GANTI RUGI KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT PERBUATAN MELANGGAR HUKUM PENGEMUDI ISKANDAR T / D 101 10 525 Abstrak Permasalahan lalu lintas jalan raya yang timbul dewasa ini khususnya pelanggaran dan peristiwa kecelakaan lalu lintas cenderung terus meningkat yang pada gilirannya akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat pemakai jalan. Selain itu peningkatan pemakaian kendaraan bermotor untuk berbagai keperluan secara tidak langsung akan meningkatkan frekuensi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas akibat perbuatan melanggar hukum dari pengemudi kendaraan bermotor akan menimbulkan kerugian pada pihak korban, dan pengemudi kendaraan bermotor itu wajib untuk mengganti kerugian. Kewajiban untuk mengganti kerugian pada kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum, pada kenyataannya tidak sepenuhnya dilakukan oleh para pengemudi sebagaimana kerugian yang telah diderita oleh pihak korban. Kata Kunci : Ganti rugi oleh pengemudi kendaraan bermotor pada kecelakaan lalu lintas akibat perbuatan melanggar hukum.
I.
PENDAHULUAN
dan kelancaran dalam melakukan
A. Latar Belakang
hubungan antara penduduk dari
Begitu
pesatnya
perkembangan
kemajuan
suatu
daerah ke
daerah
lain.
Namun di lain pihak, dengan
pembangunan, khususnya bidang
semakin
teknologi
kendaraan bermotor yang tidak
menghasilkan
transportasi
berupa
sarana
kendaraan-
seimbang
banyaknya
dengan
pemakaian
penyediaan
kendaraan bermotor yang dapat
prasarana perhubungan lain berupa
digunakan sebagai alat angkutan,
perluasan jalan serta kurangnya
kemajuan-kemajuan
kesadaran
pengangkutan manfaat
bagi
ini
di
bidang
membawa
pemakai
berlalu
lintas
dan
pengendara kendaraan bermotor
dan
yang
pengguna jasa berupa kemudahan
tidak
peraturan berlalu
1
mengindahkan lintas,
maka
tingkat kecelakaan lalu lintaspun
terjadinya kecelakaan lalu lintas
menjadi
ini
yang membawa kerugian pada
bagi
pihak korban haruslah mengganti
naik.
Kecelakaan
mengakibatkan
kerugian
pihak lain.
kerugian yang telah melakukan
Bilamana melanggar banyak
hukum
menimbulkan
perbuatan
perbuatan melanggar hukum dan
pengemudi
menimbulkan kerugian, maka Ia
kerugian
wajib untuk mengganti kerugian
pada pihak lain, sehingga sudah
itu.
sewajarnya jika
Kewajiban
pihak
yang
dirugikan
menuntut
tanggung
pengemudi
untuk
mengganti
jawab
untuk
kerugian
dibebankan
yang oleh
mengganti
pasal 1365 KUH Perdata pada
kerugian tersebut. Hal ini tidak
pengemudi kendaraan bermotor
akan
yang
banyak
menimbulkan
masalah jika pengemudi itu juga
melanggar
hukum
sebagai
menimbulkan
kerugian
pemilik
kendaraan
yang dalam
bermotor sendiri. Namun pada
peristiwa kecelakaan lalu lintas,
umumnya pengemudi-pengemudi
kenyataan
kendaraan
bis
dilakukan oleh para pengemudi
angkutan umum, hanya berstatus
sebagaimana kerugian yang telah
sebagai penyewa atau pekerja yang
diderita oleh pihak korban.
umum
seperti
dalam keadaan financial adalah
tidak
sepenuhnya
B. Rumusan Masalah
tidak mampu membayar ganti rugi.
Terkait
dengan
latar
Maka tidak jarang pemenuhan
belakang di atas maka penulis
tanggung
mengajukan permasalahan sebagai
jawabnya
untuk
membayar ganti rugi tidak sepadan dengan
kerugian
yang
berikut :
telah
1.
ditimbulkan.
dilakukan oleh para korban
Pengemudi melakukan hukum
Sejauhmana upaya yang dapat
yang
kecelakaan lalu lintas terhadap
melawan
ganti rugi akibat perbuatan
menyebabkan
melanggar hukum pengemudi
perbuatan
sehingga
2
yang
tidak
melaksanakan
dapat mengakibatkan terjadinya
kegiatan ? 2.
kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas
Sejauhmana
perbuatan
dapat terjadi karena perbuatan
melanggar hukum yang telah
melawan hukum yang dilakukan
terjadi dalam kecelakaan lalu
oleh
lintas,
langsung maupun tidak langsung.
serta
siapa
yang
berkewajiban
mengganti
kerugian
perbuatan
akibat
pengemudi
baik
Adanya
secara
pelanggaran
hukum yang secara langsung dapat
pengemudi dan sejauhmana
menimbulkan
kecelakaan
lalu
pelaksanaannya ?
