ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
BADAN PEMBINA OLAHRAGA MAHASISWA INDONESIA (BAPOMI)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN TAHUN 2011
PEMBUKAAN
Menurut kodratnya olahraga merupakan kebutuhan manusia yang bersumber kepada kebesaran dan keagungan Tuhan Yang Maha Esa, merupakan salah satu unsur pokok dan sangat berpengaruh di dalam pembangunan rohani dan jasmani setiap insan didalam rangka pembangunan manusia seutuhnya, yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan bangsa dan negara menuju masyarakat yang sehat dan bermartabat. Oleh karena itu, merupakan hak setiap insan untuk melaksanakan dan berpartisipasi dalam kegiatan olahraga. Olahraga yang dilaksanakan secara terencana, terarah dan baik serta berkesinambungan dapat mengembangkan ketahanan yang bersifat menyeluruh, mampu meningkatkan keterampilan, kedisiplinan, penghayatan nilai-nilai sportivitas, nilai-nilai moral dan estetika sekaligus meningkatkan prestasi. Selain itu juga dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan manajerial dan kepemimpinan yang sangat diperlukan mahasiswa sebagai generasi muda penerus bangsa. Mahasiswa Indonesia dituntut tidak hanya tekun dalam bidang keilmuan yang bersifat kognitif, tetapi juga harus aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler diantaranya kegiatan ialah olahraga. Untuk dapat mewadahi dan sekaligus mengembangkan minat serta bakat mahasiswa di bidang olahraga tersebut, perlu dibentuk suatu organisasi yang mengoordinasikan aktivfitas mahasiswa di bidang olahraga pada perguruan tinggi negeri dan swasta dengan tujuan akhir mencapai cita-cita bangsa dan negara Indonesia yang berlandaskan falsafah negara Pancasila serta berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sadar akan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, serta penting dan strategisnya mahasiswa sebagai generasi muda penerus cita-cita bangsa dan negara sehingga mampu berkarya di dalam pembangunan nasional dan berprestasi di bidang olahraga serta ikut berpartisipasi secara aktif menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pembina olahraga mahasiswa dengan ini membentuk dan mendirikan badan pembina olahraga mahasiswa yang merupakan satusatunya badan yang bertanggung jawab terhadap olahraga mahasiswa dan membantu pemerintah dalam membuat kebijakan nasional dalam bidang pengelolaan, pembinaan, pengembangan olahraga mahasiswa nasional di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:
1
BAB I UMUM Pasal 1 Nama dan Domisili (1) Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia disingkat “Bapomi”. (2) Bapomi tingkat pusat berdomisili di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. (3) Bapomi tingkat provinsi berdomisili di Ibukota provinsi. Pasal 2 Tempat dan Waktu Didirikan Bapomi dibentuk di Jakarta pada tanggal 9 April 1987 untuk waktu yang tidak terbatas. Pasal 3 Asas dan Dasar (1) Bapomi berasaskan Pancasila. (2) Bapomi berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Amandemen). Pasal 4 Status (1) Bapomi adalah satu-satunya organisasi pembina olahraga mahasiswa yang berwenang dan bertanggung jawab mengelola, membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan olahraga mahasiswa di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) Bapomi merupakan mitra Pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan olahraga mahasiswa yang dikuatkan melalui akta notaris. (3) Bapomi di dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dunia olahraga mahasiswa Nasional dan Internasional berstatus sebagai Indonesian University Sport Council disingkat IUSC. Pasal 5 Sifat Bapomi merupakan organisasi keolahragaan fungsional yang bersifat amatir. Pasal 6 Tujuan, Fungsi dan Tugas (1) Tujuan Bapomi mempunyai tujuan meningkatkan kualitas membangun watak dan karakter, meningkatkan silaturrahim dan kerjasama di kalangan mahasiswa kesatuan dan persatuan bangsa, serta memperkukuh kegiatan olahraga di lingkungan perguruan tinggi.
dan kesegaran jasmani, prestasi serta memupuk dalam rangka mempererat ketahanan nasional melalui
(2) Fungsi Bapomi mempunyai fungsi :
2
(a) Meningkatkan kualitas mahasiswa Indonesia dan membina serta memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa melalui pembinaan olahraga secara nasional; (b) Memasyarakatkan olahraga di perguruan tinggi dalam rangka tercapainya tujuan olahraga di kalangan mahasiswa; (c) Memfasilitasi peningkatan dan pengembangan prestasi olahraga mahasiswa yang pembinaannya dilaksanakan di perguruan tinggi dalam rangka menunjang prestasi olahraga nasional; (3) Tugas Bapomi mempunyai tugas: (a) Membantu Pemerintah membuat kebijakan nasional dalam bidang pembinaan, pengembangan dan peningkatan prestasi olahraga mahasiswa; (b) Mengkoordinasikan pembinaan olahraga mahasiswa tingkat provinsi melalui Pengprov Bapomi; (c) Memfasilitasi perguruan tinggi dalam melaksanakan kegiatan olahraga antar perguruan tinggi; (d) Menyelenggarakan Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Pengprov Bapomi; (e) Membantu dan mendukung penyelenggaraan single event / multi-event dan kejuaraan cabang olahraga dikalangan mahasiswa; (f) Melaksanakan evaluasi dan pengawasan untuk mencapai konsistensi antara kebijakan dan pelaksanaan;
BAB II KEANGGOTAAN Pasal 7 Keanggotaan (1) Anggota Bapomi Pusat adalah Bapomi Provinsi; (2) Anggota Bapomi Provinsi adalah perguruan tinggi yang berkedudukan di Provinsi yang bersangkutan; (3) Syarat – syarat keanggotaan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga;
Pasal 8 Hak dan Kewajiban Anggota Hak dan Kewajiban Anggota diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 9 Kehilangan Status Keanggotaan (1) Setiap anggota dapat kehilangan status keanggotaannya karena: (a) mengundurkan diri; (b) membubarkan diri; (c) diberhentikan. (2) Kehilangan status keanggotaan sebagaimana dimaksud Pasal 9.1 di atas mengakibatkan kehilangan hak dan kewajibannya sebagai anggota untuk segala tingkatan tanpa kecuali.
