggung jawaban hukum, yaitu pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan (based on fault liability) dan pertanggung jawaban mutlak (absolute liability).38 Yang dimaksud dengan kesalahan yaitu unsur yang bertentangan dengan hukum, tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.39 Sedangkan absolute liability merupakan prinsip tanggung jawab yang tidak ada pengecualiannya. Menurut E. Suherman, dalam absolute liability tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab, kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri. Tanggung jawab adalah mutlak.40 Satu titik tolak dari pertanggung jawaban adalah pengembalian suatu barang tertentu, atau apa yang pada mulanya sama, sejumlah uang tertentu, yang dijanjikan sedemikian rupa namun tidak ditepati, maka tindakan itu akan membahayakan kepentingan umum.41 Bertolak dari teori pertanggung jawaban hukum yang dipaparkan tersebut jika dihubungkan dengan penelitian mengenai L/C dapat dikatakan bahwa Letter of Credit 37)
Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif, (Bandung: Nusa Media, 2008), hal. 136. 38) Ibid., hal. 139. 39) Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006), hal. 73. 40) E. Suherman, Masalah Tanggung Jawab Pada Chapter Pesawat Udara dan mBeberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan (Kumpulan Karangan), (Bandung: Alumni, 1979), hal. 23. 41) Idris Zainal, Op.Cit.,hal 31-32.
16
merupakan sistem pembayaran yang paling aman dilakukan, apabila dikaji dari pihak eksportir dan importir. Hal ini dinilai paling aman, karena kedua belah pihak yang saling tidak mengenal baik, dapat melakukan transaksi perdagangan internasional dengan bantuan L/C yang diterbitkan oleh pihak bank yang dipayungi oleh UCPDC 600, sehingga dalam pelaksanaanya ketika salah satu pihak melakukan penyimpangan (discrepancies), tetap akan ada hukum dan undang-undang yang memayunginya, sehingga pertanggung jawaban hukum tentu akan ada dalam posisi seimbang bagi para pihak. Berdasarkan paparan di teori tersebut di atas dihubungkan dengan judul penelitian tesis ini tentang “Tanggung Jawab Hukum Advising Bank Dalam Pembayaran Barang Dengan Menggunakan Letter of Credit”, maka teori yang dipergunakan sebagai dasar adalah teori tanggung jawab hukum. Teori diatas merupakan bagian dari teori pertanggung jawaban hukum yang penting di dalam pelaksanaan L/C antara para pihak, yaitu importir dengan eksportir melalui bank sebagai perantaranya agar tercipta transaksi bisnis yang baik, melalui pemenuhan tanggung jawab dari masing-masing pihak dalam terlaksananya L/C itu sendiri. 2.
Kerangka Konsep Konsep merupakan salah satu bagian yang penting dari teori. Konsepsi itu
diterjemahkan sebagai suatu usaha yang membawa sesuatu yang abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan operational definition.42
42)
Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hal. 10.
17
Konsep
memiliki
peranan
penting
dalam
penelitian,
yakni
untuk
menghubungkan teori dan observasi, antara abstrak dan kenyataan.43 Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kerangka konsep pada hakekatnya merupakan suatu pengarah atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang seringkali bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian.44 Berdasarkan paparan tersebut, maka perlu dikemukakan definisi secara operasional untuk menghindari adanya penafsiran yang berbeda dalam pelaksanaan penelitian ini. Definisi istilah atau konsepsi ini berfungsi sebagai penyederhanaan arti kata, dengan maksud agar para pembaca dapat segera memahami maksud dan keinginan penulis, serta memperlancar komunikasi antara penulis dan pembaca yang ingin mengetahui isi penelitian tersebut, maka perlu dikemukakan definisi operasionalnya. Adapun kerangka konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a.
Tanggung jawab hukum, adalah kewajiban memikul pertanggung jawaban dan memikul kerugian yang diderita (bila dituntut), baik dalam hukum maupun dalam bidang administrasi.45
b.
Letter of Credit, adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh Bank atas permintaan importir yang ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi
43)
Soerjono Soekanto, Op.Cit., hal. 6. Ibid. 45) N.E.Algra, dkk., Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda, (Jakarta: Binacipta, 1983), hal. 68. 44)
18
importir itu, yang memberi hak kepada eksportir itu untuk menarik wesel-wesel atas Bank bersangkutan untuk sejumlah uang yang disebutkan dalam surat itu.46 c.
