BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA. antara pemilik (principal) dengan manajer (agent) di suatu perusahaan, maka

ADLN- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Agency Theory Pearce dan Robinson (2008: 47) menyatakan ketika terdapat pemisah

antara pemilik (principal) dengan manajer (agent) di suatu perusahaan, maka terdapat kemungkinan bahwa keinginan pemilik diabaikan. Fakta ini, dan kesadaran bahwa agen itu mahal, menetapkan landasan bagi sekelompok gagasan rumit namun bermanfaat yang dikenal sebagai teori keagenan (agency theory). Ketika pemilik (atau manajer) mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan pada pihak lain, terdapat hubungan keagenan antara kedua pihak. Hubungan keagenan, seperti hubungan antara pemegang saham dengan manajer, akan efektif selama manajer mengambil keputusan investasi yang konsisten dengan kepentingan pemegang saham. Namun, ketika kepentingan manajer berbeda dengan kepentingan pemilik, maka keputusan yang diambil oleh manajer kemungkinan besar akan mencerminkan preferensi manajer dibandingkan dengan pemilik. Jensen dan Meckling (1976) dalam Aditama dan Purwaningsih (2013) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak di mana satu atau lebih principal (pemilik) menggunakan pihak lain atau agent (manajer) untuk menjalankan perusahaan. Dalam teori keagenan, yang dimaksud dengan prinsipal adalah pemegang saham atau pemilik yang menyediakan fasilitas dan dana untuk kebutuhan operasi perusahaan. Agen adalah manajemen yang memiliki kewajiban

12 TESIS

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ....

BAGUS GALUNG RADITYO


13

yang mengelola perusahaan sebagaimana yang telah diamanatkan prinsipal kepadanya. Agency theory memilik asumsi bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kesejahteraan dan kepentingan dirinya sendiri. Pihak principal termmotivasi mengadakan kontrak untuk mensejahterakan dirinya melalui pembagian deviden atau kenaikan harga saham perusahaan. Agent termotivasi untuk meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan kompensasi. Konflik kepentingan semakin meningkat ketika principal tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agent karena ketidakmampuan principal memonitor aktivitas agent dalam perusahaan. Sedangkan agent mempunyai lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan. Menurut Bastian (2006: 213) teori agensi (agency theory), atau yang biasa disebut contracting theory, merupakan salah satu aliran riset akuntansi terpenting dewasa ini. Penelitian atas teori agensi bisa bersifat deduktif atau induktif dan merupakan kasus khusus perilaku, meskipun teori agensi berakar pada bidang keuangan dan ekonomika bukannya psikologi dan sosiologi. Asumsinya adalah individu bertindak demi kepentingan sendiri. Asumsi lainnya menyebutkan bahwa entitas merupakan tempat atau titik pertemuan bagi berbagai jenis hubungan kontraktual yang terjadi di antara manajemen, pemilik, kreditor, dan Pemerintah. Oleh karena itu, teori agensi berfokus pada biaya-biaya pemantauan dan penyelenggaraan hubungan antara berbagai pihak. Audit misalnya, bisa dipandang sebagai suatu instrumen untuk meyakinkan bahwa laporan keuangan perusahaan telah diteliti keakuratannya. Di samping itu, laporan keuangan itu sendiri, jika

TESIS




14

telah diberi opini wajar tanpa pengecualian, juga dianggap telah memenuhi kriteria yang ada sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum (generally accepted accounting principles). Oleh karena itu, audit dalam hal ini berupaya untuk memberikan jaminan kepada pihak luar, seperti pemilik dan kreditor, berkenaan dengan pengelolaan perusahaan oleh manajeman. Teori keagenan adalah teori hubungan prinsipal dengan agen. Dalam hubungan

tersebut,

prinsipal

(misalnya

nasabah

bank)

mempercayakan

pengelolaan kekayaannya kepada agen (misalnya Pemerintah/BUMN/BUMD). Jadi, dalam konteks teori keagenan tersebut, Pemerintah/BUMN/BUMD dapat bertindak

sebagai

agen

maupun

prinsipal.

Sebagai

agen,

Pemerintah/BUMN/BUMD bertugas mengelola dana prinsipal, yaitu nasabah. Sebaliknya,

sebagai

prinsipal,

Pemerintah/BUMN/BUMD

menyerahkan

pengelolaan kekayaannya kepada Bank BUMN/BUMD yang bertindak sebagai agen. Dalam kedudukannya sebagai prinsipal, Pemerintah/BUMN/BUMD harus mampu menganalisis laporan keuangan yang dihasilkan oleh agennya, yaitu Bank BUMN/BUMD. Dalam sektor perbankan, aplikasi teori agensi menjadi unik karena sektor ini berbeda dengan industri lain. Salah satunya adalah adanya regulasi yang sangat ketat, yang mengakibatkan penerapan teori agensi dalam akuntansi perbankan dapat berbeda dengan akuntansi untuk perusahaan non perbankan. Dengan adanya regulasi tersebut maka ada pihak lain yang terlibat dalam hubungan keagenan, yaitu regulator dalam hal ini pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) yang berperan sebagai prinsipal dan bank-bank yang terdapat di Indonesia sebagai

TESIS




15

agennya. BI bertugas untuk mengawasi kegiatan dan kinerja perbankan di Indonesia.