3
BAB III ORGANISASI Pasal 10 Organisasi Organisasi Bapomi dibentuk di tingkat nasional dan tingkat Provinsi dengan struktur berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Jika diperlukan Pengprov dapat menunjuk perguruan tinggi koordinator di kabupaten/kota dalam provinsi tersebut. Pasal 11 Wilayah Kerja Wilayah kerja organisasi Bapomi adalah sebagai berikut : (1) Wilayah kerja Bapomi pusat adalah seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) Wilayah kerja Bapomi provinsi adalah seluruh wilayah hukum dari Provinsi/Daerah Khusus Ibukota/Daerah Istimewa yang bersangkutan. Pasal 12 Hubungan Keanggotaan Organisasi (1) Bapomi pusat adalah badan fungsional anggota KONI, Asean University Sport Council (AUSC), Asian University Sport Federation (AUSF) dan Federation Internationale du Sport Universitaire (FISU) dan Islamic Countries Solidarity Sport Federation. (2) Bapomi provinsi badan fungsional anggota KONI provinsi yang bersangkutan; Pasal 13 Pengurus Bapomi Pusat (1) Pengurus Bapomi pusat dibentuk dan disusun oleh Ketua Umum Bapomi beserta tim formatur berdasarkan mandat Musyawarah Nasional (Munas) Bapomi. (2) Masa bakti pengurus Bapomi adalah 4 (empat) tahun. (3) Jabatan Ketua Umum Bapomi pusat secara exofficio dijabat oleh Direktur yang menangani bidang kemahasiswaan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (Diusulkan Dirjen) (4) Pengurus Bapomi pusat sekurang-kurangnya terdiri dari: (a) Ketua Umum; (b) Wakil-Wakil Ketua Umum; (c) Sekretaris Jenderal; (d) Wakil Sekretaris Jenderal; (e) Bendahara; (f) Ketua Bidang yang dipilih dari unsur-unsur KONI, PT, Kemenpora, sesuai kebutuhan. (5) Pengurus Bapomi berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan hasil Musyawarah Nasional (Munas) serta hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Bapomi.
4
(6) Bagan susunan pengurus Bapomi dan bagan organisasi Bapomi adalah sebagaimana dirinci dalam Lampiran VI (Revisi) Anggaran Dasar ini. (7) Rincian tugas pokok dan fungsi pengurus Bapomi diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 14 Pengurus Bapomi Provinsi (1) Pengurus Bapomi provinsi dibentuk dan disusun oleh Ketua Umum Bapomi Provinsi terpilih dibantu oleh formatur berdasarkan mandat Musyawarah Provinsi (Musprov) Bapomi dan dikukuhkan oleh Bapomi pusat. (2) Masa bakti pengurus Bapomi provinsi adalah 4 (empat) tahun. (3) Jabatan Ketua Umum Bapomi provinsi secara exoficio dijabat oleh salah satu pimpinan perguruan tinggi yang menangani bidang kegiatan kemahasiswaan di provinsi yang bersangkutan. Dalam kondisi tertentu Ketua Umum Bapomi provinsi dapat dijabat oleh Rektor/Ketua/Direktur perguruan tinggi. (4) Pengurus Bapomi provinsi sekurang-kurangnya terdiri atas: (a) Ketua Umum; (b) Sekretaris Umum; (c) Bendahara; (d) Bidang-bidang yang mengikut sertakan instansi terkait sesuai kebutuhan. (5) Susunan pengurus Bapomi provinsi, disusun berpedoman pada bentuk dan susunan pengurus Bapomi pusat yang disesuaikan dengan memperhatikan kepentingan daerah yang bersangkutan. (6) Pengurus Bapomi provinsi bertugas dan bertanggungjawab mengurus rumah tangganya sendiri, serta kegiatan olahraga di wilayah kerjanya, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Bapomi, Keputusan Musyawarah Nasional (Munas) serta hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Peraturan Bapomi/ Keputusan Ketua Umum Bapomi, dan Keputusan Musyawarah Provinsi (Musprov) serta hasil Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) Bapomi. BAB IV MUSYAWARAH DAN RAPAT Pasal 15 Musyawarah Di dalam organisasi Bapomi dikenal adanya jenis dan tingkatan musyawarah sebagai berikut: (1) Jenis Musyawarah: (a) Musyawarah Nasional (Munas) Bapomi; (b) Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Bapomi; (2) Tingkatan Musyawarah : (a) Musyawarah Nasional (Munas) Bapomi; (b) Musyawarah Provinsi (Musprov) Bapomi; (3) Tingkatan Musyawarah Olahraga Luar Biasa: (a) Musyawarah Nasional Luar Biasa (Musnaslub); (b) Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub); Pasal 16 Musyawarah Nasional (Munas)
5
(1) Munas adalah pemegang kekuasaan tertinggi Bapomi yang diselenggarakan sekali dalam setiap 4 (empat) tahun. (2) Munas dihadiri oleh : (a) Pengurus Bapomi pusat sebagai narasumber; (b) Utusan dari setiap anggota; (c) Undangan lainnya. (3) Peserta, hak suara, pengesahan, keputusan dan lain sebagainya mengenai Munas dan penyelenggaraannya diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga. (4) Munas bertugas untuk : (a) memilih pimpinan Munas dari dan oleh peserta Munas; (b) menetapkan tata tertib dan acara Munas; (c) mengesahkan usul/rancangan perubahan dan atau pengecualian terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah disetujui oleh Rapat Kerja Nasional; (d) menetapkan program kerja dan pembinaan olahraga mahasiswa jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek; (e) meminta dan memutuskan segala sesuatu mengenai laporan pertanggungjawaban pengurus Bapomi; (f) membahas dan memutuskan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembinaan olahraga mahasiswa;
Pasal 17 Musyawarah Provinsi (Musprov) (1) Musprov merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Bapomi provinsi yang diselenggarakan sekali dalam setiap 4 (empat) tahun. (2) Musprov dihadiri oleh : (a) Utusan pengurus Bapomi pusat sebagai nara sumber; (b) Pengurus Bapomi provinsi; (c) Utusan dari setiap anggota yang ada di wilayah kerjanya; (d) Undangan lainnya. (3) Peserta, hak suara, pengesahan, keputusan dan lain sebagainya mengenai Musprov dan penyelenggaraannya diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga. (4) Musprov bertugas untuk : (a) memilih pimpinan Musprov dari dan oleh peserta Musprov; (b) menetapkan tata tertib dan acara Musprov; (c) memilih dan menetapkan Ketua Umum Bapomi provinsi, yang sekaligus bertindak sebagai Ketua Formatur untuk menyusun dan membentuk pengurus Bapomi provinsi; (d) memilih 2 (dua) orang formatur untuk mendampingi/membantu Ketua Umum menyusun dan membentuk pengurus Bapomi provinsi; (e) menetapkan program pembinaan olahraga mahasiswa yang akan dilaksanakan oleh pengurus Bapomi provinsi untuk jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek; (f) meminta dan memutuskan segala sesuatu mengenai laporan pertanggungjawaban pengurus Bapomi provinsi, baik laporan kerja maupun laporan keuangan; (g) membahas dan memutuskan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembinaan olahraga mahasiswa di Bapomi provinsi yang bersangkutan.