lintas yang sering dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor
II. PEMBAHASAN A. Perbuatan
Melanggar
adalah pelanggaran rambu-rambu
Hukum
Terhadap
lalu lintas yang berupa lampu pengatur
Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap
arus
lalu
lintas
di
pelanggaran
persimpangan jalan, pelanggaran
hukum dalam peristiwa kecelakaan
terhadap tanda-tanda larangan dan
lalu lintas dapat diartikan sebagai
pelanggaran batas kecepatan yang
perbuatan
diijinkan. Perbuatan itu sangat
melanggar
Undang-Undang Angkutan
Lalu
Jalan
peraturan
ketentuan Lintas
Raya
besar
dan
kemungkinannya
menimbulkan
suatu
untuk peristiwa
pelaksanaannya.
kecelakaan lalu lintas, dikarenakan
Pelanggaran lalu lintas dan atau
perbuatan tersebut berhubungan
tidak
langsung dengan pemakai jalan
mentaatinya
adalah
yang lain1.
perbuatan melawan hukum secara normatif dalam masalah lalu lintas. Secara dilakukannya tidak
umum
peraturan pengemudi
dengan
pelanggaran
ditaatinya lalu
Adanya melanggar
atau
secara
peraturanlintas
oleh
kendaraan
baik 1
hukum
langsung
perbuatan yang
tidak
menimbulkan
kecelakaan
lalu
lintas
perbuatan
melanggar
adalah hukum
Moegni Djoodirjo. M.A, Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989
bermotor maupun tidak bermotor
3
positif yang mengatur tentang lalu
hatinya pengemudi. Hal ini sesuai
lintas jalan raya, walaupun tidak
dengan pasal 359 dan 360 KUHP.
selalu dapat menjadi sebab tetapi potensial
untuk
itu,
Kecelakaan lalu lintas yang
misalnya
mengakibatkan korban meninggal
mengendarai kendaraan bermotor
dunia
tanpa
Pengadilan
tidak
seluruhnya
disebabkan
oleh
pengemudi
memiliki
Surat
Izin
Mengemudi (SIM). Adanya kecelakaan
peristiwa
lalu
lintas
yang
disidangkan
oleh
kendaraan bermotor yang menjadi
yang
lawan tabraknya, justru banyak
mengakibatkan korban luka berat
korban yang meninggal karena
atau meninggal dunia, tidak jarang
kesalahan
yang bersalah adalah pihak korban
tetapi karena korban meninggal
sendiri.
dunia maka pengemudi kendaraan
Dari hasil pengamatan
dari
bermotor
lalu lintas yang mengakibatkan
kecelakaan
korban luka berat atau meninggal
sebagai tersangka dan diancam
dunia akan diajukan ke Pengadilan.
berdasarkan Pasal 359 dan 360
kecelakaan
mengajukan lalu
lintas
akan
terlibat diperiksa
KUHP2.
Bilamana penuntut umum hal
itu
yang
sendiri
diketahui bahwa setiap kecelakaan
dalam
lain
korban
kasus
Kecelakaan lalu lintas yang
ke
membawa korban meninggal dunia,
Pengadilan mencari unsur kealpaan
pengemudi
dari pelaku atau pengemudi, yang
yang tidak melakukan perbuatan
akan mendasarkan tuntutan pidana
melanggar
berdasarkan Pasal 359 dan Pasal
normative, dalam putusannya tetap
360 KUHP.
dinyatakan
Unsur
kesalahan
kendaraan
hukum
melakukan
bermotor
secara
kelalaian
dalam
oleh hakim karena dianggap lalai
kecelakaan lalu lintas sangat sulit
sehingga mengakibatkan kematian
pembuktiannya. Berdasarkan hasil
orang lain dan oleh hakim akan
penelitian dapat diketahui unsur
dijatuhi hukuman pidana meskipun
kealpaan dalam kecelakaan lalu
2
Rahmat Setiawan, Tinjauan, Elementer Perbuatan Melawan Hukum, Alumni, Bandung, 1992
lintas adalah lalainya, kurang hati-
4
hukum
pidananya
adalah
bermotor maupun tidak dan para
percobaan.
pejalan kaki.
Dijatuhkannya pidana
oleh
memutuskan
putusan
Terhadap pihak yang secara
yang
tidak langsung terlibat kecelakaan
terdakwa,
lalu lintas adalah pihak keluarga
hakim bahwa
dalam hal ini adalah pengemudi
baik
telah bersalah maka terbukalah
kecelakaan lalu lintas, polisi dan
kesempatan untuk menuntut ganti
majikan atau pengusaha angkutan
rugi
umum
karena
telah
dipenuhi
pelaku
maupun
yang
korban
bawahannya
kesalahan dari Pasal 1365 KUH
mengalami peristiwa kecelakaan
Perdata.
lalu lintas. Pembayaran ganti rugi
B. Ganti
Rugi
Korban
atas kerugian yang timbul karena
Terhadap
Kecelakaan
peristiwa kecelakaan lalu lintas
Lalu
melibatkan para pihak, baik secara
Lintas Berbicara kecelakaan lalu
langsung harus mengganti kerugian
lintas selalu melibatkan para pihak
yang timbul maupun pihak yang
baik yang secara langsung maupun
secara
tidak langsung mengalami korban
mengganti kerugian.
