GANTI RUGI AKIBAT MAL-PRAKTEK KELALAIAN MEDIK: KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA

GANTI RUGI AKIBAT MAL-PRAKTEK KELALAIAN MEDIK: KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA Oleh : Nurma Khusna Khanifa Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syariah dan Hukum UNSIQ Email: [email protected] ABSTRAK Negligence istilah dalam kedokteran, begitu juga istilah dalam mal-praktek (medical malpractice). Permasalahan timbul akibat hubungan kurang baik antara pasien dengan petugas kesehatan atas dasar mutual understanding, mutual trust dan mutual respect. Dasar inilah yang disebut sebagai perjanjian yang menimbukkan ganti rugi atau wan-prestasi salah satu pihak. Hukum di Indonesia mengatur sendiri mengenai mal-praktek dalam medical law, akan tetapi mengikuti aturan hukum perdata. Sedang hukum Islam pedoman way of life mengharuskan proteksi. Kata kunci: Mal-praktek, ganti rugi, hukum perdata, hukum Islam Demikian pula istilah mal-praktek yang

A. Pendahuluan Hidup

bersama

memunculkan

tersebut

interaksi-interaksi

pasti

pada umumnya diartikan berkaitan dengan

dan

profesi kedokteran (medical malpractice),

hubungan-hubungan antar individu, serta

bahkan

berbagai perselisihan yang muncul sebagai

mengasosiasikan langsung dengan bidang

dampak

tersebut.

kedokteran, padahal arti mal-praktek itu

Sebagaimana individu dalam masyarakat

berlaku juga terhadap profesi lain (J.

tidak mungkin menikmati

Gunandi, 1990 : 5).

dari

interaksi

kebebasan

ada

kecenderungan

untuk

absolut, karena hal itu bertentangan

Permasalahan timbul akibat tidak

dengan kebebasan manusia lain yang

terwujudnya suasana dan hubungan yang

dapat menimbulkan perselisihan berlarut-

baik antara petugas kesehatan dan pasien

larut

menghancurkan

atas dasar mutual understanding, mutual

masyarakat itu sendiri (M. Misbah, 2008 :

trust dan mutual respect antara kedua

2). Hal itu terjadi pula dalam dunia

belah pihak. Akibat semua itu, sering

kesehatan

terdengar keluhan dan kritikan masyarakat

yang

hanya

antara

petugas

kesehatan

dengan pasien akibat kelalaian. Beberapa dekade istilah kelalaian

terhadap sikap dan pelayanan petugas kesehatan,

tenaga

medis,

paramedis

(negligence) hanya dikenal dalam arti

kepada pasien, terutama di lingkungan

umum dalam percakapan sehari-hari. Kini

rumah sakit pemerintah.

istilah kelalaian mulai populer dalam

Beberapa kasus pelanggaran kode etik

kaitannya dengan bidang kedokteran.

kedokteran atau pelanggaran sumpah

Vol. II No. 01, Mei 2016

dokter atau sumpah jabatan dan ada pula

haknya, hak atas pelayanan kesehatan dan

beberapa kasus penuntutan ganti kerugian

hak untuk menentukan nasib sendiri atas

oleh pasien atau keluarganya kepada

kewajiban tanggung jawab rumah sakit,

dokter dan petugas kesehatan lainya,

tanggung jawab

karena dituduh lalai atau lengah dalam

tanggung jawab bidang keperawatan (J.

menjalankan tugas, salah memberikan

Guwandi, 2008 : 10). Dari

obat, sehingga mengakibatkan kematian pasien,

cacat

bertambah

seumur

ganti rugi mal-praktek akibat kelalaian dalam melaksanakan tugas kesehatan

yang

kesehatan

menyebut (health

ditinjau dari aspek hukum Islam dan

hukum

hukum perdata yang akhir-akhir ini

law,

marak terjadi di kalangan masyarakat

gezondheidsrecht) di Indonesia masih muda usianya. Oleh karena itu setiap

Indonesia. B. Metodologi Penelitian

perbuatan (memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu) (Subekti Tjitrosudibio, 2008 : 323),

maupun

mengakibatkan

tindakan kerugian

yang maka

penyelesaian masalah mengikuti aturan KUH Perdata mengingat kepustakaan dan yurisprudensinya masih tergolong langka. Sedangkan pandangan Islam tentang

hemat

(Masjfuk

Hukum kedokteran (medical law), juga

diatas

dan

penulis mencoba membahas mengenai

Zuhdi, 1992 : 188).

ada

pemaparan

dokter

dan

hidup,

penderitaannya

profesi

kesehatan

melalui

sumber

hukum Islam dan menjadi pedoman hidup (way of life) bagi seluruh umat Islam (J. Guwandi, 2008 : 8). Pengaruh globalisasi yang melanda ke seluruh penjuru dunia membuat orang semakin berani mengungkapkan sebuah masalah yang ditimbulkan akibat kelalaian petugas kesehatan, akibat dari wan-

Metode merupakan alat bantu yang utama dalam setiap penulisan ilmiah, baik untuk memahami permasalahan maupun di dalam menyusun tulisan karya ilmiah itu sendiri. Adapun jumlah dan

jenis

metode

yang

akan

dipergunakan, ditentukan oleh sifat dan jenis penelitian. Sehingga penelitian dapat mencapai hasil yang optimal dan pelaksanaannya terarah dan rasional. Adapun

penulisan

jurnal

ini

menggunakan beberapa metode agar diperoleh suatu hasil yang falid sehingga dapat

dipertanggung

jawabkan

kebenarannya, metode tersebut ialah jenis penelitian penyusunan jurnal ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dalam

analisis

data,

penulis

prestasi banyak orang gencar menuntut

138

Ganti Rugi Akibat Mal-Praktek


menggunakan metode deskriptif analitis.

(persetujuan yang tercatat) (Ahmad

Merujuk pada permasalahan di atas,

Warson, 198 : 92).

peneliti

mencoba

menggunakan

Akad dapat ditinjau dari dua segi

untuk

yaitu secara umum dan secara khusus,

menguraikan pokok masalah melalui

secara khusus yaitu segala sesuatu

kajian teori sedang pengumpulan data,

yang

penulis

berdasarkan

pendekatan

sosiologis

menggunakan

penelitian

dikerjakan

oleh

seorang

keinginannya

sendiri,

lapangan (field research) diantaranya

seperti wakaf, talak, pembebasan atau

wawancara dan observasi, serta tidak

sesuatu

lupa kajian pustaka (library research).

membutuhkan

C. Hasil Temuan dan Pembahasan 1. Ketentuan Umum Perjanjian 1.1. Naẓariyat al ‘Uqûd (Teori Perikatan) Dalam hubungan keperdataan,

yang

khusus akad adalah perikatan yang ditetapkan Rachmat

dan

berdasarkan

Perikatan

suatu

dalam

perikatan.

