BAB I PENDAHULUAN. Berkaitan dengan hal itu, maka perlu segera disusun materi teknis peraturan zonasi untuk seluruh Kota Cimahi

KAK Peraturan Zonasi Kota Cimahi

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

Pada dasarnya perkembangan suatu wilayah secara faktual dapat berubah sesuai dengan kecepatan, dinamika, atau pola perkembangan kegiatan masyarakat setempat dan atau pengaruh perkembangan wilayah sekitarnya, yang tentunya akan memberikan kontribusi terhadap upaya kegiatan penataan ruang. Kegiatan penataan ruang terutama pada aspek perencanaan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan guna mengantisipasi segala bentuk kecenderungan perkembangan kegiatan masyarakat yang telah dan akan terjadi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 pasal 59 (1) bahwa Setiap rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota harus menetapkan bagian dari wilayah kabupaten/kota yang perlu disusun rencana detail tata ruangnya. Rencana detail tata ruang ini merupakan dasar penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan bagi zona-zona yang pada rencana detail tata ruang ditentukan sebagai zona yang penanganannya diprioritaskan. Rencana Detail Tata Ruang juga merupakan rencana yang menetapkan blok-blok peruntukan pada kawasan fungsional perkotaan, sebagai penjabaran “kegiatan” ke dalam wujud ruang, dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan dalam kawasan fungsional, agar tercipta lingkungan yang harmonis antara kegiatan utama dan kegiatan penunjang dalam kawasan fungsional tersebut. Penyusunan materi teknis RDTR di Kota Cimahi telah dilakukan pada tahun anggaran 2011 untuk seluruh Sub Wilayah Kota sesuai dengan pembagian SWK pada RTRW Kota Cimahi yang terdiri dari SWK A, B, C, D dan E. Kelima Dokumen RDTR tersebut perlu dibuat Petunjuk Teknisnya sebagai panduan operasional RDTR tersebut yang biasa disebut Peraturan Zonasi. Berkaitan dengan hal itu, maka perlu segera disusun materi teknis peraturan zonasi untuk seluruh Kota Cimahi . Peraturan Zonasi ini diharapkan menjadi aturan dalam pemanfaatan ruang sehingga menjamin pembangunan yang akan dilaksanakan dapat mencapai standar kualitas local minimum. Manfaat Peraturan Zonasi : - Meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai - Meningkatkan pelayanan terhadap fasilitas yang bersifat public - Menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat - Mendorong pengembangan ekonomi Peraturan Zonasi ini terdiri dari Zoning Text dan Zoning Map, keduanya sesuai dengan dokumen RDTR yang telah disusun sebelumnya. Pada Tahun Anggaran 2012, Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Pekerjaan Umum Kota Cimahi akan melaksanakan pekerjaan penyusunan Peraturan Zonasi Kota Cimahi, namun untuk Peraturan Zonasi ini yang disusun dibatasi hanya penyusunan zoning text, untuk zoning map dilaksanakan pada penyusunan peraturan zonasi berikutnya. Peraturan yang mengatur proses penyusunan Peraturan Zonasi telah dikeluarkan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. . 1.2 Landasan Hukum Ketentuan hukum/peraturan yang mendasari kegiatan Peningkatan Penataan Ruang adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001, tentang Pembentukan Kota Cimahi; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah; F:\POKJA IX\PZ\KAK-PZ 2,5 bulan.doc

1


3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

14. 15. 16. 17. 18. 19.

20. 21.

22.

23. 24. 25. 26. 27. 28.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang 2008 Tentang Air Tanah; Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten / Kota, beserta Rencana Rincinya; Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Penataan Ruang Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M/2007 Tentang Kriteria Teknis Perencanaan Tata Ruang Kawasan Budidaya; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Bencana Longsor; Peraturan Menteri Pekerjaan umum Nomor 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan; Peraturan Menteri Pekerjaan umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Bandung Utara; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Barat; dan

1.3 Maksud dan Tujuan Maksud :. Menjadikan Dokumen Peraturan Zonasi sebagai acuan / pedoman operasional dalam pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik, terutama dalam pemberian izin pemanfaatan ruang. Tujuan dari kegiatan ini, adalah : Menyusun dokumen Peraturan Zonasi Kota Cimahi sebagai bentuk operasional pengendalian pemanfaatan ruang di sehingga pemanfaatan ruang dapat sesuai dengan rencana.