Perdagangan internasional, adalah perdagangan yang dilaksanakan para pedagang antarnegara yang berbeda, mengakibatkan timbulnya valuta asing yang mempengaruhi neraca perdagangan negara yang bersangkutan.47
d.
Sales contract atau purchase order, adalah ikatan jual beli antara pembeli dan penjual.
e.
Konosemen atau Bill of Lading, adalah tanda bukti terima barang untuk dimuat atau tanda terima barang yang telah dimuat di dalam kapal laut, yang juga merupakan “documents of title” yang berarti sebagai bukti atas pemilikan barang, serta bukti dari adanya perjanjian pengangkutan barang-barang melalui laut.48 Singkatnya, konosemen merupakan tanda bukti adanya perjanjian pengangkutan barang dengan pihak kedua.49 Konosemen atau Bill of Lading merupakan instrumen yang sangat penting dalam LC. Adapun fungsinya sebagai berikut :50 1) Sebagai bukti penerimaan muatan dari pengirim untuk diangkut ke pelabuhan tujuan yang tercantum dalam konosemen.
46)
Amir M.S., Seluk Beluk Dan Teknik Perdagangan Luar Negeri, (Jakarta: Penerbit PPM, 2004), hal. 33. (selanjutnya disebut buku III). 47) O.P. Simorangkir, Kamus Perbankan, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hal. 128. 48) Amir M.S., Teknik Perdagangan Luar Negeri, (Jakarta: Bhratara, 1975), hal. 53. (selanjutnya disebut buku IV). 49) Herman A.Carel Lawalata, Konosemen dan Forwarding Agency, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hal. 2. 50) Soperiyo Adhibroto, Letter of Credit: Dalam Teori dan Praktek, (Semarang: Dahara Prize, 1992), hal. 22.
19
2) Sebagai kontrak pengangkutan laut antara ketiga pihak yaitu eksportir, perusahaan pelayaran, dan importir. 3) Sebagai kuitansi pembayaran ongkos angkut apabila ongkos dibayarkan di pelabuhan muat (freight prepaid) atau perjanjian pembayaran ongkos dibayar di pelabuhan tujuan (freight payable at destination). 4) Sebagai documents title, artinya pemegang bill of lading
adalah pemilik
barang yang disebutkan didalamnya. f.
Faktur atau Invoice, adalah dokumen yang memuat perincian barang dan yang dimuat dan harganya yang nantinya total angka dalam faktur akan ditagihkan oleh pihak eksportir kepada importir. Faktur juga mencantumkan tanggal pengapalan, nomor container, nomor seal, nomor L/C, nama kapal dan tanggal keberangkatan kapal.51
g.
Daftar pengepakan (packing list), adalah dokumen yang menerangkan uraian dari barang-barang yang dipak, dibungkus/diikat dalam peti dan sebagainya dan biasanya diperlukan oleh pejabat-pejabat bea cukai untuk memudahkan pemeriksaan seketika dan pemeriksaan yang mendalam atas isi dari suatu pengepakan.52 Berikut ini pihak-pihak yang terlibat dalam terlaksananya suatu L/C adalah:53
h.
Opener atau applicant, adalah importir yang meminta bantuan bank devisanya untuk membuka L/C guna keperluan penjual atau eksportir. 51)
Budhi Wibowo dan Adi Kusrianto, Menembus Pasar Ekspor, Siapa Takut, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010), hal. 148. 52) Roselyne Hutabarat, Transaksi Ekspor Impor, (Jakarta: Erlangga, 1990), hal. 111. 53) Amir M.S, Buku I, hal 3-4.
20
i.
Opening Bank atau Issuing Bank, adalah bank devisa yang dimintai bantuannya oleh importir untuk membuka suatu L/C untuk keperluan eksportir.
j.
Advising Bank, adalah bank korespondensi atau bank penyampai amanat. Opening Bank membuka L/C untuk eksportir melalui bank lain di negara eksportir yang menjadi koresponden dari bank pembuka tersebut. Bank korespondensi ini berkewajiban untuk menyampaikan amanat yang terkandung dalam L/C kepada eksportir yang berhak.
k.
Beneficiary, adalah penerima L/C atau eksportir yang menerima pembukaan L/C dan diberi hak untuk menarik uang dari dana L/C yang tersedia itu.
l.