langsung
kecelakaan
lalu
harus
langsung harus mengganti kerugian
mengalami lintas
langsung
Terhadap pihak yang secara
kecelakaan lalu lintas. Pihak yang secara
tidak
dalam peristiwa kecelakaan lalu
adalah
mereka yang mengalami secara
lintas
langsung kecelakaan lalu lintas,
karena
misalnya para pengguna jalan dan
mengakibatkan kerugian materiil
pemilik barang yang mengalami
maupun
kecelakaan
pihak yang tidak secara langsung
pengguna pengemudi bermotor penumpang
lalu jalan
lintas.
Para
adalah
kesalahannya
immaterial,
berupa
kendaraan
baik
majikan
para
bawahannya
baik
melakukan
tidak;
kendaraan
yang yang
sedangkan
harus mengganti kerugian adalah
dapat
maupun
mengemudi
atau
pengusaha atau
kesalahan
menimbulkan kerugian.
5
yang
pegawalnya sehingga
Kewajiban mengganti
kerugian
dalam
pengusaha angkutan umum, maka
oleh
pemilik atau pengusaha angkutan
pengemudi kendaraan bermotor
umum
yang
bertanggungjawab untuk mengganti
melakukan
melanggar
perbuatan
hukum
dikarenakan
ini
kerugian
yang
yang
dapat
telah
timbul.
adanya ketentuan Pasal 1365 KUH
Sebagaimana bunyi Pasal 1367 (3)
Perdata yang menentukan bahwa
KUH Perdata yang menentukan
orang
majikan
yang
secara
bersalah
atau
orang
yang
lain
untuk
melakukan perbuatan melanggar
mengangkat
hukum sehingga merugikan orang
mewakili
lain, maka Ia wajib mengganti
bertanggungjawab atas
kerugian itu3.
yang ditimbulkan oleh bawahannya
Seperti
halnya
dalam
urusannya, kerugian
atau orang yang telah mewakilinya.
praktek
sering
seorang
pengemudi
kendaraan
pengusaha bis angkutan umum
bermotor
yang
melakukan
dapat diketahui untuk membatasi
hukum,
tanggungjawabnya, para pengusaha
perbuatan terutama
terjadi
orang
bahwa
melanggar pengemudi
Dari
kendaraan
dalam
beberapa
penelitian
perjanjian
umum bukanlah sebagai pemilik
pengemudi
dari
yang
bahwa apabila terjadi perbuatan
dikemudikannya, tetapi Ia hanya
melanggar hukum yang dilakukan
sebagai pengemudi yang bekerja
oleh para pengemudi maka para
pada
pengusaha
kendaraan
orang
kendaraan
bermotor
lain
atau
menyebutkan
tidak
akan
ikut
tersebut,
bertanggungjawab, termasuk pula
sehingga dalam hal ini apabila
perbuatan melanggar hukum yang
terjadi peristiwa kecelakaan lalu
menimbulkan peristiwa kecelakaan
lintas
lalu lintas.
yang
pengemudi
bermotor
pemilik
selalu
dengan
disebabkan kendaraan
oleh
bermotor
Karena
yang bekerja pada pemilik atau 3
Muhammad Furqon, Kerugian Akibat Lalu Lintas Tanggung Jawab Siapa ?, Intan Motor, 1999
dalam
klausula
perjanjian
kerja
membebankan
pengusaha
yang dan
tanggungjawab untuk mengganti
6
kerugian atas perbuatan maka pada
senantiasa
dasarnya pengusaha tidak akan
permohonan pihak korban untuk
turut bertanggungjawab terhadap
mendapat ganti kerugian secara
kerugian
dalam
bertanggung jawab renteng dari
peristiwa kecelakaan lalu lintas
pihak pengemudi maupun pihak
karena perbuatan melawan hukum
pengusaha.
pengemudinya.
pengusaha sebagai majikan bisa
yang
timbul
Namun dalam praktek di
mengabulkan
Hal
ini
karena
dimasukkan sebagai pihak yang
Pengadilan Negeri, meskipun sudah
ikut
diadakan perjanjian kerja yang
kerugian
memuat
perbuatan
klausula
akan
yang
bertanggungjawab yang
atas
timbul
karena
melanggar
hukum
membebaskan para pengusaha dari
bawahannya (Pasal 1367 ayat 93
tanggungjawab untuk mengganti
KUH Perdata)4.
kerugian yang ditimbulkan oleh
Dalam
kecelakaan
lalu
bawahannya. Akan tetapi kenyataan
lintas yang menimbulkan korban
atau fakta dalam prakteknya para
meninggal dunia, luka berat atau
pengusaha
memberikan
cacat tubuh, maka korban akan
membantu
mendapatkan ganti rugi dari PT.
yang
AK Jasa Raharja. Terlibatnya PT.
