ANALISIS TENTANG ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERLINDUNGAN KONSUMEN : STUDI TENTANG EFEKTIFITAS BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PERLINDUNGAN KONSUMEN

Analisis Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen: Studi Tentang Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen

ANALISIS TENTANG ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERLINDUNGAN KONSUMEN : STUDI TENTANG EFEKTIFITAS BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PERLINDUNGAN KONSUMEN Oleh: MASLIHATI NUR HIDAYATI FH – Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta Jl. Sisingamangaraja Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 [email protected]

ABSTRAK Globalisasi dan perdagangan bebas mengakibatkan berkembangnya saling ketergantungan pelakupelaku ekonomi dunia. Kecenderungan manusia untuk tidak dapat lepas dari bantuan dan pertolongan orang lain, dapat dilihat dalam interaksi kehidupan antar negara. Negara berkembang dengan segala keterbatasan yang dimiliki, berusaha dengan sekuat tenaga dalam rangka pembangunan ekonomi negaranya dan mensejajarkan diri dengan negara-negara maju di dunia. Disisi lain, kepentingan ekonomi negara maju sangat dominan dalam memperoleh pangsa pasar dunia di negara berkembang. Selain itu, kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang. Konsumen dapat menjadi objek aktivitas bisnis dari pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen. Sehingga sangat dibutuhkan adanya pengaturan penyelesaian sengketa efektif yang dapat melindungi kepentingan-kepentingan konsumen yang selama ini terabaikan. Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai hal tersebut di atas. Dengan diundangkannya UUPK, maka masyarakat konsumen yang dirugikan merasa terlindungi, dan mempunyai pilihan untuk mengadukan permasalahannya dengan mengajukan gugatan secara alternatif melalui lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK diharapkan mampu dapat berperan secara aktif dalam melakukan upaya-upaya baik sebelum maupun setelah terjadinya sengketa dalam rangka perlindungan konsumen tanpa meniadakan hak-hak pelaku usaha dan tercipta kondisi yang seimbang antara pelaku usaha dan konsumen yang mampu menciptakan persaingan bebas dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Kata Kunci : Perlindungan konsumen, Penyelesaian Sengketa dan BPSK

Eropa dan Amerika. Sebaliknya import tekstil dan

Pendahuluan Berbicara tentang globalisasi ekonomi dan

barang-barang manufaktur, betapapun sederhana-

perdagangan internasional yang terkesan tanpa

nya, juga telah berlangsung lama (bayly and Holf,

batas, maka tentu saja dikaitkan dengan masyarakat

1986).

internasional sebagai pelaku ekonomi dengan

Dapat dikatakan bahwa globalisasi yang ada

kepentingan ekonominya masing-masing. (Hikma-

saat ini adalah bentuk lain yang baru dari pemba-

hanto Juwana, 2001) Globalisasi ekonomi sebenar-

ngunan kapitalisme sebagai sistem ekonomi interna-

nya sudah terjadi sejak lama, masa perdagangan

sional saat ini. Seperti pada waktu yang lalu, untuk

rempah-rempah, masa tanam paksa (cultuur stelsel)

mengatasi krisis, perusahaan multi nasional mencari

dan masa dimana modal swasta Belanda zaman

pasar baru dan memaksimalkan keuntungan dengan

kolonial dengan buruh paksa. Pada ketiga priode

mengekspor modal dan reorganisasi struktur pro-

tersebut hasil bumi Indonesia sudah sampai ke

duksi. (T. Keizerina Devi, 2004).

168

Lex Jurnalica Vol.5 No. 3, Agustus 2008


Pada masa lalu bisnis internasional hanya dalam

Perdagangan bebas dikatakan akan memba-

bentuk eksport – import dan penanaman modal.

wa keuntungan ekonomi bagi para pesertanya dan

Globalisasi menyebabkan berkembangnya saling

akan mengurangi kesenjangan antar negara. ”Free

ketergantungan

dunia.

Trade” akan meningkatkan ”economic growth”

Manufaktur, perdagangan, investasi melewati batas-

yang selanjutnya akan membawa perbaikan standar

batas negara, meningkatkan intensitas persaingan.

kehidupan. Hal tersebut ditandai dengan kenaikan

Gejala ini dipercepat oleh kemajuan komunikasi

GNP. Dalam kenyataannya, hal itu adalah sebagian

dan transportasi teknologi (Jaqnes Delors, 1995).

dari skenario. Globalisasi sebagai gerakan perluasan

pelaku-pelaku

ekonomi

Seperti yang dikatakan di atas, bahwa glo-

pasar dan disemua pasar yang berdasarkan persai-

balisasi menyebabkan berkembangnya saling keter-

ngan, selalu ada yang menang dan kalah. Perdaga-

gantungan pelaku-pelaku ekonomi dunia. Kecen-

ngan bebas juga menambah kesenjangan antara

derungan manusia untuk tidak dapat lepas dari

negara-negara maju dan negara-negara pinggiran

bantuan dan pertolongan orang lain, dapat dilihat

(periphery) yang akan membawa akibat pada kom-

dalam interaksi kehidupan antar negara. Negara

posisi masyarakat dan kondisi kehidupan mereka.