Islam

adalah

merupakan seperangkat hukum yang bersumber dari Al-Qur’an dan hadist serta ar-ra`yu (ijtihad) yang mengatur tentang hubungan dua orang atau lebih mengenai suatu benda atau sesuatu

yang

dihalalkan

menjadi

objek suatu transaksi (Gemala Dewi, 2005 : 3). Perjanjian

dalam

Islam

dinamakan akad, berasal dari bahasa arab

(‘aqada)

dengan

masdar

(‘aqdun) yang berarti membangun atau

dengan Syafi’i,

`îjab-qabûl 2001

ketentuan obyeknya.

:

( 54)

syara’ Gambaran

yang menerangkan maksud ijab qabul diantara dua belah pihak itu ialah

َ َ ‫ َ ْﻹ ْﺠﻳَﺎ ُ ُﻫ َﻮ َ ُ َﻧﻴَﺎ ﻳَ ْﺼ ُﺪ ُ ﻣ ْﻦ‬ ‫ﺣ ِﺪ‬ ِ ٍ ِ َْ َ َ ً َ ُ ْ َ ََُْ 'ِ ‫ﺗِ ِﻪ ِﻰﻓ ِﻧﺸﺎ‬-َِ .‫ِ إ‬#‫ﺮﺒ ﻗ ْﻦ َﺟ ْﺰ‬ ‫ﻟﻤﺘﻌﺎ ِﻗﺪﻳ ِﻦ ﻣﻌ‬ ْ ُ َ َ َ ْ ْ ُ ُْ َ ْ َ ُْ ‫ﺒﻮ ﻫ َﻮ‬ ‫وﻟﻘ‬. ‫ُ ِﻣﻨﻬﻤﺎ‬.‫ئ‬-ِ ‫ ﺎﻛ ﻫ َﻮ َﻛﺎ‬1 ‫ﻟ َﻌﻘ ِﺪ‬ ْ َ َْ ْ َ ْ َ ِ ‫ﻟﻄﺮ ِ; ﻷﺧ ِﺮ َﻧﻌﺪ ﻹْﺠﻳَﺎ‬ ‫َﻣﺎﻳَﺼ ُﺪ ُ ِﻣ َﻦ‬ َْ َ َ َ َ ُ ْ َ ً َ ُ .‫ﻣﻌﺮﺒ ﻗﻦ ﻣﻮﻓﻘ ِﺘ ِﻪ ﻋﻠﻴ ِﻪ‬ Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad, untuk memperlihatkan kehendaknya dalam mengadakan akad, siapa saja yang memulainya. Qabul adalah jawaban pihak lain sesudah adanya ijab, buat menyatakan persetujuan (Muhammad Al Amin Ad Dirrir, Jilid I : 326).

memegang

Akad timbul sesudah adanya

perjanjian, percampuran, menyatakan

ikhrâzul mubâhat, sebelum timbul

juga

mendirikan,

dua

dan gadai. Sedangkan pengertian

berdasarkan

menimbulkan

keinginannya

orang seperti jual-beli, perwakilan

hal yang mendasar adalah perjanjian setiap perjanjian pasti akan

pembentukannya

bisa

diartikan


kontrak

139


ihrâzul mubâhat, maka belumlah

diartikan

timbul akad ini. Sedangkan menurut

mencakup Undang-Undang (hukum

T.M. Hasbi Ash Shiddiqie (2002: 22)

tertulis) maupun hukum tidak tertulis

akad

(hukum

adalah

salah

satu

bentuk

sebagai

adat).

hukum

Mengingat

yang

bahwa

perbuatan hukum atau disebut dengan

perikatan dapat timbul bukan hanya

tasharruf. Tasharruf diartikan sebagai

dari perjanjian dan Undang-Undang

sesuatu berdasarkan persetujuan dua

saja, tetapi juga dari hukum adat

pihak

(Hardijan Rusli, 1996 : 15).

yang

mengikat

keduanya.

Mustafa Al Zahra (1997 : 35) mendefinisikan

tasharruf

segala

(perbuatan)

Menurut Subekti (2001 : 1), yang

sebagai

memberikan definisi bahwa suatu

yang

perikatan adalah suatu hubungan

bersumber dari kehendak seorang dan

hukum antara dua orang atau dua

syara’ menetapkan atasnya sejumlah

pihak berdasarakan pihak yang satu

akibat hukum (hak dan kewajiban).

berhak menuntut sesuatu hal dari

sesuatu

1.2. Hubungan Perjanjian Dengan Perikatan

pihak yang lain dan pihak yang lain

Sistem hukum di Indonesia yang

tuntutan itu. Perikatan adalah suatu

dipengaruhi Belanda adalah sistem

hubungan hukum yang terjadi baik

Eropa atau disebut juga sistem hukum

karena perjanjian maupun karena

Romawi Jerman, di dalam hukum

hukum.

Indonesia

tentang

terjadi karena perjanjian ataupun

perjanjian. Menurut Pasal 1233 KUH

hukum dinamakan perikatan, karena

Perdata tiap-tiap perikatan lahir dari

hubungan hukum tersebut mengikat

perjanjian

yaitu

mengatur

dan

Undang-Undang.

berkewajiban

untuk

Hubungan

memenuhi

hukum

kewajiban-kewajiban

yang

yang

Selain dari perjanjian dan Undang-

timbul dari adanya perikatan itu dapat

Undang terdapat pula sumber hukum

dipaksakan secara hukum. Karena

perikatan ialah putusan pengadilan.

perjanjian adalah suatu janji atau

Kata Undang-Undang mempunyai

saling janji yang mana bila janji atau

maupun

janji-janji itu tidak dilaksanakan maka

materil adalah peraturan tertulis, dan

secara hukum pihak yang dirugikan

kata Undang-Undang dalam Pasal

(kreditur) dapat menuntut pemenuhan

1233 ini adalah terjemahan dari

janji itu secara paksa atau menuntut

bahasa Belanda wet yang juga dapat

ganti rugi.

arti

140

baik

secara

formil



Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa

perjanjian

bahasa

belanda,

(overeenkomst contract

bahasa

hukum, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis (Petter Gillies, 1994 : 243).

Inggris) terbagi menjadi dua yaitu

Di dalam sistem common law

perjanjian yang mengikat (perikatan)

sumber perikatan yang berasal dari

dan perjanjian yang tidak mengikat

quasi contract ini adalah suatu hukum

(perikatan ini ada yang menyebutnya

yang tidak tertulis yang berupa suatu

sebagai perikatan bebas). Sedangkan

asas hukum atau tenet law yang

hubungan hukum adalah hubungan

terkenal

yang menimbulkan akibat hukum

Enrichment

yaitu hak (right) dan kewajiban (duty

memperkaya secara tidak adil). Di

atau obligation) (Volmar, 1999 :

dalam hukum perjanjian Indonesia

180). Salah satu unsur dari suatu

dapat disamakan dengan Pasal 1359

perikatan adalah adanya suatu isi atau

KUH Perdata (Subekti, Tjitrosudibio,

tujuan perikatan, yakni suatu prestasi

2001 : 345).

dengan

sebutan

Doctrine

Unjust (doktrin

yang terdiri atas tiga jenis antara lain

Tuntutan ganti rugi yang terdapat

memberikan sesuatu, berbuat sesuatu,

dalam kwasi kontrak ini adalah

dan tidak berbuat sesuatu. Di dalam

quntum meruit yang menurut black’s

KUH Perdata diatur dalam Pasal 1234

law dictionary adalah kewajiban yang

(Subekti Tjitrosubdibio, 2001 : 323).

bersumber dari hukum tanpa adanya

1.3. Kuasi Kontrak (Quasi Contract/Restitution) Suatu

perikatan

harus

ada

kesepakatan dari para pihak yang terikat, dengan alasan keadilan dan kepatutan.

