ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA HISWARA MIGAS INDONESIA MUKADIMAH

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA HISWARA MIGAS INDONESIA MUKADIMAH Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan kenikmatan bagi Bangsa Indonesia dalam kandungan bumi pertiwi Indonesia berupa sumber daya alam yang berlimpah. Sumber daya alam yang berlimpah itu diperuntukkan untuk seluruh rakyat Indonesia agar dapat hidup sejahtera, aman dan sentosa lahir dan batin. Pengelolaan sumberdaya alam merupakan tugas utama Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia agar seluruh rakyat Indonesia mendapatkan tempat serta hak hidup yang layak, perlakuan yang adil dan kemakmuran yang berkelanjutan dan penuh harapan untuk masa depan. Sumber daya alam yang menjadi salah satu unsur utama yang menunjang hajat hidup Rakyat Indonesia adalah minyak dan gas bumi yang harus terdistribusikan dan dinikmati secara adil dan merata oleh Rakyat Indonesia. Oleh karena itu, dengan Rakhmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh keinginan luhur untuk berbakti kepada Negara dan Bangsa, maka atas dasar Undangundang dan Peraturan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdirilah organisasi sebagai wadah berhimpun pengusaha minyak dan gas rakyat yang diberi nama Hiswara Migas Indonesia. Tujuan untuk mewujudkan Organisasi Hiswara Migas Indonesia dengan cara menumbuhkan kesadaran akan kewajiban dan rasa tanggung jawab anggota, melindungi dan memperjuangkan hak rakyat serta kepentingan segenap anggota, mempertinggi kesejahteraan rakyat, memelihara persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara, serta menjalin kemitraan dengan Pemerintah Indonesia dan organisasi yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Regional dan dunia internasional. Oleh karena itu dilandasi dengan nilai-nilai perjuangan 1945 dan Pancasila, maka disusunlah Anggaran Dasar Organisasi Hiswara Migas Indonesia sebagai berikut : 1|Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga

BAB I NAMA, TEMPAT, WAKTU DAN SIFAT Pasal 1 NAMA Organisasi ini bernama Hiswara Migas Indonesia

Pasal 2 TEMPAT KEDUDUKAN Hiswara Migas Indonesia berpusat di Kota Cimahi dan mempunyai kegiatan di seluruh wilayah Indonesia. Pasal 3 WAKTU Hiswara Migas Indonesia dibentuk pada tanggal Duapuluh Enam, Bulan Februari, tahun Dua ribu enambelas di Kota Cimahi.

Pasal 4 SIFAT Hiswara Migas Indonesia adalah organisasi tunggal bagi setiap pengusaha minyak eceran yang menggunakan alat pompa terstandar yang berada di Indonesia atas dasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.

BAB II AZAS DAN TUJUAN Pasal 5 AZAS Hiswara Migas Indonesia berazaskan Pancasila dan UUD 1945 dan menjunjung tinggi etika bisnis yang berbasis ekonomi kerakyatan.

2|Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga

Pasal 6 TUJUAN Hiswara Migas Indonesia bertujuan membantu kebijakan Pemerintah dalam mendistribusikan dan melayani masyarakat Indonesia dalam distribusi dan penjualan bahan bakar minyak (BBM) eceran yang merupakan produk dari PT. Pertamina dengan menggunakan alat ukur dan pompa yang terstandarisasi, guna menunjang pembangunan ekonomi nasional demi tercapainya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB III FUNGSI DAN KEGIATAN Pasal 7 FUNGSI Untuk mencapai tujuan organisasi, Hiswara Migas Indonesia berfungsi sebagai : a. Wadah tunggal pembinaan dan penertiban anggota Hiswara Migas Indonesia. b. Advokasi permasalahan anggota Hiswara Migas Indonesia c. Fasilitator kemitraan dengan Pemerintah d. Koordinator program kegiatan

Pasal 8 KEGIATAN Untuk melaksanakan fungsinya, kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Hiswara Migas Indonesia

melaksanakan

a. Memelihara ketertiban kegiatan anggota sesuai azas organisasi. b. Meningkatkan kemampuan anggota dalam memahami tatakelola penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM);

aturan

dan

c. Melindungi kepentingan dan memperjuangkan hak anggota Hiswara Migas Indonesia . d. Menanamkan kesadaran dan kewajiban serta tanggung jawab anggota terhadap Bangsa, Negara dan Organisasi.


e. Menyelenggarakan kegiatan monitoring dan observasi dalam rangka mengumpulkan data dan informasi serta berpartisipasi aktif mengamankan distribusi BBM agar sampai kepada masyarakat. f. Membantu Pemerintah dengan berpartisipasi aktif dalam mendeteksi penyalahgunaan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM)

BAB IV KEANGGOTAAN Pasal 9 JENIS KEANGGOTAAN Keanggotaan dalam Hiswara Migas Indonesia terdiri dari : a. Anggota Biasa, ialah setiap Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi segenap persyaratan Pemerintah dan Organisasi serta melakukan kegiatan usaha penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran (Pertamini). b. Anggota Luar Biasa, ialah setiap Warga Negara yang telah memenuhi segenap persyaratan Pemerintah Republik Indonesia dan Organisasi yang memiliki kemampuan membantu tercapainya tujuan organisasi di wilayah Indonesia. c. Anggota Kehormatan, ialah setiap orang yang karena jasa-jasanya terhadap Hiswara Migas Indonesia atau jabatannya dapat diangkat menjadi anggota kehormatan.

