BAB I PENDAHULUAN. sangat penting dalam menunjang kesehatan dari masyarakat. Maju atau

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Dalam dunia medis yang semakin berkembang, peranan rumah sakit sangat penting dalam menunjang kesehatan dari masyarakat. Maju atau mundurnya pelayanan kesehatan rumah sakit akan sangat ditentukan oleh keberhasilan dari pihak-pihak yang bekerja di rumah sakit, dalam hal ini dokter, perawat dan orang-orang yang berada ditempat tersebut. Pelayanan hakikatnya merupakan suatu usaha untuk membantu menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan orang lain serta dapat memberikan kepuasan yang diharapkan konsumen. Pelayanan kesehatan adalah sebuah konsep yang digunakan dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Untuk dapat terselenggaranya pelayanan kesehatan yang merata kepada masyarakat, diperlukan ketersediaan tenaga kesehatan yang merata dalam arti pendayagunaan dan penyebarannya harus merata ke seluruh wilayah sampai ke daerah terpencil sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan 1.

“Definisi pelayanan kesehatan menurut Soekidjo Notoatmojo adalah sebuah sub sistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah pelayanan preventif (pencegahan) dan promotif ( peningkatan kesehatan ) dengan sasaran masyarakat 2”.

1

Pasal 16 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan http://id.shvoong.com/medicine-and-health/epidemiology-public health/pengertian pelayanan kesehatan, diakses tanggal 5 Oktober 2012 2

Universitas Sumatera Utara

“Sedangkan menurut Levey dan Loomba Pelayanan Kesehatan Adalah upaya yang diselenggarakan sendiri/secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah, dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat 3”. Bentuk dan jenis pelayanan kesehatan yang ditemukan banyak macamnya dikarenakan kesemuanya ini ditentukan oleh :

1.

Pengorganisasian pelayanan, apakah dilaksanakan secara sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi.

2.

Ruang lingkup kegiatan, apakah hanya mencakup kegiatan pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan atau kombinasi dari padanya.

Menurut pendapat Hodgetts dan Casio, jenis pelayanan kesehatan secara umum dapat dibedakan atas dua, yaitu:

1. Pelayanan kedokteran : Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok pelayanan kedokteran (medical services) ditandai dengan cara pengorganisasian yang dapat bersifat sendiri (solo practice) atau secara bersama-sama dalam satu organisasi. Tujuan utamanya untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan, serta sasarannya terutama untuk perseorangan dan keluarga. 2. Pelayanan kesehatan masyarakat : Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok kesehatan masyarakat (public health service) ditandai dengan cara pengorganisasian yang umumnya secara bersama-sama dalam suatu organisasi, yang tujuan utamanya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit, serta sasarannya untuk kelompok dan masyarakat 4.

3 4

Ibid Ibid


Oleh karena itu pelayanan kesehatan pada rumah sakit merupakan hal yang penting dan harus dijaga maupun ditingkatkan kualitasnya sesuai standar pelayanan yang berlaku, agar masyarakat sebagai konsumen dapat merasakan pelayanan yang diberikan. “Terdapat 3 (tiga) komponen yang terlibat dalam suatu proses pelayanan yang diberikan, pelayanan yang sangat ditentukan oleh kualitas pelayanan yang diberikan, siapa yang melakukan pelayanan, serta konsumen yang menilai sesuatu pelayanan melalui harapan yang diinginkannya 5”. Di dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 30 ayat (2) menyebutkan ada 3 (tiga) tingkat pelayanan kesehatan yaitu : 1) Pelayanan kesehatan tingkat pertama, adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dasar. 2) Pelayanan kesehatan tingkat kedua, adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan spesialistik. 3) Pelayanan kesehatan tingkat ketiga, adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan sub spesialistik. Peran dan fungsi rumah sakit sebagai tempat untuk melakukan pelayanan medis erat kaitannya dengan 3 (tiga) unsur, yaitu terdiri dari : 1) Unsur mutu yang dijamin kualitasnya 2) Unsur keuntungan atau manfaat yang tercermin dalam mutu pelayanan 3) Hukum yang mengatur perumahsakitan secara umum dan kedokteran dan/atau medik khususnya 6. Tindakan medis merupakan salah satu upaya pengembangan usaha kesehatan

untuk

meningkatkan

pelayanan

kesehatan

pada

masyarakat.