pengemudinya
AK Jasa Raharja pada pemberian
yang jumlahnya untuk tiap-tiap
ganti rugi tersebut adalah sebagai
pengusaha bis tidak sama.
pelaksanaan dari pengelolaan dana-
tetap
sumbangan
untuk
meringankan ditanggung
beban oleh
Tetapi bila pihak korban
dana yang berasal dari Sumbangan
merasa bahwa ganti kerugian yang
Wajib Dana Kecelakaan Lalu lintas
diberikan oleh pihak pengemudi
Jalan
maupun oleh
pengusaha
pihak
pengusaha
(SWDKLLJ)
dari
para
angkutan
maupun
kendaraan,
dalam
belum mencukupi, akan kemudian
pemilik
belum meneruskan tuntutan ganti
mewujudkan pemberian jaminan
kerugian ke Pengadilan Negeri,
sosial kepada masyarakat
maka
hakim
keadilan
dan
berdasarkan
rasa
4
yang
Subekti dan Tjitrosoedibjo, Kitab UndangUndang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992
keyakinannya
7
menjadi korban akibat kecelakaan
perbuatan
sebagai penumpang umum dan atau
sehingga merugikan orang lain,
kecelakaan lalu lintas.
maka ia wajib mengganti kerugian
Bertitik
tolak
melanggar
itu5. Ketentuan Pasal 1365 KUH
pada
ketentuan bahwa pembayaran ganti
Perdata
hanya
rugi
tentang
perbuatan
pertanggungjawaban
hukum
dari
menyebutkan melanggar
pihak pengangkut atau pihak lain
hukum tanpa memperinci tentang
yang dapat dipersalahkan menurut
perbuatan
hukum
terhadap
pidana,
perdata
melawan peristiwa
hukum apa
saja,
bersangkutan dengan kecelakaan
sehingga Pasal 1365 KUH Perdata
yang terjadi, tidaklah menuntut
dapat ditetapkan secara luas dalam
kemungkinan
berbagai
bahwa
pemilik
peristiwa.
kendaraan atau pemegang masih
Karena
dipertanggungjawabkan
penerapannya, maka Pasal 1365
berdasar
luasnya
pasal 1365 atau pasal 1367 ayat (3)
KUH
KUH Perdata jo Pasal 1370 KUH
diterapkan
Perdata dan Pasal, KUH Perdata.
kecelakaan
unsur
lalu
dari
hukum
b. Adanya
perbuatan
hukum
untuk
pengemudi
mengganti
kepada
korban
bermotor.
lalu
lintas
lintas
dengan
pasal
1365
KUH
dari
pengemudi
kendaraan bermotor.
melanggar
kecelakaan
masalah
a. Adanya perbuatan melanggar
kewajiban
melakukan
dalam
pula
Perdata yaitu:
pengemudi kendaraan bermotor yang
dapat
syarat harus dipenuhiya unsur-
C. Pihak Yang Mengganti Kerugian Akibat Perbuatan Pengemudi Yang Melanggar Hukum Pada Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap
Perdata
kemungkinan
c. Adanya
yang
kesalahan
dari
kendaraan
kerugian
yang
dirugikannya timbul karena adanya
ditimbulkan oleh pengemudi
ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata
kendaraan bermotor. 5
yang menentukan bahwa orang
Muhammad Furqon, Kerugian Akibat Lalu Lintas Tanggung Jawab Siapa ?, Intan Motor, 1999
yang secara bersalah melakukan 8
d. Adanya hubungan sebab akibat antara
perbuatan
raya dan jalan raya itu sendiri.
melanggar
Kerugian
hukum yang dilakukan oleh
berbentuk
pengemudi kendaraan bermotor
maupun immaterial.
dengan
kerugian
yang
timbul
kerugian
dapat materiil
Bentuk kerugian menurut
ditimbulkannya.
teori
Perbuatan
yang
adalah
kehilangan
atau
melanggar
berkurangnya nilai suatu barang,
hukum dalam peristiwa kecelakaan
biaya tambahan yang dikeluarkan,
lalu lintas di jalan raya dapat
dan
berupa
keuntungan
pelanggaran
peraturan-
kegagalan
memperoleh
yang
diharapkan.
peraturan lalu lintas jalan raya
Bentuk teori kerugian secara luas
sehingga mengakibatkan terjadinya
ini bila diterapkan dalam masalah
kecelakaan
lalu
namun
kecelakaan lalu lintas maka bentuk
kelalaian
untuk
berhati-hati
kerugian akibat kecelakaan lalu
lintas
sebagaimana diatur dalam Pasal
lintas
359 dan 360 KUHP 6.
menjadi
Kelalaian
terhadap
dapat
pula
3
digolongkan
bagian
kehilangan,
yaitu:
kerusakan
atau
pengemudi kendaraan bermotor
berkurangnya nilai-nilai barang,
untuk
sehingga
biaya perawatan kesehatan atau
peristiwa
jenazah yang harus dikeluarkan,
berhati-hati,
kemudian
terjadi
kecelakaan
lalu
lintas
yang
dan kehilangan keuntungan atau
menimbulkan pada pihak korban,
manfaat
atas
merupakan
misalnya
peralatan
Kecelakaan
suatu lalu
kesalahan. lintas
selalu
anggota badan.