2.2

Perbankan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan). Sebagai perantara keuangan maka kepercayaan masyarakat merupakan hal yang penting dalam menjalankan bisnis perbankan, karena itu manajemen bank dihadapkan berbagai upaya untuk menjaga kepercayaan tersebut dari nasabah dan calon nasabah. Menurut UU No. 10 tahun 1998, jenis bank dibedakan berdasarkan : a. Dilihat dari segi fungsi nya, terdiri dari bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). b. Dilihat dari segi kepemilikannya, terdiri dari bank milik pemerintah, milik swasta nasional, milik asing, dan milik campuran. c. Dilihat dari segi status, terdiri dari bank devisa dan bank non devisa, merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa. d. Dilihat dari cara menentukan harga, terdiri dari bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan bank berdasarkan prinsip syariah. Dalam menjalankan usahanya sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Menurut Kasmir (2004),

TESIS




16

kegiatan perbankan yang ada di Indonesia terutama kegiatan bank umum adalah sebagai berikut : 1. Menghimpun dana dari masyarakat (funding) 2. Menyalurkan dana ke masyarakat (lending) dalam bentuk kredit 3. Memberikan jasa-jasa bank (servvices). Bank adalah suatu badan usaha yang paling penting dalam memberikan pelayanan keuangan demi menunjang perekonomian (Alper & Anbar., 2011). Menurut Said & Tumin (2011), Bank adalah bagian dari sistem keuangan, yang memainkan peranan dalam berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi suatu negara. Dari pengertiaan sebelumnya maka dapat disimpulkan pengertian bank adalah suatu badan keuangan yang dibawah naungan Undang-Undang suatu Negara yang berkekuatan hukum, sehingga bank diwajibkan mentaati dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

2.3

Pajak

2.3.1

Pengertian Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga

atas UU Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pada pasal 1 angka 1, “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

TESIS




17

2.3.2

Pajak Penghasilan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sedemikian telah beberapa

kali diubah terakhir dengan UU Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak penghasilan badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima dan diperoleh oleh Badan. Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi objek pajak PPh Badan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak badan yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, terdapat perbedaan tarif pajak penghasilan Badan, yaitu (1) 28% (efektif pada tahun 2009) dan 25% (efektif pada tahun 2010) untuk perusahaan yang belum go public maupun perusahaan yang telah go public tetapi saham disetor yang diperdagangkan di BEI kurang dari 40%; dan (2) 5% lebih rendah daripada tarif pada huruf (1) untuk perusahaan go public yang minimal 40% sahamnya diperdagangkan di BEI. Maka timbul dugaan bahwa perusahaan go public dengan minimal 40% saham disetornya diperdagangkan di BEI akan melakukan manajemen laba dalam rangka merespon perubahan tarif pajak penghasilan.

TESIS




18

2.4

Perencanaan Pajak

2.4.1

Pengertian Perencanaan Pajak Dalam Suandy (2011: 6), perencanaan pajak adalah langkah awal dalam

manajemen pajak dengan melakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan.

Secara

umum

definisi

perencanaan

pajak

adalah

tindakan

penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Sedangkan tujuannya adalah bagaimana pengendalian itu dapat mengefisienkan pajak yang akan dibayar kepada negara. Menurut Zain (2008: 67) perencanaan pajak adalah merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (tax avoidance) dan bukan penyelundupan pajak (tax evasion) yang merupakan tindakan pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi. Walaupun kedua cara tersebut kedengarannya mempunyai konotasi yang sama sebagai tindakan kriminal, namun suatu hal yang jelas berbeda antara penghindaran pajak (tax avoidance) dengan penyelundupan pajak (tax evasion), bahwa penghindaran pajak adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sementara

TESIS




19

itu, penyelundupan pajak jelas-jelas merupakan perbuatan ilegal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Lumbantoruan (1996: 485) tax planning merupakan upaya legal yang bisa dilakukan oleh wajib pajak. Tindakan itu legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur (loopholes). Rencana meminimalkan pajak dapat ditempuh misalnya, mengambil ketentuan yang sebesar-besarnya dari ketentuan mengenai pengecualian dan pemotongan atau pengurangan yang diperkenankan, hal ini dapat memanfaatkan penghasilan yang dikecualikan sebagai obyek pajak sesuai denngan pasal 4 ayat 3. Pada umumnya tax planning adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

2.4.2

Motivasi Perencanaan Pajak Menurut Suandy (2008: 10) motivasi yang mendasari dilakukannya suatu

perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu: 1. Kebijakan perpajakan (tax policy), merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijaksanaan pajak ada faktor-faktor yang mendorong dilakukannya perencanaan pajak yaitu : jenis pajak yang akan dipungut, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan prosedur perencanaan. 2. Undang-undang Perpajakan (tax law), kenyataan menunjukkan dimana pun Tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak).

TESIS




20

Tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undangundang itu sendiri karena disesuaikan dengan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya. Akibatnya terbuka celah (loopholes) bagi wajib pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk perencanaan pajak yang baik. 3. Administrasi perpajakan (tax administration), Indonesia merupakan negara dengan wilayah luas dan jumlah penduduk yang banyak. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakannya secara memadai. Hal ini mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan wajib pajak akibat luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang masih belum efektif. Secara umum

motivasi

dilakukannya perencanaan

pajak

adalah

untuk

memaksimalkan laba setelah pajak (after tax return), karena pajak ikut mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi melalui analisis yang cermat dan pemanfaatan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah, untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomi hakikatnya sama (karena pemerintah mempunyai tujuan lain tertentu) dengan memanfaatkan : perbedaan tarif pajak, perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak, dan loopholes, shelters dan habens.

