BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pembangunan kesehatan di Indonesia ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang produktif secara sosial dan ekonomis. Salah satu langkah penting pembangunan kesehatan Indonesia yang dimulai pada 1 Januari 2014 melalui implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi seluruh masyarakat secara bertahap. Dalam implementasi JKN, diperlukan integrasi bagi semua subsistem kesehatan, salah satunya adalah subsistem Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. Salah satu point penting pelaksanaan JKN, program kefarmasian dan alat kesehatan telah menentukan langkah-langkah strategis. Langkah-langkah tersebut diantaranya (1) Mendorong peningkatan kemampuan pengelolaan manajemen obat di pusat dan daerah; (2) Mendorong peningkatan Kemampuan Industri farmasi sehingga mampu menunjang JKN; (3) Mendorong peningkatan kemampuan sistem informasi logistik di pusat dan daerah; (4) Pemantapan keterjangkauan obat dan alat kesehatan (Kementerian Kesehatan, 2013). Sesuai dengan surat edaran Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah Nomor 442/5978/2 tanggal 2 November 2009, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan penyediaan dan pengelolaan obat, alat
1
kesehatan, reagensia dan vaksin secara kebijakan satu pintu (one gate policy), termasuk dalam hal penyimpanan dan pendistribusian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara garis besar, tupoksi dalam pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang secara umum disebut sebagai Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK). Kebijakan ini diambil dalam rangka mengatasi masalah yang ada, antara lain : adanya penyediaan anggaran yang terbatas, menghindari tumpang tindih dalam jenis dan jumlah, keterbatasan sarana prasarana penyimpanan, dan keterbatasan tenaga yang sesuai kompetensi (Dinkesprop, 2012). Propinsi Jawa Tengah terdiri dari 35 Kabupaten / Kota dengan jumlah penduduk 33,26 juta jiwa, dengan dana yang disediakan untuk pengadaan obat tahun 2014 sebesar Rp. 145.897.079.400,-. Bila dari dana yang ada dibagi dengan jumlah penduduk, setara dengan Rp . 4.387,-/ kapita. Jumlah ini jauh dibawah standar minimal yang ditetapkan oleh WHO sebesar 1$/ kapita. Dengan penerapan e-procurement obat dengan prosedur e-purchasing berdasar e-catalogue, diharapkan terjadi efisiensi pengadaan obat, sehingga dengan dana yang terbatas, dapat memperoleh jumlah obat yang lebih banyak, sehingga dapat memenuhi kebutuhan obat untuk pelayanan kesehatan masyarakat di Jawa Tengah. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Dirjenbifar dan alkes) pada tanggal 6 Juni 2014 telah mengumumkan Formularium Nasional (Fornas) dalam rangka mendukung JKN 2014. Kementerian kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melakukan proses lelang harga obat terutama obat
2
yang masuk dalam Fornas. Pada E-catalogue obat untuk pengadaan kebutuhan obat secara nasional tahun 2013 terdapat kurang lebih 384 item dan ditahun 2014 meningkat menjadi 923, baik obat generik maupun obat dengan merek dagang yang telah ditetapkan. Dalam rangka meningkatkan kinerja dan efisiensi dalam proses pengadaan obat, baik untuk program JKN maupun program kesehatan lainnya pada Kementerian/ Lembaga, Dinas, atau Instansi (K/L/D/I) telah tersedia katalog obat yang dapat diakses di Portal Pengadaan Nasional Melalui Website https://ecatalogue.lkpp.go.id/e-catalogue/. Pengadaan obat yang tersedia dalam katalog Portal pengadaan nasional harus dilakukan dengan prosedur E-purchasing. Pengadaan barang/jasa secara elektronik atau e-procurement dapat dilakukan dengan e-tendering atau e-purchasing. e-Tendering merupakan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem elektronik. Sedangan e-purchasing obat merupakan tata cara pembelian obat sesudah sistem e-catalogue terbangun (Kementerian Kesehatan, 2014). e-catalogue obat adalah sistem informasi elektronik yang memuat seputar informasi daftar obat, jenis, spesifikasi teknis, harga dan pabrik penyedia. Pencantuman harga dan spesifikasi teknis suatu barang/jasa berdasarkan pada kontrak payung antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP) dan penyedia Barang/Jasa. e-Catalogue sebagai dasar bagi K/L/D/I melakukan pemesanan barang/jasa melalui e-purchasing (Kementerian Kesehatan, 2014).
