BAB I PENDAHULUAN
1.I. Latar Belakang Pemilihan Umum berlandaskan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali oleh rakyat, merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menciptakan pemerintahan yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan Umum dimaksud diselenggarakan untuk memenuhi prinsip keterwakilan, yang artinya setiap warga negara Indonesia dijamin haknya untuk memiliki wakil yang duduk dilembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatran pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah. Asas langsung dimaksudkan bahwa rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara, tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun, serta dijamin keamanannya oleh negara. Partai politik sebagai saluran untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat ditengah kemajemukan kondisi Negara sekaligus sebagai sarana kaderisasi dan rekruitmen wakilwakil rakyat juga untuk tingkat nasional maupun daerah, disamping sebagai sarana rekruitmen calon-calon pemimpin bangsa. Keberadaan partai politik sebagai peserta dalam Pemilihan Umum diwujudkan dengan tanda gambar dan nama-nama calon anggota Dewan Perwakilan dari partai yang bersangkutan. Untuk memudahkan rakyat dalam menentukan pilihannya, tanda gambar partai politik peserta pemilihan umum tentu harus berbeda antara satu partai politik dengan partai politik lainnya dan tidak boleh menggunakan simbol-simbol/tanda identitas kelembagaan yang digunakan oleh separatis atau organisasi terlarang. Terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum , menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, resmi berlaku menggantikan Undang-Undang penyelenggara Pemilu pertama, sejak tanggal 16 Oktober 2011, dan merupakan salah satu dasar penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2014.
1
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga mengatur tentang pembentukan penyelenggara pemilihan umum yang bersifat Ad hoc dan mempunyai peranan penting dalam semua tahap penyelenggaraan pemilu yang meliputi : PPK, PPS, PPLN, KPPS dan, KPPSLN, serta mengatur Badan/Panitia Pengawas Pemilu untuk menjamin agar pemilu dilaksanakan sesuai dengan asas yang dianut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan pemilihan umum sesuai amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 22E dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efesiensi dan efektivitas sebagaimana termaktub dalam
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 2. Dalam Pasal 10 ayat (1) huruf o juga disebutkan bahwa Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaiman telah dibuhan terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2014.
1.II.
Maksud dan Tujuan Tujuan penulisan Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kota Mataram adalah : 1. Sebagai
pertanggungjawaban
administratif
sekaligus
sebagai
bentuk
pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana telah diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Untuk memberikan gambaran yang obyektif, transparan, dan menyeluruh tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kota 2
Mataram sehingga bisa memberikan informasi dan data yang akurat bagi pihak-pihak yang berkepentingan; 3. Sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang akan datang; 4. Sebagai arsip dan dokumentasi bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram dan sebagai
informasi
bagi
berbagai
pihak
yang
membutuhkan
data
tentang
penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kota Mataram.
1.III. Ruang Lingkup Laporan Proses Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kota Mataram dilaksanakan dengan berpedoman pada Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2014. Tahapan, program, dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 meliputi 3 (tiga) tahapan besar yaitu ; 1. Tahapan Persiapan yang meliputi : 1) Penataan Organisasi 2) Pendaftaran Pemantau dan Pemantauan 3) Pembentukan Badan Penyelenggara 4) Seleksi Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota 5) Rapat Kerja, Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis di Setiap Tingkatan 6) Sosialisasi, Publikasi dan pendidikan Pemilih 7) Pengelolaan Data dan Informasi 3
8) Logistik 2. Tahapan Penyelenggaraan yang meliputi : 1) Perencanaan Program dan Anggaran 2) Penyusunan Peraturan KPU 3) Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu 4) Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih 5) Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri 6) Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan 7) Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 8) Kampanye 9) Masa Tenang 10) Pemungutan dan Penghitungan Suara 11) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara 12) Penetapan Hasil Pemilu Secara Nasional 13) Penetapan Partai Politik Memenuhi Ambang Batas 14) Penetapan Perolehan Kursi dan calon terpilih 15) Peresmian Keanggotaan 16) Pengucapan Sumpah/Janji 3. Tahapan Penyelesaian yang meliputi : 1) Perselisihan Hasil Pemilu 2) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemilu 3) Penyusunan Dokumentasi 4) Pengelolaan arsip 5) Pembubaran Badan-Badan Penyelenggara ad hoc 6) Penyusunan Laporan Keuangan
1.IV. Sistematika Laporan Laporan ini terdiri dari 8 Bab, yang disusun berdasarkan sistematika laporan yang telah ditentukan sebagai berikut : Bab I
: Pendahuluan Bagian ini berisi latar belakang : menjelaskan mengenai landasan hukum kewajiban penyelenggara pemilu terkait tahapan penyelenggaraan yang 4
sudah dilakukan; Maksud dan Tujuan : menjelaskan mengenai pproses pelaksanaan, hasil, dan sasaran yang dicapai dari laporan; Ruang Lingkup : uraian cakupan seluruh isi laporan ini secara ringkas dari awal hingga akhir; dan Sistematika Laporan : berisi format, susunan dan urut-urutan pembahasan dalam laporan tersebut. Bab II
: Persiapan Bagian ini menguraikan secara terperinci seluruh proses persiapan pelaksanan pemilu yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram, yang meliputi misalnya mulai dari rapat konsolidasi komisioner dengan sekretariat hingga kegiatan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan pemilu; pembentukan Tim Kelompok Kerja dan Help Desk; Pelaksanaan Rakor dengan KPU Provinsi dan Bimbingan Teknis, dan Sosialisasi dengan stakeholders pemilu di unit kerja masing-masing.
Bab III
: Alur Kerja dan Jadual Tahapan Bagian yang menjelaskan mengenai kegiatan dari waktu proses persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian tahapan kegiatan pemilu di KPU Kota Mataram serta bagaimana mekanisme kegiatan; mulai dari seleksi administrasi, verifikasi dan hingga penetapan.
Bab IV
: Pelaksanaan Menjelaskan semua proses pelaksanaan yang berlangsung. Termasuk menguraikan
bagaimana
dinamika
yang
terjadi
selama
proses
penyelenggaraan seperti protes, kritik, saran, perbaikan dan masukan penyelenggara lainnya. Bab V
: Sengketa Pemilu Menguraikan seandainya terjadi perselisihan.
Bab VI
: Penetapan Hasil Menjelaskan bagaimana proses penetapan dalam rangkaian tahan pemilu dengan proses sidang pleno terbuka.
Bab VII : Permasalahan dan Penyelesaiannya Menjelaskan mengenai permasalahan atau problem yang muncul dalam pelaksanaan penyelenggaraan setiap tahapan, dan digunakan untuk mengemukakan hasil evaluasi setiap tahapannya. Ringkasnya, bagian ini 5
adalah analisa terhadap perbedaan perencanaan dan realisasi, dan hambatanhambatan yang dihadapi serta alternatif solusi dan langkah pemecahannya. Bab VIII : Penutup Berisi sejumlah kesimpulan yang merupakan hasil kunci dari pelaksanaan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, selain kesimpulan juga berisi rekomendasi mengena saran dan pendapat untuk menyempurnakan tahapan pemilu berikutnya. Lampiran : Data-data pendukung seperti hasil-hasil rekapitulasi, keputusan penetapan sidang pleno dan data lainnya sebagai pendukung laporan ini.
Semoga sistematika laporan ini dapat memberikan kemudahan bagi pembaca dalam memahami informasi yang disampaikan terhadap proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kota Mataram.
6
Bab II PERSIAPAN
Pelaksanaan pemilihan umum secara langsung merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dalam suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratisdan berdaulat sesuai amanat konstitusi. Melaui mekanisme pamilihan secara langsung maka bangsa ini dapat menjamin seluruh rakyat dapat menyuarakan aspirasi dan hak-haknya secara adil, tanpa tekanan dan paksaan sehingga mereka dapat ikut serta menentukan nasib bangsa dan figurfigur wakil rakyat yang akan duduk di parlemen. Terselenggaranya pemilihan umum yang lancar, aman dan kondusif merupakan harapan semua pihak yang terlibat dalam pesta demokrasi terlebih lagi pihak penyelenggara dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum. Kesuksesan penyelenggaraan pemilihan umum merupakan satu kesatuan semua tahapannnya, selain itu juga didukung oleh penyelenggara yang siap dan profesiona dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana telah diamani oleh peraturan perundang-undangan. Persiapan yang matang juga merupakan salah satu faktor lancar dan suksesnya penyelanggaraan pemilihan umum. Untuk memenuhi suksesnya penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2014, Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram sebagai salah satu penyelenggara sentral melakukan berbagai persiapan diantaranya : 1. Kesiapan personel Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram, dalam hal ini kesiapan Komisioner dan Kesekretariatan dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2014, melalui rapat-rapat koordinasi internal; 2. Kesiapan sarana dan prasarana pendukung dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014; 3. Kesiapan pedoman yang bersifat teknis untuk setiap tahapan Pemilu sebagai acuan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram dalam melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di Kota Mataram; 4. Kesiapan dalam koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan Pemilihan Umum Tahun 2014, seperti Pemerintah Kota Mataram, Bakesbangpol, BPS, Dukcapil, LSM, Media Massa, Tokoh-tokoh Masyarakat dan Agama di Kota mataram, dan pihak-pihak lain ;
7
5. Mempersiapkan dan membentuk badan penyelenggara pemilu ad hoc yang akuntabel dan profesional. Diharapkan dengan beberapa persiapan tersebut penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014 berjalan dengan aman, tertib, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terutama agar tujuan dari diselenggarakannya Pemilihan Umum tersebut dapat tercapai.
8
Bab III ALUR KERJA DAN JADUAL TAHAPAN
Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan PKPU Nomor 23 Tahun 2014 yang dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan yaitu Tahapan Persiapan; Tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan Tahapan Penyelesaian.
3.I. Tahapan Persiapan yang meliputi : 3.I.1.
Penataan Organisasi Pemilihan
Umum
merupakan
perwujudan
kedaulatan
rakyat
guna
menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila Penyelenggara Pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Penyelenggara Pemilu memiliki tugas menyelenggarakan Pemilu dengan kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan Pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalitas Penyelenggara Pemilu itu sendiri, yaitu Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram yang secara hierarki berada di bawah KPU Provinsi dan KPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pasal 68 ayat (1) bertugas : 9
a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu; b. memberikan dukungan teknis administratif; c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kota Mataram dalam menyelenggarakan Pemilu; d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan gubernur; e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kota Mataram; f. memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan walikota; g. membantu
penyusunan
laporan
penyelenggaraan
kegiatan
dan
pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan h. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan kewenangan Sekretariat KPU Kota Mataram adalah : a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU; b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain tugas dan wewenang, disebutkan juga kewajiban Sekretariat KPU Kota Mataram sebagaimana tertuang dalam ayat (3) yaitu : a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan; b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; c. mengelola barang inventaris KPU Kota Mataram. Lebih jauh penjabaran mengenai pola kerja dan uraian tugas KPU Kota Mataram dan Sekretariat KPU Kota Mataram di tuangkan secara rinci dan lengkap dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 10
Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; dan terakhir PKPU Nomor 4 Tahun 2010 tentan Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
3.I.2.
Pendaftaran Pemantau dan Pemantauan Pemantau Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pemantau Dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat, Badan Hukum, Lembaga Pemantau dari Luar Negeri, Lembaga Pemilihan Luar Negeri, dan Perwakilan negara sahabat di Indonesia, serta perseorangan yang mendaftar kepada KPU dan telah memperoleh akreditasi dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Selanjutnya Pemantauan Pemilihan Umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemantau Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD untuk memantau pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. 11
Dalam proses penyeleggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kota Mataram, Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram teah menerima beberapa pengajuan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk mendaftar sebagai Pemantau, namun hingga akhir penyelenggaraan dan tahapan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram tidak mengeluarkan akreditasi terhadap pengajuan tersebut, karena tidak bisa terpenuhinya syarat-syarat untuk menjadi pemantau pemilu sesuai dengan yang telah dipersyaratkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012. 3.I.3.
Pembentukan Badan Penyelenggara a. Anggota PPK dan PPS Se-Kota Mataram yang dalam pelaksanaan Pemilu Gubernur NTB Tanggal 13 Mei 2013 yang lalu, kembali ditetapkan sebagai Penyelenggara
Pemilu
Legislatif
Tahun
2014,
Pembentukan
Badan
Penyelenggara dimaksud terdiri atas : PPK untuk 6 (enam) Kecamatan se-Kota Mataram PPS untuk 50 (lima puluh) Kelurahan se-Kota Mataram b. Penyampaian Surat Perekrutan KPPS sebagai Badan Penyelenggara Pemilu Legislatif Tahun 2014 untuk 50 Kelurahan Se-Kota Mataram yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2014, yang peng SK-annya didelegasikan ke masing-masing PPS terhitung tanggal 9 April 2014. c. Rapat Koordinasi dan Silaturahmi antara KPU Kota Mataram bersama PPK dan PPS se-Kota Mataram pada haari Kamis, 13 Februari 2014.
12
3.I.4.
Seleksi Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan
Pemilu yang terdiri atas KPU dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 6 ayat (6) : Masa keanggotaan Kpu, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Untuk menwujudkan Anggota KPU sebagai penyelenggara pemilu yang profesional dan berintegritas, diperlukan proses seleksi Anggota KPU yang berintegritas, bertanggung jawab, transparan dan partisipatif
3.I.4.A.
Latar Belakang
Pemilihan Umum (PEMILU) bukan saja sebagai pesta demokrasi rakyat Indonesia, tetapi yang lebih penting adalah sebagai sarana kedaulatan rakyat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mewujudkan pemerintahan yang berdaulat. Untuk menjamin terwujudnya kedaulatan rakyat sebagaimana mestinya, maka negara berkewajiban untuk menyiapkan sedari awal satu lembaga negara sebagai
penyelenggara Pemilihan Umum yang
berintegritas agar dapat menghasilkan pemilu yang berkualitas. Upaya untuk mewujudkan satu lembaga negara penyelenggara Pemilu yang berintegritas, khususnya Lembaga Komisi Pemilihan Umum baik di tingkat Pusat maupun Daerah maka Komisi Pemilihan Umum harus di isi oleh orang orang yang berintegritas, independen, profesional dan akuntabel yang mampu melahirkan sebuah proses Pemilu yang adil, mandiri, proporsional, profesional, efesien dan epektif sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Berangkat dari pemikiran dan tujuan tersebut, Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram yang telah dibentuk dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, berkewajiban untuk mewujudkan tujuan negara dan berkeinginan menjadi bagian dari terwujudnya tujuan 13
negara dimaksud, dan berkomitmen untuk melaksanakan seluruh tahapan seleksi Calon Anggota KPU Kota Mataram dengan berpedoman pada azas sebagaimana dimaksud didalam pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sehingga terpilih 10 (sepuluh) nama-nama Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram yang memiliki integritas, independen, profesional dan akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
3.I.4.B.
Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai dalam Proses seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram : a. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat yang memenuhi syarat untuk berkompetisi menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram, serta ikut berpartisipasi untuk memberikan penilaian dengan menyampaikan usulan dan tanggapan Rekam Jejak setiap Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram ; b. Terpilihnya 10 (sepuluh) Calon Anggota komisi Pemilihan Umum Kota Mataram
yang mampu melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana
diatur dalam pasal 10 Undang undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, melalui proses seleksi sesuai ketentuan yang berlaku; c. Lahirnya sebuah proses Pemilu yang berkualitas di Kota Mataram .
3.I.4.C.
Persiapan dan Pelaksanaan
3.I.4.C.1.
Susunan Keanggotaan Tim Seleksi
Kegiatan pertama yang dilakukan oleh Tim Seleksi adalah mengikuti Rapat koordinasi Pembekalan tugas yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi NTB bertempat di Hotel Lombok Plaza Mataram dari tanggal 16 sampai dengan 17 September 2013. Di sela-sela Acara rapat Koordinasi dengan KPU Provinsi NTB pada tanggal 16 september 2013 Tim seleksi melakukan Rapat Pleno Penetapan komposisi keanggotaan Tim seleksi, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut : 14
Tabel 1 Susunan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kota Mataram
No.
Nama
Jabatan Dalam Tim
1.
Dr. H. Sudiarto, SH.MHum
( Ketua merangkap Anggota )
2.
Dr. H. Adi Fadli, M.Ag
3.
Dr. I Gusti Lanang Media, M.Si
( Anggota )
4.
Dr. Hj. Reny Bunjamin, M.Ph
( Anggota )
5.
Dr.L Wira Pria Suhartana,SH.MH
( Anggota )
( Sekretaris merangkap Anggota )
Selanjutnya Hasil rapat pleno tersebut disampaikan kepada KPU Provinsi NTB untuk ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi NTB, dan telah dikeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB Nomor 248/Kpts/KPU-PROV-017/2013 tanggal 17 september 2013 tentang Susunan keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram. Selanjutnya dalam pertemuan itu juga, Tim seleksi menyepakati Jadwal pelaksanaan Seleksi mengacu kepada
Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 222/Kpts/KPU-PROV-017/2013 tanggal 20 Agustus
2013 tentang
Tahapan Jadwal pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Barat. Dalam Pertemuan tersebut juga disepakati pembagian tugas dan penentuan tempat kesekretariatan berlokasi di Komplek Ruko Perum Asia Asri Regency Jl. Gajah Mada, Jempong Baru, Mataram dan meminta kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram untuk menetapkan Kelompok Kerja yang terdiri
dari Anggota KPU Kota
Mataram dan Pejabat/Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram
untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas Tim Seleksi. Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram tentang Penetapan Kelompok 15
Kerja Seleksi Calon Anggota KPU Kota Mataram Susunan keanggotaan sebagai berikut :
Tabel 2 Susunan Kelompok Kerja Tim Seleksi Sekretariat KPU Kota Mataram
NO.
NAMA
JABATAN DALAM POKJA
1.
Putu Sarjana, SH
2.
Yusrin, S.Ip
3.
Hasanudin, S.Sos
Sekretaris
4.
Bambang Jaka Susanta, SH
Anggota
5.
Yanti Supriatin, SE
Anggota
6.
Faridah Anwar, SH
Anggota
7.
Noviriani, S.Sos
Anggota
8.
L. Pujiatna, S.Sos
Anggota
9.