6
Pasal 18 Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) (1) Musnaslub dapat diselenggarakan apabila dianggap perlu oleh pengurus Bapomi; (2) Munaslub juga dapat diselenggarakan atas iniseatif pengurus Bapomi pusat atau atas permintaan tertulis dari paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota. Apabila atas permintaan anggota, di dalam surat permintaan itu harus disebutkan secara singkat dan tegas mengenai hal yang akan dibicarakan dan Pengurus Bapomi diwajibkan menyelenggarakan Munaslub atas permintaan tersebut. (3) Rincian tata cara penyelenggaraan Musnaslub dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 19 Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub) (1) Musprovlub dapat diselenggarakan apabila dianggap perlu oleh pengurus Bapomi provinsi. (2) Musprovlub juga dapat diselenggarakan atas permintaan tertulis dari paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota, dan didalam surat permintaan itu harus disebutkan secara singkat dan tegas mengenai hal yang akan dibicarakan. Pengurus Bapomi provinsi diwajibkan menyelenggarakan Musprovlub atas permintaan tersebut. (3) Rincian Tata Cara penyelenggaraan Musprovlub dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 20 Rapat (1) Di dalam organisasi Bapomi dikenal adanya macam dan tingkatan rapat, yakni: (a) Rapat Rutin; (b) Rapat Pleno Pengurus; (c) Rapat Koordinasi dan Konsultasi; (d) Rapat Kerja. (2) Rincian penyelenggaraan Rapat Rutin, Rapat Pleno Pengurus, dan Rapat Kerja diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 21 Rapat Koordinasi dan Rapat Konsultasi (1) Rapat Koordinasi dan Rapat Konsultasi dilaksanakan antara pengurus Bapomi dengan satu atau beberapa Anggota. (2) Apabila perlu rapat koordinasi dan konsultasi juga dapat dilaksanakan dengan organisasi atau pihak lain. Pasal 22 Rapat Kerja Nasional (Rakernas) (1) Rapat Kerja Nasional (Rakernas) diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali. (2) Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dihadiri oleh :
7
(a) Pengurus Bapomi pusat; (b) Utusan dari setiap anggota; (c) Undangan lainnya. (3) Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dipimpin oleh pengurus Bapomi. (4) Peserta, hak suara, pengesahan, keputusan, dan lain sebagainya mengenai Rapat Kerja Nasional diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga. (5) Rakernas bertugas untuk : (a) Membicarakan dan memutuskan usul perubahan dan atau pengecualian terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Bapomi, Peraturan Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS); (b) Meminta dan memutuskan tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja untuk tahun berjalan; (c) Membahas dan memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan rencana Program Kerja Tahunan; (d) Membahas dan mengesahkan rancangan Peraturan Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional; (e) Mengusulkan dan menetapkan tempat penyelenggaraan Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNas)24 (dua puluh empat) bulan sebelum penyelenggaraan; (f) Membahas dan memutuskan hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembinaan olahraga mahasiswa. Pasal 23 Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) (1) Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali. (2) Rakerprov dihadiri oleh : (a) Pengurus Bapomi provinsi; (b) Utusan dari setiap anggota; (c) Undangan lainnya. (3) Rakerprov dipimpin oleh pengurus Bapomi provinsi. (4) Peserta, hak suara, pengesahan, keputusan, dan lain sebagainya mengenai Rakerprov diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga. (5) Rakerprov bertugas untuk : (a) Meminta dan memutuskan tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja dan laporan keuangan untuk tahun berjalan pengurus Bapomi provinsi; (b) Membahas dan memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan rencana Program Kerja Tahunan; (c) Membahas dan memutuskan segala permasalahan yang menyangkut status keanggotaan; (d) Menetapkan penerimaan atau penolakan terhadap permohonan untuk diterima sebagai anggota; (e) Membahas dan mengesahkan rancangan penyelenggaraan Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi (Pomprov) mahasiswa; (f) Membahas dan memutuskan hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembinaan olahraga mahasiswa di provinsi yang bersangkutan.
8
BAB V PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA Pasal 24 Pekan Olahraga Mahasiswa (1) Pekan Olahraga Mahasiswa yang diakui oleh Bapomi adalah sebagai berikut: (a) Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (Pomnas); (b) Pekan Olahraga Mahasiswa Wilayah (Pomwil); (c) Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi (Pomprov); (d) Single event / Multievent dan lainnya. (2) Pekan Olahraga Mahasiswa diselenggarakan dengan tujuan : (a) memupuk dan meningkatkan persatuan, kebersamaan, persahabatan antar mahasiswa se Indonesia; (b) meningkatkan dan mengembangkan minat olahraga mahasiswa; (c) meningkatkan kesegaran jasmani, disiplin dan sportivitas mahasiswa; (d) meningkatkan dan mengembangkan prestasi olahraga mahasiswa; (e) membantu pemerintah dalam peningkatan dan pengembangan prestasi olahraga nasional. (f) Menanamkan Pendidikan Karakter pada mahasiswa melalui olahraga; (g) Memupuk dan meningkatkan kesadaran Berbangsa dan Bernegara, Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 25 Penyelenggaraan Kejuaraan Lainnya (1) Bapomi membantu meningkatkan prestasi olahraga mahasiswa dengan berperan aktif mendukung penyelenggaraan single event yang diselenggarakan/diikuti oleh perguruan tinggi; (2) Bahwa setiap perguruan tinggi yang akan mengikuti dan atau menyelenggarakan Kejuaraan single/multi event cabang olahraga harus berkoordinasi dengan Bapomi; (3) Bahwa setiap single/multi event yang bertaraf regional dan internasional yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi atau Bapomi provinsi harus berkoordinasi dengan Bapomi pusat dan induk/pengprov cabang olahraga yang bersangkutan. BAB VI LAMBANG , BENDERA, MARS DAN HIMNE Pasal 26 Lambang, Bendera, Mars dan Himne Bapomi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB VII KEUANGAN Pasal 27 Keuangan Sumber keuangan organisasi berasal dari : (1) Iuran anggota;
9
(2) Bantuan dari pemerintah; (3) Usaha lain yang syah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; (4) Untuk tingkat Provinsi dapat menggunakan sumber dana yang berasal dari sumbangan mahasiswa. (5) Sumber dana dari mahasiswa baru dapat dipungut oleh perguruan tinggi melalui rektor dan atau kopertis.
BAB VIII ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 28 Anggaran Rumah Tangga (1) Anggaran Rumah Tangga adalah penjabaran lebih lanjut dan merupakan aturan pelaksanaan dari Anggaran Dasar; (2) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur di dalam Anggaran Dasar ini dapat diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga; (3) Ketentuan Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar. BAB IX PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 29 Perubahan/Pengecualian Anggaran Dasar (1) Perubahan dan atau pengecualian terhadap ketentuan Anggaran Dasar hanya dapat disahkan oleh Munas dan atau Munaslub. (2) Usul perubahan dan atau pengecualian terhadap ketentuan Anggaran Dasar hanya dapat disahkan dalam Munas atau Munaslub setelah mendapat persetujuan dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas). (3) Perubahan dan atau pengecualian dapat disahkan oleh Munas atau Munaslub apabila usul perubahan dan atau pengecualian tersebut disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang hadir. BAB X PEMBUBARAN Pasal 30 Pembubaran (1) Pembubaran Bapomi hanya dapat dilakukan oleh Munas yang khusus diadakan untuk keperluan itu (2) Munas sebagaimana dimaksud Pasal 30 Ayat 1 di atas hanya dapat diselenggarakan apabila diminta secara tertulis oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota yang ada. (3) Munas sebagaimana dimaksud Pasal 30 Ayat 1 di atas adalah sah apabila dihadiri 3/4 (tiga perempat) dari jumlah utusan anggota, dan keputusannya disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) jumlah suara yang hadir atau diwakili secara sah dalam Musornas tersebut.