3
e-procurement ini dilakukan dengan menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), dinama SPSE yang ada dikelola oleh Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Jika selama ini pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah dilaksanakan melalui jalur manual, maka kini dengan adanya kebijakan pengadaan secara elektronik semua pengadaan barang dan jasa pemerintah harus melalui jalur elektronik, melalui website resmi kementerian dan lembaga pemerintah pusat maupun daerah. Implikasi e-procurement merupakan bentuk inovasi pelayanan publik. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara elektronik (e-procurement) merupakan salah satu tata cara yang diatur dalam perpres nomor 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015, dan bersifat diwajibkan (mandatory) bagi seluruh K/L/D/I. e-Procurement bertujuan untuk : meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses Pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit, dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time (Peraturan Presiden, 2012). Manajemen dan kontrol data terhadap proses e-procurement merupakan salah satu keuntungan langsung yang diperoleh dari penerapan e-procurement (Teo dkk., 2009). Dengan adanya proses pengadaan secara elektronik, diharapkan dapat meningkatkan akurasi data, standarisasi dokumen pengadaan, mengurangi/ mempersingkat proses birokrasi (process improvement), pengelolaan pengadan yang lebih baik untuk pengadaan yang bersifat berulang dan volume kecil, pemantauan supply obat secara elektronik.
4
e-catalogue menjadikan proses pengadaan barang/jasa disektor publik lebih efisien, waktu pengadaan lebih pendek dan persaingan sehat rekanan menguntungkan pemerintah dalam mendapatkan obat generik. e-Catalogue telah menghilangkan administrasi dan proses pengadaan barang/jasa yang cenderung rumit (red tape). Manfaat ini akan semakin terasa ketika semakin banyak barang/jasa yang dimasukan kedalam e-catalogue (Kementerian Kesehatan, 2013). Keuntungan penerapan e-procurement pada peningkatan manajeman dan kontrol pengadaan, pada pelaksanaannya tidak mudah untuk diraih. Menurut survei yang dilakukan oleh multilateral bank (ADB, Word Bank, The Inter-America Development Bank,) menyebutkan adanya berbagai masalah dalam pelaksanaan eprocurement di Eropa, Asia, Oceania, dan South America. Masalah tersebut antara lain : kurang terintegrasinya sistem dan masalah terkait teknologi. Permasalahan terkait teknologi yang digunakan oleh e-procurement cukup beragam, antara lain : proses terlalu lambat, respon email lambat, problem notifikasi, kegagalan akses, dan sistem terlalu kompleks. Permasalahan terkait dengan manajeman dan kontrol data ini akan mempengaruhi kinerja e-procurement pengadaan obat dengan prosedur e-purchasing berdasarkan e-catalogue. Best practice dalam e-procurement dengan prosedur e-purchasing akan mengurangi biaya, meningkatkan volume yang bisa dikelola oleh mereka, menambah sesuatu yang baru yang dapat dikelola, dan membuat sistem procurement menjadi lebih bernilai (Aberdeen Group, 2001). Manajemen menginginkan adanya pengurangan biaya untuk aktivitas tidak berguna dan meningkatkan kapasitas serta kualitas hasil produksi. Perbaikan proses bisnis dari
5
dalam pengadaan obat publik dan meningkatnya kualitas barang yang diperoleh adalah merupakan manfaatan yang diharapkan dari penerapan e-procurement obat dengan prosedur e-purchasing. Dengan adanya system e-catalogue, selain meminimalisir penyimpangan, memudahkan pihak pemerintah untuk lebih leluasa dalam memilih produk obat generik yang dibutuhkan; ketersediaan obat generik dapat lebih terjamin karena yang terikat kontrak payung adalah industri sebagai produsen obat generik. Dengan telah terbangunnya system e-catalogue obat, K/L/D/I dapat melakukan pembelian langsung kepada distributor obat atau PBF yang ada di ecatalogue sesuai dengan item produk dan harga satuan yang dimenangkan oleh pabrikan/penyedia obat untuk pemenuhan kebutuhan obatnya. K/L/D/I tidak perlu melakukan proses pelelangan, namun dapat