Quantum

ini

sumbernya atau atas dasar hukumnya,

hanyalah

baik itu berupa perjanjian maupun

penggantian yang sepatutnya saja (as

hukum dan bila tidak ada sumber atau

much as deserved) sesuai manfaat

dasar hukumnya maka dapat dikatakan

yang telah diterimanya (J. Guwandi,

tidak mungkin terjadinya perikatan.

1990 : 36). Quantum meruit bukan

Dalam sistem common law ada suatu

berdasarkan perjanjian tetapi adalah

perikatan, yang disebut sebagai quasi

bedasarkan

contract dan perikatan ini diakui oleh

kembali

atau

hakim atau pengadilan dan perikatan

doktrin

unjust

ini bukan berdasarkan perjanjian. Jadi,

timbul karena tergugat mendapatkan

perikatan ini pasti bersumber dari

manfaat dari perbuatan penggugat


untuk

meruit

hak

memberikan

untuk yang

menuntut berdasarkan

enrichment,

yang

141


atau

Mal-praktek adalah kelalaian dari

merupakan perjanjian yang berlaku

seorang dokter atau perawat untuk

(J. Guwandi, 1994 : 56).

menerapkan tingkat ketrampilandan

yang

tidak

berdasarkan

2. Mal-praktek Kelalaian Medik (Malpractice Negligence) Mal-praktek suatu istilah yang

pengetahuannya

di

dalam

memberikan pelayanan pengobatan dan

perawatan

terhadap

seorang

mempunyai konotasi buruk, bersifat

pasien yang lazim diterapkan dalam

stigmatis.

dari

mengobati dan merawat orang sakit

yang memegang suatu

atau terluka di lingkungan wilayah

profesi dalam arti umum. Mal-praktek

yang sama. Mal-praktek merupakan

yang

sikap tindak profesional yang salah

seseorang

Praktek

ditunjukkan

kedokteran

buruk

kepada

disebut

profesi

sebagai

mal-

dari

seseorang

yang

berprofesi,

praktek medik. Mal-praktek tidak

seperti dokter, dokter gigi, dokter

selalu harus terdapat unsur kelalaian,

hewan. Mal-praktek bisa diakibatkan

sedangkan

memang

karena sikap tindak yang bersifat

termasuk dalam arti mal-praktek.

tidak peduli, kelalaian atau kurangnya

Mal-practice mempunyai pengertian

ketrampilan atau kehati-hatian di

yang lebih luas dari pada negligence.

dalam

Karena

arti

profesionalnya, tindakan salah yang

kelalaian, istilah mal-praktek pun

sengaja atau praktek yang bersifat

mencangkup tindakan-tindakan yang

tidak etis (J. Guwandi, 1994 : 43).

kelalaian

selain

mencakup

dilakukan sengaja (intentional, dolus,

pelaksanaan

Mal-praktek

kewajiban

merupakan

opzettelijk) dan melanggar Undang-

hubungan antara etik profesi dengan

Undang. Di dalam arti kesengajaan

hukum, dengan segala akibat hukum

tersirat ada motifnya (mens rae, guilty

yang timbul karenanya. Mal-praktek

mind). Sedangkan arti negligence

mempunyai kaitan dengan hukum

lebih

Pidana

berintikan

ketidaksengajaan

dan

Perdata.

Hukum

(culpa), kurang teliti, kurang hati-

Kesehatan di dalam hal ini teospitsen

hati, acuh tak acuh, sembrono, tak

pada hukum Kedokteran meliputi

perduli terhadap kepentingan orang

dalam soal mal-praktek berkaitan

lain, namun akibat yang timbul

dengan hukum Administratif dan

memang

hukum Tata Negara apabila berbicara

bukanlah

(Herkutanto, 1989 : 23)

tujuannya

tentang hak subjektif dari mereka menjadi peserta pengobatan. Maka

142



apabila ada kesalahan atau kelalaian

Sedangkan

kelalaian

yang kemudian dikualifisir sebagai

kurang

mal-praktek, maka sanksi pidana,

Kegagalan untuk melakukan apa yang

pembayaran ganti kerugian perdata

seorang

yang

berhati-hati

secara

ataupun sanksi administratif dapat

wajar

akan

melakukan

atau

dijatuhkan

yang

melakukan sesuatu apa yang seorang

dipandang melanggar hukum (Oemar

wajar tidak akan melakukan di dalam

Seno Adji, 1991 : 60).

kasus tersebut. Seorang dokter bisa

terhadap

dokter

perhatian

adalah

yang

wajar.

Mal-praktek menurut dr. Kartono

dianggap bertanggung jawab atas

Mohamad, di dalam buku karya

dasar professional negligence apabila

Oemar Seno Adji, mengatakan bahwa

sikap tindaknya tidak berdasarkan

mal-praktek merupakan istilah hukum

standard profesi yang berlaku umum,

sering dinamakan dengan kelalaian

sehingga

tindakan dokter (medical negligence)

timbulnya cedera oleh pasien. Tolok

yang

fisik,

ukur dari kelalaian yang dikenal

mental, atau finansial pada pasien.

sebagai 4 D dari negligence, yaitu: (J.

Terdapat tiga unsur yaitu kelalaian,

Guwandi, 1989 : 43).

kesalahan

1. Duty (kewajiban)

berakibat

kerusakan

medis,

kerugian

bagi

pasien karena risiko yang dihadapi dalam

pengobatan

yaitu

risk

of

sampai

mengakibatkan

Duty adalah kewajiban profesi dokter untuk mempergunakan segala

treatment dan error of judgement

ilmu

(Oemar Seno Adji, 1991 : 62).

penyembuhan atau setidak tidaknya

Dapat ditarik kesimpulan bahwa

dan

kepandaiannya

meringankan

beban

untuk

penderitaan

yang dimaksudkan dengan mal-praktek

pasiennya (to cure and to care)

adalah

berdasarkan standard profesi medik.

1. Melakukan

sesuatu

hal

yang

Hubungan

dokter

seharusnya tidak boleh dilakukan

termasuk

oleh seorang tenaga kesehatan.