F:\POKJA IX\PZ\KAK-PZ 2,5 bulan.doc

2


1.4. Sasaran Adapun sasaran yang harus dicapai untuk mewujudkan tujuan pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut : a. Kajian / analisis terhadap setiap aspek data dan fakta baik secara internal dan eksternal, sehingga diperoleh gambaran kecenderungan perkembangan kegiatan wilayah terhadap pemanfaatan ruang yang selama ini sudah dan akan terjadi; b. Merumuskan Peraturan Zonasi;

1.5. Pemberi Tugas dan Sumber Dana Sebagai pemberi tugas kegiatan ini, adalah Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Pekerjaan Umum Kota Cimahi selaku unit satuan kerja yang diberi tanggung jawab dalam penyelenggaraannya. Adapun sumber dana untuk keseluruhan penyelenggaraannya diperoleh dari dana APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2012 yang dialokasikan melalui Kegiatan Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang. 1.6. Ruang Lingkup a. Ruang Lingkup Wilayah : Seluruh Wilayah Kota Cimahi Lebih jelasnya dapat dilihat pada peta berikut :


3


Waktu pelaksanaan kegiatan penyusunan Peraturan Zonasi Kota Cimahi selama 2,5 (dua koma lima) bulan. b. Ruang Lingkup Substansi Adapun muatan Peraturan Zonasi Kota Cimahi, meliputi: ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, ketentuan prasarana dan sarana minimal, ketentuan pelaksanaan, dan materi pilihan yang terdiri atas ketentuan tambahan, ketentuan khusus, standar teknis, dan ketentuan pengaturan zonasi

Mengacu pada lingkup substansi di atas, maka kerangka logis penyelenggarannya dapat diuraikan sebagai berikut: a) Keluaran (Output) Adapun out put fisik dari pekerjaan ini adalah : 1) Buku Laporan Pendahuluan sebanyak 10 (Sepuluh) eksemplar; 2) Buku Laporan Antara sebanyak 10 (Sepuluh) eksemplar; 3) Buku Laporan Akhir sebanyak 15 (Lima Belas) eksemplar; 4) Compact Disk (CD) sebanyak 17 (Tujuh Belas) set, terdiri dari :  2 (Dua) set CD memuat Laporan Antara.  15 (Lima Belas) set CD memuat Laporan Akhir dan Album Peta.

b)

Laporan dibuat dalam bentuk tertulis yang dilengkapi dengan gambar, peta, skema dan tabel. Format laporan adalah sebagai berikut: 1) Buku Laporan  Ukuran kertas A4 (21, 0 cm x 29,7 cm), kecuali Laporan Akhir Ukuran Kertas A3;  Jenis kertas HVS putih polos;  Berat kertas minimal 80 gr/cm2;  Format kertas landscape;  Gambar/foto/peta: cetak warna;  Jenis huruf/font Trebuchet MS, tegak, ukuran standar, spasi 1,5. 2) Sampul Buku Laporan Pendahuluan, Antara dan Draft Akhir  Warna dasar kertas putih, jenis kertas karton;  Cetak full color, dilaminasi, jilid spiral kawat. 3) Sampul Buku Laporan Akhir  Warna dasar kertas putih, jenis kertas karton;  Cetak hard cover, cetak full color. 4) Compact Disk (CD)  File digital Laporan Antara dan Akhir dalam format MSOffice atau OpenOffice; . Hasil (Outcome) Hasil yang ingin diraih dari keluaran kegiatan ini, adalah adanya pedoman dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang melalui keberadaan dokumen Peraturan Zonasi Kota Cimahi.

c)

