BAB I PENDAHULUAN. cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi negara. 2 Salvatore menyatakan bahwa

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Perdagangan internasional adalah salah satu aktivitas ekonomi yang telah sangat tua dan berperan penting dalam menjalankan roda kehidupan suatu negara. Nopirin menyatakan bahwa perdagangan internasional mempunyai peranan yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi negara. 2 Salvatore menyatakan bahwa perdagangan dapat menjadi mesin bagi pertumbuhan. Jika aktifitas perdagangan internasional adalah ekspor dan impor, maka salah satu dari komponen tersebut atau kedua-duanya dapat menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan. 3 Paul Samuelson berpendapat, perdagangan internasional memberi peluang lebih baik bagi sebuah masyarakat dibandingkan dengan ekonomi yang mengandalkan kekuatan sendiri. 4 Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith menyatakan bahwa perdagangan internasional memainkan peran yang sangat penting, sekalipun bukan peranan yang baik dalam sejarah pembangunan ekonomi negara-negara berkembang. Bagi banyak negara berkembang pendapatan dari hasil ekspor produk-produk primer memberi kontribusi yang cukup besar dan penting terhadap Gross National Product/GNP (selanjutnya dalam skripsi ini disebut GNP) mereka, dengan besaran kontribusi hasil ekspor produk-produk

2

Nopirin, Ekonomi Internasional, Edisi Ketiga (Yogyakarta: BPFE – UGM, 2000), hlm.

125-126. 3

Salvatore Dominick, “Trade as Engine of Growth”, Cambrige Journal of Economic (Jakarta: Erlangga,2007). 4 M. Luthfi Hamidi, Gold Dinar, Sistem Moneter Global yang Stabil dan Berkeadilan (Jakarta : Senayan Abadi Publishing, 2007), hlm. 3.

1 Universitas Sumatera Utara

primer diatas 25% terhadap GNP. Pada negara-negara penghasil minyak di Teluk Persia dan kawasan lainnya, kontribusi hasil ekspor minyak terhadap GNP mereka bisa mencapai 70%. Sehingga begitu banyak negara-negara berkembang yang mengalami kebergantungan pada ekspor dengan mengandalkan satu atau dua produk primer sebagai komoditi ekspor mereka, dimana hasil dari ekspor produk primer itu memberi kontribusi hingga 40 (empat puluh) persen atau lebih terhadap GNP mereka. Padahal sudah menjadi pengetahuan umum bahwa harga jual komoditas primer ini sangat rentan dan tidak menentu. 5 Kaitan ini sangat menarik kondisi yang diungkapkan oleh Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith tentang fakta umum, bahwa negara-negara berkembang lebih bergantung kepada perdagangan internasional dibandingkan dengan negara-negara maju. Kebergantungan negara-negara maju terhadap ekspor lebih

kecil

daripada

kebergantungan

yang dialami

oleh

negara-negara

berkembang, sebagaimana tercermin dari besaran kontribusi ekspor terhadap Gross Domestic Product (GDP) negara-negara berkembang lebih besar daripada besaran kontribusi ekspor terhadap Gross Domestic Product (GDP) pada negaranegara maju. 6 Menggambarkan bahwa perdagangan internasional memegang peranan penting bagi perekonomian nasional negara-negara dan aktivitas perdagangan internasional merupakan salah satu kebutuhan essensial negaranegara. Karena itu, aktivitas perdagangan internasional merupakan bagian penting dari aktivitas hubungan internasional.

5

Rusli Pandika, Sanksi Dagang Unilateral di Bawah Sistem Hukum WTO (Bandung: PT. Alumni, 2010), hlm. 22. 6 Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, 2. Terjemahan Haris Munandar (Jakarta: Penerbitan Erlangga, 2004), hlm. 6-10, 12-19.


