BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan mendasar bagi setiap individu untuk
menjalani kehidupannya dengan baik. Maka dari itu untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya, dibutuhkan suatu pelayanan kesehatan yang komprehensif yang mampu menjangkau setiap lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Pelayanan kesehatan masyarakat sangat memerlukan suatu sistem pengaturan yang baik dan efisien, terlebih lagi pada era JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) saat ini. Melalui pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, pemerintah Indonesia berupaya agar tercapainya Universal Health Coverage salah satunya dengan melakukan transisi dari sistem pembiayaan langsung (fee for services) ke sistem pembayaran pra upaya (prospective payment system). Jaminan Kesehatan Nasional merupakan suatu program besar di Indonesia yang bertujuan untuk menjamin setiap rakyat Indonesia agar mendapatkan akses pelayanan kesehatan untuk mencapai hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Hal ini sesuai dengan Undang – Undang no.40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), bahwa seluruh masyarakat Indonesia akan dijamin kesehatannya melalui sebuah program perlindungan kesehatan perorangan yang diberikan pemerintah kepada setiap warga Negara Indonesia yang disebut JKN. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pada tanggal 1 Januari 2014 BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan resmi melaksanakan program JKN dengan melakukan kerjasama dengan penyedia
1
2
pelayanan kesehatan salah satunya ialah rumah sakit baik pemerintah maupun swasta dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada masyarakat (Kemenkes RI, 2014). Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Kemenkumham RI, 2009). Dimana, pelayanan kesehatan paripurna ini mencakup kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. BPJS Kesehatan yang telah bekerjasama dengan rumah sakit sebagai salah satu fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL), menerapkan pola pembayaran dengan sistem INA CBG’s (Indonesian Case Base Groups). Penerapan sistem INA CBG’s merupakan suatu upaya pengendalian mutu dan pengendalian biaya secara konsisten demi menciptakan mutu pelayanan yang baik dengan biaya yang terjangkau. INA CBG’s merupakan pembiayaan pelayanan kesehatan yang menggunakan sistem casemix, yaitu pengklasifikasian penyakit berdasarkan ciri klinis yang sama dan biaya perawatan yang relatif sama. Adapun dasar pengelompokan dalam INA CBG’s menggunakan sistem kode dari diagnosis akhir dan tindakan atau prosedur pelayanan, dengan acuan ICD-10 untuk diagnosis dan ICD-9-CM untuk tindakan atau prosedur (Kemenkes RI, 2014). Dalam penerapan sistem INA CBG’s di era JKN ini diketahui terjadi beberapa permasalahan yang muncul. Salah satunya yaitu penerapan sistem INA CBG’s ini dianggap sangat rentan akan terjadinya fraud. Peluang terjadinya fraud sangat erat kaitannya dengan permasalahan tarif yang dirasa kurang sesuai oleh sebagian besar rumah sakit, sehingga hal ini dapat mendorong pihak manajemen rumah sakit untuk melakukan tindakan fraud salah satunya dengan melakukan
3
upcoding untuk meningkatkan pembayaran ke rumah sakit sehingga nantinya dapat mencukupi biaya pelayanan kesehatan yang dirasa belum efisien. Besaran tarif yang diberlakukan pada sistem INA CBG’s dinilai terlalu rendah, hal ini pula yang menjadi alasan masih banyak rumah sakit swasta di Jakarta yang menolak untuk melakukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan (Gabby, 2015). Namun pada penelitian lain yang dilakukan di Jawa Tengah disebutkan bahwa besaran tarif klaim berdasarkan INA CBG’s masih jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan tarif yang ditetapkan oleh rumah sakit (Ambarriani, 2014). Kedua hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat persepsi yang berbeda dari setiap rumah sakit yang tersebar di wilayah Indonesia mengenai tarif yang diberlakukan pada sistem INA CBG’s, terlebih lagi besaran tarif yang diberlakukan pada sistem INA CBG’s baik bagi rumah sakit pemerintah maupun swasta di seluruh daerah di Indonesia yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan adalah sama. Hal ini dikhawatirkan akan mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan oleh pihak rumah sakit sebagai FKRTL. Pada awal tahun 2016 diketahui terdapat 1752 rumah sakit di Indonesia yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan (BPJS Kesehatan, 2016). Sementara pada tahun 2015 terdapat 24 rumah sakit rumah sakit pemerintah maupun swasta di Provinsi Bali yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada adalah salah satu rumah sakit pemerintah yang bersifat non profit yang tergabung dalam pelaksanaan JKN dan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. RSUD Kabupaten Badung Mangusada selalu berupaya dalam meningkatkan mutu dan kualitas pelayanannya dari waktu ke waktu. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahayanti (2015) yang melihat gambaran penerapan
4
