BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Perkembangan Public Relation (PR) saat ini maju dengan pesatnya. Setiap instansi dipastikan membutuhkan praktisi PR. Keberadaannya sangat dibutuhkan karena PR mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu instansi tersebut. Kemajuan dan kemunduran suatu instansi tergantung dengan kinerja PR itu sendiri. PR merupakan profesi yang menjadi mediator antara lembaga yang diwakilinya dengan para public baik eksternal maupun internal. PR seyogyanya bisa membangun hubungan baik dengan mereka, karena hal ini nantinya bisa memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Dengan kata lain ciri khas dari PR adalah menyelenggarakan komunikasi timbal balik (two way communication) antara lembaga dengan public yang bertujuan untuk menciptakan saling pengertian dan dukungan bagi terciptanya suatu tujuan tertentu, kebijakan, kegiatan pelayanan jasa dan sebagainya. Demi kemajuan instansi yang bersangkutan. PR tidak hanya memberikan informasi kepada publiknya akan tetapi, PR juga menerima informasi dari publiknya. Oleh karena itu masing-masing pihak akan mengetahui keinginan pihak yang lainnya. Proses komunikasi yang dilakukan oleh PR pada sebuah instansi adalah hal yang sangat penting dimana peran PR tersebut bukanlah sebuah tugas yang mudah dan sepele yang bisa 1
2
dilaksanakan secara personal tanpa adanya kerjasama dari sebuah tim yang solid serta tanpa sebuah rencana kerja yang efektif, efisien, dan komprehensif, dan juga didukung oleh para orang-orang yang ahli dibidang ini. Oleh sebab itu PR memegang peranan penting dalam sebuah instansi, Menurut Dozier dan Broom, “peranan PR ada empat kategori diantaranya : sebagai penasehat ahli (expert prescriber), fasilitator komunikasi (communication fasilitator), fasilitator proses pemecahan masalah (problem solving process fasilitator), dan teknisi komunikasi (communication technician)”. Peranan-peranan diatas bisa dijadikan sebagai bahan pedoman untuk menyukseskan program-program yang sedang dilakukan serta sebagai bekal untuk meningkatkan kinerja PR. Tidak hanya instansi berskala kecil, lembaga besar juga sangat membutuhkan akan jasa PR, karena disuatu lembaga itu bisa dipastikan memiliki banyak kepentingan dan tanggung jawab sosial. Setiap publik pasti memiliki keinginan, kebutuhan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, Bahkan dari keinginan itu bisa menjadi konflik bagi instansi itu sendiri yang dikhawatirkan bisa menggangu kestabilan instansi tersebut apabila tidak dicari pemecahannya secara cepat dan akurat. Oleh karena itu sekali lagi praktisi PR dituntut untuk menciptakan kerjasama dengan dasar hubungan baik dengan publiknya. Humas pemerintah pada dasarnya tidak bersifat politis. Bagian humas di institusi pemerintah dibentuk untuk mempublikasikan atau mempromosikan kebijakan - kebijakan mereka. Memberi informasi secara teratur tentang kebijakan, rencana, serta hasil kerja institusi serta memberi pengertian kepada
3
masyarakat tentang peraturan dan perundang-undangan dan segala sesuatunya yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Selain keluar, humas pemerintah dan politik juga memungkinkan untuk memberi masukan dan saran bagi pejabat tentang segala informasi yang diperlukan dan reaksi atau kemungkinan reaksi masyarakat akan kebijakan institusi, baik yang sedang dilaksanakan, akan dilaksanakan ataupun sedang diusulkan. Seiring dengan tuntutan transparansi dari masyarakat luas sebagai publik pemerintah, Manfaat humas dalam penyelenggaraan pemerintah secara umum diterima sejak lama. Humas harus memiliki sifat membina dan mengembangkan partisipasi masyarakat. Di era reformasi yang menuntut segala sesuatunya serba transparan, juga berdampak pada keingintahuan masyarakat akan berbagai informasi yang berkenaan dengan penyelenggaraaan pemerintah dan pembangunan. Pemerintah dituntut menyediakan informasi dan mengkomunikasikannya atau mensosialisasikannya sesuai dengan keinginan masyarakat, sebab pada dasarnya pemerintah adalah pelayan masyarakat (public service) yang harus memberikan pelayanan dan pengabdian terhadap masyarakat. Memberikan pelayanan terhadap masyarakat merupakan tugas utama dari pemerintah. Pelayanan yang diberikan harus dilakukan sebaik mungkin sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Disinilah diperlukan peran humas pemerintah dalam mensosialisasikan
4