Gangguan, ancaman atau hambatan terhadap aktivitas perdagangan internasional yang dialami oleh suatu negara yang timbul dari penerapan sanksi dagang oleh negara atau negara-negara lain, akan dapat membebani negara sasaran tersebut. Risiko memikul beban akibat dari penerapan sanksi dagang itu akan dapat menjadi tekanan yang mampu memaksa negara-negara sasaran untuk mengakomodasi tuntunan negara atau negara-negara inisiator. 7 Perkembangan ekonomi setiap negara dapat diwujudkan dengan adanya hubungan perdagangan internasional dengan negara lain. Hubungan perdagangan internasional ini sudah ada sejak lama, yaitu sejak adanya negara-negara dalam dalam arti modern. Perjuangan negara-negara untuk mendapatkan pengawasan dan kemandirian terhadap perekonomian internasional, memaksa mereka untuk melakukan hubungan kerjasama perdagangan dengan negara lain. Negara menyadari bahwa perdagangan adalah satu-satunya cara untuk pembangunan ekonomi mereka. 8 Perdagangan internasional yang dilakukan banyak negara saat ini mengakibatkan pembentukan sebuah organisasi internasional yang bergerak di bidang perdagangan yaitu World Trade Organization/WTO selanjutnya dalam skrispsi ini disebut WTO. Pembentukan WTO memberikan konsep liberalisasi perdagangan kepada setiap negara anggotanya. Pemikiran dasar dari liberalisasi

7

Rusli Pandika, Op. Cit., hlm. 22. Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 19. 8


perdagangan yaitu untuk menghilangkan segala hambatan dalam perdagangan internasional. 9 Perdagangan internasional merupakan faktor yang sangat penting bagi setiap negara. Oleh karena itu sangat diperlukan hubungan perdagangan antarnegara yang tertib dan adil. Untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan dibidang perdagangan internasional, diperlukan aturan-aturan yang mampu menjaga serta memelihara hak-hak dan kewajiban para pelaku perdagangan internasional yang mengatur hubungan dagang antarnegara terkandung dalam dokumen General Agreement on Tariffs and Trade/GATT (selanjutnya dalam skripsi ini disebut GATT) yang ditandatangani negara-negara tahun 1947, dan mulai diberlakukan sejak tahun 1948. Masa ke asa ketentuan GATT terus disempurnakan lewat berbagai putaran perundingan, terakhir lewat berbagai perundingan-perundingan Putaran Uruguay (1986-1994) yang berhasil membentuk sebuah organisasi perdagangan dunia WTO. Badan inilah yang selanjutnya akan melaksanakan dan mengawasi aturanaturan perdagangan internasional yang telah dirintis GATT sejak tahun 1947. Aturan-aturan GATT 1947 diintegrasikan ke dalam sistem WTO, yang tidak hanya mengatur perdagangan barang, tetapi juga perdagangan jasa, masalah hak milik intelektual, dan aspek-aspek penanaman modal yang terkait dengan perdagangan internasional. 10

9

Eko Prilianto Sudraja, “Free Trade (Perdagangan Bebas) dan Fair Trade (Perdagangan Berkeadilan) dalam Konsep Hukum” http:/Whatbecomethegreaterme.blogspot.com/2007/12/konsep_hukum_fair_trade.html (diakses pada tanggal 15 Maret 2016). 10 Syahmin AK, Hukum Dagang Internasional (dalam Kerangka Studi Analitis) (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 12.


Perdagangan internasional yang bermanfaat bagi seluruh umat manusia, memerlukan pengaturan yang bersifat internasional yang akan mengatur perdagangan internasional. Seperti yang dikemukakan oleh mantan Direktur Jendral GATT dan WTO, Peter Sutherland pada tahun 1997 menyatakan bahwa tantangan yang dunia hadapi adalah tantangan untuk membentuk suatu sistem ekonomi internasional yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara maksimal, tetapi juga dapat menciptakan keadilan. Sistem ini adalah sistem yang dapat mengintegrasikan negara-negara yang kuat dan yang lemah dalam upaya mereka memperluas tingkat pertumbuhan ekonomi. Sutherland berpendapat, sistem yang dicita-citakan tersebut juga harus dapat menciptakan perdamaian dan kemakmuran dimasa yang akan datang dan sistem tersebut hanya dapat terwujud melalui terciptanya suatu kerja sama internasional untuk mencari pendekatan-pendekatan dan lembaga internasional yang efektif. 11 Kehidupan internasional yang kompleks, kepentingan negaranegara satu sama lain saling bertemu, saling bersinggungan. Bahkan saling berhadapan, sehingga sikap atau tindakan suatu negara dapat secara langsung atau tindakan suatu negara dapat secara langsung atau tak langsung merugikan atau mengancam kepentingan negara lain. Sikap, tindakan atau aktifitas suatu negara mungkin tidak berkenan, mungkin tidak menguntungkan atau merugikan negara atau negara-negara lain. Sikap, tindakan atau aktifitas suatu negara mungkin termasuk kategori tindakan yang salah atau tindakan yang melawan hukum internasional (internationally

11

Huala Adolf, Op. Cit., hlm. 19.