10
BAB XI PENUTUP Pasal 31 Penutup (1) Anggaran Dasar Bapomi yang pertama berlaku sejak berdirinya Bapomi pada tanggal 9 April 1987, dan Anggaran Dasar tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan/penyempurnaan
11
ANGGARAN RUMAH TANGGA
0
PENDAHULUAN Anggaran Rumah Tangga ini merupakan penjelasan dan pelengkap serta pedoman pelaksanaan Anggaran Dasar Bapomi. BAB I UMUM Pasal 1 Dasar Anggaran Rumah Tangga ini disusun berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Bapomi dan kebutuhan serta perkembangan organisasi. Pasal 2 Bimbingan, Koordinasi dan Pengawasan (1) Bapomi membina dan mengoordinasi setiap dan seluruh kegiatan olahraga mahasiswa di Indonesia dengan merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan olahraga mahasiswa. (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengoordinasian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) di atas, Bapomi melakukan hal-hal sebagai berikut: (a) membimbing dan membantu setiap anggota; (b) mengambil keputusan dan tindakan terhadap segala persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh anggota; (c) bertindak sebagai pengelola perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan olahraga mahasiswa khususnya Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNas); (d) memberikan dukungan penyelenggaraan kejuaraan cabang olahraga di kalangan mahasiswa tingkat nasional yang pengaturan dan kriterianya dituangkan tersendiri dalam Keputusan Ketua Umum Bapomi; (e) mengawasi agar setiap anggotanya tidak melakukan kegiatan atau tindakan yang merugikan kepentingan Bapomi pada khususnya dan kepentingan olahraga mahasiswa pada umumnya; (f) menyelenggarakan dokumentasi setiap aktivitas olahraga mahasiswa dengan sebaik-baiknya; (g) tindakan atau kegiatan lainnya sepanjang hal tersebut dibutuhkan sesuai dengan perkembangan olahraga mahasiswa. Pasal 3 Hubungan Luar Negeri Bapomi dalam bentuknya sebagai Indonesia University Sport Council (IUSC) menjalin hubungan kerja sama dengan organisasi olahraga luar negeri untuk meningkatkan prestasi olahraga mahasiswa nasional. Pasal 4 Bantuan kepada Pemerintah (1) Membantu Pemerintah dalam merumuskan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan keolahragaan mahasiswa.
1
(2) Membina olahraga prestasi mahasiswa dalam rangka mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara.
BAB II KEANGGOTAAN Pasal 5 Keanggotaan (1) Anggota Bapomi adalah Bapomi Provinsi; (2) Anggota Bapomi Provinsi adalah perguruan tinggi di wilayah Provinsi yang bersangkutan; Pasal 6 Hak dan Kewajiban Anggota (1) Setiap anggota mempunyai hak sebagai berikut : (a) Mengikuti setiap kegiatan Bapomi; (b) Turut serta dan mengeluarkan hak suara dalam setiap Munas dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas); (c) Memilih dan dipilih sebagai penyelenggara POMNas; (d) Meminta penjelasan mengenai kebijakan Bapomi; (e) Memakai lambang dan bendera Bapomi; (f) Mengundurkan diri sebagai anggota Bapomi; (g) Pembelaan diri. (2) Setiap anggota berkewajiban untuk: (a) Tunduk dan patuh kepada setiap dan seluruh ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Munas/Rakernas, Peraturan dan Keputusan Bapomi; (b) Mendukung setiap kegiatan Bapomi; (c) Melaksanakan kegiatan secara teratur sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga; (d) Melaporkan kegiatan kepada Bapomi secara teratur; (e) Mengirim utusan untuk mengikuti Munas, Rakernas, dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan olahraga mahasiswa. (3)
Dalam rangka menghadapi POMNas, setiap Bapomi Provinsi dapat menyelenggarakan POMProv sebagai salah satu ajang seleksi menghadapi POMProv. Pasal 7 Persyaratan Menjadi Anggota
(1) Untuk dapat diterima menjadi anggota Bapomi, harus dipenuhi persyaratan keanggotaan sebagai berikut : (a) Memiliki minimal 5 (lima) perguruan tinggi di Provinsi yang bersangkutan; (b) Mengajukan permohonan untuk menjadi anggota kepada Bapomi; (c) Permohonan yang diajukan telah mendapat rekomendasi tertulis dari KONI Provinsi yang bersangkutan;
2
(2) Untuk dapat diterima menjadi anggota Bapomi Provinsi, harus dipenuhi persyaratan keanggotaan sebagai berikut: (a) Perguruan tinggi tersebut memiliki unit kegiatan olahraga mahasiswa (UKM); (b) Mengajukan permohonan untuk menjadi anggota kepada Bapomi Provinsi; (c) Permohonan diajukan oleh Rektor atau salah satu Pimpinan dari perguruan tinggi yang bersangkutan; Pasal 8 Tata Cara Penerimaan Menjadi Anggota Calon anggota yang memenuhi persyaratan sebagai anggota Bapomi Pusat atau Bapomi Provinsi, selambat-lambatnya 14 hari setelah diterima permohonan tersebut, Ketua Umum harus memberitahukan penerimaan atau penolakan permohonan tersebut. Pasal 9 Kehilangan Status Keanggotaan (1) Apabila kewajiban sebagai anggota sebagaimana diatur dalam pasal 7 tidak dilaksanakan, maka Rakernas dapat memutuskan hilangnya status keanggotaan setelah diberi peringatan 3 (tiga) kali secara tertulis oleh pengurus Bapomi atau Bapomi Provinsi; (2) Berakhirnya status keanggotaan berdasarkan Keputusan Rakernas secara resmi diberitahukan oleh Ketua Umum Bapomi atau Bapomi Provinsi kepada yang bersangkutan paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung tanggal keputusan, dan tembusannya diberikan kepada : seluruh anggota Bapomi; pihak terkait; (3) Hilangnya status keanggotaan sebagaimana dimaksud Pasal 7 di atas mengakibatkan kehilangan seluruh hak dan kewajiban sebagai anggota. (4) Untuk mendapatkan kembali status keanggotaan, diberlakukan persyaratan penerimaan keanggotaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Anggaran Rumah Tangga.