(inspainnings verbintenis). Ini brati

2. Tidak

melakukan

seharusnya

apa

dilakukan

bahwa dokter itu dapat dipersalahkan

atau

apabila hasil pengobatannya ternyata

3. Melanggar suatu ketentuan menurut berdasarkan

perundang-undangan.


berusaha

yang

melalaikan kewajiban (negligence).

atau

perikatan

pasien

peraturan

tidak sebagaimana yang diharapkan, asalkan

tentunya

syarat

syarat

sudah

dipenuhi

standard

profesi.

Seorang dokter dalam melakukan

143


pasien

si penggugat, dalam hal ini pasien

haruslah berdasarkan adanya indikasi

atau keluarganya. Sebagai gambaran

medis, bertindak secara hati-hati dan

dapat dilihat pada suatu kasus yang

teliti, cara berkerjanya berdasarkan

jelas di mana tidak adanya hubungan

standard profesi medik, sudah ada

langsung antara penyebab (causa) dan

persetujuan tindakan medik (informed

kerugian,

consent).

diderita.

tindakan

medik

2. Dereliction

terhadap

of

that

duty

(penyimpangan dari kewajiban) Jika seorang dokter menyimpang

akibat

(demage)

yang

3. Komparasi Mal-praktek Dokter Terhadap Pasien Istilah

kelalaian

sebagai

dari apa yang seharusnya dilakukan

terjemahan dari negligence dalam arti

atau tidak melakukan apa

yang

umum, bukanlah suatu pelanggaran

menurut

hukum atau kejahatan. Namun apabila

standard profesinya, maka dokter itu

kelalaian itu sudah mencapai suatu

dapat dipersalahkan.

tingkat

seharusnya

dilakukan

3. Direct

causation

(penyebab

langsung)

tertentu

hingga

tidak

memperdulikan benda atau jiwa orang lain, maka sifat kelalaian itu berubah

4. Damage (kerugian)

menjadi serius dan kriminal. Dapat

Butir (3) direct causation dan

dikatakan

kelalaian

dalam

bidang

butir (4) damage berkaitan sangat erat

kedokteran antara lain adanya sikap

satu

dapat

dokter yang bertentangan dengan etika

dipersalahkan, harus ada hubungan

moral, bertentangan dengan hukum,

kausal (langsung) antara penyebab

bertentangan dengan standar profesi

(causa) dan kerugian (damage) yang

medik,

diderita oleh karenanya, dan tidak ada

pengetahuan atau ketinggalan ilmu di

peristiwa

di

dalam profesinya yang sudah berlaku

harus

umum dan menelantarkan (negligence),

dibuktikan dengan jelas. Tidak bisa

kelalaian, kurang hati-hati, dan acuh (J.

hanya karena hasil (outcome) yang

Leahy Taylor, 1983 : 45).

sama

lain.

atau

antaranya.

Dan

Untuk

tindakan hal

ini

sela

negatif, lantas hal ini langsung saja dokternya dianggap salah atau lalai. Sesuatu adagium di dalam ilmu pengetahuan

kekurangan

ilmu

Ilmu kedokteran adalah gabungan antara

art

dimatangkan

dan dalam

science

yang

pengalaman-

maka

pengalaman. Namun di samping itu

pembuktiannya harus diberikan oleh

dalam hubungan terapeutik antara

144

hukum,

serta



dokter dan pasien masih ada unsur

keahlian

penting yang memegang peranan, yaitu

Sedangkan

unsur

Pasien

memperoleh imbalan atas profesinya

kepada

berupa gaji atau honor. Karena itu

dokter

terjadi ‘aqad ijârah antara kedua

kepandaian,

belah pihak, ialah suatu akad di mana

menyembuhkan

satu pihak memanfaatkan barang,

kepercayaan

menaruh

(trust).

kepercayaan

dokternya,

karena pertama

mempunyai

ilmu,

ketrampilan

untuk

penyakitnya,

kedua,

dokter

akan

petugas petugas

keahlian

serta

memberikan

dokter

bertindak

berdasarkan standar profesi medik. Dari kepercayaan timbul tanggung

kesehatan

tenaga, pikiran, ketrampilan, dan

bertindak dengan hati-hati dan teliti, ketiga,

kesehatan.

pihak

lain

dengan

imbalannya

(Sayid

Sabiq, 1981 : 198-205). ‘Aqad ijârah jika dilihat dari segi

professional

obyeknya salah satunya ialah: ijârah

negligence apabila sikap tindaknya

‘alâ al-a’mâl, dalam hal ini terjadi

tidak berdasarkan

perikatan

jawab

atas

dasar

standard profesi

tentang

pekerjaan

atau

yang berlaku umum, sehingga sampai

buruh manusia di mana satu pihak

mengakibatkan timbulnya cidera oleh

memberikan upah kepada pihak yang

pasiennya,

memberikan

maka

dokter

wajib

manfaat

(Nasrun

bertanggung jawab (E. James Geoege,

Haroen, 2007 : 236). Dilihat dari segi

1997 : 671).

jenis pekerjaan yang harus dilakukan

3.1. Analisis Mal-praktek Kelalaian Medik Menurut Hukum Islam Di dalam pandangan Islam sangat menghargai tugas kesehatan, karena tugas ini adalah tugas kemanusiaan yang sangat mulia, sebab menolong sesama menderita.

manusia Dan

yang

sedang

menurut

Islam

hubungan antara petugas kesehatan dengan hubungan

pasien

adalah

sebagai

jasa

dengan

penjual

pemakai jasa, sebab si pasien dapat memanfaatkan

ilmu,


ketrampilan,

maka

dokter

dapat

digolongkan

sebagai: Ajîr khâṣ (khusus), adalah orang yang dimanfaatkan jasanya untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan waktu tertentu pula (Sayid Sabiq, 1981 : 199). Sebagai akibat dari hubungan antara pasien

petugas itu

kesehatan

timbullah

dengan

hak

dan

kewajiban pada kedua belah pihak. Sesuai dengan asas keadilan hukum yang sangat dijaga Islam, maka antara hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak harus seimbang sesuai posisi

145


masing

masing.