wrongful acts) sehingga dari sisi hukum internasional dapat dituntut pertanggungjawaban hukumnya berdasarkan The principle of state responsibility. Disini, negara yang menjadi korban dari sikap, tindakan atau aktifitas yang melawan hukum internasional seperti itu dapat mengajukan tuntunan tanggung jawab hukum terhadap negara yang melanggar hukum internasional tersebut berdasarkan the principle of state responsibility. 12 Kekuatan di bidang militer dan politik yang pada umumnya kerap dijadikan alat paksa dalam mencapai tujuan suatu negara, kekuatan di bidang ekonomi juga kerap dijadikan alat pemaksa terhadap negara lain yang lebih lemah agar melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan sesuatu tindakan yang tentu akan berdampak dalam sistem pemerintahan negara itu sendiri. 13 Penggunaan kekuatan ekonomi dilaksanakan antara lain dalam bentuk ancaman atau penerapan sanksi dagang berupa kebijakan-kebijakan tertentu. Sanksi dagang yang bersifat multilateral, yaitu sanksi yang diterapkan secara kolektif oleh sejumlah negara atau sanksi dagang yang diterapkan berdasarkan suatu keputusan organisasi internasional (multilateral trade sanction) umumnya lebih dapat diterima sebagai instrumen untuk menegakkan standar hukum atau moral internasional. Kekuatan ekonomi juga dapat digunakan oleh suatu negara tertentu untuk melakukan ancaman atau pelaksanaan sanksi dagang terhadap negara lain. 14 Rusli Pandika menyatakan sanksi dagang unilateral atau sanksi dagang sepihak kerap digunakan sebagai alat kebijakan luar negeri, yaitu sebagai alat paksaan agar negara lain mengubah kebijakan dalam atau luar negerinya. 12

Rusli Pandika, Op. Cit., hlm. 21. Ibid. 14 Ibid. 13


Tindakan ini tentu merendahkan kedaulatan atau mengganggu pertumbuhan ekonomi negara-negara sasaran sanksi. Campur tangan negara dibutuhkan dalam meregulasi pasar agar dapat berjalan baik. Namun motif ekonomi bukanlah satusatunya sebab negara memberikan kebijakan perdagangan, masih ada motif politik dan budaya yang menjadi latar belakang penentuan kebijakan perdagangan. 15 Motif politik antara lain guna melindungi posisi sang pemimpin sendiri yang akan goyah apabila kondisi ekonomi dalam negeri menurun akibat kebijakan yang tidak tepat dan akan berujung pada keengganan masyarakat untuk memilih pemimpin tersebut. Selain itu, kebijakan perdagangan juga dapat digunakan untuk merespon perdagangan dari negara lain yang dianggap tidak adil. 16 Dalam motif ekonomi, negara memberlakukan kebijakan perdagangan guna melindungi industri yang masih baru berdiri agar dapat bersaing. Sedangkan motif budaya dapat mempengaruhi penerapan kebijakan perdagangan sebab negara berupaya untuk melindungi budaya dan identitas nasionalnya agar tidak tergerus oleh budaya-budaya asing dan budaya populer yang inheren berada dalam produk asing yang diimpor. Secara umum, terdapat dua jenis kebijakan perdagangan yakni kebijakan perdagangan untuk meningkatkan perdagangan, dan kebijakan perdagangan untuk membatasi perdagangan. Kebijakan perdagangan ini memiliki implikasi masingmasing terhadap perdagangan internasional. Misalnya kebijakan subsidi barang

15

Ibid., hlm. 22. John Wild, International Business: The Challenge of Globalization, Chapter 6 (Pearson: New Jersey, 2008). 16


dapat membuat tingkat daya saing produk domestik di pasar internasional meningkat akibat aliran dana bantuan dari pemerintah. 17 Perjanjian area perdagangan juga mampu meningkatkan volume aliran barang dan jasa yang diperdagangkan antarnegara sebab peningkatan kemudahan dalam perputaran arus barang yang keluar masuk dengan aturan yang relatif lebih mudah. Namun, pemberlakuan tarif dan kuota dapat menyebabkan arus perdagangan internasional dapat berkurang karena dengan pemberlakuan tarif, harga produk yang diekspor akan lebih mahal dan dapat mengancam tingkat daya beli produk yang bersangkutan. Sedangkan kuota dan embargo terhadap barang dapat membuat tertutupnya akses perusahaan terhadap perdagangan internasional karena tidak lagi dapat bebas menyuplai barangnya. Penjelasan di atas disimpulan bahwa setiap kebijakan perdagangan internasional memiliki konsekuensi tersendiri baik terhadap perdagangan internasional maupun terhadap perdagangan domestik. Dibutuhkan pertimbangan memadai dan formula yang tepat bagi pemerintah sebelum memutuskan akan memakai kebijakan yang mana dalam menyikapi perdagangan internasional sebab kebijakan yang kurang mumpuni akan menjadi bumerang bagi perekonomian domestik sendiri. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas membuat membuat penulis tertarik untuk membahasnya dalam suatu karya ilmiah yang berjudul Penerapan Sanksi Dagang Internasional sebagai Alat Paksa dalam Kegiatan Perdagangan Internasional dengan rumusan masalah sebagai berikut : 17