menimbulkan kerugian, baik pada
Adapun
suatu
barang,
kerja
kerugian
atau
yang
pelaku perbuatan melawan hukum,
diderita oleh korban itu timbul
pada korban pihak pengguna jalan
akibat
yang lain ataupun pada negara
kecelakaan
sebagai pemilik peralatan di jalan
disebabkan oleh adanya perbuatan
terjadinya
melanggar
6
Chidir Ali, Yurisprudensi Indonesia Tentang Perbuatan Melawan Hukum, Bina Cipta, Jakarta, 1991
menunjukan
9
lalu
peristiwa lintas
hukum. adanya
Hal
yang
ini
hubungan
kausal antara perbuatan melanggar
keadaan
yang
mungkin
hukum dan kerugian yang diderita
dipercayainya,
oleh pihak korban kecelakaan lalu
dilakukan
lintas7.
hukum, maka yang lebih baik
setidaknya
perbuatan
tidak
melawan
Berdasar pada unsur-unsur
diusahakan adalah pengambilan
perbuatan melanggar hukum, unsur
yang nyata yang sekiranya lebih
kesalahan, kerugian yang timbul
sesuai daripada pembayaran ganti
dari
kerugian
hubungan
perbuatan
kausal
melanggar
antara
dalam
bentuk
uang,
hukum
karena pembayaran sejumlah uang
dengan kerugian yang timbul,
hanyalah merupakan nilai yang
maka terpenuhilah tiga unsur yang
equivalent saja.
harus ada dalam pasal 1365 KUH
Pemberian ganti kerugian
Perdata.
pada
korban
yang
meninggal
Dengan demikian akibat
dunia, biasanya oleh pengemudi
dari perbuatan melanggar hukum
diberikan selain dalam wujud uang
yang dilakukan oleh pengemudi
duka untuk biaya perawatan di
sehingga mengakibatkan kerugian
rumah sakit, biaya pemakaman dan
pada korban, maka Si pengemudi
biaya selamatan, juga diberikan
mempunyai
bahan-bahan
kewajiban
untuk
untuk
kebutuhan
membayar ganti rugi sebagaimana
hidup sehari-hari seperti gula, teh,
yang telah diatur dalam Pasal 1365
kopi dan beras. Untuk korban yang
KUH Perdata.
menderita luka berat dan cacat
Pembayaran ganti kerugian tidak
selalu
pengemudi
biasaya
uang.
memberikan ganti kerugian berupa
Meskipun maksud ketentuan Pasal
sokongan atau sumbangan untuk
1365 KUH Perdata adalah untuk
biaya perawatan dan pengobatan.
memungkinkan
berwujud
tubuh
mengembalikan
Adapun
penderitaan pada keadaan seperti
perbuatan
semula atau setidak-tidaknya pada
pengemudi
kerugian
melanggar yang
akibat hukum
berupa
:
musnahnya atau rusaknya suatu
7
Rahmat Setiawan, Tinjauan, Elementer Perbuatan Melawan Hukum, Alumni, Bandung, 1992
barang dalam praktek biasanya
10
Wujud ganti rugi dari pengemudi
berkaitan dengan masalah siapa
adalah pengembalian dalam wujud
yang
semula, misalnya pengemudi yang
kewajiban mengganti kerugian.
menabrak
bangunan
atau
harus
Secara
melaksanakan
umum
kendaraan lainnya akan mengganti
hukum
atau
kendaraan
bermotor
dengan
pemilik
kendaraan
yang
memperbaiki
kerusakan
bangunan atau kendaraan tersebut. Demikian
pula
bentuk
antara
hubungan pengemudi
dikemudikannya dapat dibedakan
kerugian dalam praktek biasanya
menjadi
antara lain berupa : pengadopsian
pengemudi yang sekaligus sebagai
anak
pemilik kendaraan bermotor yang
korban
pemberian
oleh
pengemudi,
jaminan
biaya
dua
macam
yaitu
:
dikemudikannya dan pengemudi
pendidikan bagi anak korban oleh
yang
pengemudi
karyawan dari pemilik kendaraan
dan
pengangkatan
menjadi pegawai. Kewajiban kendaraan
merupakan
buruh
atau
yang dikemudikannya. pengemudi
bermotor
Pengemudi
yang
merupakan
yang
pemilik
kendaraan
melakukan perbuatan melanggar
bermotor yang dikemudikannya
hukum untuk mengganti kerugian
berdasarkan
korban
Perdata
kecelakaan
lalu
lintas
Pasal
1365
KUH
bertanggungjawab
atas
bukan tanpa batas. Batasan yang
kerugian yang ditimbulkan akibat
dimaksud adalah dalam hal siapa
perbuatan melanggar hukum yang
yang wajib menanggung beban
dilakukannya9. Termasuk dalam
untuk mengganti kerugian korban8.