BAB III ORGANISASI Pasal 10 Dewan Penyantun Bapomi (1) Anggota Dewan Penyantun Bapomi terdiri dari Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Menegpora), Ketua Umum KONI dan tokoh-tokoh masyarakat yang dipandang dapat memberikan sumbangsih pemikiran, moril maupun materil untuk kepentingan olahraga mahasiswa. (2) Masa bakti anggota Dewan Penyantun Bapomi 4 (empat) tahun; (3) Menteri Pendidikan Nasional, menteri yang membidangi olahraga dan Ketua Umum KONI karena jabatannya (ex-officio), masing-masing menjadi Ketua dan Wakil Ketua Dewan Penyantun Bapomi; (4) Sekretaris Jenderal Depdiknas karena jabatannya (Ex-Officio) menjadi Sekretaris Dewan Penyantun. (5) Ketua, dibantu Wakil Ketua dan Sekretaris, mengoordinasi segala tugas dan wewenang Dewan Penyantun Bapomi. (6) Tugas dan Wewenang Dewan Penyantun Bapomi adalah:
3
(a) Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program kerja dan keuangan Bapomi; (b) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pengurus Bapomi, baik diminta maupun tidak; (c) Membantu, memelihara, dan mengembangkan hubungan baik antara perguruan tinggi, pemerintah dan pihak lain. (7) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Dewan Penyantun secara berkala mengadakan rapat koordinasi dan konsultasi dengan pengurus Bapomi. (8) Dewan Penyantun wajib diundang dalam setiap kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh Bapomi, misalnya Munas dan Rakernas. Pasal 11 Dewan Penyantun Bapomi Provinsi (1) Anggota Dewan Penyantun Bapomi provinsi terdiri atas Muspida Provinsi yang bersangkutan, Ketua KONI Provinsi dan tokoh-tokoh masyarakat yang dipandang dapat memberikan sumbangsih pemikiran, moril maupun materil; (2) Masa bakti anggota Dewan Penyantun Bapomi Provinsi 4 (empat) tahun; (3) Sekretaris Bapomi Provinsi karena jabatannya (Ex-Officio) menjadi Sekretaris Dewan Penyantun; (4) Ketua, dibantu Wakil Ketua dan Sekretaris, mengoordinasi segala tugas dan wewenang Dewan Penyantun Bapomi Provinsi; (5) Tugas dan Wewenang Dewan Penyantun Bapomi provinsi adalah sebagai berikut: (a) Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program kerja dan keuangan Bapomi provinsi; (b) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pengurus Bapomi provinsi, baik diminta maupun tidak; (c) Membantu, memelihara, dan mengembangkan hubungan baik antara perguruan tinggi, pemerintah provinsi dan Bapomi provinsi. (6) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Dewan Penyantun Bapomi provinsi secara berkala mengadakan rapat koordinasi dan konsultasi dengan pengurus Bapomi provinsi. (7) Dewan Penyantun Bapomi provinsi wajib diiundang dalam setiap kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh Bapomi provinsi misalnya Musprov, Rapat Anggota Bapomi provinsi, dan Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi (POMProv). Pasal 12 Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus Bapomi Pengurus Bapomi mempunyai tugas, pokok dan fungsi melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga mahasiswa nasional untuk meningkatkan harkat, martabat dan kehormatan bangsa. (1) Ketua Umum (a) Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam memimpin Bapomi; (b) Merumuskan kebijakan umum di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga mahasiswa; (c) Mengoordinasi penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga mahasiswa yang pelaksanaannya dilakukan oleh anggota; (d) Bertanggung jawab dan mengusahakan agar seluruh keputusan Munas, Rapat Anggota atau Rakernas dan Program Kerja yang telah disahkan dapat dilaksanakan dan dipenuhi dengan baik; (e) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Munas.
4
(2) Wakil Ketua Umum (a) Membantu Ketua Umum dalam menjalankan tugasnya; (b) Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan; (c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum; (d) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum. (3) Sekretaris Jenderal (a) Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan; (b) Mengoordinasi, mengarahkan dan bertanggung jawab terhadap kegiatan kerja Sekretariat Jenderal Bapomi; (c) Mengelola seluruh kebutuhan fasilitas dan perlengkapan di lingkungan Sekretariat Jenderal; (f) Mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat-rapat pengurus Bapomi; (g) Mengoordinasi penyusunan laporan Sekretariat Jenderal secara periodik; (h) Mengoordinasi persiapan dan penyelenggaraan setiap Munas, dan Rapat Anggota atau Rakernas; (i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum; (k) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum. (4) Bendahara (a) Melaksanakan kebijakan umum serta kebijakan Ketua Umum dalam urusan keuangan, perbendaharaan keuangan dan anggaran berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku; (b) Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja; (c) Mengoordinasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang telah disetujui; (d) Bertanggung jawab terhadap pengadaan pendanaan baik dari sektor pemerintah maupun non pemerintah; (e) Bertanggung jawab terhadap pembukuan, verifikasi, dan pengeluaran sesuai dengan peraturan yang berlaku; (f) Bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan secara periodik; (g) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
(5) Bidang–bidang Bidang–bidang yang dibentuk dan diangkat oleh Ketua Umum Bapomi sesuai kebutuhan yang tugas pokok dan fungsinya: (a) Membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugasnya; (b) Melaksanakan tugas sesuai dengan ruang lingkup bidangnya; (c) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum. Pasal 13 Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus Bapomi Provinsi (1) Ketua Umum (a) Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam memimpin Bapomi Provinsi; (b) Merumuskan kebijakan umum di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga mahasiswa; (c) Mengoordinasi penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga mahasiswa yang pelaksanaannya dilakukan oleh anggota;
5
(d) Bertanggung jawab dan mengusahakan agar seluruh keputusan Musprov, Rakerprov dan Program Kerja yang telah disahkan dapat dilaksanakan dan dipenuhi dengan baik; (e) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Musprov; (2) Wakil Ketua (a) Membantu Ketua Umum dalam menjalankan tugasnya; (b) Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan; (c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum; (d) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum. (3) Sekretaris (a) Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan; (b) Mengoordinasi, mengarahkan dan bertanggung jawab terhadap kegiatan kerja Sekretariat Bapomi Provinsi; (c) Mengelola seluruh kebutuhan fasilitas dan perlengkapan di lingkungan Sekretariat; (f) Mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat-rapat pengurus Bapomi Provinsi; (g) Mengoordinasi penyusunan laporan Sekretariat secara periodik; (h) Mengoordinasi persiapan dan penyelenggaraan setiap Musprov, dan Rakerprov; (i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum; (k) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum. (4) Bendahara (a) Melaksanakan kebijakan umum serta kebijakan Ketua Umum dalam urusan keuangan, perbendaharaan keuangan dan anggaran berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku; (b) Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja; (c) Mengoordinasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang telah disetujui; (d) Bertanggung jawab terhadap pengadaan pendanaan baik dari sektor pemerintah maupun non pemerintah; (e) Bertanggung jawab terhadap pembukuan, verifikasi, dan pengeluaran sesuai dengan peraturan yang berlaku; (f) Bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan secara periodik. (g) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum. (5) Bidang–bidang Bidang–bidang yang dibentuk dan diangkat oleh Ketua Umum Bapomi Provinsi sesuai kebutuhan yang tugas pokok dan fungsinya: (a) Membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugasnya; (b) Melaksanakan tugas sesuai dengan ruang lingkup bidangnya; (c) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum. Pasal 14 Penggantian Pengurus Antar Waktu Bapomi (1) Ketua Umum Bapomi dapat melakukan penggantian antar waktu terhadap pengurus yang tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya; (2) Apabila Ketua Umum Bapomi karena sesuatu hal berhalangan atau sudah tidak menjabat pada lembaga yang ditetapkan secara exoficio sebagai Ketua Umum Bapomi sementara masa bakti kepengurusan belum selesai, maka penggantian Ketua Umum Bapomi digantikan oleh pejabat penggantinya pada lembaga tersebut sampai selesainya masa bakti kepengurusan;
6
(3) Penggantian tersebut harus diberitahukan kepada seluruh anggota Bapomi dan disampaikan pada Rakernas terdekat; Pasal 15 Penggantian Pengurus Antar Waktu Bapomi Provinsi (1) Ketua Umum Bapomi provinsi dapat melakukan penggantian antar waktu terhadap pengurus yang tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya; (2) Apabila Ketua Umum Bapomi provinsi karena sesuatu hal berhalangan atau sudah tidak menjabat sebagai salah satu pimpinan perguruan tinggi sementara masa bakti kepengurusan belum selesai, maka penggantian Ketua Umum Bapomi provinsi digantikan oleh salah satu pimpinan dari perguruan tinggi yang bersangkutan sampai selesainya masa bakti kepengurusan di provinsi tersebut; (3) Penggantian jabatan Ketua Umum sebagaimana dimaksudkan pada Ayat (2) Pasal ini, dilakukan dengan cara sebagai berikut : a) Ketua Umum yang lama mengundang seluruh pengurus Bapomi provinsi untuk mengadakan rapat pleno pengurus; b) Acara pokok rapat pleno adalah serah terima jabatan Ketua Umum; Pasal 16 Pengukuhan dan Pelantikan (1) Pengukuhan dan pelantikan anggota dilakukan oleh pengurus Bapomi. (2) Pengurus Bapomi wajib mengukuhkan susunan pengurus Bapomi Provinsi setelah mendapat rekomendasi tertulis oleh Ketua Umum dan atau Wakil Ketua Umum/Ketua Harian KONI provinsi.
