BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian Kas merupakan suatu alat pertukaran dan digunakan sebagai suatu ukuran dalam akuntansi. Kas sangat penting artinya karena menggambarkan daya beli dan dapat ditransfer segera dalam perekonomian pasar kepada setiap individu dan organisasi dalam memperoleh barang dan jasa yang diperlukan. Kas juga menjadi begitu penting karena perusahaan dan bahkan pemerintah harus mempertahankan posisi liquiditas yang memadai, yakni harus memiliki sejumlah uang yang mencukupi untuk membayar kewajiban pada saat jatuh tempo agar entitas bersangkutan dapat beroperasi. Setiap perusahaan memerlukan kas dalam menjalankan aktivitas usahanya baik sebagai alat tukar dalam memperoleh barang atau jasa maupun sebagai investasi dalam perusahaan tersebut. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, perusahaan memerlukan dana yang dapat digunakan untuk pengeluaran rutin dan jumlahnya relatif kecil serta dapat dibayar dengan tunai. Dana tersebut dinamakan dana kas kecil (petty cash) yang pengelolaannya diserahkan kepada seorang pemegang kas kecil. Pada instansi pemerintah, dikenal istilah uang persediaan yang identik dengan kas kecil, dan pengelolaannya diserahkan kepada pemegang dana yang disebut Bendahara Pengeluaran. 1Uang Persediaan (UP), adalah uang muka kerja 1
Perdirjen Perbendaharaan No. PER-66/PB/2005.
1
2
dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada Bendahara Pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas uang negara yang berada dalam
penguasaannya,
artinya
bahwa
seorang
Bendahara
Pengeluaran
bertanggung jawab sepenuhnya atas Uang Persediaan yang dikelolanya dan apabila terjadi kerugian negara akibat kelalaiannya dalam menjalankan tugas, seorang Bendahara Pengeluaran dapat dikenakan ganti rugi berupa Tuntutan Perbendaharaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Hal ini berarti bahwa Bendahara Pengeluaran bukanlah seorang kasir yang hanya bertugas untuk membayarkan pengeluaran belanja negara, tetapi juga memiliki fungsi built-in control dalam melakukan pengujian terhadap tagihan pembayaran yang membebani APBN. Penyusun dalam penulisan skripsi ini berfokus pada pengelolaan kas kecil yang dilakukan oleh seorang Bendahara Pengeluaran karena penyusun menyadari bahwa Bendahara Pengeluaran memiliki peran strategis sebagai pemegang fungsi comptabel dan merupakan kepanjangan tangan dari Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN)/Chief Financial Officer (CFO) serta merupakan salah satu pintu gerbang terakhir proses pencairan dana APBN di tingkat satuan kerja.
3
Selain itu, Bendahara Pengeluaran memiliki karakteristik yang unik dan mengandung unsur kontradiksi dibandingkan jabatan fungsional lainnya karena meskipun
seorang
Bendahara
Pengeluaran
diangkat
oleh
Menteri
Teknis/Pimpinan Lembaga, Bendahara Pengeluaran secara fungsional juga bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Dengan demikian, apabila aspek yang dipersyaratkan pada tagihan atas beban APBN tidak terpenuhi maka seorang Bendahara Pengeluaran “berhak” atau bahkan “wajib” menolak perintah bayar dari PA/KPA yang secara struktur organisasi birokrasi merupakan atasan langsungnya. Berdasarkan uraian di atas, penyusun sangat tertarik dan termotivasi untuk mempelajari, memahami dan menuangkan permasalahan tersebut ke dalam sebuah skripsi dengan judul “Analisis Akuntansi Kas Kecil pada Bendahara Pengeluaran BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012”.
B. Perumusan Masalah Penyusun
membatasi
ruang
lingkup
pembahasan
masalah
pada
pengelolaan kas kecil yang berasal dari Uang Persediaan yang berada dalam penguasaan Bendahara Pengeluaran agar mendapatkan pembahasan yang terarah, sehingga mudah dijelaskan dan dipahami. Penyusun dalam hal ini mengidentifikasi dan memfokuskan permasalahan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:
4
1. Bagaimana sistem pengelolaan kas kecil pada Bendahara Pengeluaran BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta? 2. Apakah sistem pengelolaan kas kecil yang diterapkan pada Bendahara Pengeluaran BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Berdasarkan pokok permasalahan yang diidentifikasi sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan kas kecil pada Bendahara Pengeluaran BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta; 2. Untuk mengetahui apakah sistem pengelolaan kas kecil yang diterapkan pada Bendahara Pengeluaran BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004. Sementara itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang mempunyai kepentingan dengan penelitian ini, sebagai berikut: 1. Bagi penyusun, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam meningkatkan pengetahuan mengenai
pengelolaan kas kecil
mengetahui secara nyata implementasinya pada instansi pemerintah;
dengan
5
2. Bagi Bendahara Pengeluaran, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi yang berharga untuk meningkatkan kualitas kinerja secara nyata serta sebagai bahan referensi dan perbandingan pelaksanaan tugas di instansi masing-masing; 3. Bagi instansi bersangkutan, penelitian ini diharapkan akan mampu menyediakan
informasi
mengenai
proses,
prosedur
dan
mekanisme
pengelolaan kas kecil serta sebagai bahan evaluasi kinerja; 4. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya khasanah pengetahuan di bidang akuntansi sektor publik, dengan mengetahui aplikasi dan impementasi pelaksanaan peraturan di tingkat satuan kerja instansi pemerintah, serta agar dapat dijadikan dasar bagi penelitian yang berkaitan dengan masalah ini di masa yang akan datang.