TESIS




21

2.4.3

Strategi Perencanaan Pajak Lumbantoruan (1996: 489) menjelaskan bahwa ada beberapa cara yang

dapat dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meminimalkan beban pajak, diantaranya yaitu: 1. Pergeseran pajak (tax shifting) adalah pemindahan atau mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain. Dengan demikian, orang atau badan yang akan dikenakan pajak dimungkinkan sekali tidak menanggung beban pajaknya. 2. Kapitalisasi adalah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pihak pembeli. 3. Transformasi adalah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya. 4. Penggelapan pajak (tax evasion) adalah penghindaran pajak yang dilakukan secara sengaja oleh wajib pajak dengan melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.

Penggelapan

pajak

(tax

evasion)

dilakukan

dengan

cara

memanipulasi secara ilegal beban pajak dengan tidak melaporkan sebagian dari penghasilan, sehingga dapat memperkecil jumlah pajak terutang yang sebenarnya. 5. Penghindaran pajak (tax avoidance) adalah usaha wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan cara menggunakan alternatif-alternatif yang riil yang dapat diterima oleh fiskus.

TESIS




22

2.4.4

Tahapan Perencanaan Pajak Menurut Suandy (2008: 13) tahap-tahap perncanaan pajak adalah:

1. Menganalisis informasi yang ada, 2. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak, 3. Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak, 4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak, dan 5. Memutakhirkan rencana pajak.

2.4.5

Rumus Tax Planning Perencanaan pajak diukur dengan menggunakan rumus tax retention rate

(tingkat retensi pajak), yang menganalisis suatu ukuran dengan efektivitas manajemen pajak pada laporan keuangan perusahaan tahun berjalan (Wild et al., 2004) dalam (Aditama dan Purwaningsih, 2013). Ukuran efektivitas manajemen pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ukuran efektivitas perencanaan pajak. Rumus tax retention rate (tingkat retensi pajak) adalah: TRR =

Keterangan : = Tax Retention Rate (tingkat retensi pajak) perusahaan i pada tahun t = Laba bersih perusahaan i pada tahun t = Laba sebelum pajak perusahaan i tahun t

TESIS




23

2.5

Manajemen Laba

2.5.1

Pengertian Manajemen Laba Dalam Scott (2012: 423) manajer mempunyai kepentingan kuat dalam

pilihan kebijakan akuntansi. Berdasarkan hal itu, manajer dapat memilih kebijakan akuntansi dari beberapa kebijakan (contohnya, GAAP), maka alamiah jika kita menduga kalau mereka akan memilih kebijakan yang dapat memaksimalkan utilitas mereka dan aatau nilai pasar dari perusahaan. Hal ini disebut sebagai earning management (manajemen laba). Manajemen laba adalah pilihan bagi manajer akan kebijakan akuntansi untuk mencapai suatu tujuan yang spesifik. Pembagian pilihan kebijakan akuntansi kedalam dua kategori. Pertama adalah pilihan kebijakan akuntansi itu sendiri, seperti amortisasi garis lurus lawan amortisasi saldo menurun, atau kebijakan untuk pengakuan pendapatan. Kategori lainnya adalah akrual diskresioner, seperti cadangan untuk kerugian kredit, jaminan, nilai persediaan dan timing serta jumlah item-item luar biasa seperti penangguhan dan cadangan untuk reorganisasi. Menurut Sulistyanto (2008: 6) secara umum manajemen laba didefinisikan sebagai upaya menajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabuhi stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Istilah intervensi dipakai sebagai dasar sebagian pihak untuk menilai manajemen laba sebagai kecurangan. Sementara pihak lain tetap menganggap aktivitas rekayasa manajerial ini bukan sebagai kecurangan. Alasannya, intervensi itu dilakukan

TESIS




24

manajer perusahaan dalam kerangka standar akuntansi, yaitu masih menggunakan metode dan prosedur akuntansi yang diterima dan diakui secara umum. Maka secara singkat manajemen laba dapat dikatakan sebagai perilaku manajer untuk bereksperimen dengan komponen akrual yang discretionary untuk menentukan besar kecilnya laba, sebab standar akuntansi memang menyediakan berbagai alternatif metode dan prosedur yang bisa dimanfaatkan. Upaya ini diakui dan diperbolehkan dalam standar akuntansi selama apa yang dilakukan perusahaan diungkapkan secara jelas dalam laporan keuangan. Meski kewajiban untuk mengungkapkan semua metode dan prosedur akuntansi ini belum mampu untuk mengeliminasi upaya-upaya curang manajer untuk memaksimalkan keuntungan untuk dirinya sendiri (Sulistyanto, 2008: 54).

2.5.2

Motivasi Manajemen Laba Scott (2012: 432-435) mengemukakan bahwa terdapat beberapa motivasi

yang mendorong terjadinya manajemen laba, namun yang sejalan dengan penelitian ini yaitu motivasi perpajakan (taxation motivations). Motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen laba yang paling nyata. Namun demikian, kewenangan pajak cenderung untuk memaksakan aturan akuntansi pajak sendiri untuk menghitung pendapatan kena pajak. Seharusnya secara umum perpajakan tidak mempunyai peran besar dalam keputusan manajemen laba. Intinya manajer termotivasi melakukan manajemen laba untuk menurunkan laba demi mengurangi beban pajak yang harus dibayar.

