BAB 2 PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN KONSEP GANTI RUGI Sebab-sebab ganti rugi dalam konsep Perdata

27

BAB 2 PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN KONSEP GANTI RUGI

2. 1 Sebab-sebab ganti rugi dalam konsep Perdata Dalam konsep perdata ganti rugi dapat diberikan dengan dua alasan; pertama adalah disebabkan wanprestasi, kedua; perbuatan melawan hukum. Perbedaan antara kedua sebab ganti rugi tersebut adalah jika wanprestasi diawali dengan adanya perjanjian, dimana pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi tidak memenuhi prestasinya, baik sebagain maupun seluruhnya, ataupun prestasi yang dipenuhi tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian baik dalam hal waktu maupun kesesuaian objek yang diperjanjikan. Sedangkan ganti rugi yang disebabkan akibat perbuatan melawan hukum tidak diawali dengan adanya suatu perjanjian, namun karena adanya perbuatan disatu pihak yang melawan hukum, melawan hukum disini tidak hanya melawan undang-undang tapi sudah ada pergeseran makna melawan hukum yakni melanggar kepatutan, ketelitian, kehati-hatian, melanggar hak subjektif orang lain, melanggar kewajiban hukum si pelaku.20 a. Wan Prestasi Wanprestasi diartikan bila seseorang yang berhutang lalu tidak memenuhi kewajibannya atau prestasi yang diperjanjikan.21 Dalam undang-undang yang dimaksud dengan prestasi adalah;22

20

Perkuliahan “Kapita Selekta Hukum Perdata” oleh Rosa Agustina semester genap tahun

21

Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2003).,hal. 123

22

Ibid.

2008.

Universitas Indonesia

Gugatan ganti..., Sari mahaningrum, FHUI, 2009

28

1. Menyerahkan suatu barang 2. Melakukan suatu perbuatan 3. Tidak melakukan suatu perbuatan. Akibat dari tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur maka dapat menimbulkan hak bagi kreditur untuk menuntut debitur yang berupa: 1. Pemenuhan perjanjian 2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi 3. Ganti rugi saja 4. Pembatalan perjanjian 5. Pembatalan disertai ganti rugi Adapun dasar penuntutan ini adalah pasal 126623 KUHPer. Bila salah satu pihak tidak memenihi kewajibannya, maka pihak yang lain berhak menuntut dimuka hakim. Sedang mengenai apa yang dapat dituntut ditentukan oleh pasal 126724 KUHPer. Dengan demikian wanprestasi ini tidak membebaskan debitur dari tanggung jawabnnya.

23

Pasal 1266 KUHPer ayat (1)“Syarat batal perlu dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang timbal balik manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya . ayat (2) Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hokum., tapi pembatalan harus dimintakan didepan hakim. Ayat (3) “Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak terpenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian. Ayat (4) “Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, Hakim adalah leluasa untuk,menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangla waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan. 24

Pasal 1267 KUHPer “Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.



29

b. Perbuatan Melawan Hukum “Tiap Perbuatan Melawan Hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”(pasal 1365 KUHPer)

2.2 Perbuatan Melawan Hukum 2.2.1 Pengertian PMH Perbuatan melawan hukum berasal dari kata onrechtimatigedaad yang diatur dalam pasal 1365 KUHPer. Untuk kata onrechmatigedaad diaritikan bermacam, ada yang mengartikannya sebagai perbuatan “melanggar hukum” ada juga yang mengartikannya sebagai “perbuatan melawan hukum”. Wirdjono Projodikoro menggunakan kata “melanggar” sedangkan Sri Soedewi Masjchoen Sofwan , M.A. Moegni Djojodirdjo , dan Mariam Darus Badrulzaman memilih menggunakan kata “melawan” karena kata melawan lebih bersifat aktif dan pasif atau positif dan negative.25 Selain itu, kata melawan memiliki makna yang lebih luas baik perbuatan yang didasarkan pada kesengajaan maupun kelalaian. Sebelum tahun 1919 dalam menyelesaikan kasus, pengadilan mengartikan melawan hukum

hannya yang

melanggar dari pasal-pasal yang tertulis dalam perundang-undangan yang berlaku. 26 Namun, sejak tahun 1919 terjadi perkembangan mengenai istilah perbuatan melawan hukum. Perkembangan makna perbuatan melawan hukum ini diawali di negeri Belanda. Perkembangan awal dari makna perbuatan melawan hukum sebagai perbuatan yang melanggar terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan

26

Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum. (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003).,hal 35



30

bermasyarakat.27 Hal ini dapat dilihat dalam putusan Hoge Raad negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus Lindenbaum versus Cohen sejak saat itu perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, tidak lagi hanya mencakup perbuatan-perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan tapi perbuatan melawan hukum diartikan sebagai suatu perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan, baik kesusilaan maupun dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat perbutannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian.28 Menurut Meyers, perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban yang timbul dari perjanjian, tidak dapat dimasukan dalam pengertian onrechtmatige daad (perbuatan melawan hukum). Perikatan yang karena undang-undang yang juga mencakup perikatan karena perbuatan melawan hukum, berada disamping perikatan karena perjanjian. Kedua bidang ini adalah dua hal yang berbeda.29 Maka dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum kalau :

27

Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum; pendekatan kontemporer, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2005).,hal 5-6 28

Moegni Djojodirjo, Perbuatan Melawan Hukum. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979)., hal.

26 29

Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum. (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003),. Hal. 43 lihat E.M Maijers, Verzamelde Privatrechtelijke Opstellen van Prof. Mr. E.M. Meijers 2 e. Deel, Verbintenissenrecht, ( Universitaire Pers: Leiden, 1955), hal.3 dikutip oleh H.M. Asril, SH dalam majalah Badan Pembinaan Hukum Nasional No. 4 tahun 1981 (Jakarta: Binacipta, 1981)., hal. 65



31

Bertentangan dengan hak Subjektif orang lain Bertentangan dengan hak subjektif orang lain adalah bertentangan dengan subjektief recht orang lain, dimana arti subjektief recht berarti kewenangan yang bersal dari suatu kaidah hukum.30Sifat Hakekat daripada subjecktief recht menurut Meyers adalah adalah wewenang khusus yang diberikan oleh hukum pada seseorang yang memperolehnya demi kepentingannya. Hak-hak yang paling penting yang diakui oleh yurisprudensi adalah hak-hak pribadi, seperti hak-hak atas kebebasan, hak-hak

atas

kehormatan,

dan

nama

baik

dan

hak-hak

kekayaan

(vermogensrechten)31. Dari vermogensrechten yang paling penting adalah hak-hak kebendaan dan lain-lain hak absolute, karena pelanggaran atas hak kekayaan pribadi , yakni hak menuntut, hak-hak relatif kebanyakan menimbulkan wanprestasi, yang akibatnya diatur tersendiri dalam undang-undang. Pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain merupakan perbutan melawan hukum apabila perbuatan itu secara langsung melanggar hak subjektif orang lain, dan menurut pandangan dewasa ini diisyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku, berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum.32 Jika dilihat dari putusan Hoge Raad tanggal 10 maret 1972, kasus yang diputus adalah kasus penutupan tempat berair dengan sampah kota Vermeulen dekat pertamanan dari pihak Lekkerkerker di Mastwijkerplas, yang menyebabkan datangnya burung-burung perusak dalam jumlah besar sehingga merusak pertamanan tersebut. Dalam kasus ini Hoge Raad memutuskan bahwa tindakan Vermeulen

30

31

Moegni Djojodirjo, Op. Cit,. hal. 36 Ibid.



32

tersebut merupakan perbuatan melwan hukum dengan pertimbangan hal-hal sebagai berikut : 1. Mempertimbangkan sifat dan tempat perbuatan tersebut. 2. Besarnya kerugian yang diderita. 3. Tidak ada alasan pemaaf. 4. Mekipun tergugat telah berusaha mencegah kedatangan burung-burung tersebut, tetapi tidak berhasil mencegahnya. Dalam kasus tersebut, Hoge Raad memutuskan bahwa pihak tergugat telah melanggar hak milik orang lain, sehingganya karenanya merupakan suatu perbuatn melawan hukum.33

Bertentangan dengan Kewajiban hukum si pelaku Perbuatan dengan melalaikan atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan undangundang. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum bila perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Kewajiban hukum yang berasal dari kata rechtpllicht yang diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis (termasuk dalam arti ini adalah perbuatan pidana pencurian, penggelapan, penipuan, dan pengerusakan).34 Sesuai dnegan perkembangan makna perbuatan melawan hukum

33

Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005)., hal 7

34

Rosa Agustina, Perbuatan melawan hukum., hal. 54 yang dikutp dari Djuhaenah Hasan, Istilah dan Pengertian Perbuatan Melawan Hukum dalam Laporan Akhir Kompendium Bidang Perbuatan melawan hukum, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1996/1997), hal 24



33

maka hukum mencakup keseluruhan norma yang hidup di masyarakat termasuk adatistiadat yang masih berlaku.

Melanggar Kesusilaan Baik Melanggar kesusilaan baik adalah salah satu perbuatan yang dianggap perbuatan melawan hukum. Kesusilaan baik yang dimaksud merupakan norma-norma kesusilaan, sepanjang norma-norma tersebut oleh masyarakat atau pergaulan hidup diterima sebagai peraturan-peraturab hukum tidak tertulis. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1335 dan 1337 bahwa suatu perjanjian akan batal jika melalaikan sesuatu atau bertentangan dengan kesusilaan baik karena hal tersebut disebut sebagai melawan hukum. Mengenai kesusilaan baik, perkembangan makna perbuatan melawan hukum dalam putusan Hoge Raan dalam kasus Lindebum versus Cohen, Cohen dikatakan bersalah karena telah membujuk salah satu karyawan untuk membocorkan rahasia perusahaan Lindebum, apa yang telah dilakukan Cohen tersebut termasuk dalam melanggar kesusilaan yang baik.35

Bertentangan dengan Keharusan yang Harus Diindahkan dalam Pergaulan Masyarakat Mengenai Benda Atau Orang Lain. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai benda atau orang lain bilamana perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan sesuatu, yang menurut hukum tidak tertulis harus diindahkan dalam lalulintas masyarakat. Kriterium “bertentangan dengan kesusilaan baik”

35

Ibid.,hal. 45



34

kiranya tercakup dalam kriterium zorgvuldigheid, yang harus dilakukan dalam pergaulan masyarakat mengenai benda atau orang lain. Norma zorgvuldigheid, tersebut sekalipun nampak merupakan kriterium yang tidak penting dibandingkan kriterium lain dalam onrechtmatigdaad, sering diterapkan dalam keputusan pengadilan, hal ini membuktikan bahwa betapa pentingnya kriterium zorgvuldigheid . Seringkali ditegaskan, bahwa sejak diterapkannya norma zorvulidigheid ketiga kriteria lainnya tidak diperlukan lagi. Suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan baik atau dengan mana dilanggar hak orang lain, selalu merupakan perbuatan yang bertenanagan dengan sikap kehati-hatian yang seyogyanya dilakukan dalam pergaulan masyarakat Norma zorgvuldigheid tersebut tidak selalu dapat diterapkan pada perbuatan-perbuatan melawan hukum yang memenuhi salah satu kriterium lainnya.36

Penyalahgunaan Hak Penyalahgunaan hak atau yang disebut sebagai istilah “misbruik van recht” merupakan juga perbuatan melawan hukum. Penyalahgunaan hak adalah suatu tindakan atau perbuatan yang didasarkan pada kewenangan yang sah dari seseorang sesuai dengan hukum yang berlaku, namun tindakan atau perbuatan tersebut dilakukan secara menyimpang atau dengan maksud yang lain dari tujuan hak tersebut diberikan. Perbutan penyalahgunaan hak tersebut dikatakan termasuk perbutan melawan hukum berdasarkan pengertian pada pasal 1365 KUHPer karena memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dimaksud pasal tersebut. Seperti

36

Ibid., hal.46-47



35

kerugian bagi orang lain, melanggar kepantasan, kepatutan dan kehati-hatian serta adanya hubungan antara kesalahan dan kerugian yang disebabkan.37

2.2.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Untuk dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, berdasarkan pasal 1365 KUHPer haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :38 1. Adanya suatu perbuatan. 2. Perbuatan tersebut melawan hukum. 3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku. 4. Adanya kerugian bagi korban. 5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

2.2.2.1. Adanya Suatu Perbuatan Suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum jelas sebagai unsur utama harus terpenuhinya unsur perbuatan oleh salah satu pihak (pelaku). Perbuatan disini yang dimaksud adalah baik perbuatan dalam bentuk aktif (melakukan suatu perbuatan) atau dalam bentuk pasif (tidak dengan melakukan suatu perbuatan) dimana si pelaku mempunyai kewajiban hukum untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, dengan tidak dilakukannya perbuatan yang menjadi kewajibannya maka itu sebagai pemenuh perbuatan dalam unsur perbuatan melawan hukum. Dengan penekanan bahwa kewajiban tersebut tidak didasarkan pada suatu kesepakatan

37

Munir Fuady, Op. Cit., hal 9

38

Ibid., hal. 10-14



36

(kontrak), karena jika kewajiban hukum tersebut bersumber dari suatu kesepakatan (kontrak) maka perbuatan tersebut termasuk pada wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum.