Keselamatan dan perkembangan kesehatan pasien merupakan landasan mutlak bagi rumah sakit khususnya dokter atau tenaga medis lainnya dalam menjalankan

5

Titik Triwulan Tutik, Shita Febrina, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2010), hal.11 6 Hermien Hadiati Koeswadji, Hukum dan Masalah Medik, (Surabaya : Airlangga Press, 2002), h.118


praktik profesinya, seperti dalam pelaksanaan pembedahan terhadap pasien, seorang dokter atau tenaga medis lainnya harus melakukan segala upaya semaksimal mungkin untuk menangani pasiennya. Meski demikian, dari tindakan medis tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi suatu kesalahan atau kelalaian. Kesalahan

ataupun

kelalaian

yang

dilakukan

tenaga

kesehatan

dalam

melaksanakan tugas profesinya dapat berakibat fatal baik terhadap badan maupun jiwa pasiennya, dan hal ini tentu saja sangat merugikan bagi pihak pasien. Oleh karena itu, sebelum melakukan pelayanan pembedahan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pihak pasien atau keluarganya. Persetujuan ini dapat berupa persetujuan lisan ataupun persetujuan tertulis. Hal ini tergantung dari besar dan kecilnya risiko dari pembedahan yang dilakukan. Hubungan antara dokter dan pasien pada awalnya menganut model hubungan terapeutik yang mapan, yaitu suatu hubungan paternalistik (kekeluargaan) atas dasar kepercayaan. Model hubungan seperti ini tentunya memiliki keunggulan komparatif dibandingkan model hubungan yang didasarkan atas prinsip-prinsip hukum semata. Namun jika terjadi konflik model hubungan tersebut memiliki konsep penyelesaian yang kurang jelas, tidak memiliki kekuatan guna melaksanakan kekuatannya 7. Hubungan dokter dan pasien merupakan hubungan yang mempunyai kedudukan khusus. Dokter sebagai Health Profider (yang memberikan pelayanan kesehatan) dan pasien sebagai Health Receiver (yang menerima kesehatan). Hubungan dokter dan pasien pada dasarnya merupakan hubungan kontraktual. Hubungan dimulai sejak dokter menyatakan secara lisan maupun secara sikap atau tindakan yang menunjukkan kesediaan dokter. Seperti menerima pendaftaran,

7

Diana Devlin Lontoh, Pelaksanaan Perjanjian Terapeutik Dalam Persetujuan Tindakan Medis Pada Kondisi Pasien Dalam Keadaan Tidak Mampu di Rumah Sakit Telogorejo Semarang, www.google.com//perjanjian terapeutik// diakses tanggal 5 Oktober 2012, hal.19


memberi nomor urut, mencatat rekam medis, dan sebagainya. “Hubungan kontraktual antara dokter dan pasien dinamakan kontrak terapeutik 8”. Hubungan yang terjadi antara dokter dengan pasien secara umum dianggap sebagai suatu jenis kontrak. Sebuah kontrak adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih, dimana kedua belah pihak membuat perjanjian untuk masing-masing pihak, menurut istilah hukum, memberikan prestasinya. Masalah perjanjian diatur dalam Hukum Perdata BW pasal 1320 yang menyatakan : 1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak, maksud dari kata sepakat adalah kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal pokok dalam kontrak. 2. Kecakapan untuk melakukan suatu perbuatan hukum, adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. 3. Adanya objek, sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas. 4. Adanya kausa yang halal, suatu perjanjian yang dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum. Sebelum dilakukannya kontrak terapeutik antara dokter dan pasien maka terlebih dahulu diberitahukan penjelasan mengenai tindakan medik apa yang dilakukan terhadap pasien. Informed consent yang artinya adalah sebuah persetujuan yang diberikan oleh pasien ataupun keluarganya atas dasar informasi dan penjelasan mengenai tindakan medik apa yang akan dilakukan terhadap pasien. “Informed consent itu sendiri sangat erat kaitannya dengan transaksi terapeutik yang artinya adalah suatu transaksi untuk menentukan atau upaya untuk mencari terapi yang paling tepat bagi pasien yang dilakukan oleh Dokter 9”. Sehingga hubungan antara informed consent dan transaksi terapeutik dapat