Pasal 10 KEWAJIBAN DAN HAK Kewajiban dan hak anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Hiswara Migas Indonesia


BAB V ORGANISASI Pasal 11 STRUKTUR ORGANISASI Hiswara Migas Indonesia tersusun atas tingkatan Organisasi sebagai berikut : a. Dewan Pimpinan Hiswara Migas Pusat disingkat DPP. b. Dewan Pimpinan Hiswara Migas Wilayah disingkat DPW.

Pasal 12 MUSYAWARAH Musyawarah Hiswara Migas Indonesia dilaksanakan untuk tiap tingkat Organisasi sebagai berikut : a. Musyawarah Nasional Hiswara Migas Indonesia untuk tingkat Pusat selanjutnya disebut Munas. b. Musyawarah Wilayah Hiswara Migas Indonesia untuk tingkat Wilayah

Pasal 13 KEWAJIBAN DAN HAK MUSYAWARAH (1) Musyawarah Nasional : a. Munas merupakan forum tertinggi dalam Hiswara Migas Indonesia yang bersidang satu kali dalam lima tahun. b. Munas meminta Pertanggungjawaban Ketua Umum Hiswara Migas Indonesia yang dibantu oleh Pengurus Hiswara Migas Indonesia Pusat lainnya. c. Munas meminta Laporan Dewan Pimpinan Hiswara Migas Indonesia Pusat. d. Munas menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hiswara Migas Indonesia. e. Munas menetapkan Garis-garis Besar Kebijaksanaan Organisasi. f. Munas memilih DPP Hiswara Migas Indonesia. g. Munas memilih Ketua Umum DPP Hiswara Migas Indonesia dan bersama Ketua Umum Hiswara Migas Indonesia terpilih menyusun Pengurus DPP Hiswara Migas Indonesia. 5|Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga

(2) Musyawarah Wilayah : a. Muswil bersidang satu kali dalam lima tahun. b. Muswil meminta Pertanggungjawaban Ketua DPW Hiswara Migas Indonesia yang dibantu oleh DPW Hiswara Migas Indonesia lainnya. c. Muswil meminta Laporan DPW Hiswara Migas Indonesia. d. Muswil menetapkan Kebijaksanaan DPW Hiswara Migas berdasarkan Rencana dan Program Induk DPP Hiswara Migas Indonesia. e. Muswil memilih DPW Hiswara Migas Indonesia. f. Muswil memilih Ketua DPW Hiswara Migas Indonesia dan bersama Ketua DPW Hiswara Migas Indonesia terpilih menyusun Pengurus DPW Hiswara Migas Indonesia.

Pasal 14 RAPAT (1) Rapat Kerja DPP Hiswara Migas Indonesia dan Rapat Pengurus DPP Hiswara Migas Indonesia untuk tingkat Pusat. (2) Rapat Kerja DPW Hiswara Migas Indonesia dan Rapat Pengurus DPW Hiswara Migas Indonesia untuk tingkat Wilayah. (3) Rapat Koordinasi (Rakor) Hiswara Migas


Pasal 15 HAK DAN KEWAJIBAN RAPAT Rapat Kerja Hiswara Migas Indonesia Pusat (DPP) dan Hiswara Migas Indonesia Wilayah (DPW) diadakan sedikitnya dua tahun sekali, sedangkan Rapat Koordinasi dan Rapat Pengurus Hiswara Migas Indonesia Pusat, Pengurus Hiswara Migas Indonesia Wilayah diadakan sewaktu-waktu secara berkala

Pasal 16 MUSYAWARAH LUAR BIASA (1) Munas Luar Biasa Hiswara Migas Indonesia dapat diadakan setiap waktu atas usul 2/3 dari jumlah Hiswara Migas Indonesia Wilayah melalui DPP Hiswara Migas Indonesia serta dihadiri dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Hiswara Migas Indonesia Wilayah. (2) Muswil Luar Biasa Hiswara Migas Indonesia dapat diadakan setiap waktu atas usul 2/3 dari jumlah anggota Hiswara Migas Indonesia wilayah melalui DPP Hiswara Migas Indonesia Pusat serta dihadiri dan disetujui oleh sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah Hiswara Migas Indonesia wilayah. Pasal 17 SUSUNAN DEWAN PENASEHAT (1) Dewan Penasehat Hiswara Migas Indonesia Pusat terdiri dari pejabat-pejabat sebagai berikut : a. Ketua. b. Sekretaris merangkap Anggota. c. 5 (lima) orang anggota. Pasal 18 PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT HISWARA MIGAS INDONESIA (2) Pengurus Hiswara Migas Indonesia Pusat terdiri dari pejabat-pejabat sebagai berikut : a. Ketua Umum. b. Ketua Bidang Organisasi. c. Ketua Bidang Operasional dan Teknik. d. Ketua Bidang Hukum dan Advokasi 7|Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga

e. Sekretaris Jenderal. f. Wakil Sekretaris Jenderal. g. Bendahara Umum. h. Wakil Bendahara Umum. i. Lainnya berdasarkan kebutuhan.

Pasal 19 PENGURUS DEWAN PIMPINAN WILAYAH HISWARA MIGAS INDONESIA (2) Pengurus Hiswara Migas Indonesia Wilayah terdiri dari pejabat-pejabat sebagai berikut : a. Ketua. b. Wakil Ketua. c. Ketua Bidang Organisasi. d. Ketua Bidang Operasi dan Teknik. e. Ketua Bidang Hukum dan Advokasi f. Sekretaris. g. Wakil Sekretaris. h. Bendahara. i. Wakil Bendahara. j. Koordinator-koordinator wilayah sesuai kebutuhan.


