BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pengangkutan merupakan bidang yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat. Dikatakan sangat vital karena sebagai suatu penunjang penting dalam maju mundurnya perekonomian suatu negara. Pengangkutan atau sistem transportasi mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar arus barang dan lalu lintas orang yang timbul sejalan dengan perkembangan masyarakat sehingga menjadikan pengangkutan sebagai suatu kebutuhan bagi masyarakat. Secara garis besarnya moda pengangkutan dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 1. Pengangkutan Darat a. Pengangkutan melalui jalan (raya) b. Pengangkutan dengan kereta api 2. Pengangkutan Laut. 3. Pengangkutan Udara. Dari ketiga macam moda angkutan tersebut diatas, pengangkutan melalui laut mempunyai peran yang sangat penting mengingat ¾ luas dari permukaan bumi adalah berupa perairan. Peranan pengangkutan laut juga menjadi sangat penting di
Universitas Sumatera Utara
negara/daerah yang berkepulauan, bersungai dan berdanau, bahkan untuk menghubungkan negara satu dengan negara lainya. Peran dan fungsi pengangkutan adalah sangat vital dalam dunia perdagangan karena sarana ini merupakan penghubung dari produsen ke konsumen 1. Negara Indonesia adalah negara kepulauan dimana bentuk, letak geografis dan kepadatan lalu lintas pelayaran menempatkan Negara Indonesia dalam kedudukan yang sangat penting. Vitalnya bidang pengangkutan dalam perkembangan perekonomian Negara Indonesia didasari oleh berbagi faktor seperti ; 1. Keadaan geografis Indonesia Keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau pulau besar dan kecil yang sebagian besar lautan.dengna keadaan wilayah yang luas ini, diperlukan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan dan udara yang dapat menjangkau seluruh wilayah Negara Indonesia bahkan ke negara negara lain. 2. Menunjang pembangunan berbagai sektor Kemajuan
dan
kelancaran
pengangkutan
akan
menunjang
pelaksanaan
pembangunan, penyebaran kebutuhan pembangunan dan distribusi hasil pembangunan di berbagai sektor keseluruh pelosok wilayah Indonesia. Pelaksanaan pembangunan dan penyebaran kebutuhan pembangunan yang merata akan mencegah kegiatan pembangunan yang menumpuk pada wilayah tertentu.
1
Hasnil Basri Siregar, Hukum Pengangkutan, Medan: Kelompok Studi Hukum Fakultas Hukum USU, 2002, hal 2.
Universitas Sumatera Utara
3. Mendekatkan jarak antara desa dan kota Lancarnya pengangkutan, mendekatkan jarak antara desa dan kota dan hal ini memberi dampak bahwa untuk bekerja tidak harus pindah ke kota sehingga kesejahteraan kehidupan dikota juga dapat dinikmati oleh kehidupan di desa. Pola hidup di daerah pedesaan cenderung mengikuti pola hidup di daerah perkotaan. Tingkat berpikir dan ingin maju warga desa dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat berpikir warga kota. 4. Perkembangan ilmu bidang teknologi Pembangunan di sektor pegangkutan mendorong perkembangan pendidikan dibidang ilmu dan teknologi pengangkutan, sarana angkutan dan hukum pengangkutan modern serta sumber daya manusia dan infastuktur dibidang pengangkutan. 2 Keadaan geografis Indonesia merupakan negara kepulauan dimana wilayah perairan jauh lebih luas dibanding wilayah daratan memerlukan perhatian yang sangat besar terhadap transportasi laut. Dengan adanya pengembangan transportasi laut maka mampu menggerakkan pembangunan nasional. Kemajuan
dan
kelancaran
pengangkutan
akan
menunjang
pelaksana
pembangunan, penyebaran kebutuhan pembangunan dan distribusi hasil pembangunan di berbagai sektor keseluruh pelosok wilayah Indonesia dan dapat menggairahkan tumbuhnya perdagangan. Laut Nusantara sebagai lahan usaha kelautan mengharuskan pentingnya perhatian terhadap transportasi laut yang juga 2
Abdulkadir Muhammad. Hukum pengangkutan Niaga, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal 34-36.