sistem INA CBG’s di RSUD Badung, rumah sakit ini sudah melaksanakan upaya – upaya penerapan sistem INA CBG’s berdasarkan ketentuan yang diatur dalam petunjuk teknis sistem INA CBG’s diantaranya penyelenggaraan kendali mutu dan biaya, membangun tim rumah sakit, meningkatkan efisiensi, memperbaiki mutu rekam medis, memperbaiki kecepatan dan mutu klaim serta melakukan standarisasi dari segi input maupun proses. Pelaksanaan JKN dengan sistem INA CBG’s yang menginjak tahun kedua ini dirasa perlu untuk dilakukan suatu evaluasi mengenai implementasinya di rumah sakit. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mahayanti (2015) diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam penerapan sistem INA CBG’s di RSUD Kabupaten Badung Mangusada seperti diantaranya terkait dengan kelengkapan berkas, kesalahan pengentrian data, kesalahan diagnosa, dan juga keterlambatan klaim yang lewat dari tanggal yang telah ditentukan. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa penelitian tersebut belum dapat menggambarkan realita penerapan sistem INA CBG’s di RSUD Kabupaten Badung Mangusada sehingga direkomendasikan untuk penelitian lanjutan untuk menggali informasi lebih dalam lagi mengenai penerapan sistem INA CBG’s. Sesuai dengan petunjuk teknis INA CBG’s, disebutkan bahwa upaya yang sebaiknya dilakukan rumah sakit dalam optimalisasi INA CBG’s salah satunya ialah membangun tim rumah sakit yang dimana koder sebagai salah satu yang berada di dalamnya memiliki tugas dan tanggung jawab yang penting dalam melakukan kodifikasi diagnosis dan tindakan/prosedur. Berdasarkan wawancara pendahuluan yang telah dilakukan oleh penulis terhadap pihak manajemen RSUD Kabupaten Badung Mangusada, diketahui bahwa terdapat pengurangan jumlah pekerja pada tim koder sehingga ingin dilihat bagaimanakah pelaksanaannya dan apakah hal ini mempengaruhi kinerja dari tim koder mengingat bahwa koder memiliki peranan yang
5
penting dalam implementasi sistem INA CBG’s. Disamping itu, diketahui pula bahwa terdapat permasalahan dalam penerapan sistem INA CBG’s salah satunya yaitu sistem INA CBG’s yang tidak bridging dengan SIMRS sehingga hal ini akan berdampak terhadap kecepatan dan mutu klaim. Sistem INA CBG’s yang tidak bridging mengharuskan untuk dilakukannya entry data secara manual dalam aplikasi INA CBG’s untuk melakukan klaim pelayanan, tentu saja hal ini tidak efektif dan efisien dan masih membuka peluang terjadinya kesalahan dan inkonsistensi data. Maka berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian untuk mengetahui persepsi petugas yang terkait dengan penerapan sistem INA CBG’s mengenai pelaksanaan sistem INA CBG’s di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada tahun 2016. 1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang diatas, diketahui bahwa terdapat berbagai
permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan sistem INA CBG’s seperti diantaranya terkait dengan kelengkapan berkas, kesalahan pengentrian data, kesalahan diagnosa, dan juga keterlambatan klaim. Disamping itu sistem INA CBG’s yang tidak bridging dan adanya pengurangan jumlah koder juga akan mempengaruhi efektifitas dan efisiensi yang secara langsung akan berdampak terhadap kecepatan dan mutu klaim. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui persepsi petugas yang terkait tentang penerapan sistem INA CBG’s pada RSUD Kabupaten Badung Mangusada tahun 2016. 1.3
Pertanyaan Penelitian Bagaimanakah persepsi petugas mengenai pelaksanaan sistem INA CBG’s di
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada pada era JKN ?
6
1.4
Tujuan
1.4.1
Tujuan umum Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui persepsi petugas mengenai
pelaksanaan sistem INA CBG’s di RSUD Kabupaten Badung Mangusada. 1.4.2
Tujuan khusus
1. Untuk mengetahui persepsi petugas mengenai ketersediaan dan peranan input yang menunjang pelaksanaan sistem INA CBG’s pada era JKN di RSUD Kabupaten Badung Mangusada. 2. Untuk mengetahui persepsi petugas mengenai proses dalam pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian sistem INA CBG’s, serta menggali lebih dalam mengenai permasalahan yang dihadapi terkait pelaksanaan sistem INA CBG’s pada era JKN di RSUD Kabupaten Badung Mangusada. 1.5
Manfaat
1.5.1
Manfaat Praktis
a. Bagi Rumah Sakit 1. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai masukan atau pertimbangan untuk meningkatkan kualitas RSUD Kabupaten Badung Mangusada terkait pelaksanaan sistem INA CBG’s dalam upaya pelaksanaan JKN. 2. Rumah sakit mendapat kritik dan saran yang membangun dari penulis. b. Bagi Penulis 1. Menerapkan teori mengenai pelaksanaan sistem INA CBG’s yang didapat selama melakukan penelitian.
7
1.5.2
Manfaat Teoritis
1. Hasil dari penelitian ini dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan menambah referensi yang dapat berguna bagi siapa saja yang membutuhkan informasi didalamnya. 2. Memperoleh pengalaman, serta meningkatkan keterampilan dan kemampuan dalam hal mengkaji pelaksanaan program JKN pada SJSN, khususnya penerapan sistem INA CBG’s pada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan. 3. Menambah informasi, wawasan, dan pengetahuan secara teknis mengenai sistem INA CBG’s yang didapat selama melakukan penelitian. 1.6
Ruang Lingkup Penelitian Ruang lingkup penelitian ini adalah bidang keilmuan Administrasi dan
Kebijakan Kesehatan (AKK) terkait dengan pelaksanaan sistem INA CBG’s pada FKRTL. Penelitian dilakukan di RSUD Kabupaten Badung Mangusada untuk melihat implementasi dari sistem INA CBG’s pada era JKN berdasarkan pada input dan proses dalam pelaksanaannya.