BAB VI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 20 DEWAN PENASEHAT Dewan Penasehat Hiswara Migas Indonesia Pusat mempunyai kewenangan melaksanakan fungsi konsultasi dan memberi nasehat baik diminta atau tidak kepada Pengurus Hiswara Migas Indonesia Pusat Pasal 21 PENGURUS DPP HISWARA MIGAS INDONESIA DAN Pengurus DPP Hiswara Migas Indonesia mempunyai mempunyai wewenang untuk membuat peraturan-peraturan yang sejalan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku bagi seluruh anggota dan mengeluarkan Instruksiinstruksi melalui Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Hiswara Migas Indonesia serta meminta laporan atas pelaksanaannya. Pasal 22 Pengurus DPW HISWARA MIGAS INDONESIA Pengurus DPW Hiswara Migas Indonesia mempunyai mempunyai wewenang untuk membuat peraturan-peraturan yang sejalan dengan Peraturan DPP Hiswara Migas yang berlaku bagi segenap anggota Wilayah dan mengeluarkan Instruksiinstruksi bagi segenap anggota Wilayah serta meminta laporan atas pelaksanaannya.

BAB VII KEUANGAN Pasal 23 SUMBER KEUANGAN Keuangan Hiswara Migas Indonesia diperoleh dari sumber-sumber sebagai berikut : 1. Dari iuran Anggota. 2. Dari sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat. 3. Dari usaha-usaha lain yang dibentuk oleh Pengurus DPP Hiswara Migas Pusat.


Pasal 24 ANGGARAN KEUANGAN Anggaran Keuangan Hiswara Migas Indonesia direncanakan dan diperhitungkan untuk tiap tahun, sedangkan pengaturannya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 25 PERTANGGUNGJAWABAN KEKAYAAN Pertanggungjawaban kekayaan DPP Hiswara Migas Indonesia dan DPW Hiswara Migas Indonesia diberikan pada Munas dan Muswil.

BAB VIII LOGO, HYMNE, MARS DAN ATRIBUT ORGANISASI Pasal 25 LOGO DAN ATRIBUT Logo, Hymne, Mars dan Atribut lainnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB IX PENUTUP Pasal 26 PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hiswara Migas Indonesia hanya dapat diubah oleh Munas atau Munas Khusus yang diselengarakan untuk itu atas amanat Munas dan atau diminta oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Hiswara Migas Indonesia Wilayah. (2) Munas Khusus diselenggarakan oleh Pengurus Hiswara Migas Indonesia Pusat dan dianggap syah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Hiswara Migas Indonesia Wilayah. (3) Jika Quorum tidak tercapai maka Munas Khusus di tunda paling lama 24 jam. (4) Jika sesudah penundaan seperti tersebut dalam ayat (3), quorum tetap tidak tercapai maka Munas Khusus dapat dilaksanakan dan hasilnya dianggap syah serta mengikat seluruh anggota. (5) Peserta Munas Khusus adalah utusan syah Hiswara Migas Indonesia Wilayah. 10 | A n g g a r a n D a s a r / A n g g a r a n R u m a h T a n g g a

Pasal 26 PEMBUBARAN Hiswara Migas Indonesia hanya dapat dibubarkan berdasarkan Keputusan Munas yang khusus diselenggarakan untuk itu dan/atau apabila ada pernyataan atau perintah pembubaran dari Pemerintah. Pasal 27 LAIN-LAIN Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 28 BERLAKUNYA ANGGARAN DASAR Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal disahkan sampai dengan Munas khusus. Pasal 29 PERALIHAN Dengan berlakunya Anggaran Dasar ini, maka segala sesuatu yang bertentangan dengan Anggaran Dasar ini akan diatur kembali dan disesuaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pasal 30 PENGESAHAN Anggaran Dasar ini disahkan oleh Tim Formatur pembentukan Hiswara Migas Indonesia di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat pada tanggal Duapuluh Enam, Bulan Februari, tahun Dua ribu enambelas sebagai bahan Munas I Hiswara Migas Indonesia.

11 | A n g g a r a n D a s a r / A n g g a r a n R u m a h T a n g g a

ANGGARAN RUMAH TANGGA ORGANISASI HISWARA MIGAS INDONESIA BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1 PERSYARATAN (1) Anggota Biasa : a. Memiliki Usaha penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran menggunakan mesin yang disebut Pertamini dan memenuhi Ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Organisasi. b. Bersedia mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. c. Mengajukan permohonan dan disetujui. d. Memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) yang dikeluarkan oleh DPP Hiswara Migas Indonesia. (2) Anggota Luar Biasa : a. Memenuhi Ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan DPP Hiswara Migas Indonesia b. Bersedia mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. c. Mengajukan permohonan dan disetujui. (3) Anggota Kehormatan : a. Pejabat tertentu atau mereka yang telah berjasa kepada Organisasi. b. Bersedia menjadi anggota kehormatan. c. Mentaati Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Pemerintah dan Organisasi. (4) Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa, Anggota Kehormatan diangkat dengan Surat Keputusan Ketua Umum DPP Hiswara Migas Indonesia atas usul Ketua DPW Hiswara Migas Indonesia. Pasal 2 KEWAJIBAN (1) Anggota Biasa berkewajiban : a. Membayar Uang Iuran.