Universitas Sumatera Utara
membutuhkan penataan peraturan-peraturan hukum yang mengatur dan mendukung pengembangan usaha transportasi laut dan usaha penunjang yang terkait dengannya. Keadaan wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan nusantara yang kesatuan wilayahnya yang terdiri dari pulau besar dan pulau kecil yang mempunyai wilayah perairan yang lebih besar dibandingkan dengan daratannya merupakan faktor yang menentukan pentingnya peranan jasa transportasi angkutan laut dalam rangka menghubungkan setiap daerah. Pengembangan transportasi laut haruslah mampu menggerakkan pembangunan nasional dan pembangunan daerah agar dapat menggairahkan tumbuhnya perdagangan dan kegiatan pembangunan umumnya. 3 Pembangunan transportasi laut nasional, mutlak diperlukan pembangunan secara teknis dan permodalan serta aspek yuridis dan pengembangan kegiatan usaha transportasi laut maupun pengembangan pada segala kegiatan usaha pendukung kegiatan pengangkutan dilaut. Dengan adanya pengembangan pada kegiatan usaha transportasi laut dan pengembangan pada usaha jasa terkait yang salah satunya adalah kegiatan bongkar muat barang. Transportasi yang semakin maju dan lancarnya pengangkutan, sudah pasti akan menunjang pelaksanaan pembangunan yaitu berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan pembangunan, dan distribusi hasil pembangunan di berbagai sektor ke seluruh pelosok tanah air, misal sektor industri, perdagangan, pariwisata dan pendidikan. 3
Hasim Purba, Hukum Pengangkutan Di Laut Perspektif Teori dan Praktek, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2005, hal 1.
Universitas Sumatera Utara
Kegiatan bongkar muat barang adalah kegiatan yang mendukung kelancaran angkutan dari dan ke kapal ke suatu pelabuhan sehingga kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal mempunyai kedudukan yang penting serta berkaitan dengan keselamatan dan keamanan barang. 4 Kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal adalah kegiatan yang meliputi stevedoring, cargodoring, receiving/ delivery di pelabuhan. 5 Kegiatan bongkar muat barang sangat mempengaruhi dalam tercapainya kelancaran dan keselamatan pengangkutan barang melalui laut. Sedangkan Perusahaan Bongkar Muat barang adalah badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan dan mengusahakan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal. 6 Pelabuhan dalam menempatkan diri sebagai pintu gerbang perekonomian mutlak harus dapat memberikan kontribusi antara lain penekannan distribution cost yang berdampak pada daya beli, daya saing dan efek multiplier terhadap pertumbuhan dan pendapatan nasional. Kecenderungan sistem pengelolaan pelabuhan sejalan dengan tatanan, arah, sasaran dan tuntutan pelayanan pelabuhan serta perkembangan pola distribusi dan transportasi barang dibutuhkan adanya aliansi strategic antara penyelenggara pelabuhan dengan perusahaan bongkar muat dalam upaya meningkatkan produktivitas, mengoptimalkan penggunaan fasilitas dan peralatan serta pengembangan pelabuhan dalam bentuk kerjasama sejajar dan saling membutuhkan (sinergi). 7
4
Ibid, hal 160. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 14 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal, Pasal 1 angka 1. 6 Ibid, Pasal 1 angka 14. 7 Hasnil Basri Siregar, Kepastian Usaha Bongkar Muat di Pelabuhan, Medan, 17 Januari 2000, hal 2. 5
Universitas Sumatera Utara
Menurut Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. A1/330 No.88 menyatakan bahwa Perusahaan Bongkar Muat Barang adalah perusahaan yang secara khusus berusaha di bidang bongkar muat dari dan ke kapal, baik dari gudang Lini 1 maupun langsung ke alat angkutan. 8 Didasarkan pada Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 14 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal, bahwa kegiatan bongkar muat dari dan ke kapal dilaksanakan oleh perusahaan pelayaran melalui unit usaha bongkar muat yang merupakan bagian dari perusahaan induk. Luasnya perairan wilayah Indonesia sehingga memerlukan transportasi yang memadai, maka dari itu penulis tertarik untuk memilih judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Perusahaan PT. Samudera Indonesia Dalam Pelaksanaan Bongkar Muat Barang Melalui Angkutan Laut (Studi Pada PT. Samudera Indonesia Cab. Belawan Medan)”.
B. Perumusan Masalah 1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian bongkar muat barang melalui angkutan laut oleh PT. Samudera Indonesia Cab. Belawan Medan? 2. Bagaimana tanggung jawab dan hambatan dalam bongkar muat barang terhadap Perusahaan PT. Samudera Indonesia melalui angkutan laut? 3. Bagaimana tanggung jawab PT. Samudera Indonesia dalam pelaksanaan bongkar muat barang melalui angkutan laut?