Sumarjan
Anggota
Penanggung Jawab Ketua
3.I.4.C.2. Tahapan Seleksi Pada tanggal 18 september 2013 Tim seleksi kembali melakukan rapat pertemuan untuk membahas tahapan seleksi dan telah disepakati Seleksi Calon Anggota KPU Kota Mataram dilakukan Berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (3) Undangundang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, bahwa seleksi calon anggota KPU Kota Mataram dilakukan melalui tiga tahap. Tahap pertama 16
berupa seleksi persyaratan administrasi, tahap kedua berupa tiga jenis seleksi (seleksi tertulis, seleksi Kesehatan dan seleksi Psikologi), dan tahap ketiga berupa wawancara. Pendaftar yang dinyatakan lulus persyaratan administrasi dapat mengikuti seleksi tahap kedua, dan pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi tahap kedua dapat mengikuti seleksi tahap ketiga berupa wawancara. Dalam pertemuan tersebut Tim seleksi juga membahas kriteria-kriteria Calon Anggota KPU Kota Mataram dengan bersama-sama membaca dan menelaah tentang tugas dan kewenangan KPU dan tentang persyaratan menjadi anggota KPU Kabupaten / Kota dalam UU Nomor 15 Tahun 2011. Tim seleksi sepakat menetapkan empat kriteria penerimaan calon anggota KPU Kota Mataram. Keempat kriteria tersebut adalah Integritas, Kompetensi, Kepemimpinan, dan Independensi. Integritas dan Kepemimpinan calon tidak hanya dilihat dari hasil Tes Psikologi tetapi juga melalui penulisan Makalah Personal, penelusuran Rekam-Jejak calon, dan Tanggapan Warga Masyarakat. Independensi calon juga dilihat dari RekamJejak, Tanggapan Warga Masyarakat, dan Makalah Personal. Wawancara tidak hanya dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan calon menerapkan keahlian dalam melaksanakan tugas dan kewenangan KPU Kabupaten/Kota tetapi juga untuk mengklarifikasi isi Makalah Personal, hasil penelusuran Rekam-Jejak calon, dan Tanggapan Warga Masyarakat. Dengan demikian selain keempat kriteria yang disebutkan di atas, tiga kriteria lain juga akan digunakan dalam menyeleksi calon anggota KPU Kota Mataram, yaitu Makalah Personal, Tanggapan Warga Masyarakat, dan Rekam-Jejak calon. 3.I.4.C.3. Pelaksanaan Seleksi 1. Pengumuman Pendaftaran. Seleksi Bakal Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram dilaksanakan selama 3 hari yaitu tanggal 21 sampai dengan 23 september 2013, melalui Media Cetak yakni Lombok Post selama 3 kali terbit, dan Media Media Eletronok yakni Lombok TV dan Radio Republik Indonesia (RRI) Mataram selama 3 hari berturut-turut. 17
2. Pendaftaran calon anggota KPU Kota Mataram dibuka mulai tanggal 24 September
sampai dengan 28 september 2013 yakni dengan mengambil
contoh dokumen isian dan mengembalikan dokumen sekaligus sebagai pendaftaran peserta Calon Anggota KPU Kota Mataram secara langsung di Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kota Mataram. Masyarakat yang telah mengembalikan formulir sekaligus mendaftar menjadi Calon Anggota KPU Kota Mataram sebanyak 95 orang. Calon Peserta yang telah mendaftar dan sekaligus menyampaikan persyaratan Pendaftaran sebagaimana di atur dalam Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 3. Seleksi Tahap Pertama berupa penelitian administrasi dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 29 dan 30 september 2013 bertempat Sekretariat Tim Seleksi serta dilanjutkan di Hotel Lombok Garden Mataram dilakukan seleksi administrasi atas dasar tiga kriteria utama: (a) kelengkapan dokumen, (b) pemenuhan
persyaratan,
penyelenggaraan penyelenggaraan
Pemilu
dan
(c)
dan/atau
Pemilu
atau
pengalaman pengalaman
pengawasan
pribadi yang
dalam
mendukung
Pemilu,
dan/atau
memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Proses penelitian administrasi dilakukan dua tahap: tahap awal oleh Tim Sekretariat, dan tahap final oleh Tim Seleksi. Lima anggota Tim Seleksi membaca, meneliti dan memberikan penilaian terhadap setiap berkas calon. Calon yang dinilai memenuhi persyaratan oleh seluruh atau sebagian besar anggota Tim dinyatakan Lulus. 4. Penetapan
nama-nama
Calon
yang
Lulus
Seleksi
Administrasi
dilaksanakan melalui Rapat Pleno yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2013 menindaklanjuti hasil Penilitian Administrasi yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam Rapat Pleno tersebut Tim Seleksi dibantu oleh Anggota Pokja Fasilitasi Tim Seleksi melakukan Rekapitulasi hasil Penilaian yang didasarkan pada Kriteria yang telah ditetapkan. 5. Pengumuman Hasil Penilitian Administrasi dilaksanakan selama 2 hari tanggal 2 dan 3 Oktober 2013, melalui Media Cetak Gaung NTB sebanyak 2 kali terbit, Media Cetak yakni Radar Lombok 2 kali terbit, dan melalui Media 18
Elektronik
berupa
Radio
Global
FM
Mataram.
Mengingat
tujuan
Pengumuman tidak hanya ditujukan kepada Para Calon tetang hasil seleksi, kepada Para Calon juga disampaikan dalam bentuk Surat Pemberitahuan tentang jadwal dan tempat Pelaksanaan Seleksi tahap berikutnya (Tertulis, Kesehatan dan Psikologi). 6. Seleksi Tahap Kedua dilaksanakan dengan serangkaian tes sebagai berikut : a. Tes tertulis dilaksanakan di Hotel Lombok Garden Mataram
dengan
jadwal waktu pelaksanaan selama 100 menit (dimulai pukul 09.30 sampai dengan 11.10 wita).Peserta tes yang dinyatakan lulus seleksi Administrasi dan berhak mengikuti serangkaian tes (Tes tertulis, Tes Kesehatan dan Tes Psikologi) sebanyak 54 (lima puluh empat)
orang. dan yang hadir
sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang, 1 (satu) orang Peserta tidak hadir dan menyatakan mengundurkan diri atas nama Nunung Permatasari, SH. Untuk tes tertulis soal disiapkan oleh KPU RI, yang langsung disampaikan oleh tim dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB saat pelaksanaan tes. Sampul soal dibuka oleh Tim KPU Provinsi NTB disaksikan oleh seluruh Tim Seleksi dihadapan para Calon. b. Seleksi Kesehatan baik Jasmani, Rohani dan Bebas Narkoba dilaksanakan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan selama 4 hari, yakni tanggal 5, 7, 8 dan 9 Oktober. c. Seleksi Psikologi dilaksanakan di Hotel Lombok Garden selama 2 (dua) hari pada tanggal 14 dan 16 Oktober 2013 yang dilaksanakan oleh Tim Assesmen dari
Biro Psikologi ABATA Mataram.
Pelaksanaan seleksi dimulai pukul 08.00 Wita dengan tiga jenis seleksi yakni seleksi tertulis, Diskusi kelompok terarah dan Interview. Pelaksanakan seleksi psikologi diikuti oleh 50 Peserta 7. Penerimaan Hasil Seleksi Tahap kedua a. Setelah selesai Pelaksanaan Tes tertulis Tim seleksi di saksikan oleh Peserta tes dan dari media massa langsung melaksanakan pembakaran soal untuk menjamin tidak adanya kecurangan. Selanjutnya Tim seleksi melakukan pemeriksaan lembar jawaban masing-masing
19
peserta dengan mengacu pada kunci jawaban yang telah disiapkan oleh KPU RI dan merekapitulasi nilai masing-masing Peserta. b. Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober Tim seleksi menerima hasil Seleksi kesehatan dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB. c. Hasil Seleksi Psikologi diterima dari Tim Assismen pada tanggal 17 Oktober 2013. 8. Pengumuman Hasil Seleksi Tahap Kedua a. Hasil Seleksi Tahap Kedua ini diumumkan selama 2 hari pada tanggal 20 dan 21 Oktober 2013. Pengumuman melalui media Cetak Suara NTB selama 2 kali terbit tanggal 20 dan 21 Oktober 2013 dan melalui Media Elektronik yakni Radio Global FM Mataram. Pengumuman hasil Seleksi tahap kedua dalam bentuk nama-nama Calon yang dinyatakan lulus serta jadwal waktu dan tempat pelaksanaan seleksi wawancara. b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Tim Seleksi dalam melaksanakan tugasnya bersifat terbuka dan melibatkan partisipasi
masyarakat.
Untuk
mendorong
partisipasi
warga
masyarakat dalam proses seleksi, Pengumuman yang lulus seleksi tertulis, seleksi kesehatan dan seleksi psikologi melalui media cetak (surat kabar) maupun media elektronik (Radio), selain bersifat pemberitahuan nama-nama Calon yang lulus seleksi dan jadwal waktu pelaksanaan seleksi wawancara, pengumuman tersebut juga ditujukan untuk memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpatisipati dalam proses seleksi Calon Anggota KPU Kota Mataram. Partisipasi warga masyarakat tidak hanya berwujud tanggapan terhadap calon anggota KPU Kota Mataram yang lulus Seleksi Tahap kedua tetapi juga dalam wujud penelusuran Rekam Jejak para calon anggota KPU Kota Mataram. Tim Seleksi telah menerima banyak SMS dan surat berisi tanggapan warga masyarakat. Tanggapan tersebut pada dasarnya yang Tim Seleksi terima adalah berupa tanggapan masyarakat yang menyatakan keberatan terhadap calon tertentu dengan alasan dan 20
fakta tertentu. Tanggapan Warga Masyarakat terhadap Calon dapat dikategorikan sebagai bentuk partisipasi spontan tanpa terorganisasi. 9. Pelaksanaan Seleksi Tahap Ketiga Seleksi Tahap Ketiga dilaksanakan selama 2 hari berturut-turut tanggal 25 dan 26 Oktober 2013 bertempat di Hotel Bintang Senggigi, dilakukan dalam bentuk penyampaian Visi Misi masing-masing Calon dihadapan Tim Seleksi serta seluruh Calon, dan wawancara secara individual. Lima anggota Tim seleksi mewawancarai setiap calon sekitar 45-60 menit. Kelima anggota Tim seleksi sudah melakukan pembagian kerja dalam mengajukan pertanyaan: satu orang bertanya tentang Sistem Politik, satu orang bertanya tentang Manajemen Pemilu, satu orang bertanya tentang Peraturan Perundangundangan yang berkaitan dengan Bidang Politik, dan dua orang bertanya tentang Independensi calon,Integritas Pribadi Calon,Kompetensi Calon tentang Penyelenggaraan Pemilu, Kepemimpinan Calon serta pertanyaan yang diajukan tidak hanya berkaitan dengan masing-masing kriteria penilaian tersebut, tetapi terutama melakukan klarifikasi kepada setiap calon perihal pengaduan dan tanggapan warga masyarakat ataupun hasil penelusuran Rekam-Jejak para calon. Setiap pengaduan, tanggapan ataupun hasil penelusuran atas Rekam-jejak calon wajib disampaikan kepada calon yang bersangkutan untuk klarifikasi. Tim Seleksi kemudian memberikan judgement berdasarkan data dari kalangan masyarakat dan klarifikasi dari calon. 10. Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Pada tanggal 27 Oktober 2013 bertempat di Hotel Bintang Senggigi Tim seleksi melakukan Rapat untuk melakukan penilaian atas hasil Seleksi Wawancara dan klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat. Masingmasing anggota Tim Seleksi memberikan nilai jawaban atas setiap pertanyaan yang diajukan oleh Tim seleksi bobot nilai didasarkan atas kriteria : Tidak ada Jawaban, ada jawaban tapi tidak relevan dan ada jawaban serta relevan.Terhadap seluruh hasil klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat Tim Seleksi memberikan judgement dengan kesimpulan akhir Baik/buruk yang langsung dapat mempengaruhi penilaian atas tahapan seleksi-seleksi sebelumnya. 21
11. Penetapan dan Penyampaian Calon Anggota KPU Kota Mataram Pada tanggal 29 Oktober 2013 Tim Seleksi kembali melakukan Pertemuan untuk menetapkan 10 (sepuluh) orang Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram
yang layak untuk mengikuti uji kepatutan dan
kelayakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2013 Daftar nama-nama Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram di sampaikan oleh Tim Seleksi kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai mekanisme dan ketentuan yang di atur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
3.I.4.D.
Keluaran
Serangkaian tahapan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram,Tim seleksi telah melakukan Rapat Pleno tanggal 27 Oktober 2013 untuk menetapkan 10 (sepuluh) nama-nama Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram, yang selanjutnya 10 (sepuluh) nama tersebut pada tanggal 29 Oktober 2013 telah disampaikan kepada komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk dilakukan Uji kepatutan dan kelayakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, sesuai ketentuan pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota. Hingga pada tanggal 30 Januari 2014 berdasarkan SK Nomor : 50/Kpts/KPUProv-017/2014 (Lampiran 1) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram terpilih dilantik, atas nama : 1. Drs. H. M. Ainul Asikin, M.Si 2. Bedi Saparwadi, SE 3. Paizah, S.Ag 4. Eka Sugih Gunawan, S.Kom 5. Sopan Sopian Hadi, SE
22
3.I.4.E.
Rekomendasi
Berdasarkan pada proses pelaksanaan seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram serta adanya persoalan yang muncul dalam proses seleksi tersebut, Tim Seleksi merekomendasikan : 1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menjalankan kewenangan menyusun Jadwal, Tahapan seleksi tetap mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2013, karena berpotensi adanya gugatan oleh Peserta Seleksi atas ketidaktaatan terhadap ketentuan normatif pelaksanaan proses seleksi. 2. Perlu dikaji kembali ketentuan Pasal 22 Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2013 tentang seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota yang menyatakan “Nama-nama bakal calon yang telah lulus penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 selanjutnya
mengikuti
seleksi
tertulis,
tes
kesehatan,
dan
tes
psikologi;mengingat standar penilaian ketiga jenis tes tersebut berbeda, maka Peserta yang lulus Administrasi tidak otomatis dapat mengikuti ketiga jenis tes tersebut, melainkan harus dilakukan secara bertahap dengan sistem gugur misalnya : yang Lulus seleksi Tertulis dapat mengikuti tes kesehatan dan seterusnya. Selain
itu ketentuan tersebut dapat menyebabkan pemborosan keuangan
Negara mengingat biaya untuk pelaksanaan tes kesehatan dan Psykologi membutuhkan biaya yang lumayan besar. 3. Terhadap ketentuan Pasal 26 Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2013 tentang seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyatakan “Tim seleksi menetapkan nama calon yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi sebanyak maksimal 20 (dua puluh) orang, dengan memperhatikan sekurang-kurangnya 30 % (tigapuluh perseratus) keterwakilan perempuan”.perlu diatur lebih lanjut apabila jumlah yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan, tes Psikologi tidak memenuhi jumlah maksimal 20 orang.
23
3.I.5.
Rapat Kerja, Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis di Setiap
Tingkatan Ada beberapa kegiatan Rapat yang dilakukan KPU Kota Mataram yang berkenaan dengan Pileg 2014 diantaranya : a. Rapat Koordinasi pada tanggal 7 Januari 2014 yang dilakukan oleh KPU Provinsi NTB dengan KPU Kabupaten/Kota se-NTB untuk menyamakan persepsi terhadap beberapa tugas KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota. b. Rapat Kerja pada tanggal 16 januari 2014 yang dilakukan KPU Kota Mataram dengan Ketua PPK dan Operator se-Kota Mataram tentang perbaikan Daftar Pemilih Tetap Pemilu DPR,DPD, dan DPRD tahun 2014. c. Rapat Koordinasi pada tanggal 23 januari 2014 berkaitan dengan Pemilu Legislatif Tahun 2014 yang dilakukan KPU Kota Mataram dengan Ketua PPK seKota Mataram. d. Rapat Konsolidasi nasional pada tanggal 4 Februari sampai dengan 6 Februari 2014 yang dilakukan di Jakarta dan mengundang seluruh Anggota KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota serta Sekretaris KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. e. Rapat Koordinasi pada tanggal 13 februari 2014 yang dilakukan KPU Kota Mataram dengan PPK dan PPS se-Kota Mataram berkaitan dengan semakin dekatnya pelaksanaan Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 dan untuk terselenggaranya Pemilu yang berkualitas. f. Rapat Koordinasi pada tanggal 14 Februari 2014 dalam rangka persiapan penertiban alat peraga kampanye partai politik peserta pemilu tahun 2014. g. Rapat Konsolidasi pada tanggal 21 Februari 2014 yang dilakukan KPU Kota Mataram
dengan
Ketua
dan
Sekretaris
PPK
se-Kota
Mataram
guna
terselenggaranya Pemilu yang berkualitas. h. Sosialisasi Pemilu Legislatif Tahun 2014 pada tanggal 1 Maret 2014 di Lantai Dasar I Mataram Mall sebagai rangkaian dari pelaksanaan Tahapan, Program, dan jadwal Penyelengggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.
24
i. Rapat Koordinasi pada tangggal 7 Maret 2014 di Kantor KPU Kota Mataram dalam rangka persiapan mengadakan gerak jalan menyongsong Pemilu Jujur dan adil yang akan melibatkan stakeholder pemilu dan masyarakat umum. j. Rapat persiapan Kirab/karnaval Pemilu 2014 pada tanggal 11 Maret 2014 antara KPU Kota Mataram dengan seluuh Parpol Peserta Pemilu 2014 di kantor KPU Kota Mataram berkaitan dengan kegiatan kirab/karnaval yang melibatkan seluruh stakeholder pemilu dan masyarakat sekaligus mensosialisasikan semarak pesta demokrasi “Pemilu 9 April 2014”. k. BIMTEK bagi Relawan Demokrasi Pemilu Tahun 2014 pada tanggal 12 Maret 2014 yang bertempat di Hotel Grand Legi Mataram. l. Rapat Koordinasi pada tanggal 18 Maret 2014 yang dilakukan KPU Kota Mataram dengan PPK dan Sekretaris PPK se-Kota Mataram berkaitan dengan semakin dekatnya pelaksanaan Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 dan untuk terselenggaranya Pemilu yang berkualitas. m. Rapat Koordinasi pada tanggal 19 Maret 2014 yang dilaksanakan di KPU Kota Mataram dengan aagenda hasil penyempurnaan DPT periode Fabruari sampai dengan Maret 2014. n. Rapat Koordinasi Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Legislatif Tahun 2014 pada tanggal 25 Maret 2014 . o. Rapat Koordinasi Evaluasi Kesiapan Distribusi Logistik untuk Ketua KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat pada tanggal 28 maret 2014 dalam rangka mengevaluasi kebutuhan dan kesiapan pendistribusian logistik Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPD dan DPRD Tahun 2014 di masing-masing satuan kerja,
Komisi
Pemilihan
umum
Provinsi
Nusa
Tenggara
Barat
akan
menyelenggarakan Rapat Koordinasi terkait dengan kesiapan Pendistribusian Logistik Pemilu 2014. p. Rapat Kooordinasi pada tanggal 1 April 2014 berkaitan dengan pendataan terhadap pemilih yang saat ini masih dalam proses hukum di rumah Tahanan Polda, Polres dan Kejaksaan, warga binaan di Panti Sosial, dan pasien-pasien di rumah sakit menyebar di wilayah Kota Mataram. q. Rapat Koordinasi bersama PPK se-Kota Mataram pada tanggal 3 April 2014 guna suksesnya penyelengggaraan Pemilu yang berkualitas. 25
r. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara PILEG 2014 pada tanggal 20 April 2014. s. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pileg 2014 pada tanggal 30 April 2014. t. Rapat Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Mataram Pemilu Tahun 2014 di tingkat Kota Mataram pada tanggal 12 Mei 2014. u. Rapat Kooordinasi pengelolaaan keuangan penyelenggara Ad-Hoc antara KPU Kota Mataram dengan Sekretaris PPK se-Kota Mataram pada tanggal 16 Mei 2014. v. Rapat Kooordinasi/Bimbingan Teknis Laporan Penggunaan Anggaran Tahapan Pemilu Tahun 2014 antara KPU Kota Mataram dengan Ketua, Sekretaris dan Bendahara PPK dan PPS pada tanggal 3 Juni 2014 dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan negara untuk badan penyelengggara Pemilu (Ad-Hoc) sesuai dengan Keputusan KPU Nomor : 506/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Angggaran di lingkungan KPU dan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor : Per-3/PB/2014 tentang petunjuk teknis penatausahaan, pembukuan dan pertanggungjawaban bendaharawan.
3.I.6.
Sosialisasi, Publikasi dan pendidikan Pemilih Pemilu mengedepankan nilai-nilai demokrasi di Indonesia dan Pemilu
merupakan bagian dari penentu arah sebuah bangsa nantinya melalui para pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat, untuk terwujudnya nilai-nilai demokrasi dan arah kedepan bangsa ini rakyat yang menentukan. Tentunya melalui sebuah Pemilu yang baik dan dipahami oleh seluruh pihak, maupun masyarakat. Pembelajaran Politik tentang kepemiluan di Indonesia bukan hanya diperuntukkan atau dikuasai oleh sebuah organisasi politik saja, namun pengetahuan dan pembelajaran tentang politik dan kepemiluan tentunya masyarakat juga punya hak untuk diberi. Guna terwujudnya hasil Pemilu yang baik dan berkualitas, KPU Kota Mataram telah melaksanakan Sosialisasi, Publikasi dan Pendidikan Pemilih yang sasaran utamanya adalah Para Pemilih Pemula, Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat. Adapun jadwal pelaksanaanya antara lain : 26
a. Sabtu, 1 Maret 2014 dilaksanakan oleh KPU Kota Mataram yang sasarannya adalah Masyarakat di Kecamatan Cakranegara bertempat di mataram Mall. b. Minggu, 9 Maret 2014 dilaksanakan oleh KPU Kota Mataram dan KPU Propinsi NTB, dengan Program kegiatan Gerak Jalan Menyongsong Pemilu Jujur dan Adil yang melibatkan stakeholder Pemilu dan Masyarakat Umum. c. Senin, 10 Maret 2014 dilaksanakan oleh KPU Kota Mataram sasarannya adalah FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kota Mataram di KEMENAG Kota Mataram Kecamatan Selaparang. d. Sabtu, 15 Maret 2014 dilaksanakan oleh KPU Kota Mataram Sasaran Mahasiswa Universitas 45 Mataram dan Masyarakat di Kelurahan Cakranegara Utara Kecamatan Cakranegara. e. Senin, 17 Maret 2014 dilaksanakan oleh KPU Kota Mataram bersama Dinas Dikpora Kota Mataram dan siswa SMA, SMK dan MA se-Kota Mataram sejumlah 200 orang. f. Selasa, 25 Maret 2014 dilaksanakan oleh KPU Mataram bersama Lembaga Kemasyarakatan (LP) Mataram. g. Kamis, 27 Maret 2014 dilaksanakan oleh KPU Mataram bersama ibu-ibu BHAYANGKARI Polres Kota Mataram di Aula Polres Mataram. h. Sabtu, 15 Maret 2014 dilaksanakan oleh KPU Kota Mataram dan Propinsi NTB dalam kegiatan kirab/karnaval Pemilu damai 2014 bersama Stakeholder Pemilu dan masyarakat sekaligus mensosialisasikan semarak pesta demokrasi Pemilu 9 April 2014. i. Rekrutmen relawan demokrasi Pemilu 2014 yang dilaksanakan oleh KPU Kota Mataram, relawan yang ditunjuk dari beberapa masyarakat di kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Mataram adapun jumlah relawan yang direkrut berjumlah 25 orang yang nantinya setiap relawan terbagi menjadi 3 (tiga) segmen atau sasaran diantaranya segmen Pemilih Pemula, Segmen Keagamaan dan segmen perempuan.