2.2.2.2. Perbuatan tersebut Melawan Hukum Suatu perbuatan yang dilakukan haruslah melawan hukum. Sebelum tahun 1919 melawan hukum hanya terbatas pada pasal-pasal yang tertulis dalam perundangundangan, namun setelah tahun 1919 unsur melawan hukum diartikan dalam arti seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut : 1. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku. 2. Perbutan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau 3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau 4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goedezeden), atau 5. Perbuatan

yang

bertentangan

dengan

sikap

yang

baik

dalma

bermasyarakat untuk meperhatikan kepentingan orang lain.

2.2.2.3 Adanya Kesalahan dari si Pelaku Berdasarkan pasal 1365 KUHPer tentang Perbuatan Melawan Hukum, Undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan bahwa pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (schudelement) dalam melaksanakan perbuatan tersebut, karena itu konsep tangggung jawab tanpa kesalahan (strict liability) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan pasal 1365 KUHPer. Maka untuk memperjelasan kesalahan seperti apa yang dapat memenuhi unsur kesalahan dari Universitas Indonesia


37

suatu perbuatan untuk dikatakan perbutan melawan hukum maka harus memenuhi unsur-unsur berikut : 1. Adanya unsur kesalahan, atau 2. Adanya unsur kesengajaan (negligence, culpa), dan 3. Tidak

ada

alasan

pembenar

atau

alasan

pemaaf

(recht-

vaardigingsgrind), seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras, dan lain-lain. Mengenai diperlukannya suatu unsur kesalahan disamping unsur melawan hukum ada beberapa aliran yang menjelaskan mengenai kedudukan unsur kesalahan dan melawan hukum serta keterikatan keduanya:

Aliran yang menyatakan cukup hanya unsur melawan hukum saja Aliran ini berkembang di Negeri Belenda yang dianut oleh Van Oven, menurut aliran ini unsur kesalahan sudah termasuk dalam unsur melawan hukum. Namun, pengertian melawan hukum dalam arti yang luas yang dimaksud sudah mencakup unsur kesalahan. Sehingga unsur kesalaha tidak lagi dibutuhkan, cukup dengan melawan hukum.39

Aliran yang menyatakan cukup hanya dengan unsur kesalahan saja. Penganut aliran ini adalah Van Goudever, aliran ini dikembangkan di Negeri Belanda. Aliran ini mengatakan bahwa dengan unsur kesalahan sudah termasuk juga

39

Ibid., hal 12



38

unsur melawan hukum di dalamnya, sehingga tidaklah lagi diperlukan unsur “melawan hukum” terhadap suatu perbuatan melawan hukum.40

Aliran yang menyatakan diperlukan, baik unsur melawan hukum maupun unsur kesalahan. Aliran mengajarkan bahwa suatu perbuatan melawan hukum dan unsur kesalahan sekaligus, karena dalam unsur melawan hukum saja belum tentu mencakup unsur kesalahan. Kesalahan yang disyaratkan oleh hukum dalam perbuatan melawan hukum, baik kesalahan dalam arti “kesalahan hukum” maupun “kesalahan sosial”. Dalam hal ini hukum menafsirkan kesalahan sebagai suatu kegagalan seseorang untuk hidup dengan sikap yang ideal, yakni sikap yang biasa dan normal dalam suatu pergaulan masyarakat. Hal tersebut yang kemudian hidup dalam masyarakat dan dikenal sebagai standar “manusia yang normal dan wajar”.41

2.2.2.4 Adanya Kerugian Bagi Korban Untuk memenuhi unsur dalam pasal 1365 KUHPer suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi korban. Kerugian yang dapat digugat atas dasar perbuatan melawan tidak hanya kerugian materil namun juga dimungkinkan berdasarkan yursprudensi bahwa kerugian yang mungkin digugat selain kerugian materil juga kerugian immaterial. Hal ini lah salah satu yang membedakan gugatan ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi.

40

Ibid.

41

Ibid.



39

2.2.2.5 Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian Sebagai salah satu syarat suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum adalah adanya hubungan kausal atau sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku dengan kerugian yang disebabkan. Dalam hubungan sebab akibat (kausal) ini ada dua teori, yaitu ;42 Teori hubungan factual Hubungan sebab akibat factual (causation in fact) hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara factual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara factual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak pernah teradapat tanpa adanya penyebab.Untuk teori ini salah satu tokohnya adalah Von Buri dari Eropa Kontinental. Teori “penyebab kira-kira” atau proximate cause Dirumuskan agar lebih praktis dan mencakup semua elemen kepastian hukum dan hukum yang lebih adil. Teori ini banyak sekali pertentangan pendapat hukum mengenai perbuatan melawan hukum. Dalam teori penyebab kira-kira (proximate cause) dalam menetapakan sejauh mana perilaku perbuatan melawan hukum harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Karena adalah layak dan adil jika seseorang diberikan tanggung jawab hanya terhadap akibat yang dapat diperkirakan akan terjadi (foressen), maka untuk itu, dalam proximate cause menempatkan elemen “sepatutnya dapat diduga” (forseeability) sebagai faktor utama. Dalam teori proximate cause ini terdapat banyak sekali teori yang terkait yang pada intinya apapun teori yang diterapkan , minimal ada enam factor yang harus dipertimbangkan dalam hal menetapkan tentang ada atau tidaknya elemen proximate cause, yaitu sebagai berikut :

42

Ibid.,hal. 118.



40

1. Kerugian adalah “terlalu jauh” dari kelalaian. 2. Kerugian di luar profesi dari kelalaian pihak pelaku. 3. Adalah terlalu luar biasa bahwa kelalaian tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain. 4. Membenarkan adanya pemberian ganti rugi akan merupakan beban yang sangat tidak reasonable atas pihak pelaku. 5. Membenarkan adanya pemberian ganti rugi akan menimbulkan kemungkinan timbulnya fraudulent claims. 6. Adalah tidak masuk akal jika dibenarkan adanya pemberian ganti rugi tersebut.

2.2.3 Perbuatan Melawan Hukum karena unsur Kesengajaan Pasal 1365 KUH perdata mensyaratkan adanya unsur kesalahan (schuld ) terhadap suatu perbuatan melawan hukum. Dan sudah merupakan tafsiran umum dalam ilmu hukum bahwa unsur kesalahan tersebut dianggap ada jika memenuhi salah satu di antara tiga syarat sebagai berikut; 1. Ada unsur kesengajaan, atau, 2. ada unsur kelalaian (negligence, culpa), dan 3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan (rechtvaardigingsgrond), seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras, dan lain lain. Hukum yang di lakukan dengan unsur kelalaian, maka perbuatan melawan hukum yang di lakukan dengan unsur kesengajaan derajat kesalahannya lebih tinggi. Maka fakta sekarang menunjukkan kuantitas dari kasus kasus perbuatan melawan hukum Universitas Indonesia


41

dalam bentuk kesengajaan semakin berkurang dan sebaliknya kuantitas perbuatan melawan hukum dalam bentuk kelalaian semakin bertambah banyak. Hal ini di sebabkan; 1. Perbuatan melawan hukum yang mengandung unsur kesengajaan umumnya dilakukan hanya oleh orang orang yang terbelakang perkembangan logika /emosinya atau kurang berperadaban. 2. Terhadap perbuatan melawan hukum yang mengandung unsur kesengajaan umumnya tidak diasuransikan. Pemisahan perbuatan melawan hukum ke dalam perbuatan dengan; 1. Kesengajaan 2. Kelalaian 3. Tanggung jawab mutlak baru gencar dilakukan oleh hukum dalam fase perkembangan yang modern. Hukum tradisional, baik hukum Eropa Kontinental, Hukum AngloSaxon, ataupun hukum adat, tidak terlalu membeda bedakan jenis jenis perbuatan melawan hukum tersebut.

(a) Pengertian Kesengajaan Dalam perbuatan melawan hukum, unsur kesangajaan baru di anggap ada manakala dengan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut telah menimbukan konsekuensi tertentu terhadap fisikdan/atau mental atau property dari korban, meskipun belum merupakan

kesangajaan untuk melukai(fisik atau mental) dari

korban tersebut.



42

Unsur kesengajaan tersebut dianggap eksis dalam suatu tindakan manakala memenuhi elemen elemen sebagai berikut; 1. Adanya kesadaran (state of mind) untuk melakukan 2. Adanya konsekuensi dari perbuatan, jadi, bukan hanya adanya perbuatan saja 3. Kesadaran untuk melakukan, bukan hanya untuk menimbulkan konsekuensi, melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut “pasti” dapat menimbulkan konsekuensi tersebut. Suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja jika terdapat” maksud”(intent) dari pihak pelakunya Dalam hal ini, perlu dibedakan antara istilah “maksud” dengan “motif”. Dengan istilah “maksud” diartikan sebagai suatu keinginan untuk menghasilkan suatu akibat tertentu. Jika kita menyulut api ke sebuah mobil, tentu tindakan tersebut mempunyai “maksud” untuk membakar mobil tersebut, akan tetapi, motif dari membakar mobil tersebut bisa bermacam macam, misalnya motifnya adalah sebagai tindakan balas dendam, protes, menghukum, membela diri dan lain lain. Dalam hubungan dengan akibat yang ditimbulkan oleh adanya tindakan kesengajaan tersebut “rasa keadilan” memintakan agar hukum lebih memihak kepada korban dari tindakan tersebut sehingga dalam hal ini, hukum lebih menerima pendekatan yang “objektif “ artinya hukum lebih melihat kepada akibat dari tindakan. Penggunaan pendekatan yang “objektif” membawa konsekuensi konsekuensi yuridis sebagai berikut: 1. Maksud sebenarnya untuk Melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang Lain dari yang Terjadi. Meskipun maksud yang sebenarnya adalah melakukan sesuatu perbuatan yang sebenarnya termasuk juga perbuatan melawan hukum, tetapi kemudian yang terjadi Universitas Indonesia


43

adalah perbuatan melawan hukum yang lain, maka pelaku secara hukum bertanggung jawab juga terhadap perbuatan melawan hukum yang lain tersebut. 2. Maksud Sebenarnya untuk Melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Orang Lain, Bukan terhadap Korban Demikian

juga halnya jika pelaku sebenarnya bermaksud untuk melakukan

perbuatan melawan hukum terhadap seseorang tetapi ternyata yang menjadi korban adalah orang lain lagi, maka oleh hukum pelaku dianggap bertanggung jawab juga terhadap korban (orang lain) tersebut. Dalam hal ini berlaku doktrin” Peralihan Maksud” (Transferred Intent Doctrin) 3. Tidak Perlu Punya Maksud untuk Merugikan atau Maksud yang Bermusuhan Dalam hal pelaku melakukan sesuatu perbuatan tanpa maksud untuk merugikan korban, bahkan tanpa maksud yang bermusuhan, oleh hukum tetap dianggap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena perbuatan melawan hukum yang mengandung unsur kesengajaan.