TESIS




25

2.5.3

Pengukuran Manajemen Laba Berdasarkan penelitian Philips et al., (2003) dalam Aditama dan

Purwaningsih (2013) salah satu pendekatan dalam menentukan manajemen laba adalah pendekatan distribusi laba. Pendekatan ini mengidentifikasikan batas pelaporan laba (earnings thresholds) dan menemukan bahwa perusahaan yang berada di bawah earnings thresholds akan berusaha untuk melewati batas tersebut dengan melakukan manajemen laba. Ada 2 (dua) macam earnings thresholds, yaitu: 1. Titik pelaporan laba nol, yang menunjukkan manajemen laba meghindari pelaporan kerugian. Hasil penelitian Philips et al., (2003) menyatakan bahwa peningkatan dalam beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak meningkatkan peluang pengelolaan laba untuk menghindari pelaporan kerugian. 2. Titik perubahan laba nol, yang menunjukkan usaha manajemen laba untuk menghindari penurunan laba. Philips et al., (2003) menunjukkan bahwa peningkatan beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak meningkatkan peluang pengelolaan laba untuk menghindari penurunan laba, yang mendukung bahwa beban pajak tangguhan berguna dalam memprediksi manajemen laba. Rumus untuk variabel manajemen laba diukur dengan menggunakan pendekatan distribusi laba adalah sebagai berikut : ΔE =

TESIS




26

Keterangan : ΔE

= distribusi laba, di mana bila ada nilai ΔE adalah nol atau positif, maka perusahaan menghindari penurunan laba. Bila nilai ΔE adalah negatif, maka perusahaan menghindari pelaporan kerugian. = laba perusahaan i pada tahun t = laba perusahaan i pada tahun t-1 = Market Valueof Equity perusahaan i pada tahun t-1. dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tingkat kapitalisasi sebagai proksi market value of equity. Nilai kapitalisasi tersebut diukur dengan mengalikan jumlah saham beredar perusahaan i pada akhir tahun t-1 dengan harga saham perusahaan i pada akhir tahun t-1

2.6

Ukuran Perusahaan

2.6.1

Pengertian Ukuran Perusahaan Dalam Menurut Sawir (2004: 101) ukuran perusahaan dinyatakan sebagai

determinan dari struktur keuangan dalam hampir setiap studi dan untuk sejumlah alasan berbeda. Pertama, ukuran perusahaan dapat menentukan tingkat kemudahan perusahaan memperoleh dana dari pasar modal. Perusahaan kecil umumnya kekurangan akses ke pasar modal yang terorganisir, baik untuk obligasi maupun saham. Kalaupun mereka mempunyai akses, biaya peluncuran (flotation cost) dari penjualan sejumlah kecil sekuritas dapat menjadi penghambat. Jika penerbitan sekuritas dapat dilakukan, sekuritas perusahaan mungkin kurang dapat dipasarkan sehingga membutuhkan penentuan harga sedemikian rupa agar investor memperoleh hasil yang memberikan return lebih tinggi secara signifikan.

TESIS




27

Kedua,

ukuran

perusahaan

menentukan

kekuatan

tawar-menawar

(bargaining power) dalam kontrak keuangan. Perusahaan besar biasanya dapat memilih pendanaan dari berbagai bentuk utang, termasuk penawaran spesial yang lebih menguntungkandibandingkan yang ditawarkan oleh perusahaan kecil. Semakin besar jumlah uang yang terlibat, semakin besar kemungkinan pembuatan kontrak yang dirancang sesuai dengan preferensi kedua pihak sebagai ganti dari penggunaan kontrak standar utang. Ketiga, ada kemungkinan pengaruh skala dalam biaya dan return membuat perusahaan yang lebih besar dapat memperoleh lebih banyak laba. Akhirnya, ukuran diikuti oleh karakteristik lain yang mempengaruhi struktur keuangan, yaitu perusahaan kecil sering tidak mempunyai staf khusus, tidak menggunakan rencana keuangan, dan tidak mengembangkan sistem akuntansi mereka menjadi suatu sistem informasi manajeman. Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan, dan dapat menggambarkan kegiatan operasional perusahaan dan pendapatan yang diperoleh perusahaan. Semakin besar ukuran dari sebuah perusahaan, kecenderungan perusahaan membutuhkan dana akan juga lebih besar dibandingkan perusahaan yang lebih kecil, hal ini membuat perusahaan yang besar cenderung menginginkan pendapatan besar. Lebih lanjut lagi menurut Sudarmadji dan Sularto (2007) besar (ukuran) perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan itu. Ketiga variabel ini digunakan untuk menentukan