Negotiating Bank, adalah bank yang membayar dokumen ini. Di dalam L/C biasanya disebutkan bahwa penerima L/C boleh menguangkan (menegosiasikan) shipping document melalui bank mana saja yang asalkan memenuhi persyaratan L/C. Negotiating Bank tidak harus ada, karena Advising Bank bisa merangkap sebagai bank pembayar.
G. Metode Penelitian Penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian”. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa inggris yaitu research, yang berasal dari kata re (kembali) dan to search (mencari). Dengan kata lain berati “mencari kembali”.54 Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secari metodologis,
54)
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal 27-28.
21
sistematis, dan konsisten.55 Penelitian (research) sesuai dengan tujuannya dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.56 Usaha inilah yang disebut metodologi penelitian. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut : 1.
Jenis dan Sifat Penelitian Jenis penelitian yang dilakukan di dalam penyusunan tesis ini menggunakan
metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan dengan titik pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis dilakukan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.57 Berdasarkan fungsinya dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu : a.
acuan umum yang berisi konsep-konsep, teori-teori, dan informasi-informasi lain yang bersifat umum, misalnya : buku, indeks, ensiklopedia, dan sebagainya.
b.
acuan khusus yang berisi hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diteliti, misalnya : jurnal, laporan penelitian, buletin, tesis, disertasi, brosur, dan sebagainya.58 Pendekatan yuridis normatif yang dapat dilakukan yaitu mengumpulkan dan
menelaah segala peraturan hukum yang berkaitan dengan L/C.
55)
56)
Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal. 2.
Muslan Abdurrahman, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, (Malang: UMM Press, 2009), hal. 91. 57) Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayu Media Publishing, 2005), hal. 337. 58) Bambang Sunggono, Op.Cit., hal. 115-116.
22
Penelitian ini bersifat preskriptif, apabila suatu penelitian ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu, yang tujuannya adalah untuk menemukan fakta belaka (fact-finding).59 Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan perundangundangan (statue approach), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. 60 2.
Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan
(library research) yang berfungsi untuk mendapatkan konsep, teori atau doktrin, pendapat, serta berbagai pemikiran yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Adapun data sekunder (secondary data) dalam penelitian ini memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut: a.
Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera,
b.
Baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh penelitipeneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisa maupun konstruksi data,
c.
Tidak terbatas oleh waktu maupun tempat.61
59)
Soerjono Soekanto, Op.Cit., hal. 10. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 93. 61) Soerjono Soekanto, Op.Cit., hal. 12. 60)
23
Data sekunder di dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. a.
Bahan hukum primer. Terdiri dari Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCP) International Chamber of Commerce (ICC) Publication Nomor 600, Peraturan Pemerintah, dan lain-lain.
b.
Bahan hukum sekunder. Terdiri dari buku-buku, referensi.
c.
Bahan hukum tersier. Terdiri dari kamus, majalah, internet. Pada prakteknya, metode pengumpulan data pada penelitian ini, dilakukan
dengan 2 (dua) hal yaitu : 1.
Studi Kepustakaan Studi kepustakaan (library research) yaitu studi yang dilakukan oleh peneliti
untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang diteliti. Informasi tersebut dapat diperoleh dengan membaca, mengumpulkan, mengkaji, serta mempelajari bahan kepustakaan tersebut. Studi kepustakaan ini dilakukan sebelum maupun selama melakukan penelitian. 2. Wawancara
24
Wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data di lapangan.62 Wawancara yaitu dilakukan dengan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi.63 Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan terhadap narasumber yaitu The Development Bank of Singapore (Bank DBS) Jakarta melalui bagian Institutional Banking Export Import Operations yang bertugas menangani segala aktivitas perdagangan luar negeri dengan menggunakan L/C. 3.
Analisis Data Analisis berarti menguraikan. Maka, analisis dapat diartikan menguraikan hal
yang akan diteliti ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil dan sederhana.64 Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran, akan tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta pandangan informan untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini. Analisis kualitatif menghasilkan data yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis, lisan dan perilaku nyata.65
62)
Bambang Sunggono, Op.Cit., hal. 57. Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit., hal. 161. 64) C.F.G. Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, (Bandung: Alumni, 2006), hal. 106. 65) Sri Mamudji, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 67. 63)