4. Tidak Punya Maksud, tetapi Tahu Pasti Bahwa Akibat Tertentu akan Terjadi Adakalanya seorang pelaku perbuatan melawan hukum melakukan sesuatu perbuatan tanpa maksud untuk merugikan pihak korban tetapi akibatnya korban benar benar dirugikan. Dan pelaku tahu pasti atau patut sekali menduga bahwa akibat tersebut akan terjadi karena perbuatannya itu. Maka dalam hal ini, dengan menggunakan doktrin “kepastian yang subtansial” (substantial certainty rule) pelaku dianggap telah dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, Kepastian yang subtansial yang dimaksudkan adalah bahwa pelaku mengetahui dengan pasti atau dengan subtansial pasti (patut sekali menduga ) bahwa tindakanya itu akan membawa akibat tertentu kepada pihak lain Universitas Indonesia


44

(b) Konsekuensi Unsur Kesengajaan terhadap Masalah Ganti Rugi. Sebagaimana diketahui bahwa perbuatan melawan hukum dengan unsur kesengajaan mempunyai derajat kesalahan yang lebih berat ketimbang perbuatan melawan hukum denagn unsur kelalaian, karean itu, khususnya dalam hal gantirugi kepada korbannya hukum memberlakukannya secara berbeda beda, untuk itu, dapat di jelaskan sebagai berikut; 1.

Ganti rugi Aktual

2.

Ganti rugi Penghukuman

3.

Ganti rugi Nominal

ancaman untuk penyerangan dan pemukulan terhadap Manusia (assault) tersebut adalah suatu maksud untuk melukai atau menyerang dari pelaku yang akan dilakukannya kepada korban yang disampaikan atau dipertunjukkan kepada korban, sehingga merupakan ancaman terhadap korban dan akibatnya korban menderita rasa takut atau terganggu haknya untuk merasa bebas dari setiap gangguan. Perbuatan ancaman untuk menyerang atau memukul ini tidak cukup hanya sekedar dilakukan dengan kata kata saja, tetapi mesti diikuti dengan tindakan atau keadaan sedemikian rupa, sehingga benar benar dapat menimbulkan rasa takut bagi pihak korban dan yang dimaksud dengan pemukulan terhadap orang lain (battery) tersebut adalah tindakan untuk memukul/melukai atau mengakibatkan kontak secara ofensif terhadap tubuh seseorang, sehingga menyebabkan timbulnya kerugian atau bahaya bagi tubuh, mental atau kehormatan dari pihak korban. Unsur unsur dari suatu perbuatan melawan hukum berupa pemukulan terhadap orang lain (battery) adalah sebagai berikut: 1. Adanya tindakan oleh pelaku 2. Adanya maksud (keinginan) Universitas Indonesia


45

3. Adanya sentuhan yang ofensif atau berbahaya 4. Adanya hubungan sebab akibat 5. Tidak dengan persetujuan korban Penyerobotan adalah salah satu jenis dari perbuatan melawan hukum dengan unsur kesengajaan,.Yang di maksud dengan Perbuatan Melawan Hukum berupa penyerobotan Tanah Milik Orang Lain (Trespase to Land) tersebut adalah suatu tindakan kesengajaan yang secara tanpa hak masuk ketanah milik orang lain, atau menyebabkan orang lain atau benda lain untuk masuk ke tanah milik orang lain, ataupun menyebabkan seseorang atau orang lain atau benda tertentu, tetap tinggal ditanah milik orang lain.Beberapa model perbuatan melawan hukum berupa penyerobotan tanah milik orang lain, yaitu sebagai berikut: a. Perbuatan melawan hukum karena masuk ke tanah orang lain b. Perbuatan melawan hukum karena menyebabkan seseorang masuk ke tanah milik orang lain c. Perbuatan melawan hukum karena menyebabkan sesuatu benda (misalnya hewan piaraannya) masuk ke tanah milik orang lain d. perbuatan melawan hukum karena seseorang secara melawan hukum tetap tinggal di atas tanah milik orang lain misalnya, penyewa tanah/rumah yang sudah habis masa kontrakkannya tetapi masih tetap tinggal di tempat tersebut (hold over) e. perbuatan melawan hukum karena menyebabkan orang lain secara tanpa hak tetap tinggal di atas tanah milik orang lain f. perbuatan melawan hukum karena menyebabkab suatu benda secara tanpa hak tetap tinggaldi atas tanah milik orang lain Universitas Indonesia


46

g. perbuatan melawan hukum karena kegagalan seseorang untuk memindahkan sesuatu benda dari tanah milik orang lain padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk memindahkan benda tertentu dari tanah milik orang lain tersebut. Unsur unsur dari suatu perbuatan melawan hukum berupa penyerobotan tanah milik orang lain adalah ssebagai berikut: a)

Adanya tindakan oleh pelaku

b)

Adanya maksud (keinginan)

c)

Masuk atau berada di tanah milik orang lain

d)

Pihak korban adalah pihak yang berwenang menguasai tanah tersebut

e)

Adanya hubungan sebab akibat

f)

Tidak dengan persetujuan korban Ada beberapa factor dominan dalam tindakan pelaku yang dapat di

pertimbangkan apakah termasuk intervensi barat terhadap orang lain sehingga sudah tergolong ke dalam pemilikan secara tidak sah terhadap milik orang lain Faktor dominan tersebut adalah sebagai berikut: a)

Apakah pelaku beritikad baik

b)

Sejauh mana dominasi penguasan pelaku atas benda orang lain tersebut

c)

Sejauh mana dominan penguasaan pelaku atas benda orang lain tersebut

d)

Sejauh mana kerugian material dan ketidaknyamanan terhadap korban

Intervensi berat yang mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum dalam bentuk kepemilikan harta orang lain secara tidak sah dapat terjadi dalam berbagai bentuk, bentuk bentuk utama dari intervensi adalah sebagai berikut: Universitas Indonesia


47

a)

Pengambilalihan kepemilikan atas barang milik orang lain

b)

Tidak mau mengembalikan barang orang lain

c)

Memindahkan barang orang lain ke tempat lain

d)

Memberikan barang orang lain kepada pihak ketiga

e)

Memakai secara tidak berhak barang milik orang lain

f)

Merusak atau mengubah barang milik orang lain

2.2.4 Akibat Perbuatan Melawan Hukum Perbuatan Melawan hukum yang menyebabkan kerugian dapat digugat beberapa pengganti kerugian :43 1. Sejumlah uang sebagai bentuk ganti atas kerugian materil maupun imateril dan dapat dengan uang paksa. 2. Pemulihan pada keadaan semula, hal ini biasanya juga dapat dengan uang paksa. 3. Larangan untuk tidak melakukan perbuatan itu lagi. 4. Dapat dimintakan putusan hakim bahwa perbuatannya adalah perbuatan melawan hokum

43

Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, yang dikutip dari Mariam Darus Badrulzaman



48

2.2.5 Faktor- Faktor Penghapus PMH atau Dasar Pembenar Suatu perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur dan sifat perbuatan melawan hukum tidak selalu serta merta dapat dugugat atas dasar perbuatan melawan hukum dan berkonsekwensi ganti rugi karena ada beberapa dasar pembenar atau penghapus yang menyebabkan perbuatan tersebut lenyap sifat melawan hukumnya. Dasar-dasar pembenar tersebut adalah keadaan memaksa, pembelaan terpaksa, ketentuan undang-undang dan perintah jabatan. Walaupun dalam KUHPer hal ini tidak tertuang dalam pasal-pasal namun dalam praktiknya hal-hal tersebut diakui, dan dasar-dasar pembenar tersebut diadopsi dari konsep hukum pidana (pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP). Hal-hal khusus yang meniadakan sifat melawan hukum yang disebut sebagai dasar pembenar, selalu mengandung sifat eksepsional dan karenanyalah hanyalah sebagai pengecualian membenarkan penyimpangan terhadap norma umum yang melarang perbuatan yang bersangkutan. Sesuatu dasar pembenar meniadakan sifat melawan hukum daripada suatu perbuatan yang tercela, sehingga karenanya pertanggung-gugat si pelaku sama sekali hilang dan tidak ada persoalan tentang pembagian kerugian. Dasar-dasar pembenar dapat dibagi dalam golongan utama yakni:44 1. Dasar pembenar yang berasal dari undang-undang yakni keempat jenis dasar-dasar peniadaan hukuman tersebut. 2. Dasar pembenar yang tidak berasal dari undang-undang yang karenanya juga disebut dasar-dasar pembenar tidak tertulis. Dasar-dasar tidak tertulis ini berdiri sendiri, namun dapat juga merupakan perluasan dari dasar-dasar yang tertulis dalam undang-undang.

44

Moegni. Op. Cit.,Hal. 59



49

2.2.5.1 Keadaan Memaksa (Overmacht) “Overmacht adalah bukannya hanya paksaan [dwang] terhadap mana orang tidak dapat memberikan perlawanannya, melainkan juga tiap paksaan, terhadap mana tidak perlu dilakukan perlawanan” Overmacht adalah salah satu dasar pembenar yang tertulis dalam undangundang, tepatnya dalam pasal 48 KUHP, dalam pasal ini ditentukan bahwa tiada boleh seseorang dihukum, bila ia melakukan suatu perbuatan pidana karena terdesak oleh keadaan memaksa (overmacht). Sehingga dalam pengertian keadaan memaksa (overmacht) tersebut selalu dikaitkan dengan konsep hukum pidana. Jika dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum maka suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagit perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut dilakukan atas dasar keadaan memaksa. Maka jika melihat pasal 1245 KUHPer menentukan bahwa si berhutang tidak akan diharuskan membayar ganti-kerugian bilamana ia karena keadaan memaksa terhalang untuk memberikan sesuatu atau berbuat sesuatu, yang diharuskan kepadanya atau sebagai akibat daripada overmacht telah melakukan sesuatu yang dilarang. Dari pasal tersebut adalah untuk meniadakan pertanggung-gugat dalam hal yang dialami overmacht.45

2.2.5.2 Pembelaan terpaksa (noodweer) “Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk membela dirinya atau orng lain, untuk membela kehormatan diri atau orang lain atau untuk membela harta benda miliknya sendiri atau orang lain terhadap serangan dengan sengaja yang datangnya dengan tiba-tiba” (Pasal 49 KUHP)

45

Ibid., hal. 60



50

Seorang dibebaskan dari tuduhan perbuatan melawan hukum jika dia dapat membuktikan bahwa dia melakukan perbuatan tersebut untuk membela diri (noodwear) dalam melakukan pembelaan tersebut, agar seseorang terbebas dari perbuatan melawan hukum, berlaku asas proposionalitas. Maksudnya adalah bahwa dalam melakukan pembelaan dirinya, tindakan yang dilakukannya haruslah proporsional dengan perbuatan yang dilakukan oleh pihak lawan dan proporsional pula dengan situasi dan kondisi saat itu, (misalnya dengan kondisi yang dapat menimbulkan kemarahan yang luar biasa.) Tentang hakikat dari ancaman tindakan berbahaya oleh pelaku kepada korban , sehingga korban melakukan pembelaan diri, ada 2 (dua) sebagai berikut 1. Teori Objektif Teori ini menyatakan bahwa seseorang baru terbebas dari perbuatan melawan hukum dengan alasan membela diri jika secara nyata dan factual memang ada ancaman yang benar benar terjadi terhadap pihak yang membela diri tadi Teori ini tidak banyak pengikutnya. 2.Teori Subjektif Teori Subjektif ini mengajarkan bahwa seseorang dapat membela diri dan membebaskan dari tanggung jawabnya sebagai pelaku perbuatan melawan hukum meskipun yang terjadi sebenarnya bukan ancaman. Melaikan dinyakini secara rasional (reasonably believe) bahwa ada ancaman

tersebut. Teori Subjektif ini

banyak diikuti saat ini. Jadi, jika ada seseorang secara bercanda menodongkan pistol mainan kepada orang lain , tetapi oranglain tersebut menyangka dia benar benar di todong, maka jika dia memukul penodong sampai mati , menurut Teori Subjektif ini , dia dapat terhindar dari perbuatan melawan hukum dengan alasan membela diri , sebab ketika dia ditodong , dia tidak mengetahui bahwa pelaku hanya bercanda dan tidak pula mengetahui bahwa pistol tersebut adalah pistol mainan , dan dia menyakini secara rasional bahwa dia memang sedang ditodong. Universitas Indonesia


51

2.2.5.3 Mempertahankan Harta Bendanya Ketentuan tentang prinsip-prinsip tentang membela diri / mempertahankan diri juga berlaku jika seseorang mempertahanka harta bendanya, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak. Jadi, jika ada seseorang yang mengambil barang bergerak dari kekuasaan pihak yang menguasainya atau jika ada seseorang yang menyerobot tanah/rumah yang dikuasainya, maka dia dapat membela harta bendanya itu dengan cara yang sama seperti membela diri , tetapi dengan syarat

tidak

melakukanya secara berlebihan.