b. Mentaati Peraturan Pemerintah yang berlaku bagi Kegiatan Operasional penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamini, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan-peraturan Organisasi. c. Menghadiri Muswil dan undangan rapat. d. Melaksanakan segala Keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Munas dan Muswil e. Memelihara, memajukan dan mengembangkan Kegiatan Hiswara Migas Indonesia. f. Memelihara dan menjaga nama baik Hiswara Migas Indonesia. (2) Anggota Luar Biasa berkewajiban : a. Mentaati Peraturan Pemerintah yang berlaku bagi Kegiatan Hiswara Migas Indonesia, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturanperaturan Organisasi. b. Menghadiri undangan rapat. c. Melaksanakan segala Keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Munas dan Muswil. d. Memelihara, memajukan dan mengembangkan Hiswara Migas Indonesia. e. Memelihara dan menjaga nama baik Hiswara Migas Indonesia. (3) Anggota Kehormatan berkewajiban : Membantu pembinaan dan perkembangan Hiswara Migas Indonesia serta mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturanperaturan Organisasi serta Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan distribusi dan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang di koordinasikan dengan Kegiatan Hiswara Migas Indonesia. Pasal 3 HAK (1) Anggota Biasa berhak : a. Berbicara dalam Muswil dan rapat-rapat lain yang dilaksanakan oleh Wilayah. b. Memberikan suara dalam Muswil dan rapat-rapat lain yang dilaksanakan oleh wilayah. c. Memilih dan dipilih sebagai anggota Pengurus. d. Mendapatkan perlindungan sepanjang berkaitan dengan Organisasi dan tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah.


e. Mendapatkan Kartu Tanda Anggota yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPP Hiswara Migas Indonesia. f. Mendapatkan pelayanan advokasi dan administrasi. (2) Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan berhak : a. Berbicara dalam Muswil dan Wilayah.

rapat-rapat lain yang dilaksanakan oleh

b. Mendapatkan perlindungan sepanjang berkaitan dengan Organisasi dan tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah. c. Mendapatkan Kartu Tanda Anggota yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPP Hiswara Migas Indonesia. d. Mendapatkan pelayanan administrasi.

Pasal 4 PERPINDAHAN ANGGOTA (1) Seorang anggota dan usahanya yang tergabung dalam salah satu Wilayah yang bermaksud untuk pindah domisili ke Wilayah lain, diwajibkan terlebih dahulu mengajukan permohonan pindah dari Wilayah asalnya dengan tembusan ke Hiswara Migas Indonesia Pusat. (2) Membawa surat pengantar dari Pengurus Hiswara Migas Indonesia Wilayah asalnya yang ditujukan kepada Pengurus Hiswara Migas Indonesia Wilayah yang baru tersebut dengan dilampiri berkas-berkas dokumen usaha yang dimiliki. (3) Bagi anggota yang pindah alamat dalam satu Wilayah mengikuti prosedur di atas dalam tingkat Wilayah. (4) Dalam hal perpindahan anggota tersebut di atas, Pengurus Hiswara Migas Indonesia Wilayah wajib dalam waktu singkat menyelesaikan administrasi dengan instansi setempat yang berwenang. Pasal 5 PERLAKUAN TERHADAP ANGGOTA (1) Keanggotaan gugur apabila : a. Atas permintaan sendiri. b. Bukan Warga Negara Indonesia lagi. c. Anggota Luar Biasa yang tidak lagi berdomisili di Republik Indonesia. 14 | A n g g a r a n D a s a r / A n g g a r a n R u m a h T a n g g a

d. Tidak membayar iuran Hiswara Migas Indonesia e. Dipecat. f. Meninggal dunia. g. Terkena sanksi pidana kejahatan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. (2) Anggota yang melalaikan kewajiban seperti pada pasal 2 Anggaran Rumah Tangga ini dapat dikenakan sanksi-sanksi : a. Peringatan tertulis. b. Pemberhentian sementara. c. Pemecatan. (3) Tatacara pemberian sanksi : a. Sanksi diberikan sesuai dengan berat ringannya pelanggaran dan oleh Ketua DPW Hiswara Migas atau langsung oleh Ketua Umum DPP Hiswara Migas Indonesia serta melalui proses peradilan disiplin yang dibentuk oleh Ketua Umum DPP Hiswara Migas Indonesia dan atau Ketua DPW Hiswara Migas Indonesia Wilayah. b. Pemberian sanksi peringatan tertulis merupakan wewenang Ketua DPW Hiswara Migas Indonesia serta dapat melalui peradilan disiplin. c. Pemberian sanksi pemberhentian sementara hasil proses peradilan disiplin merupakan wewenang Ketua DPW Hiswara Migas Indonesia, sedangkan sanksi pemecatan merupakan wewenang Ketua Umum DPP Hiswara Migas Indonesia atas usul Ketua DPW Hiswara Migas Indonesia. d. Setiap proses peradilan disiplin menghadirkan yang bersangkutan untuk membela diri atau dibela. e. Jika yang bersangkutan tidak menghadiri proses peradilan disiplin setelah dipanggil secara patut dan sah, peradilan disiplin dapat mengambil Keputusan tanpa kehadirannya. f. Surat Keputusan pemberian sanksi disampaikan kepada bersangkutan serta dilaporkan kepada Organisasi tingkat di atasnya.

yang

(4) Tatacara rehabilitasi keanggotaan : a. Rehabilitasi keanggotaan yang dikenakan sanksi pemberhentian sementara, merupakan wewenang Ketua Umum DPP Hiswara Migas Indonesia dan atau Ketua DPW Hiswara Migas Indonesia. b. Rehabilitasi keanggotaan yang dikenakan sanksi pemecatan dilakukan oleh Ketua Umum DPP Hiswara Migas Indonesia.


BAB II ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN Pasal 6 PEMBENTUKAN ORGANISASI

(1) Organisasi Wilayah dapat dibentuk pada tiap Kabupaten yang disesuaikan dengan jumlah anggota yang memenuhi persyaratan usaha pertamini. (2) Satu wilayah kabupaten sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 sekurangkurangnya memiliki anggota sebanyak 50 pengusaha pertamini. (3) Nama Organisasi Hiswara Migas Indonesia Wilayah disesuaikan dengan nama kabupaten domisili. Pembentukan DPW Hiswara Migas Indonesia Wilayah baru ditetapkan oleh Ketua Umum DPP Hiswara Migas Indonesia. (4) Pembentukan Organisasi dilaporkan secara beranting kepada Organisasi tingkat di atasnya.