Sekaringrat, “Kebijakan Perdagangan Internasional” fisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-75062-PPEIkebijakan%20Perdagangan%20internasional.html (diakses 6 April 2016).

http://sekaringrat-


B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 1.

Bagaimanakah pengaturan kegiatan perdagangan internasional dalam kerangka WTO ?

2.

Bagaimanakah bentuk-bentuk kebijakan perdagangan internasional yang dapat dikenai sanksi WTO?

3.

Bagaimanakah penerapan sanksi dagang internasional sebagai alat paksa dalam perdagangan internasional ?

C.

Tujuan dan Manfaat Penulisan Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1.

Tujuan penelitian Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah guna : a. melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa; b. mengembangkan ilmu pengetahuan hukum; c. melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran alamiah secara tertulis. Tujuan Khusus dalam penelitian ini adalah memberikan pandangan

yang layak dan sesuai dalam hal :


a. untuk mempelajari dan memberikan gambaran mengenai pengaturan kegiatan perdagangan internasional dalam kerangka WTO; b.

untuk mempelajari, memahami dan memberikan gambaran bentukbentuk kebijakan-kebijakan perdagangan internasional yang dapat dikenai sanksi;

c.

untuk memberikan pemahaman dan pendalaman terkait penerapan sanksi dagang internasional yang dijadikan alat paksa oleh suatu negara.

2.

Manfaat a.

Secara teoritis

Tulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan informasi awal dalam bidang ilmu hukum bagi kalangan akademisi guna mengetahui lebih lanjut tentang penerapan sanksi atau kebijakan dalam perdagangan internasional yang dibenarkan organisasi perdagangan dunia terhadap negara-negara yang tergabung dalam oganisasi ini. b.

Secara praktis

Tulisan ini secara praktis dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi para pihak yang berkaitan dengan penerapan kebijakan-kebijakan dagang internasional dalam kaitannya dengan bentuk-bentuk proses baru di dalam menyelesaikan sengketa perdagangan internasional di bawah WTO.

D. Keaslian Penulisan Skripsi ini berjudul “Penerapan Sanksi Dagang Internasional sebagai Alat Paksa dalam Kegiatan Perdagangan Internasional”. Sehubungan dengan keaslian


judul skripsi ini, penulis sebelumnya melakukan penelusuran terhadap berbagai judul skripsi yang tercatat pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara untuk membuktikan bahwa judul skripsi tersebut belum ada atau belum terdapat di Perpustakaan Universitas Sumatera Utara. Terdapat pula penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul ”Penerapan Prinsip Non Diskriminasi pada Sistem Perdagangan Multilateral dalam Kerangka WTO” pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara oleh Suci Yunita Siregar. Rumusan permasalahan dan substansi skripsi tersebut berbeda dengan permasalahan dan substansi skripsi yang penulis teliti Karya ilmiah lain ditemukan pula skripsi yang berjudul “Kebijakan NonTariff World Trade Organization (WTO) menurut Perspektif Hukum Islam” pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga oleh Dede Rahmat Ali juga terdapat berbedaan dalam hal permasalahan dan pembahasan dalam skripsi yang penulis teliti. Apabila dikemudian hari terdapat judul yang sama atau telah ditulis orang lain dalam berbagai tingkat kesarjanaan sebelum skripsi ini dibuat, maka hal tersebut dapat diminta pertanggungjawaban.