2.2.5.4 Menguasai Harta Bendanya Prinsip membela harta milik sebagai pembelaan atas perbuatan melawan hukum juga dapat dibenarkan oleh hukum. Membela harta benda termasuk juga menguasai

kembali harta benda (barang bergerak) yang telah lepas dari

kekuasaannya Luasnya kekuasaan untuk mengambil kembali barang yang secara tidak sah lepas dari kekuasaan seseorang bervariasi bergantung bagaimana caranya barang tersebut lepas dari kekuasaannya. Untuk dapat di kategorikan sebagai berikut. 1. Jika barang tersebut berpindah ke tempat orang lain karena kesalahan orang lain tersebut, misalnya karena dicuri , maka kekuasaan untuk mengambil kembali sangat besar. 2. Jika barang tersebut berpindah ke tempat orang lain bukan karena kesalahan orang lain tersebut, misalnya

karena di tiup angin kencang, maka kekuasaan untuk

mengambil kembali tidak begitu besar . 3. Jika barang tersebut berpindah ke tempat orang lain karena kesalahan pihak pemilik sendiri, misalnya karena kelalaiannya maka sampannya di bawa air masuk ketempat orang lain, maka kekuasaan untuk mengambil kembali sampan tersebut sangat kecil. Universitas Indonesia


52

2.2.5.5 Masuk Kembali ke Rumah/Tanahnya Menguasai kembali barang tidak bergerak (tanah dan atau rumah) dapat juga di lakukan dan hal tersebut tidak dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, Misalnya jika ada penyewa rumah yang sudah habis masa sewa, tetapi pihak penyewa tidak mau meninggalkan rumah tersebut. Maka pemilik rumah tersebut tentunya dapat masuk kembali ke rumahnya, asal tidak sampai menimbulkan kegaduhan (breaking the peace), Apabila diperbolehkan oleh perjanjian sewa untuk masuk dengan kekuatan paksa, maka menggunakan kekuatan paksa tersebut cukup beralasan untuk dilakukan, sejauh dilakukan secara layak dan tidak berlebihan. Akan tetapi hal yang perlu di ingat bahwa tindakan untuk mengambil kembali harta bergerak maupun harta tidak bergerak, tidaklah boleh sampai menimbulkan kegaduha ataupun sampai dianggap melakukan tindakan main hakim sendiri, Karena itu, jika ada persengketaan, maka pengadilanlah yang berhak memutuskan.

2.2.5.6 Melaksanakan Disiplin Adakalanya seorang karena jabatannya atau karena pekerjaannya ditugaskan untuk menjaga disiplin tertentu. Dalam hal ini, tindakan mendisiplinkan pihak pihak tertentu tersebut tidak dianggap perbuatan melawan hukum, asal saja dilakukan sampai batas batas yang layak . Misalnya, seseorang guru yang demi mendisiplinkan muridnya sampai memukul muridnya hingga cacat, mak tindakan yang demikian oleh hukum dianggap sudah melampaui penegakan disiplin yang di haruskan kepada seorang penegak disiplin, Akan tetapi jika tindakan guru dalam mendisiplinkan murid muridnya tersebut normal normal saja, maka dia terbebas dari tindakan perbuatan melawan hukum.



53

2.2.5.7 Ada Persetujuan Korban Persetujuan dari pihak korban (concent) merupakan alasan bagi pelaku untuk mengelak dari tuduhan perbuatan melawan hukum jika pihak korban sudah setuju atas tindakan yang di lakukan oleh pelakunya. Dan perbuatan tersebut memang dilakukan yang berakibat timbulnya kerugian bagi pihak korban, maka pihak korban tidak dapat menuntut ganti rugi dari pelaku perbuatan tersebut. Persetujuan dari pihak korban layak diberlakukan untuk kasus kasus perbuatan melawan hukum yang mengandung unsur kesengajaan, bukan kasus kasus kelalaian atau tanggung jawab mutlak, Sebagai gantinya untuk kasus kasus kelalaian dan tanggung jawab mutlak, yang pantas diberlakukan adalah doktirn asumsi resiko. Suatu persetujuan dapat di berikan sendiri oleh korban, tetapi dapat juga di berikan oleh orang lain Orang lain yang dapat memberikan persetujuan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pihak keluarga korban jika korban tidak dapat memberikan perstujuan, misalnya jika korban sakit tidak sadarkan diri padahal dokter harus mengoperasinya. 2. Orang tua atau wali untuk anak di bawah umur. 3. Kurator untuk orang sakit ingatan . Bahkan dalam keadaan emergensi. Persetujuan tersebut tidak diperlukan sama sekali. Misalnya, seorang dokter yang harus mengoperasi pasien yang tidak sadarkan diri dan tidak ada keluarganya. Namun hukum modern cenderung untuk melakukan teori objektif. Menurut teori objektif ini, jika ada pertentangan antara apa yang kelihatan (objektif) dengan apa yang ada dalam benak korban yang bersifat subjektif, maka yang berlaku adalah apa yang kelihatan di luar tersebut. Karena hukum tidak mungkin untuk membebankan tugas kepada orang biasa untuk mengetahui pikiran orang lain. Maka ditetapkanlah criteria umum yaitu, Manusia yang normal (reasonable man) pada Universitas Indonesia


54

posisi pelaku perbuatan tersebut akan menyimpulkan bahwa korban telah setuju atas perbuatan yang kemidian menimbulkan kerugian tersebut. Disamping persetujuan secara tegas tegas, suatu persetujuan mungkin juga di lakukan secara tersirat . Persetujuan secara tersirat ini dapat terjadi dengan mempertimbangkan factor factor sebagai berikut: 1. Sikap tindak dari korban 2. Kebiasaan setempat 3. Situasi dan kondisi di sekitar perbuatan dilakukan.

2.2.5.8 Asumsi Resiko Oleh Pihak Korban Doktrin Asumsi Resiko (Assumption Of Risk ) mengajarkan bahwa jika seorang korban dari perbuatan melawan hukum. Tetapi korban tersebut telah setuju (secara tegas atau tersirat ) secara sukarela untuk menanggung sendiri resiko yang mungkin timbul sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum, maka pihak korban tersebut tidak berhak sama sekali atas ganti rugi atas kerugian karena perbuatannya melawan hukum tersebut. Asumsi resiko tidak lagi melarang secara total perolehan ganti rugi oleh korban, tetapi perolehan ganti rugi menjadi berkurang berdasarkan prinsip kelalaian komparatif (comparative negligence ) Dalam hal ini, pihak korban dinggap ikut mengkontribusi terhadap terjadinya kerugian tersebut.: Asumsi risiko secara tegas Asumsi risiko secara tegas adalah bahwa pihak korban perbuatan melawan hukum dengan tegas menyatakan kepada pelaku perbuatan melawan hukum bahwa jika terjadi risiko apapun, pihak korban siap untuk menanggung sendiri risiko tersebut. Asumsi risiko ini tidak berlaku jika hal tersebut bertentangan dengan ketertiban umum ( Public Policy) Universitas Indonesia


55

Asumsi risiko secara tersirat Asumsi risiko tersirat (Implied assumption of risk ) adalah asumsi risiko yang dapat di lihat dari sikap tindak pihak korban dari perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini pihak yang mengasumsikan risiko sadar akan risiko yang akan di hadapinya, tetapi tetap dengan secara sukarela ingin mengasumsikan risiko tersebut. Asumsi risiko secara tersirat ini hanya untuk risiko risiko yang normal atau biasanya terjadi dalam peristiwa yang serupa, bukan untuk risiko yang tidak biasanya atau luarbiasa. Untuk dapat dikatakan adanya suatu asumsi risiko yang tersirat haruslah dipenuhi sekurang kurangnya tiga syarat berikut. 1. Persetujuan dengan informasi yang cukup 2. Manifestasi persetujuan 3. Sukarela menanggung risiko.

Persetujuan dengan informasi yang cukup Persetujuan dari korban, meskipun dilakukan secara tersirat haruslah diberikan setelah dia memperoleh informasi yang cukup. Inilah yang disebut informed consent. Dalam hal ini berbeda dengan dalam kelalaian kontribusi, maka sebagai criteria yang pantas digunakan adalah apakah korban benar benar mengetahui,

bukan

apa

yang

seharusnya

telah

dilakukan.

Manifestasi persetujuan Meskipun secara tersirat, maka persetujuan haruslah dimanifestasikan, dalam halini dimanifestasikan dari perbuatan dan sikap dari korban. Jadi, jika misalnya, seorang sekedar bermain main di jalan raya sehingga terjadi tabrakan, belum ada Universitas Indonesia


56

manifestasi persetujuan kepada risiko, tetapi dia mungkin telah ikut melakukan kelalaina kontribusi.

Sukarela menanggung risiko. Dalam mengasumsi risiko, ketika dia akan menerima risiko yang timbul, haruslah dilakukannya secara sukarela tanpa unsur keterpaksaan. Asumsi risiko secra tersirat ini dapat di lihat dari beberapa factor sebagai berikut. 1. Korban masuk masuk ketempat tertentu. 2. Korban tetap tinggal di tempat tertentu. 3. Korban menggunakan alat atau sarana tertentu. Doktrin asumsi risiko sebagai alasan mengelak dari tuduhan perbuatan melawan hukum umumnya dapat dibenarkan dalam kasus kasus kelalaian tanggung jawab, mutlak. Dan jarang dipakai untuk kasus kasus

dan

dengan unsur

kesengajaan, sebagai gantinya, untuk kasus kasus dengan unsur kesengajaan, umumnya yang dipakai adalah alasan adanya “persetujuan” dari korban.

2.2.5.9 Menjalankan Perintah Jabatan Menurut Prof.Wirjono Prodjodikoro , soal berlaku atau tidaknya pembelaan terhadap perbuatan melawan hukum atas dasar perintah jabatan harus dilihat kepada kepatutan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat ( Wiryono prodjodikoro, 2000: 46 ) Di samping itu persoalan ini harus juga dianalisa berdasarkan teori tanggung jawab pengganti (vicarious liability ), karena ada kemungkinan, justru atasannya yang harus bertanggung jawab eskipun perbuatan tersebut dilakukan oleh bawahannya. Universitas Indonesia


57

KUH Pidana menentukan bahwa suatu perintah yang di berikan oleh atasan yang tidak berwenang untuk memberikan perintah itu, tidak dapat menghilangkan kemungkinan dihukumnya orang yang menerima perintah itu, kecuali apabila orang yang menjalankan perintah itu secara jujur mengira bahwa atasannya tersebut berwenang melakukan perintah itu, dan hal melaksanakan perintah tersebut masuk kedalam lingkungan tugasnya pada umumnya.

2.2.6 Macam-Macam Ganti rugi46 Dari segi kacamata yuridis konsep ganti rugi dalam hukum dikenal dalam 2 (dua) bidang hukum sebagai berikut: 1. Konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak 2. Konsep ganti rugi karena perikatan berdasarkan undang undang termasuk ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Terdapat juga konsep ganti rugi yang dapat diterima dalam sistem ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, namun terlalu keras jika diberlakukan terhadap ganti rugi karena wanprestasi kontrak misalnya ganti rugi yang menghukum (punitive damages ) yang dapat di terima dengan baik dalam ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, Tetapi pada prinsipnya sulit diterima dalam ganti rugi karena wanprestasi kontrak. Ganti rugi dalam bentuk menghukum ini adalah ganti rugi yang harus diberikan kepada korban dalam jumlah yang melebihi dari kerugian yang sebenarnya,ini dimaksudkan untuk menghukum pihak pelaku perbuatan melawan hukum tersebut.ganti rugi menghukum ini sering disebut juga dengan istilah “uang cerdik” (smart money).