berkembang dengan segala keterbatasan yang dimi-

Ini adalah kecenderungan sejak berakhirnya Perang

liki, berusaha dengan sekuat tenaga dalam rangka

Dunia II. Bertambahnya hutang negara-negara dunia

pembangunan ekonomi negaranya dan mensejajar-

ketiga, tidak seimbangnya neraca perdagangan, bu-

kan diri dengan negara-negara maju di dunia tidak

ruknya kehidupan kondisi buruh, lingkungan hidup

dapat melepaskan diri dengan bantuan luar negeri.

dan bidang-bidang lainnya. Perlindungan konsumen

Disisi lain, kepentingan ekonomi negara maju

adalah sebagian dari gejala-gejala negeri yang kalah

sangat dominan dalam memperoleh pangsa pasar

dalam dunia perdagangan bebas. (Erman Rajaguk-

dunia di negara berkembang. (Siti Hayati Hoesin,

guk, 2000)

2006).

Dilain pihak, kondisi dan fenomena perdaDengan ketidakseimbangan posisi inilah

gangan bebas tersebut dapat mengakibatkan kedu-

sehingga mampu membuat negara maju memak-

dukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak

sakan kehendaknya kepada negara berkembang

seimbang. Konsumen dapat menjadi objek aktivitas

dalam bentuk syarat-syarat yang harus dipenuhi jika

bisnis dari pelaku usaha melalui kiat iklan, promosi,

negara berkembang bermaksud mengadakan perjan-

cara penjualan serta penerapan perjanjian-perjanjian

jian ekonomi dengan negara maju. Disini, negara

standar yang merugikan konsumen. Hal ini disebab-

berkembang seperti tidak memiliki posisi tawar

kan karena kurangnya pendidikan konsumen, dan

yang tinggi sebagai negara berdaulat untuk menolak

rendahnya kesadaran akan hak-hak dan kewaji-

syarat-syarat yang diajukan jika memang ada

bannya. Kedudukan konsumen pada umumnya ma-

dampak negatif yang ditimbulkan. Sehingga wajar

sih lemah dalam bidang ekonomi, pendidikan dan

saja jika dikemudian hari, banyak sisi-sisi yang

daya tawar. Karena itu sangatlah dibutuhkan adanya

dikorbankan termasuk dunia perdagangan.

pengaturan yang melindungi kepentingan-kepenti-


169


ngan konsumen yang selama ini terabaikan. (Susanti

men adalah mewujudkan hubungan berbagai di-

Adi Nugroho, 2008)

mensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan

Berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa per-

dan saling ketergantungan antara konsumen, pengu-

lindungan konsumen harus mendapat perhatian

saha dan pemerintah. Sehingga dengan demikian,

yang lebih karena berbagai alasan mengingat inves-

tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan penga-

tasi asing telah menjadi bagian pembangunan

turan perlindungan konsumen adalah untuk mening-

ekonomi Indonesia, dimana ekonomi Indonesia juga

katkan martabat dan kesadaran konsumen dan se-

telah terkait dengan ekonomi dunia. Persaingan

cara tidak langsung mendorong pelaku usaha di da-

dalam dunia perdagangan bebas dapat membawa

lam menyelenggarakan kegiatan usahanya dan dila-

implikasi negatif bagi perlindungan konsumen

kukan

(Susanti Adi Nugroho, 2008). Selain itu, untuk

(Nurmadjito)

mencegah aspek negatif dari industrialisasi dan

dengan

penuh

rasa

tanggung

jawab.

Pengaturan perlindungan konsumen dilaku-

mendorong persaingan barang-barang Indonesia di

kan dengan :

pasar internasional maupun dalam negeri, sudah

a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen

saatnya Indonesia semakin meningkatkan usaha-

yang mengandung unsur ketrebukaan akses dan

usaha perlindungan konsumen yang komperehensif.

informasi, serta menjamin kepastian hukum.

(Susanti Adi Nugroho, 2008)

b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.

Usaha-usaha Perlindungan Konsumen di

c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.

Indonesia keseluruhan

d. Memberikan perlindungan kepada konsumen

kaedah-kaedah hukum yang mengatur hubungan

dari praktek usaha yang menipu dan menye-

dan masalah antara berbagai pihak yang satu sama

satkan.