8

Ibid, hal.20

9

Bahder Johan Nasution, Hukum Kesehatan (Pertanggung Jawaban Dokter), (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), hal.11


dikatakan bahwa informed consent merupakan komponen utama yang mendukung adanya transaksi terapeutik. Karena persetujuan yang diberikan secara sukarela yang disampaikan oleh pasien dengan menandatangani informed consent adalah merupakan salah satu syarat subyektif untuk terjadinya / sahnya suatu perjanjian yaitu “Sepakat untuk mengikatkan diri”, dalam hal ini perjanjian yang dimaksud adalah transaksi terapeutik. Transaksi terapeutik tunduk pada ketentuan umum mengenai perjanjian. Ditambah lagi untuk menilai keabsahan suatu transaksi terapeutik harus pula digunakan tolok ukur sahnya suatu perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pelaksanaan Informed Consent dianggap benar jika memenuhi ketentuanketentuan sebagai berikut : a. Persetujuan atau penolakan tindakan medis diberikan untuk tindakan medis yang dinyatakan secara spesifik (the consent must be for what will be actually performed. b. Persetujuan atau penolakan tindakan medis diberikan tanpa paksaan (voluntary). c. Persetujuan atau penolakan tindakan medis diberikan oleh seseorang pasien yang sehat mental dan yang memang berhak memberikannya dari segi hukum. d. Persetujuan atau penolakan tindakan medis diberikan setelah diberikan cukup (adequate) informasi dan penjelasan yang diperlukan 10.

Maka dengan ini terhadap dokter yang ingin melakukan tindakan medik atau operasi terlebih dulu harus memberikan informasi mengenai tindakan apa yang akan dilakukan, apa manfaatnya, apa resikonya, alternatif lain (jika ada), dan

10

Sunarto Adi Wibowo, Hukum Kontrak Terapeutik di Indonesia, (Medan : Pustaka Bangsa Press, 2009), hal.81


apa yang mungkin terjadi apabila tidak dilakukan tindakan medik atau operasi tersebut. “Keterangan ini harus diberikan secara jelas dalam bahasa yang sederhana dan dapat dimengerti oleh pasien dengan memperhitungkan tingkat pendidikan dan intelektualnya 11”. Dalam hal ini dokter sebagai pemberi pelayanan kesehatan wajib melakukan segala tugas dan kewajibannya untuk kepentingan si pasien dengan segala kompetensi, tanggung jawab dan kode etik yang ada. Sedangkan pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan wajib mematuhi segala apa yang disarankan oleh dokter demi terlaksananya kesembuhannya. Tindakan medik yang dilakukan oleh dokter tanpa persetujuan sah karena pasien tidak memperoleh keterangan yang lengkap dan benar dapat mengakibatkan seorang dokter dapat digugat di pengadilan. Untuk itu maka penting dilakukan penelitian tentang informed consent dalam perjanjian terapeutik antara pasien dengan pihak rumah sakit.