46

Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum. ( Bandung:Cutra Aditya Bakti, 2005).,hal-133-

136



58

Kedudukan dari korban dari perbuatan melawan hukum berbeda dengan pihak dalam kontrak yang terhadapnya telah dilakukan wanprestasi oleh lawannya dalam kontrak tersebut. Pihak yang telah berani menandatangani kontrak, berarti dia sedikit banyaknya sudah berani mengambil resiko risiko tertentu, termasuk risiko kerugian yang terbit dari kontrak tersebut. Sehingga ganti rugi yang diberikan kepadanya tidaklah terlalu keras berlakunya. Akan tetapi, lain halnya bagi korban dari perbuatan melawan hukum, yang sama sekali tidak pernah terpikir akan risiko dari perbuatan melawan hukum, yang kadang kadang datang dengan sangat mendadak dan tanpa diperhitungkan sama sekali. Karena pihak korban dari perbuatan melawan hukum sama sekali tidak siap menerima risiko dan sama sekali tidak pernah berpikir tentang risiko tersebut, maka seyogyanya dia lebih dilindungi, sehingga ganti rugi yang berlaku kepadanya lebih luas dan lebih tegas berlakunya. 2.2.7 Sistem Pengaturan Ganti Rugi Oleh KUHPer47 Kerugian dan ganti rugi dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum dengan 2 (dua) pendekatan sebagai berikut: 1. Ganti rugi umum 2. Ganti rugi khusus Yang dimaksud ganti rugi umum dalam hal ini adalah ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus baik untuk kasus kasus wanprestasi kontrak, maupun kasus kasus yang berkenaan dengan perikatan lainnya termasuk karena perbuatan melawan hukum. Diatur dalam pasal 1243- 1252 KUH-per. Dalam hal ini untuk ganti rugi tersebut, KUH Perdata secara konsisten untuk ganti rugi digunakan istilah: 1. Biaya 2. Rugi dan

47

Ibid.,hal.142



59

3. Bunga. Biaya adalah setiap cost atau uang, atau apapun yang dapat dinilai dengan uang yang telah dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, sabagi akibat dari wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan lainnya, termasuk perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum. Rugi atau “kerugian”( dalam arti sempit ) adalah keadaan berkurang (merosotnya) nilai kekayaan kreditur karena adanya wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan lainnya, termasuk perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum. Bunga, adalah suatu keuntungan yang seharusnya diperoleh, tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditur karena adanya wanprestasi dari kontrakatau sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan lainnya, termasuk perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum. Dengan begitu, pengertian bunga dalam pasal 1243 KUH Perdata lebih luas dari pengertian bunga dalam istilah sehari hari, yang hanya berarti “ bunga uang” (interst), yang hanya di tentukan dengan presentasi dari hutang pokoknya.Pasal 1243 KUH Perdata, ganti rugi khusus, yakni ganti rugi khusus terhadap kerugian yang timbul dari perikatan perikatan tertentu. Dalam hubungan dengan ganti rugi yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum, selain dari ganti rugi dalam bentuk yang umum, KUH Perdata juga menyebutkan pemberian ganti rugi terhadap hal hal sebagai berikut: a) Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (pasal 1365). b) Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1366 dan Pasal 1367 ) c) Ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368) d) Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk ( Pasal 1369) Universitas Indonesia


60

e) Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370) f) Ganti rugi karena orang telah luka atau cacat anggota badan (Pasal 1371) g) Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1372 sampai dengan Pasal 1380 ) Disamping itu dilihat dari jenis konsekuensi dari perbuatan melawan hukum khususnya perbuatan melawan hukum terhadap tubuh orang maka ganti rugi dapat diberikan jika terdapat salah satu dari unsur unsur sebagai berikut: 1. Kerugian secara ekonomis, misalnya pengeluaran biaya pengobatan dari rumah sakit 2. Luka atau cacat terhadap tubuh korban 3. Adanya rasa sakit secara fisik 4. Sakit secara mental seperti stress, sangat sedih, rasa bermusuhan yang berlebihan, cemas, dan berbagai gangguan mental Persyaratan-persyaratan terhadap ganti rugi menurut KUH Perdata, khususnya ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut: 1. Komponen Kerugian Komponen dari suatu ganti rugi terdiri dari: a) Biaya, b) Rugi, dan



61

c) Bunga’ 2. Starting Point dari Ganti Rugi Strarting Point atau saat mulainya dihitung adanya ganti rugi adalah sebagai berikut: 1. Pada saat dinyatakan wanprestasi, debitur tetap melalaikan kewajibannya, Ataupun, 2. Jika prestasinya adalah sesuatu yang harus diberikan sejak saat dilampauinya tenggang waktu dimana sebenarnya debitur sudah dapat membuat atau memberikan prestasi tersebut. 3. Bukan Karena Alasan Force Majeure Ganti rugi baru dapat diberikan kepada pihak korban jika kejadian yang menimbulkan kerugian tersebut tidak tergolong kedalam tindakan force majeure. 4. Saat terjadinya Kerugian Suatu ganti rugi yang dapat diberikan terhadap kerugian sebagai berikut: 1. Kerugian yang telah benar benar dideritanya, 2. Terhadap kerugian karena kehilangan keuntungan atau pendapatanyang sedianya dapat dinikmati oleh korban 5. Kerugian Dapat Diduga Kerugian yang wajib diganti oleh pelaku perbuatan melawan hukum adalah kerugian yang dapat diduga terjadinya. Maksudnya adalah bahwa kerugian yang timbul tersebut haruslah diharapkan akan terjadi, atau patut diduga akan terjadi dugaan mana sudah ada pada saat dilakukannya perbuatan melawan hukum tersebut.



62

2. 8 Konsep Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum48 Pada pasal 1365 mensyaratkan adanya ganti rugi akibat suatu perbuatan melawan hukum. Namun, nyatanya dalam KUHPer tidak ada pengaturan lebih lanjut terkait konsep ganti rugi yang dimaksud. Selanjutnya pada pasal 1371 ayat (2) KUHPer memberikan sedikit pedoman untuk itu dengan menuebutkan : “Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, menurut keadaan” Selain itu juga dijelaskan dalam pasal 1372 ayat (2) KUHPer yang berbunyi : “ Dalam menilai satu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan keduabelah pihak, dan pada keadaan” Maka yang menjadi persoalan apakah ganti rugi atas kerugian akibat suatu perbuatan melawan hukum sama dengan kerugian yang disebabkan tidak terlaksanannya perjanjian. Pasal 1365 KUHPer menamakan kerugian akibat perbuatan melawan hukum sebagai scade (rugi) saja, sedangkan kerugian akibat wanprestasi oleh pasal 1246 KUHPer dinamakan kosten, scade en interessen (biaya, kerugia, dan bunga). Menurut Moegni karena dalam KUHPer tidak mengatur mengenai konsep ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum dan yang diatur hanyalah ganti rugi akibat wanprestasi yang diatur dalam pasal 1243 KUHPer. Maka untuk penentuan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum dapat diterapkan ketentuan-ketentuan yang sama dengan ketentuan tentang ganti kerugian karena wanprestasi. Pitlo menegaskan bahwa biasanya dalam menentukan besarnya kerugian karena perbuatan melawan hukum tidak diterapkan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1243

48

Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum.,hal. 51-59



63

KUHPer, melainkan paling tinggi ketentuan dalam pasal 1243 KUHPert tersebut secara analogis.49 Penggugat yang mendasarkan gugatan pada pasal 1365 KUHPer sekali-kali tidaklah dapat mengharapkan bahwasanya besarnya kerugian akan ditentukan dalam undang-undang telah menjadi yurisprudensi yang tetap. Mahkamah Agung Indonesia dalam putusan R. Soegijono v. Walikota Kepala Daerah Tingkat II Kota Madya Blitar No. 610 K/Sip/1968 tanggal 23 Mei 1970, memuat pertimabangan antara lain sebagai berikut : “Meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas, sedang penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar, hal ini tidak melanggar pasal 178 (3) HIR”50 Dalam hal ini hakim berwenang untuk menentukan berapa pantas atau sepantasnya harus dibayar ganti kerugian, sekalipun penggugat menuntut ganti kerugian dalam jumlah yang tidak pantas. Schade dalam pasal 1365 KUHPer adalah kerugian yang timbul karena Perbuatan Melawan Hukum. Schade dalam arti kerusakan yang diderita yang menyebabkan bendanya tidak mulus lagi, tidaklah dapat diganti. Misalnya kendaraan bermotor yang ditabrak sehingga pintu bagian kanan rusak maka walaupun kerusakan tersebut telah diperbaiki tapi harga atas kendaraan bermotor tersebut tidak akan mempunyai nilai jual yang sama sebelum ia ditabrak karena adanya penyusutan nilai jual. Kendaraan bermotor tersebut walaupun telah diperbaiki tapi kondisi tidak mungkin sebaik sebelumnya sehingga berkurangnya penghargaan orang terhadap kendaraan tersebut.

49

Rosa Agustina.,hal. 52 yang dikutip dari A. Pitlo, Het Verbintenssenrecht naar het Nederlands Burgerlijk Wetboek (Haarlem: H. D. Tjeenk Willink & Zoon, 19520,hal. 226 50

Ibid.,hal 53 yang dikutip dari Chidir Ali, Yurisprudensi Indonesia tentang Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta: Mahkamah Agung, 1970).,hal 21



64

Dalam hal ini Hoge Raad telah memberikan keputusannya tanggal 13 Desmber 1963, N.J. 1964 No.499 yang menyatakan penyusutan nilai jual harus diganti. Hoge Raad dalam putusannya tersebut antara lain menyatakan : “ Menimbang, bahwa bilamana dalil-dalil dari van Driesten adalah benar, mobil van Driesten yang mengalami kerusakan karena tabrakan tersebut telah diperbaiki. Sekalipun telah baik kembali, harganya menjadi lebih rendah daripada harga yang dapat dicapai tanpa tabrakan tersebut, karena waktu dijual atau ditukar orang yang berminat, berhubungan dengan kemungkinan berkurangnya kondisi mobil, sekalipun telah diperbaiki, hanya akan bersedia memberikan harga yang lebih rendah daripada

yang akan diberikannya,

bilamana mobil tersebut tidak mengalami tabrakan. Bahwa karenanya dengan peristiwa tabrakan tersebut van Driesten telah mengalami kerugian dalam kekayaanya sebesar nilai penyusutan harga mobil dan

ia

berhak

mendapatkan

ganti

kerugian

atas

kerugitan,

tanpa

mempersoalkan, apakah ia dapat membuktikan penerimaan hasil yang lebih rendah dengan menjual atau menukar mobil tersebut. Menimbang, bahwa pemilik berhak atas penggantian kerugian atas penyusutan kekayaanya, sekalippun mobil tersebut baru kemudian dijual atau ditukarnya dan juga sekalipun resiko yang diambilnya dengan tetap menggunakan mobil tersebut tidak pernah menjadi kenyataanya.”

Perbuatan melawan hukum tidak hanya menyebabkan kerugian uang saja,tetapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup. Penggantian kerugian idiil adalah juga mungkin. Hoge Raad dalam keputusannya tanggal 21 maret 1943 dalam perkara W.P. Kreuningen v. van Bessum cs. Telah mempertimbangkan antara lain :



65

“Dalam menilai kerugian yang dimaksudkan oleh pasal 1371 KUHPer harus juga dipertimbangkan kerugian yang bersifat idiil, sehingga Hakim adalah bebas untuk menenttukan penggantian untuk kesedihan (smart) dan kesenangan hidup, yang sesungguhnya dapat diharapkan dinikmatinya (gederfdelevensvreugde)”

Maka menurut Ruten konsekwensi dari arrest tahun 1943 tersebut bahwa dalam menerapkan pasal 1365 KUHPer juga dapat dituntut penggantian kerugian idiil atau immateril. Kerugian kekayaan pada umumnya mencakup kerugian yang diderita oleh penderita dan keuntungan yang dapat diharapkanditerimanya.51

51

Rosa Agustina, Perbuatan Melawan hukum., hal.55-56 yang dikutip dari L.E.H., Rutten, Mr.C. Asser’s Handling Tot De Beoefening van Het Nederlands Burgelijk



66

BAB 3 PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEMERINTAH DAN KONSEP PENGADAAN TANAH

3.1 Pemerintah sebagai Penguasa Dalam Subjek Perbuatan Melawan Hukum

Penguasa sebagai badan hukum publik mempunyai 2 jenis tugas kewajiban yang terletak dalam lapangan hukum publik dan tugas yang bersifat hukum privat.52 Penguasa dalam menjalankan tugasnya dalam hukum privat telah bergaul dalam masyarakat seperti badan-badan hukum lainnya dan dalam menjalankan tugasnya sebagai orang parikelir maka penguasa juga dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pasal 1365 KUHPer seperti badan-badan hukum lainnya.53 Penguasa turut serta dalam pergaulan hidup dimasyarakat secara dua macam:54 1. Secara sama dengan hukum partikelir seperti jual beli barang, sewa-menyewa barang dan lain sebagainnya. 2. Secara tindakan dalam kedudukannya sebagai pemerintah (penguasa). Indonesia sebagai negara hukum dimana tiap warga Negara berkedudukan sama dan harus mendapat perlindungan hukum terhadap penerapan undang undang yang salah, pelampauan wewenang, dan terhadap kesewenang-wenangan pemerintah.