Hukum

konsumen

adalah

lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsu-

e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan

men di dalam pergaulan hidup. (AZ Nasution,

dan pengaturan perlindungan konsumen dengan

2008). Hukum perlindungan konsumen merupakan

bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang

bagian dari hukum konsumen yang lebih luas yang

lain.

memuat asas-asas atau kaedah-kaedah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat melindungi

Sehingga dengan demikian, keperluan adanya hu-

kepentingan konsumen. (Susanti Adi Nugroho,

kum untuk memberikan perlindungan terhadap

2008).

konsumen tidak dapat dihindarkan karena sejalan Perlindungan konsumen merupakan masa-

dengan tujuan pembangunan nasional yaitu pemba-

lah kepentingan manusia, oleh karenanya menjadi

ngunan manusia Indonesia seutuhnya. Untuk dapat

harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat

menjamin suatu pelaksanaan perlindungan konsu-

mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsu-

men, maka pemerintah menuangkan perlindungan

170



konsumen dalam suatu produk hukum. Hal ini

tentang hal tertentu. Satu pihak merasa dirugikan

penting karena hanya hukum yang memiliki kekua-

hak-haknya oleh pihak yang lain, sedang yang lain

tan yang memaksa pelaku usaha untuk mentaatinya,

tidak merasa demikian. Oleh karena itu batasan

dan juga hukum memiliki sanksi yang tegas. Meng-

sengketa

ingat dampak penting yang dapat ditimbulkan aki-

Nasution , 2002) :

bat tindakan pelaku usaha yang sewenang-wenang

”sengketa

dan hanya mengutamakan keuntungan dari bis-

konsumen dengan pelaku usaha(publik atau privat)

nisnya sendiri, maka pemerintah memiliki kewa-

tentang produk konsumen, barang dan/atau jasa

jiban untuk melindungi konsumen yang posisinya

konsumen tertentu”

konsumen konsumen

dimaksud adalah

adalah: sengketa

(AZ. antara

memang lemah, disamping ketentuan hukum yang

Beberapa hal yang perlu dijelaskan. Perta-

melindungi kepentingan konsumen belum memadai.

ma, pihak konsumen yang bersengketa itu haruslah

(Yusuf Shofie, 2000)

konsumen dimaksud dalam UU No.8 tahun 1999

Semakin terbukanya pasar nasional sebagai

tentang Perlindungan Konsumen (UUPN) (LN

akibat dari proses globalisasi ekonomi tersebut kon-

Tahun 1999 No.42 dan TLN tahun 1999 No.3821),

sumen harus tetap memperoleh jaminan kesejah-

yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat ke-

teraan, serta kepastian akan mutu, jumlah dan

luarga atau rumah tangganya dan tidak untuk tujuan

keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya

komersial. Kedua, produk yang diseng-ketakan ha-

dari pasar. Sementara itu, ditingkat nasional, pem-

ruslah produk konsumen, artinya produk itu

baruan hukum yang menyangkut perlindungan kon-

merupakan barang dan/atau jasa yang umumnya

sumen baru dimulai pada tahap komponen hukum-

dipakai, digunakan atau dimanfaatkan bagi meme-

nya saja, sedangkan komponen lainnya, seperti

nuhi kepentingan diri, keluarga dan/atau rumah

aparat penegak hukum, masyarakat dan budaya

tangga konsumen. (AZ. Nasution, 2002)

hukum belum menampilkan perubahan-perubahan

Dalam pasal 64 UU Perlindungan Konsumen

yang berkeadilan sosial (Susanti Adi Nugroho,

berbunyi :

2008). Di sisi lain, sengketa yang timbul dalam

”segala ketentuan peraturan perundang-undangan

kegiatan bisnis antara pelaku usaha dan konsumen

yang bertujuan melindungi konsumen yang telah

adalah kondisi yang tidak dapat dihindarkan sehing-

ada pada saat undang-undang ini diundangkan,

ga dibutuhkan suatu mekanisme penyelesaian seng-

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur

keta yang efektif antara para pihak dalam menyele-

secara khusus dan/atau tidak bertentang dengan

saikan sengketa yang terjadi.

ketentuan dalam undang-undang ini”. Oleh karena itu, setiap peraturan perundangundangan yang berlaku, hukum positif, tetap dapat

Tinjauan Teori Penyelesaian Sengketa Konsumen Sengketa terjadi apabila terdapat perbedaan pandangan atau pendapat antara para pihak tertentu

digunakan dalam upaya perlindungan konsumen, sepanjang tidak diatur secara khusus atau bertentangan dengan ketentuan dalam UUPK. (AZ. Nasution, 2002)


171


Berdasarkan undang-undang perlindungan konsu-

usahanya. Apakah produsen atau pihak-pihak yang

men ini, penyelesaian sengketa konsumen dapat

dipersamakan dengannya menjalankan kegiatannya

dilakukan dengan menggunakan sistem semua

memang merugikan konsumen. (AZ. Nasution,

hukum yang berlaku. Hukum yang diberlakukan itu

2002)

adalah hukum umum yang berlaku untuk peradilan

Selain itu proses perkara sengketa konsu-

umum, dengan kewajiban pengadilan memper-

men ini harus pula mengikuti proses perkara

hatikan ketentuan pasal 45 UUPK dan/atau hukum

perdata, administratif atau pidana yang berlaku

yang ditetapkan khusus bagi perlindungan konsu-

dengan segala konsekuensi beban pembuktian dan

men.