E. Tinjauan Kepustakaan 1.

Pengertian hukum perdagangan internasional Hukum perdagangan internasional merupakan bidang hukum yang

berkembang cepat. Ruang lingkup bidang hukum ini pun cukup luas. Hubunganhubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya, dari


bentuknya yang sederhana hingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks. 18 Perkembangannya bidang hukum perdagangan internasional berjalan cepat, namun untuk membuat suatu definisi terhadap bidang hukum ini berbedabeda satu sama lain. Laporan Sekjen PBB yang telah diajukan untuk memenuhi resolusi sidang umum No.2102/XX/tgl.20 Desember 1965 menyebutkan bahwa hukum dagang internasional adalah “the body of rules governing commercial relationship of a private law nature involving different countries, yang diartikan bebas adalah keseluruhan kaidah yang mengatur hubungan-hubungan dagang bersifat hukum perdata dan mencakup berbagai negara. 19 Menurut M. Rafiqul Islam, Hukum Perdagangan Internasional adalah : “...a wide ranging transnasional, commercial, exchange of goods and services between individual business persons, trading bodies and states”. Definisi tersebut menekankan keterkaitan antara hubungan finansial dengan perdagangan internasional. Keterkaitan ini tampak karena hubungan-hubungan keuangan ini mendampingi transaksi perdagangan antara para perdagang. 20 Paul Samuelson menyatakan perdagangan internasional memberi peluang lebih baik bagi sebuah masyarakat dibandingkan dengan ekonomi yang mengandalkan kekuatan sendiri. 21 2.

World Trade Organization (WTO)

18

Huala Adolf, Op. Cit., hlm. 1. Sudargo Gautama, Hukum Dagang Internasional (Bandung : PT.Alumni, 2010), hlm.

19

24. 20

Huala Adolf, Op. Cit., hlm. 7. M. Luthfi Hamidi,Op. Cit., hlm. 3.

21


Negara juga mempunyai peran baik itu secara langsung maupun tidak langsung dalam pembentukkan organisasi-organisasi perdagangan internasional di dunia, misalnya WTO 22. Salah satu sumber hukum yang penting dalam hukum perdagangan internasional adalah GATT. Pembentukan GATT pada Oktober tahun 1947. Lahirnya WTO pada tahun 1994 sebagai perpanjangan dari GATT membawa dua perubahan yang cukup penting. Pertama, WTO mengambil alih GATT dan menjadikannya salah satu lampiran aturan WTO. Kedua, prinsip-prinsip GATT menjadi kerangka aturan bagi bidang-bidang baru dalam perjanjian WTO, khususnya Perjanjian mengenai jasa (General Agreement on Trade in Services atau GATS), Penanaman Modal (Agreement on Trade Measures, TRIMs), dan juga dalam Perjanjian mengenai Perdagangan yang terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right, TRIPS). 23 Keberadaan

organisasi

internasional

yang

secara

khusus

menangani permasalahan penyelesaian sengketa, dapat digunakan sebagai alternatif

penyelesaian sengketa. Dalam kasus sengketa

perdagangan internasional, salah satu contoh organisasi internasional 22

World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan satusatunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negaranegara anggota. Indonesia merupakan salah satu negara pendiri WTO dan telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO melalui UU Nomor. 7/1994. WTO secara resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1995 untuk menggantikan GATT. WTO mempunyai anggota 149 negara serta 32 negara pengamat yang sudah mendaftar untuk jadi anggota. Tugas utamanya adalah mendorong perdagangan bebas, dengan mengurangi dan menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan seprti tariff dan non tariff 23 Huala Adolf, Op. Cit., hlm. 97.


yang mengatur mengenai permasalahan ini adalah WTO. WTO adalah organisasi yang berbasiskan aturan-aturan yang merupakan hasil perundingan. Pembentukan WTO dilandasi untuk mengatur perdagangan pada tingkat internasional, yang salah satu tujuannya adalah untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa akibat konflik atau sengketa yang timbul dari perdagangan internasional. Organisasi-organisasi seperti ini pada umumnya menyediakan panel atau suatu badan yang bersifat sementara (ad hoc) yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Penyelesaian sengketa melalui organisasi internasional banyak dilakukan oleh negara anggota, hingga negara yang bukan merupakan anggota organisasi tersebut. Keputusan akhir yang dikeluarkan dalam penyelesaian sengketa dapat bersifat mengikat atapun hanya sebatas masukan bagi negaranegara yang bersengketa. Penyelesaian

sengketa

Perdagangan

internasional

dengan

berlandaskan itikad baik (good faith) atau penggunaan jalur damai, dilakukan untuk mencegah timbulnya konflik lain yang dapat mengancam kedamaian antar negara. Itikad baik dapat dikatakan sebagai prinsip fundamental dan paling sentral dalam penyelesaian sengketa. 24 Apabila salah satu negara sebagai pihak yang bersengketa tidak menunjukkan itikad baiknya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, maka penyelesaian sengketa sangat sulit dilakukan. Salah satu cara yang dapat

