BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah Proses akuntansi dalam pemerintah daerah sangat berpengaruh dalam menjalankan atau pengeoperasian sistem keuangan daerah. Akuntansi adalah suatu seni mencatat, menggolongkan, mengikhtisarkan data kuantitatif yang bersifat keuangan suatu entitas (pemerintah daerah) serta melaporkannya kepada pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan (SIKDATA,2003). Sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian,
pengikhtisaran
transaksi
dan
kejadian
keuangan,
penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan (PP No.24/2005 pasal 1) Fungsi akuntansi bagi pemerintah menyediakan data akuntansi yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif dan masyarakat. Akuntansi bagi Pemerintah memiliki peranan yang sangat penting karena: •
Menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi bagi pihak-pihak yang berkepentingan
•
Untuk menciptakan good governance yang terbebas dari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme Pada akuntansi pemerintah, salah satu unsur penting dalam laporan
keuangan nya adalah neraca daerah. Dalam penyusunan neraca daerah beberapa
1
2
tahap dilakukan oleh pemerintah daerah, yaitu melakukan pengumpulan data (inventarisasi) dan pengelompokan aset tetap, penilaian aset dan penyajian dalam neraca daerah. 1) Pengumpulan data (inventarisasi) dan pengelompokan aset tetap Aset tetap yang meliputi seluruh Barang Milik/Kekayaan Daerah (BM/KD) yang dimiliki pemerintah daerah dihitung kembali melalui kegiatan inventarisasi aset. Kegiatan inventarisasi dilakukan dengan mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 152 tahun 2004 dengan mencatumkan atribut masing-masing barang inventaris yaitu tipe, merk, tahun perolehan, kondisi (baik, rusak ringan atau rusak berat). Hasil inventarisasi aset daerah diolah dengan aplikasi program inventaris untuk menghasilkan laporan hasil inventarisasi. Aset tetap pada neraca dalam Kepmendagri nomor 11 tahun 2002 dikelompokkan menjadi 19 kelompok dan untuk keperluan penyajian, aset tetap pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 dikelompokkan ulang menjadi beberapa pos, yaitu: •
Tanah
•
Gedung dan Bangunan
•
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
•
Peralatan dan Mesin
•
Aset Tetap Lainnya
•
Konstruksi dalam Pengerjaan
2) Penilaian aset tetap Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 12 tahun 2003 tentang
3
Pedoman Penilaian Barang Daerah, pada prinsipnya penilaian aset tetap berdasarkan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar atau nilai pengganti pada saat perolehan. Untuk mendapatkan nilai wajar atau nilai pengganti banyak metode penilaian yang dapat digunakan, antara lain pendekatan nilai pasar (market data approach), kalkulasi biaya (cost approach), biaya pengganti (replacement cost) dan pendekatan kapitalisasi pendapatan (income capitalization approach). 3) Penyajian aset tetap Aset tetap pada neraca daerah disajikan sesuai dengan kelompoknya dan penjelasan kebijakan akuntansi, dasar penilaian, mutasi, dan informasi penyusutan sesuai Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan yang baru untuk pengelolaan barang daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 06 tahun 2006 tetapi belum ada Petunjuk Pelaksanaan/Teknis dari Departemen Dalam Negeri. Jadi selama belum ada aturan baru yang berlaku, Kepmendagri 152/2004 dan 12/2003 tetap berlaku di Lingkungan Depatemen Dalam Negeri. Kedua Kepmendagri tersebut diterapkan dalam penyusunan neraca Pemda karena PP 24/2005 tentang SAP tidak/belum ada petunjuk teknisnya. Penerapan Kepmendagri 152/2004 terutama dalam hal inventarisasi dimaksudkan untuk mendapatkan data inventaris (aset) Pemda secara benar baik dari segi keberadaannya dan tertib administrasi dalam pengelolaan aset. Sementara secara khusus Penilaian Aset Daerah yang paling operasional ada di Kepmnedagri 12 tahun 2003 dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut. Pada
4
penelitian ini data sampling yang di olah yaitu tahun 2005, sehingga tidak tepat kalau diterapkan PP No.06 tahun 2006 tetang Pengelolaan Barang Negara. Untuk Aset Tetap telah dilakukan penilaian oleh PT Indoprofita Konsultama, Jakarta (Professional Appraisers and Consultants) sesuai dengan Laporan Hasil Penilaian Aset Nomor Ref.030/IK-PPNT/XI/2005 tanggal 19 Desember 2005. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Analisis Implementasi Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 152/2004 dan nomor 12/2003 serta Peraturan Pemerintah nomor 24/2005 pada Aset Tetap : Studi Kasus pada Pemda Provinsi Nusa Tenggara Timur “.
