BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional, yang dilakukan dengan pembentukan hukum baru, khususnya produk hukum yang dibutuhkan untuk pembanguan perekonomian nasional. Produk
hukum
nasional
yang
menjamin
kepastian,
ketertiban,
penegakan,danperlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran diharapkan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional, serta mengamankan dan mendukung hasil pembangunan nasional. 1 Salah satu sarana hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional adalah peraturan tentang kepailitan termasuk peraturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang yang semula diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan (Faillissements-verordening Staatsblad 190:217 juncto Staatsblad 1906:348). Perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha dewasa ini, dan mengingat modal yang dimiliki oleh para pengusaha pada umumnya sebagian besar merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik dari bank, penanaman modal, penerbitan obligasi
1
Zainal Asikin, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran di Indonesia, (Jakarta:Rajawali Press,1991), hal 10.
1
2
maupun cara lain yang diperbolehkan, telah menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian utang piutang dalam masyarakat. Bahwa krisis moneter yang melanda Negara Asia termasuk Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang besar terhadap perekonomian dan perdagangan nasional.Kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usaha sangat terganggu, bahkan untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya juga tidak mudah, hal tersebut sangat mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang. Keadaan tersebut berakibat timbulnya masalah-masalah yang berantai, yang apabila tidak segera diselesaikan akan berdampak lebih luas, antara lain hilangnya lapangan kerja dan permasalahan sosial lainnya. 2 Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif,sangatdiperlukanperangkat hukum yang mendukungnya. Pada tanggal 22 April 1998 berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Perubahan dilakukan oleh karena Undang-Undang tentang Kepailitan (Faillisements-verordenirng, Statsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348)yang
merupakan
peraturan
perundang-undangan
peninggalan
pemerintahan Hindia Belanda, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat untuk penyelesaian utang piutang.
2
Ibid, hal. 12.
3
Perubahan terhadap Undang-Undang tentang kepailitan tersebut di atas yang dilakukan dengan memperbaiki, menambah, dan meniadakan ketentuan-ketentuan yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, jika ditinjau dari segi materi yang diatur, masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan. Putusan pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai dan mengurus harta kekayaan sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. 3 Syarat utama untuk dapat dinyatakan pailit adalah bahwa seorang Debitor mempunyai paling sedikit 2(dua) kreditor dan tidak membayar lunas salah satu utangnya yang sudah jatuh tempo.Dalam pengaturan pembayaran ini, tersangkut baik kepentingan debitor sendiri, maupun kepentingan para kreditonya.Dengan adanya putusan pernyataan pailit tersebut, diharapkan agar harta pailit debitor dapat digunakan untuk membayar kembali seluruh uang debitor secara adil dan merata serta seimbang. Pernyataan pailit dapat dimohon oleh salah seorang atau lebih kreditor, debitor, atau jaksa umum untuk kepentingan umum.Kepailitan tidak membebaskan seorang yang dinyatakan pailit dari kewajiban untuk membayar utang-utangnya. 4 Ada beberapa faktor perlunya peraturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang : Pertama, untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang samaadabeberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor. Kedua, untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik
3
Mohamad Chaidir Ali, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran,(Bandung:Mandar Maju, 1995),hal 25 4 Ibid. hal. 27.
4
debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya. Ketiga, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri.Misalnya, debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.Bertitik tolak dari dasar pemikiran tersebut diatas, perlu dibentuk undang-undang baru tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yang merupakan produk hukum nasional, yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat. 5 Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini di dasarkan pada beberapa asas. Asas-asas tersebut antara lain adalah: 1. Asas Keseimbangan Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu disatu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, dilain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pratana dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik. 2. Asas Kelangsungan Usaha. Dalam Undang-undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. 3. Asas Keadilan Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan.Asas keadilan ini untuk mencegah para pihak yang berkepentingan.Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang5
Munir Fuady, Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 105.
5
wenangan penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masingmasing terhadap debitor, dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya. 4. Asas Integrasi Asas Integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Undang-undang baru tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang piutang. Cakupan
yang
lebih
luas
tersebut
diperlukan,
karena
adanya
perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sedangkan ketentuan yang selama ini berlaku belum memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif. Dengan ketentuan Pasal 40 dan 41 Undang-Undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang No 37 Tahun 2004, maka aspek hukum pernyataan pailit terhadap harta warisan telah diatur di dalam kasanah hukum kepailitan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkaitan dengan uraian tersebut diatas,
dirasakan perlu untuk
mengadakan penelitian tentang aspek hukum pernyataan pailit terhadap harta warisan. Hasil penelitian akan dituliskan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “ASPEK HUKUM PERNYATAAN PAILIT TERHADAP HARTA WARISAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 37 TAHUN 2004 ”.
6
B. Perumusan masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, ada beberapa pokok masalah yang akan dirumuskan dalam penulisan skripsi ini, yaitu: 1. Apakah akibat hukum pernyataan pailit terhadap ahli waris debitor pailit ? 2. Bagaimanakah pertanggung jawaban ahli waris debitor terhadap putusan pailit ? 3. Bagaimanakah kedudukan hukum ahli waris debitor terhadap putusan pailit ?
C. Tujuan dan manfaat penulisan Tujuan Penulisan Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini, antara lain, yaitu: 1. Untuk mengetahui akibat hukum pernyataan pailit terhadap ahli waris debitor pailit. 2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban ahli waris debitor terhadap putusan pailit. 3. Untuk mengetahui kedudukan hukum ahli waris debitor terhadap putusan pailit.