TESIS




28

ukuran perusahaan karena dapat mewakili seberapa besar perusahaan tersebut. Semakin besar aktiva maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ia dikenal dalam masyarakat. Dari ketiga variabel ini, nilai aktiva relatif lebih stabil dibandingkan dengan nilai market capitalized dan penjualan dalam mengukur ukuran perusahaan. Pengertian ukuran perusahaan menurut Riyanto (2008: 313) adalah besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai equity, nilai penjualan atau nilai aktiva. Ukuran perusahaan adalah suatu skala nilai dimana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya berdasarkan total aktiva, logaritma ukuran perusahaan, nilai pasar saham, dan lain-lain. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah (medium size), dan perusahaan kecil (small firm). Penentuan ukuran perusahaan ini didasarkan kepada total aset perusahaan menurut Machfoedz (1994) dalam Suwito dan Herwaty (2005). Dalam sektor perbankan ketiga kategori ukuran perusahaan ini berupa : 1. Perusahaan besar (large firm) = Corporate Bank. Corporate Bank adalah kegitan layanan bank pada nasabah yang berskala besar. Untuk nasabah yang berskala besar (biasanya perusahaan-perusahaan besar) biasanaya dibedakan dengan layanan kepada individu. 2. Perusahaan menengah (medium size) = Retail Bank. Retail Bank atau consumer banking adalah kegiatan layanan bank kepada nasabah berskala

TESIS




29

kecil dan menengah. ATM adalah salah satu contoh layanan bank kepada nasabah berskala kecil dan mengenah. 3. Perusahaan kecil (small firm) = Privat Bank. Privat Bank adalah kegiatan layanan bank kepada nasabah terkemuka dan orang-orang kaya yang lebih menyukai layanan khusus yang tidak sama dengan orang-orang lain.

2.6.2

Pengukuran Ukuran Perusahaan Ukuran perusahaan dapat ditentukan berdasarkan laba, aktiva, tenaga

kerja, dan lain-lain, yang semuanya berkolerasi tinggi seperti bukti yang dikemukakan oleh Warner (1977) dan Kim (1987) dalam Sawir (2004: 102). Suwito dan Herawaty (2005) menyatakan bahwa metode untuk mengukur ukuran perusahaan adalah “variabel ukuran perusahaan diukur dengan rata-rata jumlah nilai kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan (total aktiva)”. Size atau ukuran perusahaan merupakan tingkat ukuran besar kecilnya suatu perusahaan. Untuk mengukur tingkat ukuran perusahaan dapat dihitung dari total aktiva karena ukuran perusahaan diproksikan dengan logaritma natural total aktiva. Penggunaan logaritma natural ini untuk mengurangi fluktuasi data tanpa mengubah proporsi nilai asal. Hal ini dikemukakan melalui penelitian yang dilakukan George et al. (2013) dalam Ardyansah dan Zulaikha (2014). Size = Logaritma natural total aktiva

TESIS




30

2.7

Leverage

2.7.1

Pengertian Leverage Leverage merupakan pengukur besarnya aktiva yang dibiayai dengan

hutang. Hutang yang digunakan untuk membiayai aktiva berasal dari kreditor, bukan dari pemegang saham (Sudarmadji dan Sularto, 2007). Menurut Sartono (2008: 257) leverage adalah penggunaan assets dan sumber dana (source of funds) oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap (beban tetap) dengan maksud agar meningkatkan potensial pemegang saham. Definisi leverage menurut Sjahrial (2009: 147) adalah penggunaan aktiva dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap (beban tetap) berarti sumber dana yang berasal dari pinjaman karena memiliki bunga sebagai beban tetap dengan maksud agar meningkat keuntungan potensial pemegang saham. Leverage merupakan banyaknya jumlah utang yang dimiliki perusahaan dalam melakukan pembiayaan dan dapat digunakan untuk mengukur besarnya aktiva yang dibiayai dengan utang. Perusahaan yang mempunyai tingkat leverage yang tinggi mempunyai ketergantungan pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat leverage rendah lebih banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri (Yulfaida, 2012 dalam Ardyansah dan Zulaikha, 2014).

2.7.2

Manfaat Leverage Dalam Kustiani (2009) manfaat dari penggunaan leverage dalam

perusahaan adalah:

TESIS




31

1. Untuk memungkinkan perusahaan agar mengkhususkan pengaruh suatu leverage dalam jumlah penjualan atas laba bagi pemegang saham biasa. 2.

Memungkinkan perusahaan untuk menunjukkan hubungan satu sama lain antara operasi dan pengaruh keuangan.

Selain itu dalam Kustiani (2009) itu leverage dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, diantaranya, leverage operasi (operation leverage), leverage keuangan (financial leverage), dan leverage total/leverage gabungan (combine leverage). Adapun penjelasan dari jenis-jenis leverage diatas adalah sebagai berikut: 1. Operating leverage merupakan penggunaan aktiva dengan biaya tetap yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutup biaya tetap dan variabel serta dapat meningkatkan profitabilitas. 2. Leverage keuangan (financial leverage) merupakan penggunaan dana yang menyebabkan perusahaan harus menanggung beban tetap dengan tujuan untuk meningkatkan atau mengoptimalkan pendapatan perlembar saham. 3. Leverage total/leverage gabungan (combine leverage) merupakan pengaruh perubahan penjualan terhadap perubahan laba setelah pajak ataupun pendapatan per lembar saham (EPS). Besar kecilnya utang yang dimiliki perusahaan akan sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya pajak yang dibayar. Hal ini dikarenakan biaya bunga dapat dikurangkan dalam menghitung pajak, sehingga utang dapat mempengaruhi secara langsung effective tax rate perusahaan. Pernyataan sama dengan pendapat Noor (2010) dalam Ardyansah dan Zulaikha (2014) yang menyebutkan bahwa perusahaan dengan jumlah utang yang lebih banyak memiliki tingkat effective tax

TESIS




32

rate yang lebih rendah karena pengeluaran biaya bunga akan mempengaruhi biaya pajak yang akan dikeluarkan perusahaan.