pembiayaannya. Sehingga dapat dibayangkan betapa Namun demikian, norma-norma perlindu-

sulitnya ”keadilan” yang harus dicari konsumen

ngan konsumen dalam sistem UUPK sebagai

dalam sengketa yang timbul dan merugikan kepenti-

”undang-undang payung” yang menjadi kriterian

ngannya, khususnya kepentingan-kepentingan kon-

untuk mengukur dugaan adanya pelanggaran hak-

sumen yang kecil baik dalam nilai maupun jum-

hak konsumen, yang semula diharapkan oleh semua

lahnya. Dari berbagai pengalaman tampak bahwa

pihak mampu memberikan solusi bagi penyelesaian

tanpa melihat besar kecilnya nilai sengketa seorang

perkara-perkara yang timbul sebagai pelaksanaan

konsumen, ia harus menjalani perkara gugatannya

dari undang-undang tersebut, ternyata dalam pene-

untuk mendapatkan keputusan pengadilan yang

gakan hukumnya atau dalam penerapannya terjadi

mempunyai kekuatan hukum pasti, dengan melam-

ketimpangan dan menimbulkan kebingungan bagi

paui waktu cukup panjang, yaitu antara 403 hari dan

pihak yang terlibat dalam proses implementasinya.

3.919 hari dan dibebani pula dengan beban pem-

(Susanti Adi Nugroho, 2008)

buktian serta biaya (AZ. Nasution, 2002).

Penyelesaian sengketa konsumen dengan

UUPK pada hakekatnya telah memberikan

menggunakan hukum acara yang umumnya berlaku

kesetaraan kedudukan konsumen dengan pelaku

itu, terdapat keuntungan dan kerugian yang harus

usaha, tetapi perlindungan konsumen sebagai suatu

dihadapi oleh konsumen. Antara lain tentang beban

kebutuhan harus senantiasa disosialisasikan untuk

pembuktian dan biaya pada pihak yang menggugat

menciptakan hubungan konsumen dan pelaku usaha

secara perdata, atau mengajukan tuntutan admins-

dengan prinsip kesetaraan yang berkeadilan, dan

tratif atau pidana, sebagaimana ditentukan dalam

untuk mengimbangi kegiatan pelaku usaha yang

hukum acara perdata, hukum acara administratif

menjalankan prinsip ekonomi untuk mendapat

atau hukum acara pidana. Keadaan seperti ini pada

keuntungan yang semaksimal mungkun dengan

umumnya

lebih berfungsi ”melemahkan” dan

modal yang seminimal mungkin sehingga dapat

”tidak memberdayakan” konsumen sesuai kehendak

merugikan kepentingan konsumen, langsung mau-

UU, karena membebankan kesulitan pada mereka

pun tidak langsung. (Susanti Adi Nugroho, 2008)

dalam membuktikan niat pelaku usaha, apakah

Untuk mengatasi lika-liku proses penga-

sengaja, alpa atau tidak hati-hati dalam menjalankan

dilan yang lama dan formal, UUPK memberikan

172



jalan alternatif dengan menyediakan penyelesaian

b. Penyelesaian Sengketa melalui Badan Penye-

sengketa di luar pengadilan, melalui konsiliasi,

lesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan

mediasi dan arbitrase sebagai bentuk terobosan

menggunakan alternative disputes resolution,

alternatif karena kelemahan penyelesaian sengketa

yaitu konsiliasi, mediasi dan arbitrase.

melalui litigasi yang mengakibatkan terkurasnya

2. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

sumber daya, dana, waktu, pikiran dan tenaga (Mas Achmad Santosa, 1995).

Masing-masing kelompok cara penyelesaian sengketa mempunyai ”kekuatan” dan ”kelemahan”

Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa

masing-masing. Penyelesaian sengketa diluar penga-

Setiap sengketa konsumen pada umumnya

dilan, membutuhkan kemauan dan kemampuan

dapat diselesaikan setidak-tidaknya melalui dua cara

berunding untuk mencapai penyelesaian sengketa

penyelesaian, yaitu :

secara damai baik yang dilakukan dengan damain

1. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

antara pelaku usaha dan konsumen maupun melalui

a. Penyelesaian sengketa secara damai, oleh

lembaga BPSK. Memang sangat diperlukan waktu

para pihak sendiri, konsumen dan pelaku

dan tenaga yang lebih banyak, disamping kesabaran

usaha/produsen;

dalam upaya ini. Faktor-faktor internal seperti

Dengan penyelesaian sengketa secara damai

”kepribadian”, ”gengsi” atau apa yang disebut de-

dimaksudkan penyelesaian sengketa antar

ngan ”kehormatan” perlu mendapatkan perhatian

para pihak, dengan atau tanpa kuasa/ pen-

khusus. Sedangkan penyelesaian melalui pengadilan

damping bagi masing-masing pihak, melalui

membutuhkan pengetahuan tentang tata cara dan

cara-cara damai. Perundingan secara musya-

atau aturan yang berlaku bagi penyelesaian sengketa

warah dan atau mufakat antar para pihak

tersebut (AZ Nasution, 2002).