golongan ini adalah pengemudi
Mengenai status pengemudi
yang
mengemudikan
hubungan
terhadap pemilik kendaraan yang
sebagai
buruh
dan
majikan,
dikemudikannya
sebagai
misal
yaitu
seorang
sangat
mempengaruhi pelaksanaan ganti
pengemudi yang mengemudikan
kerugian terhadap korban, karena
kendaraan
8
9
Muhammad Furqon, Kerugian Akibat Lalu Lintas Tanggung Jawab Siapa ?, Intan Motor, 1999
bermotor
milik
Sudirman Kartohasdiprodjo, Pengantar Tata Hukum di Indonesia, PT. Pembangunan, Jakarta, 1997
11
temannya
atau
milik
anggota
buruh dari perusahaannya dan
keluarga sendiri atau pengemudi
sopir kendaraan bermotor yang
yang mengemudikan kendaraan
mengemudikan kendaraan untuk
sewaan.
majikannya.
Pengemudi
yang
Berdasarkan
penelusuran
merupakan buruh karyawan dan
penulis dalam masyarakat bahwa
pemilik kendaraan bermotor yang
ganti rugi dari pengemudi yang
dikemudikannya tidak bertanggung
melakukan perbuatan melanggar
jawab sepenuhnya atas seluruh
hukum untuk mengganti kerugian
kerugian yang timbul dalam suatu
yang telah dilakukan selama ini
kecelakaan yang diakibatkan oleh
dapat
perbuatan melanggar hukum yang
digolongkan menjadi dua yaitu:
dilakukannya.
- Secara kekeluargaan
Pengemudi
- Berdasar
golongan ini dilindungi oleh Pasal 1367
KUH
Perdata
yang
bertanggung
Putusan
Peradilan
menyebutkan diantaranya bahwa majikan
pada
Pemberian ganti rugi yang
jawab
dilakukan
secara
kekeluargaan,
tentang kerugian yang diterbitkan
proses
oleh
atau
dilaksanakan dengan jalan adanya
dalam
musyawarah antara kedua belah
melakukan pekerjaan untuk nama
pihak yang dalam hal ini disebut
orang-orang ini dipakai10.
dengan perdamaian.
pelayan-pelayan
bawahan-bawahan
di
penggantian
kerugian
Pengemudi golongan kedua
Dalam perdamaian selalu
dalam hal ini misalnya adalah para
dibuat pernyataan perdamaian di
pengemudi kendaraan bermotor
atas kertas bermaterai yang berisi
angkutan umum yang merupakan
suatu
buruh dari perusahaannya dan
mengajukan tuntutan penggantian
sopir
kerugian melalui pengadilan dan
kendaraan
bermotor
angkutan umum yang merupakan
perjanjian
pernyataan
untuk
perdamaian
tidak
itu
biasanya di simpan di kantor polisi
10
Sudirman Kartohasdiprodjo, Pengantar Tata Hukum di Indonesia, PT. Pembangunan, Jakarta, 1997
se
12
tempat
yang
petugasnya
bertindak sebagai saksi dalam
melakukan
pernyataan damai itu.
hukum.
Surat pernyataan damai ini
perbuatan
melawan
Dalam hal tuntutan ganti
bagi pengemudi berguna untuk
rugi
melepaskan
diri
Pengadilan Negeri dalam praktek
berdasarkan
pasal
dari
tuntutan
dilakukan
melalui
KUH
dapat dilakukan melalui dua cara,
Perdata dan dalam proses perkara
yaitu tuntutan perkara perdata
pidananya akan sangat berguna
dengan cara penggabungan perkara
sebagai bahan pertimbangan untuk
pidana dengan tuntutan ganti rugi.
keringanan
1365
yang
dalam
penjatuhan
Dalam pengajuan tuntutan
pidana.
ganti kerugian melalui gugatan, Adapun pelaksanaan ganti
perdata atas kerugian yang timbul
kerugian yang berdasarkan pada
dalam peristiwa kecelakaan lalu
putusan pengadilan,
pengemudi
lintas diisyaratkan peristiwa itu
wajib mengganti kerugian yang
perkara pidana sudah diputuskan,
berdasarkan
putusan
sehingga dapat diketahui bahwa
wajib
pengemudi kendaraan bermotor
mengganti kerugian yang besarnya
tersebut memang bersalah. Selain
ditetapkan oleh hakim atas dasar
itu gugatan perdata harus diajukan
pertimbangan
di
pengadilan,
pada pengemudi
kelayakan
dan
kesepakatan.
Pengadilan
tempat
domisili tergugat.