24

Ibid., hlm. 198.


dilakukan

untuk

menyelesaikan

sengketa

tersebut

yakni

dengan

penggunaan skema kekerasan. 25 Tujuan

hukum

perdagangan

internasional

sebenarnya

tidak

berbeda dengan tujuan GATT yang termuat dalam preambulenya. Tujuan tersebut adalah: 26 a. untuk

mencapai

perdagangan

internasional

yang

stabil

dan

menghindari kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik perdagangan nasional yang merugikan negara lainnya; b. untuk meningkatkan volume perdagangan dunia dengan menciptakan perdagangan yang menarik dan menguntungkan bagi pembangunan ekonomi semua negara; c. meningkatkan standar hidup manusia; d. meningkatkan lapangan tenaga kerja; e. mengembangkan sistem perdagangan multilateral, bukan sepihak suatu negara

tertentu,

yang

akan

mengimplementasikan

kebijakan

perdagangan terbuka dan adil yang bermanfaat bagi semua negara; dan; f. meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia dan meningkatkan produk dan transaksi jual-beli barang. Sahnya hasil perundingan Putaran Uruguay dan dibentuknya WTO sebagai lembaga penerus GATT, struktur dan sistem pengambilan keputusan yang berlaku dalam GATT juga turut disesuaikan dengan ketentuan dalam perjanjian baru 25

Ibid. Preambule GATT dan Preambule Perjanjian WTO (Marrakesh Agreement Establishing “The World Trade Organization”). 26


tersebut. WTO adalah suatu lembaga perdagangan multilateral yang permanen. Sebagai suatu organisasi permanen, peranan WTO akan lebih kuat daripada GATT. Hal ini secara langsung tercermin dalam struktur organisasi dan sistem pengambilan keputusan. Organisasi perdagangan dunia WTO memiliki status sebagai organ khusus PBB seperti halnya International Monetary Fund (IMF) dan The International Bank for Reconstruction and Development (IBRD). WTO memiliki fungsi mendukung pelaksanaan administrasi dan menyelenggarakan persetujuan yang telah dicapai untuk mewujudkan sasaran-sasaran. 27 Persetujuan-persetujuan tersebut merupakan forum perundingan bagi negara anggota mengenai persetujuan-persetujuan yang telah dicapai, termasuk keputusan-keputusan yang ditentukan kemudian dalam Pertemuan tingkat menteri, mengadministrasikan pelaksanaan

ketentuan

mengenai

penyelesaian

sengketa

perdagangan,

mengadministrasikan mekanisme peninjauan kebijakan dibidang perdagangan. Menciptakan kerangka kerja sama internasional dengan IMF dan World Bank, serta badan-badan lain yang terafiliasi. Pembentukan WTO sebagai suatu organisasi perdagangan multilateral, peranannya akan lebih meningkat dibandingkan GATT, yakni : a. mengadministrasikan berbagai persetujuan yang dihasilkan Putaran Uruguay di bidang barang dan jasa, baik multilateral maupun plurilateral, serta mengawasi pelaksanaan komitmen akses pasar di bidang tarif maupun non-tarif; 27

“World Trade Oragnization (WTO) beserta Aspek Hukumnya” Mahfudfahrzi86.blogspot.co.id/2012/03/w-ord-trade-organisation-wto-beserta.html?m=1 (diakses 12 Juni 2016).


b. mengawasi praktik-praktik perdagangan internasional dengan secara reguler meninjau kebijaksanaan perdagangan negara anggotanya dan melalui prosedur notifikasi; c. sebagai forum dalam menyelesaikan sengketa dan menyediakan mekanisme konsiliasi guna mengatur sengketa perdagangan yang timbul; d. menyediakan bantuan teknis yang diperlukan bagi anggotanya termasuk bagi negara-negara berkembang dalam melaksanakan Putaran Uruguay; e. sebagai forum bagi negara anggotanya untuk terus menerus melakukan perundingan pertukaran konsesi di bidang perdagangan guna mengurangi hambatan perdagangan dunia. Agreement Establishing WTO dalam preambulenya menekan kembali tujuan GATT, yaitu meningkatkan standar kehidupan dan pendapatan, menjamin tersedianya lapangan kerja, memperluas produksi dan perdagangan, dan pemanfaatan secara optimal sumber daya di dunia, serta memperluas hal-hal tersebut kepada perdagangan jasa. Disebutkan pula tentang pemikiran mengenai pembangunan berkesinambungan dalam kaitannya dengan pemanfaatan secara optimal berbagai sumber daya yang ada di dunia serta perlunya melindungi lingkungan hidup sesuai dengan tingkat perkembangan perekonomian nasional masing-masing negara. selain itu, terdapat pula pengakuan bahwa diperlukan adanya suatu upaya khusus bagi negara berkembang terutama negara berkembang