Makin

besar

kesehatan

atas

musibah

yang

tanggung jawabnya, makin besar pula

menimpa, apabila terjadinya musibah

hak dan kewajibannya. Demikian

itu karena kesalahan dan kelalaian

pula hak dan kewajiban petugas

petugas kesehatan. (Masjfuk Zuhdi,

kesehatan lebih banyak dari pada hak

2002 : 193)

dan

kewajiban

pasien,

Terjadinya

karena

suatu

akad

akan

tanggung jawab petugas kesehatan

menimbulkan

akibat hukum yang

sangat besar, ialah keselamatan jiwa

menimbulkan

dan raga pasiennya.

terhadap kedua belah pihak yang

hak

dan

kewajiban

Dalam melaksanakan hak dan

berakad. Di dalam hukum kedokteran

kewajiban petugas kesehatan maupun

terjadi transaksi teurapetik dimana

hak dan kewajiban pasien sering

hubungan hukum secara langsung

terdapat panyalahgunaan kewenangan.

terjadi tanpa adanya akad, karena

Salah satu unsur hak dan kewajiban

terjadi suka rela di antara kedua belah

tersebut

kesehatan

pihak.

kematian

kewajiban

ialah

bertanggung

petugas

jawab

atas

Salah

satu

dokter

yang

menjadi

dengan

adanya

penderita dan kerugian pasien yang

hubungan hukum itu ialah mengganti

benar-benar disebabkan oleh kesalahan

kerugian yang diderita pasien akibat

atau

kesehatan.

tindakan dokter. Dalam hal ini apabila

Menurut Abdul Qadir ‘Audah, bahwa

kerugian tersebut dilakukan dengan

seseorang

kesengajaan

kelalaian

petugas

tidak

bisa

dituntut

bertanggung jawab atas pasiennya, jika

atau

kelengahannya

(Chairuman Pasaribu, et al, 1996 :156). Dokter

ia telah memenuhi syarat-syarat sebagai

dapat

dikategorikan

berikut (Abdul Qadir ‘Audah, 1949 :

sebagai penjual jasa untuk orang bayak,

523):

jika

1. Ia benar-benar seorang dokter yang

sehingga mengakibatkan kerugian yang

dokter

melakukan

kesalahan

diderita pasien, di kalangan ulama’ fiqh

punya wewenang 2. Tindakannya dimaksudkan untuk mengobati dengan i’tikad yang baik 3. Ia bertindak sesuai dengan prinsip-

terdapat perbedaan pendapat masalah ganti rugi (Abdul Aziz Dahlan, dkk, 2001 : 60): 1. Imam

prinsip kedokteran 4. Atas persetujuan pasien atau walinya

Abu

Hanifah,

Mazhab

Hanbali, dan Syafi’i

berhak

Apabila kerugian bukan karena

menuntut tanggung jawab petugas

kelalaian atau kesengajaan, maka

Sedangkan

146

pasien



dokter tidak wajib menuntut ganti

dimaksud

rugi.

bertanggung jawab atas kelalaian dari

2. Imam Abu Yusuf dan Hasan Asy

ialah

seorang

dokter

perawat yang membantu pengobatan

Syabani

di

bawah

perintahnya

dan

Bahwa dokter bertanggung jawab

memberikan

terhadap kerugian pasien baik

pada saat melakukan pengobatan,

disengaja maupun tidak, kecuali

karena ia juga mempunyai direct

kerugian tersebut di luar batas

control terhadap perawat tersebut) di

kemampuannya.

luar wewenang dan i’tikad yang baik

instruksi-instruksinya

walaupun terdapat persetujuan pihak

3. Mazhab Maliki Jika perkerjaan tersebut bersifat

pasien serta tidak sesuai prinsip

membekas, memiliki efek jangka

kedokteran, seperti tidak memberikan

panjang maupun pendek

yang

resep obat kepada pasiennya sesuai

mengobati

dengan disiplin ilmu kedokteran yang

dikerjakan pasien,

untuk

maka

kerugian

baik

di

pelajari,

disengaja maupun tidak, dokter

pendekatan

wajib bertanggung jawab.

hukum

tetapi

menggunakan

kebatinan,

Islam,

maka

menurut ia

harus

Pesan yang terkandung dalam

bertanggung jawab atas kerugian

beberapa pendapat ulama’ fiqh di atas

pasiennya, jiwa, dan materialnya. Hal

adalah jika terjadi risiko atas akad

ini berdasarkan hadis Nabi:

ijârah,

maka

dokter

masih

bertanggung jawab terhadap pasien karena

tindakan

dokter

merupakan

menyembuhkan

yang

dilakukan

dianggap

pasien

bisa

walaupun

terdapat hubungan terurapetik dokter hanya

memberikan

kesehatan

pelayanan

semaksimal

mungkin

bukan hasil yang dijanjikan (M. Yazid Afandi, 2009 : 191). Kesalahan

dan

melakukan praktek kedokteran atau (pengobatan


Barang siapa melakukan praktek kedokteran atau pengobatan, sedang ia bukan ahlinya, maka ia harus bertanggung jawab menanggung kerugian. (Hadis riwayat Abu Daud, al Nasai, Ibnu Majah, dan al Hakim. (as Suyuti, 1954 : 169). Pelanggaran dalam penggunanan hak (ta’assuf fî isti’mâl al ḣaqq) sebagai

perbuatan

terlarang

dan

tercela (haram) karena didasarkan kelalaian

diakibatkan oleh seorang dokter yang

pengobatan

َ َ ٌ ُْ ََْْ ََْ َ ََ ْ َ ‫ﺐ ﻓ ُﻬ َﻮﺿﺎ ِﻣ ٌﻦ‬ ‫ﻣﻦ ﻳﻄﺒﺐ ﻟﻢ ﻓﻌﻠﻢ ِﻣﻨﻪ ِﻃ‬

pertimbangan. kebebasan

Pertama

dalam

Islam

prinsip tidaklah

bersifat mutlak, melainkan kebebasan

yang

147


yang

bertanggung

jawab,

kedua

prestasi

karena

tidak

memenuhi

prinsip tauhid, bahwa sesungguhnya

verbintenis tersebut (Oemar Seno

pemilik hak ialah Allah, sedangkan

Adji, 1991 : 63).

manusia hanya dititipi amanat. Maka

Melihat posisi dan tanggung jawab

apabila melanggar penggunaan hak

seorang dokter dalam hukum ataupun

seperti

dalam

menurut etik maka khususnya dalam

menggunakan haknya mengakibatkan

delik-delik culpoos yang menggandung

pelanggaran terhadap orang lain atau

unsur kealpaan dalam perkara perdata

menimbulkan

(Pasal 1365 KUH Perdata) perlu

seseorang

kerugian

terhadap

orang lain serta menggunakan haknya

ditegaskan

secara

hati-hati)

persyaratan apakah seorang dokter itu

ceroboh

(tidak

dalam

keadaan

dan

sehingga

mengakibatkan

muḍarat

dapat dipertanggung jawabkan, bahwa

terhadap

pihak

alternatif

dokter

lain,

alpa

atau

salah

tindakannya adalah membayar ganti

melakukan

rugi atau kompensasi (denda) sepadan

diagnosis, terapi, standar profesi yang

dengan kerugian atau resiko yang

mengisaratkan dan mengambil ukuran

diakibatkan oleh perbuatannya dan

dan culpa lata (gross negligence)

memberi sanksi hukuman (ta’zîr)

dalam hal kurang hati-hati dan kurang

(Gemala Dewi, 2007 : 74-75).

waspada (Oemar Seno Adji, 1991 : 64).