Pasal 17 Sanksi Organisasi (1) Pengurus Bapomi Provinsi yang masa baktinya telah berakhir lebih dari 6 (enam) bulan dan belum dikukuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 di atas kehilangan haknya sehingga tidak diperbolehkan mengikuti setiap dan seluruh kegiatan Bapomi antara lain Munas, Rakernas dan Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional; (2) Pengurus Bapomi Provinsi yang telah dikukuhkan oleh pengurus Bapomi, pelantikannya dapat dilakukan oleh KONI Provinsi bilamana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan belum dilakukan pelantikan sebagaimana mestinya. BAB IV MUSYAWARAH DAN RAPAT Pasal 18 Musyawarah (1) Musyawarah Nasional (Munas) Bapomi. (a) Hak Suara dan Jumlah Utusan: (i) Setiap anggota berhak atas 1 (satu) hak suara dalam Munas; (ii) Setiap anggota berhak mengirimkan utusan sebanyak jumlah komisi atau kebutuhan untuk setiap Munas;
7
(iii) Setiap anggota yang terkena sanksi organisasi pemberhentian sementara tidak mempunyai hak suara maupun hak berbicara; (iv) Pengurus Bapomi tidak mempunyai hak suara di dalam Munas. (b) Tempat dan Pemberitahuan. (i) Pemberitahuan tentang waktu dan tempat pelaksanaan Munas dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke setiap Anggota yang berhak untuk mengikuti Munas, sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Munas diselenggarakan; (ii) Bahan-bahan tertulis yang akan dibahas dan diputuskan di dalam Munas wajib dikirimkan kepada setiap dan seluruh peserta Munas yang berhak sebagaimana dimaksud Pasal 16. Ayat (2) (a), (d), sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Munas diselenggarakan. (c) Kuorum (i) Munas kuorum bilamana telah dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota yang diundang; (ii) Apabila korum tidak terpenuhi, Munas ditunda untuk waktu paling lama 60 (enampuluh) menit. Setelah penundaan ternyata kuorum belum dipenuhi, Munas dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan. (d) Pimpinan (i) Munas dipimpin oleh pimpinan yang dipilih dari dan oleh peserta Munas, yang terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu seorang Ketua, seorang Wakil Ketua seorang Sekretaris; (ii) Selama Pimpinan Munas belum terpilih, untuk sementara Munas dipimpin oleh Ketua Umum Bapomi yang bertugas untuk mengesahkan Peraturan Tata Tertib dan Acara serta memilih Pimpinan Munas. (e) Putusan Setiap putusan yang diambil di dalam Munas dilakukan melalui permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, putusan diambil melalui pemungutan suara; dan putusan adalah sah bilamana disetujui oleh 50% + 1 dari suara yang sah;
(2) Musyawarah Provinsi (Musprov). (a) Hak Suara dan Jumlah Utusan : (i) Setiap anggota berhak atas 1 (satu) hak suara dalam Musprov; (ii) Setiap anggota berhak mengirimkan 2 (dua) orang utusan untuk mengikuti Musprov; (iii) Setiap anggota yang terkena sanksi organisasi pemberhentian sementara tidak mempunyai hak suara maupun hak berbicara; (iv) Pengurus Bapomi provinsi tidak mempunyai hak suara di dalam Musprov. (b) Tempat dan Pemberitahuan. (i) Pemberitahuan tentang waktu dan tempat pelaksanaan Musprov dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke setiap anggota yang berhak untuk mengikuti Musprov, sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Musprov itu diselenggarakan; (ii) Bahan-bahan tertulis yang akan dibahas dan diputuskan di dalam Munas wajib dikirimkan kepada setiap dan seluruh peserta Munas yang berhak sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) (a),(d), sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Munas diselenggarakan. (c) Kuorum.
8
(i) Musprov kuorum bilamana telah dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota yang diundang; (ii) Apabila korum tidak terpenuhi, Musprov ditunda untuk waktu paling lama 60 (enampuluh) menit. Setelah penundaan ternyata kuorum belum dipenuhi, Musprov dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan.
(d) Pimpinan. (i) Musprov dipimpin oleh pimpinan yang dipilih dari dan oleh peserta Musprov, yang terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu seorang Ketua, seorang Wakil Ketua seorang Sekretaris; (ii) Selama Pimpinan Musprov belum terpilih, untuk sementara Musprov dipimpin oleh Ketua Umum Bapomi yang bertugas untuk mengesahkan Peraturan Tata Tertib dan Acara serta memilih Pimpinan Musprov. (e) Putusan. (i) Setiap putusan yang diambil di dalam Musprov dilakukan melalui permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, putusan diambil melalui pemungutan suara; dan putusan adalah sah bilamana disetujui oleh 50% + 1 dari suara yang sah; (ii) Pemilihan suara dilaksanakan sampai diperoleh Keputusan (50% + 1 dari suara yang sah).