bersangkutan. Penyelesaian sengketa dengan

Penyelesaian sengketa konsumen di luar

cara ini disebut orang pula ”penyelesaian

pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kese-

secara kekeluargaan”.

pakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti

Dengan cara penyelesaian sengketa secara

kerugian, dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk

damai ini, sesungguhnya ingin diusahakan

menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan

bentuk penyelesaian yang mudah, murah dan

terulang kembali kerugian yang diderita oleh kon-

(relatif) lebih cepat. Dasar hukum penye-

sumen. Perlu diingat, bahwa pola-pola penyelesaian

lesaian tersebut terdapat dalam KUHPerdata

sengketa konsumen di luar pengadilan yang dike-

Indonesia (buku ke III, pasal-pasal 1851-

hendaki UUPK, memang merupakan pilihan yang

1854 tentang perdamaian/dading) dan dalam

tepat, karena jalan keluar yang dirumuskan berisikan

UU Perlindungan Konsumen No.8 tahun

penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak

1999, pasal 45 ayat (2) jo pasal 47.

yang sedang bersengketa. Selain itu, bentuk penyelesaian sengketa seperti ini bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia karena memang sudah sejak lama


173


mengenai dan menjalankan pola-pola penyelesaian

muanya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri

sengketa secara tradisional yang dilakukan melalui

Perindustrian dan Perdagangan. Keanggotaan Badan

peradilan adat maupun peradilan desa (Susanti Adi

terdiri dari ketua merangkap anggota, wakil ketua

Nugroho, 2008).

merangkap anggota dan anggota dngan dibantu oleh

Jika telah dipilih upaya penyelesaian seng-

sekretaris.

keta konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui

Tugas dan wewenang BPSK adalah :

pengadilan hanya dapat ditempuh jika upaya ter-

1. menyelesaikan sengketa konsumen melalui me-

sebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak

diasi, arbitrase atau konsiliasi;

atau oleh para pihak yang bersengketa. Ini berarti

2. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;

penyelesaian sengketa melalui pengadilan tetap

3. pengawasan klausula baku;

dibuka setelah para pihak gagal menyelesaikan

4. melapor kepada penyidik umum apabila terjadi

sengketa mereka di luar pengadilan.

pelanggaran undang-undang ini;

Dengan diundangkannya UUPK, maka masyarakat konsumen yang dirugikan merasa terlindungi, dan mempunyai pilihan untuk mengadukan permasalahannya

dengan

mengajukan

gugatan

5. menerima pengaduan dari konsumen baik lisan maupun tertulis; 6. melakukan penelitian dan pemeriksaan tentang sengketa konsumen;

secara alternatif melalui lembaga Badan Penyele-

7. memanggil pelaku usaha yang melanggar;

saian Sengketa Konsumen (BPSK).

8. menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran itu;

Pembahasan Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Pe-

mereka tersebut di atas apabila tidak mau me-

nyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) BPSK

sebagaimana

dimaksud

9. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan

dalam

menuhi panggilan;

UUPK, yang dibentuk oleh pemerintah, adalah ba-

10. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat,

dan yang bertugas menangani dan menyelesaikan

dokumen atau alat-alat bukti lain guna penye-

sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, tetapi

lidikan dan/atau pemeriksaan;

bukanlah merupakan bagian dari institusi kekuasaan kehakiman. Pemerintah membentuk BPSK Tingkat II Inosentius Samsul, 2004) untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan, akan tetapi BPSK bukanlah lembaga pengadilan. BPSK mempunyai anggota-anggota dari

11. memutuskan dan menetapkan ada tidaknya kerugian konsumen; 12. memberitahukan keputusan kepada pelaku usaha pelanggaran undang-undang; 13. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha pelanggar undang-undang.

unsur pemerintah, konsumen dan pelaku usaha. Setiap unsur tersebut berjumlah 3 (tiga) orang atau sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang kese-

Dalam menyelesaikan sengketa konsumen di bentuk Majelis yang terdiri dari setidaknya 3 (tiga) anggota dibantu oleh seorang panitera dan

174



putusan BPSK bersifat final dan mengikat. BPSK

Putusan BPSK sebagai hasil dari penye-

wajib menjatuhkan putusan selama-lamanya 21

lesaian sengketa konsumen secara konsiliasi, me-

(duapuluh satu) hari sejak gugatan diterima dan

diasi atau arbitrase, bersifat final dan mengikat.