27
28
3.I.7.
Pengelolaan Data dan Informasi
Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram dalam Pengelolaan data dan Informasi melakukan kegiatan : a. Merancang dan membuat Sistem Informasi Data Pemilu Sistem Informasi Data Pemilu adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk melakukan rekapitulasi secara cepat (quick count) yang diperuntukan bagi TPS di kota mataram. Saat ini statusnya sudah dibuat, namun belum dioptimalkan. Alamat website http://data.kpu-mataramkota.go.id 29
b. Melakukan peremajaan dan maintenance website KPU Kota Mataram Melakukan
konfigurasi dan peremajaan terhadap website, baik berupa
konten maupun perbaikan terhadap script-script yang bermasalah. c. Membuat email resmi dengan domain http://kpu-mataramkota.go.id Membuat akun email resmi untuk divisi-divisi di KPU kota mataram dengan domain kpu-mataramkota.go.id, diantaranya: a.
[email protected] b.
[email protected] c.
[email protected] d. Membuat model jaringan komputer scanner ketika proses kirim scan model C1 Melakukan
konfigurasi
memungkinkan setiap
jaringan
printer
komputer
di
ruang
operator
yang
yang ada di ruang operator
dapat
menggunakan hanya 1 printer untuk kebutuhan printing. Lebih efisien daripada menyediakan 1 printer untuk 1 komputer dalam 1 ruangan e. Membuat jaringan printer Melakukan konfigurasi jaringan yang menghubungkan komputer-komputer yang ada di bagian operator sehingga memudahkan proses scan model C1 dan dikirim secara terpusat. Sehingga mempercepat pengiriman ke server KPU pusat. f. Maintenance komputer g. Membuat sistem informasi sms center Merancang dan membuat sistem informasi sms center untuk KPU kota mataram, dimana berfungsi untuk mengirimkan banyak pesan (broadcast) kepada semua staff dalam suatu divisi secara bersamaan dalam 1 waktu, hanya dengan mengakses website http://sms.kpu-mataramkota.go.id h. Membuat layanan Sapa KPU Sapa KPU adalah layanan sms keluhan, atau informasi lainnya yang dikirimkan oleh publik ke sms center milik KPU kota mataram. Sistem informasi juga memungkinkan operator KPU untuk membalas sms yang sudah masuk, langsung ke nomor pengirim. Selain akan
secara
otomatis
muncul
di
itu percakapan
website http://kpu-mataramkota.go.id
sebagai bentuk transparansi kepada layanan publik 30
tersebut juga
3.I.8.
Logistik
3.I.8.A.
Pelaksanaan Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu.
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 66 Tentang Pemilihan Umum, bahwa Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas dan berwenang mengadakan
dan
mendistribusikan
perlengkapan
penyelenggaraan
Pemilu
berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan, perencanaan anggaran, perencanaan pengadaan sampai dengan perencanaan distribusi perlengkapan penyelenggaraan pemilu. Dan berdasarkan pasal 141 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Merujuk pada undang-undang tersebut diatas
Komisi Pemilihan Umum
mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2013 tentang Norma Standar Kebutuhan Logistik untuk keperluan Pemilu 2014, sebagai acuan Satuan kerja dalam mengelola logistic Pemilu, demikian pula di Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram untuk melaksanakan proses pengadaan, pengelolaan dan pendistribusian logistik Pemilu 2014 terlebih dahulu melakukan analisa kebutuhan sesuai ketentuan yang berlaku sebelum diadakan, dilelangkan atau diterima dari pengiriman KPU RI maupun dari KPU Provinsi NTB terutama untuk kebutuhan kotak suara, bilik suara, sampul, dan alat kelengkapan pemungutan suara di TPS, PPS, dan PPK. Secara umum distribusi logistik pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 cukup baik walaupun masih tersendat-sendat dibandingkan distribusi logistic pemilu-pemilu sebelumnya. Hal ini disebabkan beberapa faktor yang meliputinya diantaranya KPU sudah mulai menggunakan sistem teknologi informasi yang dikenal dengan Sistem Informasi Logistik (SILOG) yang dikelola oleh Biro Logistik KPU, yang bisa diakses oleh semua KPU di seluruh Indonesia, walaupun demikian persoalan manajemen pengadaan logistik yang masih disentralkan di KPU Pusat, KPU Provinsi yang menjadi salah satu penghambat dalam distribusi logistik, dan sebagian pengadaan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kota, padahal kebutuhan logistik untuk Pemilu Legislatif baik dari segi format dan jumlahnya merupakan hal yang biasa bagi KPU untuk diadakan karena sudah 3 (tiga) kali melaksanakan Pemilu langsung, tetapi 31
masih terjadi keterlambatan distribusi atau kekurangan jumlah yang diterima oleh KPU Kabupaten/Kota di bidang logistik Pemilu dapat diminimalisir baik kuantitas maupun kualitas. Peranan KPU Kota Mataram hanya sebagai penerima Barang Logistik yang telah diadakan dan dikirim oleh KPU RI dan KPU Provinsi NTB, yang selanjutnya di sortir, dihitung, dikelompokan dan dimasukan kedalam kotak suara sesuai fungsi dan peruntukannya berdasarkan undang-undang dan peraturan uang berlaku dan kemudian didistribusikan ke tingkat penyelenggara PPK, PPS dan KPPS yang tersebar di Wilayah Kota Mataram. Jenis-jenis logistik pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum menurut tingkatan dan kewenangannya adalah sebagai berikut : 1. KPU RI
Surat Suara
Tinta Sidik Jari
Segel
Alat bantu Tuna Netra (Template)
Formulir Model C, D, DA, DB untuk Anggota DPR dan DPD
Daftar Calon Tetap Anggota DPR dan DPD.
2. KPU Provinsi
Kotak Suara
Bilik Suara
Sampul Kertas
Formulir untuk Berita Acara (Model C,D,DA,DB,DC Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi/Kab/Kota.
3. KPU Kabupaten/Kota
Tanda Pengenal KPPS/Saksi/Petugas keamanan
Lem/Perekat
Balpoint 32
Spidol
Alat dan Alas Coblos
Karet Pengikat
Sticker Nomor Kotak suara
Tali Pengikat Alat Pemberi Tanda Pilihan
Kantong Plastik
Gembok
33
3.I.8.B.
Regulasi Pengelolaan Logistik Pemilu Tahun 2014
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 66 Tentang Pemilihan Umum. 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014. 34
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2013 tentang Norma Standar
Kebutuhan
Pengadaan
dan
Pendistribusian
Perlengkapan
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014. 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 928/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 765/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Formulir, Sampul, Alat Kelengkapan KPPS/KPPSLN, PPS/PPLN, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU yang digunakan pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014; 6. Surat
Sekretaris
Jenderal
Komisi
Pemilihan
Umum
Nomor
1256/SJ/X/2013 tentang Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) Teknis Tahapan Pengelolaan Pemilu 2014. 3.I.8.C.
Kegiatan Logistik
Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang peranan KPU Kabupaten/Kota dalam bidang logistik, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram telah melaksanakan beberapa kegiatan kebijakan berdasarkan kewenangan dalam pengelolaan menejemen logistik mulai dari perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, penyortiran, pendistribusian dan penarikan kembali logistik
dalam rangka Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
kabupaten/kota berdasarkan standar operasional pelaksanaan (SOP) yang telah ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut : 1. Pengadaan kelengkapan TPS Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram melaksanakan proses pengadaan alat kelengkapan TPS mulai dari perencanan, pengadaan dan penerimaan barang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sesuai jadwal KPU Kota Mataram melaksanakan pengadaan alat kelengkapan TPS mulai tanggal 14 s.d 25 November 2013, berdasarkan kewenangan KPU 35
Kabupaten kabupaten/Kota, jenis-jenis barang yang diadakan oleh KPU Kota Mataram adalah tanda pengenal KPPS/Saksi/Petugas Keamanan, lem/perekat, balpoint, spidol, alat (paku) dan alas coblos (bantal), karet pengikat, sticker nomor kotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, kantong plastik, gembok, kalkulator dan papan triplek untuk penempelan DCT, disamping itu pula KPU Kota Mataram melakukan penggandaan model D, D.1 plano berdasarkan surat edaran dari KPU RI. 2. Penerimaan Logistik dari KPU Provinsi NTB dan KPU RI a. Penerimaan Logistik dari KPU Provinsi NTB KPU Kota Mataram menerima logistic dari KPU Provinsi NTB berupa kotak suara berbahan kardus. Pada tanggal 14 Maret 2014 berupa sampul, formulir dan DCT. Sampul terdiri dari sampul untuk KPU, PPK, PPS, dan KPPS. Jenis formulir berupa form seri C, D, DA, dan DB. DCT yang dikirim oleh KPU Provinsi adalah DCT Dapil Kota Mataram dan Provinsi NTB. Spesifikasi lengkapnya terlihat pada lampiran. (Lampiran 2) b. Penerimaan Logistik dari KPU RI KPU RI mengirim logistic ke KPU Kota Mataram berupa surat suara, Form C1 dan lampiran, DCT KPU Pusat dan DCT DPD, segel dan hologram. Surat suara untuk DPD diterima pada tanggal 19 Februari 2014 sejumlah 296.098 lembar. Surat suara DPR RI diterima pada tanggal 22 Februari 2014 sejumlah 296.927 lembar. Surat suara DPRD Provinsi diterima pada tanggal 26 Februari 2014 sejumlah 294.630 lembar. Surat suara DPRD Kota Mataram diterima pada tanggal 5 Maret 2014 sejumlah 294.452 lembar. Semuanya dikirim melalui PT. Temprina Media Grafika Denpasar Bali.
36
4. Perakitan dan perbaikan kotak suara dan Bilik Suara Pemilu. Perakitan dan perbaikan Kotak dan bilik suara pemilu dilakukan di gudang KPU Kota Mataram, dan dilaksanakan mulai tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan 14 Februari 2014 dengan 2 (dua) jenis kotak dan bilik suara yaitu terbuat dari aluminium adalah Kotak/Bilik suara pengadan pemilu tahun 2004 dan 2009 sedangkan Kotak suara/ Bilik suara yang terbuat dari kardus adalah kotak/bilik suara pengadaan tahun 2013 untuk pemilu tahun 2014, dari jumlah
37
kotak dan bilik suara yang dimiliki oleh KPU Kota Mataram cukup jumlahnya, dan memenuhi standar kebutuhan untuk pemilu di wilayah Kota Mataram.
5. Pelipatan dan Penyortiran Surat Suara Pemilu. Pelipatan dan penyortiran surat suara pemilu legislatif dilakukan di kantor KPU Kota Mataram dan terbagi dalam 4 tahapan berdasarkan jenis surat suara yang diterima dari pengiriman oleh Komisi Pemilihan Umum melalui Rekanan Percetakan dengan jadwal pelipatan dan penyortiran sebagai berikut : 38
Surat suara DPD pelipatan dan penyortiran dilaksanakan mulai tanggal 15 s.d 17 Februari 2014,
Surat suara DPR pelipatan dan penyortiran dilaksanakan mulai tanggal 18 s.d 20 Februari 2014,
Surat suara DPRD Provinsi pelipatan dan penyortiran dilaksanakan mulai tanggal 16 s.d 28 Februari 2014
Surat suara DPRD Kota Mataram pelipatan dan penyortiran dilaksanakan mulai tanggal 05 s.d 07 Maret 2014. Dalam melaksanakan pelipatan dan penyortiran surat suara, KPU Kota
Mataram melibatkan sekitar 150 orang pekerja perhari dari masyarakat sekitar kantor KPU Kota Mataram termasuk keluarga pegawai, dikoordinir oleh anggota KPU Divisi Logistik, Sekretaris, Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, Staf logistik, serta diawasi oleh Panwaslu Kota Mataram dan dari Polres Mataram.
39
6. Pengepakan Kelengkapan TPS. Pengepakan kelengkapan TPS,
pembendelan per-TPS, dan penempatan
kelengkapan TPS ke kotak suara yang dilakukan di Kantor KPU Kota Mataram Jl. Gajah Mada Jempong Mataram untuk logistik PPK/PPS 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Sekarbela dan Kecamatan Selaparang, sedangkan di Gudang KPU Kota Mataram Jl. Lingkar Selatan dilakukan pengepakan pembendelan dan pengotakan Logistik untuk PPK/PPS wilayah Kecamatan, Cakranegara, Sandubaya, Mataram dan Ampenan, yang dilaksanakan mulai tanggal 28 Februari s.d 5 Maret 2014 dengan memperkerjakan sekitar 36 orang untuk membantu pegawai KPU Kota Mataram, yang terbagi dalam 6 kelompok, dikoordinir oleh 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian membawahi 6 orang pegawai dan dibantu olek 6 (enam) tenaga kerja dari masyarakat, dimana dalam kelompok tersebut bertanggungjawab mulai dari pengepakan, pendistribusian ke PPK/PPS se- Kota Mataram sampai dengan penarikan kembali logistik ke KPU Kota Mataram yang dihadiri/disaksikan dan diawasi oleh Panwaslu Kota Mataram, Panwas Kecamatan, Kepolisian, PPK, dan PPS se Kota Mataram.
40
7. Pendistribusian Logistik. Dalam melakukan kegiatan distribusi logistik Pemilu, Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013, tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, dan
Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor
1256/SJ/X/2013 tentang Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) Teknis Tahapan Pengelolaan Pemilu 2014. 41
KPU Kota Mataram melaksanakan tahapan distribusi logistik dari KPU Kota Mataram ke PPK, PPS, dan KPPS se Kota Mataram, dan telah melakukan beberapa langkah strategi seperti melakukan mapping wilayah untuk mengetahui kondisi geografis, jarak lokasi, tingkat kesulitan, tingkat keamanan, sarana transportasi dan waktu tempuh ke lokasi, selanjutnya menetapkan skala prioritas dan menetapkan moda angkutan.
Secara geografis Kota Mataram adalah daerah dataran dan bisa
dijangkau dari Kantor KPU ke PPK, PPS dan KPPS lebih kurang 2 jam sehingga pelaksanaan distribusi logistik di Kota Mataram dilaksanakan secara serentak pada tanggal 07 April 2014 dengan menggunakan 6 armada terbagi kedalam 6 kecamatan dan pengirimannya langsung ke PPS, dan selanjutnya PPS mendistribusikan ke KPPS pada tanggal 8 April 2014, dan KPPS harus mengembalikan ke PPS tanggal 9 April 2014 setelah selesai penghitungan suara tingkat KPPS yang dikawal oleh pihak kepolisian, saksi dan Panwaslu Kota Mataram.
42
8. Penarikan Logistik. Penarikan kembali logistik dari PPS dan PPK se Kota Mataram ke Gudang KPU Kota Mataram tanggal 13 April sampai dengan 16 April 2014, dengan kondisi Kotak terisi logistik yang telah terpakai dengan kondisi terkunci dan tersegel, Kotak suara yang terbuat dari Aluminium kondisinya baik dan aman sedangkan kotak yang terbuat dari kardus hampir semuan tempat kuncinya rusak sehingga tingkat keamanan terhadap isinya diragukan, namun demikian Tim Kelompok Kerja logistik KPU Kota Mataram tetap melakukan pengawasan melekat terhadap semua logistik yang tersimpan di Gudang KPU Kota Mataram, dengan mengacu pada Standar Operasional Pelaksanaan pengelolaan Logistik yang telah ditetapkan oleh komisi Pemilihan Umum RI, dan pengamanannya pula dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Mataram dan pengawasan dilakukan oleh Panwaslu Kota Mataram.
43
44
3.I.8.D.
Output
Terpenuhinya semua logistik di TPS sesuai dengan sasaran distribusi logistic yaitu :
Tepat Jenis adalah barang yang distribusikan dan yang diterima ditempat tujuan sesuai jenis barang yang diperlukan setiap badan pelaksana (PPK, PPS dan KPPS) se Kota Mataram.
Tepat kualitas adalah proses pengiriman barang sampai pada alamat tempat tujuan tidak mengubah mutu barang (sesuai yang ditetapkan KPU)
Tepat jumlah adalah barang yang dikirim ke badan pelaksana dan yang diterima oleh tempat tujuan sesuai dengan jumlah yang diperlukan oleh badan pelaksana yang bersangkutan.
Tepat alamat adalah barang dikirim ke badan pelaksana dan diterima sesuai dengan alokasi barang untuk alokasi barang untuk badan pelaksana yang bersangkutan yang tersebar diseluruh Wilayah Kota Mataram.
Tepat waktu adalah pengiriman barang setiap badan pelaksana dan penerima di tempat ujuan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.
45
3.I.8.E.
Permasalahan
1. Kurangnya petunjuk teknis mengenai seluk beluk logistik yang rumit sehingga terjadi kebingungan di tingkat PPK, PPS dan KPPS dalam melaksanakan pengaturan tentang logistik. 2. Tergantungnya KPU Kabupaten/Kota terhadap KPU pusat dan KPU Provinsi sebagai akibat sentralisasi pengadaan logistik sehingga KPU Kabupaten/kota keteteran . 3. Distribusi logistic yang tidak tepat waktu dan ketidaksesuain volume dalam berita acara serah terima barang dengan jumlah real setelah disortir menjadi persoalan bagi KPU Kabupaten/kota selaku penerima dan pengguna logistic. 4. Penyelesaian kekurangan logistic yg terlambat direspon oleh KPU dilevel lebih tinggi menjadi penghambat dalam penyelesaian logistic sehingga terjadi kekurangan sampai di TPS-TPS berakibat terjadinnya pemungutan suara ulang, atau sebagian pemilih tdk bisa menggunakan hak konstitusinya di TPS. 5. Kotak dan Bilik Suara Pemilu Tahun 2014 yang terbuat dari gardus tidak memiliki pengamanan yang kuat, sehingga kotak yang dikembalikan ke KPU Kota Mataram hampir semuanya rusak terutama pada tempat cantolan gembok. 3.I.8.F.
Rekomendasi.
1. Disusun petunjuk teknis tentang serba-serbi logistik lebih awal sehingga bisa mengantisipasi kebingungan yg akan terjadi di semua tingkatan penyelenggara pemilu (KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS) termasuk Panwaslu. 2. Adanya desentralisasi logistik pada barang-barang tertentu yang bisa ditangani di daerah sehingga di daerah tidak tergantung pada KPU Pusat dan KPU Provinsi 3. Perlu
dilakukan
bimbingan
teknis
yang
komprehensif
terhadap
penyelenggara pemilu sehingga pemahaman terhadap pengelolaan manajemen logistic dapat berjalan sesuai yang diharapkan. 46
4. Kotak dan Bilik suara sebaiknya tidak terbuat dari bahan kertas (kardus) karena tidak bisa menjamin keamanan logistic yang ada di dalamnya dan perlu menyusun formulasi baru sehingga kotak dan bilik suara ini dapat menjamin keamanan logistik. 5. Peraturan peraturan tentang penyelenggaraan pemilu sebaiknya konsisten dan tidak berubah ubah sehingga ditingkat pel;aksana dibawah dapat melaksanakan pemilu itu secara konsisten pula. 3.II.
Tahapan Penyelenggaraan yang meliputi : 3.II.1.
Perencanaan Program dan Anggaran Perencanaan Program telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2014, dan Perencanaan Anggaran berpedoman pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor SP DIPA-076.01.2.658258/2014 Tanggal 5 Desember 2013.
3.II.2.
Penyusunan Peraturan KPU Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk setiap tahapan Pemilu. Pedoman yang bersifat teknis tersebut ditetapkan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan selanjutnya menjadi pedoman Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia. Peraturan komisi Pemilihan Umum yang dijadikan pedoman teknis dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 antara lain : 47
a. PKPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Tahapan, Program, dan Jadual
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014; b. PKPU Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Habupaten/Kota; c. PKPU Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014; d. PKPU Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; e. PKPU Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan,
Panitia
Pemungutan
Suara,
dan
Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014; f. PKPU Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tata cara penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah
Provinsi
dan
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014; g. PKPU Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah
Provinsi
dan
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
Kabupaten/Kota; h. PKPU Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; i. PKPU Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
48
j. PKPU Nomor 16 Tahun 2013 tentang Norma, Standar Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014; k. PKPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; l. PKPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum; m. PKPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Habupaten/Kota; n. PKPU Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Habupaten/Kota Oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum; o. PKPU Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih Dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Habupaten/Kota.