Pasal 7 PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT DAN PENGURUS (1) Dewan Penasehat, Ketua Umum, Ketua Bidang Organisasi, Ketua Bidang Operasi dan Teknik, Ketua Bidang Hukum dan Advokasi, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum, diangkat oleh Munas, sedangkan Pengurus DPP yang lainnya diangkat oleh Ketua Umum Hiswara Migas Indonesia yang pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan serta masa bakti DPP dan Pengurus DPP Hiswara Migas Indonesia ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. (2) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Bidang Organisasi, Ketua Bidang Operasi dan Teknik, Ketua Bidang Hukum dan Advokasi, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara Wilayah diangkat oleh Muswil, sedangkan Pengurus DPW Hiswara Migas Indonesia yang lainnya diangkat oleh Ketua DPW Hiswara Migas Indonesia serta masa bakti Pengurus DPW Hiswara Migas Indonesia ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun/3 (tiga) tahun. (3) DPP Hiswara Migas Indonesia Pusat dan DPW Hiswara Migas Indonesia Wilayah dapat mengangkat pelindung. (4) Susunan Pengurus lengkap dan pengangkatan Pelindung DPW Hiswara Migas Indonesia dilaporkan secara beranting kepada Pengurus DPP Hiswara Migas Indonesia.


BAB III TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB DPP DAN PENGURUS Pasal 8 DEWAN PENASEHAT Dewan Penasehat dalam melaksanakan fungsinya, mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut : a. Menghadiri musyawarah, Rapat Kerja atau Rapat Pengurus sesuai dengan tingkatnya. b. Memberikan konsultasi dan nasehat kepada Pengurus DPP di dalam pengelolaan Organisasi. c. Dapat menyelenggarakan pembelaan anggota pada peradilan disiplin di tingkat yang sama atau tingkat di atasnya. d. Menampung dan menilai laporan permasalahan yang diajukan oleh Organisasi tingkat bawahnya atau anggota untuk kemudian dapat memberikan penilaian dan nasehat-nasehat yang dianggap perlu untuk penyelesaian permasalahan dengan Pengurus DPP. e. Sebagai nara sumber bagi Instansi Pemerintah yang berwenang untuk tingkat Pusat. f. Bersama dengan Ketua Umum DPP dapat mengadakan penggantian Pengurus hasil musyawarah DPP. g. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada musyawarah. h. Bersama DPP Hiswara Migas Indonesia mempertimbangkan usulan Munas Luar Biasa dari DPW.

Pasal 9 PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT (1) Ketua Umum DPP Hiswara Migas Indonesia berkewajiban sebagai berikut : a. Memimpin Organisasi secara menyeluruh berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. b. Membuat dan melaksanakan Rencana dan Program Induk berdasarkan Garis- garis Besar Kebijaksanaan Organisasi hasil Munas. c. Dalam rangka melaksanakan butir a. dan b. di atas mengeluarkan Instruksiinstruksi dan Ketentuan-ketentuan untuk Organisasi yang sejalan dengan Peraturan-peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku bagi anggota Hiswara Migas Indonesia.


d. Membuat laporan berkala kepada Pemerintah dan dalam Rapat Kerja Pusat. e. Mengangkat dan/atau memberhentikan Pengurus lain yang diperlukan. f. Bersama dengan Dewan Penasehat DPP Hiswara Migas Indonesia dapat mengadakan penggantian Pengurus hasil Munas. g. Dalam bidang teknis dan operasional juga bertanggungjawab kepada Pemerintah. h. Menyelenggarakan Munas dan Rapat Kerja tepat pada waktunya. i. Bertanggung jawab kepada Munas. j. Mempertimbangkan usulan Muswil Luar Biasa dari Anggota (2) Wakil Ketua Umum DPP Hiswara Migas Indonesia berkewajiban sebagai berikut : a. Membantu Ketua Umum Hiswara Migas Indonesia dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari- hari. b. Mewakili Ketua Umum Hiswara Migas Indonesia apabila berhalangan dalam kegiatan dan hubungan ke dalam dan keluar. c. Menjabat Ketua Umum Hiswara Migas Indonesia apabila Ketua Umum Hiswara Migas Indonesia tidak dapat menjalankan tugasnya secara tetap sampai dengan Munas. d. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum Hiswara Migas Indonesia. (3) Ketua Bidang Organisasi dan Ketua Bidang Operasi dan Teknik berkewajiban sebagai berikut: a. Membantu Ketua Umum Hiswara Migas Indonesia dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari- hari sesuai bidang tugasnya. b. Mewakili Ketua Umum Hiswara Migas Indonesia/Wakil Ketua Umum Hiswara Migas Indonesia apabila berhalangan dalam kegiatan dan hubungan ke dalam dan keluar. c. Menyusun serta menentukan kegiatan-kegiatan pada pelaksanaan Rencana dan Program Induk dalam bidangnya sesuai dengan Kebijaksanaan Ketua Umum Hiswara Migas Indonesia Pusat dan/atau Keputusan Rapat Kerja Pusat. d. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan Organisasi dalam bidangnya masing-masing. e. Membuat laporan berkala kepada Ketua Umum Hiswara Migas Indonesia dengan tembusan kepada Ketua DPP Hiswara Migas Indonesia Pusat. f. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum Hiswara Migas Indonesia.