11

J. Gunadi, Persetujuan Tindak Medik (Informed Consent), (Jakarta : FK UI, 1995),

Hal.2


B. PERUMUSAN MASALAH Berdasarkan uraian di atas, maka beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana pengaturan hukum perjanjian terapeutik antara pihak rumah

sakit dengan pasien ? 2. Bagaimana penerapan informed consent dalam perjanjian terapeutik antara

pasien dan pihak Rumah Sakit? 3. Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa jika terjadi permasalahan dalam

perjanjian terapeutik antara pihak Rumah Sakit Pirngadi Medan dengan pasien ?

C. TUJUAN PENELITIAN Tujuan dari penulisan ini adalah : 1. Untuk mengetahui pengaturan hukum perjanjian terapeutik antara pihak Rumah Sakit Pirngadi Medan dengan pasien. 2. Untuk mengetahui penerapan informed consent dalam perjanjian terapeutik antara pihak Rumah Sakit Pirngadi Medan dengan pasien. 3. Untuk mengetahui bentuk penyelesaian sengketa yang digunakan jika terjadi permasalahan dalam perjanjian terapeutik antara pihak Rumah Sakit Pirngadi Medan dengan pasien.


D. MANFAAT PENELITIAN Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Bagi Masyarakat Memberi sumbangan dan masukan terhadap masyarakat

sehingga mereka lebih dapat mengetahui dan memahami mengenai perjanjian terapeutik terhadap tindakan medis bagi pasien di Rumah Sakit Umum Pirngadi Medan. 2. Bagi Ilmu Pengetahuan Memberi sumbangan pengetahuan dalam bidang Hukum pada umumnya serta Hukum Kesehatan pada khususnya terutama mengenai perjanjian terapeutik terhadap tindakan medis bagi pasien di Rumah Sakit Umum Pirngadi Medan. 3. Bagi Penelitian Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi, sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara di samping menambah pengetahuan dan wawasan mengenai perjanjian terapeutik terhadap tindakan medis bagi pasien di Rumah Sakit Umum Pirngadi Medan.

E. METODE PENELITIAN Penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam setiap kegiatan atau penelitian ilmiah harus digunakan suatu metode penelitian yang tepat agar memperoleh hasil penelitian yang tepat pula sehingga memperoleh hasil penelitian yang mempunyai nilai


validitas tinggi dan tingkat reabilitas yang besar. Metode pendekatan empiris dijelaskan di sini mencakup pengertian, unsur, aspek hukum, serta kedudukan hukum perjanjian terapeutik terhadap tindakan medis bagi pasien di Rumah Sakit Umum Pirngadi Medan. Sehingga dapat dimengerti kedudukan legal mengenai perjanjian terapeutik yang ditanda tangani oleh pasien itu sendiri atau ditanda tangani oleh keluarganya, Bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi tenaga medis rumah sakit dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dengan adanya perjanjian terapeutik, adanya faktor-faktor yang mempengaruhi baik pendukung maupun hambatanhambatan dalam pelaksanaannya. Mengingat pentingnya metode penelitian bagi penulis dalam menemukan, menentukan dan menganalisis suatu masalah, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1.

Jenis Penelitian Dilihat dari sifat dan tujuan penelitian, maka penelitian ini bersifat analitis.

Penelitian deskriptif disini yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, artinya metode ini diharapkan dapat mengetahui, memperoleh gambaran jelas mengenai gambaran umum Rumah Sakit Umum Pirngadi Medan, bagaimana pengaturan perjanjian terapeutik dalam tindakan medis yang diambil tenaga medis serta tanggung jawab tenaga medis tersebut.


2.

Lokasi Penelitian Penelitian kali ini penulis mengambil lokasi di Rumah Sakit Umum

Pirngadi Medan, yang terletak di Jl. Prof HM Yamin SH No. 47 Medan yang merupakan salah satu unit pelayanan kesehatan di kota Medan yang berstatus milik pemerintah kota Medan. 3.