3.II.3.
Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu Berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota DPR, DPDRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik. Partai Politik peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai 49
Peserta Pemilu.Persyaratan yang dimaksud diantaranya adalah melalui proses pendaftaran pada KPU sesuai tingkatannya untuk selanjutnya di verifikasi. Pendaftaran dan verifikasi partai politik di KPU Kota Mataram yang dimulai dengan proses penerimaan kelengkapan dokumen persyaratan hingga penyampaian hasil verifikasi ke KPU Provinsi NTB berdasarkan jadwal dan tahapan dimulai pada tanggal 08 September 2012 s/d 31 Desember 2012, dengan rincian kegiatan sebagai berikut : A. Pendaftaran partai politik dan penyerahan syarat pendaftaran yang dimulai tanggal 10 Agustus hingga 7 september 2012. Berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor: 423/KPU/IX/2012 jumlah partai politik yang memenuhi syarat pendaftaran calon peserta pemilu anggota DPR dan DPRD Tahun 2014 sebanyak 34 (tiga puluh empat) partai politik : 1. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) 2. Partai Nasional Demokrat (Nasdem) 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 4. Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI) 5. Partai Kongres 6. Partai Serikat Independen (SRI) 7. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 8. Partai Bulan Bintang (PBB) 9. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 10. Partai Amanat Nasional (PAN) 11. Partai Golongan Karya (Golkar) 12. Partai Karya Republik (Pakar) 13. Partai Nasional Republik (Nasrep) 14. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 15. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 16. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) 17. Partai Buruh 18. Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI) 19. Partai Demokrat 20. Partai Damai Sejahtera (PDS) 50
21. Partai Republika Nusantara (Republikan) 22. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme) 23. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) 24. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 25. Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia (PPPI) 26. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) 27. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) 28. Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) 29. Partai Republik 30. Partai Kedaulatan 31. Partai Persatuan Nasional 32. Partai Bhineka Indonesia (PBI) 33. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) 34. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia) KPU Kota Mataram dalam kegiatan ini hanya menerima Kartu Tanda Anggota (KTA) calon Partai Politik sampai dengan tanggal 29 September 2012
51
52
B. Verifikasi Administrasi Verifikasi administrasi dilakukan oleh KPU yang dimulai tanggal 11 Agustus s/d 6 Oktober 2012. Hasil verifikasi administrasi partai politik yang memenuhi syarat administrasi seperti tertuang Surat Edaran KPU Nomor : 538/KPU/X/2012 berjumlah 16 Partai politik yaitu : 1. Partai Amanat Nasional (PAN) 2. Partai Bulan Bintang (PBB) 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 4. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) 5. Partai Demokrat 6. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 7. Partai Golongan Karya (Golkar) 8. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 9. Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI) 10. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 11. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 12. Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) 13. Partai Nasdem 14. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) 15. Partai Persatuan Nasional (PPN) 16. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran KPU Nomor : 681/KPU/XII/2012 partai politik yang akan diverifikasi faktual bertambah 18 (delapan belas) partai politik sesuai dengan perintah DKPP yaitu : 1. Partai Bhineka Indonesia (PBI) 2. Partai Buruh 3. Partai Damai Sejahtera (PDS) 4. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) 5. Partai Karya Perjuangan (PAKAR) 6. Partai Karya Peduli Bangsa (PKBPB) 7. Partai Keadilan dan Demokrasi Indonesia (PKDI) 8. Partai Kebangkitan Nahdlatul Ummat (PKNU) 53
9. Partai Kedaulatan 10. Partai Kongres 11. Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI) 12. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNIM) 13. Partai Nasional Republik (NASREP) 14. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) 15. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) 16. Partai Republik 17. Partai Serikat Rakyat Indonesia (SRI) 18. Partai Republikan
54
C. Verifikasi Faktual Verifikasi faktual dibagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu : verifikasi faktual untuk 16 (enam belas) partai politik dan verifikasi faktual untuk 18 (delapan belas ) partai politik. Sebelum melaksanakan verifikasi faktual, KPU Kota Mataram terlebih dahulu menerima berkas calon partai politik hasil verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU melalui KPU Provinsi NTB, sekaligus melakukan pencuplikan sampel terhadap Kartu Tanda Anggota (KTA) anggota partai politik yang telah diterima oleh KPU Kota Mataram. Penyerahan berkas hasil verifikasi administrasi ke KPU Kota Mataram pada tanggal 29 s/d 30 Oktober 2012 untuk 16 (enam belas) Partai politik dan 3 Desember 2012 untuk 18 (delapan belas) partai politik. KPU Kota Mataram dalam penyerahan berkas 18 (delapan belas) partai politik hanya menerima berkas 15 (lima belas) partai politik untuk diverifikasi faktualkan. Partai politik yang berkasnya tidak diterima adalah Partai Republikan, Partai Nasional Indonesia Marhaenisma (PNIM), dan Partai Republik. Berdasarkan
Surat
Edaran
KPU
Nomor
:
721/KPU/XII/2012
Perihal
Ketidakikutsertaan dalam Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2014, Partai Republikan dan Partai Nasional Benteng Kerakyatan 55
Indonesia (PNBKI) tidak ikut serta dalam verifikasi faktual. Berdasarkan hal tersebut total partai politik yang di verifikasi faktualkan oleh KPU Kota Mataram berjumlah 30 (tiga puluh) partai politik. Verifikasi Faktual calon partai politik peserta pemilu Tahun 2014 dibagi menjadi 2 bentuk yaitu : a. Verifikasi Faktual Pengurus Partai Politik Yang menjadi objek verifikasi dalam Verifikasi Faktual Pengurus Partai Politik adalah : keberadaan kantor; bukti kepemilikan kantor; daftar pengurus inti meliputu ketua, sekretaris dan bendahara; keberadaan pengurus inti; dan pemenuhan keterwakilan perempuan pada kepengurusan sekurangkurangnya 30% (tiga puluh persen). Verifikasi faktual kepengurusan oleh KPU Kota Mataram dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober s/d 5 November 2012 untuk 16 (enam belas) partai politik dan pada tanggal 5 s/d 8 Desember 2012 untuk 14 ( empat belas) partai politik. b. Verifikasi Faktual Anggota Partai Politik Melakukan verifikasi terhadap kebenaran persyaratan keanggotaan sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah
penduduk
pada
setiap
kepengurusan
partai
politik
tingkat
kabupaten/kota berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, pasal 19 ayat (1) point d . Verifikasi faktual anggota partai politik oleh KPU Kota Mataram dilaksanakan pada tanggal 4 s/d 20 November 2012 untuk 16 (enam belas) partai politik, dan pada tanggal 5 s/d 8 Desember 2012 untuk 14 (empat belas) partai politik.
56
57
D. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus dan Anggota Partai Politik Hasil verifikasi faktual pengurus dan anggota partai politik KPU Kota Mataram, dari 30 total partai politik yang diverifikasi faktualkan, sebanyak 21 partai politik yang dinyatakan lulus verifikasi faktual, Hasil verifikasi faktual ini kemudian ditetapkan melalui rapat pleno terbuka yang dilakukan pada tanggal 19 Desember 2012 untuk 16 (enam belas) partai politik (Lampiran 3) dan pada tanggal 29 Desember 2012 untuk 18 (delapan belas) partai politik (Lampiran 4). 21 partai politik memenuhi syarat Kota Mataram adalah : 1. Partai Amanat Nasional (PAN) 2. Partai Bulan Bintang (PBB) 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 4. Partai Demokrat 5. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 6. Partai Golongan Karya (Golkar) 7. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 8. Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI) 9. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 10. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 11. Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) 12. Partai Nasdem 13. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) 14. Partai Persatuan Nasional (PPN) 15. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 16. Partai Karya Republik (PAKAR) 17. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) 18. Partai Damai Sejahtera (PDS) 19. Partai Kebangkitan Nahdlatul Ummat (PKNU) 20. Partai Nasional Republik (NASREP) 21. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)
58
E. Keberatan dan Klarifikasi Hasil Verifikasi Pengurus dan Anggota Partai Politik Rapat pleno terbuka penetapan hasil rekapitulasi verifikasi pengurus dan anggota paratai politikpada tanggal 19 Desember 2012 mendapat catatan keberatan dari Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) yang dinyatakan tidak lulus dalam verifikasi faktual, inti keberatan tersebut adalah permintaan penjelasan kepada KPU Kota Mataram terkait alasan menyangkut verifikasi faktual terhadap keanggotaan Partai Politik PDP. Catatan keberatan PDP kemudian ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kota Mataram untuk kemudian mengklarifikasi Laporan Ketua PDP Kota Mataram dengan mengundang Anggota KPU Kota Mataram beserta pihak PDP pada tanggal 22 Desember 2012 bertempat di Sekretariat Panwaslu Kota Mataram. KPU Kota Mataram dalam menyingkapi pernyataan keberatan tersebut, terlebih dahulu mengklarifikasi dan/atau memberi jawaban atas keberatan PDP melalui
surat
Nomor
270/356/KPU-KM/XII/2012
Perihal
Jawaban
atas
pernyataan keberatan PDP atas hasil verifikasi Faktual. Dalam Klarifikasi yang di fasilitasi oleh Panwaslu Kota Mataram yang dihadiri oleh Anggota KPU Kota 59
Mataram, Ketua PDP Kota mataram,dan Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Mataram, telah dicapai kesepahaman dan penjelasan atas proses verifikasi faktual terhadap Pengurus dan Keanggotaan PDP, sehingga permasalahan tersebut selesai dengan baik.
3.II.4.
Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan
DPRD diatur dalam BAB VI Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggata Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berdasarkan ketentuan Pasal I UndangUndang Nomor 10 Tahun 2008, yang di maksud dengan pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah genap berumur 17 ( Tujuh Belas ) Tahun atau lebih / sudah pernah kawain . Secara teknis, Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Materi yang termuat dalam Peraturan KPU tersebut, yaitu : 1. Mengatur mengenai Hak Memilih, yaitu Ketentuan mengenai siapa yang berhak menjadi pemilih dalam Pemilihan Umum . 2. Mengatur Tata Cara Pemutakhiran Data Pemilih. 3. Mengatur Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan. 4. Mengatur Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan. Dalam rangka pemutakhiran data, sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 10 tahun 2008 pemerintah Provinsi dan pemerintah Kab./Kota menyediakan dan atau menyiapkan data kependudukan. Data kependudukan tersebut selanjutnya dimutakhirkan oleh PPDP, dan PPS. 60
Hasil Pemutakhiran Data Pemilih tersebut kemudian dimutakhirkan dalam waktu paling lama 3 bulan setelah Data Kependudukan tersebut diterima oleh KPU Kab./Kota dengan dibantu PPK, PPS, dan PPDP. Hasil Pemutakhiran tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh PPS. Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 tahun 2008 tentang
Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ketentuan persyaratan menjadi pemilih pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 sebagai berikut : 1. Pasal 3 ayat 1; Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin mempunyai hak untuk memilih, 2. Pasal 3 ayat 2; Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1, didaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam Daftar Pemilih, 3. Pasal 4 ayat 1; untuk dapat menggunakan hak pilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih. 4. Pasal 5 ayat 1; seorang pemilih hanya terdaftar 1 (satu) kali dalam Daftar Pemilih di PPS pada setiap Kelurahan/Desa atau sebutan lain. 5. Pasal 5 ayat 2; apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu diantaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam Tanda Identitas Kependudukan (KTP) untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih. 3.II.4.I.
Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Pada Pasal 6 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.10 tahun
2008 tentang tata cara Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota menyediakan dan atau menyediakan Data Kependudukan. 61
Pasal 6 ayat 2 menyebutkan bahwa data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus sudah tersedia dan diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 12 bulan sebelum hari/tanggal pemungutan suara.. Penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Pemilu tahun 2014 oleh Pemerintah Kota Mataram kepada KPU Kota Mataram pada tahun 2013, Pelaksanaan Penyerahan DP4 bertempat diruang rapat utama kantor Walikota Mataram, dihadiri antara lain; DPRD, Muspida, Pengurus Partai Politik, dan Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Tokoh Masyarakat se-Kota Mataram. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Kota Mataram, meliputi : 1. Nomor Kartu Keluarga 2. Nomor Induk Kependudukan, 3. Nama, 4. Tanggal Lahir, 5. Jenis Kelamin, 6. Alamat Tempat Tinggal, 7. Status Perkawinan, 8. Pekerjaan 9. Jenis Cacat yang disandang. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Mataram adalah Penduduk yang berusia 17 tahun pada tanggal 9 April 2014 dan atau telah Menikah. Data Kependudukan yang diserahkan Pemerintah Kota Mataram merupakan bahan untuk menyusun Daftar Pemilih Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014. 1.
Pasal 9 ayat 1; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.10 tahun 2008, tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih, untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan
Rakyat
62
Daerah
menjelaskan
bahwa
KPU
Kabupaten/Kota
menggunakan
Data
Kependudukan
sebagai
bahan
penyusunan Daftar Pemilih. 2.
Pasal 9 ayat 3; menyebutkan bahwa dalam penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPS. Proses penyerahan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014, dari KPU Kota Mataram untuk diteruskan kepada PPS melalui PPK, selanjutnya dilakukan Coklit Pendaftaran Pemilih dan Penyusunan DPS dari tanggal 1 April sampai dengan 9 Juni 2013. Jumlah Pemilih yang terdaftar yang ditetapkan berdasarkan Data Penduduk Pemilih Pemilu (DP4) dari Pemerintah Kota Mataram, sesuai Berita Acara Serah Terima adalah sebanyak 302.261 orang, terdiri dari Laki-laki sebanyak 146.991 orang, dan Perempuan sebanyak 155.270 orang (Lampiran 5) sebagaimana terlihat pada tabel berikut.
Tabel 3 Data Penduduk Pemilih Pemilu (DP4) Kota Mataram
No
Kecamatan
Jumlah Desa/
Jumlah Pemilih
Jumlah
Kelurahan
TPS
Ket L
P
L+P
1
Ampenan
10
205
30.164
31.746
61.910
2
Cakranegara
10
166
24.248
26.100
50.348
3
Mataram
9
187
27.455
29.055
56.510
4
Sandubaya
7
147
21.894
22.740
44.634
5
Sekarbela
5
123
18.268
19.077
37.345
63
6
Selaparang Total
3.II.4.II.
9
170
24.962
26.552
51.514
50
998
146.991
155.270
302.261
Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pasal 11 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.10 tahun 2008, tentang
Tata cara penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjelaskan bahwa Pemutakhiran Data Pemilih diselesaikan paling lama 3 bulan setelah Data Kependudukan diterima, selanjutnya ayat 4 menjelaskan bahwa hasil Pemutakhiran Data Pemilih digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara. Proses penyusunan Daftar Pemilih yang dilaksanakan oleh KPU Kota Mataram, yaitu : 1.
Penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Pemerintah Kota Mataram kepada KPU Kota Mataram dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2013.
2.
Pemutakhiran Data Pemilih di KPU Kota Mataram dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan dimulai tanggal 1 April sampai dengan tanggal 9 juni Tahun 2013. Dengan kegiatan antara lain ; a.
Pemindahan data sesuai dengan rancangan PPS, penyediaan Formulir Pemutakhiran Data dan Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data,
b.
Melakukan pencocokan dan penelitian Data Pemilih,
c.
Perkiraan jumlah penduduk tahun 2013 – 2014 perkecamatan, perkelurahan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Badan Pusat Statistik (BPS),
d.
Perkiraan jumlah penduduk perkecamatan-perkelurahan dengan catatan dapat mengacu pada jumlah daftar pemilih atau DPT Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2013,
e.
Perkiraan jumlah TPS dimana masing-masing jumlah TPS maksimal jumlah Pemilihnya sebesar 300 orang,
f.
Rencana jumlah Dapil Pemilihan dan jumlah kursi 64
3.
Penyusunan dan pengesahan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dilaksanakan dari tanggal 10 Juni sampai dengan 10 Juli 2013 dengan kegiatan antara lain : a.
Pengumuman DPS.
b.
Penyerahan salinan DPS kepada Partai Politik.
c.
Masukan dan tanggapan masyarakat.
Dari keseluruhan proses Pemutahiran Data Pemilih tersebut, Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 Kota Mataram adalah sebanyak 288.492 ( Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Dua orang) dimana Pemilih terdaftar Laki-laki sejumlah 140.597 orang, dan Pemilih Perempuan sejumlah 147.895 orang dengan jumlah TPS 1000 (Lampiran 6) sebagaimana terlihat pada tabel berikut. Tabel 4 Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Mataram Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014
No
Kecamatan
Jumlah Desa/
Jumlah Pemilih
Jumlah
Kelurahan
TPS
Ket L
P
L+P
1
Ampenan
10
207
28.835
30.187
59.022
2
Cakranegara
10
166
21.937
23.040
44.977
3
Mataram
9
187
26.928
28.377
55.305
4
Sandubaya
7
147
21.356
22.645
44.001
5
Sekarbela
5
123
17.457
18.260
35.717
6
Selaparang
9
170
24.084
25.386
49.470
50
1.000
140.597
147.895
288.492
Total
Keterangan : Kelurahan Amp Utara tambahan 2 TPS dr 17 Menjadi 19 TPS, jadi total TPS 205 menjadi 207 TPS pada Kecamatan Ampenan. 65
3.II.4.III.
Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)
Pasal 24 ayat 1 PPS memperbaiki DPS berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 yang berbunyi masukan dan tanggapan dari masyarakat dan peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat 2 dan ayat 3 sudah diterima PPS paling lama 14 hari sejak hari pertama DPS diumumkan. Selanjutnya PPS menyusun Daftar Pemilihan Sementara Hasil perbaikan (DPSHP) yang ditandatangani oleh Ketua PPS DPSHP tersebut selanjutnya diumumkan selama 3 hari untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat. Apabila terdapat masukan dan tanggapan dari masyarakat dan peserta Pemilu maka PPS wajib memperbaiki DPSHP tersebut dalam waktu paling lambat 3 hari setelah berakhirnya pengumuman. Hasil perbaikan tersebut kemudian berubah menjadi DPSHP Akhir yang ditandatangani oleh Ketua PPS dan diserahkan kepada KPU Kota Mataram tanggal 7 s.d. 10 September 2013. PPS selanjutnya memberikan salinan DPSHP Akhir kepada peserta Pemilu yang mewakili Partai Politik maupun Perseorangan (calon anggota DPD) ditingkat Kelurahan/Desa atau sebutan lainnya setelah mendapat mandat dari Peserta Pemilu. Dari proses pengumuman dan sampai dengan mendapat masukan dan tanggapan dari masyarakat dan peserta pemilu maka Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kab./Kota tahun 2014 Kota Mataram adalah sebanyak 291.621 ( Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh Satu orang) dimana Pemilih terdaftar Laki-laki sejumlah 141.609 orang, dan Pemilih Perempuan sejumlah 150.012 orang dengan jumlah TPS 998 sebagaimana terlihat pada tabel berikut.
66
Tabel 5 Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Kota Mataram Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014
No
Kecamatan
Jumlah Desa/
Jumlah Pemilih
Jumlah
Kelurahan
TPS
Ket L
P
L+P
1
Ampenan
10
205
28.175
30.302
58.477
2
Cakranegara
10
166
23.086
24.777
45.863
3
Mataram
9
187
26.035
28. 764
55.799
4
Sandubaya
7
147
21.006
21.970
42.976
5
Sekarbela
5
123
17.287
17.750
35.035
6
Selaparang
9
170
25.020
26.449
51.469
50
998
141.609
150.012
291.621
Total
Guna menyamakan persefsi dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Prop dan DPRD Kab./Kota tahun 2014 KPU Kota Mataram menyelenggarakan Bintek Pendaftaran Pemilih Tingkat Kecamatan (PPK) se kota Mataram. Sebagai tindaklanjutnya diselenggarakan Bintek Pendaftaran Pemilih tingkat Kecamatan (PPK) yang pesertanya masing-masing PPS yang berada di Kecamatan tersebut. Selanjutnya dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih PPS mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) masing-masing seorang tiap TPS. Selain membantu PPS dalam Pemutakhiran Data, PPDP bersama PPS juga melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti : 1.
Melaksanakan Sosialisasi Daftar Pemilih Sementara kepada pengurus RT diwilayahnya untuk mendapatkan tanggapan perbaikan. 67
2.
Memperbaiki Daftar Pemilih Sementara berdasarkan tanggapan perbaikan pengurus RT.
3.
Menetapkan, mengesahkan, dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.
Adapun kegiatan pada tahapan ini antara lain : 1.
Menetapkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dilaksanakan oleh PPS.
2.
Pegumuman masukan dan tanggapan masyarakat atas penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)
3.
Menyerahkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) kepada KPU Kab./Kota dilaksanakan oleh PPS melalui PPK.
Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kab./Kota tahun 2014 dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2013 dengan Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) No. 270/214/KPU-KM/VIII/2013. (Lampiran 7) 3.II.4.IV.
Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pasal 28 ayat 1 KPU Kab./Kota menyusun dan menetapkan DPT dengan
menggunakan formulir A3 berdasarkan DPS, DPSHP dan DPSHP Akhir yang disampaikan oleh PPS melalui PPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 yang berbunyi PPS mengirim DPS ( model A1 ), DPSHP (model A2.1) dan DPSHP akhir (model A2.2) sebanyak 1 rangkap kepada KPU Kab./Kota melalui PPK digunakan sebagai penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) diumumkan oleh PPS selama 3 hari untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan Peserta Pemilu selama 3 hari setelah berakhirnya pengumuman.Hasil
Perbaikan DPSHP
disusun kedalam
DPSHP
Akhir dan
ditandatangani oleh Ketua PPS. PPS mengirim DPS, DPSHP, dan DPSHP Akhir kepada KPU Kota Mataram melalui PPK. KPU Kab./Kota selanjutnya menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap atau DPT dengan menggunakan bahan DPS, DPSHP, dan DPSHP Akhir dan DPSHP Akhir tersebut disusun DPT dalam satuan TPS. 68
Sesuai Pasal 28 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya DPS, DPSHP, dan DPSHP Akhir, KPU Kabupaten/Kota harus menetapkan DPT dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota. Setelah menetapkan DPT, Maka KPU Kabupaten/Kota segera menyampaikan DPT tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, PPK dan PPS. DPT tersebut akan di umumkan oleh PPS dan akan di gunakan oleh KPPS pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS. Selain itu DPT Juga diberikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mendapatkan mandat dari Partai Politik Peserta Pemilu. Berdasarkan tanggapan dan masukan tersebut, PPS melakukan perbaikan terhadap DPSHP Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kab./Kota tahun 2014 dengan kegiatannya antara lain : 1.
Pencermatan dan Perbaikan DPT dilaksanakan oleh KPU Kota Mataram.
2.
Penyerahan DPT kepada KPU Propinsi dalam bentuk Softcopy cakram padat.
3.
Penyerahan salinan DPT kepada Peserta Pemilu.
4.
Penyerahan salinan Hardcopy DPT 2 rangkap kepada PPS satu untuk diumumkan dan satunya sebagai arsip PPS dan juga diserahkan 2 rangkap kepada KPPS yang penggunaan satu rangkap untuk diumumkan di TPS dan satu rangkap untuk pelaksanaan Pemungutan Suara . KPU Kota Mataram sudah melakukan Rapat Pleno Terbuka pada tanggal 30
Nopember 2013 sesuai Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 1394 / KPU – 017 / XI / 2013, tanggal 29 Nopember 2013. Dengan Jumlah Pemilih 289.799 orang, Laki-Laki 140.515 orang dan Perempuan 149.284 orang, sesuai Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nomor : 35 / BA/ XI /2013 (Lampiran 8), yang di Tanda Tangani oleh Ketua dan Anggota KPU periode 2009/2013 yang sesuai dengan tabel berikut :
69
Tabel 6 Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Mataram Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014
No
Kecamatan
Jumlah Desa/
Pemilih Terdaftar
Jumlah
Kelurahan
TPS
Ket. L
P
L+P
1
Ampenan
10
205
28.890
31.240
60.130
2
Cakranegara
10
164
22.194
23.888
46.082
3
Mataram
9
187
26.458
28.099
54.557
4
Sandubaya
7
147
20.918
21.906
42.824
5
Sekarbela
5
123
17.144
17.773
34.917
6
Selaparang
9
171
24.911
26.378
51.289
50
997
140.515
149.284
289.799
Total
Berdasarkan DPT yang di sampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota maka KPU Provinsi NTB selanjutnya melakukan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. KPU Propinsi melakukan Rapat Pleno untuk kemudian menetapkan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, tingkat Kota Mataram dengan jumlah 6 Kecamatan, 50 Kelurahan, dan 997 TPS, dengan jumlah Pemilih 288.664 orang, terdiri dari Laki-Laki 140.038 orang dan Perempuan 148.626, sesuai Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 6 / BA / 2014. Tanggal 21 Januari 14, yang di tandatangani oleh KPU Pusat. Lahirnya Peraturan pengganti Undang-Undang Perpu No. 1 tahun 2009 yang memberikan peluang terjadinya perbaikan DPT disambut gembira oleh KPU Kab./Kota se NTB. Dalam hal ini KPU Propinsi NTB menghimbau untuk melakukan perbaikan 70
Rekapitulasi, sehingga DPT Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prop. dan DPRD Kab./Kota tahun 2014 yang semula berjumlah 289.799 orang sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) No. 35/BA/XI/2013 tahun 2013 berkurang menjadi 288.664 orang sesuai dengan Berita Acara Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) No. 6/BA/I/2014 (Lampiran 9) yang selengkapnya terlihat seperti gambar dalam tabel berikut. Tabel 7 Daftar Pemilih Tetap (DPT) Perbaikan Kota Mataram Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014
No
Kecamatan
Jumlah
Jumlah
Desa/
TPS
Kelurahan
Jumlah Pemilih Ket L
P
L+P
1
Ampenan
10
205
28.805
31.126
59.931
2
Cakranegara
10
164
22.121
23.745
45.866
3
Mataram
9
187
26.348
27.982
54.330
4
Sandubaya
7
147
20.910
21.884
42.794
5
Sekarbela
5
123
17.103
17.727
34.830
6
Selaparang
9
171
24.751
26.162
50.913
50
997
140.038
148.626
288.664
Total Keterangan : -
Kecamatan Cakranegara TPS semula 166 menjadi 164 terjadi pengurangan TPS pada Kelurahan Cilinaye yang semula 17 TPS menjadi 16 TPS dan Kelurahan Saptamarga semula 16 TPS menjadi 15 TPS.
-
Kecamatan Selaparang TPS semula 170 menjadi 171 dimana penambahannya terjadi pada Kelurahan Mataram Barat semula 13 TPS menjadi 14 TPS. 71
3.II.5.
Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Penetapan Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 menyebutkan dalam pasal 1 point 11 “Daerah pemilihan Anggota DPR, DPRD
Provinsi
dan
DPRD
Kabupaten/Kota
adalah
wilayah
administrasi
pemerintahan atau gabungan wilayah administrasi pemerintahan atau bagian wilayah administrasi
pemerintahan
yang
dibentuk
sebagai
kesatuan
wilayah/daerah
berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh pimpinan partai politik, dan penetapan calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Selanjutnya dalam pasal 3 : Dalam penyusunan daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, memperhatikan prinsip : 1. Kesetaraan nilai suara yaitu mengupayakan nilai suara (harga kursi) yang setara antara satu daerah pemilihan dengan daerah pemilihan lainnya dengan prinsip satu orang-satu suara-satu nilai. 2. Ketaatan pada Sistem Pemilu yang Proporsional
yaitu mengutamakan
pembentukan daerah pemilihan dengan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik setara mungkin dengan persentase suara sah yang diperolehnya. 3. Proporsionalitas yaitu memperhatikan kesetaraan alokasi kursi antar daerah pemilihan agar tetap terjaga perimbangan alokasi kursi setiap daerah pemilihan. 4. Integralitas wilayah yaitu beberapa kabupaten/kota atau kecamatan yang disusun menjadi satu daerah pemilihan harus saling berbatasan, dengan tetap memperhatikan kautuhan dan keterpaduan wilayah, mempertimbangkan kondisi geografis, sarana perhubungan dan aspek kemudahan transportasi. 5. Berada dalam cakupan wilayah yang sama (Coterminous) yaitu penyusunan daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi yang terbentuk dari satu, beberapa dan/atau bagian kabupaten/kota, harus tercakup seluruhnya dalam suatu daerah pemilihan Anggota DPR; begitupula dengan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terbentuk dari satu, beberapa dan/atau bagian kecamatan
72
harus tercakup seluruhnya dalam suatu daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi. 6. Kohesivitas yaitu penyusunan daerah pemilihan memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat dan kelompok minoritas. 7. Kesinambungan yaitu penyusunan daerah pemilihan dengan memperhatikan daerah pemilihan yang sudah ada pada pemilu tahun 2009, kecuali apabila alokasi kursi pada daerah pemilihan tersebut melebihi 12 (dua belas) kuesi atau apabila bertentangan dengan keenam prinsip di atas. Penataan dan penetapan daerah pemilihan Kota Mataram dilaksanakan dengan terlebih dahulu menghadiri Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan oleh Pemerintah Kota Mataram, dihadiri oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram, Partai
Politik peserta Pemilu 2014 Kota Mataram,
Organisasi
Kemasyarakatan, LSM, Tokoh Masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, yang dipimpin langsung oleh Walikota Mataram. Selanjutnya dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB pada tanggal 23 s/d 24 Februari 2013 Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram memaparkan hasil konsultasi publik mengenai
konsep rancangan usulan penataan dan penyusunan daerah pemilihan
DPRD Kota Mataram . Usulan konsep daerah pemilihan tersebut kemudian disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum melalui Komisi pemilihan Umum provinsi NTB pada tanggal 25 Februari 2013. Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota dewan perwakilan Rakyat Daerah Kota mataram dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 110/Kpts/KPU/TAHUN 2013 adalah :
73
Tabel 8 Daerah Pemilihan Kota Mataram No 1 1 2 3 4 5
DAERAH PEMILIHAN 2 DP KOTA MATARAM 1 Meliputi Kecamatan 1.1 MATARAM 1.2 SEKARBELA
JUMLAH PENDUDUK
JUMLAH KURSI
3
4 12
DP KOTA MATARAM 2 Meliputi Kecamatan 2.1 AMPENAN DP KOTA MATARAM 3 Meliputi Kecamatan 3.1 SELAPARANG
DPR,
7
71.743
DP KOTA MATARAM 5 Meliputi Kecamatan 5.1 SANDUBAYA
Anggota
7
72.235
DP KOTA MATARAM 4 Meliputi Kecamatan 4.1 CAKRANEGARA
Pencalonan
8
87.555
6
63.538
JUMLAH
3.II.6.
79.240 53.329
427.640
DPD,
DPRD
Provinsi
40
dan
DPRD
Kabupaten/Kota Peserta pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik. Partai politik yang dimaksud adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu, sedangkan pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Partai politik dalam mengajukan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak, kesempatan, dan menerima pelayanan yang setara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Persyaratan dan pengajuan bakal calon oleh partai politik lebih rinci tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. 74
Setiap partai politik dalam mengajukan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan terlebih dahulu melakukan seleksi bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar (AD), anggaran rumah tangga (ART), dan/atau peraturan internal Partai Politik. Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram dalam proses pencalonan anggota DPRD Kota Mataram sebelumnya melakukan sosialisasi kepada 12 partai politik tingkat Kota mataram tentang Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 07 Tahun 2013, sekaligus membagikan soft file dalam cakram padat yang berisi Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dan soft file formulir kelengkapan dalam pencalonan. Pendaftaran bakal calon terlebih dahulu diumumkan melalui media massa dan media elektronik serta laman Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram. Penerimaan dan pandaftaran bakal calon anggota DPRD Kota Mataram dilaksanakan pada tanggal 09 April s/d 22 april Tahun 2013 mulai pukul 08.00 s/d 16.00 wita. Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram menerima 473 berkas bakal calon dari total 12 partai politik yang mengajukan, untuk selanjutnya dilakukan verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon pada tanggal 23 April s/d 6 Mei 2013. Dari 473 berkas bakal calon tersebut, yang dinyatakan Memenuhi syarat (MS) hanya 1% (satu persen) dan tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 99 % (sembilan puluh sembilan persen). Berkas calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat kemudian dilakukan perbaikan oleh partai politik yang dimulai pada tanggal 9 s/d 22 Mei 2013. Pada masa perbaikan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram menerima 476 (empat ratus tujuh puluh enam) berkas bakal calon, yang kemudian diverifikasi kembali. Dari 476 (empat ratus tujuh puluh enam) berkas calon yang diverifikasi, yang Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 473 (empat ratus tujuh puluh tiga) , Tidak memenuhi Syarat sebanyak 1 (satu) , dan Belum memenuhi syarat (BMS) sebanyak 2 (dua) orang. Hasil verifikasi perbaikan kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRD Kota Mataram kemudian ditetapkan menjadi Daftar Calon sementara (DCS) melaui rapat pleno pada tanggal 31 Mei 2013 sejumlah 475 (empat ratus tujuh puluh lima) calon tertuang dalam Berita Acara Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Mataram Nomor : 10.a/BA/VII/2013 (Lampiran 10). Daftar 75
Calon Sementara Anggota DPRD Kota Mataram kemudian di umumkan melaui media massa pada tanggal 13 s/d 17 Juni 2013 untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat mulai tanggal 14 s/d 27 Juni 2013. Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram menerima 10 (sepuluh) masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Mataram, atas masukan dan tanggapan masyarakat tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram menindaklanjuti dengan menyurati partai politik pengusung calon yang mendapat masukan dan tanggapan untuk mendapat klarifikasi terhadap calon yang bersangkutan dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 10.b/BA/VII/2013 (Lampiran 11). Berdasarkan klarifikasi dari partai politik, Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram menerima berkas pengganti bakal calon anggota DPRD Kota Mataram sebanyak 2 (dua) orang pada tanggal 26 Juli s/d 01 Agustus 2013, kemudian di verifikasi sesuai jadwal yaitu tanggal 02 s/d 08 Agustus 2013 (Berita Acara Nomor : 23/BA/VIII/2013 (Lampiran 12)). Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Mataram berdasarkan data Daftar Calon Sementara (DCS) dan daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan (DCSHP) dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2013 melalui Rapat Pleno, telah menetapkan 474 (empat ratus tujuh puluh empat) calon (Berita Acara Nomor : 24/BA/VIII/2013 (Lampiran 13)) dengan rincian : 1. Partai Nasdem sejumlah 40 (empat puluh) calon; 2. Partai Kebangkitan Bangsa sejumlah 38 (tiga puluh delapan) calon; 3. Partai Keadilan Sejahtera sejumlah 40 (empat puluh) calon; 4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sejumlah 40 (empat puluh) calon; 5. Partai Golongan Karya sejumlah 40 (empat puluh) calon; 6. Partai Gerakan Indonesia Raya sejumlah 40 (empat puluh) calon; 7. Partai Demokrat sejumlah 40 (empat puluh) calon; 8. Partai Amanat Nasional sejumlah 40 (empat puluh) calon; 9. Partai Persatuan Pembangunan sejumlah 39 (tiga puluh sembilan) calon; 10. Partai Hati Nurani Rakyat sejumlah 40 (empat puluh) calon; 11. Partai Bulan Bintang sejumlah 40 (empat puluh) calon; 12. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) calon. Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Mataram setelah ditetapkan, kemudian diumumkan melalui media massa dan laman Komisi Pemilihan Umum 76
Kota Mataram pada tanggal 23 s/d 25 Agustus 2013. Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Mataram mengalami perubahan dari 474 (empat ratus tujuh puluh empat) calon menjadi 473 (empat ratus tujuh puluh tiga) calon karena salah satu calon dari partai Golongan Karya meninggal dunia (Berita Acara Nomor : 34.a/BA/XI/2013(Lampiran 14)).
77
3.II.7. Kampanye 3.II.7.I.
Kampanye Bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh informasi yang memadai tentang visi, misi dan informasi tentang calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui kampanye pemilu sebagai sarana partisipasi warga negara. Bahwa kampanye monologis cenderung menciptaka relasi yang bersifat simbolik antara warga negara dengan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang mengakibatkan pemilih tidak mengenal dengan baik kandidat yang dipilihnya. Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu untuk menyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, program peserta Pemilu dan atau informasi lainnya yang dilakukan dengan prinsip efisien, ramah lingkungan, akuntabel, nondiskriminasi, dan tanpa kekerasan, sebagaimana termaktub dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pelaksanaan kampanye dilaksanakan mulai tanggal 11 Januari 2013 sampai dengan 5 April 2014 yang dibagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu Pelaksanaan kampanye melaui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga; dan Pelaksanaan kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik. Waktu, tanggal dan tempat pelaksanaan kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Peserta Pemilu dan memperhatikan Keputusan KPU dan KPU Provinsi. Komisi Pemililihan Umum Kota Mataram dalam memfasilitasi pelaksanaan kampanye telah melaksanakan koordinasi dengan Peserta Pemilu tingkat Kota Mataram, selain itu juga telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, dan telah membentuk tim terpadu yang terdiri dari KPU sebagai Ketua; Bakesbangpol sebagai Sekretaris: Satpol PP sebagai Anggota; Pertamanan sebagai Anggota; Kebersihan sebagai Anggota; Asisten I sebagai Anggota; 78
Panwaslu Kota Mataram sebagai Anggota, selain itu mengenai waktu tanggal dan tempat pelaksanaan kampanye di Kota Mataram, Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penetapan Jadual Dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram Tahun 2014.(Lampiran 15) Berdasarkan keputusan tersebut waktu, tanggal dan tempat pelaksanaan kampanye peserta pemilu di Kota Mataram sesuai jadwal sebagai berikut :
Tabel 9 Jadwal Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 Kota Mataram JADWAL KAMPANYE DI KOTA MATARAM 16 MARET S/D 5 APRIL TAHUN 2014 TANGGAL
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1
1
2 3
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
1
4
5
NO URUT PARTAI
DAPIL 2
14
8
3
9
4 15
4
4
5
5
6
Jumlah Kampanye per Hari
3
4
8 5
7
1
7
6
9
2
3
8 3
3
14
10 3
3
9 5 1
3
14
3
Ket:
9 8
3 6 2
7 14
6
3 2
10
2
4 15
3
15
10
4 3
3
2
1
7
3
3
HARI NYEP I
15 3
15
10
2
9
3
4
8
10 5
14 3
3
2
LOKASI KAMPANYE :
1 = PARTAI Nasdem
7 = PARTAI DEMOKRAT
DAPIL I ( MATARAM-SEKARBELA )
DAPIL 3 ( SELAPARANG )
2 = PKB
8 = PAN
- LAPANGAN KARANG GENTENG
- LAPANGAN UMUM MATARAM
3 = PKS
9 = PPP
4 = PDIP
10 = PARTAI HANURA
DAPIL 2 ( AMPENAN )
DAPIL 4 ( CAKRANEGARA )
5 = PARTAI GOLKAR
14 = PBB
- LAPANGAN TAMAN SEJAHTERA PEJERUK AMPENAN- LAPANGAN LENDANG RE SAYANG SAYANG
6 = PARTAI GERINDRA
15 = PKPI DAPIL 5 ( SANDUBAYA )
Kampanye Nasional/Provinsi
- LAPANGAN SELAGALAS
Keterangan : - Kampanye dilaksanakan setia hari pukul 09.00 - 17.00 wita - Kampanye dalam bentuk rapat umum dapat diganti dengan pertemuan terbatas atau tatap muka sesuai dengan jadwal yang ada dengan memberitahukan kepada KPU Kota Mataram - Pada Hari dimana Jumlah Parpol yang berkampanye lebih dari satu Parpol, maka Lokasi Kampanye harus dilaksanakan pada lokasi yang berbeda, sesuai dengan ijin kepolisian setempat. - Peserta Pemilu harus mengajukan ijin Kampanye kepada Kepolisian Paling Lambat 3 Hari sebelum pelaksanaan Kampanye. - Pada tanggal 31 Maret 2014 bertepatan dengan Hari Raya Nyepi tidak ada Pelaksanaan Kampanye
Dalam pelaksanaan kampanye peserta pemilu Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram menerima rekomendasi dari Panwaslu Kota Mataram terkait penurunan alat peraga kampanye yang pemasangannya melanggar aturan yang tertuang dalam surat No. 011/Panwaslu-MTR/II/2014 Tanggal 5 Februari 2014 dan No. 024/Panwaslu-MTR/II/2014 Tanggal 26 Februari 2014, selain itu KPU Kota Mataram juga menerima surat keberatan dari Partai Politik peserta pemilu 79
terkait dengan pelaksanaan penertiban atribut kampanye yang dilaksanakan oleh tim terpadu yang terdiri dari Surat Keberatan dari PDIP tentang Penurunan Alat Peraga Kampanye dari PDIP yang dianggap sewenang-wenang dan tidak merata ke semua Peserta Pemilu. Surat tersebut tertuang dalam Surat No.005/Ex/BPPemilu.DPC/II/2014 tanggal 20 Februari 2014. Mengenai rekomendasi dan surat keberatan tersebut Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram menerima dan merespon terhadap Laporan tersebut dan KPU Kota Mataram telah menjelaskan/menerangkan bahwa pada dasarnya Penertiban Alat Peraga dimaksud bukan sepenuhnya dari KPU Kota Mataram, namun dilakukan oleh Tim Terpadu. Oleh Karena itu, KPU Kota Mataram berjanji akan melakukan Penertiban kembali sesuai dengan rekomendasi Panwaslu Kota Mataram.