Manfaat (Benefit) Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari Keluaran dan Hasil kegiatan ini, adalah bahwa dokumen-dokumen tersebut dapat berfungsi sebagai bahan referensi, rujukan, serta pedoman untuk : a. menjamin dan menjaga kualitas ruang SWK minimal yang ditetapkan; a. menjaga kualitas dan karakteristik zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik zona; dan b. meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap zona

d)

Dampak (Impact) Dampak yang diharapkan terjadi dari perolehan Keluaran, Hasil dan Manfaat kegiatan sebagaimana uraian diatas, adalah : 1. Mempermudahan dan mempercepat kinerja aparat daerah untuk mengambil keputusan dalam rangka melakukan upaya-upaya untuk :


4


2.

a. menjaga dan menciptakan keterkaitan, keselarasan dan keserasian, serta efisiensi perkembangan kegiatan pemanfaatan kawasan perkotaan, b. menjaga konsistensi perwujudan ruang kawasan perkotaan yang sesuai dengan rencana, melalui pengendalian pemanfaatan ruang di daerah tersebut. Terjadinya arahan penyebaran kegiatan kota secara bertahap ke arah radial dalam rangka optimalisasi aksesibilitas (kemudahan) pemanfaaatan ruang yang sebelumnya lebih terkonsentrasi di pusat kota yang lama.


5


BAB II GAMBARAN UMUM 2.1. Gambaran Umum Kota Cimahi mempunyai luas 4.025 Ha, dengan batas-batas secara administrasi di sebelah timur adalah Kota Bandung, dan di sebelah utara, barat dan selatan adalah Kabupaten Bandung. Kota Cimahi dan Kota Bandung di dalam Bandung Metropolitan Area (BMA) merupakan pusat pertumbuhan atau pusat pelayanan. Dalam perkembangan Metropolitan Bandung tersebut, Kota Cimahi telah menunjukkan fungsi dan perkembangannya berupa kegiatan atau fungsi: Perumahan, Militer, Perdagangan dan Jasa, serta Industri. Dalam perencanaan pemanfaatan ruang di Kota Cimahi, penetapan kawasan-kawasan strategis berdasarkan dominasi fungsi atau kegiatan utama yang ada dan yang akan dikembangkan pada kawasan tersebut. Rencana penetapan kawasan strategis pada kawasan budidaya di wilayah Kota Cimahi adalah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kawasan Pusat Kota (CBD/Central Bussiness District), Kawasan Militer Kawasan Industri dan Pergudangan Koridor Perdagangan dan Jasa Kawasan Rekreasi Air Kawasan Perumahan Fasilitas dan Lain-lain

Kawasan Perumahan yang merupakan gabungan atau integrasi antara perumahan penduduk fungsi primer dan perumahan penduduk fungsi sekunder. Perumahan penduduk sebagai fungsi primer adalah sebagai residential sub-center dalam konteks Metropolitan Bandung, di mana kegiatan sehari-hari (mata pencaharian) penduduk tersebut dominan di Kota Bandung. Perumahan penduduk sebagai fungsi sekunder adalah perumahan bagi penduduk yang kegiatan sehari-harinya (mata pencaharian) di Kota Cimahi. Kawasan perumahan ini merupakan gabungan antara perumahan terencana yang dibangun oleh pengembang, dan perumahan yang dibangun secara individu oleh pemilik. Kawasan perumahan ini tersebar di semua kelurahan, dengan perkiraan luas adalah 2.472,87 ha, atau sekitar 60,89 % dari luas kota. Dalam kawasan perumahan ini terdapat fungsi atau kegiatan atau penggunaan lahan : - perumahan terencana, - perumahan individu, - fasilitas umum/sosial pendukung kawasan, - perdagangan dan jasa pendukung, - fungsi/kegiatan tertentu yang “terselip” dalam kawasan perumahan. Selain pemanfaatan ruang atau pemanfaatan lahan yang merupakan kawasan tersebut di atas, terdapat juga pemanfaatan ruang/lahan yang terletak di antara kawasankawasan di atas, yang fungsi dan keberadaannya cukup signifikan untuk diperhatikan. Kegiatan atau penggunaan lahan dimaksud meliputi : - komplek fasilitas pendidikan yang khusus lokasinya, - ruang terbuka berupa TPU, lahan cadangan, - jalan tol, - jalan rel kereta api, - stasiun kereta api, - TPA sampah, dll. Karena sifat dari kegiatan-kegiatan tersebut umumnya untuk pelayanan, maka kegiatan atau penggunaan lahan ini dikelompokkan dan dinamai fasilitas dan lain-lain.