Korban kecelakaan akibat perbuatan
Negeri
melawan
Ketentuan Pasal 98 KUHP,
hukum
jika suatu perubahan menjadi dasar
pengemudi kendaraan bermotor
dakwaan
yang menderita kerugian, tetapi
pemeriksaan perkara pidana oleh
tidak mendapat ganti kerugian
Pengadilan Negeri menimbulkan
yang sesuai dengan kerugian yang
kerugian bagi orang lain, maka
dideritanya dapat menuntut haknya
hakim
melalui
permintaan
Pengadilan
Negeri
di
tempat tinggal pengemudi yang
di
dalam
ketua
menetapkan
orang
suatu
sidang
atas
itu
dapat untuk
mengembangkan perkara gugatan
13
ganti kerugian kepada perkara
putusan dilaksanakan. Selanjutnya
pidana itu. Dalam hal ini perintah
ketentuan
penggabungan perkara baru akan
berdasarkan permohonan tersebut
dikabulkan
akan
Negeri
apabila yang
Pengadilan
Pengadilan
memanggil
Negeri
pengemudi
bersangkutan
kendaraan bermotor yang telah
memang mempunyai wewenang
kalah dalam sidang, untuk ditegur
untuk mengadili gugatan tersebut.
segera
memenuhi
putusan
Bilamana dalam putusan
pengadilan yang telah dijatuhkan
perkara di muka sidang pihak
dalam waktu 8 hari setelah teguran
korban dinyatakan menang dan
tersebut. Dalam waktu 8 hari
berhak memperoleh ganti kerugian
pengemudi di beri kesempatan
yang besarnya ditetapkan oleh
untuk
hakim yang memberikan perkara
pengadilan
gugatan
tersebut
menjalankan atau memenuhi isi
berdasarkan rasa keadilan dan
putusan atau jika pengemudi sudah
kepantasan hakim, maka sejak saat
di panggil dengan patut tidak juga
itu pihak tergugat dalam hal ini
menghadap,
pihak
kendaraan
ganti
rugi
melaksanakan
putusan
belum
juga
maka
Ketua
Pengadilan
Negeri
karena
bermotor mempunyai kewajiban
jabatannya
memberi
perintah
untuk mengganti kerugian yang
dengan surat penetapan supaya sita
telah ditimbulkannya.
barang-barang
pengemudi
Jika
setelah
bergerak
milik
dijatuhkan,
pengemudi atau kalau tidak ada
ternyata pihak pengemudi tetap
barang bergerak disita barang tetap
tidak melaksanakan kewajibannya
sebanyak jumlah nilai uang yang
maka dapat dilaksanakan putusan
tersebut
hakim
menjalankan
secara
paksa
oleh
dalam
putusan
putusan.
untuk Dalam
pengadilan Negeri, pihak korban
penyitaan ini yang diprioritaskan
harus
untuk disita terlebih dahulu adalah
mengajukan
permohonan
baik secara lisan maupun secara
barang
tertulis kepada ketua Pengadilan
kalau barang bergerak yang disita
Negeri yang bersangkutan supaya
14
barang
bergerak.
Baru
• Meniadakan
itu tidak ada atau tidak mencukupi maka barang tetap yang disita.
diadakan
Untuk mendapatkan ganti
sesuatu secarah
yang
melawan
hukum; • Pengumuman
kerugian sesuai kerugian yang
dan
pada
diderita/dialami, korban atau ahli
keputusan atau dari sesuatu
warisnya
yang telah diperbaiki.
ganti
mengajukan
kerugian
tuntutan
kepada
pelaku
Terhadap
tuntutan
ganti
kecelakaan lalu lintas berdasarkan
rugi
pasal 1365 KUH Perdata. Dalam
kecelakaan lalu lintas hanya dapat
pasal 1365 KUH Perdata pada
berupa sejumlah uang, sedangkan
pokoknya
tuntutan dalam bentuk natura atau
mewajibkan
kepada
kepada
pelaku
penyebab
pelaku
perbuatan
melanggar
hukum
karena
salahnya
tidak mungkin dilakukan, Karena
untuk
dalam pasal 39 ayat (2) PP No. 43
mengganti kerugian pada pihak
Tahun 1993 telah ditetapkan pada
yang mengalami kerugian tersebut.
korban kecelakaan lalu lintas dapat
Berdasarkan pada Pasal 1365 KUH
berupa korban mati, korban luka
Perdata
memberi
berat, dan korban luka ringan.
kemungkinan terdapat beberapa
Tuntutan ganti rugi dalam bentuk
jenis penuntutan antara lain:
natura
• Ganti kerugian atas kerugian
terhadap kerugian pada benda,
menimbulkan
kerugian
pengembalian
dalam bentuk uang
bentuk
pengembalian
dilakukan
atau hilang. Dalam hal benda yang
natura
atau
rusak, hancur atau hilang karena
keadaan
pada
adanya
keadaan semula;
melanggar
ke keadaan semula. Jika korban kecelakan lalu
yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum; untuk
perbuatan
hukum untuk mengganti benda itu
• Pernyataan bahwa perbuatan
• Larangan
dapat
semula
misalnya benda itu rusak/hancur
• Ganti kerugian atas kerugian dalam
hanya
keadaan
lintas melakukan
karena hukum
suatu perbuatan;
15
jalan
meninggal
perbuatan maka
dunia
melanggar
suami/istri
yang
ditinggalkan, anak atau orang tua III. PENUTUP si
korban,
yang
lazimnya
A. Kesimpulan
mendapat nafkah dari pekerjaan si
1.