3.II.7.II.
Audit Dana Kampanye Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 terdiri dari 4 (empat) bentuk pelaporan, diantaranya : Laporan Penerimaan Dana Kampanye yang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tahap I dimulai 3 (tiga) hari sejak tanggal Peserta Pemilu ditetapkan s/d 27 Desember 2013 dan tahap II mulai 28 Desember 2013 s/d 2 maret 2014; Laporan Pembukaan Rekening Khusus sejak 3 (tiga) hari sejak tanggal Peserta Pemilu ditetapkan s/d 2 Maret 2014; Laporan Awal Dana Kampanye sejak tanggal pembukaan rekening s/d 2 Maret 2014; Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sejak 3 (tiga) tanggal Peserta Pemilu ditetapkan s/d 17 April 2014. Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram terkait pelaksanaan audit dana kampanye melakukan kegiatan sebagai berikut : 1. Melaksanakan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Dana Kampanye pada tanggal 29 s/d 30 November 2013 bertempat di Hotel Grand Legi, dengan peserta 12 (dua belas) Partai Politik peserta Pemilihan Umum 80
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014. Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan dana Kampanye yang diadakan bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 terkait jadwal, prosedur dan cara pengisian formulir-formulir yang digunakan sebagai bahan maupun pelengkap dalam menyusun Laporan, dan sebagai pemateri oleh Bapak Drs. Sapto Hendri BS, M.Si., Ak selaku Ketua Kantor akuntan Publik Nusa Tenggara Barat. 2. Membuka Help Desk Pelaporan Dana Kampanye pada Komisi Pemilihan Umum Kota mataram sesuai dengan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 712/KPU/X/2013 tertanggal 24 oktober 2013 Perihal Pelayanan Help Desk Pelaporan Dana Kampanye. 3. Mengingatkan peserta Pemilu mengenai jadwal dan bentuk pelaporan yang harus di buat oleh peserta Pemilu melaui surat diantaranya : Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor : 270/312/KPU-KM/XII/2013 tertanggal 16 desember 2013 perihal Laporan Penerimaan sumbangan Dana Kampanye (Lampiran 16); Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor : 270/31.a/KPU-KM/II/2014 tertanggal 13 Februari 2014 Perihal laporan dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014 (Lampiran 17); dan terakhir Surat komisi pemilihan Umum Kota Mataram Nomor : 270/160/KPU-KM/V/2014 tertanggal 12 April 2014 Perihal LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 (Lampiran 18). 4. Menerima Laporan Dana Kampanye secara bertahap sesuai waktu yang telah ditetapkan yaitu : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Tahap I, Laporan rekening Khusus, dan Laporan Dana Awal Kampanye pada tanggal 27 Desember 2013; Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Tahap II, Laporan Rekening Khusus, dan Laporan Awal Dana Kampanye pada tanggal 2 Maret 2014; terakhir Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pada tanggal 24 April 2014. Sampai dengan batas akhir waktu penyerahan laporan Dana Kampanye ke 12 (dua belas) partai politik peserta Pemilu tingkat Kota Mataram telah 81
menyerahkan Laporannya dengan lengkas sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. (Lampiran 19) 5. Menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilu ke Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk melaui Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB pada tanggal 26 April 2014. 6. Menerima hasil Audit Dana Kampanye peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dari Kantor Akuntan Publik melalui KPU Provinsi NTB pada tanggal 31 Mei 2014 untuk selanjutnya menyerahkan hasil audit tersebut kepada Partai Politik dan Panwaslu Kota Mataram pada tanggal 2 Juni 2014 dan mengumumkannya melalui web KPU Kota Mataram maupun papan pengumuman pada tanggal 5 Juni 2014.(Lampiran 20)
3.II.8.
Masa Tenang Komisi
Pemilihan
Umum
Kota
Mataran
dalam
Masa
Tenang
menginstruksikan peserta pemilu untuk membersihkan alat peraga kampanye yang masih terpasang dengan jangka waktu tertentu dan melalui Tim Terpadu melakukan pembersihan alat peraga kampanye saat alat peraga kampanye tersebut belum juga di bersihkan oleh peserta pemilu.
3.II.9.
Pemungutan dan Penghitungan Suara Ada beberapa kegiatan yang dilakukan KPU Kota Mataram yang berkenaan
dengan persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara diantaranya :
Bimtek
Tata
cara
Pemungutan,
Penghitungan
dan
Rekapitulasi
Hasil
Penghitungan Suara Pemilu Legislatif 2014 yang dilaksanakan oleh KPU Kota Mataram yang pesertanya dihadiri oleh PPK se-Kota Mataram dan panwaslu kota Mataram pada Kamis, 6 Maret 2014, sekaligus dilanjutkan dengan acara Simulasi Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara. Selanjutnya pelaksanaan Bimtek Tata Cara Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Legislatif 2014 dilaksanakan secara berjenjang diantaranya :
82
a. Pelaksanaan Bimtek Tata Cara Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Legislatif 2014 di tingkat PPS yang dilaksanakan oleh masing-masing PPK se-Kota Mataram. b. Pelaksanaan Bimtek Tata Cara Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Legislatif 2014 di tingkat KPPS yang dilaksanakan oleh masing-masing PPS se-Kota Mataram.
3.II.10. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ada beberapa kegiatan yang dilakukan KPU Kota Mataram yang berkenaan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pileg 2014 diantaranya : a. Rapat Penghitungan Suara PILEG 2014 yang dilaksanakan oleh KPU Kota Mataram untuk tingkat PPS se-Kota Mataram pada hari Kamis 10 April 2014. b. Rapat Penghitungan Suara PILEG 2014 yang dilaksanakan oleh KPU Kota Mataram untuk tingkat PPK se-Kota Mataram pada hari Minggu, 13 April 2014. c. Rapat Pleno Terbuka yang dilaksanakan hari Minggu, 20 April 2014 yang dilaksanakan oleh KPU Kota Mataram, dihadiri oleh Saksi PARPOL, Saksi Calon DPD, PPK, Panwaslu Kota Mataram, Muspida bertempat di Hotel Grand Legi Mataram. d. Rapat Penetapan Perolehan Suara dan kursi Partai Politik Peserta Pemilu 2014 yang dilaksanakan oleh KPU Kota Mataram dihadiri oleh Saksi PARPOL, Saksi Calon DPD, PPK, Panwaslu Kota Mataram, Muspida bertempat di Hotel Lombok Garden Mataram, dengan hasil sebagaimana terlampir (Lampiran 21) untuk kemudian ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram. (Lampiran 22) e. Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan suara Pileg 2014, banyak terjadi tanggapan dan protes yang dilontarkan oleh Partai Politik maupun Panwaslu Kota Mataram, yang menanggapi tentang Sertifikat Perolehan Suara yang tidak sinkron atau tidak sesuai antara jumlah DPT dengan jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk Pemungutan Suara lanjutan di TPS 24 Kelurahan Pagutan Barat Kecamatan Mataram dengan jumlah pemilih 17 (tiga belas) orang untuk surat suara DPR RI karena pada saat pelaksanaan hari Pemungutan Suara terdapat 17 pemilih belum mendapatkan surat suara pada suara DPR RI. Terhadap kondisi 83
tersebut, KPU kota mataram telah menjelaskan pada rapat pleno rekapitulasi di tingkat kota mataram yang dihadiri saksi masing-masing partai politik dan saksi DPD, panwaslu serta undangan lainnya dibawah pengamanan kepolisian sehingga dapat diterima oleh Parpol dan diawasi Panwaslu Kota Mataram serta ditandatanganinya berita acara pleno terbuka KPU kota Mataram oleh masingmasing saksi. f. Pada Rekapitulasi di tingkat Provinsi NTB, Bawaslu merekomendasikan kepada KPU NTB untuk dilakukan pembetulan sertifikat Rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara pada semua tingkatan yang dilakukan dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku. Dan KPU kota mataram telah mengundang semua saksi dan panwaslu kota mataram dan di bawah pengamanan kepolisian untuk melakukan pembetulan berdasarkan Rekomendasi Bawaslu NTB nomor : 234/277/Bawaslu NTB/IV/2014 dan surat KPU Provinsi NTB nomor: 696/KPUProv.-017/IV/2014 perihal tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu tersebut diatas. Dan dapat terlaksana dan ditanda tangani beberapa saksi dan tidak meninggalkan persoalan yang berlarut-larut.
84
Tabel 10 Grafik Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPRD Kota Mataram
GRAFIK REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 KOTA PROVINSI No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 11 12 13
: :
MATARAM NUSA TENGGARA BARAT
Suara Sah 10.947 12.928 10.955 26.335 41.322 23.424 19.929 10.513 19.636 15.763 6.373 9.305 207.430
Partai NasDem PKB PKS PDIP GOLKAR GERINDRA DEMOKRAT PAN PPP HANURA PBB PKPI PDA PNA PA Total
% 5,28% 6,23% 5,28% 12,70% 19,92% 11,29% 9,61% 5,07% 9,47% 7,60% 3,07% 4,49% 0,00% 0,00% 0,00%
19,92%
12,70%
5,28%
6,23%
11,29% 9,61%
9,47% 7,60%
5,28%
5,07% 3,07%
4,49% 0,00% 0,00% 0,00%
85
3.II.11. Penetapan Hasil Pemilu Secara Nasional Penetapan hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional termaktub dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum sebagai berikut : a. Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor : 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014; b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 416/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014; c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 417/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
86
3.II.12. Penetapan Partai Politik Memenuhi Ambang Batas Penetapan partai politik memenuhi ambang batas tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta pemilihan Umum Tahun 2014 Yang Memenuhi Dan Tidak memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014.
3.II.13. Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Setelah Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Mataram Tahun 2014 tertanggal 20 April 2014 yang tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor : 17/Kpts/KPU-Mataram-017/Tahun 2014 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Kota Mataram Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram selanjutnya menetapkan Perolehan Kursi partai Politik dan Calon Terpilih dalan Rapat Pleno Terbuka yang diadakan pada tanggal 12 Mei 2014 di Hotel Lombok Garden Kota Mataram. Perolehan Kursi dan Calon Terpilih masing-masing daerah pemilihan kemudian dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 37/BA/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram Pemilihan Umum Tahun 2014 (Lampiran 23) dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor : 18/Kpts/KPU-Mataram-017/Tahun 2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Matram Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Lampiran 24). Penetapan Perolehan Kursi
Partai Politik Kota Mataram masing-masing
daerah pemilihan sebagai berikut :
87
Tabel 11 Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Mataram
REKAPITULASI PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 N O.
PARTAI POLITIK
1
PARTAI NASDEM
3
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
2 4 5 6 7 8 9
10 11 12
PEROLEHAN KURSI DAPIL 3 DAPIL 4
DAPIL 1
DAPIL 2
1
1
0
1
0
1
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
0
PDI PERJUANGAN
1
PARTAI GOLONGAN KARYA
3
PARTAI GERINDRA
2
PARTAI DEMOKRAT
1
PARTAI AMANAT NASIONAL
0
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
1
PARTAI HATI NURANI RAKYAT
1
PARTAI BULAN BINTANG
0
PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA
1
Jumlah
12
0 1 2 1 1 0 1 0 0 1 8
0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 7
DAPIL 5
JUMLAH
0
0
2
0
1
3
0 1 2 1 1 0 1 1 0 0 7
1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 6
1 5 9 6 4 1 5 2 0 2 40
Penetapan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram masing-masing daerah pemililan sebagai berikut :
Tabel 12 Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram Tahun 2014
88
DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 DAERAH PEMILIHAN
: MATARAM 1 (MATARAM-SEKARBELA)
NO.
PARTAI POLITIK
NO. URUT DCT
NAMA CALON TERPILIH
SUARA SAH
PERINGKAT SUARA SAH
1
2
3
4
5
6
1 2
PARTAI NASDEM PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
5 6
PARTAI GOLONGAN KARYA PARTAI GOLONGAN KARYA
3 4 7 8
9 10 11 12
1
SYAMSUL BAHRI, SH H. AZHAR ANSHORI
4
TGH. MUJIBURRAHMAN Drs. H. M. NOER H. IBRAHIM
1
PDI PERJUANGAN
PARTAI GOLONGAN KARYA
DAERAH PEMILIHAN NO.
PARTAI POLITIK
1
2
1 2
PARTAI NASDEM PDI PERJUANGAN
5 6
PARTAI GERINDRA PARTAI DEMOKRAT
3 4 7 8
2 3
PARTAI POLITIK
1
2
1 2
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PDI PERJUANGAN
5 6
PARTAI DEMOKRAT PARTAI AMANAT NASIONAL
3 4 7
4
5
H. MUHAMAD FAESAL FUAD SOFIAN BAMASAQ, SH
712
1.296 3.608
1.739 802 715 1.041 1.385
MUHAMMAD HALABI, S.Ag MISBAN RATMAJI, SE
1 1 1 2 3 1 2 1 1 1 1
PERINGKAT SUARA SAH 6 1 1 1 2 1 1 1 1
: MATARAM 3 (SELAPARANG)
NO. URUT DCT 3 4 1 1
SUARA SAH
4
5
ISMUL HIDAYAT I NYOMAN YOGANTARA
657
1.575 2.410
721 2.638
Drs. H. MUHAMAD ZAINI LALU SURIADI, SE
2 1
DAERAH PEMILIHAN
NAMA CALON TERPILIH
H. DIDI SUMARDI, SH ABD. RACHMAN
1 1
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
SUARA SAH
MUHTAR, SH DIAN RACHMAWATI, S.Sos
3 1 1
PARTAI GOLONGAN KARYA PARTAI GERINDRA
NAMA CALON TERPILIH
ZAITUN, SH BAIQ IKA FEBRIYANTI, SH
6 2
DAERAH PEMILIHAN NO.
886 1.302
1
: MATARAM 2 (AMPENAN)
1
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA
1.575
RANGGA DANU MEINAGA ADHITAMA, SH
NO. URUT DCT 3
PARTAI GOLONGAN KARYA PARTAI GOLONGAN KARYA
815 1.023
SANG KETUT DERESTA
12 5
PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA
2.353
EHLAS, SH TGH. AHMAD MADANI, S.Sos
2
PARTAI HATI NURANI RAKYAT
1.633
Drs. I KETUT SUGIARTA
6 1
PARTAI DEMOKRAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
2.991 2.983
Hj. BAIQ MIRDIATI
2
PARTAI GERINDRA
1.057
MUHTAR
8 1
PARTAI GERINDRA
832
I WAYAN WARDANA, SH
2
732
1.098 2.751
Drs. H. M. HUSNI THAMRIN, M.Pd
PERINGKAT SUARA SAH 6 1 1 1 1 1 1 1
: MATARAM 4 (CAKRANEGARA)
NO.
PARTAI POLITIK
NO. URUT DCT
NAMA CALON TERPILIH
SUARA SAH
PERINGKAT SUARA SAH
1
2
3
4
5
6
PARTAI GOLONGAN KARYA
1
1
PDI PERJUANGAN
4
PARTAI GERINDRA
2 3 5 6 7
PARTAI GOLONGAN KARYA PARTAI DEMOKRAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PARTAI HATI NURANI RAKYAT
1
I WAYAN SUGIARTHA
1
I GDE SUDIARTA
5 7 1 4
89
H. MUHIR, S.Kep
ABDUL MALIK, S.Sos
I GST. BGS. HARI SUDANA PUTRA, SE H. IBRAHIM AZHAR. MZ.
AKHMAD AZHARI MA'RUF
2.155 2.035 1.326
963
1.123
929 1.994
1 1 2 1 1 1 1
DAERAH PEMILIHAN : MATARAM 5 (SANDUBAYA)
NO.
NO. URUT
PARTAI POLITIK
1
NAMA CALON TERPILIH
SUARA SAH
4
5
DCT 3
2
1
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
3
Hj. KARTINI IRWARNI, S.Pd
2
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
1
PARHAN
3
PDI PERJUANGAN
2
4
PARTAI GOLONGAN KARYA
5 6
PERINGKAT SUARA SAH 6
1.391
1
735
1
I GEDE WISKA, S.Pt
1.489
1
2
ALI ASWANDI
1.000
1
PARTAI GERINDRA
1
HERMAN, A.Md
964
1
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
4
AKHMAD KHULAIFI
1.654
1
GRAFIK REKAPITULASI PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 KOTA PROVINSI No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 11 12 13
Partai NasDem PKB PKS PDIP GOLKAR GERINDRA DEMOKRAT PAN PPP HANURA PBB PKPI PDA PNA PA Total
: :
MATARAM NUSA TENGGARA BARAT
Jumlah Kursi 2 1 3 5 9 6 4 1 5 2 2 40
% 5,00% 2,50% 7,50% 12,50% 22,50% 15,00% 10,00% 2,50% 12,50% 5,00% 0,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00%
22,50%
15,00% 12,50%
12,50% 10,00%
7,50% 5,00%
5,00% 2,50%
5,00%
2,50% 0,00%
90
0,00%
0,00%
0,00%
3.II.14. Peresmian Keanggotaan Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 peresmian keanggotaan oleh Gubernur Nusa Tenggara 91
Barat dilaksanakan pada Bulan Juli 2014. Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram mempersiapkan kelengkapan administrasi terkait peresmian Keanggotaan dan pengucapan Sumpah/Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram berupa Berita Acara Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kota Mataram dalam Pemilu Tahun 2014; Surat Keputusan KPU Kota Mataram tentang Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon terpilih Anggota DPRD Kota Mataram dalam Pemilu Tahun 2014; Foto Copy DCT; dan Kelenmgkapan Administrasi 40 Anggota DPRD Kota Mataram terpilih.
3.II.15. Pengucapan Sumpah/Janji Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kota Mataram dilaksanakan pada Tanggal 06 Agustus 2014 oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram bertempat di Aula Lantai III Kantor Walikota Mataram; berdasarkan SK Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 171-524 TAHUN 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram Masa Jabatan 2014 – 2019 yang ditetapkan pada tanggal 22 Juli 2014.(Lampiran 25)
92
93
3.III. Tahapan Penyelesaian yang meliputi : 3.III.1.
Perselisihan Hasil Pemilu
Perselisihan Hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suars hasil Pemilu secara Nasional, perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara Nasional yang dimaksud adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu (Pasal 271 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram selama proses pelaksanaan Pemilihan Umum, mulai dari awal hingga ditetapkannya hasil pemilu tidak menerima permohonan terkait perselisihan hasil pemilu.
3.III.2.
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemilu
Penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilihan Umum Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dilaksanakan pada bukan Juli 2014 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram persiapannya dilaksanakan mulai bulan Juni 2004 dan disusun pada bulan Juli 2014 untuk kemudian diselesaikan pada Agustus 2014.
3.III.3.
Penyusunan Dokumentasi
Penyusunan dokumentasi Pemilihan Umum Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 berdasarkan tahapan dengan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh
94
Komisi pemilihan Umum Kota Mataram mulai dari tahapan Persiapan hingga Tahapan penyelesaian.
3.III.4.
Pengelolaan arsip
Pengelolaan arsip Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, mulai tahap Persiapan hingga penyelesaian telah dilaksanakan oleh sekretariat Komisi pemilihan Umum Kota Mataram sesuai dengan Divisi dan Bidang masing-masing, mulai dari surat menyurat, arsip hasil penetapan, dokumentasi, dan dirangkum dalam Buku Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
3.III.5.
Pembubaran Badan-Badan Penyelenggara ad hoc
Dengan telah masuknya Jadwal dan Tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tanggal 9 Juli 2014 maka masa kerja badan-badan penyelenggara ad hoc diperpanjang hingga Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tanggal 9 Juli 2014
sesuai
dengan
Surat
Edaran
Komisi
Pemilihan
Umum
Nomor
870/KPU/XII/2013 Perihal Pengangkatan/penetapan kembali PPK dan Sekretariat PPK serta PPS dan Sekretariat PPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 T.A 2014 dan diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor : 22/Kpts/KPU-Mataram-017/TAHUN 2014 tentang Penetapan Anggota Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Pemil;ihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor: 23/Kpts/KPU-Mataram-017/TAHUN 2014 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Pemil;ihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
3.III.6. A.
Penyusunan Laporan Keuangan
PENJELASAN UMUM PELAPORAN KEUANGAN A.1. DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN KOTA MATARAM 1.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 95
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6.