(4) Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal berkewajiban sebagai berikut : a. Menyelenggarakan administrasi umum. b. Menyelenggarakan tata usaha kepengurusan Hiswara Migas Indonesia Pusat. c. Menyusun dan melaksanakan Rencana dan Program Induk di bidangnya. d. Membuat laporan berkala kepada Ketua Umum Hiswara Migas Indonesia dengan tembusan kepada Ketua DPP Hiswara Migas Indonesia Pusat. e. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum Hiswara Migas Indonesia. (5) Bendahara Umum dan Wakil Bendahara Umum berkewajiban sebagai berikut: a. Menyusun anggaran serta belanja Organisasi. b. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan akuntansi sesuai dengan Kebijaksanaan Ketua Umum Hiswara Migas Indonesia dan Ketentuanketentuan Organisasi. c. Mengurus iuran anggota. d. Membuat laporan berkala kepada Ketua Umum Hiswara Migas Indonesia dengan tembusan kepada Ketua DPP Hiswara Migas Indonesia Pusat. e. Menyusun dan melaksanakan Rencana dan Program Induk di bidangnya. f. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum Hiswara Migas Indonesia. (6) Ketua Bagian berkewajiban sebagai berikut : a. Melaksanakan Rencana dan Program Induk di bagiannya masing-masing. b. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan Organisasi dalam bagiannya masingmasing. c. Membuat laporan berkala kepada Ketua Umum Hiswara Migas Indonesia dengan tembusan kepada Dewan Penasehat Hiswara Migas Indonesia. d. Secara koordinasi bertanggungjawab kepada Ketua Bidang sesuai bagiannya. (7) Pembantu-pembantu Umum berkewajiban sebagai berikut : a. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Umum Hiswara Migas Indonesia. b. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum Hiswara Migas Indonesia.


Pasal 10 PENGURUS DEWAN PIMPINAN WILAYAH (1) Ketua DPW Hiswara Migas Indonesia berkewajiban sebagai berikut : a. Memimpin Organisasi Wilayah berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. b. Membuat dan melaksanakan Rencana dan Program Kerja Hiswara Migas Indonesia Wilayah, berdasarkan Rencana dan Program Induk DPP Hiswara Migas Indonesia serta Kebijaksanaan Umum hasil Muswil. c. Dalam rangka melaksanakan butir a. dan b. di atas dapat mengeluarkan Instruksi-instruksi dan Ketentuan-ketentuan bagi Hiswara Migas Indonesia di Wilayahnya yang sejalan dengan peraturan-peraturan dan perundangundangan yang berlaku bagi Hiswara Migas Indonesia. d. Membuat laporan berkala kepada Ketua Umum DPP Hiswara Migas Indonesia dengan tembusan Dewan Penasehat Hiswara Migas Indonesia. e. Mengangkat dan/atau memberhentikan Pengurus lain yang diperlukan. f. Bersama dengan DPP Hiswara Migas Indonesia dapat mengadakan penggantian Pengurus hasil Muswil. g. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum DPP Hiswara Migas Indonesia atas pelaksanaan Keputusan, Kebijaksanaan dan Instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh DPP Hiswara Migas Indonesia. h. Menyelenggarakan Muswil dan Rapat Kerja, rapat Koordinasi Wilayah tepat pada waktunya. i. Bertanggung jawab kepada Muswil. (2) Wakil Ketua DPW Hiswara Migas Indonesia berkewajiban sebagai berikut : a. Membantu Ketua DPW Hiswara Migas Indonesia dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari-hari. b. Mewakili Ketua DPW Hiswara Migas Indonesia apabila berhalangan dalam kegiatan dan hubungan ke dalam dan keluar. c. Menjabat Ketua DPW Hiswara Migas Indonesia apabila Ketua DPW Hiswara Migas Indonesia tidak dapat menjalankan tugasnya secara tetap sampai dengan Muswil. d. Bertanggungjawab kepada Ketua DPW Hiswara Migas Indonesia. (3) Ketua Bidang Organisasi dan Ketua Bidang Operasi dan Teknik berkewajiban sebagai berikut: a. Membantu Ketua DPW Hiswara Migas Indonesia dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari-hari di bidang-nya masing-masing. 20 | A n g g a r a n D a s a r / A n g g a r a n R u m a h T a n g g a

b. Mewakili Ketua DPW Hiswara Migas Indonesia /Wakil Ketua DPW Hiswara Migas Indonesia Wilayah dalam kegiatan dan hubungan ke dalam dan keluar sesuai bidangnya masing-masing. c. Menyusun dan menentukan kegiatan-kegiatan pada pelaksanaan Rencana dan Program Kerja dalam bidangnya, sesuai dengan Kebijaksanaan Ketua DPW Hiswara Migas Indonesia dan atau Keputusan Rapat Kerja Wilayah. d. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan Organisasi dalam bidangnya masing-masing. e. Membuat laporan berkala kepada Ketua DPW Hiswara Migas Indonesia. f. Bertanggungjawab kepada Ketua DPW Hiswara Migas Indonesia. (4) Sekretaris dan Wakil Sekretaris berkewajiban sebagai berikut : a. Menyelenggarakan administrasi umum. b. Menyelenggarakan tata usaha kepengurusan DPW Indonesia.

Hiswara Migas

c. Menyusun dan melaksanakan Rencana dan Program Kerja di bidangnya. d. Menyiapkan Rencana dan Program Kerja secara keseluruhan. e. Membuat laporan berkala kepada Ketua DPW Hiswara Migas Indonesia. f. Bertanggungjawab kepada Ketua DPW Hiswara Migas Indonesia. (5) Bendahara dan Wakil Bendahara berkewajiban sebagai berikut : a. Menyusun anggaran serta belanja Organisasi. b. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan akuntansi sesuai dengan Kebijaksanaan Ketua DPW Hiswara Migas Indonesia dan Ketentuanketentuan Organisasi. c. Mengurus iuran anggota. d. Membuat laporan berkala kepada Ketua DPW Hiswara Migas Indonesia. e. Bertanggungjawab kepada Ketua DPW Hiswara Migas Indonesia. (6) Ketua Bagian berkewajiban sebagai berikut : a. Melaksanakan Rencana dan Program Kerja di bagiannya masing-masing. b. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan Organisasi dalam bagiannya masingmasing. c. Membuat laporan berkala kepada Ketua DPW Hiswara Migas Indonesia. d. Secara koordinasi bertanggungjawab kepada Ketua Bidang sesuai bagiannya.


