BAB. I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah Seiring dengan tuntutan publik atas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, khususnya pemerintah daerah, maka kebutuhan akan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah yang tidak memihak (independen) dan menyajikan fakta apa adanya makin meningkat. Dalam reformasi di bidang keuangan negara, perubahan yang signifikan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan. Perubahan di bidang akuntansi pemerintahan ini sangat penting karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing. Untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut, pemerintah dengan persetujuan DPR-RI telah menetapkan 1 (satu) paket undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. UU No. 17 Tahun 2003 mengamanatkan bahwa pendapatan dan belanja baik dalam penganggaran maupun laporan pertanggungjawabannya diakui dan diukur dengan basis akrual. Basis akrual adalah basis akuntansi dimana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadi
1
2
transaksi tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Landasan hukum penerapan akuntansi berbasis akrual telah ditetapkan dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, pengganti PP No. 24 Tahun 2005, serta telah dikeluarkannya Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang penerapan SAP berbasis akrual pada Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. Berdasar pasal 36 ayat 1 UU No. 17 Tahun 2003 disebutkan: “ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam lima tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.” Demikian juga dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 70 ayat (2) menyatakan bahwa “Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud daalam Pasal 12 dan Pasal 13 UndangUndang ini dilaksanakan selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2008 dan selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas”. Namun demikian tindak lanjut peraturan perundangan yang terkait dengan hal tersebut yaitu PP No. 71 Tahun 2010 yang merupakan pengganti PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menjelaskan mengenai penyajian laporan keuangan dengan basis akrual baru terbit pada tahun 2010. Bahkan untuk pemerintah daerah, aturan pelaksanaannya juga baru diterbitkan pada tanggal 3 Desember 2013 yaitu dengan diundangkannya Permendagri No. 64 Tahun 2013
3
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Ketentuan peralihan dalam Permendagri 64 Tahun 2013 tersebut mengamanatkan bahwa peraturan kepala daerah yang mengatur kebijakan akuntansi pemerintah daerah dan peraturan kepala daerah yang mengatur Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Mei 2014. Sedangkan penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015. Penerapan Pelaporan Keuangan berbasis Akrual memang tidak mudah karena merupakan sesuatu hal yang baru. Untuk mengimplementasikan basis akrual dibutuhkan komitmen dari para pemimpin dan pejabat, termasuk dukungan politik dari kepala daerah dan DPRD. Di samping itu, SDM yang menguasai ilmu dan konsep akuntansi dalam jumlah yang memadai juga sangat dibutuhkan mengingat mereka adalah ujung tombak dari implementasi ini. Implementasi basis akrual juga membutuhkan pendanaan yang cukup. Tidak hanya untuk investasi awal, tetapi juga untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat pemeliharaan. Yang tak kalah penting, pemerintah daerah juga memerlukan dukungan teknologi khususnya aplikasi penatausahaan dan akuntansi yang mengakomodasi basis akrual didalamnya agar implementasi basis akrual ini sesuai dengan harapan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara dengan judul: "Analisis Kesiapan Pemerintah Kabupaten Jepara Dalam Implementasi Standar Akuntansi Berbasis Akrual".
4
1.2. Ruang Lingkup Masalah Ruang lingkup masalah dalam penelitian ini antara lain dibatasi pada : 1) Stándar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang telah diterapkan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara. 2) Penelitian ini hanya akan dilakukan terhadap kesiapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara.
1.3. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas masalah dalam penelitian ini dapat rumuskan sebagai berikut: “bagaimana kesiapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual?”
1.4. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : “untuk mengetahui kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual”.
1.5.
Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
5
1) Bagi peneliti, melalui penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis mengenai implementasi penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual bagi pemerintah daerah serta sebagai salah satu proses untuk semakin meningkatkan keterampilan dalam penelitian dan pembuatan karya tulis ilmiah. 2) Bagi pemerintah daerah, melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang terkait pada pemerintah daerah. 3) Bagi pihak lain, melalui hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan masukan bagi penelitian sejenis untuk menyempurnakan penelitian selanjutnya.
1.6. Sistematika Penulisan Skripsi Dalam penulisan skripsi ini, dibagi dalam lima bab, yaitu: 1) Bab I :
Pendahuluan. Bab ini akan membahas mengenai latar belakang
masalah, ruang lingkup masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 2) Bab II : Tinjauan Pustaka. Bab ini membahas mengenai landasan teori yang didalamnya
terdiri dari Akuntansi Berbasis Kas dan Akuntansi Berbasis
Akrual, Perubahan Akuntansi Berbasis Kas menjadi Akuntansi Berbasis Akrual dalam Akuntansi Pemerintahan, Akuntansi Pemerintah Daerah, Implementasi SAP Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Hasil Penelitian Terdahulu, dan Kerangka Pemikiran.
6
3) Bab III : Metode Penelitian. Bab ini akan membahas metode penelitian berupa jenis penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional, sumber dan pengumpulan data, sampel penelitian, dan metode analisa data. 4) Bab IV :
Hasil dan Pembahasan. Bab ini akan membahas uraian deskripsi
obyek penelitian, analisis data dan pembahasan. 5) Bab V
: Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran penelitian yang
dilakukan.