keputusan BPSK wajib dilaksanakan pelaku usaha

Pengertian final berarti bahwa penyelesaian seng-

dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan

keta telah selesai dan berakhir. Sedangkan kata

diterimanya, atau apabila ia keberatan dapat menga-

mengikat mengandung arti memaksa dan sebagai

jukannya kepada Pengadilan Negeri dalam jangka

sesuatu yang harus dijalankan oleh pihak yang diwa-

waktu 14 (empat belas hari). Pengadilan Negeri

jibkan untuk itu. Prinsip res judicata pro veritate

yang menerima keberatan pelaku usaha memutus

habetur, menyatakan bahwa suatu putusan yang

perkara tersebut dalam jangka waktu 21 hari sejak

tidak mungkin lagi untuk dilakukan upaya hukum,

diterimanya keberatan tersebut. Selanjutnya kasasi

dinyatakan sebagai putusan yang mempunyai kekua-

pada putusan pengadilan negeri ini diberi jangka

tan hukum yang pasti. Berdasarkan prinsip tersebut,

waktu 14 hari untuk mengajukan kasasi kepada

putusan BPSK harus dipandang sebagai putusan

Mahkamah Agung. Keputusan Mahkamah Agung

yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti (in

wajib dikeluarkan dalam jangka waktu 30 (tiga

kracht van gewijsde). Namun jika pasal tersebut

puluh) hari sejak permohonan kasasi

dihubungkan dengan pasal 56 ayat (2) UUPK

Lembaga penyelesaian di luar pengadilan yang

dilaksanakan

oleh

BPSK

ini

ternyata para pihak dapat mengajukan ”keberatan”

memang

kepada pengadilan negeri paling lambat 14 hari

dikhususkan bagi konsumen dan pelaku usaha yang

kerja setelah pemberitahuan putusan BPSK. Hal ini

pada umumnya meliputi jumlah nilai yang kecil,

bertentangan dengan pengertian putusan BPSK yang

tetapi dalam pelaksanaannya tidak ada batasan nilai

bersifat final dan mengikat tersebut, sehingga de-

pengajuan gugatan, sehingga dimungkinkan guga-

ngan demikian ketentuan pasal-pasal tersebut saling

tan konsumen meliputi jumlah nilai yang kecil

kontradiktif dan menjadi tidak efisien. (Susanti Adi

sampai nilai yang besar.

Nugroho, 2008)

Meskipun BPSK bukan pengadilan dan

Menyikapi adanya permasalahan hukum

lebih tepat disebut dengan peradilan semu tetapi

hukum yang ditimbulkan oleh UUPK, terbitnya

keberadaannya bukanlah sekedar tampil sebagai

suatu PERMA dengan tujuan untuk menjembatani

pengakuan hak konsumen untuk mendapatkan

kekosongan prosedural sangatlah dibutuhkan. Oleh

perlindungan dalam upaya penyelesaian sengketa

karena itu, Mahkamah Agung dengan tujuan untuk

konsumen secara patut, tetapi keberadaannya yang

menyamakan persepsi pada seluruh lembaga pera-

lebih

pengawasan

dilan telah menerbitkan PERMA No.1 Tahun 2006

terhadap pencantuman klausula baku (one-sided

mengenai Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum

standard form contract) oleh pelaku usaha dan

Keberatan Terhadap Putusan BPSK.

penting

adalah

melakukan

untuk mendorong kepatuhan pelaku usaha pada UUPK. (Susanti Adi Nugroho, 2008)

Dalam ketentuan ini, Mahkamah Agung menetapkan bahwa keberatan merupakan upaya hukum yang hanya dapat diajukan terhadap putusan


175


arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK saja, tidak

2. Belum terdapat peraturan/petunjuk tentang tata

meliputi putusan BPSK yang timbul dari mediasi

cara mengajukan permohonan eksekusi terhadap

dan konsiliasi. Putusan mediasi dan konsiliasi dapat

putusan BPSK.

disepadankan dengan adanya suatu perdamaian (dading) di luar pengadilan atau di dalam penga-

Masalah lain sehubungan dengan fiat

dilan sehingga putusannya bersifat final dan

eksekusi adalah pengaturan oleh pasal 42 ayat (2)

mengikatt.

Keputusan Menperindag No.350/MPP/Kep/12/2001,

Selanjutnya,

putusan

arbitrase

BPSK,

yang menyatakan bahwa terhadap putusan BPSK

meskipun digunakan terminologi arbitrase, tetapi

dimintakan penetapan eksekusi oleh BPSK kepada

UUPK sama sekali tidak mengatur mekanisme

pengadilan negeri di tempat konsumen yang dirugi-

arbitrase seperti yang ditentukan dalam UU No.30

kan. Pengaturan semacam ini dalam hukum acar

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

perdata tidak lazim, karena permohonan penetapan

Penyelesaian Sengketa, melainkan membuat suatu

eksekusi adalah demi kepentingan pihak yang

aturan tersendiri yang relatif berbeda dengan apa

dimenangkan dalam putusan. Oleh karena itu, yang

yang telah ditentukan dalam UU No.30 tahun 1999

seharusnya mengajukan permohonan penetapan

tersebut. Sehingga timbul pertentangan antara

eksekusi adalah pihak yang berkepentingan sendiri

arbitrase dalam putusan BPSK, dengan putusan ar-

bukan lembaga BPSK.