7
Manfaat Penulisan ini adalah : 1. Secara teoretis Pembahasan masalah dari penulisan skripsi ini akan memberikan pemahaman dan sikap kritis dalam menghadapi pengetahuan tentang aspek hukum pernyataan pailit terhadap harta warisan ditinjau dari UndangUndang No 37 Tahun 2004, selanjutnya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam kajian mengenai aspek hukum pernyataan pailit terhadap harta warisan, serta untuk menambah wawasan bagi mahasiswa Fakultas Hukum. 2. Secara Praktis Diharapkan agar tulisan ini dapat menjadi masukan bagi para pembaca, baik dikalangan akademisi maupun peneliti yang mengkaji masalah yang sejenis ke dalam suatu pemahaman yang komprehensif tentang akibat hukum pernyataan pailit terhadap ahli waris debitor pailit, pertanggung jawaban ahli waris debitor terhadap putusan pailit dan kedudukan hukum ahli waris debitor terhadap putusan pailit yang diharapkan dapat menambah wawasan Aspek Hukum pernyataan pailit terhadap harta warisan ditinjau dari Undang-Undang No 37 Tahun 2004.
D. Tinjauan Kepustakaan Pengertian aspek dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu segi dalam pemandangan terhadap kajian sesuatu hal. 6 Pengertian lain dari hukum menurut Immanuel Kant, hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini 6
hal 747.
Frista Artmanda W., Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,(Jakarta:Lintas Media, 2004),
8
kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan. 7 Selanjutnya pengertian dari aspek hukum yaitu suatu segi dalam pemandangan terhadap kajian yang berhubungan dengan peraturan hukum. 8 Pengertian pailit adalah debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwewenang, baik atas permohonan sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya. 9 Sedangkan pengertian harta warisan adalah kekayaan yang berupa keseluruhan aktiva dan pasiva yang ditinggalkan pewaris dan berpindah kepada para ahli waris. Keseluruhan kekayaan yang berupa aktiva dan pasiva yang menjadi milik bersama ahli waris disebut Boedel. 10
E. Keaslian Penulisan Penulisan skripsi ini sudah pernah ada dibahas oleh orang lain tetapi saya mencoba menulis skripsi ini dengan permasalah yang berbeda. Dengan ini penulis dapat bertanggung jawab atas keaslian penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis berkeyakinan bahwa penulisan ini adalah jauh dari unsur plagiat. Dalam penulisan ini dipakai pendapat-pendapat para sarjana yang diambil atau dikutip berdasarkan daftar referensi dari buku para sarjana yang ada hubungannya dengan
7
W.J.S Poerwardaminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta:Balai Pustaka, 2006),
hal 612. 8
Subekti, Kamus Hukum,(Jakarta:Pradnya Paramita, 1980), hal 60. W.J.S. Poerwadarminta, op cit, hal 85. 10 Wahyono Darmabrata, Azas-Asas Hukum Waris( Jakarta:Cetakan Pertama, 1994), 9
hal 62.
9
masalah dan pembahasan yang disajikan, baik berupa karya ilmiah, pasal-pasal dalam Undang-Undang Kepailitan, maupun pasal-pasal dalam KUH Perdata.
F. Metode Penelitian Untuk mendapatkan data guna menguraikan penulisan skripsi yang berjudul aspek hukum pernyataan pailit terhadap harta warisan, maka jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normaltif. Menurut Bagir Manan, penelitian normaltif adalah penelitian terhadap kaidah dan asas hukum yang ada. Untuk memperoleh suatu yang baik dari suatu karya ilmiah, maka didukung oleh bukti dan fakta atau data yang akurat. Dalam melakukan penulisan ini, penelitian yang dilakukan prinsipnya bertendansi kepada penelitian keputusan (library research) dan penelitianlapangan (field research) sebagai data pendukung. Penelitian kepustakan (library research) adalah penelitian yang berkenaan dengan
bacaan
yang
berisikan
peraturan
perundang-undangan,
buku,
majalah,makalah seminar yang berhubungan dengan topik dijadikan sebagai landasan guna menguatkan argumentasi di dalam penyusunan penulisan ini.
G. Sistematika Penulisan Secara sistematis penulis membagi skripsi ini dalam beberapa bab dan tiaptiap bab dibagi atas sub bab yang terperinci sebagai berikut:
10
Bab I
: Pendahuluan Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.
Bab II
: Tinjauan Hukum Kepailitan Bab ini menguraikan tentang pengertian umum kepailitan, pihak yang dapat meminta pailit, prosedur permohonan pailit, akibat hukum Kepailitan.Kemudian pengertian berakhirnya kepailitan, insolvensi atau pemberesan harta pailit, rehabilitasi. Lalu pengertian keberadaan dan kompetensi pengadilan niaga, kedudukan dan pembentukan pengadilan niaga, kompetensi pengadilan niaga, dan hakim
pengadilan
niaga.
Selanjutnya
pengertian
penundaan
kewajiban dan pembayaran utang (PKPU). Bab III : Tinjauan Hukum Warisan Bab ini menguraikan tentang pengertian terbukanya warisan, hak mewarisi menurut undang-undang, yang termaksud ahli waris, dan yang tidak patut menjadi ahli waris. Bab IV
: Aspek Hukum dalam Pailit terhadap harta warisan ditinjau dari Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Bab ini menguraikan tentang akibat hukum pernyataan pailit terhadap ahli waris debitor pailit, pengertian debitor dan kreditor menurut UUK-PKPU, dan kepalitan orang mati. Selanjutnya kedudukan ahli waris debitor terhadap putusan pailit, sikap ahli waris terhadap warisan menurut KUH Perdata, terhadap warisan
11
menurut UUK-PKPU dan pertanggung jawaban ahli waris debitor terhadap putusan pailit. Bab V
: Kesimpulan dan Saran Merupakan bab terakhir yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran.