kebijakan tersebut kepada masyarakat. Layanan yang bercirikan cepat, tepat, akurat harus diberikan kepada masyarakat. Karena kualitas layanan sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas pemerintahnya. Setiap kali muncul peraturan, undang-undang, atau kebijakan pemerintah yang mempengaruhi nasib masyarakat maka pihak pemerintah berkewajiban berusaha untuk menjelaskan berbagai implikasi kepada segenap masyarakat, karena nasib merekapun turut terpengaruh. Kebanyakan kegiatan humas pemerintah diarahkan untuk hubungan dengan media, masalah umum, dokumentasi dan publikasi. Kegiatan-kegiatan yang biasanya ditangani oleh humas dalam rangka mensosialisasikan kebijakan pemerintah ialah mengadakan konferensi pers, membuat press release dan menyebarkannya kepada media, pemeran-pameran, mengorganisir pertemuan dengan masyarakat, penerangan melalui berbagai media telekomunikasi bagi masyarakat. Ini sangat baik dan mesti dilakukan secara berkesinambungan. Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) merupakan salah satu dari struktur organisasi pemerintah di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang memiliki tugas dan fungsi agar setiap produk perikanan yang dihasilkan baik yang hidup maupun yang mati dapat sehat dikonsumsi oleh mayarakat indonesia serta aman diperdagangkan dengan melalui cara ekspor dan impor domestik atau luar negeri1.
1
Juklak Gerakan Masyarakat Sadar Mutu dan Karantina Ikan, Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Kemanan Hasil Perikanan, Jakarta 2013, hal.2.
5
Hal ini dilandasi pada Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang pembentukan organisasi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan atau disebut BKIPM, yang diamanatkan sebagai institusi yang bertugas dan memiliki kompetensi untuk melindungi kelestarian sumberdaya hayati perikanan dari serangan hama penyakit berbahaya yang berpotensi merugikan melalui tindakan karantina ikan, melakukan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan baik yang diimpor ataupun yang dieksport2. Kedudukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKIPM berada ditempat-tempat pemasukan dan pengeluaran wilayah yaitu di bandar udara, pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, pos lintas batas dan kantor pos. Keberadaan karantina ikan di bandar udara diatur dalam annex 9 tentang fasilitasi (fasilitation) Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (International Civil Aviation)
3
Sedangkan di pelabuhan laut diatur dalam organisasi kemaritiman
internasional (IMO). Salah satu alasan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 adalah kualitas dan mutu hasil perikanan indonesia yang dianggap buruk di dunia internasional. Sebagaimana yang kita ketahui potensi perikanan indonesia sekitar 65,1 juta ton/ tahun dengan berasal dari sumber daya ikan laut 6,5 juta ton/ tahun; sumber daya ikan perairan umum (danau, waduk, sungai, dan rawa) 0,9 juta ton/ tahun; Budi daya laut (mariculture) 47 juta ton/ tahun; budidaya tambak (perairan
2
Anonim, Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Jakarta 2010 3 Anonim, Annex 9 (Facilitation), International Standards and Recommended Practices, Geneva, World Health Organization, Juli 2005
6
payau) 5 juta ton/ tahun; dan budi daya perairan tawar 5,7 juta ton/ tahun. Total potensi produksi perikanan tangkap diseluruh laut dunia sebesar 90 juta ton/ tahun. Ini berarti wilayah indonesia memiliki sebagian besar potensi sumber daya ikan laut dunia. Dengan potensi perikanan tersebut, sekitar 60% komoditi perikanan dikonsumsi oleh masyarakat indonesia. Saat ini sektor perikanan menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 5,35 juta orang yang terdiri atas 2,23 juta nelayan laut; 0,47 juta nelayan perairan umum; dan 2,65 juta pembudi daya ikan. Sedangkan mereka yang berkerja terkait dengan sektor perikanan seperti industri hulu, industri hilir, industri penunjang, perdagangan, dan jasa-jasa lainnya mencapai sekitar 10,7 juta jiwa. Ini berarti 16,05 juta orang atau sekitar 11% dari total angkatan kerja indonesia menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan4. Sayangnya, potensi dan peluang tersebut belum tereksploitasi secara optimal, pengendalian penyakit pada insdustri budidaya dan pemenuhan standar mutu dan keamanan hasil perikanan belum maksimal diimplementasikan pada tingkat pelaku usaha budidaya, tangkap, pengolah ataupun masyarakat konsumen. Masih muncul dan mewabahnya penyakit ikan di perairan umum ataupun sentra-sentra budidaya yang menyebabkan turun ataupun hancurnya produksi dapat terjadi karena tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan, memenuhi ataupun mengkonsultasikan ketentuan perkarantinaan yang masih rendah.