langsung memanfaatkan system ecatalogue obat dalam pengadaan obat dengan prosedur e-purchasing. Kontrak pekerjaan dilakukan antara satuan kerja (satker) dimasing-masing K/L/D/I dengan distributor yang telah ditunjuk oleh masing-masing pabrikan/penyedia pemenang pengadaan obat. Menurut Teo dkk. (2009), hubungan dengan mitra kerja merupakan salah satu keuntungan tidak langsung dari penerapan e-procurement. Keberhasilan suatu sistem e-procurement membutuhkan proses yang efisien baik ditingkat hubungan pembeli dengan suplier dan tingkat alur kerja internal. Sistem e-procurement tidak melihat hanya sebagai katalog dan sistem pemesan barang, tetapi memberikan kesempatan kepada panitia pengadaan untuk dapat berkomunikasi dan berbagi pengetahuan dengan mitra penyedia. Proses pengadaan obat mencakup spektrum
6
yang luas yang meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, dan penerimaan dan distribusi obat. e-Procurement dapat mendukung integrasi seluruh rantai pasokan dan kolaborasi dengan mitra kerja (Panayiotou dkk., 2004). Manfaat ini tidak serta merta muncul dalam proses e-procurement obat di Jawa Tengah. Perolehan barang (obat) tahun 2014 dengan tanggal kedaluwarsa lebih dekat dari pada tahun sebelumnya, barang yang diterima tidak ada jaminan kualitas karena pada waktu pengiriman barang tidak disertai dengan COA (Certificate of analysis). Permasalahan-permasalahan yang muncul dalam proses eprocurement obat ini tentunya akan mempengaruhi dari kinerja proses eprocurement, terutama dilihat dari sisi perbaikan kualitas dan hasil produksi. Menurut Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, pada kegiatan Evaluasi Implementasi Pedoman Dan Standar Di Provinsi Sulawesi Tengah yang diselenggarakan pada tanggal 2 s.d 4 Juli 2014, ditemukan beberapa kendala dalam pemanfaatan ecatalogue, antara lain : masih banyak obat belum ada dalam e-catalogue, beberapa obat belum ada distributornya, belum tersedia obat generik dalam Fornas, sistem pembelian obat yang tidak mudah, waktu pengiriman lama/ obat datang terlambat, sulit koneksi jaringan, petugas belum dilatih khusus, ada pabrikan yang tidak bisa memberikan harga sesuai e-catalogue (Setditjenbinfar, 2014). Berdasarkan datadata tersebut menunjukan bahwa pelaksanaan e-procurement tidaklah mudah, dan tentunya akan mempengaruhi kinerja dan efisiensi pengadaan obat. Beranjak dari pembahasan diatas dan melihat sistem pengadaan obat dengan cara e-purchasing berdasarkan e-catalogue yang baru berjalan 2 tahun, maka
7
penelitian ini menarik dilakukan, karena selain memiliki banyak manfaat, eprocurement dengan prosedur e-purchasing juga memiliki kelemahan-kelemahan dan hambatan-hambatan yang harus diantisipasi, menganalisa sejauh mana pelaksanaan pengadaan obat pada Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dengan prosedur e-purchasing berdasarkan e-catalogue. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari variabel manajemen dan kontrol data, kualitas hasil dan produksi, dan Hubungan dengan mitra kerja terhadap kinerja eprocurement obat dengan prosedur e-purchasing berdasarkan e-catalogue, dan pengaruh kinerja e-procurement obat dengan prosedur e-purchasing berdasarkan ecatalogue terhadap efisiensi pengadaan obat publik yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dengan kata lain apakah penerapan e-procurement berdampak positif pada kinerja dan efisiensi pengadaan obat publik. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan kuisioner sebagai alat pengumpul data. Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode penelitian deskriptif analitik. Kuesioner yang dipakai menggunakan variabel yang bersifat kualitatif namun akan diukur secara kuantitatif. B. Perumusan Masalah Atas dasar hal-hal yang telah diuraian pada latar belakang, penelitian ini menarik untuk dilakukan, analisis terhadap pelaksanaan e-procurement obat di dinas kesehatan kabupaten/ kota dengan prosedur e-purchasing berdasarkan ecatalogue dengan perumusan masalah sebagai berikut :
8
1. Apakah manajemen dan kontrol data memberikan pengaruh yang positif pada