terbelakang agar dapat pula menikmati pertumbuhan dan perdagangan internasional. Proses pengambilan keputusan dalam WTO disebutkan bahwa WTO akan melanjutkan praktik pengambilan keputusan yang selama ini dilaksanakan dalam GATT, yaitu secara konsensus bila tidak ada anggota yang secara resmi merasa keberatan atas suatu masalah. Dalam hal tidak dicapai suatu keputusan secara konsensus, maka dapat diadakan pemungutan suara (voting). 28 Sebagaimana diketahui bahwa pada prinsipnya WTO merupakan suatu sarana untuk mendorong terjadinya suatu perdagangan bebas yang tertib dan adil didunia ini. Dalam menjalankan tugasnya untuk mendorong terciptanya perdagangan bebas tersebut, WTO memberlakukan beberapa prinsip yang menjadi pilar-pilar WTO. Yang terpenting di antara prinsip-prinsip tersebut adalah 5 (lima) prinsip dasar sebagai berikut: a. prinsip perlindungan melalui tarif; b. prinsip National Treatment; c. prinsip Most Favoured Nations; d. prinsip Reciprositas (timbal balik); e. prinsip larangan pembatasan kuantitatif. 3.

Sanksi perdagangan internasional Sanksi pada hakikatnya merupakan suatu tindakan atau kebijakan yang

bersifat penghukuman sebagai reaksi atas pelanggaran terhadap suatu norma

28

Syahmin AK, Op. Cit., hlm. 56.


tingkah laku sosial atau tata aturan tertentu. 29 Sanksi adalah akibat dari suatu perbuatan atau reaksi atas suatu perbuatan 30. Margaret Doxey berpendapat yang dikutip Pieter Jan Kuyper (1987) bahwa : “Sanction in the contex of a legal system is negative measures which seek to influence conduct by threatening and, if necessary, imposing penalties for non-conformity with law” 31. (diartikan bebas bahwa sanksi dalam konteks suatu sistem hukum adalah suatu tindakan negatif yang bertujuan mempengaruhi tindakan dengan ancaman, dan jika perlu menerapkan hukuman atas ketakpatuhan terhadap hukum). Sanksi demikian biasanya bersifat ekonomi dalam bentuk pembatasan ekspor dan impor terhadap negara sasaran. Setelah perang dunia kedua, peran sanksi ekonomi sebagai instrumen untuk menegakkan hukum internasional semakin besar, karena penggunaan kekuatan militer secara essensial terlarang dan setiap sengketa internasional harus diselesaikan dengan cara-cara damai.

F. Metode Penelitian Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut : 1.

Jenis dan sifat penelitian Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum

kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan

29

Rusli Pandika,Op. Cit., hlm. 161. E. Utrech, Pengantar dalam Hukum Indonesia (Jakarta: Penerbit dan Balai Hukum Indonesia, 1956), hlm. 15. 31 Pieter Jan Kuyper, The Implementation of International Sanction, The Netherlans and Rhodesia, The Hague, (The T.M.C. Asser Institute, 1978), hlm. 1 30


kepustakaan atau data sekunder belaka 32. Dengan metode penelitian normatif, penelitian ini akan menganalisis hukum baik yang tertulis dalam literatur – literatur. Adapun data yang digunakan dalam menyusun penulisan ini diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research), yaitu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan berbagai literatur berupa peraturan perundang-undangan, bukubuku, karya-karya ilmiah, majalah serta sumber data sekunder lainnya. Walaupun penelitian yang dimaksud tidak lepas pula dari sumber lain selain sumber kepustakaan, yakni penelitian terhadap bahan media massa ataupun internet. Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif normatif. Deskriptif normatif berarti bahwa penelitian ini menggambarkan suatu peraturan hukum dalam konteks teori-teori hukum dan pelaksanaannya. 2.