1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: 1. Apakah inventarisasi aset tetap dilakukan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.152/2004 dengan mencantumkan seluruh atributnya? 2. Apakah penilaian aset tetap dilakukan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.12/2003 dengan mempertimbangkan atributnya? 3. Apakah penyajian aset tetap pada neraca daerah telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah No.24/2005?
5
1.3. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui apakah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah menerapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.152/2004
dan
No.12/2003
serta
Peraturan
Pemerintah
No.24/2005 yang sudah berlaku atau belum dilaksanakan. 2. Mengeksplorasikan hal–hal yang menghambat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penerapan Sistem Akuntansi Keuangan dari Pemerintah Pusat jika belum terlaksananya penerapan tersebut. 3. Mengeksplorasikan hal–hal yang dianggap sebagai penghambat atau kendala dalam penerapan Sistem Akuntansi Keuangan dari Pemerintah Pusat.
1.4. Manfaat Penelitian Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain sebagai berikut : 1. Bagi penulis Sebagai sarana untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh penulis di bangku perkuliahan, dalam realita kehidupan melalui penelitian dan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Strata 1 (satu) di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. 2. Bagi Pemerintah Daerah sebagai obyek penelitian Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan perbaikan berupa solusi dalam mengatasi masalah atau yang menjadi
6
kendala bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penyusunan aset tetap pada neraca daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Bagi Pembaca Sebagai bahan refrensi atau masukan bagi para pembaca untuk melakukan penelitian lebih lanjut khususnya yang berkaitan dengan pengimplementasian Standar Akuntansi Pemerintah.
1.5. Batasan Masalah Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membatasi pembahasan masalah pada beberapa hal sebagai berikut: 1. Obyek penelitian adalah Implementasi inventarisasi, penilaian, dan penyajian aset tetap pada neraca di Pemda Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2. Tempat pengambilan data mengenai Kepmendagri No.152/2004, Kepmendagri No.12/2003 dan Peraturan Pemerintah No.24/2005 dilakukan di biro keuangan dan biro perlengkapan pada kantor Gubernur Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 3. Waktu observasi dilakukan dari bulan september 2006 sampai bulan oktober 2006. 4. Jenis laporan keuangan yang akan diteliti adalah neraca dengan elemennya yaitu aset tetap, karena aset tetap merupakan komponen terbesar dari neraca yang mempunyai manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
7
5. Peraturan
yang
digunakan
pada
penelitian
ini
adalah
KEPMENDAGRI No. 152/2004 mengenai inventarisasi aset tetap dengan sampel peralatan kantor, alat rumah tangga, peralatan komputer, mebelair pejabat, alat kedokteran, alat laboratorium umum, alat laboratorium peraga, alat laboratorium kimia, alat laboratorium proteksi radiasi, alat laboratorium radiasi, alat laboratorium lingkungan pada dinas kesehatan, dinas kimpraswil, dan sekretariat daerah, dan aset tetap lainnya seperti barang bercorak seni budaya pada dinas pendidikan, buku perpustakaan, hewan ternak dan tanaman pada dinas peternakan, buku perpustakaan, barang bercorak seni budaya, dan alat persenjataan pada kantor penghubung. KEPMENDAGRI No.12/2003 mengenai penilaian aset tetap dengan sampel sapi bali dan Sapi ongole yang menggunakan metode data pasar dan yang menggunakan metode kalkulasi biaya adalah kursi sofa sudut, kursi putar, kursi pimpinan. PP No. 24/2005 mengenai penyajian aset tetap dengan sampel tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jembatan dan jaringan, aset tetap lainnya dan kontruksi dalam pengerjaan.