(7) Koordinator-koordinator Wilayah berkewajiban sebagai berikut : a. Melaksanakan Rencana dan Program Kerja DPW Indonesia.

Hiswara Migas

b. Membuat laporan berkala kepada Ketua DPW Hiswara Migas Indonesia. c. Bertanggungjawab kepada Ketua DPW Hiswara Migas Indonesia. (8) Pembantu-pembantu Umum berkewajiban sebagai berikut : a. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua DPW Hiswara Migas Indonesia. b. Bertanggungjawab kepada Ketua DPW Hiswara Migas Indonesia.

Pasal 11 KETUA UMUM DPP HISWARA MIGAS INDONESIA/KETUA DPW HISWARA MIGAS INDONESIA WILAYAH PENGGANTI Apabila Ketua Umum DPP Hiswara Migas Indonesia/Ketua DPW Hiswara Migas Indonesia tidak dapat menjalankan tugasnya secara tetap, maka Wakil Ketua Umum DPP Hiswara Migas Indonesia/Wakil Ketua DPW Hiswara Migas Indonesia menjabat sebagai Ketua Umum Hiswara Migas Indonesia/Ketua Hiswara Migas Indonesia Wilayah sampai dengan Munas/Muswil dilaksanakan. BAB IV RAPAT Pasal 12 MUSYAWARAH NASIONAL (1) Munas diselenggarakan oleh Pengurus Hiswara Migas Indonesia Pusat dan dihadiri oleh : a. Dewan Penasehat dan Pengurus DPP Hiswara Migas Indonesia. b. Utusan sah Pengurus DPW Hiswara Migas Indonesia. c. Peninjau dan Undangan. (2) Tugas pokok Munas : a. Menilai Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum DPP Hiswara Migas Indonesia untuk selanjutnya dapat menerima atau menerima dengan catatan. 22 | A n g g a r a n D a s a r / A n g g a r a n R u m a h T a n g g a

b. Membahas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. c. Menetapkan Garis-garis Besar Kebijaksanaan Organisasi untuk masa bakti DPP Hiswara Migas Indonesia. d. Munas Hiswara Migas Indonesia, jika diperlukan dapat mengangkat tim verifikasi terdiri dari 3 (tiga) orang yang ahli dan independen untuk memeriksa keuangan dan inventaris Organisasi. e. Memilih Ketua Umum DPP dan Pengurus DPP Hiswara Migas Indonesia. (3) Munas dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pengurus Wilayah (DPW). (4) Setiap Wilayah mempunyai satu hak suara dalam Munas. (5) Munas Luar Biasa dapat diselenggarakan atas permintaan 2/3 dari jumlah DPW Hiswara Migas Indonesia melalui Dewan Penasehat Pusat Hiswara Migas Indonesia serta dihadiri dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah Organisasi Wilayah (DPW). Pasal 13 MUSYAWARAH WILAYAH (1) Muswil diselenggarakan oleh Pengurus DPW Hiswara Migas Indonesia dan dihadiri oleh : a. Utusan sah Pengurus DPP Hiswara Migas Indonesia. b. DPP dan Pengurus DPW Hiswara Migas Indonesia Wilayah. c. Anggota Syah Hiswara Migas Indonesia Wilayah (2) Tugas pokok Muswil : a. Menilai Pertanggungjawaban Ketua Hiswara Migas Indonesia Wilayah untuk selanjutnya dapat menerima atau menerima dengan catatan. b. Menilai Laporan DPP Hiswara Migas Indonesia Wilayah untuk selanjutnya dapat menerima atau menerima dengan catatan. c. Menetapkan Kebijaksanaan Umum Hiswara Migas Indonesia Wilayah berdasarkan Rencana dan Program Induk Hiswara Migas Indonesia Pusat untuk masa bakti Pengurus Hiswara Migas Indonesia Wilayah. d. Muswil Hiswara Migas Indonesia dapat mengangkat tim verifikasi terdiri dari 3 (tiga) orang yang ahli dan independen untuk memeriksa keuangan dan inventaris Organisasi. e. Memilih Ketua DPW dan Pengurus DPW Hiswara Migas Indonesia. f. Merumuskan bahan-bahan untuk Muswil.