6


Terdapatnya ketentuan-ketentuan khusus dalam arahan pembangunan di KBU yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan ruang, antara lain pemanfaatan ruangnya lebih dominan oleh lahan tidak terbangun untuk dapat mendukung terhadap fungsi resapan air. Kondisi ini perlu disikapi dengan cermat mengingat pemanfaatan ruang wilayah studi sangat dinamis, sehingga fungsi dan keberadaannya menjadi daya tarik untuk terjadinya alih fungsi dalam penggunaan tanah, serta mengalami desakan pembangunan yang tinggi sebagai peluang investasi. Dalam RTRW Kota Cimahi, wilayah Kota Cimahi dibagi menjadi 5 (lima) Sub Wilayah Kota (SWK) yaitu SWK A,B,C,D dan E. Dari pembagian tersebut, bagian utara Kota Cimahi adalah SWK A dan SWK B, sedangkan bagian Selatan terdiri dari SWK C,D,E. Pemanfaatan ruang atau tata guna lahan pada wilayah saat ini sebagian besar digunakan oleh permukiman dan perumahan, dengan perdagangan dan jasa skala lingkungan, serta adanya kecenderungan perubahan lahan tidak terbangun menjadi lahan terbangun dan pergeseran pemanfaatan lahan dari perumahan menjadi kegiatan usaha . 2.2. Permasalahan dan Tantangan dihadapi Permasalahan : 1. Terjadinya banyak pembangunan di Kota Cimahi, sehingga diperlukan perencanaan penataan ruang / tanah di lokasi untuk membuat peruntukan ruang yang benar. 2. Terjadinya banyak perubahan penggunaan lahan, dari lahan terbuka menjadi lahan terbangun, lahan permukiman menjadi kegiatan usaha, dan lain sebagainya. Tantangan : 1. Lebih dari 30 % wilayah Kota Cimahi terletak pada Kawasan Bandung Utara dengan kondisi alam yang masih asri dan sejuk sehingga kawasan ini sangat diminati oleh investor untuk pengembangan agrowisata dan perumahan kepadatan rendah. 2. Dengan pengembangan rumah-rumah kebon (rubon) kawasan ini diarahkan untuk dapat mengantisipasi kekurangan RTH yang terjadi akibat padatnya penduduk dan untuk memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau. 3. Keberadaan militer, kawasan industri di bagian selatan Cimahi, merupakan tantangan dalam pemanfaatan ruang di wilayah tersebut. 4. Ditetapkanya Pusat Kota Baru di Baros akan mendorong pembangunan di kawasan tersebut dan sekitarnya.


7


BAB III PELAKSANAAN PEKERJAAN 3.1

Pendekatan Pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Peraturan Zonasi Kota Cimahi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : 1. Kegiatan Persiapan Kegiatan yang dilakukan dalam tahap persiapan meliputi: 1) persiapan awal pelaksanaan, mencakup pemahaman Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2) kajian awal data sekunder, mencakup peninjauan kembali terhadap: i. RTRW; ii. RDTR (apabila ada); dan iii. RTBL (apabila ada). 3) persiapan teknis pelaksanaan, meliputi: i. penyimpulan data awal; ii. penyiapan metodologi pendekatan pelaksanaan pekerjaan; iii. penyiapan rencana kerja rinci; dan iv. penyiapan perangkat survei (checklist data yang dibutuhkan, panduan wawancara, kuesioner, panduan observasi, dokumentasi, dsb) dan mobilisasi peralatan serta personil yang dibutuhkan. 4) pemberitaan kepada publik perihal akan dilakukan penyusunan peraturan zonasi. Hasil dari kegiatan persiapan meliputi: 1) gambaran umum zona perencanaan; 2) kesesuaian dengan RTRW, RDTR dan/atau RTBL yang sudah disusun; 3) metodologi pendekatan pelaksanaan pekerjaan yang akan digunakan; 4) rencana kerja pelaksanaan penyusunan peraturan zonasi; dan 5) perangkat survey data primer dan data sekunder yang akan digunakan pada saat proses pengumpulan data dan informasi (survei). 2.