4
Anonim, Juklak Gerakan Masyarakat Sadar Mutu dan Karantina Ikan, Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Kemanan Hasil Perikanan, Jakarta 2013, hal.1.
7
Hal ini menyebabkan rendahnya kualitas produk - produk perikanan sehingga tidak aman dikonsumsi atau dikomoditikan. Disamping itu, penerapan pedoman, standar, dan petunjuk praktis dari lembaga-lembaga seperti Organization Internationale of Epizootic (OIE), Food and Agriculture Organization (FAO), Codex Alimentarius dan Global Food Safety Initiative (GFSI) yang tidak sesuai menjadi bagian lain dari rendahnya kualitas mutu perikanan kita. Hal ini pula yang mengakibatkan terjadinya kasus penolakan ekspor perikanan indonesia di Uni Eropa dan di negara-negara lain. Sebagai contoh, di Uni Eropa terjadi kasus penolakan yang disebabkan adanya Histamin pada produk Canned Tuna dan Frozen Cobia, Mecury pada produk Frozen Sword fish. Gerakan Masyarakat Sadar Mutu dan Karantina Ikan (GEMA SATU KATA) merupakan gerakan yang diwujudkan untuk menunjang produk perikanan yang sehat dan bermutu yang berorientasi daya saing dan bisnis serta membantu menyiapkan generasi yang cerdas dan berdaya saing melalui produk kerikanan yang sehat, bermutu dan aman dikonsumsi dengan mengikuti pedoman, standar dan petunjuk praktis yang telah ditetapkan. Pelaksanaan dan penerapan Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) adalah salah satu cara untuk meningkatkan daya saing produk perikanan kita di dunia internasional5. Disisi lain humas Badan Karantina Ikan dalam struktur organisasi tidak berdiri sendiri dengan memiliki tugas dan wewenang yang untuk menyebarkan
5
Ibid, hal.3.
8
informasi dan mengantisipasi setiap masalah yang timbul di wilayah indonesia. Hal ini berhubungan langsung dengan tugas Badan Karantina Ikan yang melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap semua produk perikanan di seluruh propinsi Indonesia dimana humas berperan dalam kegiatan pencegahan. Kegiatan tersebut merupakan hasil dari sebuah perencanaan dan langkahlangkah yang terkonsep dalam perencanaan kerja humas yang pada hakikatnya adalah sebuah perencanaan yang dikoordinasikan untuk mencapai suatu tujuan. Sehingga fungsi humas sebagai jembatan komunikasi antara lembaga dengan publiknya, baik internal maupun eksternal melalui aktivitas komunikasi dapat tercipta dengan baik. Dengan dasar itu peneliti tertarik untuk meneliti peran humas Badan Karantina Ikan dalam menggalakkan masyarakat sadar mutu dan karantina ikan di instansi tempat peneliti melakukan penelitian.
1.2. Perumusan Masalah Bagaimanakah Peran Humas Badan Karantina Ikan dalam menggalakkan Masyarakat sadar mutu dan Karantina Ikan?
1.3. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan lebih mendalam tentang Peran Humas di Badan Karantina Ikan dalam menggalakkan Masyarakat sadar mutu dan Karantina Ikan.
9
1.4. Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.4.1. Kegunaan Akademis Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu komunikasi khususnya minat studi publik relation. Hasil penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai masukan bagi para mahasiswa Ilmu Komunikasi.
1.4.2. Kegunaan Praktis Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta dapat dijadikan masukan ataupun usulan bagi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan bagi para pegawai lingkup Kehumasan.