52

Moegni, ibid., hal. 184

53

Dasar kewenangan hukum perdata untuk mengadilii gugatan-gugatan yang berdasarkan perbuatan melawan hukum dalam pasal 2 R.O dalam hubungannya dalam pasal 24 UUD.R.I. Menurut pasal 2 R.O. hakim berkuasa memeriksa dan mengadili perkara terhadap pemerintah. 54

Wirjono Prodjodikoro. Perbuatan Melawan Hukum., hal.77



67

Pemerintah yang dalam pergaulannya dalam masyarakat dilaksanakan oleh perlengkapannya terkadang menimbulkan kerancuan dalam menetapkan batasanbatasan sampai mana pemerintah bertanggung jawab atas perbuatan melawan yang dilakukan alat-alat perlengkapannya. Untuk itu perlu dilihat kembali arrest-arrest hoge Raad yang terkenal agar batas-batasan tersebut dapat diungkap :

1. Militair Hospital (Arrest Hoge Raad 9 November 1917) Seorang tentara pengendara motor telah dirawat di rumah sakit tentara karena menderita kecelakaan dan sebagai akibat dari pada perawatan yang salah ia menjadi invalid. Kemudian orang tersebut menguggat pemerintah Belanda. Dalam keputusannya Hoge Raas memberikan pertimbangan sebagai berikut : Negara dalam mendirikan lembaga kesehatan tentara bertujuan untuk memelihara kepentingan orang-orang yang bekerja bagi pertahanan Negara dan sebegitu jauh maksudnya adalah untuk melaksanakan tugasnya dalam lapangan hukum publik, akan tetapi ini tidak meniadakan bahwa Negara dengan demikian turut campur dalam pemeliharaan kesehatan yang bukan merupakan pekerjaan yang menurut sifatnya khusus hanya dapat diadakan oleh Negara. Jadi kedudukan Negara dalam hal ini sejajar dengan orang yang dengan suka rela memelihara kesehatan orang lain dan karennya kelalaian penguasa terhadap pihak yang dirugikan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum perdata. Dengan demikian dari arrest tersebut diatas dapat dikatakan bahwa suatu perbuatan hanya merupakan overheidsdaad jika menurut sifatnnya perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan sendiri oleh penguasa.



68

2. Arrest 10 Mei 1901 Kotapraja Amsterdam telah memerintahkan seorang pemilik rumah untuk memperbaiki dinding bangunannya, tetapi perintah ini tidak diacuhkan dan karenannya Kotapraja telah bertindak untuk membongkarnnya. Atas tindakan Kotapraja ini pemilik rumah telah mengajukan gugatan ganti rugi karena peraturan yang dipergunakan Kotapraja adalah tidak sah. Kemudian Hoge Raad memutuskan, bahwa jika benar peraturan yang digunakan Kotapraja adalah tidak sah maka perbuatan penguasa itu onrechtmatig. Walupun sudah ada arrest tersebut masih ada keraguan diantara para sarjana yaitu apakah pelanggaran kewajiban bersifat hukum publik yang dilakukan oleh penguasa merupakan onrechtimatige daad. Tetapi kemudian keraguraguan ini akhirnya dapat dihilangkan dengan adannya Ostermann Arrest .

3. Ostermann Arrest (Arrest Hoge Raad 20 November 1924). Seorang bernama Ostermann ingin mengekspor barang-barang, maka ia mendaftarkan barang-barang itu kepada pegawai Negeri yang bersangkutan di Amsterdam, agar mendapatkan izin untuk megeluarkan barang-barang itu untuk ke luar negeri. Tetapi pegawai tersebut tidak mau melakukan acaraacara yang perlu untuk mendapat izin itu. Dengan in Ostermann merasa dirugikan oleh tindakan pegawai Negara ini, kemudian menggugat Negara Belanda untuk mengganti kerugian itu. Pengadilan dalam tingkatan pertama dan tingkatan bandingan menentukan, bahwa gugatan ini tidak dapat diterima oleh karena kini yang diutarakan oleh penggugat ialah hanya suatu tindakan pegawai negeri yang mengakibatkan suatu kewajiban di lapangan hukum publik. Universitas Indonesia


69

Dalam tingkatan peradilan kasasi Hoge Raad menentukan, bahwa gugatan Ostermann dapat diterima dengan alasan, bahwa seorang yang melanggar suatu peraturan undang-undang, dapat dianggap melakukan perbuatan melanggar hukum, dengan tidak diperdulikan apa peraturan yang dilanggar itu berada di lapangan hukum publik atau hukum perdata, seperti juga seorang yang melanggar hukum pidana dapat juga dikatakan melakukan perbuatan melanggar hukum menurut pasal 1365 KUHPer. Dengan adanya Ostermann Arrest ini hilanglah keragu-raguan yang ada pada waktu itu tentang apakah penguasa yang melanggar kewajiban yang bersifat hukum publik adalah onrechmatig atau tidak. Dengan perkataan lain setelah adannya Ostermann Arrest seluruh subjek hukum, baik yang bersifat hukum privat maupun hukum publik harus bertanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka yang melanggar hukum.

Selain itu diperlukan juga standardisasi atas tindakan-tindakan penguasa yang dianggap tidak pantas dan dapat digolonkan sebagai perbuatan melawan hukum. Maka penguasa dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila : 1) Melanggar suatu ketentuan undang-undang tanpa mempersoalkan apakah ketentuan tersebut mempunyai sifat publik.

Contohnya:

Ostermann Arrest. 2) Dalam suatu Negara Demokrasi maka semua tindakan dari badan penguasannya adalah berdasarkan atas bermacam-macam peraturan yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh atau atas undang-undang. Jelasnya bahwa tindakan yang dianggap pantas dilakukan oleh badanbadan penguasa ialah apakan tindakan itu sesuai dengan maksud dan tujuan dari peraturan tersebut. Dengan perkataan lain bilamana Universitas Indonesia


70

penguasa telah menggunakan kewenangannya untuk lain tujuan daripada tujuan wewenang yang diberikan padanya. 3) Penguasa dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum bila perbuatannya bersifat sewenag-wenang dan terjadi penyalahan hak. 4) Jika bertentangan dengan kesusilaan baik bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam perbuatan penguasa. 5) Kriteria ini menyatakan bahwa jika kepentingan umum dianggap lebih berat dari pada kepentingan perorangan maka kepentingan perorangan harus dikalahkan dan ini berarti bahwa tindakan penguasa harus di pandang bukan sebagai perbuatan melanggar hukum. Tetapi jika terjadi sebaliknya maka tindakan pengauasa dapat dipertanggung jawabkan melakukan perbuatan melawan hukum.

3.2 Pemerintah sebagai Badan Hukum dalam Subjek Perbuatan Melawan Hukum55

Hukum merupakan kumpulan norma atau peraturan yang mengaturl tingkah laku masyarakat dalam keseharian. Mayarakat pada umumnya adalah manusia sebagai pribadi hukum namun disamping manusia sebagai komponen masyarakat terdapat juga badan hukum sebagai pribadi hukum yang juga dianggap dapat bertintadak dalam hukum dan mempunyai hak-hak, kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain. Dalam hal badan hukum sebagai subjek hukum hal yang paling penring untuk diperhatikan adalah harta/kekayaan yang terpisah dari milik perseorangan dan yang harus dianggap dimiliki oleh badan diluar

55

Wirjono Prodjodikoro.,hal.55-58



71

seorang perseorangan, sehingga tindakan orang perseorangan dalam badah hukum mempunyai batasan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap kekayaan itu. Tiap tindakan yang akan dilakukan harus dilakukan badan diluar perseorangan. Badan hukum yang dimaksud dapat berupa Negara, Daerah Otonom, suatu perkumpulan orang-orang (perusahaan), yayasan, dsb. Semua badan–badan hukum tersebut dapat turut serta dalam pergaulan bermasyarakat, melakukan semua perbuatan hukum, seperti;jual beli, sewa menyewa, pengadaan tanah, dsbnya sehingga juga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan melanggar hukum yang merugikan orang lain dan dipandang sama dengan menusia sebagai pribadi kodrati. Dalam hal perbuatan melawan hukum , ada suatu hal yang menimbulkan sedikit kesulitan, yaitu unsure kesalahan yang harus ada pada subjek perbuatan melanggar hukum. Kesulitan ini berhubungan erat dangan fikiran dan perasaan yang ada dalam manusia. Adapun cara mengatasi hal tersebut diatas tergantung pada teori mana yang dianut terkait dengan pengertian badan hukum. Adapun tiga teori yang sering dipakai adalah:56 1. Teori perumpamaan (fichtie teorie) Dalam teori perumpamaan diakui secara jelas bahwa unsure kesalahan jelas tidak terdapat pada suatu badan hukum, namun badan hukum dianggap seolah-olah seorang manusia. Oleh karena badan hukum diumpamakan sama dengan manusia, terlepas dari orang-orang manusia, maka tindakan orang-orang manusia yang bertindak dalam lingkungan badan hukum itu sebgai pengurus tidak dapat dianggap tindakan langsung dari badan hukum itu, melainkan sebagai tindakan orang lain atas tindakan mana badan hukum itu juda bertanggung jawab. 2. Teori peralatan (organ-theori)

56

Ibid., hal. 56-57



72

Teori peralatan memandang suatu badan hukum tidak sebagai perumpamaan, melainkan sebagai suatu kenyataan (realita) yang tidak berada pada diri seorang manusia dalam

bertindak

dalam

masyarakat.

Orang bertindak

dengan

menggunakan tangan, kaki, dan lain-lain. Demikian jiga badan hukum mempunyai alat-alat (organen) berupa rapat anggota dan orang-orang pengurus bermacam-macam yang semua bertindak sebagai alat belaka dari suau badan hukum. Oleh karena organen tersebut merupakan manusia juga, maka sudah selayaknya syarat-syarat dalam dalam peraturan hukum yang melekat pada badan seorang manusia, seperti hal kesalahan subjek perbuatan melanggar hukum dapat dipenuhi juga oleh badan hukum. 3. Teori pemilikan bersama (propriete collective) Teori pemilikan bersama menganggap badan hukum sebagai kumpulan dari orang-orang manusia. Berdasarkan teori ini kepentingan-kepentingan badan hukum tidak lain dari pada kepentingan-kepentingan segenap orang-orang yang menjadi “background” dari badan hukum itu. Teori ini menganggap badan hukum langsung bertanggung jawab hanya

atas perbuatan melanggar hukum yang

dilakuakn oleh badan kekusaan tertinggi dalam organisasi badan hukum. Maka perbedaan anatar ketiga teori tersebut mengenai perbuatan melanggar hukum ialah, bahwa suatu alat perlengkapan dari badan hukum bertindak melanggar hukum maka menurut teori peralatan badan hukum sama selalu langsung bertanggung jawab, menurut teori perumpamaan badan hukum sama sekali tidak dapat langsung bertanggung jawab apabila perbuatannya dilakukan oleh badan kekuasaan yang tertinggi dalam organisasi badan hukum. Dalam hal teori peralatan batasan dari alat tercantum dalam anggaran dasar suatu badan hukum.



73

3.3 Hak-Hak atas Tanah 3.3.1 Hak Tanah Primer Dalam hukum pertanahan Indonesia yang terangkum dalam Undang-Undang No 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok hukum agrari (UUPA) terdapat empat macam hak atas tanah : 3.3.1.1 Hak Milik Konsep hak milik atas benda yang tercantum dalam pasal 570 KUHper memiliki perbedaan dengan konsep hak milik atas tanah yang diatur dalam UUPA. Dalam pasal 570 KUHPer konsep hak milik atas benda adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan yang dengan leluasa dan untuk berbuat bebas atas kebendaan itu, dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, namun, keseluruhan itu tidak menutup kemungkinan adanya pencabutan hak untuk kepentingan umum berdasarkan ketentuan undang-undang dan pembayaran ganti rugi.57 Dalam UUPA pengaturan mengenai hak milik tercantum dalam pasal 20 sampai pasal 27. Pasal 20 mengatakan bahwa hak milik adalah hak turun temurun58, terkuat59 dan terpenuh60 dan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Namun dalam

57

Soedharyo Soimin, Status Hak dan Pembebasan tanah.( Jakarta: Sinar Grafika, 2004).,,hal.1 58

Turun temurun artinya adalah tanah dengan hak milik dapat dialihkan dengan pewarisan.