3.2. Analisis Mal-praktek Kelalaian Medik Menurut Hukum Perdata Mal-praktek

adalah

hubungan

antara etik profesi dengan hukum, dengan segala akibat hukum yang timbul

karenanya.

dibebankan

Maka

tanggung

dokter jawab

berdasarkan atas hukum Perdata, oleh karena itu apabila terjadi kesalahan secara

langsung

mengakibatkan

adanya pembayaran ganti kerugian. Dokter diarahkan kepada perbuatan melawan hukum atau tidak memenuhi suatu overrenkomst ataupun wan-

148

profesinya

dalam

Pertanggung

antara

jawaban

lain

perdata

adalah relasi antara dokter dan pasien serta melihat pertanggung jawaban dokter bagi kerugian yang diderita oleh pasien dapat didasarkan atas wan-prestasi melawan

ataupun hukum

perbuatan (wan-prestasi

ataupun onrechmatige daad) (Oemar Seno Adji, 1991 : 105). Hubungan dokter dan pasien merupakan suatu perikatan, verbintenis, satu bersumber pada suatu persetujuan overrenkomst dan

perbuatan

melawan

hukum

(onrrechtmatige

daad)

yang

merupakan

perikatan

suatu

dari



Undang-Undang

bukan

dari

persetujuan. Hubungan medikus dan pasien dalam alam pikiran perdata

terjadi secara nyata hasil demikian (Oemar Seno Adji, 1991 : 109). Di dalam KUH Perdata secara

sudah mengikatkan diri, maka dokter

yuridis

hubungan

hukum

antara

tersebut berusaha untuk mengadakan

dokter dan pasien bisa terjadi karena

perawatan terhadap pasien sebagai

dua hal (J. Guwandi, 1994 : 37):

kewajiban dan dengan hubungan

1. Berdasarkan

kepercayaan antara dokter dan pasien

Contractu)

perjanjian

(Ius

Di mana seorang pasien datang

(Oemar Seno Adji, 1991 : 107). Dalam hubungan medikus dan

secara suka rela ke rumah sakit

pasien menurut kerangka suatu ikatan

atau ke tempat praktek dokter. Di

(verbintenis) dalam hukum Perdata

dalam hal semacam ini dikatakan

maka dapat dikatakan bahwa isi dari

bahwa terjadi suatu hubungan

persetujuan

antara

terapeutik secara suka rela antara

medikus dan pasien pada umumnya, apa

dokter dan pasien atas kehendak

yang

(overrenkomst)

suatu

inspannings

bebas. Tempat praktek dokter yang

(perikatan

berusaha).

memasang papan nama dokter dan

Kewajiban pokok dari seorang medikus

rumah sakit sudah diketahui umum

terhadap pasiennya adalah inspaning

memang menyediakan diri untuk

usaha keras dari medikus tersebut yang

memberikan pelayanan medik.

dikatakan

verbintenis

harus dijalaninya dan yang diperlakukan

Timbulnya tuntutan terhadap

untuk behoud dan menyembuhkan

seorang dokter atau rumah sakit

kesehatan dari pasiennya (Oemar Seno

adalah

Adji, 1991 : 108).

adanya

karena menurut malpractice

pasien atau

suatu

negligence di dalam pemberian

inspanning verbintenis terdapat pula

pelayanan medik. Secara umum

resultaats

berlaku terhadap rumah sakit dan

Di

samping

adanya

verbintenis

(perikatan

hasil) dari medikus, perikatan hasil

dokter,

ditimbulkan suatu hasil yang baik

dianggap ada dalam tiga hal:

(gunstig

a. Tidak melakukan apa yang

resultaat)

sehingga mengadakan

secara

pihak-pihak suatu

wajar sewaktu

persetujuan

mempunyai harapan, bahwa akan


wan-prestasi

dapat

telah diperjanjikan b. Terlambat melakukan apa yang telah diperjanjikan

149


c. Salah melakukan apa yang telah diperjanjikan

1367 jo 1366, 1365 (Subekti,

Suatu perjanjian memberikan

Tjitrosudibio, 1989 : 346) maka

hak dan kewajiban kepada kedua

seseorang bertanggung jawab tidak

belah pihak. Apabila kewajiban

saja karena kesalahan diri sendiri

dokter atau rumah sakit tidak

secara pribadi, tetapi seorang juga

dijalankan maka pasien berhak

bertanggung jawab atas kerugian

menuntut. Maka apabila melanggar

yang diderita orang lain sebagai

apa yang telah diperjanjikan di

akibat dari tindakan atau non

dalam tiga unsur di atas pasien

tindakan dari orang-orang yang

dapat menuntut berdasarkan wan-

dibawah perintahnya. Salah satu bukti yang dapat

prestasi seorang dokter. 2. Berdasarkan Undang-Undang (Ius

dipakai sebagai bahan komparatif menurut

Delicto) Perbedaan antara ius contractu

150

Berdasarkan KUH Perdata Pasal

Volmaar

sewaktu

melanggar

hukum

ius

(onrechtmatige

ada

yang

187)

tentang

perbuatan

tidak

:

menguraikan

dan ius delicto adalah bahwa pada delicto

(2003

daad)

tealah

dinamakan perjanjian terapeutik.

menentukan syarat-syarat dari ada

Kewajiban dan tanggung jawabnya

tidaknya suatu perbuatan melanggar

dibebankan hukum. Latar belakang

hukum, pertama, syarat bahwa sikap

hukum perdata adalah adagium:

tindaknya itu adalah bertentangan

barang siapa yang menimbulkan

dengan hukum, kedua harus ada

kerugian harus mengganti kerugian

kerugian, dalam arti bahwa harus ada

tersebut.

KUH

hubungan kausal antara perbuatan

Perdata Pasal 1365 yang terkenal

atau non perbuatan dengan kerugian

berbunyi:

tersebut, ketiga, kerugian (schade)

Maka

timbul

Setiap tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian itu.

yang disebabkan oleh sikap tindak

Indonesia yang masih mewarisi

Unsur tanggung jawab sipil antara

KUH Perdata (Burgerlijk wetboek)

lain culpability (adanya kelalaian

yang

yang dapat dipersalahkan), damages

sebagian

masih

berlaku.

pelaku tersebut. Oleh sebab itu apabila melanggar hukum

harus

bertanggung

jawab

terhadap kerugian yang ditimbulkan.



(adanya

kerugian)

relationship

serta

(adanya

causal

hubungan

kausal) (Van Der Mijn, 1982 : 46). Wan-prestasi

karena

kelalaian

mana persoalan overmacht, noodweer (exces),

pelaksanaan

Perundang-Undangan, perintah

jabatan

peraturan pelaksanaan

dalam

hukum

(culpa) dalam hukum perdata sangat

Perdata. Di dalam hukum Perdata

berbeda

membicarakan

dengan

hukum

pidana.

tentang

kewajiban

Dalam bidang hukum perdata paling

untuk membayar ganti kerugian dan

pokok

bunga

adalah

adanya

kerugian

karena

tidak

terpenuhinya

harus

suatu perikatan (verbintenis), karena

dapat diberi penggantinya. Dengan

ada wan-prestasi mulai Pasal 1243

demikian maka secara konsekwensi

sampai dengan Pasal 1252 KUH

apabila

Perdata ataupun ganti kerugian yang

(damage).

