BAB 1 PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah Pada tahun 2015 pemerintah pusat dan pemerintah daerah diwajibkan untuk menerapkan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan mereka. Hal tersebut sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010. PP Nomor 71 Tahun 2010 merupakan penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual murni meskipun di dalam peraturan tersebut juga masih diakomodir pilihan menerapkan basis kas menuju akrual sebagaimana diatur didalam PP Nomor 24 tahun 2005. Penerapan SAP berbasis akrual dapat dilaksanakan secara bertahap, hingga implementasi seluruhnya paling lambat 5 (lima) tahun setelah terbitnya PP Nomor 71 tahun 2010. Penerapan akuntansi berbasis akrual bertujuan
untuk
memperbaiki kualitas
penyajian
laporan keuangan
pemerintah dan menyajikan data yang lebih akurat dalam mengukur kinerja pemerintah. Dalam akuntansi berbasis akrual dapat menunjukkan bagaimana pemerintah membiayai aktivitas dan memenuhi kebutuhan dananya. Memungkinkan pemerintah
pengguna
saat
ini
laporan
untuk
untuk
membiayai
mengevaluasi aktivitas
dan
kemampuan memenuhi
kewajibannya, serta lebih riil menunjukkan posisi keuangan pemerintah dan perubahan posisi keuangannya. 1
Selain itu, dapat lebih memberikan kesempatan pada pemerintah untuk menunjukkan keberhasilan pengelolaan sumberdaya yang dikelolanya, dan berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektifivitas penggunaan sumberdaya. Secara
konseptual
akuntansi
berbasis
akrual
dipercaya
dapat
menghasilkan informasi yang lebih akuntabel dan transparan dibandingkan akuntansi berbasis kas. Apabila dilihat dalam rangka pengukuran kinerja, informasi berbasis akrual dapat menyediakan informasi penggunaan sumberdaya ekonomi yang sebenarnya. Oleh karena itu, akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu sarana pendukung yang saat ini diperlukan oleh pemerintah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan TA. 2015 mengacu pada SAP yang ditetapkan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 177/PMK.05/2015 tentang pedoman penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Penyusunan
dan
penyajian
Laporan
Keuangan
Kementerian
Negara/Lembaga TA.2015 diharapkan sesuai peraturan berlaku. Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca adalah berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan/atau timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari Kas Umum Negara. Dengan SAP berbasis akrual ini, laporan keuangan yang harus disiapkan pemerintah bertambah menjadi 7 jenis dari basis sebelumnya yang 2
hanya 4 (empat) jenis. Ke-7 (tujuh) jenis laporan itu meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan. Piutang merupakan salah satu akun neraca penting dalam laporan keuangan karena merupakan bagian dari aset lancar yang paling likuid setelah kas. Piutang menggambarkan hak Pemerintah untuk menerima penerimaan berupa kas di Kas Umum Negara/Pemerintah dari Pemerintah Pusat, daerah lain, mitra kerja dan pihak ketiga lainnya. Pada tanggal cut
off, jika terdapat hak pemerintah untuk menagih, maka nilai nominal tagihan tersebut harus dicatat sebagai penambahan aset berupa piutang dalam neraca. Dalam konsep akrual, piutang muncul akibat terdapatnya transaksi yang akan menghasilkan penerimaan atau pendapatan bagi entitas namun belum menerima kasnya. Oleh karena itu, piutang dicatat beriringan dengan pencatatan pendapatan dan akan dihapus ketika pendapatan tersebut sudah benar-benar diterima. Dalam laporan keuangan Unaudited Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) TA.2015, akun piutang bukan pajak menjadi penyumbang terbesar jumlah aset lancar pada neraca. Selain itu piutang bukan pajak juga menjadi salah satu perhatian BPK saat melakukan pemeriksaan laporan keuangan Kementerian ESDM TA. 2014.