59

Terkuat artinya artinya tak terbatas dalam masa kepemilikannya dan tak dapat diganggu gugat. Namun, dalam hal ini tidaklah mutlak diberlakukan karena tanah sendiri mempunyai fungsi sosial. 60

Terpenuh artinya penguasaan seorang atas tanahnya secara penuh, hal inilah yang membedakannya dengan hak-hak lain, seperti; hak guna bangunan, hak guna usaha,dsb.



74

pelaksaanaannya hak miilik tersebut dengan segala sifatnya terikat dengan pasal 6 yang menyatakan tanah haruslah mempunyai fungsi sosial61 artinya tanah yang telah dimiliki harus lah diolah dan dimanfaatkan agar dapat bermanfaat untuk pribadi si pemilik tanah maupun bagi masyarakat sekitarnya. Dalam kurun waktu tertentu tanah tidak dimanfaatkan maka Negara berahak mencabut atau mengambil alih hak tanah tersebut dari pemiliknnya. Hak milik atas tanah hanya dapat dimiliki warga Negara Indonesia. Namun, ada beberapa badan hukum62 yang dapat memiliki hak milik atas tanah yang ditetapkan oleh pemerintah.63 Jika terjadi kepemilikan oleh warga Negara asing atau subjek yang tidak memenuhi ketentuan untuk memiliki hak milik maka hak milik atas tanah akan beralih ke Negara. Hapusnya hak Milik disebabkan oleh 2 factor:64 Pertama, tanahnya jatuh ke Negara yang disebabkan pencabutan hak,65 penyerahan sukarela,66 ditelantarkan, dan

61

Fungsi sosial yang tercantum dalam pasal 6 UUPA bermaksud memberikan perbedaan dengan hak milik dalam pengertian eigendom yang tercantum dalam pasal 571 KUHPer; “hak milik atas sebidang tanah mengandung didalamnya kepemilikan atas segala apa yang ada diatasnya dan di dalam tanahnnya”, selain itu fungsi sosial untuk memberikan batasan atas “kemutlakan” dari hak milik. 62

Badan-badan sosial.

63

Ditentutakan dalam Peraturan Pemerintah No.38 tahun 1963 tentang Penunjukan badanbadan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. 64

Pasal 27 UUPA

65

Berdasarkan pasal 18 UUPA jatuhnya tanah ketangan Negara atas dasar pembebasan atau pencabutan hak demi kepentingan umum. 66

Pepres 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan demi kepentingan umum.



75

peralihan terhadap WNA67. Kedua, disebabkan tanahnya musnah; karena bencana alam, atau kejadian-kejadian alamiah.

3.3.1.2 Hak Guna Usaha Mengenai hak guna usaha dalam UUPA diatur dalam pasal 28-34 UUPA. Hak guna usaha mempunyai pengertian hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (pasal 28). Hak guna usaha dapat beralih dan dialihkan. Subjek yang dapat memproleh hak guna usaha adalah warga Negara dan badan hukum yangdidirikan menurut hukum Indonesia an berkedudukan di Indonesia (Pasal 30). Hapusnya HGU adalah disebabkan oleh:68 1) Jangka waktunya berakhir 2) Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak terpenuhi 3) Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir 4) Dicabut untuk kepentingan umum.

3.3.1.3 Hak Guna Bangunan (HGB) Mengenai HGB diatur dalam pasal 35-40 UUPA. Hak guna bangunan diartikan sebagai hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya senidiri (pasal 35 ayat 1). Subjek yang dapat memiliki

67

Pasal 21 dan 26 UUPA

68

Pasal 34 UUPA



76

HGB adalah warganegara Indonesia, dab badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Hak guna bangunan dapat terjadi disebabkan oleh dua hal:69 1) Mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara karena penetapan pemerintah. 2) Mengenai tanah milik: karena perjanjian yang berbentuk otentik karena pemilik tanah yang bersangkutan dengan pihak yang akan memproleh hak guna bangunan itu, yang bermaksud menimbulkan hak tersebut. Selain itu perlu juga diketahui sebab-sebab yang dapat menghapus HGB:70 1) Jangka waktunya berakhir 2) Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak terpenuhi 3) Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir 4) Dicabut untuk kepentingan umum 5) Diterlantarkan 6) Tanahnnya musnah 7) Ketentuan dalam pasal 36 (2)71

69

Pasal 37 UUPA

70

Pasal 40 UUPA

71

Hapusnya Hak Guna Bangunan atas Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud mengakibatkan tanahnya kembali ke dalam penguasaan pemegang hak pengelolaan.



77

3.3.1.4 Hak pakai Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain yang member wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau oerjanjian penglahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undangundang ini (pasal 41). Subjek yang dapat mempunyai hak pakai :72 1) Warganegara Indonesia. 2) Orang asing yang berkedudukan di Indonesia. 3) Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. 4) Badan hukum yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Hak pakai merupakan satu-satunya hak atas tanah yang dapat dipunyai oleh warga Negara asing. Adapun kewajiban para subjek pemegang hak pakai adalah :73 1) Membayar uang pemasukan kepada Negara; 2) Menggunakan tanah sebagai peruntukan dan persyaratan; 3) Memelihara dengan baik tanah dan bangunan;

72

Arie, Hutagalung, dkk. Asas-Asas Hukum Agraria. (Depok:2005).,hal 41

73

Ibid.,hal. 41-42



78

4) Memberikan jalan keluar atau jalan air atau kemudahan lain bagi pekarangan atau bidang tanah yang terkuung karena keadaan geografis atau sebab lain; 5) Menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan hak pakai kepada Negara, pemegang hak pengelolaan atau pemegang hak milik sesudah hak pakai tersebut hapus; 6) Menyerahkan sertipikat hak pakai yang telah hapus kepada kantor pertanahan. Dengan kewajiban-kewajiban diatas yang harus dipenuhi para pemegang hak pakai, maka terdapat pula hal-hal atau ketentuan yang menyebabkan hapusnya hak pakai: 1) Jangka waktu beakhir; 2) Dibatalkan karena syarat tidak dipenuhi dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir; 3) Dicabut untuk kepentingan umum;74 4) Tanahnya ditelantarkan; 5) Tanahnya musnah; 6) Pemegang hak tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak.

74

UU No 20 tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda yang ada

di atasnya.



79

3.3.2 Hak Tanah Sekunder 3.3.2.1 Hak Sewa UUPA mengatur mengenai hak sewa atas tanah dalam pasal 44 dan 45 UUPA. Maka yang dimaksud dengan hak sewa adalah hak yang member kewenangan untuk menggunakan tanah milik pihak lain dengan kewajiban membayar uang sewa pada tiap-tiap waktu tertentu. Dalam hukum adat hak sewa sering dinamakahn dengan istilah “jual tahunan” Hak sewa mempunyai sifat sebagai hak pribadi artinya bahwa pemegang tanah tidak dapat mengalihkan atau memindah tangankan hak atas tanah tanpa izin pemiliknya. Hak sewa ada akibat adanya suatu perjanjian sewa menyewa dan dapat putus ataupun batal akibat hal-hal yang membatalkan perjanjian pada umumnya. Hak sewa ini tidak dapat hilang walupun kepemilikan atas tanah beralih tangan. Hak sewa ini tidak dapat dijadikan jaminan hutang. Hak sewa karena yang beralih antara pemilik tanah dengan penyewa hanya pemanfaatannya saja dan bukan kepemilikannya maka hak sewa ini tidak perlu didaftarkan cukup dengan perjanjian saja. Jangka waktu dari hak sewa ini adalah tergantung dengan perjanjian.75 Hapusnya hak sewa disebabkan beberapa hal yakni; jangka waktu berakhir, dicabut untuk kepentingan umum, dilepaskan, dihentikan, dan tanahnya musnah. 3.4 Peruntukan Tanah Hak-hak atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah Nasional diperuntkan untuk :76

75

Jangka waktu sewa sesuai dengan perjanjaian dengan memperhatikan pasal 26 ayat (2)

76

Op. Cit., hal 60

UUPA



80

3.4.1 Keperluan Perorangan Untuk memenuhi keperluan perorangan hak yang diberikan adalah hak milik. Jika tanah yang diperlukan itu untuk pertanian, ada pembatasan luasnya menurut pasal 17 UUPA, yang peraturan pelaksanannya UU No. 56/Prp/1960 tentang Landreform. Sedangkan untuk perumahan belum ada pembatasannya (pasal 12 UU 56/Prp/1960) .3.4.2 Keperluan Perusahaan Untuk kepentingan perusahaan tidak akan diberikan hak milik karena hak milik hanya dapat dimiliki WNI dan badan-badan yang ditetapkan pemerintah. Hak atas tanah yang diberikan dapat beragam sesuai dengan keperluannya; 1) Hak Guna Usaha, dengan jangka waktu 35 tahun dapat diperpanjang 25 tahun 2) Hak Guna Bangunan, dengan jangka waktu 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun. 3) Hak Pakai, dengan jangka waktu 25 tahun dapat diperpanjang 20 tahun 4) Hak pengelolaan hanya dapat di peroleh oleh BUMN/BUMN

3.4.3 Keperluan Khusus Hak atas tanah untuk keperluan khusus ada bermacam-macam: a. Untuk instansi pemerintah, misalnya Departemen, Jawatan, instansi-instansi lainnya di kota atau di desa dengan hak pakai. Hak pakai ini dimaksudkan untuk



81

keperluan membangun kantor bagi kegiatan sehari-hari. Untuk proyek-proyek, hak yang tersdia adalah hak pengelolaan.77 b. Untuk perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh Negara, misalnya Perum/persero, perjan, perusahaan daerah, juga diberikan hak pengelolaan. Namun, jika yang diusahakan adalah pertanian dan perkebunan maka yang diberikan adalah hak guna usaha. c. Untuk kegiatan keagamaan, hak yang tersedia adalah hak pakai (pasal 42 ayat 2 UUPA) dengan jangka waktu tiak terbatas.78 d. Untuk perwakilan Negara aisng, misalnya kantor kedutaan, rumah atau kediaman kepala perwkilan asing, diberikan hak pakai dengan Cuma-Cuma dan jangka waktunya tidak terbatas selama digunakan.

3.5 Tata Cara Memperoleh Hak Atas Tanah Yang Diperlukan 3.5.1 Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Dalam Perolehan Hak Atas Tanah79 a. Proyeknya Sebelum menempuh beberapa proses dalam perolehan hak atas tanah, perlu diperhatikan apa yang sebenarnya direncanakan untuk dibangaun atau apa yang akan dibangun, mislanya yang akan dibangun itu adalah jalan raya, rumah sakit, pelabuhan, dan sebagainya. Sehingga, hal mengenai proyek ini terikat erat dengan lokasi dari tanah yang ingi

77

Pasal 3 PMDN No.5/1974

78

Badan keagamaan dan badan sosial boleh memiliki tanah dengan hak millik (pasal 49 ayat 1 UUPA), namun caranya dengan menggunakan tanah perwakafan. 79

Arie, Hutagalung, dkk. Op. Cit.,hal.62



82

b. Lokasi Lokasi adalah tempat dimana proyek akan dibangun. Instansi yang akan menentukan lokasi proyek ialah pemerintah daerah setempat, yaitu; 1) Pemerintah Daerah Tingkat I untuk provinsi 2) Pemerintah Daerah Tingkat II untuk Kotamadya/Kabupaten.

c. Tanah yang Tersedia Dalam perolehan hak, maka perlu dilihat persediaan tanah yang tersedia baik secara fisik maupun secara yuridis; 1) Segi Fisik: a) Letak tanahnya yang menyangkut masalah yuridiksi perubahan dasar b) Luas tanahnya dalam hal ini perlu diteliti ukuran yang tepat c) Batas-batas tanahnya untuk mencegah konflik dengan tanah yang bersebelahan. 2) Segi Yuridis: a) Status tanahnya, apakah tanah tersebut tanah Negara atau tanah hak-hak pribadi tertentu. b) Status subjeknya, siapakah pemilik atau pemegang hak atas tanah c) Hak-hak pihak ketiga yang membebani d) Perbuatan hukum/peristiwa hukum yang telah terjadi Universitas Indonesia


83

e) Apakah ada penguasaan illegal diatasnya.