8
Sinta Uli, Pengangkutan Suatu Tinjauan Multimoda Transport Angkutan Laut Angkutan Darat Dan Angkutan Udara, Medan: USU Press, 2006, hal 26
Universitas Sumatera Utara
C. Tujuan Penulisan Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan ini, adalah : a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bongkar muat barang melalui angkutan laut oleh PT. Samudera Indonesia Cab. Belawan Medan. b. Untuk mengetahui tanggung jawab dan hambatan dalam bongkar muat barang terhadap Perusahaan PT. Samudera Indonesia Cab. Belawan Medan. c. Untuk mengetahui tanggung jawab PT. Samudera Indonesia dalam pelaksanaan bongkar muat barang.
D. Manfaat Penulisan Sesuai dengan tujuan tersebut diatas, maka diharapkan agar penelitian ini dapat membawa manfaat sebagai berikut : 1. Secara Teoritis Dari penelitian ini diharapkan dapat membantu atau memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan pada ilmu pengetahuan hukum pengangkutan di laut yang khususnya mengenai kegiatan bongkar muat barang di laut. 2. Secara Praktis Dari penulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dalam bertambahnya pengetahuan penulis terhadap hukum pengangkutan di laut.
Universitas Sumatera Utara
Dan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat luas, pemerintah, para pengusaha bongkar muat, serta praktisi pelabuhan maupun bagi rekanrekan yang ingin memperdalam pengetahuannya terhadap hukum pengangkutan melalui laut khususnya mengenai kegiatan bongkar muat barang di laut.
E. Metode Penelitian Dalam penulisan skripsi ini yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Perusahaan PT. Samudera Indonesia Dalam Pelaksanaan Bongkar Muat Barang Melalui Angkutan Laut (Studi Pada PT. Samudera Indonesia Cab. Belawan Medan). 1. Jenis Penelitian Jenis Penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. 9 Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. 10 Skripsi ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat serta menganalisis peraturan hukum. 11 Menggunakan sifat deskriptif ini, maka peraturan hukum dalam penelitian ini dapat dengan tepat digambarkan dan dianalisis sesuai dengan 9
Soerjono Soekanto dan Sri Mamadji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009, hal 1. 10
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010, hal
11
Soerjono Soekanto, Op. cit., hal 10.
87.
Universitas Sumatera Utara
tujuan penelitian ini. Pendekatan masalah mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku (Statute Approach) terhadap tanggung jawab perusahaan PT. Samudera Indonesia dalam Pelaksanaan Bongkar Muat Barang Melalui Angkutan Laut. 2. Sumber data Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti, antara lain; buku-buku literatur, laporan penelitian, tulisan para ahli, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini yang merupakan penelitian yuridis normatif, sebagai bahan dasar penelitiannya, penulis menggunakan data sekunder, yakni bahan-bahan yang diperoleh dari bahan pustaka lazimnya. Data sekunder yang digunakan sebagai bahan dasar penelitian ini terdiri atas: a. Bahan hukum primer Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan atau berbagai perangkat hukum, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 14 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan Ke Kapal, hukum ditempatkan sebagai terikat dan faktor-faktor non-hukum yang mempengaruhi hukum dipandang sebagai variabel bebas dan peraturan lainnya. Selain itu, hasil wawancara yang didapatkan melalui studi lapangan PT. Samudera Indonesia Cabang Belawan Medan menjadi bahan hukum primer yang membantu dalam mengkaji masalah dalam penelitian ini.
Universitas Sumatera Utara
b. Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, karya ilmiah, pendapat sarjana, dan hasil-hasil penelitian, dan bahan lainnya yang dapat dan berfungsi untuk memberikan penjelasan lebih lanjut atas bahan hukum primer. c. Bahan hukum tersier Bahan hukum tersier memberikan petunjuk/penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lainnya. 12 3. Pengumpulan data Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai bahan dasar penelitian dikumpulkan dengan menggunakan studi dokumen (documents study) atau studi kepustakaan (library research) sebagai alat pengumpul data. 13 Studi dokumen tersebut merupakan penelitian bahan hukum primer, yaitu peraturan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan hukum perbankan, khususnya mengenai analisis hukum atas timbulnya kredit macet pada perjanjian kredit perbankan ditinjau dari segi hukum jaminan. Selain studi dokumen, juga menggunakan studi lapangan (field research) melalui alat wawancara sebagai alat pengumpul data guna mendapat data primer sehingga mampu untuk mendukung dan menguatkan bahan hukum primer yang telah pedomani sebelumnya.
12 13
Ibid., hal 13. Ibid., hal 66.