Peraturan
Menteri
Keuangan
Republik
Indonesia
Nomor
171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 7.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual Pada Laporan Keuangan.
8.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang
Pedoman
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Kementerian
Negara/Lembaga.
A.2.
PROFIL
DAN
KEBIJAKAN
TEKNIS
KANTOR
KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM RENCANA STRATEGIS KPU KOTA MATARAM Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram didirikan dengan penetapan visi dan misi yang merupakan turunan dari penetapan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum sehingga terjalin kesinambungan visi dan misi Kantor Pusat dengan Kantor Instansi Vertikal. Visi
Komisi
Pemilihan
Umum
Provinsi
Kota
Mataram
adalah
“Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia” 96
Sedangkan misi KPU Kota Mataram adalah : 1)
Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapasitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
2)
Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
3)
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
4)
Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
5)
Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.
Berkedudukan di Jalan Gajah Mada Jempong Mataram, Komisi Pemilihan Umum
Kota
Mataram
mempunyai
tugas
dan
fungsi
dalam
menyelenggarakan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah. Melalui peran Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan kualitasnya yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan. Untuk mewujudkan tujuan diatas Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram berkomitmen untuk “mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui pembinaan akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas”. 97
Untuk mewujudkan komitmen tersebut Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :
Melaksanakan proses perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram dalam rangka menyelenggarakan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah.
Mengidentifikasi apa yang menjadi mandat organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.
Menilai lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) yang akan terjadi pada pelaksanaan Pemilu di tiap lingkup kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.
Menilai lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dalam penyelenggaraan kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.
Melakukan identifikasi isu strategis yang sedang dihadapi Komisi Pemilihan Umum.
Merumuskan strategi untuk memanage isu-isu yang berkembang dalam penyelenggaraan Pemilu.
Menetapkan visi organisasi untuk menentukan masa depan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.
Menyusun anggaran kepemiluan yang berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.
Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan
A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Semester 1 Tahun 2014 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun 98
yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. B.
PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN B.1. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2014 adalah sebesar Rp.183. atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.0. Pada periode ini terdapat realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram. B.2. BELANJA NEGARA Realisasi belanja Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram pada Semester 1 Tahun 2014 adalah sebesar Rp.7.836.031.738. atau 35,12 persen dari anggaran senilai
Rp.22.309.271.000. Rincian Anggaran dan realisasi
belanja Semester 1 Tahun 2014 tersaji pada Tabel 1.
99
Tabel 13 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester 1 TA 2014 URAIAN
ANGGARAN
Belanja Pegawai Belanja Barang
452.609.588
58,28
21.469.223.000
7.325.172.150
34,12
63.500.000
58.250.000
91,73
22.309.271.000
7.836.031.738
35,12
-
-
22.309.271.000
7.836.031.738
Pengembalian Belanja Belanja Netto
(%)
776.548.000
Belanja Modal Total Belanja Kotor
REALISASI
35,12
Berdasarkan Tabel 2, Perbandingan Realisasi Belanja (Bersih) Semester 1 Tahun 2014 dan Semester 1 Tahun 2013 menunjukkan bahwa realisasi belanja pada Semester 1 Tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 87,67 persen dibandingkan realisasi belanja pada Semester 1 Tahun 2013. Hal ini disebabkan antara lain : 1.
Pengadaan belanja modal meningkat dalam rangka mendukung rencana kerja strategis;
2.
Peningkatan belanja barang terkait dengan kegiatan tahapan Pemilu Legislatif Tahun 2014.
3.
Peningkatan belanja pegawai disebabkan antara lain karena adanya kenaikan gaji , gaji berkala dan penambahan tunjangan anak bagi PNS KPU Kota Mataram yang memiliki tambahan anak.
100
Tabel 14 Perbandingan Realisasi Belanja Semester 1 TA 2014 dan Semester 1 2013 URAIAN JENIS BELANJA Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Modal
Jumlah Belanja
REALISASI TA.2014
NAIK (TURUN) %
REALISASI TA.2013
452.609.588
349.874.307
22,70
7.325.172.150
615.967.939
91,59
58.250.000
-
100,00
7.836.031.738
965.842.246
87,67
B.2.1. Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram pada Semester 1 Tahun 2014 meliputi : Belanja Gaji dan Tunjangan PNS serta Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito. Realisasi Belanja Pegawai Semester 1 Tahun 2014 dan Semester 1 Tahun 2013 adalah
masing-masing
sebesar
Rp.452.609.588.
dan
Rp.349.874.307.
Berdasarkan Tabel 3, realisasi belanja Semester 1 Tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 22,70 persen dari realisasi belanja Semester 1 Tahun 2013. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya kenaikan gaji, gaji berkala pegawai dan penambahan tunjangan anak bagi yang memiliki tambahan anak.
101
Tabel 15 Perbandingan Belanja Pegawai Semester 1 TA 2014 dan Semester 1 TA 2013
URAIAN JENIS BELANJA
Belanja Gaji & Tunj.PNS
REALISASI SEMESTER 1 TA.2014
REALISASI SEMESTER 1 TA.2013
NAIK (Turun) %
174.532.800
138.121.400
3.617
4.179
Belanja Tunj.Suami/Istri PNS
9.906.080
8.520.140
13,99
Belanja Tunj.Anak PNS
2.186.114
1.851.520
15,31
20.520.000
18.360.000
10,53
756.217
493.413
34,75
Belanja Tunj.Beras PNS
12.682.760
10.530.000
16,97
Belanja Uang Makan PNS
56.662.000
50.255.000
11,31
Belanja Tunj.Umum PNS
14.760.000
11.940.000
19,11
Belanja Tunj.Lain-Lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri
-
-
100,00
Belanja Tunj.Lainnya
-
-
Belanja Pegawai (Tunj.Khusus/Kegiatan)
160.600.000
109.800.000
31,63
Realisasi Belanja Bruto
452.609.588
349.875.652
22,70
-
1.345
100,00
452.609.588
349.874.307
22,70
Belanja Pembulatan Gaji PNS
Belanja Tunj.Struktural PNS Belanja Tunj.PPh PNS
Pengembalian Belanja Pegawai Realisasiasi Belanja Netto
20,86 (15,54)
-
B.2.2 Belanja Barang Realisasi Belanja Barang Semester 1 Tahun 2014 dan Semester 1 Tahun 2013 adalah masing-masing sebesar Rp.7.325.172.150 dan Rp.615.967.939. Berdasarkan Tabel 4, Realisasi Belanja Barang Semester 1 Tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 91,59 persen dari realisasi Belanja Barang Semester 1 Tahun 2013. Hal ini disebabkan antara lain adanya pengadaan belanja barang terkait dengan kegiatan tahapan Pemilu Legislatif seperti 102
kegiatan fullboard meeting lainnya terkait kegiatan Tahapan Pemilu Legislatif Tahun 2014. Tabel 16 Perbandingan Belanja Barang Semester 1 TA 2014 dan Semester 1 TA 2013
URAIAN JENIS BELANJA
REALISASI SEMESTER 1 TA 2014
89.096.850
15,21
5.876.245.250
303.675.650
94,83
967.243.400
48.577.414
94,98
65.682.450
51.429.625
21,70
310.918.600
123.188.400
60,38
7.325.172.150
615.967.939
91,59
-
-
7.325.172.150
615.967.939
Belanja Jasa
Belanja Pemeliharaan
Belanja Perjalanan Dalam Negeri
Jumlah Belanja Bruto Pengembalian Belanja
Jumlah Belanja Bersih
NAIK (TURUN) %
105.082.450
Belanja Barang Operasional
Belanja Barang Non Operasional
REALISASI SEMESTER 1 TA 2013
91,59
B.2.3 Belanja Modal Realisasi Belanja Modal Semester 1 Tahun 2014 dan Semester 1 Tahun 2013 adalah masing-masing sebesar Rp.58.250.000 dan Rp.0. Realisasi Belanja Modal Semester 1 Tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 100 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal Semester 1 Tahun 2013. Hal ini disebabkan antara lain pengadaan pembelian peralatan dan mesin untuk mengganti yang sudah tidak bisa digunakan dalam operasional pemerintahan dan untuk menunjang kegiatan operasional kantor. Adapun rincian pembelian dengan Belanja Modal adalah sebagai berikut: 103
a.
Pembelian senilai Rp.31.000.000 sesuai SPM No.00122 tanggal 9 Mei 2014 dan SP2D No.801848J tanggal 12 Mei 2014, berupa 2 unit facsimile.
b.
Pembelian senilai Rp.27.250.000 sesuai SPM No.00154 tanggal 18 Juni 2014 dan SP2D No.807565J tanggal 20 Juni 2014, berupa 2 unit laptop, 5 unit printer laserjet, dan 6 unit UPS.
C. PENJELASAN ATAS POS - POS NERACA
C.1. Aset Lancar Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 adalah masingmasing sebesar Rp.1.114.998.639 dan Rp.352.643.050. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram per 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 disajikan pada Tabel 5. Tabel 17 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 SEMESTER 1 TA 2014
SEMESTER 1 TA 2013
N0
Aset Lancar
1
Kas di Bendahara Pengeluaran
Rp
500.000.000
Rp
-
2
Persediaan
Rp
614.998.639
Rp
352.643.050
Rp
1.114.998.639
Rp
352.643.050
Jumlah
104
Pada awal tahun anggaran 2014, KPU Kota Mataram mengajukan SPM UP (Uang Persediaan) ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan) Mataram sebesar Rp.500.000.000. sesuai SPM Nomor 00005 tanggal 16 Januari 2014 dan SP2D Nomor 610376F tanggal 16 Januari 2014. Uang persediaan tersebut sebagai kas dibendahara pengeluaran, digunakan oleh bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional perkantoran pada sekretariat KPU Kota Mataram. Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut terdiri dari uang tunai pada Bank Mandiri per 30 Juni 2014 sebesar Rp.80.137.950, uang tunai di brankas sebesar Rp.29.363.450, dan kuitansi yang belum di SPM GUP kan oleh bendahara sebesar Rp.390.498.600. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran 31 Desember 2013 sebesar Rp.0. Saldo tersebut secara keseluruhan telah disetor ke rekening Kas Negara dengan
Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sebagai berikut
:Nilai Persediaan per 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing adalah sebesar Rp.614.998.639. dan Rp.0. Persediaan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram pada akhir tahun per 30 Juni 2014 senilai Rp.614.998.639. terdiri dari Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke masyarakat sebesar Rp.291.488.103
dan
Persediaan
Lainnya
sebesar
Rp.323.510.536.
Sedangkan persediaan per 31 Desember 2013 terdiri dari Barang Konsumsi sebesar Rp.27.391.750, Barang untuk Pemeliharaan sebesar 787.500, Pita Cukai, Materai dan Leges sebesar Rp.747.000 dan Persediaan lainnya sebesar Rp.323.716.800. hal ini disebabkan karena seluruh persediaan berupa Barang Konsumsi dan lain lain sudah didistribusikan ke m asingmasing bagian pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram. C.2. Aset Tetap Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 tersaji sebesar Rp.1.234.937.507. dan Rp.1.270.804.297. Aset Tetap yang tersaji
105
merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram per 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 disajikan pada Tabel 6. Tabel 18 Rincian Aset Tetap No.
Jeni s
1
Ta na h
2
Pera l a ta n da n Mes i n
3
Gedung da n Ba nguna n
4
30-Jun-14
31-Des -13 -
-
1.020.811.400
962.561.400
950.243.500
950.243.500
Ja l a n Iri ga s i da n Ja ri nga n
-
-
5
As et Teta p La i nnya
-
-
6
KDP
-
-
1.971.054.900
1.912.804.900
Jumlah Akumul a s i Penyus uta n As et teta p Nilai Buku Aset Tetap
(736.117.393) 1.234.937.507
(642.000.603) 1.270.804.297
C.2.3. Gedung dan Bangunan Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 adalah Rp.950.243.500. dan Rp.950.243.500. C.2.4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 adalah masing-masing sebesar Rp.736.117.393 dan Rp.642.000.603. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).
106
Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni disajikan dalam Tabel.7 Tabel 19 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap No.
As et Teta p
Ni l a i Perol eha n
1 Pera l a ta n da n Mes i n
Akm.Penyus uta n
1.020.811.400
635.101.983
950.243.500
101.015.410
3 Ja l a n Iri ga s i da n Ja ri nga n
-
-
4 As et Teta p La i nnya
-
-
1.971.054.900
736.117.393
3 Gedung da n Ba nguna n
Akumulasi Penyusutan
Nilai Buku
385.709.417 849.228.090
1.234.937.507
KEWAJIBAN C.4. Kewajiban Jangka Pendek Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 tersaji sebesar Rp.510.385.500. dan Rp.3.434.837. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban
yang
diharapkan segera diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. EKUITAS C.5. Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Lancar merupakan pasangan beberapa akun yang ada di Aset Lancar dan di Kewajiban Jangka Pendek dengan rincian nilai Ekuitas Dana Lancar per 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 tersaji pada Tabel 8.
107
Tabel 20 Rincian Ekuitas Dana Lancar No 1 2
Aset Lancar Cadangan Persediaan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jk.Pendek Jumlah
30-Jun-14
31-Des-13
Rp 614.998.639
Rp352.643.050
Rp (10.383.500) Rp (3.434.837) Rp 604.615.139
Rp349.208.213
C.6. Ekuitas Dana Investasi C.6.1. Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Nilai Diinvestasikan Dalam Aset Tetap tersaji 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 adalah masing-masing sebesar Rp.1.234.937.507. dan Rp.1.270.804.297. Diinvestasikan dalam Aset Tetap merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap. C.6.2. Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Nilai Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya disajikan per 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 adalah masing-masing sebesar Rp.0. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Lainnya. D.
PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA
D.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA D.2. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN
108
D.2.1. Pelaksanaan Dana Hibah Pada KPU Kota Mataram dari APBD Dana Hibah yang diterima KPU Kota Mataram sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Nomor : 900/161/BPKAD-MTR/III/2014 dan Nomor 270/127/KPU-KM/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 mendapatkan anggaran dana hibah dari pemerintah Kota Mataram sebesar Rp 250.000.000. D.2.2. Pelaksanaan Anggaran Tahapan Pemilu 2014 TA 2013. Pelaksanaan Anggaran Tahapan Pemilu 2014 sampai dengan periode pelaporan 30 Juni 2014 khususnya untuk Badan Penyelenggara Pemilu (BPP) Ad Hocc, dapat dijelaskan sebagai berikut : Jumlah anggaran Tahapan Pemilu Tahun Anggaran 2014 untuk Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram adalah sebesar Rp.20.930.631.000. dengan realisasi anggaran sampai dengan 30 Juni 2014 adalah sebesar Rp.7.507.801.500. atau 35,87 persen dari anggarannya dan sisa anggaran sebesar Rp.13.422.829.500. (Rincian dan Realisasi Anggaran terlampir). D.2.3.
Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK Sampai dengan periode Laporan Keuangan Semester 1 Tahun 2014, khusus untuk satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram tidak terdapat temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
D.2.4.
Revisi DIPA Sampai dengan Laporan per 30 Juni 2014, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram sudah melakukan Revisi DIPA melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2014 Nomor : SP DIPA-076.01.2.654450/2014 sebagai berikut : -
Dipa awal tanggal 05 Desember 2014, kode digital stamp nomor DS : 0060-5505-6900-5674 dengan total pagu Rp.19.730.824.000
-
Revisi ke 01 tanggal 3 April 2014, kode digital stamp nomor DS:6545-0354-9374-3139 Rp.22.309.271.000. 109
dengan
total
pagu
sebesar
-
Revisi ke 02 tanggal 8 April 2014, kode digital stamp nomor DS:1685-8064-7093-5841
dengan
total
pagu
sebesar
Rp.22.309.271.000. -
Revisi ke 03 tanggal 7 Mei 2014, kode digital stamp nomor DS:0027-2600-3801-1803
dengan
total
pagu
sebesar
Rp.22.309.271.000. -
Revisi ke 04 tanggal 11 Agustus 2014, kode digital stamp nomor 8082-6108-6113-3050
dengan
total
pagu
sebesar
Rp.17.892.866.000.
D.2.5.
Rekening Pemerintah Rekening Pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram adalah pada Bank Mandiri (Persero) Tbk.KC Mataram Ampenan Jalan Pejanggik Nomor 20-22 Cakranegara-Mataram A/C 161-0001146948 A.N Bendahara Pengeluaran Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.
D.2.6. Pejabat Perbendaharaan Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram KPU Kota Mataram dipimpin oleh seorang Sekretaris adalah instansi vertikal Komisi Pemilihan Umum dan bertanggungjawab secara langsung kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum. KPU Kota Mataram bertindak sebagai entitas pelaporan tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA). Saat ini KPU Provinsi
Kota
Mataram
dipimpin
oleh
Putu
Sarjana,
SH
NIP.196107231985031011. Adapun Pejabat Pengelola Keuangan pada KPU Kota Mataram ditunjuk langsung oleh Sekretaris KPU Kota Mataram selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 001/Kpts/Setj/I/Tahun 2014 tanggal 09 Januari 2014 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat yang Diberi Wewenang Atas Nama Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Untuk Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Kuasa 110
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang (KPA/KPB), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat yang Diberi Kewenangan untuk Menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani Surat Perintah Membayar
(PPSPM),
Bendaharawan
Pengelolaan
Administrasi
Belanja
Pengeluaran/Pejabat
Pegawai
(PPABP)
untuk
Melaksanakan Tugas Kebendaharawanan dan Belanja Pegawai, serta staf Pengelola Keuangan Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Tahun 2014 pada KPU Kota Mataram sebagai berikut : a.
Pejabat
Pembuat
Komitmen
an.
Yusrin,
S.IP
dengan
NIP.19721222 199703 1 006. b.
Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM an. Bambang Jaka Susanta, SH dengan NIP.19641219 198503 1 005.
c.
Bendahara
Pengeluaran
NIP.19831121 200312 2 001.
111
an.Noviriani,
S.Sos
dengan
Bab IV PELAKSANAAN
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang tahapannya dimulai 2 tahun sebelum pelaksanaan pemungutan suara tanggal 9 April Tahun 2014, tepatnya dimulai pada tanggal 9 Juni Tahun 2012 di di Kota Mataram, telah berjalan dengan lancar, demokratis, tertib dan damai. Hal yang lumrah apabila dalam penyelenggaraan tersebut diwarnai dengan protes, kritik, saran, perbaikan dan masukan yang berasal dari masyarakat dan peserta. Beberapa tanggapan dan masukan juga rekomendasi selama pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 yang diterima Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram selama proses awal hingga berakhirnya tahapan diantaranya :
A. REKOMENDASI I. PADA MASA TENANG 1. Panwaslu Kota Mataram Nomor: 52/Panwaslu/MTR/IV/2014 Perihal Laporan Pelanggaran Tanggal 8 April 2014. Isi Rekomendasi :
Penerusan pelanggaran administrasi pemilu No Temuan : 02/TM/PILEG/Panwascam Slp/IV/2014 Bahwa atas nama Mahyudin asal Pelita Dasan agung Baru belum mendapat C-6 dan tidak terdaftar dalam DPT. Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi : Pada malam itu juga mengkroscek data ( kelengkapan surat penerusan dugaan pelanggaran yang disampaikan panwascam melalui panwaslu kota mataram) untuk dapat ditindaklanjuti pada saat itu juga maka sebagai langkah antisipatif, divisi hukum atas nama KPU telah meminta kepada ketua PPK kecamatan selaparang agar berkoordinasi dengan PPS dan PPL serta Panwascam agar membawa daftar nama tersebut ke TPS untuk dapat menggunakan hak pilih dengan KTP/KK ; menegur PPS yang bersangkutan dan mengingatkan via telepon dan tertulis untuk diberikan memilih dengan membawa KTP di TPS, sebagai 112
upaya pencegahan, dan sebagai langkah kontrol KPU terhadap pelaksanaan tersebut oleh jajaran kami di PPS dan KPPS, maka divisi Hukum dan Pengawasan memastikan melalui via telpon kepada panwascam apakah pemilih tersebut telah didaftar dan diberikan memilih pada hari pemungutan suara atau tidak dan berdasarkan keterangan panwascam telah diberikan menggunakan KTP.