3.5.2. Cara Memperoleh Tanah Yang Tersedia a. Permohonan dan Pemberian Hak Atas Tanah Permohonan hak terjadi bila status tanah adalah tanah Negara, maka satusatunya cara yang dapat ditempuh untuk memperoleh hak atas tanah adalah dengan permohonan. Hak-hak yang dapat diperoleh atas tanah yang dikuasai Negara ada 5 macam (hak-hak primer)80. Pengaturan mengenai permohonan hak ini PP No.24/1997 pengganti PP 10/1961 tentang penaftaran tanah, Permen Agraria/Kepala Badan Pertanahan No.9 tahun 1999, tentang tatacara Pemberian dan Pembatalan hak atas Tanah Negara dan Pengelolaan, Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan No. 3 tahun 1999 tentang pelimpahan kewenangan dan pembatalan keputusan pemberian hak atas Negara.

b. Pemindahan Hak Pemindahan hak adalah suatu perbuatan hukum dalam pengalihan hak atas tanah apabila pihak yang memerlukan tanah memenuhi persyaratan sebagai pemegang hak atas tanah yang bersedia, dan pemegang hak hak atas tanah tersebut bersedia mengalihkan/memindahkan haknya.Tanah-tanah yang dapat dipindahkan adalah : a) Hak milik

80

Hak primer adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan



84

b) Hak guna usaha c) Hak guna bangunan d) Hak pakai atas tanah Negara Bentuk-bentuk pemindahan hak: a) Jual beli : pemindahan hak terjadi pada saat itu juga secara langsung dari penjual ke pembeli . Bersifat tunai yaitu pemindahan hak atas tanah dan pembayaran dilakukan secara serentak terjadi bersamaan dan didepan pejabat yang berwenang. b) Tukar menukar : hak atas tanah tertentu ditukar dengan hak atas tanah lain yang sejenis. c) Hibah : pemindahan terjadi seketika dan langsung sebagai penyisihan sebagain dari harta kekayaan seseorang yang diberikan secara Cuma-Cuma semasa Ia hidup kepada yang biasanya mempunyai hubungan kekerabatan. d) Hibah wasiat : pemindahan hak terjadi secara langsung menurut kehendak terakhir dari si pemberi wasiat, tetapi dengan syarat sesudah ia mati baru terjadi pemindahan haknya. Selain itu pelaksanaannya harus melalui pelaksanaan wasiat kepada si penerima hibah wasiat tersebut.

c. Pelepasan Hak Pelepasan hak adalah suatu perbuatan hukum berupa melepasakan hubungan hukum yang semula terdapat antara pemegang hak dan tanahnya melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat dengan cara memberikan ganti rugi kepada pemegang haknya, hingga tanah yang bersangkutan berubah statusnya menjadi tanah Negara.



85

Pelepsan hak terjadi pada saat pihak yang memerlukan tanah tidak memenuhi syarat sehingga untuk memproleh tanah tersebut tidak bisa dengan pemindahan hak tapi harus ditempuh pelepasan hak terlebih dahulu, setelah tanah menjadi tanah Negara pihak yang membutuhkan tanah mengajukan permohonan hak atas tanah pada Negara sesuai dengan keperluan. Acara pelepasan hak wajib dilakukan dengan surat pernyataan pelepasan hak yang ditanda tangani oleh pemegang hak diketahui pejabat yang berwenang. Pada dasarnya pelepasan hak tersebut dilakukan oleh pemegang hak atas tanah dengan suka rela. Oleh karena itu dasar hukum pelepasan hak atas tanah diatur dalam pasal 27,34, dan 40 UUPA dan tata cara pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Presiden No 36 tahun 2005 merupakan pengganti Keppres No 55 Tahun 1993 tentang pengadaan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.81 Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang luasnya lebih dari 1 ha, dilaksanakan atas bantuan panitia pengadaan tanah, untuk wilayah

kabupaten/kota

panitia

pengadaan

kabupaten/kota

dibenuk

oleh

bupati/walokota sedangkan untuk provinsi daerah khusus ibukota Jakarta dibentuk oleh gubernur. Sedangkan jika tanah yang diperlukan tidak lebih dari 1 ha, dapat dilakukan langsung oleh instansi pemerintah dengan cara yang disepakati oleh para pihak.82

d. Pencabutan Hak Pencabutan hak adalah suatu perbuatan hukum pengambilan tanah kepunyaan pihak lain oleh pemerintah secara paksa untuk keperluan penyelenggaraan

81

82

Ibid. Pasal 20 Pepres No 36/2005



86

kepentingan umum dengan pemberian ganti rugi yang layak kepada yang mempunyai hak atas tanah. Pencabutan hak perbuatan hukum sepihak yang dilakukan pemerintah. Dalam melakukan pencabutan hak atas tanah dapat dilakukan pemerintah bila memenuhi syarat-syarat berikut : 1. Tanah diperlukan benar-benar untuk kepentingan umum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undang pertanahan. 2. Merupakan upaya terakhir dalam menguasai tanah yang diperlukan dan hanya digunakan dalam keadaan memaksa 3. Harus ada ganti rugi yang layak. 4. Harus dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden. Jaminan bagi pemegang hak adalah : 1. Jaminan pemberian ganti rugi yang layak bila tidak pusa dapat mengajukan banding ke pengadian tinggi. 2. Jaminan ganti rugi harus dilakukan secara tunai dan dibayarkan langsung kepada yang berhak. 3. Jaminan penampungan bagi mereka yang perlu pindah. 4. Yang berhak atas ganti kerugian bukan hanya mereka yang haknya dicabut, tetapi jika ada oang yang menggarap tanah atau menempati rumah yang bersangkutan 5. Jika tanah yang dicabut haknya itu kemudian tidak dipergunakan sesuai rencana peruntukannya, maka mereka yang semula berhak atas tanahnya diberi prioritas untuk mendapatkan kembali.



87

Adapun cara pencabutan atau acara pencabutan hak : a) Acara biasa, tanah baru dapat dikuasai setelah dilakukan pembayaran ganti rugi dan dikeluarkannya surat keputusan pencabutan hak dari presiden. b) Acara khusus, penguasaan dan penggunaan tanah dapat segera dilakukan atas dasar izin Mendagri tanpa menunggu surat keputusan pencabutan hak dari presiden.



88

3.5.3 Secara Skematis, tata cara Memperoleh Tanah Dapat diuraikan Sebagai Berikut :83

Tata Cara Memperoleh Tanah Menurut Hukum Nasional

Tanah Negara

Tanah Ulayat

Permohonan Hak

Pelepasan Hak

Permohonan Hak

Tanah Hak

Pihak yang memerlukan tanah tidak boleh memiliki tanah hak.

Pihak yang memerlukan tanah boleh memiliki tanah hak

Pemindahan hak: Pencabutan HAk

Pelepasan Hak

-Jual Beli -Tukar menukar -Hibah

Permohonan hak

- Hibah Wasiat

83

Permohonan hak khusus untuk pembangunan kepentingan umum

Op.Cit.,68



89

3.6 Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Pembebasan hak banyak dilakukan oleh pemerintah yang memerlukan tanah namun tanah yang tersedia adalah tanah dengan hak milik, dimana pemerintah atau instansi pemerintah tidak mempunyai hak untuk memperoleh secara langsung hak tersebut disebabkan tidak terpenuhinya unsure atau syarat sebagai subjek pemilik hak milik atas tanah. Pembebasan tanah untuk kepentingan umum dapat dilakukan dangan dua cara yaitu dengan pelepasan hak yang artinya disini adalah dengan sukarela si pemilik tanah dengan tercapainya kesepakatan mengenai ganti rugi dan yang kedua dengan pencabutan hak yang artinya dengan secara terpaksa oleh pemerintah demi kepentingan umum dimana pencabutan hak ini terjadi bila tidak tercapai kesepakatan mengenai ganti rugi anatara pemerintah dan pemilik hak atas tanah. Pembahasan lebih lanjut mengenai pemlepasan hak dan pencabutan hak telah dibahas pa sub bab sebelumnya. Untuk keperluan pemerintah pembebasan tanah haruslah dilaksanakan oleh panitia pembebasan tanah yang dibentuk oleh gubernur atau kuasa gubernur kepala daerah tingkat 1, oleh Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah tingkat II. Dalam rangka pembebasan tanah ini, apabila telah tercapai kata sepakat mengenai bentuk/besarnya ganti rugi maka pembayaran harus dilakukan secara lanngsung oleh instansi yang bersangkutan dengan penyerahan/pelepasan hak atas tanahnya dengan disaksikan minimal empat orang anggota panitia pembebasan tanah.

3.7 Ganti Rugi untuk pengadaan tanah untuk Pembangunan Pembebasan tanah tidak terlepas dari masalah ganti rugi. Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15/1975, secara tegas disebutkan, pembebsan tanah ialah melepaskan hubungan hukum yang semula terdapat pada pemegang hak (penguasa tanah) dengan cara memberikan ganti rugi. Ganti Rugi atas tanah-tanah yang dibebaskan berupa : Universitas Indonesia


90

1.

Tanah yang telah mempunyai sesuatu hak berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960.

2.

Tanah-tanah dari masyarakat hukum adat (pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15/1975. Dalam mengadakan penaksiran mengenai bentuk atau besarnya ganti rugi,

panitia pembebasan tanah harus mengadakan musyawarah dengan dengan para pemilik atau pemegang hak atas tanah dan/atau benda atau tanaman yang ada diatasnya (pasal 6 ayat 1 PMDN No. 15/1975. Dalam menetapkan besarnya ganti rugi atas bangunan dan tanaman panitia harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang di tetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertanian setempat tentang lokasi dan factor-faktor strategis lainnya yang dapat mempengaruhi harga tanah. Tidak hanya berpatok Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang relatif sangat rendah. Adapun yang berhak atas ganti rugi dalam pembebasan tanah tersebut adalah mereka yang berhak atas tanah/bangunan/tanaman yang ada diatasnya, dengan berpedoman dengan kepada hukum adat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam UUPA dan kebijakan pemerintah dalam Permendagri No.15/1975.



91

BAB 4 KASUS POSISI DAN ANALISA

Putusan Pangadilan Negeri Jakarta Selatan: No. 434/Pdt/g/1995/PN. Jak. Sel: Ny. Siti Sumeni Tjindarbum Vs Pemerintah RI Cq Menteri Koperasi cq Biro Umum Departemen Koperasi cq Bira Hukum dan Organisasi, Yan Thor Halim Saragih dan H. E Gewang.

4.1 Uraian Perkara 4.1.2 Para Pihak NY. SITI SUMENI TJINDARBUMI, dalam hal ini memilih domisili dikuasa hukumnya, KESANTA TARIGAN, S.H.,dan Associates, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 39, Jakarta Selatan Berdasarkan Surat Kuasa khusus N0. 076/KT/-SK/X/1995 tertanggal 03 Oktober 1995; yang disebut sebagai PENGGUGAT. YAN THOR SARAGIH, beralamat terakhir di Jl. Paku Buwono dalam hal ini diwakili oleh TUTY HUTAGALUNG, S.H., dan AGUSTINA HUTAGALUNG, S.H . Advokat dan Pengacara berkantor di Jl. Keramat-II/45 Jakarta 10420 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Februari---1996; selanjutnya disebut TERGUGAT I;PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI KOPERASI BIRO UMUM DEPARTEMEN KOPRASI cq BIRO HUKUM dan ORGANISASI, beralamat di Jl. HR. Rasuna Said Kav. 3, 4, 5; Jakarta 12940; dalam hal ini diwakili oleh DURACHMAN, S.H.; dan UNTUNG TRI BASUKI,.S.H., berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 8 Januari 1996; selanjutnya diabut; TERGUGAT II;Universitas Indonesia


BAB 2 PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN KONSEP GANTI RUGI Sebab-sebab ganti rugi dalam konsep Perdata

Recommend Documents