Setiap

ada

kerugian

kesalahan

sampai

menimbulkan kerugian, maka dapat

diderita

dilakukan tuntutan perdata (Oemar

perikatan

Seno Adjie, 1995 : 98).

Undang-Undang (Oemar Seno Adjie,

Sesuai asas equality before law sebagaimana tersebut dalam pasal 27

karena

tidak

yang

memenuhi

dilahirkan

demi

1995 : 98) Di dalam Undang-Undang No. 24

UUD 1945 dan asas preasumption of

Tahun

innocent (asas praduga tak bersalah)

Kedokteran yang dimaksud dengan

sebagaimana tersebut dalam Pasal 8

kelalaian ialah melakukan sesuatu

UU No. 14 Tahun 1970 tentang

yang seharusnya tidak dilakukan atau

Ketentuan

tidak

Ketentuan

Pokok

2004

tentang

melakukan

Praktek

sesuatu

yang

Kehakiman, maka apabila dokter atau

seharusnya dilakukan oleh orang lain

petugas

melakukan

yang memiliki kualifikasi yang sama

tersebut

pada suatu keadaan dan situasi yang

dalam pasal 11 UU No. 6 Tahun 1963

sama. Di dalam Undang Undang

tentang Petugas Kesehatan, dapat

Praktek Kedokteran tidak adanya

dijatuhkan sanksi-sanksi yang bersifat

penjelasan

profesional untuk bertanggung jawab

praktek. Ketidakpastian hukum bagi

atas kesalahannya (Satjipto Raharjo,

pasien yang diduga mengalami mal-

1979 : 45).

praktek

kesalahan

kesehatan sebagaimana

pasti

maupun

mengenai

dokter

mal-

yang

hukum

merawatnya tidak dijelaskan secara

perdata terdapat Pasal 1244 sampai

rinci yang ada tentang pelanngaran

dengan Pasal 1252 KUH Perdata, di

administratif. Apabila melihat salah

Equivalensi

dalam


151


satu penjelasan isi Undang-Undang

kerugian

menyatakan

perbuatannya

memberikan

yang

disebabkan

sendiri,tetapi

juga

perlindungan dan kepastian hukun

untuk kerugian yang disebabkan

kepada penerima pelayanan kesehatan

perbuatan

dan dokter, serta praktek dokter

menjadi tanggungannya.

dalam

rangka

kegiatan

yang

orang-orang

yang

5. Pasal 1370 KUH Perdata : Dalam

dilakukan untuk melaksanakan upaya

halnya

kesehatan (Undang-Undang No. 29

sengaja atau karena kurang hati-

Tahun

Praktek

hatinya seorang, maka suami atau

2004

tentang

suatu

kematian

dengan

Kesehatan).

Maka

dasar

hukum

istri yang ditinggalkan, anak atau

penuntutan

ganti

rugi

apabila

orang tua si korban yang lazimnya

mengalami

mal-praktek

mengacu

mendapat nafkah dari pekerjaan si

(Subekti,

korban mempunyai hak menuntut

pada

Hukum

Perdata

Tjitrosudibio, 346) ialah:

suatu ganti rugi, yang harus dinilai

1. Pasal 55 UU No. 23 Tahun 1992

menurut kedudukan dan kekayaan

tentang Kesehatan : angka 1, setiap

kedua belah pihak, serta menurut

orang berhak atas ganti rugi akibat

keadaan.

kesalahan yang dilakukan tenaga

6. Pasal 1371 KUH Perdata : Penyebab

kesehatan (Undang-Undang No. 23

luka atau cacatnya sesuatu anggota

Tahun 1992 tentang Kesehatan).

badan dengan sengaja atau karena

2. Pasal 1365 KUH Perdata : Tiap

kurang hati-hati memberikan hak

perbuatan melanggar hukum yang

kepada si korban untuk selain

membawa kerugian kepada seorang

penggantian

mewajibkan orang yang karena

penyembuhan, menurut penggantian

salahnya

kerugian yang disebabkan oleh luka

menerbitkan

kerugian

itu,mengganti kerugian tersebut. 3. Passal 1366 KUH Perdata : Setiap

biaya-biaya

atau catat tersebut. Juga penggantian kerugian

ini

dinilai

menurut

orang bertanggung jawab tidak saja

kedudukan dan kemampuan kedua

untuk kerugian yang disebabkan

belah pihak dan menurut keadaan.

perbuatannya tetapi juga untuk

7. Pasal 1372 KUH Perdata : Tuntutan

kerugian yang disebabkan kelalaian

perdata tentang hal penghinaan

atau kurang hati-hatinya.

adalah

4. Pasal 1367 KUH Perdata : Seorang

bertujuan

penggantian

kerugian

mendapat serta

tidak saja bertanggung jawab untuk

152



pemulihan kehormatan dan nama

1. Kompensasi untuk kecederan yang terjadi bersifat immaterial

baik. Pada prinsipnya suatu kerugian adalah sejumlah uang tertentu yang

a. Sakit dan penderitaan b. Kehilangan

atau

kenikmatan (amenities)

harus diterima oleh pasien sebagai kompensasi agar pasien dapat kembali

kesenangan

c. kecederaan fisik atau psikiatris

ke keadaan semula seperti sebelum

2. Kompensasi

terjadinya sengketa medik (Undang-

tambahan

Undang No. 24 Tahun 2004 tentang

a. Pengeluaran untuk perawatan

b. Pengeluaran untuk biaya medis lain

kecederaan atau kematian seseorang, oleh karena itu kerugian tersebut harus

pengeluaran

rumah sakit

Praktek Kedokteran). Tetapi sulit untuk dicapai pada kerugian yang berbentuk

untuk

Pengeluaran untuk perawatan

c.

dihitung sedemikian rupa sehingga

3. Kompensasi untuk kerugian lain

tercapai jumlah yang layak (Reasonable

yang foreseeable (kerugian akibat

atau fair) suatu kecederaan sukar

kehilangan kesempatan)

dihitung

a. Kehilangan penghasilan

dalam

bentuk

finansial

kerugian dapat di klasifikasian sebagai

b. Kehilangan kapasitas mencari nafkah

berikut: 1. Kerugian

immaterial

(general

2. Kerugian material (special damages,

akibat

kehilangan

diderita

untuk

meminta

ganti

memiliki hak disertai bukti yang kuat untuk membela dirinya apabila terjadi

kesempatan. b. Kerugian nyata: biaya yang telah hingga

saat

penggugatan, dan biaya yang akan dikeluarkan sesudah saat penggugatan. Ditinjau

pasien

kerugian. Oleh karena itu pasien

pecuniary losses):

dikeluarkan

demikian

mendapat kepastian atas apa yang

damages, non pecuniary losses).