bitrase dalam UU No.30 tahun 1999, yang

Permasalahan lainnya juga timbul jika

memerlukan penafsiran lebih lanjut. Ketidak jelasan

pelaku usaha setelah menerima pemberitahuan atas

peraturan dalam UUPK ini menimbulkan kebi-

keputusan BPSK tidak setuju atau berkeberatan

ngungan dalam mengimplementasikannya.

terhadap putusan tersebut dan mengajukan permo-

Agar putusan BPSK mempunyai kekuatan

honan keberatan kepada pengadilan negeri. Timbul

eksekusi, putusan tersebut harus dimintakan pene-

suatu permasalahan dikarenakan keberatan bukanlah

tapan fiat eksekusi pada pengadilan negeri di tempat

suatu upaya hukum yang dikenal dalm hukum acara

tinggal konsumen yang dirugikan. Dalam praktek

di Indonesia, dan UUPK tidak memberikan suatu

timbul kesulitan untuk meminta fiat eksekusi

petunjuk teknis bagaimana prosedur pengajuan

melalui pengadilan negeri karena berbagai alasan

permohonan keberatan ini diajukan, dan bagaimana

yang dikemukakan oleh pengadilan negeri antara

pengadilan negeri memproses permohonan kebera-

lain :

tannya mengingat belum ada acara yang secara jelas

1. Putusan BPSK tidak memuat irah-irah ”Demi

mengatur perihal proses keberatan ini.Berikut alur

Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

penyelesaian sengketa melalui BPSK :

Esa”, sehingga tidak mungkin dapat dieksekusi.

176



Sumber: Hasil Olahan Data

Adapun

mengenai

sanksi

administratif

Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terhadap

diatur dalam pasal 60 UUPK. Sanksi administratif

para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran

ini merupakan suatu hak khusus yang diberikan oleh

terhadap/dalam rangka :

UUPK kepada BPSK atas tugas dan/atau kewena-

1. tidak dilaksanakannya pemberian ganti rugi oleh

ngan yang diberikan untuk menyelesaikan perseng-

pelaku usaha kepada konsumen, dalam bentuk

ketaan konsumen diluar pengadilan.

pengembalian uang atau penggantian barang

Menurut ketentuan pasal 60 ayat (2) jo

dan/atau jasa yang sejenis, maupun perawatan

pasal 60 ayat (1) UUPK, sanksi administratif yang

kesehatan atau pemberian santunan atas keru-

dapat dijatuhkan oleh BPSK adalah berupa peneta-

gian yang diderita oleh konsumen.

pan

ganti

rugi

sampai

setinggi-tingginya Lex Jurnalica Vol.5 No. 3, Agustus 2008

190


2. terjadinya kerugian sebagai akibat kegiatan

rangkat penyelesaian sengketa yang diatur dalam

produksi iklan yang dilakukan oleh pelaku usa-

Hukum Acara Perdata pada umumnya (HIR/RBg).

ha periklanan;

Termasuk dengan adanya prosedur alternatif penye-

3. pelaku usaha yang tidak dapat menyediakan

lesaian sengketa di luar pengadilan baik dengan cara

fasilitas jaminan purna jual, baik dalam bentuk

damai maupun dengan bantuan Badan Penyelesaian

suku cadang maupun pemeliharaannya, serta

Sengketa Konsumen. Diharapkan dengan adanya

pemberian jaminan atau garansi yang telah

prosedur alternatif ini, penyelesaian sengketa konsu-

ditetapkan sebelumnya; baik berlaku terhadap

men secara cepat, sederhana dan dengan biaya yang

pelaku usaha yang memperdagangkan barang

murah dapat diwujudkan.

dan/atau jasa.

Diharapkan dengan adanya BPSK mampu dapat berperan secara aktif dalam melakukan upaya-

Ketentuan ini memperjelas bahwa BPSK memang

upaya baik sebelum maupun setelah terjadinya

tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan

sengketa dalam rangka perlindungan konsumen se-

sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh

perti yang menjadi tujuan akhir dari UUPK tanpa

pelaku usaha. Ini sejalan dengan ketentuan pasal 47

meniadakan hak-hak pelaku usaha. Sehingga dengan

UUPK yang menyatakan bahwa penyelesaian

demikian, tercipta kondisi yang seimbang antara

sengketa di luar pengadilan diselenggarakan untuk

pelaku usaha dan konsumen yang mampu mencip-

mencapai kesepatakan mengenai tindakan tertentu

takan persaingan bebas dan mampu meningkatkan

untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau

pertumbuhan ekonomi nasional.

tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Walau demikian, UUPK guna

Daftar Pustaka

menegakkan kepastian hukum, sesuai proporsinya

Behrens, Meter, “Alternative Methods of Dispute

telah memberikan hak dan kewenangan kepada

Settlement in Inter Economic Relations

BPSK untuk menjatuhkan sanksi administratif bagi

Dalam ERNsT – Wrich Petersman on

pelaku usaha yang tidak memberikan ganti rugi

Gunther

kepada konsumen atas tindakannya yang merugikan

Internacional

konsumen. Dapat berjalan atau tidaknya sanksi-

Internacional

sanksi yang telah ditentutkan sangat bergantung

Law”, U.P, Fribrourg, 1992.

pada siap tidaknya berbagai pihak yang terkait termasuk BPSK.