3
Pada tahun 2014, Kementerian ESDM mengalami penurunan opini menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Penurunan Opini tersebut disebabkan antara lain: 1. Kas:
Kas
dikelola
Bendahara
Pengeluaran
RI
tidak
dipertanggungjawabkan secara memadai dan terdapat selisih kas yang tidak dapat dijelaskan; 2. Pitang Bukan Pajak: Pencatatan tidak dapat diyakini kewajarannya; 3. Persediaan: Pencatatan, inventarisasi fisik, dan rekonsiliasi belum dilakukan; 4. Aset Tetap lainnya: Pencatatan dan inventarisasi fisik belum dilakukan; 5. Pencatatan dan inventarisasi fisik belum dilakukan. Penurunan opini tersebut juga dialami beberapa Kementerian/Lembaga lain, seperti tercantum dalam tabel dibawah: Tabel 1.1. Daftar Entitas yang mengalami perubahan Opini WTP menjadi WDP No
Kementerian/Lembaga
1
Kementerian ESDM
2
Kementerian Sosial
3
Lembaga Sandi Negara
4
Lembaga Ketahanan Nasional
5
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
6
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
7
Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika
8
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
9
Arsip Nasional RI (Sumber: BPK, IHPS I Tahun 2015)
4
Adapun saldo piutang bukan pajak Kementerian ESDM dapat di lihat dalam tabel Neraca Kementerian ESDM TA.2015 di bawah ini. Tabel 1.2. Neraca per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 URAIAN ASET ASET LANCAR Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Kas Lainnya dan Setara Kas Kas pada BLU Belanja Dibayar di Muka (prepaid) Uang Muka Belanja (Prepayment) Piutang Bukan Pajak Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Piutang Bukan Pajak (Netto) Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (Netto) Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (netto) Persediaan Jumlah Aset Lancar
CATATAN
C.1 C.2 C.3 C.4 C.5 C.6 C.7 C.8 C.9 C.10 C.11 C.12 C.13
C.14 C.15 C.16
31 Desember 2015
31 Desember 2014
2,510,000 108,000,000 1,348,352,820 74,658,863,365 68,144,730,914 26,465,584,068,086 (2,390,307,807,440) 24,075,276,260,646 73,712,500 (368,563) 73,343,937 17,927,392,885
144,518,382 2,424,613,648 2,867,784 73,997,469,621 52,743,717,600 76,784,002,759 23,127,439,438,762 (1,949,944,998,355) 21,177,494,440,407 24,225,000 (121,125) 24,103,875 24,219,995,710
(14,257,130,105) 3,670,262,780 620,377,380,147 24,843,659,704,609
(9,246,465,773) 14,973,529,937 289,379,986,206 21,687,969,250,219
(Sumber: Laporan keuangan Unaudited Kementerian ESDM TA. 2015) Sebagaimana yang terlihat pada tabel neraca di atas, saldo piutang bukan pajak (bruto) mempunyai nilai yang sangat material yaitu sebesar Rp 26.465.584.068.086 per 31 Desember 2015 dan Rp23.127.439.438.762 per 31 Desember 2014. Rincian piutang bukan pajak disajikan sebagai berikut:
5
Tabel 1.3. Rincian Piutang Bukan Pajak Kementerian ESDM TA. 2015 No
Nama
31 Desember 2015
31 Desember 2014
1
Sekretariat Jenderal
11,321,758,917.00
11,397,688,738.00
2
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
1,097,040,397,282.00
798,506,437,570.00
3
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
468,851,829,350.00
643,537,422,186.00
4
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
24,706,198,705,989.00
21,551,938,780,084.00
5
Badan Penelitian dan Pengembangan
292,945,000.00
2,157,387,332.00
6
Badan Pendidikan dan Pelatihan
50,669,273.00
1,906,326,000.00
7
Badan Geologi
8
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
96,357,254,893.00
68,876,201,832.00
9
Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
85,339,004,394.00
49,119,195,020.00
131,502,988.00
0.00
(Sumber: Laporan keuangan Unaudited Kementerian ESDM TA.2015) Berdasarkan tabel di atas, piutang bukan pajak Kementerian ESDM terdiri dari piutang bukan pajak di 9 Unit Eselon I Kementerian ESDM sebesar Rp24.706.198.705.989,00 yaitu 93,35% dari total piutang PNBP KESDM berasal dari piutang PNBP Direktorat Jenderal Mineral dan batubara (Ditjen Minerba). Nilai saldo Piutang Negara Bukan Pajak (Ditjen Minerba) berasal dari piutang penerimaan negara bukan pajak atas tagihan Royalti/DHPB dan Iuran Tetap yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan/dibayar oleh perusahaan tambang sampai dengan tanggal neraca dan diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Rincian saldo piutang bukan pajak per jenis kontrak per 31 Desember 2015 pada Pajak Dirjen Minerba adalah sebagai berikut: 6