2.7.3

Pengukuran Leverage Leverage diukur dengan menggunakan debt to equity ratio dikenal sebagai

ratio financial leverage. Debt to equity ratio (DER) juga bisa memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga dapat dilihat tingkat resiko tak tertagihnya suatu hutang (Madura, 2007: 360). DER =

2.8

Capital Intensity Ratio

2.8.1

Pengertian Capital Intensity Ratio

x 100%

Menurut Kim et al. (2003) dalam Handayani dan Rachadi (2009) bahwa capital intensity diukur berdasarkan rasio jumlah aktiva tetap terhadap total aktiva yang mempengaruhi motivasi manajer dalam melaporkan laba perushaan. Lebih lanjut Kim et al. (2003) menyatakan bahwa perusahaan dengan rasio capital intensity (CIR) yang lebih tinggi akan memiliki kecenderungan untuk melakukan manipulasi dengan tujuan memperoleh laba. Beberapa perusahaan memiliki kebijakan akrual masing-masing dan dapat berpengaruh pada besar kecilnya laba yang dilaporkan. Rodriguez dan Arias (2012) dalam Ardyansah dan Zulaikha (2014) menyebutkan bahwa aktiva tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan untuk memotong pajak akibat depresiasi dari aktiva tetap setiap

TESIS




33

tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat aktiva tetap yang tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang mempunyai aktiva tetap yang rendah. Capital intensity ratio atau rasio intensitas modal adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (intensitas modal) dan persediaan (intensitas persediaan). Rasio intensitas modal dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivanya untuk meneningkatkan produktifitas. Hampir semua aset tetap mengalami penyusutan dan biaya penyusutan dapat mempengaruhi jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan. Seperti yang dijelaskan Hanum (2013) dalam Ardyansah dan Zulaikha (2014) biaya depresiasi merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam menghitung pajak, maka dengan semakin besar jumlah aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan maka akan semakin besar pula depresiasinya sehingga mengakibatkan jumlah penghasilan kena pajak dan tarif pajak efektifnya akan semakin kecil.

2.8.2

Pengukuran Capital Intensity Ratio Capital intensity ratio menjelaskan seberapa besar perusahaan melakukan

investasi pada aktiva. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Rodriguez dan Arias (2012) dalam Ardyansah dan Zulaikha (2014) ini diukur menggunakan rasio antara aktiva tetap dibagi total aset. CIR =

TESIS

x 100%




34

2.9

Penelitian Terdahulu Aditama dan Purwaningsih (2013) meneliti pengaruh perencanaan pajak

terhadap manajemen laba pada perusahaan nonmanufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perencanaan pajak (tax planning) dan manajemen laba (earning management). Hasil dari penelitian ini terlihat bahwa perencanaan pajak ternyata tidak berpengaruh positif terhadap manajemen laba pada perusahaan nonmanufaktur yang terdaftar di BEI. Akan tetapi, hasil pada analisis deskriptif menunjukkan bahwa 77 perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini melakukan manajemen laba dengan cara menghindari penurunan laba. Sumomba (2011) meneliti Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Dan Perencanaan Pajak Terhadap Praktik Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Indonesia. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak, dan Manajemen Laba. Hasil dari penelitian ini terlihat pada tahun 2008 beban pajak tangguhan mampu mendeteksi praktik manajemen laba, dan perencanaan pajak mampu mendeteksi praktik manajemen laba, dan pada tahun 2009 beban pajak tangguhan tidak

mampu mendeteksi manajemen laba, dan

perencanaan pajak mampu

mendeteksi praktik manajemen laba. Suwito dan Herawaty (2005) menganalisis pengaruh karakteristik perusahaan terhadap tindakan perataan laba yang dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis usaha, ukuran perusahaan, rasio profitabilitas, rasio leverage, net profit

TESIS




35

margin, dan tindakan perataan laba. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat pengaruh dari jenis usaha, ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage dan net profit terhadap perataan laba. Tanoto

dan

Soepriyanto

(2013)

menganalisis

dampak

reformasi

perpajakan PPh badan dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan go public di Indonesia. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, size, leverage, capital intensity, inventory intensity, effective tax rate dan statutory tax rate. Hasil penelitian menunjukkan size dan inventory intensity tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. Capital intensity berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Leverage berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif perusahaan apabila telah mencapai tingkat tertentu. Kurniasih dan Sari (2013) meneliti Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Returns on Assets (ROA), Leverage, Corporate Governance (CG), Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) ROA, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan secara simultan terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2007-2010; 2) ROA, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tax avoidance, sedangkan Leverage dan Corporate Governance