Data penelitian Materi dalam skripsi ini diambil dari data sekunder, adapun data-data

sekunder yang dimaksud seperti berikut : a. Bahan hukum primer, yaitu: Berbagai dokumen peraturan perundangundangan yang tertulis yang ada dalam dunia internasional yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Dalam tulisan ini diantaranya Marakesh Establishing the World Trade Organization (The WTO Agreement), Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes/Dispute Settlement Understanding (DSU), GATT

32

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Cet. Ketujuh, Ed. Pertama (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13-14.


Agreement 1947, Agreement on Implementation of Artikel VI of GATT 1994 (Antidumping Code 1994). b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memiliki hubungan dengan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang ada. Semua dokumen yang dapat menjadi sumber informasi mengenai WTO dan Penerapan kebijakan dan sanksi dalam perdagangan internasional, seperti hasil seminar atau makalah-makalah dari para pakar hukum, koran, majalah, serta sumbersumber lain yakni internet yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan yang dibahas. c. Bahan hukum tertier, yaitu : Mencakup kamus bahasa untuk pembenahan tata bahasa Indonesia dan juga sebagai alat bantu pengalih bahasa beberapa istilah asing. Juga termasuk dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan yang mendukung hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia. 3.

Teknik pengumpulan data Jenis data dalam penelitian ini meliputi data sekunder. Teknik

pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data melalui pengkajian terhadap literatur, tulisan-tulisan para pakar hukum, bahan kuliah, peraturan perundang-undangan, majalah, jurnal, surat kabar, hasil seminar, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.


4.

Analisis data Data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan, dianalisis dengan cara

deskriptif kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin terpenting yang relevan dengan permasalahan. Metode deskriptif yaitu menggambarkan

secara

menyeluruh

tentang

apa

yang

menjadi

pokok

permasalahan. Kualitatif yaitu metode analisa data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data primer dan data sekunder yang telah disusun secara sistematika dari data-data tersebut kemudian dianalisis secara perspektif dengan menggunakan metode deduktif induktif. Metode deduktif dilakukan dengan membaca, menafsirkan dan membandingkan, sedangkan metode induktif dilakukan dengan menerjemahkan berbagai sumber yang berhubungan dengan topik dengan skripsi ini sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

G. Sistematika Penelitian Pembahasan harus dilakukan secara sistematis demi menghasilkan karya ilmiah yang baik. Untuk mempermudah penulisan skripsi ini diperlukan adanya sistematis penulisan yang teratur yang terbagi dalam bab perbab yang saling berangkai satu sama lain.


Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari V Bab yang masing-masing bab memiliki sub-babnya tersendiri, yang secara garis besarnya dapat diuraikan sebagai berikut: Bab I Bab ini merupakan bab pendahuluan yang isinya antara lain merupakan uraian secara umum mengenai keadaan-keadaan yang berhubungan dengan objek penelitian, latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, kegunaan penelitian, keaslian penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab II Bab ini akan dibahas mengenai tujuan umum tentang World Trade Organization (WTO) sejarah dan hal yang melatar belakangi berdirinya WTO, tujuan dari WTO, prinsip-prinsip perdagangan internasional dalam kerangka WTO, kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan WTO, serta penyelesaian sengketa dagang dalam kerangka WTO. Bab III dalam bab ini akan dibahas mengenai kebijakan-kebijakan apa saja yang umumnya diterapkan dalam kegiatan perdagangan Internasional. Kebijakankebijakan itu berupa kebijakan proteksi yang dibagi lagi menjadi lima kebijakan (baca : tarif dan bea masuk impor, pelarangan dan pembatasan impor, subsidi, dumping, premi) yang termasuk dalam kategori kebijakan proteksi, serta kebijakan dagang bebas dan kebijakan autarki. Bab IV dalam bab ini akan mengulas mengenai penerapan sanksi dagang internasional di dalam kegiatan perdagangan, tindakan memaksa yang melanggar kaidah hukum WTO dalam kegiatan perdagangan, serta tinjauan sanksi dagang sebagai alat kebijakan dalam perdagangan internasional.


Bab V merupakan bab terakhir yaitu sebagai bab penutup yang berisi kesimpulan yang diambil terhadap bab-bab sebelumnya yang telah diuraikan dan yang ditutup dengan memberikan saran-saran yang dianggap perlu dari kesimpulan yang uraikan tersebut.


BAB I PENDAHULUAN. cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi negara. 2 Salvatore menyatakan bahwa

Recommend Documents