Data

a. Jenis Data Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu merupakan data yang secara tidak langsung diperoleh dari lapangan tetapi data diperoleh dari bahan pustaka yang meliputi antara lain buku-buku, majalah, artikel, dokumen-dokumen, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. b. Sumber Data 1) Bahan Hukum Primer, bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah pihakpihak yang berhubungan dengan tindakan medik di Rumah Sakit Umum Pirngadi Medan, yaitu dokter yang bertugas yang pernah menangani pasien yang bersangkutan, ditambah pasien / keluarga pasien. 2) Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum sekunder merupakan data yang tidak langsung memberi keterangan yang sifatnya mendukung sumber data primer. Antara lain termasuk formulir, dokumen-dokumen, artikel, literatur, makalah yang ada kaitannya dengan penelitian ini. 3) Bahan Hukum Tertier, bahan hukum tertier merupakan data yang diambil dari internet dan lain sebagainya.


c. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data berdasarkan sumber-sumber data diatas, maka pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi kepustakaan yaitu mempelajari dan mengumpulkan data dari arsip-arsip, dokumen-dokumen, literatur-literatur, blangko penandatanganan perjanjian terapeutik (siapa yang menyetujui), dan- surat-surat lain yang berkaitan tentang perjanjian terapeutik.

F. KEASLIAN PENELITIAN Berdasarkan informasi yang ada dan penelusuran kepustakaan khususnya di lingkungan Universitas Sumatera Utara belum pernah ada. Penulisan skripsi yang menyangkut pelaksanaan perjanjian terapeutik antara pasien dengan pihak rumah sakit skripsi ini adalah asli. Skripsi ini juga bukan merupakan jiplakan atau merupakan judul skripsi yang sudah pernah diangkat sebelumnya oleh orang lain.

G. SISTEMATIKA PENULISAN Penulisan skripsi ini dibagi atas 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab dibagi atas beberapa subbab. Urutan bab tersusun secara sistematis dan saling berkaitan satu dengan lainnya. Uraikan singkat atas bab-bab dan sub saling berkaitan dengan lainnya. Uraian singkat atas bab-bab dan sub-sub bab tersebut adalah sebagai berikut : Bab pertama merupakan pendahuluan dalam bab ini, penulis menjelaskan secara umum hal-hal yang berkaitan dengan Latar Belakang, Perumusan Masalah,


Tujuan dan Manfaat Penelitian, Keaslian Penulisan, Metode Penulisan dan Sistematika Penulisan. Bab kedua pembahasan tentang mengenai perjanjian dan perjanjian terapeutik. Bab ini terdiri dari beberapa subbab, seperti pengertian perjanjian, asas-asas perjanjian, syarat-syarat sahnya perjanjian, macam-macam perjanjian, dan berakhirnya perjanjian. Pada bab ini penulis menjelaskan secara umum mengenai hal-hal yang mendasar tentang perjanjian dan perjanjian terapeutik. Bab ketiga membahas tentang penerapan informed consent dalam perjanjian terapeutik antara Rumah Sakit Umum Pirngadi Medan dengan pasien. Bab ini terdiri dari beberapa subbab, seperti pengertian informed consent, fungsi dan tujuan informed consent, pengaturan hukum informed consent, serta informed consent dan akibat hukumnya dalam perjanjian terapeutik Bab

keempat

berisi

bentuk

penyelesaian

sengketa

jika

terjadi

permasalahan dalam perjanjian terapeutik antara Rumah Sakit Umum Pirngadi Medan dengan pasien. Bab kelima merupakan kesimpulan dan saran, pada bab kelima ini menguraikan tentang kesimpulan dari penelitian mengenai perjanjian terapeutik antara pasien dan pihak rumah sakit di Rumah Sakit Umum Pirngadi Medan, dan saran-saran terhadap pasien maupun pihak rumah sakit yang menyangkut mengenai perjanjian terapeutik di Rumah Sakit Umum Pirrngadi Medan.


BAB I PENDAHULUAN. sangat penting dalam menunjang kesehatan dari masyarakat. Maju atau

Recommend Documents