(3) Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Munaslub dapat diselenggarakan oleh pengurus Bapomi bilamana dianggap perlu, dengan menyebutkan secara singkat dan tegas mengenai hal yang akan dibicarakan; Munaslub dapat diselenggarakan atas permintaan tertulis dari paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota, dan di dalam surat permintaan itu harus disebutkan secara singkat dan tegas mengenai hal yang akan dibicarakan. Pengurus Bapomi diwajibkan menyelenggarakan Munaslub bila ada permintaan tersebut; Hak suara dalam Munaslub adalah sama dengan Munas sebagaimana diatur didalam Pasal 18 Ayat (1) di atas; Jumlah utusan disesuaikan dengan agenda dan kebutuhan Munaslub; Ketentuan tentang tata cara pemanggilan/pemberitahuan, kuorum, pimpinan, dan pengambilan putusan adalah sama dengan ketentuan bagi munas sebagaimana tercantum di dalam Pasal 18 Ayat (2) (a). sampai dengan Pasal 18 Ayat (2) (e). di atas. (4) Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub). Musprovlub dapat diselenggarakan oleh pengurus Bapomi provinsi bilamana dianggap perlu, dengan menyebutkan secara singkat dan tegas mengenai hal yang akan dibicarakan; Musprovlub juga dapat diselenggarakan atas permintaan tertulis dari paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota, dan di dalam surat permintaan itu harus disebutkan secara singkat dan tegas mengenai hal yang akan dibicarakan. Pengurus Bapomi provinsi diwajibkan menyelenggarakan Musprovlub bila ada permintaan tersebut; Hak suara Musprovlub adalah sama dengan Musprov sebagaimana diatur didalam Pasal 18 Ayat (2). di atas; Jumlah utusan disesuaikan dengan agenda dan kebutuhan Musprovlub;
9
Ketentuan tentang tata cara pemanggilan/ pemberitahuan, kuorum, pimpinan, dan pengambilan putusan adalah sama dengan ketentuan bagi musprov sebagaimana tercantum di dalam Pasal 18. Ayat (2) (a). sampai dengan Pasal 18 Ayat (2).(e). di atas. Pasal 19 Rapat (1) Beberapa macam rapat dalam jajaran Bapomi, tingkatannya adalah sebagai berikut : (a) Rapat Rutin; (b) Rapat Pengurus Inti; (c) Rapat Pleno; (d) Rapat Koordinasi dan Konsultasi; (e) Rapat Kerja Nasional (Rakernas) (2) Tata tertib rapat-rapat sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 19 Ayat (1) diatur dan disesuaikan dengan kebutuhan Bapomi.
(3) Rapat Rutin (a) Rapat Rutin Bapomi adalah rapat yang dihadiri oleh pengurus Bapomi untuk membahas dan memutuskan segala persoalan sehari-hari dan bersifat rutin; (b) Rapat Rutin diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap 1 (satu) bulan dan dibuat catatan rapatnya untuk dipergunakan sebagai pedoman penyelesaian masalah yang bersifat rutin. (4) Rapat Pengurus Harian Rapat Pengurus Harian dihadiri oleh Pengurus Inti , yakni Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara; Rapat diadakan untuk membahas dan memutuskan segala persoalan yang dihadapi di dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban terutama yang menyangkut masalah peraturan dan kebijakan; Rapat Pengurus Harian dapat mengundang Ketua Bidang sesuai kebutuhan; Rapat Pengurus Harian diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap 1 (satu) bulan. (5) Rapat Pleno (a) Rapat Pleno Bapomi dihadiri oleh seluruh pengurus Bapomi; (b) Rapat ini diadakan untuk membahas dan mengevaluasi program kerja serta memutuskan berbagai permasalahan yang antara lain berkaitan dengan: (i) Persiapan penyelenggaraan kegiatan Bapomi; (ii) Persiapan penyelenggaraan kegiatan Munas, Rapat Anggota atau Rakernas, Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional; (iii) Partisipasi di dalam multi event regional, internasional; (iv) Masalah penerimaan, pemberhentian sementara, pengenaan sanksi organisasi kepada anggota; (v) Menetapkan perlu tidaknya Munaslub. (c) Rapat Pleno adalah sah dan dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50 % + 1 dari jumlah pengurus. Dalam hal belum mencapai kuorum, rapat ditunda dalam waktu 60 (enampuluh) menit.
10
(d) Rapat pleno diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap 6 (enam) bulan. (6) Rapat Koordinasi dan Konsultasi (a)Rapat Koordinasi dan Konsultasi adalah rapat yang diselenggarakan oleh pengurus Bapomi dengan satu atau lebih anggota; (b) Rapat Koordinasi dan Konsultasi diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu bilamana dianggap perlu oleh pengurus Bapomi. (7) Rapat Kerja Nasional (Rakernas) (a) Hak Suara dan Jumlah Utusan : (i) Setiap anggota berhak atas 1 (satu) hak suara di dalam setiap Rakernas; (ii) Setiap anggota berhak mengirimkan utusan sebanyak jumlah komisi untuk setiap Rakernas; (iii) Setiap anggota yang terkena sanksi organisasi pemberhentian sementara tidak mempunyai hak suara maupun hak berbicara; (iv) Setiap undangan peserta Rakernas yang berstatus sebagai peninjau, dapat berbicara atas ijin Pimpinan Sidang. (b) Tempat dan Pemberitahuan (i) Pemberitahuan tentang pelaksanaan Rakernas dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke anggota yang berhak untuk mengikuti Rakernas, sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Rakernas itu diselenggarakan; (ii) Bahan-bahan tertulis yang akan dibahas dan diputuskan di dalam Rakernas wajib dikirimkan kepada setiap dan seluruh peserta Rakernas yang berhak sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (7).(b).(i). di atas, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum Rakernas diselenggarakan. (c) Kuorum (i) Rakernas kuorum bilamana telah dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang diundang; (ii) Apabila kuorum tidak terpenuhi, maka Rakernas ditunda paling lama 60 (enampuluh) menit. Setelah penundaan ternyata kuorum belum terpenuhi, Rakernas dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan. (d)Pimpinan Rakernas dipimpin oleh Ketua Umum Bapomi didampingi nara sumber. Bilamana Ketua Umum berhalangan, dapat diwakili Wakil Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal Bapomi. (e)Putusan (i) Setiap putusan yang diambil di dalam Rakernas dilakukan melalui permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, putusan diambil melalui pemungutan suara; dan putusan adalah sah bilamana disetujui oleh 50% + 1 dari suara yang sah; (ii) Pemilihan suara dilaksanakan sampai diperoleh Keputusan (50% + 1 dari suara yang sah).