kinerja
e-procurement
obat
dengan
prosedur
e-purchasing
berdasarkan e-catalogue ? 2. Apakah kualitas hasil dan produksi memberikan pengaruh yang positif pada kinerja e-procurement obat dengan prosedur e-purchasing berdasarkan ecatalogue ? 3. Apakah Hubungan dengan mitra kerja memberikan pengaruh yang positif pada
kinerja
e-procurement
obat
dengan
prosedur
e-purchasing
berdasarkan e-catalogue ? 4. Apakah Manajemen dan kontrol data, kualitas hasil dan produksi, dan Hubungan dengan mitra kerja secara bersama-sama memberikan pengaruh yang positif pada kinerja e-procurement obat dengan prosedur e-purchasing berdasarkan e-catalogue ? 5. Apakah peningkatan kinerja e-procurement obat dengan prosedur epurchasing berdasarkan e-catalogue memberikan pengaruh yang positif pada efisiensi proses pengadaan obat publik ? C. Tujuan Penelitian 1. Mengetahui pengaruh manajemen dan kontrol data pada kinerja e-procurement obat dengan prosedur e-purchasing berdasarkan e-catalogue, 2. Mengetahui pengaruh kualitas hasil dan produksi pada kinerja e-procurement obat dengan prosedur e-purchasing berdasarkan e-catalogue, 3. Mengetahui pengaruh hubungan dengan mitra kerja pada kinerja e-procurement obat dengan prosedur e-purchasing berdasarkan e-catalogue,
9
4. Mengetahui pengaruh secara bersama-sama dari manajemen dan kontrol data, kualitas hasil dan produksi, dan Hubungan dengan mitra kerja pada kinerja eprocurement obat dengan prosedur e-purchasing berdasarkan e-catalogue, 5. Mengetahui pengaruh kinerja e-procurement obat dengan prosedur epurchasing berdasarkan e-catalogue pada efisiensi proses pengadaan obat publik. D. Manfaat Penelitian 1. Untuk pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam memperbaiki kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah, terutama dalam proses pengadaan obat untuk pelayanan publik, mengembangkan sistem pengadaan berbasis elektronik (e-procurement, menggunakan prosedur epurchasing berdasarkan e-catalogue). 2. Untuk peneliti, dapat mengimplementasikan pengetahuan yang didapat selama kuliah dan memperluas wawasan dalam bidang kebijakan obat nasional dan manajemen pengendalian obat. 3. Bagi akademisi : memberikan tambahan ilmu pengetahuan mengenai penerapan e-procurement dengan prosedur e-purchasing berdasarkan e-catalogue dan imbas yang diberikan terhadap kinerja dan efisiensi pengadaan obat publik. E. Keaslian Penelitian Sejauh pengamatan peneliti, belum pernah ada penelitian mengenai analisis pelaksanaan e-procurement obat pada dinas kesehatan kabupaten/ kota dengan prosedur e-purchasing berdasarkan e-catalogue Di Jawa Tengah. Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan e-procurement antara lain :
10
1. Studi Penerapan e-procurement pada Proses Pengadaan di Pemerintah Kota Surabaya (Wijaya dkk., 2011). 2. Analisis Pengaruh Penerapan e-procurement Terhadap Kinerja dan Efisiensi Suply Chain Management Studi Pada PT Petroflexx Prima Daya (Sari, 2013). Perbedaan masing-masing penelitian adalah sebagai berikut : Tabel. 1 Keaslian Penelitian Unit Pembeda Subjek Penelitian
(Wijaya dkk., 2011) Anggota ULP
Objek Penelitian Tempat penelitian Variael penelitian
e-procurement kontruksi Pemerintah Kota Surabaya Variabel bebas : Indikator Penerapan E-procurement Variabel terikat : Kinerja dan efisiensi eprocurement
(Sari, 2013) Bagian Perusahaan
Pengadaan
e-procurement pada SCM perusahaan PT. Petroflex Prima Daya Variabel bebas : Indikator Penerapan Eprocurement Variabel terikat : Kinerja dan efisiensi eprocurement
Penelitian yang dilakukan (2014) Apoteker Pengelola Obat di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, yang terlibat langsung pada proses pengadaan obat e-procurement obat dengan prosedur epurchasing berdasarkan E-catalogue Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah Variabel bebas : Manajemen dan Kontrol data, kualitas hasil dan produksi, serta hubungan dengan mitra kerja Variabel Antara : Kinerja eprocurement obat dengan prosedur epurchasing berdasarkan E-catalogue Variabel terikat : efisiensi Pengadaan obat
11