Pengumpulan Data/Informasi yang Dibutuhkan

Untuk keperluan pengenalan karakteristik wilayah kabupaten/kota dan penyusunan peraturan zonasi, dilakukan pengumpulan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui: 1) wawancara atau temu wicara kepada masyarakat untuk menjaring aspirasi masyarakat terhadap kebutuhan yang diatur dalam peraturan zonasi serta kepada pihak yang melaksanakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan 2) peninjauan ke lapangan untuk pengenalan kondisi fisik wilayah kabupaten/kota secara langsung. Data sekunder yang harus dikumpulkan untuk penyusunan peraturan zonasi meliputi : 1) peta-peta rencana kawasan dari RTRW/RDTR/RTBL; dan 2) data dan informasi, meliputi: i. jenis penggunaan lahan yang ada pada daerah yang bersangkutan; ii. jenis dan intensitas kegiatan yang ada pada daerah yang bersangkutan; iii. identifikasi masalah dari masing-masing kegiatan serta kondisi fisik (tinggi bangunan dan lingkungannya); iv. kajian dampak terhadap kegiatan yang ada atau akan ada di zona yang bersangkutan; v. standar teknis dan administratif yang dapat dimanfaatkan dari peraturan perundangundangan nasional maupun daerah; vi. peraturan perundang-undangan pemanfaatan lahan dan bangunan, serta prasarana di daerah terkait; dan vii. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penggunaan lahan yang ada di kabupaten/kota yang akan disusun peraturan zonasinya.


8


3. Analisis dan Perumusan Ketentuan Teknis Kegiatan Analisis dan Perumusan Ketentuan Teknis, meliputi: 1) tujuan peraturan zonasi; 2) klasifikasi zonasi; 3) daftar kegiatan; 4) delineasi blok peruntukan; 5) ketentuan teknis zonasi, terdiri atas: i. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan; ii. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang; iii. ketentuan tata bangunan; iv. ketentuan prasarana minimal; v. ketentuan tambahan; dan vi. ketentuan khusus; 6) standar teknis; 7) ketentuan pengaturan zonasi; 8) ketentuan pelaksanaan meliputi: i. ketentuan variansi pemanfaatan ruang; ii ketentuan insentif dan disinsentif; dan iii. ketentuan penggunaan lahan yang tidak sesuai (non conforming situasion) dengan peraturan zonasi; 9) ketentuan dampak pemanfaatan ruang; 10) kelembagaan; dan 11) perubahan peraturan zonasi. Hasil dari tahap analisis didokumentasikan di dalam laporan antara dan menjadi bahan untuk menyusun peraturan zonasi. Adapun hasil kegiatan perumusan rancangan peraturan zonasi berupa: 1) text zonasi (zoning text); dan Pada penyusunan peraturan zonasi ini dilakukan proses konsultasi public berupa FGD / Forum Grup Diskusi. FGD ini dilaksanakan 2 kali, sebelum laporan akhir dan sesudah laporan akhir. Pelaksanaan FGD ini dilakukan dengan peserta seluruh stakeholder yang terkait minimal sekitar 50 orang peserta untuk FGD I dan minimal sekitar 100 orang peserta dengan menghadirkan nara sumber terkait. 3.2