Tabel 1.4. Rincian Saldo Piutang Bukan Pajak per Jenis Kontrak JENIS KONTRAK IUP PKP2B KK JUMLAH
IUP PKP2B KK JUMLAH
IUP PKP2B KK JUMLAH TOTAL Ekuivalen IDR TOTAL PIUTANG
Iuran Tetap Rp. USD 44,260,183,884.97 54,088,167.60 118,280,276.67 763,456.94 18,445.00 61,954.34 44,378,482,606.64 54,913,578.88 Royalti/ DPHB (PKP2B) Rp. USD 934,712,498,404.28 129,320,992.53 1,540,961,430,514.57 1,180,557,187.52 20,258,893.46 2,475,673,928,918.85 1,330,137,073.51 PHT Rp USD 1,446,669,092.63 150,352.47 678,110,182,494.37 173,754,365.42 58,000.00 679,556,851,587.00 173,962,717.89 3,199,609,263,112.49 1,559,013,370.27 21,506,589,442,876.50 24,706,198,705,989.00
(Sumber: Laporan keuangan Unaudited Kementerian ESDM TA.2015) Saldo Piutang Bukan Pajak Ditjen Minerba per 31 Desember 2015 naik sebesar Rp3.154.259.925.905 atau 12,77% menjadi Rp24.706.198.705.989 dibanding
Saldo
Piutang
Bukan
Pajak
TA
2014
sebesar
Rp21.551.938.780.084. Penambahan/Kenaikan ini akibat mutasi tambah yang berupa surat tagih baru untuk pendapatan iuran tetap, penjualan hasil tambang dan mutasi kurang yang berupa pembayaran royalti. Komposisi jenis piutang bukan pajak per 31 Desember 2015 terdiri dari Piutang Iuran Tetap, Piutang Royalti serta Piutang Penjualan Hasil Tambang. Piutang Bukan Pajak pada neraca Ditjen Minerba merupakan hasil dari proses evaluasi dan pemeriksaan yang di lakukan oleh Tim evaluator Subdit Penerimaan Negara Ditjen Minerba, Tim Pemeriksa BPK RI dan Tim OPN BPKP. Perusahaan yang terdapat piutang di Ditjen Minerba ini terdiri dari perusahaan PKP2B, KK dan IUP.
7
Posisi kedua yang mempunyai saldo piutang bukan pajak material adalah Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas). Nilai saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2015 sebesar Rp1.097.040.397.282,00 yaitu 4,15% dari total saldo PNBP Kementerian ESDM. Jumlah Piutang Negara Bukan Pajak tersebut merupakan: 1. Piutang PNBP berupa Signature Bonus sebesar US$ 5.450.000, dengan kurs tengah BI pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp13.795, maka piutang menjadi Rp.75.182.750.000. 2. Piutang PNBP berupa Firm Commitment sebesar US$ 44.200.000, dengan kurs tengah BI pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp13.795, maka piutang menjadi Rp.609.739.000.000. 3. Piutang PNBP berupa Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Penawaran sebesar US$ 5.800.000, dengan kurs tengah BI pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp13.795, maka piutang menjadi Rp.80.011.000.000. 4. Piutang
dari
Pekerjaan
No.194/PMK.05/2014
dan
yang
menggunakan
PMK
mekanisme
No.243/PMK.05/2015
PMK sebesar
Rp.332.107.647.282. Yang ketiga, nilai saldo Piutang Bukan Pajak Kementerian per 31 Desember 2015 sebesar Rp468.851.829.350,00 yaitu 1,77% dari total piutang PNBP
Kementerian
ESDM
berasal
dari
Direktorat
Jenderal
Ketenagalistrikan (Ditjen Ketenagalistrikan) yang merupakan PNBP dengan komposisi berupa denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan, realisasi belanja pekerjaan yang putus kontrak dan uang muka proyek yang dialihkan dari proyek APBN ke anggaran PT PLN (Persero). 8