Universitas Sumatera Utara
4. Analisis data Data yang di peroleh dari hasil penelitian kemudian di analisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, berdasarkan disiplin ilmu hukum dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada di lapangan. Kemudian di kelompokkan, di hubungkan dan dibandingkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan kredit pada perbankan. Dengan demikian, kegiatan analisis ini akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini baik secara normatif maupun secara faktual di lapangan.
F. Sistematika Penulisan Tujuan penyajian sistematika ini adalah untuk memudahkan para pembaca memahami dan memperoleh gambaran apa yang akan disajikan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah : BAB I
PENDAHULUAN Bab ini dimaksudkan sebagai langkah awal dalam mengantarkan pengenalan kepada bab berikutnya. Bab ini disajikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, sistematika penulisan dan keaslian penulisan.
BAB II
PENGANGKUTAN
BARANG
DAN
BONGKAR
MUAT
BARANG MELALUI LAUT
Universitas Sumatera Utara
Bab ini memuat tentang pengangkutan dan pihak-pihak yang terkait dalam pengangkutan barang melalui laut, dasar hukum dan peranan perusahaan bongkar muat dalam pengangkutan barang melalui laut, dan dokumen-dokumen dalam pengangkutan barang melalui laut terkait dengan proses bongkar muat barang. BAB III
PELAKSANAAN BONGKAR MUAT BARANG MELALUI ANGKUTAN LAUT OLEH PT. SAMUDERA INDONESIA Bab ini memuat tentang pembahasan mengenai gambaran umum PT. Samudera Indonesia, hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan bongkar muat barang, dan prosedur pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan bongkar muat barang oleh PT. Samudera Indonesia.
BAB IV
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN
PT.
SAMUDERA INDONESIA
DALAM
PELAKSANAAN BONGKAR MUAT BARANG MELALUI ANGKUTAN LAUT Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi pelaksanaan perjanjian bongkar muat barang melalui angkutan laut oleh PT. Samudera Indonesia Cab. Belawan Medan, tanggung jawab dan hambatan dalam bongkar muat barang terhadap perusahaan PT. Samudera Indonesia melalui angkutan laut, dan tanggung jawab PT. Samudera Indonesia dalam pelaksanaan bongkar muat barang melalui angkutan laut.
Universitas Sumatera Utara
BAB V
KESIMPULAN Bab ini merupakan kristalisasi dari semua yang telah dicapai di dalam masing-masing bab sebelumnya. Tersusun atas kesimpulan dan saran.
G. Keaslian Penulisan Penulisan skripsi ini diajukan untuk melengkapi tugas guna memenuhi syarat dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum. Penulis dalam membuat dan memilih judul skripsi ini berdasarkan hasil penelitian sendiri. Keaslian penulisan skripsi ini hasil pemikiran sendiri dengan mengambil dari buku-buku sebagai sumber referensi. Telah dilakukan pengecekan dan penelurusan di Perpustakaan USU. Adapun judul skripsi penulis adalah “Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Perusahaan PT. Samudera Indonesia Dalam Pelaksanaan Bongkar Muat Barang Melalui Angkutan Laut (Studi Pada PT. Samudera Indonesia Cab. Belawan Medan)”. Tidak ada judul yang sama baik permasalahan, tujuan maupun metodenya. Beberapa judul yang hampir sama dengan judul penulis antara lain yaitu: 1. Peranan dan tanggung jawab perusahaan bongkar muat dalam pengangkutan barang di laut ( Meutia Handayani / 050200302 ) 2. Aspek-aspek hukum pemanfaatan jasa dan fasilitas pelabuhan untuk menunjang kelancaran arus bongkar muatan barang dan penumpang dalam pengangkutan laut ( Dedi Harianto / 880200039 )
Universitas Sumatera Utara
3. Peranan dan tanggung jawab perusahaan ekspedisi muatan kapal laut (EMKL) sebagai pemilik barang dalam bongkar muat barang di pelabuhan belawan ( Hartono / 870200043 ) 4. Pelaksanaan pengangkutan barang melalui ganti rugi oleh perusahaan pelayaran ( Dewi Susanti / 950200029 ) Selain dengan mengambil dari buku-buku yang berhubungan dengan judul penulis dan ketentuan peraturan perundang-undangan, penulis juga melakukan riset atau penelitian langsung ke PT. Samudera Indonesia Cab. Belawan Medan. Jadi dengan demikian judul skripsi ini asli hasil pemikiran penulis sendiri.
Universitas Sumatera Utara