Mekanisme Penyelenggaraan Pekerjaan Di dalam penyelenggaraannya, pemberi tugas (Pengguna Anggaran) akan menunjuk seseorang dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Cimahi sebagai Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan atau disingkat PPTK (yang dalam tugas sehari-hari akan dibantu oleh beberapa aparat pelaksana) dan berada dibawah koordinasi serta bertanggung jawab secara sentris kepada Kepala Bidang Tata Ruang dan Bangunan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Tata Ruang dan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Kota Cimahi atas keseluruhan penyelenggaraan kegiatan dari sejak awal persiapan pekerjaan sampai serah terima pekerjaan, yang dalam pelaksanaannya akan dibantu oleh rekanan jasa Konsultan terpilih (setelah melalui proses seleksi umum dan ikatan Kontrak Pekerjaan), sehingga secara otomatis rekanan jasa konsultan tersebut akan menjadi satu kesatuan lembaga pelaksana kegiatan dan ikut bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan ini sesuai dengan maksud, tujuan, dan sasaran sebagaimana uraian diatas. Adapun untuk memperoleh rekanan jasa konsultan terpilih, dilakukan melalui proses seleksi umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh ULP yang dalam hal ini bertindak selaku unsur pembantu dan berada dibawah koordinasi Unit Layanan Pengadaan Kota Cimahi. Sedangkan pelaksana pemeriksaan, pengarahan, pengendalian dan penerimaan terhadap setiap tahap kegiatan jasa konsultan terpilih, akan dilakukan oleh Tim teknis (sebagai unsur independent), yang beranggotakan unsur-unsur dari dinas/instansi terkait di lingkungan Pemerintahan Kota Cimahi.


9


3.3

3.4

3.5

Lingkup kewenangan yang dilimpahkan kepada Konsultan Lingkup kewenangan yang sekaligus merupakan lingkup pekerjaan konsultan, diantaranya adalah : 1. Melakukan tanggapan (bila ada) sekaligus penjabaran KAK ini, untuk selanjutnya menyusun rencana kerja dan melakukan persiapan-persiapan pekerjaan, serta mengajukannya kepada Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan dalam bentuk Laporan Pendahuluan, untuk dibahas dalam suatu forum pertemuan bersama Tim Teknis guna memperoleh kesepakatan yang akan menjadi pegangan bersama, 2. Melakukan survey dan kompilasi berbagai aspek fakta di wilayah project area dan wilayah pengaruhnya (study area), 3. Melakukan koordinasi dengan masyarakat, tokoh masyarakat, aparat setempat, dan instansi terkait, baik secara individu (berdasarkan surat pengantar dari Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan), maupun secara lembaga melalui forum rapat pembahasan dibawah koordinasi Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan, guna memperoleh berbagai masukan yang konstruktif, 4. Melakukan kajian dan analisis berbagai aspek fakta, dalam rangka memberikan alternatif-alternatif kebijakan dan rekomendasi kebijakan yang dipilih, 5. Melaksanakan survey dan pengukuran lapangan (ground survey) untuk membuat peta eksisting dan peta rencana yang ada secara akurat, 6. Membuat, menyusun dan mempresentasikan hasil kompilasi data, fakta, dan analisa, serta rekomendasinya mengenai hasil perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, guna memperoleh kesepakatan bersama (termasuk penyempurnaannya,rdasarkan m 7. Membuat serta menyerahkan risalah setiap pertemuan kepada Tim Teknis untuk dicocokkan dengan risalah yang disusun oleh Sekertaris Tim Teknis, 8. Membuat serta menyerahkan setiap bentuk dokumentasi kepada Kuasa Pengguna Anggaran secara tepat waktu dengan suatu Berita Acara Serah Terima. Arahan Pelaksanaan Pekerjaan Arahan awal yang dapat diberikan kepada rekanan jasa Konsultan terpilih untuk melaksanakan kegiatan ini,antara lain : 1. Selalu mengupayakan keterlibatan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Menyiapkan peta kerja awal berupa peta dasar yang dapat dijamin tingkat akurasinya, bersumber antara lain dari : Bakosurtanal, Citra landsat, Ground Check, dan studi-studi terdahulu yang pernah dilakukan berkaitan dengan project area, 3. Untuk melaksanakan survey dan koordinasi lapangan, personil konsultan harus selalu didampingi aparat yang ditunjuk oleh Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan disertai surat pengantar dari Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Tata Ruang dan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Kota Cimahi sebagai legalitas pelaksana, 4. Peta yang disajikan harus menggunakan program-program aplikasi komputer. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Uraian Pekerjaan