(3) Muswil dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota Biasa di Wilayah yang dimaksud. (4) Setiap anggota biasa mempunyai satu hak suara dalam Muswil. (5) Muswil Luar Biasa dapat diselenggarakan atas permintaan 2/3 dari jumlah anggota biasa Hiswara Migas Indonesia wilayah melalui Pengurus Hiswara Migas Indonesia Pusat serta dihadiri dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota biasa di wilayah tersebut. Pasal 14 KETENTUAN KHUSUS (1) Keputusan-keputusan Munas dan Muswil diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat, (2) Pemilihan Ketua Umum DPP dan Ketua DPW Hiswara Migas Indonesia dilaksanakan melalui sistem Formatur atau dengan sistem pemilihan secara langsung. (3) Tata tertib Munas dan Muswil disahkan dalam sidang yang bersangkutan. Risalah dan Agenda Munas dan Muswil disahkan dalam sidang yang bersangkutan. (4) Ketua Umum Hiswara Migas Indonesia dapat mengambil langkah-langkah Kebijaksanaan demi kesinambungan Organisasi bila Pengurus DPW Hiswara Migas Indonesia tidak melaksanakan Muswil tepat pada waktunya. Pasal 15 RAPAT KERJA (1) Rapat Kerja DPP Hiswara Migas Indonesia: a. Rapat Kerja DPP Hiswara Migas Indonesia adalah sidang yang dihadiri oleh Pengurus DPP Hiswara Migas Indonesia, serta utusan sah DPW Hiswara Migas Indonesia. b. Tugas dan wewenang Rapat Kerja DPP Hiswara Migas Indonesia adalah : 1. Mendengar Laporan Pengurus DPP Hiswara Migas Indonesia dan Laporan Pengurus DPW Hiswara Migas Indonesia untuk mengidentifikasi permasalahan yang harus dibahas. 2. Merumuskan pemecahan permasalahan dalam menghadapi suatu perkembangan baru. 3. Meningkatkan hubungan timbal balik antara Pengurus DPP Hiswara Migas Indonesia dengan Pengurus DPW Hiswara Migas Indonesia dalam melaksanakan Keputusan Munas. 4. Rapat Kerja DPP Hiswara Migas Indonesia diadakan minimal 1 (satu) kali selama masa bakti Pengurus DPP Hiswara Migas Indonesia dan 24 | A n g g a r a n D a s a r / A n g g a r a n R u m a h T a n g g a

selambat-lambatnya diselengarakan pada awal tahun kedua periode kepengurusan. (2) Rapat Kerja Hiswara Migas Indonesia Wilayah : a. Rapat Kerja DPW Hiswara Migas Indonesia adalah sidang yang dihadiri oleh Pengurus DPW Hiswara Migas Indonesia, serta Anggota Biasa Hiswara Migas Indonesia di Wiliayah. b. Tugas dan wewenang Rapat Kerja DPW Hiswara Migas Indonesia adalah : 1. Mendengar Laporan Pengurus DPW Hiswara Migas Indonesia dan Laporan Umum Pengurus DPW Hiswara Migas Indonesia untuk mengidentifikasi permasalahan yang harus dibahas. 2. Merumuskan pemecahan permasalahan dalam menghadapi suatu perkembangan baru di Wilayah. 3. Meningkatkan hubungan timbal balik antara Pengurus DPW Hiswara Migas Indonesia dengan Anggota Biasa di Wilayah dalam melaksanakan Keputusan Muswil dan Munas. 4. Rapat Kerja DPW Hiswara Migas Indonesia diadakan minimal 1 (satu) kali selama masa bakti Pengurus DPW Hiswara Migas Indonesia dan selambat-lambatnya diselengarakan pada awal tahun kedua periode kepengurusan. (3) Rapat Koordinasi Wilayah Hiswara Migas Indonesia : a. Rapat Koordinasi Wilayah Hiswara Migas Indonesia adalah sidang yang dihadiri oleh Pengurus DPW Hiswara Migas Indonesia dan Koordinator Wilayah serta anggota Hiswara Migas Indonesia di Wilayah. b. Tugas dan wewenang Rapat Koordinasi Hiswara Migas Indonesia wilayah adalah : 1. Mendengar Laporan koordinator wilayah/dan/atau Anggota Hiswara Migas Indonesia di wilayahnya untuk mengidentifikasi permasalahan yang harus dibahas. 2. Merumuskan pemecahan permasalahan dalam menghadapi suatu perkembangan baru di kabupaten Wilayahnya. 3. Rapat Koordinasi Wilayah Hiswara Migas Indonesia diadakan sesuai kebutuhan dan urgensitas permasalahan wilayah.


BAB V KEUANGAN Pasal 16 IURAN DAN DANA (1) Iuran ditarik dari anggota biasa. (2) Besarnya iuran tiap bulan : a. Untuk Hiswara Migas Indonesia Pusat ditentukan oleh Munas. b. Untuk Hiswara Migas Indonesia Wilayah ditentukan oleh Muswil. (3) Sumber Keuangan Organisasi dapat juga diperoleh dari usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan keputusan DPP Hiswara Migas Indonesia.

Pasal 17 PENGGUNAAN KEUANGAN Penggunaan keuangan adalah untuk : a. Pengeluaran rutin. b. Kegiatan-kegiatan Organisasi. c. Pengeluaran khusus. Pasal 18 LAPORAN KEUANGAN Laporan keuangan dibuat secara berkala.

BAB VI PENUTUP Pasal 19 LOGO DAN ATRIBUT (1) Logo Hiswara Migas Indonesia ditetapkan dengan Keputusan ketua Umum DPP Hiswara Migas Indonesia. (2) Penggunaan Logo dan Atribut ditetapkan oleh Peraturan Organisasi.


Pasal 20 LAIN-LAIN Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam Peraturan Organisasi. Pasal 21 BERLAKUNYA ANGGARAN RUMAH TANGGA Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal disahkan sampai dengan Munas khusus. Pasal 22 PERALIHAN Dengan berlakunya Anggaran Rumah Tangga ini, maka segala sesuatu yang bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur kembali dan disesuaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pasal 23 PENGESAHAN Anggaran Rumah Tangga ini disahkan oleh Tim Formatur Hiswara Migas Indonesia di Kota Cimahi pada tanggal Duapuluh Enam, Bulan Februari, tahun Dua ribu enambelas di Kota Cimahi

Cimahi, 26 Februari 2016 KETUA TIM FORMATUR

HISWARA MIGAS INDONESIA Ttd.

DENTA IRAWAN


ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA HISWARA MIGAS INDONESIA MUKADIMAH

Recommend Documents