Berdasarkan
dalam
uraian
korban, mempunyai hak menuntut
penulis terdahulu bahwa ganti
suatu ganti rugi, yang harus dinilai
rugi
menurut kedudukan dan kekayaan
melanggar hukum pengemudi
kedua belah pihak, serta menurut
dalam kecelakaan lalu-lintas
keadaan (psl. 1370 KUH Perdata).
di daerah Palu oleh pengemudi
Jika karena suatu kecelakaan lalu
yang
lintas jalan ada korban yang luka
melawan
atau cacat anggota badannya, maka
selalu penuh sebesar kerugian
menurut ketentuan Pasal 1371
yang ditimbulkan.
KUH Perdata bahwa penyebab
2.
terhadap
perbuatan
melakukan
perbuatan
hukum
Adapun
tidaklah
alasan-alasan
luka atau cacat anggota badan
sehingga
dengan sengaja atau kurang hati-
mengganti kerugian yang telah
hati memberikan hak kepada si
ditimbulkannya secara penuh
korban, selain penggantian biaya-
adalah:
biaya
penyembuhan,
penggantian
tidak
Tidak adanya peraturan yang
menuntut
kerugian
pengemudi
yang
mengatur
tentang
besarnya
disebabkan luka atau cacat badan
pemberian ganti rugi akibat
di maksud.
perbuatan
Tuntutan
ganti
melanggar
hukum
kerugian
dalam kecelakaan lalu—lintas
yang dimaksud Pasal 1371 KUH
ketentuan pasal 1367 ayat (3)
Perdata di atas, juga harus dinilai
yang
menurut
majikan
kedududukan
dan
menentukan juga
bahwa
ikut
serta
kemampuan kedua belah pihak dan
bertanggung
menurut
kerugian yang ditimbulkan oleh
keadaan
orang
yang
menyebabkan adanya luka atau cacat
badan
kecelakaan
pada yang
jawab
terhadap
bawahannya. Adanya unsur kesalahan dan
korban sifatnya
pihak
permanen.
korban,
pengemudi
16
menyebabkan
yang
melakukan
perbuatan hukum yang hanya
B. Saran
akan mengganti sebagian saja
1.
dan
kerugian
yang
telah
ditimbulkannya.
menghilangkan
mengganti yang
diri
pemerintah
segera
untuk
seluruh
kerugian
oleh
peraturan tentang
dari
jawab
diderita
kiranya
mengeluarkan
Adanya kecenderungan untuk
tanggung
Disarankan
peraturan-
yang
mengatur
pemberian
ganti
kerugian kepada pihak korban kecelakaan lalu lintas. 2.
korban,
Hendaknya para pengemudi lebih
memperhatikan
pengemudi mengalami kerugian
kepentingan
pihak
yang relatif besar.
sesuai dengan kerugian yang
dengan
alasan
bahwa
korban
timbulkan dalam kecelakaan itu.
17
DAFTAR PUSTAKA
Chidir Ali, Yuriprudensi Indonesia Tentang Perbuatan Melawan Hukum, Bina Cipta, Jakarta, 1991. IJtrecht, E. Pengantar Dalam Hukum Indonesia, PT Balai Buku Ictiar baru, Jakarta, 1975. Kementrian penerangan R.I, R.I
Kitab
perhimpunan
Perundang-Undangan
Moegni Djoodirjo. M.A. Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989. Muhammad Furqon, Kerugian Akibat Lalu Lintas tanggung Jawab Siapa?,Intan Motor, 1999. Pusat Penelitian dan Pengembangan Fak. Hukum Universitas Tarumanegara, Inventaris dan Analisa Tethadap Perundang-Undangan Lalu Lintas,CV. Rajawali, Jakarta, 1994. Rahmat
Setiawan. Tinjauan, Elementer Alumni, Bandung, 1992.
Perbuatan
Melawan
Hukum,
Subekti dan Tjitrosoedibjo, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992. Sudiman Kartohasdiprodjo, Pengantar Tata Hukum di Indonesia, PT. Pembangunan, Jakarta, 1997. Sri Soedewi Masjwoen Soefwone, Hukum Perutanan Bagian B Seksi Hukum Perdata Fak. Hukum UGM,Yogyakarta, 1990. Wirjono Projodikoro, R. Perbuatan melawan Hukum Sumur, Bandung, Cetakan Ke-9, 1957.
18
B I O D A T A
N A M A
:
ISKANDAR T
TEMPAT / TANGGAL LAHIR
:
Ambon, 10 September 1979
ALAMAT RUMAH
:
BTN lagarutu CPI 3 Bloc D
ALAMAT E-MAIL
:
[email protected]
No. TELEPON
:
081354447999
No.7
19