Sejalan dengan semangat reformasi penerapan SAP berbasis akrual, Kementerian ESDM merupakan salah satu instansi yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Pada tahun 2015, Kementerian ESDM telah menerapkan basis akrual pada penyusunan dan penyajian laporan keuangan TA. 2015. Namun pada praktiknya, penerapan basis akrual tersebut belum sesuai dengan SAP berbasis akrual. Hal tersebut dapat di lihat dari fakta bahwa setelah menerapkan basis akrual pada penyusunan laporan keuangan, piutang bukan pajak Kementerian ESDM khususnya pada Ditjen Minerba jumlahnya masih sangat material dan bahkan meningkat dari tahun 2014 yang pada tahun tersebut belum diterapkan basis akrual pada penyusunan dan penyajian laporan keuangan. 1.2. Rumusan Permasalahan Dari latar belakang di atas, penerapan SAP berbasis akrual pada laporan keuangan Kementerian ESDM TA. 2015 sudah sejalan dengan PP Nomor 71 tahun 2010 yang mewajibkan Kementerian Negara/Lembaga menerapkan basis akrual paling lambat tahun 2015, namun dalam pelaksanaannya ditengarai penerapannya belum sesuai dengan SAP berbasis akrual yang berlaku. Hal tersebut sesuai dengan fakta di lapangan bahwa setelah menerapkan basis akrual pada penyusunan dan penyajian laporan keuangan, total saldo piutang negara bukan pajak Kementerian ESDM per 31 Desember 2015 masih sangat material dan meningkat dari tahun sebelumnnya
sebesar
Rp23.127.439.438.762
menjadi
sebesar 9
Rp26.465.584.068.086. Salah satu penyumbang terbesar saldo piutang bukan pajak Kementerian ESDM adalah Ditjen Minerba. Berdasarkan hal tersebut, penerapan SAP berbasis akrual pada akun Piutang di Kementerian ESDM dan masalah-masalah terkait akun piutang bukan pajak Ditjen Minerba perlu dievaluasi. 1.3. Pertanyaan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan di atas, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Akun Piutang di Kementerian ESDM TA.2015, khususnya pada Ditjen Minerba? 2. Masalah-masalah apa saja terkait akun Piutang Bukan Pajak Ditjen Minerba? 1.4. Tujuan Penelitian 1. Mengevaluasi Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Akun Piutang di Kementerian ESDM TA.2015, khususnya pada Ditjen Minerba; 2. Mengetahui dan menganalisis masalah-masalah terkait akun Piutang Bukan Pajak Ditjen Minerba. 1.5. Batasan Masalah Piutang bukan pajak Kementerian ESDM terdiri dari piutang bukan pajak yang ada pada 9 Unit Eselon I. 93,35% dari total saldo piutang bukan pajak
Kementerian
ESDM
per
31
Desember
2015
sebesar
Rp
24.706.198.705.989 merupakan piutang bukan pajak yang berasal dari Ditjen Minerba. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini akan difokuskan pada evaluasi 10
penerapan SAP berbasis akrual pada akun piutang bukan pajak Ditjen Minerba. 1.6. Motivasi Penelitian Motivasi dalam melakukan penelitian ini adalah adanya hasrat yang kuat atas penerapan SAP berbasis akrual pada akun piutang di Kementerian ESDM TA.2015 yang sesuai dengan PP 71 Tahun 2010. 1.7. Kontribusi Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kotribusi sebagai berikut: a. Kontribusi Praktis Sebagai sumbangan pemikiran dan masukan bagi Ditjen Minerba Kementerian ESDM dalam menyelesaikan permasalahan pengelolaan piutang bukan pajak sehingga bermanfaat dalam mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan. b. Kontribusi Keilmuan Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang tertarik melakukan evaluasi penerapan SAP berbasis akrual pada akun piutang bukan pajak. 1.8. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan penelitian ini disajikan dalam 5 (lima) bab yaitu: BAB I PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian,
tujuan
penelitian,
batasan
masalah,
motivasi
penelitian,
kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan.
11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA Bab ini berisi kumpulan uraian teori yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini. Teori-teori ini diperoleh dari kumpulan buku teks, jurnal, dan literatur lainnya. BAB III METODE PENELITIAN Bab ini berisi pengambilan data dan analisis data penelitian, yang meliputi subjek dan objek penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data serta teknik pengujian data. BAB IV ANALISIS DAN DISKUSI Bab ini berisi temuan-temuan dalam investigasi yang menggambarkan faktafakta untuk dapat menjawab tujuan penelitian. BAB V SIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI Bab ini menyajikan kesimpulan dari seluruh bahasan, keterbatasan, dan rekomendasi penelitian.
12