TESIS




36

tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2007-2010 Suyanto dan Supramono (2012) meneliti Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen Dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah likuiditas, leverage, komisaris independen, manajemen laba, tarif pajak efektif, ukuran perusahaan, proporsi saham publik dan tarif pajak. Hasil dari penelitian ini menunjujkkan bahwa Likuiditas perusahaan manufaktur memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan, leverage perusahaan manufaktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan, komisaris independen pada perusahaan manufaktur berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan dan manajemen laba pada perusahaan manufaktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Handayani dan Rachadi (2009) meneliti Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba. Hasil dari penelitian ini terlihat bahwa Perusahaan sedang dan besar, tidak terbukti lebih agresif dalam melakukan manajemen laba melalui mekanisme pelaporan laba positif baik untuk menghindari earning losses maupun decreases. Variable control pertumbuhan penjualan, kinerja laba periode sebelumnya, capital intensity ratio, status KAP dan Komisaris independen tidak terbukti berpengaruh terhadap probabilitas terjadinya manajemen laba untuk menghindari earning losses. Pertumbuhan penjualan, kinerja laba periode sebelumnya, capital intensity ratio berpengaruh sangat signifikan terhadap

TESIS




37

perilaku pelaporan laba positif untuk bisa menghindari earning losses.Status KAP dan komisaris independen tidak berpengaruh pada perilaku tersebut. Guna dan Herawaty (2010) meneliti Pengaruh Mekanisme Good Governance, Independensi Auditor, Kualitas Audit Dan Faktor Lainnya Terhadap Manajemen Laba. Variabel yang digunakan dalam peneilitian ini adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, komite audit, komisaris independen, independensi auditor, kualitas auditor, profitabilitas, ukuran perusahaan dan manajemen laba.

Hasil dari penelitian ini terlihat bahwa

Leverage, kualitas audit dan profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, komite audit, komisaris independen, independensi dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Ardyansah dan Zulaikha (2014) meneliti Pengaruh Size, Leverage, Capital Intensity Ratio Dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ukuran perusahaan (Size), Leverage, Profitability, Capital Intensity ratio, Komisaris Independen, dan Effective Tax Rate. Hasil dari penelitian ini terlihat bahwa Ukuran perusahaan, dan komisaris independen berpengaruh terhadap tarif pajak efektif, leverage, profitability, dan CIR tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Wijaya dan Martani (2011) meneliti Praktik Manajemen Laba Perusahaan Dalam Menanggapi Penurunan Tarif Pajak Sesuai UU No. 36 Tahun 2008. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Perencanaan pajak, kewajiban pajak tangguhan bersih, earnings pressure, tingkat hutang, earnings bath, ukuran

TESIS




38

perusahaan, persentase saham disetor yang diperdagangkan di BEI, dan discretionary accrual. Hasil dari penelitian ini terlihat bahwa perusahaan melakukan manajemen laba terhadap penurunan tarif pajak badan di Indonesia, manajemen laba dilakukan perusahaan yang memperoleh laba dipengaruhi insentif pajak yaitu perencanaan pajakdan kewajiban pajak tangguhan bersih, dan insentif non pajak yaitu earings pressure.

TESIS




Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu No 1

TESIS

Nama Aditama dan Purwaningsih

Tahun 2013

Judul Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Nonmanufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

Variabel yang Diteliti Perencanaan Pajak, dan Manajemen Laba

Metode Analisis Uji normalitas, uji regresi linier sederhana

Hasil Perencanaan pajak ternyata tidak berpengaruh positif terhadap manajemen laba pada perusahaan nonmanufaktur yang terdaftar di BEI. Akan tetapi, hasil pada analisis deskriptif menunjukkan bahwa 77 perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini melakukan manajemen laba dengan cara menghindari penurunan laba.


Persamaan Menggunakan perencanaan pajak (tax planning) dan manajemen laba (earning management) sebagai variabel

Perbedaan Penelitian di lakukan pada perusahaan nonmanufaktur



2

Sumomba

2010

Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Dan Perencanaan Pajak Terhadap Praktik Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Indonesia

Beban Pajak tangguhan, Perencanaan Pajak, dan Manajemen Laba

Statistik Deskriptif, uji asumsi klasik serta uji hipotesis

3

Suwito dan Herawaty

2005

Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Tindakan Perataan Laba Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta

Jenis Usaha, Ukuran Perusahaan, Rasio Profitabilitas, Rasio Leverage, Net Profit Margin, dan Tindakan Perataan Laba

Pengujian Hipotesis, Uji Multivariate

TESIS

Pada tahun 2008 beban pajak tangguhan mampu mendeteksi praktik manajemen laba, dan perencanaan pajak mampu mendeteksi praktik manajemen laba, dan pada tahun 2009 beban pajak tangguhan tidak mampu mendeteksi manajemen laba, dan perencanaan pajak mampu mendeteksi praktik manajemen laba Tidak terdapat pengaruh dari jenis usaha, ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage dan net profit terhadap perataan laba.


Menggunakan perencanaan pajak, dan manajemen laba sebagai variabel, serta menggunakan uji asumsi klasik dan uji hipotesis sebagai metode analisis data

Penelitian di lakukan pada perusahaan manufaktur dan menggunakan periode 2008-2009

Menggunakan ukuran perusahaan, leverage sebagai variabel, serta uji hipotesis

Penelitian di lakukan pada perusahaan nonmanufaktur, dan manufaktur, serta menggunakan periode 2000-2002



4

Tanoto dan Soepriyanto

2013

Analisis Dampak Reformasi Perpajakan PPh Badan dan FaktorFaktor Yang Berpengaruh Terhadap Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Go Public Di Indonesia

Size, Leverage, Capital Intensity Ratio, Inventory Intensity, dan Effective Tax Rate

Statistik Deskriptif dan Uji Hipotesis

5

Kurniasih dan Sari

2013

Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance

Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Rugi Fiskal, dan Nilai relevansi tax avoidance

Analisis regresi linear berganda dan uji asumsi klasik

TESIS

Size dan inventory intensity tidak berpengaruh signifikan terhadap ETR. Capital intensity berpengaruh negatif terhadap ETR. Leverage berpengaruh positif terhadap ETR dan tidak berpengaruh signifikan terhadap ETR perusahaan apabila telah mencapai tingkat tertentu 1) ROA, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan secara simultan terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 20072010


Menggunakan size, leverage, capital intensity sebagai variabel, serta menggunakan uji hipotesis sebagai analisis data.