a. Kerugian

Dengan

kelalaian

segi

kompensasinya, kerugian dapat di klasifikasikan sebagai berikut:


kesalahan

dalam

tindakan medikus. D. Simpulan Mal-praktek petugas

dari

dan

kesehatan

akibat terhadap

kelalaian pasien

menurut hukum Islam berdasar akad ijârah, apabila terdapat panyalahgunaan kewenangan dari kesepakatan maka

153


petugas kesehatan bertanggung jawab

persetujuan

atas kematian penderita dan kerugian

medikus dan pasien pada umumnya, apa

pasien yang benar-benar disebabkan oleh

yang

kesalahan

verbintenis

atau

kelalaian

petugas

(overrenkomst)

dikatakan

antara

suatu

inspannings

(perikatan

berusaha).

kesehatan. Sedangkan pasien berhak

Kewajiban pokok dari seorang medikus

menuntut

terhadap pasiennya adalah inspaning

tanggung

jawab

petugas

kesehatan atas musibah yang menimpa. Jika terjadi risiko atas akad ijarah,

usaha keras dari medikus tersebut yang harus dijalaninya dan yang diperlakukan

maka dokter masih bertanggung jawab

untuk

behoud

dan

menyembuhkan

terhadap pasien karena tindakan yang

kesehatan dari pasiennya.

dilakukan dokter merupakan dianggap

Equivalensi dalam hukum perdata

bisa menyembuhkan pasien walaupun

apabila melakukan mal-praktek dapat

terdapat hubungan terurapetik dokter

dikenakan sanksi perdata di dalam Pasal

hanya memberikan pelayanan kesehatan

1365 sampai dengan Pasal 1372 serta di

semaksimal mungkin bukan hasil yang

dalam Pasal 55 UU No. 23 Tahun 1992

dijanjikan.

tentang Kesehatan. Ganti kerugian dapat

Dalam

hubungan

medikus

dan

pasien menurut kerangka suatu ikatan

diminta dalam hal finansial maupun kopensasi.

(verbintenis) dalam hukum Perdata maka dapat

dikatakan

bahwa

isi

dari

***

DAFTAR PUSTAKA

Adji, Oemar Seno. 1991. Etika Profesionalisme Dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter Profesi Dokter. Jakarta : Erlangga. __________. 1995. Pertanggungjawaban Tenaga Kesehatan dalam hal Malpraktis menurut Hukum Pidana. Kursus Dasar Hukum Kesehatan PERHUKI, Jakarta. Ad Dirrir, Muhammad Al Amin. Al Ghurar wa `Atsaruhu fî al ‘Uqûd Syarah Ad Durar, Jilid I

154

Afandi, M. Yazid. 2009. Fiqh Muamalah dan Implementasinya. Yogyakarta : Logung Pustaka. as Suyuti, 1954, Al Jamî’ aṣ Ṣahîh, Vol II. Cairo : Mustafa al Babi al Halabi wa Auladuh. Al Zahra, Mustafa. 1997. Fiqh Muamalah. Cet. Kedua. Surabaya. ‘Audah, Abdul Qadir. 1949. At Tasyrîi’ al Islâmî Muqarranan bi al-Qânûn al Qâḍi, Vol I, Al Iskandariyah : Dâr Nasyr al Tsaqafah.



ash Shiddieqy, T.M. Hasbi. 2002. Pengantar Fiqh Muamalah. Semarang. Edisi Revisi.

Pasaribu, Chairuman. et. al. 1996. Hukum Perjanjian Dalam Islam. Jakarta : Sinar Grafika.

Dahlan, Abdul Aziz. Dkk. 2001. Ensklopedia Hukum Islam, Cet V. Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hove.

Raharjo, Satjipto. 1979. Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis serta PengalamanPengalaman di Indonesia. Bandung : Alumni.

Departemen Agama R.I. 1992. AlQur`an dan Terjemahnya. CV. Asy Syifa. Dewi, Gemala. (et. al.). 2005. Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Jakarta : Kencana, cet ke-1. ___________. 2007, Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Jakarta : Kencana. Geoege, E. James. T.th. Legal And Legislative Aspects Of Emergency Care, Sect 4, Ch 32, in Schwarz: Principles and Practice of emergency Medicine Gillies, Petter. 1991. Business Law, 3rd Edition, The Federation Press, terjm, Loebby Loqman, 1994, Hukum Bisnis. Jakarta : Ghalia Indonesia. Guwandi, J. 1990. Kelalaian Medik (Medical Negligence) Seri Hukum Kesehatan, Edisi Pertama. Jakarta : Balai Penerbit FKUI. _____________. 1994, Kelalaian Medik, Jakarta: FKUI, Edisi Kedua. _____________. 1989. Segi-Segi Hukum Dokter Spesialis. Jakarta : Hotel Borobudur. 22 juli 1989. Haroen, Nasrun. 2007. Fiqh Muamalah. Jakarta : Gaya Media Pratama. Herkutanto. 1989. Mal-praktek Medis. Syimposium. Jogja, Mei.

___________. 2006. Ilmu Hukum. Cetakan Keenam, PT. Citra Aditya Bakti. Rusli, Hardijan. 1996. Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. Sabiq, Sayid. 1981. Fiqh al Sunnah, Vol. III. Libanon: Dâr al-Fikr. Satrio, J. 2004. Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Soedewi, Sri. 1993. Hukum Perjanjian di Indonesia. Jakarta : Ghalia Indonesia. Subekti. 1999. Hukum Perjanjian, Cet Ke-XI. PT. Intermasa Subekti, Tjitrosudibio. 2008. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. Tiga Puluh Sembilan. Jakarta : PT.Pradnya Paramita. Syafi’i, Rachmat. 2001. Fiqh Muamalah. Bandung : Pustaka Setia. Sayyid Sabiq. Fiqh as-Sunnah Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran

Mijn, Van Der. 1982. Medical Liability (Issues Of Healty Law). Cambridge : The MIT Press.

Taylor, J. Leahy. 1983. Medical Malpractice, Bristol. Terjm. Muhardi. 1980. Mal-praktek Medik. Jakarta : Balai Aksara.

Misbah, M. 2008. Abdul Karim Zaidan al-Madkhal li Dirasati asy-syarî’at al-Islâmiyah. terj. Pengantar Studi Sariat. Jakarta : Robbani Press.

Volmaar. 2003. Pengantar Studi Hukum Perdata. jilid II, Cet. Pertama, C.V. Rajawali.


155


Warson, Ahmad. 1984. Kamus Arab Indonesia Al-Munawir. Yogyakarta : Ponpes Al-Munawir.

156

Zuhdi, Masjfuk. 1992. Masail Fiqhiyah. Jakarta: CV. Haji Masagung.


GANTI RUGI AKIBAT MAL-PRAKTEK KELALAIAN MEDIK: KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA

Recommend Documents