Penerusan pelanggaran administrasi pemilu No. Temuan ; 02/TM/PILEG/PPLTM/AMP/IV/2014 Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi : Terhadap penerusan tersebut Divisi Hukum dan pengawasan melakukan penelitian terhadap berkas yang disampaikan oleh Panwaslu kota mataram dan diketahui bahwa : 1. Dalam Uraian Singkat Kejadian yang disampaikan tersebut menyatakan bahwa penyebaran amplop berisi stiker dan spesimen surat suara “akan dibagikan kepada Penduduk tapi tidak jadi karena cepat ditemukan oleh panwas “. Terhadap Hal yang belum dilakukan maka bukan merupakan pelanggaran, begitu juga dengan identitas terlapor, alat bukti yang disampaikan masih kurang ( belum mencukupi syarat formil sebuah laporan) berdasarkan PKPU nomor 25 tahun 2013 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan Umum. 2. tercegah oleh panwas dan tidak layak untuk ditindaklanjuti. Akan tetapi sebagai upaya pencegahan, dapat dilakukan upaya yaitu menghimbau/ Peringatan kepada Parpol Demokrat agar tidak memberikan specimen pada masa tenang. Tetapi karena masa tenang sudah lewat maka surat tidak disampaikan kepada partai dan bukan merupakan pelanggaran.
Penerusan dugaan pelanggaran administrasi oleh panwaslu kota mataram nomor temuan: 22 / TM/PILEG/ IV / 2014. Tindaklanjut a. Meneliti berkas yang diteruskan oleh panwaslu kota mataram kepada KPU kota mataram sehingga dapat diketahui bahwa: -
Antara Terlapor dan Uraian singkat Kejadian diketahui tidak sinkron yaitu pelapor tidak mengetahui “siapa pelaku” akan tetapi dalam format
113
laporannya ditulis terlapor Yustinus Habur sehingga terlihat adanya ketidak konsistenan dan tidak layak untuk diteruskan. -
Tidak menyertakan bukti bahwa benar pelaku telah terdaftar sebagai tim kampanye dan disertai identitas lengkap sehingga syarat formil laporan tidak dapat terpenuhi dan tidak layak untuk ditindaklanjuti.
-
sebagai upaya pencegahan Kpu kota Mataram dapat menghimbau partai politik peserta pemilu /memberikan peringatan untuk tidak menyebarkan bahan kampanye kepada umum pada masa tenang.
b. Hasil penelitian dan pencermatan berdasarkan PKPU nomor 25 tahun 2013 tentang penyelesaian pelanggaran Administrasi diketahui bahwa berkas penerusan panwaslu kota mataram tersebut “Tidak layak/ tidak memenuhi syarat formil laporan untuk ditindaklanjuti”. II.
TAHAPAN
PEMUNGUTAN
DAN
PENGHITUNGI
SUARA
SERTA
REKAPITULASI TINGKAT PPS, PPK, KPU KOTA MATARAM DAN PROVINSI NTB. 1. Panwascam Selaparang No.08/Panwascam.Slp/IV/2014 Isi Rekomendasi : TPS IX jumlah suara sah dan tidak sah lebih besar dari pemilih yang menggunakan hak pilih, diadakan penghitungan suara ulang di TPS IX. Tidak Lanjut Terhadap Rekomendasi : Telah dilakukan penghitungan suara ulang di TPS IX dengan disaksikan oleh saksi parpol peserta pemilu dan tidak ada keberatan yang disaksikan oleh PPL dan dibawah pengamanan kepolisian. 2. Panwascam Selaparang No.09/Panwascam.Slp/IV/2014 Isi Rekomendasi : Agar dilakukan crosscek ulang terkait surat suara yang digunakan antara DPRD Prov dengan DPRD Kab/Kota yang ada di D1 Plano di TPS XV karena jumlah tidak sama.. Tidak Lanjut Terhadap Rekomendasi : Telah dilakukan crosscek ulang oleh PPS.dan dilakukan pembetulan yang disaksikan oleh masing-masing saksi dan ditandatangani serta diawasi oleh PPL dan dibawah pengamanan kepolisian. 114
3. Panwascam Selaparang No.10/Panwascam.Slp/IV/2014 Isi Rekomendasi : Crosscek/penghitungan suara ulang terkait selisih suara antara C1 Plano dengan C1 lampiran DPRD Kota Mataram di TPS III Karang Baru. Tidak Lanjut Terhadap Rekomendasi : Telah dilakukan penghitungan suara ulang di TPS III Karang Baru di depan Saksi dan Panwas saat Pleno tingkat PPS. Dan tidak ada keberatan serta ditandatangani 4. Panwascam Selaparang No.11/Panwascam.Slp/IV/2014 Isi Rekomendasi : Crosscek/penghitungan suara ulang terkait selisih suara antara C1 Plano dengan C1 lampiran DPRD Kota Mataram di TPS I Rembiga. Tidak Lanjut Terhadap Rekomendasi : Pada saat pengambilan BA dan Sertifikat Rekapitulasi di PPK, Para saksi yang hadir di PPK tersebut telah diminta kesediaannya untuk dapat mengikuti pelaksanaan kroscek dan
pembetulan bila benar terjadi adanya kekeliruan
penulisan sebagaimana keberatan yang disampaikan calon dari gerindra dapil selaparang kepada panwaslu kecamatan selaparang sesuai rekomendasi Panwascam kepada masing-masing saksi untuk tindak lanjut akan tetapi saksi tidak setuju karena diluar Pleno dan telah sesuai plano dan semua PPK, saksi dan Panwas menandatangani Berita Acara, maka inilah bentuk tindaklanjut rekomendasi panwascam. Karna panwaslu tidak mempermasalahkan rekomendasi yang dikeluarkan, maka dinyatakan selesai. 5. Bawaslu NTB No: 234/277/Bawaslu NTB/IV/2014 Isi Rekomendasi : Pembetulan sertifikat rekapitulasi hasil pemungutan suara pada semua tingkatan yang dilakukan dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku. Tidak Lanjut Terhadap Rekomendasi : Telah dilakukan pembetulan dengan mengundang saksi masing-masing parpol dan DPD untuk dilakukan pembetulan di kantor KPU kota mataram dan telah dilaksanakan yang dihadiri saksi, panwas, kepolisian sebagi fungsi pengamanan dan dibuatkan berita acara pembetulan.
115
Pada saat pleno KPU Provinsi sebenarnya telah dibetulkan saat pleno sesuai ketentuan yang berlaku akan tetapi agar saksi dan Panwas juga mengetahui di tingkat kota mataram maka dilakukan pembetulan dengan menyampaikan hasil pembetulan di pleno KPU provinsi tersebut sehingga dapat terselesaiakan dengan baik. Dengan masuknya tanggapan, protes maupun rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi pembelajaran untuk Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram khususnya untuk lebih baik lagi kedepannya sebagai salah satu penyelenggara Pemilihan Umum.
B. KRITIK, SARAN, MASUKAN DAN KEBERATAN. Selain rekomendasi panwaslu kota mataram dan dan tindak lanjut dari rekomendasi bawaslu yang disampaikan melalui KPU Provinsi NTB, KPU kota mataram juga menerima kritik, saran, masukan dan keberatan yang disampaikan pada saat pleno maupun di luar pleno KPU kota mataram, baik secara tertulis maupun secara lisan. Terhadap hal ini maka untuk lebih jelas dapat kami uraikan sebagai berikut : 1. PADA SIDANG PLENO KPU KOTA MATARAM Pada saat pelaksanaan sidang pleno KPU kota mataram yang dilaksanakan di
Green
Legi Hotel, saksi dan panwaslu menyampaikan kritik terhadap; a. Pelaksanaan PSL yang menggunakan mobil sebagai Bilik di TPS yang ditetapkan. KPU kota mataram menjelaskan bagaimana kronologi kejadian di TPS 24 Pagesangan Barat kecamatan Mataram yaitu terjadi kesalahan penghitungan surat suara pada suara DPR RI yang berakibat pada 17 pemilih pada suara DPR tidak dapat menggunakan hak konstitusinya secara penuh sehingga dilaksanakan PSL, dengan dilaksanakannya tersebut maka secara administrasi surat suara telah terpenuhi dan hak konstitusi pemilih telah terpenuhi juga sehingga pada saat klarifikasi di Panwaslu kota mataram unsur pelanggaran tidak terpenuhi. b. Jumlah Pengguna DPKTb yang sangat besar yaitu lebih dari 9.000 pemilih Pada saat itu saksi dari PDIP menyampaikan kritik atas jumlah pengguna KTP yang lebih dari 9.000 pemilih sehingga pada saat itu juga KPU kota mataram menjelaskan kondisi riil di lapangan bahwa banyak pengguna KTP tersebut sudah terdaftar dalam DPT tetapi tidak membawa c-6 ke TPS, ada juga pemilih pada saat di data sedang libur masuk sekolah dan kuliah sudah aktif yang berakibat pada banyaknya pengguna 116
KTP akan tetapi penjelasan tersebut dirasa belum memuaskan oleh PDIP pada saat pleno telah selesai PDIP menyampaikan secara tertulis kepada KPU kota mataram dan dilaporkan kepada panwaslu kota mataram bahkan ke DKPP yang kami ketahui melalui tembusan yang kami terima. c. Ketidak sinkronan pada sertifikat di masing-masing PPK terhadap ketidak sinkronan sertifikat Berita Acara di masing-masing PPK, ketua sidang KPU kota matarcara dan Sertifikat telah di tandatangani oleh saksi parpol dan DPD. d. Protes dari saksi Demokrat bahwa suaranya hilang 10 suara
Kecamatan
Cakranegara . Terhadap Hal ini maka KPU kota mataram meminta masing-masing saksi untuk mengecek Berita Acara yang di pegang masing-masing untuk mengetahui di mana letak kesalahan penulisan tersebut yang selanjutnya dilakukan krocek kebenaran dengan membuka kembali dokumen satu tingkat dibawahnya. Setelah di teliti dan benar terjadi kesalahan penulisan, maka saat itu juga dilakukan pembetulan dengan memasukkan 10 suara tersebut di kecamatan cakranegara dan tidak ada protes dan keberatan saksi sehingga semua saksi menandatangani Berita Acara dan Sertifikatnya.
2. DI LUAR SIDANG PLENO TERBUKA KPU KOTA MATARAM Pada saat pleno KPU kota mataram telah dilaksanakan yaitu mulai H+1, a.
KPU kota mendapat surat keberatan yang menyatakan bahwa perolehan suaranya beralih kepada calon di internal partainya sendiri akan tetapi tidak memberikan bukti atau penjelasan dari mana perolehan itu bisa pindah ke suara calon lain yang seharusnya disampaikan pada saat pleno sesuai tingkatan melalui saksi yang dimandatkan oleh partainya atau calon perseorangandan atau melalui panwaslu sesuai tingkatan. Selang beberapa hari disampaikan lagi Berita Acara yang menyatakan bahwa benar hasil hitungannya sebagaimana yang disampaikan.
b.
Ada juga yang menyampaikan secara lisan bahwa seharusnya dia bisa lolos sebagai Dewan karna ia telah maksimal melakukan pendekatan di semua basis suara di TPS dan menanyakan tata cara penghitungan perolehan suara yang seharusnya dipelajari sebelum rekapitulasi oleh masing-masing calon 117
c.
Caleg Dapil Ampenan yang tidak lolos secara pribadi tidak mengatasnamakan partainya mendatangi Divisi Hukum KPU kota mataram di kantor KPU Kota mataram agar dilakukan perbaikan perolehan suara untuk suaranya dengan secara lisan dan tidak dilengkapi surat, dokumen maupun persetujuan partainya.Dan malah pada saat Divisi Hukum menjelaskan tentang proses pelaksanaan di semua tingkatan salah seorang temannya memfhoto kami yang menurut keterangan caleg yang tidak lolos tersebut akan dijadikan bukti untuk di laporkan kepada kepolisian sebagai tindakan pelanggaran pidana.
d.
Perwakilan dari Partai-partai mendatangi KPU kota mataram yang diterima oleh divisi Hukumn dan Tehnis yang menyampaikan beberapa masukannya terhadap pelaksanaan pemilu mulai dari regulasi alat peraga kampanye sampai proses pemungutan dan penghitungan suaraserta rekapitulasi di semua tingkatan. Dan untuk perekrutan badan add Hoc seperti KPPS dan PPS itulah yang dilakukan rekruitmen dengan melibatkan masukan masyarakat karna kesalahan dan kecurangan itu rawan terjadi sementara di tingkat kota hanya merekapitulasi hasil di bawahnya.dst.
Tindaklanjut. Terhadap kritik, saran masukan dan keberatan tersebut KPU kota mataram tidak menyampaikan penjelasan secara tertulis karna surat ataupu berita acara yang disampaikan tersebut adalah produknya sendiri dan tidak disampaikan melalui partainya dan tidak ada identitas lengkapnya sehingga menjelaskan secara tertulis tidak dapat dilakukan. Demikian pula terdapat ketidak sinkronan antara surat yang di sampaikan bersama rekan-rekannya yang tidak lolos dengan berita acara yang dikirim berikutnya yang malah menuduh kembali bahwa suaranya beralih kepada rekannya. Sementara untuk ditindaklanjuti sebagai kesalahan administrasi tidak layak dilakukan karna tidak lengkap syarat formil sebuah laporan. Terhadap calon yang tidak lolos dari PBB yang menanyakan bagaimana tatacara penghitungan perolehan suara dan kenapa dirinya tidak naik,maka Divisi tehnis dan Divisi Hukum telah menjelaskan dengan berpedoman pada PKPU dan UU no 8 tahun 2012. Terhadap keberatan dapat dilakukan melalui MK. Sementara untuk mengharapkan dilakukannya pembetulan, maka bukan 118
ranah KPU untuk menjawab silahkan sampaikan melalui panwaslu kota mataram. Sehingga terhadap semua keberatan,kritik,saran dan masukan tersebut telah ditindaklanjuti secara langsung maupun tidak langsung dengan menjelaskan apa yang menjadi persoalan masing-masing. Dengan begitu banyaknya masukan kritik, saran, maupun keberatan tersebut maka KPU Kota Mataram tentu akan melakukan evaluasi dan meningkatkan SDM penyelenggara Add Hoc ke depannya.
119
Bab V SENGKETA PEMILU
Berdasarakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012
tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 257 “Sengketa Pemilu adalah sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota”. Penyelesaian sengketa pemilu dilakukan oleh Bawaslu, dimana kewenangannya tersebut dapat delegasikan kepada Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan/atau Pengawas Pemilu Luar Negeri. Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram selama proses pelaksanaan Pemilihan Umum, mulai dari awal hingga ditetapkannya hasil pemilu tidak menerima permohonan terkait sengketa pemilu.
120
Bab VI PENETAPAN HASIL
Penetapan
hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dilakukan secara berjenjang melalui Rapat Pleno Terbuka, ditetapkan dan diumumkan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara. Keputusan Komisi pemilihan Umum tentang penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara nasional didasarkan atas : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang penetapan perolehan Suara Sah Partai Politik dan perolehan Suara Sah Partai Politik dan perolehan Suara Sah calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan rincian perolehan suara sah calon anggita DPRD Kabupaten/Kota serta suara tidak sah (Model DB DPRD Kabupaten/Kota, Moden DB-1 DPRD Kabupaten/Kota dan Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota); 2. Keputusan KPU Provinsi tentang penetapan perolehan suara sah partai politik dan perolehan suara sah calon Anggota DPRD Provinsi, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu Anggota DPRD Provinsi, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik, dan rincian perolehan suara sah calon anggota DPRD Provinsi serta suara tidak sah (Model DC DPRD Provinsi, Model DC-1 DPRD Provinsi dan Lampiran Model DC-1 DPRD Provinsi); 3. Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara sah partai politik dan perolehan suara sah calon anggota DPR, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik, dan rincian perolehan suar sah calon anggota DPR serta suara tidak sah ( Model DD DPR, Model DD-1 DPR dan Lampiran Model DD-1 DPR); 4. Keputusan KPU tentan penetapan perolehan suar sah dan peringkat perolehan suara sah calong anggota DPD, serta berita acara rekapitulasi hasil mpenghitungan suara pemilu 121
Anggota DPD, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan peringkat perolehan suara calon Anggota DPD serta suara tidak sah tingkat (Model DD DPD, Model DD-1 DPD, dan Lampiran Model DD-1 DPD). Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram telah menetapkan perolehan suara dan kursi partai politik pada tanggal 12 Mei Tahun 2014, yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 37/BA/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram Pemilihan Umum Tahun 2014 dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor : 18/Kpts/KPU-Mataram-017/Tahun 2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Matram Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
122
Bab VII PERMASALAHAN DAN PENYELESAIANNYA
1. Komisioner KPU Kota Mataram Terlambatnya penetapan personil Komisioner KPU Kota Mataram, sangat berpengaruh terhadap kinerja dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014. Pasal 6 ayat (7) UU No. 15 Tahun 2011 menegaskan : sebelum berakhirnya masa keanggotaan KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) calon anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang baru harus sudah diajukan dengan memperhatikan ketentuan dalam undang-undang ini”. Faktanya, masa keanggotaan KPU Kota Mataram periode 2008-2013 berakhir pada tanggal 4 Desember 2013, sedangkan proses seleksi anggota KPU Kota Mataram periode 2014-2019 dimulai sejak bulan september 2013 sampai dengan bulan Januari 2014; dan baru ditetapkan pada tanggal 29 Januari 2014 dengan Keputusan KPU Propinsi NTB tanggal 29 januari 2014 Nomor : 50/Kpts/KPU-Prov-017/2014. 2. Sekretariat KPU Kota Mataram Pasal 55 UU No.15 Tahun 2011 menegaskan “untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota , dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Faktanya, sebagian besar pegawai Sekretariat KPU Kota Mataram, masih berstatus PNS Daerah Kota Mataram dan bahkan seluruh pejabat struktural (Sekretaris dan Kasubbag) semuanya PNS Daerah. Kondisi tersebut menyebabkan kinerja PNS belum dapat mendukung sepenuhnya program/kegiatan KPU Kota Mataram. Muara penyelesaiannya sedang diusulkan untuk proses mutasi PNS menjadi pegawai organik KPU sesuai pasal 56 (ayat 2) yaitu pegawai KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian”. Selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas SDM tenaga-tenaga Sekretariat KPU, perlu diadakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) teknis dan fungsional sesuai kebutuhan organisasi modern.
123
3. Prasarana dan Sarana Kantor. Sampai dengan Tahun 2014, Kantor KPU Kota Mataram masih menempati rumah jabatan Pimpinan DPRD Kota Mataram, yang kurang memadai untuk menjadi Kantor KPU, dengan status Pinjam Pakai sejak bulan Februari Tahun 2006 dan sebelumnya menyewa rumah penduduk di Jalan Catur Warga Mataram. Penyelesaiannya, sudah mengusulkan kepada Pemda Kota Mataram untuk segera menghibahkan tanah Kantor KPU di Lingkar Selatan agar dapat dilaksanakan finishing pembangunan kantor oleh KPU RI. Oleh Pemda Kota Mataram, dengan berbagai pertimbangan akan segera menyelesaikan finishing pembangunan Kantor yang sudah dilaksanakan sejak 2008 oleh KPU RI, sehingga bisa ditempati mulai akhir tahun 2014 ini. 4. Gudang KPU Salah satu permasalahan untuk penyimpanan Logistik adalah belum tersedianya gudang yang memadai dan masih menggunakan kantor yang belum ditempati, sebab gudang yang sudah ada terlalu sempit untuk menyimpan logistik. Penyelesaiaannya adalah segera mengusulkan kepada Pemda Kota Mataram, untuk dapat membangunkan gudang yang dapat menampung Logistik dan kegiatan Penyortiran Logistik Pemilu.
124
Bab VIII PENUTUP
1. Kesimpulan : Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di Kota Mataram, telah dilaksanakan dengan efektif dan efisien berdasarkan asas LUBER dan JURDIL. Tahapan Penyelenggaraan Pemilu sudah dapat dilaksanakan dengan baik sesuai jadwal waktu yang ditetapkan dan dengan biaya yang sudah disediakan melalui APBN. Kesuksean Pemilu Legislatif di Kota Mataram dapat dilihat dari tidak adanya sengketa sampai di Tingkat MK dan telah dilantiknya anggota DPRD Kota Mataram Periode 2012019 pada tanggal 6 Agustus 2014 dengan tertib dan lancar. 2. Saran : a. Pengangkatan Komisioner KPU di tingkat Kabupaten/Kota agar disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Demikian juga dengan penyelenggara Pemilu (Panitia Ad-Hock) di tingkat Kecamatan dan Kelurahan dapat ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya perlu ada pembekalan kepada komisioner dan petugas-petugas penyelenggara Pemilu Sebelum mulai melakanakan tugas. b. Sekretariat KPU sebagai pendukung kegiatan komisioner, perlu di data ulang dari aspek organisasi dan tata kerja agar dapat lebih optimal mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu. c. Pendanaan. Penyediaan dana melalui APBN, perlu memperhatikan aspek kondisi daerah, aspek upah minimum Kabupaten/Kota dan aspek lainnya; mengingat kegiatan Pemilu adalah kegiatan yang sangat strategis dan penting dalam pengembangan kehidupan demokrasi.
125