11
(8)
Rapat Anggota atau Rakerprov Bapomi (a) Hak Suara dan Jumlah Utusan (i) Setiap anggota berhak atas 1 (satu) hak suara di dalam setiap Rakerprov Bapomi provinsi; (ii) Setiap anggota berhak mengirimkan utusan sebanyak jumlah komisi untuk setiap Rakerprov Bapomi; (iii) Setiap Anggota yang terkena sanksi organisasi pemberhentian sementara tidak mempunyai hak suara maupun hak berbicara; (iv) Setiap undangan peserta Rakerprov Bapomi yang berstatus sebagai peninjau, dapat berbicara atas ijin Pimpinan Sidang. (b) Tempat dan Pemberitahuan (i) Pemberitahuan tentang waktu dan pelaksanaan Rakerprov Bapomi dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke anggota yang berhak untuk mengikuti Rakerprov Bapomi sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Rakerprov itu diselenggarakan; (ii) Bahan-bahan tertulis yang akan dibahas dan diputuskan di dalam Rakerprov Bapomi wajib dikirimkan kepada setiap dan seluruh peserta Rakerprov Bapomi yang berhak sebagaimana dimaksud Pasal 18.2 di atas, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum Rakerprov Bapomi diselenggaraan. (c)
Kuorum (i) Rakerprov Bapomi kuorum bilamana telah dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang diundang; (ii) Apabila kuorum tidak terpenuhi, maka Rakerprov Bapomi ditunda paling lama 60 (enampuluh) menit. Setelah penundaan ternyata kuorum belum terpenuhi, Rakerprov Bapomi dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan.
(d)Pimpinan Rakerprov Bapomi dipimpin oleh Ketua Umum Bapomi provinsi didampingi nara sumber. Bilamana Ketua Umum berhalangan, dapat diwakili Wakil Ketua atau Sekretaris Bapomi provinsi. (e) Putusan (i) melalui permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, putusan diambil melalui pemungutan suara; dan putusan adalah sah bilamana disetujui oleh 50% + 1 dari suara yang sah; (ii) Pemilihan suara dilaksanakan sampai diperoleh Keputusan (50% + 1 dari suara yang sah). (8) Rapat di ditingkat Bapomi provinsi. Pengurus Bapomi provinsi menyelenggarakan Rapat Rutin, Rapat Pleno, Rapat Koordinasi dan Konsultasi berpedoman pada ketentuan pasal 19 dengan memperhatikan kondisi dan status di daerah masing-masing.
BAB V LAMBANG, BENDERA, MARS DAN HIMNE Pasal 20 Lambang
12
(1) Lambang Bapomi yang dirinci pada Lampiran A. (2) Lambang Bapomi digunakan pada berbagai sarana termasuk : (a) bendera; (b) papan nama; (c) badge; (d) lencana. (3) Penggunaan lambang Bapomi pada bendera Bapomi diatur dalam Pasal 26 AD. (4) Rincian penggunaan lambang Bapomi sebagaimana pada Pasal 26 AD selanjutnya diatur dalam peraturan Bapomi. Pasal 21 Bendera (5) Warna dasar Bendera Bapomi putih dengan ukuran : (a) untuk di luar ruang: panjang 300 cm; lebar 200 cm. (b) untuk di dalam ruang: panjang 135 cm; lebar 90 cm. (6) Di tengah bendera tertera Lambang Bapomi dengan ukuran : (a) untuk di luar ruang: panjang 127 cm; lebar 80 cm. (b) untuk di dalam ruang: panjang 57 cm; lebar 36 cm. (7) Bendera Bapomi Provinsi sama seperti tersebut pada Pasal 21. Ayat (1)
Pasal 22 Mars dan Himne (1) Mars Bapomi wajib dinyanyikan pada pembukaan dan atau penutupan Munas, Munaslub, dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Bapomi; (2) Himne Bapomi diperdengarkan pada pembukaan dan atau penutupan berbagai acara yang diselenggarakan oleh Bapomi termasuk : a. ulang tahun Bapomi dan anggota; b. acara-acara keolahragaan mahasiswa. (3) Mars Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional wajib diperdengarkan pada pembukaan dan atau penutupan Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional. Pasal 23 Hak Atas Kekayaan Intelektual Atribut Bapomi (1) Bapomi adalah pemegang hak atas kekayaan intelektual lambang Bapomi, bendera Bapomi, mars Bapomi, himne Bapomi, dan mars POMNAS. (2) Setiap anggota Bapomi berkewajiban melindungi hak atas kekayaan intelektual lambang Bapomi, bendera Bapomi, mars Bapomi, himne Bapomi, dan mars POMNAS. (3) Penggunaan lambang Bapomi, bendera Bapomi, mars Bapomi, himne Bapomi, dan mars POMNas di luar kepentingan langsung Bapomi termasuk untuk pembuatan iklan atau kepentingan mendapat keuntungan menjadi hak sepenuhnya Bapomi dan harus mendapat izin tertulis dari Bapomi.
BAB VI
13
KEUANGAN Pasal 24 Keuangan (1) Sumber keuangan Bapomi dan Bapomi Provinsi dari bantuan pemerintah yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut dan iuran anggota; (2) Bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan AD-ART Bapomi; Pasal 25 Pembukuan (1) Pelaksanaan pembukuan keuangan Bapomi dan anggota, dilaksanakan sesuai dengan Prinsip Akutansi Indonesia dan peraturan perundang-undangan; (2) Tahun pembukuan Bapomi dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. BAB VII LAIN - LAIN Pasal 26 Perubahan/Pengecualian Anggaran Rumah Tangga (1) Usul perubahan dan atau pengecualian ketentuan terhadap Anggaran Rumah Tangga hanya dapat disahkan oleh Munas Bapomi apabila perubahan dan atau pengecualian tersebut telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rakernas; (2) Perubahan dan atau pengecualian dapat disahkan oleh Munas apabila usul perubahan dan atau pengecualian tersebut disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang hadir atau diwakili secara sah dalam Munas bapomi. Pasal 27 Keputusan/Peraturan Organisasi (1) Segala sesuatu yang tidak diatur dan atau belum cukup diatur oleh Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur oleh pengurus Bapomi di dalam suatu Keputusan atau Peraturan Organisasi. (2) Keputusan dan atau Peraturan Organisasi dimaksud Pasal 39.1 di atas tidak boleh bertentangan dengan setiap ketentuan dari Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga dan atau setiap Keputusan Munas/Rakernas.
BAB VIII MASA BERLAKU DAN PERATURAN PERALIHAN Pasal 28 Masa Berlaku (1) Anggaran Rumah Tangga Bapomi yang pertama berlaku sejak berdirinya Bapomi pada tanggal 9 April 1987, dan Anggaran Rumah Tangga tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan/penyempurnaan.
14
(2) Perubahan/penyempurnaan terhadap Anggaran Rumah Tangga Bapomi telah dilakukan Musyawarah Nasional IV Tahun 2000, yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2000, dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 103/DIKTI/Kep/2000 tanggal 18 April 2000. (3) Perubahan dan penyempurnaan kedua terhadap Anggaran Dasar Bapomi telah dilakukan oleh Munas di Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2008, berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional Bapomi Tahun 2008 No. ..../ Munas/2008, di Jakarta. Pasal 29 Peraturan Peralihan (1) Setiap dan seluruh anggota yang ada, pada saat berlakunya Anggaran Rumah Tangga ini, wajib menyesuaikan diri dengan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini. (2) Setiap dan seluruh anggota yang ada, pada saat berlakunya Anggaran Rumah Tangga ini wajib memenuhi setiap dan seluruh persyaratan keanggotaan sebagaimana dimaksud Pasal 11 Anggaran Rumah Tangga ini.
15