Menganalisis dampak reformasi perpajakan PPh Badan dan faktorfaktor yang berpengaruh terhadap tarif pajak efektif

Menggunakan size, leverage sebagai variabel, serta menggunakan uji asumsi klasik sebagai analisis data

Menggunakan ROA, Corporate Governance dan Kompensasi Rugi Fiskal sebagai variabel. Populasi penelitian dari perusahaan manufaktur kurun waktu 2007-2010.



6

TESIS

Suyanto dan Supramono

2012

Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan

Likuiditas, leverage, komisaris independen, manajemen laba, effective tax rate, cash effective tax rate, ukuran perusahaan, proporsi saham publik, tarif

Uji asumsi klasik, uji hipotesis.

2) ROA, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tax avoidance, sedangkan Leverage dan Corporate Governance tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 20072010 Likuiditas perusahaan manufaktur memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan, leverage perusahaan manufaktur berpengaruh positif


Menggunakan Leverage, Manajemen Laba dan Ukuran Perusahaan sebagai variabel.

Populasi menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI kurun waktu 2006-2010



pajak

7

TESIS

Handayani dan Rachadi

2009

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba

Ukuran perusahaan, manajemen laba

Statistik deskriptif, uji hipotesis

dan signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan, komisaris independen pada perusahaan manufaktur berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan dan manajemen laba pada perusahaan manufaktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan Perusahaan sedang dan besar, tidak terbukti lebih agresif dalam melakukan manajemen laba melalui mekanisme pelaporan laba positif baik untuk menghindari earning losses maupun decreases. Variable control pertumbuhan penjualan, kinerja


Menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel




8

TESIS

Guna dan Herawaty

2010

Pengaruh Mekanisme Good Governance, Independensi Auditor, Kualitas

Kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen,

Statistik deskriptif, uji multikolonie

laba periode sebelumnya, capital intensity ratio, status KAP dan Komisaris independen tidak terbukti berpengaruh terhadap probabilitas terjadinya manajemen laba untuk menghindari earning losses. Pertumbuhan penjualan, kinerja laba periode sebelumnya, capital intensity ratio berpengaruh sangat signifikan terhadap perilaku pelaporan laba positif unutk bisa menghindari earning losses.Status KAP dan komisaris independen tidak berpengaruh pada perilaku tersebut Leverage, kualitas audit dan profitabilitas berpengaruh


Membahas pengaruh leverage dan ukuran perusahaan

Populasi menggunakan perusahaan manufaktur yang



Audit Dan Faktor Lainnya Terhadap Manajemen Laba

komite audit, komisaris independen, independensi auditor, leverage, kualitas audit, profitabilitas, ukuran perusahaan, manajmen laba

ritas, uji hipotesis

Uji Asumsi Klasik, Analisis multivariate dengan regresi berganda untuk pengujian hipotesis Statistik Deskriptif, Pengujian Asumsi Dasar, Pengujian Hipotesis

9

Ardyansah dan Zulaikha

2014

Pengaruh Size, Leverage, Capital Intensity Ratio Dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (ETR)

Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity ratio, Komisaris Independen, dan Effective Tax Rate

10

Wijaya dan Martani

2011

Praktik Manajemen Laba Perusahaan Dalam Menanggapi Penurunan Tarif Pajak Sesuai UU No. 36 Tahun 2008

Perencanaan pajak, Kewajiban Pajak Tangguhan Bersih, Earnings pressure, Tingkat Hutang, Earnings Bath, Ukuran Perusahaan,

TESIS

terhadap manajemen laba. Sedangkan kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, komite audit, komisaris independen, independensi dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba Ukuran perusahaan, dan komisaris independen berpengaruh terhadap ETR, leverage, profitability, dan CIR tidak berpengaruh terhadap ETR Perusahaan melakukan manajemen laba terhadap penurunan tarif pajak badan di Indonesia, manajemen laba dilakukan perusahaan yang memperoleh laba


terhadap manajemen laba

terdaftar di BEI kurun waktu 2006-2008

Menggunakan Size, Leverage, Capital Intensity ratio sebagai variabel, serta menggunakan uji asumsi klasik sebagai analisis data


Menggunakan ukuran perusahaan, sebagai variabel, serta menggunakan pengujian hipotesis sebagai analisis data

Menanggapi penuruan tarif pajak sesuai UU No. 36 Tahun 2008



Persentase saham disetor yang diperdagangkan di BEI, dan Discretionary Accrual.

dipengaruhi insentif pajak yaitu perencanaan pajakdan kewajiban pajak tangguhan bersih, dan insentif non pajak yaitu earings pressure.

Sumber : Data olahan penulis, 2014

TESIS



BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA. antara pemilik (principal) dengan manajer (agent) di suatu perusahaan, maka

Recommend Documents