Bulan - 1

Bulan - 2

Bulan - 3

Lap. Pendahuluan Lap. Antara Lap. Akhir Pembahasan FGD

3.6

Layanan Keahlian yang Dibutuhkan Untuk melaksanakan pekerjaan Penyusunan Peraturan Zonasi Kota Cimahi dibutuhkan jasa konsultan dengan layanan keahlian berjumlah 6 (enam) tenaga ahli dengan beberapa kualifikasi keahlian, sebagai berikut: 1. Satu orang Ahli Perencana Kota (Team Leader)


10


2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pendidikan minimal S2 Perencanaan Wilayah/Kota, dengan pengalaman minimal 6 tahun dalam bidang perencanaan tata ruang kota. Satu orang Ahli Perencana Kota dan Wilayah Pendidikan minimal S1 Perencanaan Wilayah/Kota, dengan pengalaman minimal 2 tahun dalam bidang perencanaan tata ruang kota. Satu orang Ahli Lingkungan; Sarjana Teknik Lingkungan, dengan pengalaman minimal 2 tahun dalam bidang perencanaan tata ruang kota. Satu orang Ahli Sipil; Sarjana Teknik Sipil, dengan pengalaman minimal 2 tahun dalam bidang perencanaan tata ruang kota. Satu orang Ahli Arsitektur; Sarjana Teknik Arsitektur, dengan pengalaman minimal 2 tahun dalam bidang perencanaan tata ruang kota. Satu orang Ahli Hukum; Sarjana Hukum, dengan pengalaman minimal 2 tahun dalam bidang perencanaan tata ruang kota. Satu orang Ahli Sosiologi; Sarjana Sosiologi, dengan pengalaman minimal 2 tahun dalam bidang perencanaan tata ruang kota

Disamping tenaga ahli seperti tersebut di atas, dibutuhkan tenaga pendukung, yaitu : 1. Tiga orang Asisten Tenaga Ahli Perencana Kota, pendidikan Sarjana Teknik Planologi dengan pengalaman minimal 3 (tiga) tahun; 2. Satu orang Asisten Tenaga Ahli Sipil, pendidikan Sarjana Teknik Sipil dengan pengalaman minimal 3 (tiga) tahun 3. Empat orang Operator Komputer, pendidikan minimal D3 Informatika dengan pengalaman minimal 3 (tiga) tahun 4. Empat orang Surveyor, pendidikan minimal SMA/SMK dengan pengalaman minimal 3 (tiga) tahun; 5. Dua orang tenaga administrasi/keuangan, pendidikan minimal D3 Administrasi/Akuntansi dengan pengalaman minimal 3 (tiga) tahun; 3.7

Peralatan yang dibutuhkan Untuk melaksanakan pekerjaan Penyusunan Peraturan Zonasi Kota Cimahi ini diperlukan peralatan minimal : 1. Komputer sebanyak 2 buah 2. Kendaraan Roda 2 sebanyak 1 buah

Demikian, Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term of Reference (ToR) ini dibuat dalam rangka memberi kejelasan (paling tidak secara garis besarnya) kepada semua pihak yang berkepentingan terhadap kegiatan ini, baik maksud, tujuan maupun sasaran yang akan dituju, dengan catatan bahwa segala bentuk materi dan makna yang telah disusun ini masih belum dapat dikatakan sempurna. Oleh karenanya segala masukan dan tanggapan dari berbagai pihak terkait sangat diharapkan sekali guna manfaat kesempurnaannya. Cimahi,

Juli 2012

Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Tata Ruang dan Bangunan

Ir. Yusi Febrian Karim NIP . 19620213 199403 1 002


11

BAB I PENDAHULUAN. Berkaitan dengan hal itu, maka perlu segera disusun materi teknis peraturan zonasi untuk seluruh Kota Cimahi

Recommend Documents