Jeanicke,

Adjuscation

Trade and

Dispute

Nacional

of in

Economic

C. Fasseur, C, “The Cultivation System and Its Impact on the Dutch

Colonial Economy

and the Society in Nineteenth Century Java. “dalam Two Colonial Empires”, ed, C.A.

Kesimpulan Perangkat pengaturan prosedur penyelesaian sengketa konsumen menurut UUPK secara

Bayly

D.H.A.

Martinus Nijhoff, 1986.

tertulis telah memadai, dibandingkan dengan pe178

and


Kolf.

Dordrecht:


Cassese, Antonio, “International Law in a Divided

Posner,

World”, University Press, Oxford, 1986.

Richard

A,

Jurisprudence”,

Devi, T. Keizerina, “Poenale Sanctie: Studi Tentang

“The

Problems

Cet.

IV,

of

Harvard

University Press, Cambridge, 1994.

Perubahan

Rajagukguk, Erman, “Analisis Ekonomi Dalam

Hukum di SUmatera Utara (1870-1950)”,.

Hukum Kontrak”, Makalah disampaikan

Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas

Pada Pertemuan Ilmiah Tentang Analisis

Hukum Universitas

Ekonomi

Globalisasi

Ekonomi

Dan

Indonesia,

Medan,

2004.

Terhadap

Hukum

Dalam

Menyongsong Era Globalisasi. Jakarta,

Gill, Stephen and David Law, “The Global Political Economy:

erspectives,

Problem,

and

1996. ______.

“Globalisasi

Hukum

dan

Kemajuan

Politics”, The John Hopkins University

Teknologi: Implikasinya Bagi Pendidikan

Press, Baltimore, 1988.

Hukum

Hoesin, Siti Hayati, ”Globalisasi Ekonomi dan

Fakultas

Hukum

Universitas

Reitzel, J. David, ”Contemporary Business Law Principle and Cases”, Fourt Edition, Mc

Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen No.8 tahun 1999, LN Tahun

Graw-Hill.Inc, New York, 1999. Shofie, Yusuf, “Perlindungan Konsumen Dan

1999 No.42 dan TLN tahun 1999 No.3821. Samsul,

Konsumen:

Hukum

Sumatera Utara ke 44, 20 November 2001.

Indonesia, Jakarta, 2006.

Inosentius

Pembangunan

Indonesia”, Pidato Dies Natalis Universitas

Kehidupan Perempuan Pemetik Teh”, Pasca Sarjana

dan

Instrumen-Instrumen Hukumnya”, PT Citra

“Perlindungan

Inosentius, Kemungkinan

Penerapan

Aditya Bakti, Jakarta, 2000. Susanti

Adi

Nugroho,

Susanti

Adi,

“Proses

Tanggung Jawab Mutlak”, Program Pasca

Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau

Sarjana

dari

Fakultas

Hukum

Universitas

Indonesia, Jakarta, 2004. Lumbuun,

T.

Gayus,

Lingkungan

Acara

Serta

Kendala

Implementasinya”, Kencana Prenada Media

“Confusianisme

Hidup

Hukum

(Budaya

Dan

Hukum

Grup, Jakarta, 2008. Syawali Husni dan Neni Sri Imanayati, “Hukum

Masyarakat Hukum Pasiran)”, Fakultas

Perlindungan

Konsumen”,

Hukum Universitas Indonesia, Jakarta,

Maju, Bandung, 2000.

CV

Mandar

Todaro, Michael P, “Pembangunan Ekonomi Di

2002. Miru, Ahmadi dan Sutarman Yudo, “Hukum

Dunia Ketiga (Economic Development In

Perlindungan Konsumen”, PT Rajagrafindo

The Third World)”, Penerbit Erlangga,

Utama, akarta, 2004.

Jakarta, 1994.

Nasution, AZ, ”Hukum Perlindungan Konsumen:

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, “Hukum Tentang

2002.

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001. Lex Jurnalica Vol.5 No. 3, Agustus 2008

Perlindungan

Konsumen”,

Suatu Pengantar”, Diadit Media, Yakarta,

PT

179


_______,

Gunawan,

Sengketa:

Seri

“Alternatif Hukum

Penyelesaian Bisnis”,

PT

Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001.

180


ANALISIS TENTANG ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERLINDUNGAN KONSUMEN : STUDI TENTANG EFEKTIFITAS BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PERLINDUNGAN KONSUMEN

Recommend Documents