ANALISIS PRAKTIK DIVERSI PERKARA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS

ANALISIS PRAKTIK DIVERSI PERKARA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS

Oleh: Lindra Septheari, Dr.Maroni, S.H., M.H, Budi Rizky, S.H.,M.H. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung Email: [email protected]

ABSTRAK

Kecelakaan lalu lintas merupakan sebuah kelalaian, yang mana kelalaian juga merupakan sebuah tindak pidana. Bagaimana jika kecelakaan yang dilakukan oleh anak yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, ketika banyak pertimbangan jika anak harus dipidana. Penyelesaian perkara pidana anak melalui mekanisme sistem peradilan pidana bukan cara terbaik untuk memperbaiki prilaku anak nakal, karena membawa dampak yang sangat buruk bagi anak, untuk itu digunakan kewenangan diskresi untuk mendiversi kasus anak berhadapan dengan hukum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan diversi dalam penyelesaian perkara anak sebagai upaya perlindungan anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas, apakah yang menjadi pertimbangan penggunaan diversi dalam penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana, serta apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan diversi dalam upaya perlindungan anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, pengumpulan data dengan wawancara, studi pustaka, dan studi dokumen. Data yang sudah diolah kemudian disajikan dalam bentuk uraian, lalu dintreprestasikan atau ditafsirkan untuk dilakukan pembahasan dan dianalisis secara kualitatif, kemudian untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa Pelaksanaan diversi dalam penyelesaian perkara anak sebagai upaya perlindungan anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas dilakukan oleh Kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelaksanaan diversi yang dilakukan oleh Kepolisian dilakukan dengan dengan memberikan peringatan informal terhadap tersangkan anak yang melakukan tindak pidana, memberikan peringatan formal dihadapan orangtuanya. Faktor penghambatnya antara lain faktor hukumnya sendiri, faktor apratur penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, dan faktor masyrakat. Dibutuhkan suatu penyuluhan kepada masyarakat tentang ide diversi sehingga masyarakat akan pentingnya diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Kata Kunci: Penerapan Diversi, Perkara Anak.

PRACTICE ANALYSIS OF CHILD ACTORS DIVERSION CASE CRIME TRAFFIC ACCIDENTS By: Lindra Septheari, Dr.Maroni, S.H., M.H, Budi Rizky, S.H.,M.H. Legal Studies Program, Faculty of Law, University of Lampung Email: [email protected]

ABSTRACT

Traffic accidents are a negligent, which negligence is also a criminal offense. What if the accident is done by a child who causes another person's death, when a lot of consideration if the child had to be convicted. Completion of juvenile criminal cases through the criminal justice system mechanism is not the best way to fix bad boy behavior, because the impact is very bad for the child, for the use discretionary authority to diversify the case of children in conflict with the law. The problem in this research is how the implementation of diversion in the settlement as efforts to protect children child criminal traffic accident, whether that be a consideration of the use of diversion in the child's completion of a criminal case, and whether the factors that constrain the implementation of diversions in an attempt child protection. The method used in this study using a normative approach and empirical juridical approach. The data used are primary data and secondary data collection with interviews, literature study, and the study of documents. Data that has been processed and then presented in narrative form, then dintreprestasikan or construed to be discussed and analyzed qualitatively, and then further drawn to a conclusion. Based on the results of research and discussion note that the implementation of diversion in the settlement as efforts to protect children child criminal traffic accidents conducted by the Police who regulated in Law No. 2 of 2002 on the Indonesian National Police. Implementation is carried out by the Police diversion done by giving informal warnings against tersangkan child who committed the crime, gave a formal warning before his parents. Inhibiting factor among other factors its own law, law enforcement apratur factors, infrastructure factors, and factors society. It takes an outreach to the community about the idea of a diversion so that the community of the importance of diversion in the juvenile justice system. Keywords: Application of Diversion, Case Child.

I. PENDAHULUAN Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai penerus suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan. Persoalan tentang anak di dunia ini dirasakan sebagai persoalan yang tak pernah kunjung selesai. Bahkan ada beberapa negara di belahan dunia ini, kondisi anak-anaknya justru sangat memprihatinkan. Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan keadilan restoratif, yang dilaksanakan dengan cara diversi. Keadilan restoratif merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku,

masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Keadilan restoratif dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang. Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan Anak Korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Namun pada dasarnya, UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.1 Adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : a. Bagaimanakah praktik diversi dalam penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas? b. Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam praktik diversi dalam penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas?

Tujuan penelitian ini Praktik diversi dalam penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

b.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam praktik diversi dalam penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

c.

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

d.

a. Kegunaan Teoritis Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana mengenai faktor- praktik diversi dalam penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas. b. Kegunaan Praktis Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada Praktisi Hukum dan masyarakat khususnya mengenai hambatan yang timbul dalam praktik diversi dalam penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Konseptual adalah kerangka yang mengambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin tahu akan diteliti.2 Adapun Konseptual yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: a. Praktik adalah melaksanakan sesuatu secara nyata dan satu-

e.

satunya kriteria untuk menguji suatu kebenaran.3 Diversi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat.4 Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 ayat ( 2 ) UU Kesejahteraan Anak). Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan.5 Kecelakaan lalu-lintas adalah suatu peristiwa dijalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda (Pasal 93 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993).

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Pelaksanaan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Ketentuan Diversi secara khusus diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, namun peraturan dalam pengimplementasiannya akan diatur dalam peraturan pemerintah. Bentuk pelaksaan diversi yang diatur dalam ketentuan ini yaitu dilakukan melalui

musyawarah yang melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional, dan dapat juga melibatkan Tenaga Kerja Sosial dan/atau masyarakat. Proses pelaksanaan diversi memegang prinsip keadilan restoratif dengan memperhatikan: kepentingan korban; kesejahteraan dan tanggungjawab Anak; penghindaran stigma negatif; penghindaran pembalasan; keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Penyidik, penuntut umum dan hakim ketika mempertimbangkan apakah akan dilaksanakan diversi atau tidak, harus memperhatikan: kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anak; umur anak; hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS; kerugian yang ditimbulkan atas prilaku anak; bagaiaman tingkat perhatian dan pendapat masyarakat atas kasus tersebut; dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Tidak semua kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak dapat dilakukan pendiversian, karena pelaksaan diversi harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari korban dan keluarganya serta kesediaan anak dan keluarganya. Keluarga korban mungkin tidak akan mempercayai penyelesaian kasus melalui diversi, karena kuatir jikalau ada indikasi suap atau sogokan yang merugikan korban. Untuk itu, segala upaya harus dilakukan oleh aparat penegak hukum agar masyarakat kembali mempercayai penegak hukum, LSM atau pemerintah bekerja sama untuk mengadakan ceramah atau diskusi dengan intens,

masyarakat disadarkan mengenai besarnya keuntungan yang akan diperoleh bagi pelaku atau korban jika penyelesaian tersebut diselesaikan melalaui mekanisme diversi. Beberapa bentuk hasil kesepakatan dalam pelaksanaan diversi yaitu: perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugiaan; penyerahan kembali kepada orangtua/wali; keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan ke lembaga pendidikan, lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau lembaga kesejahteraan sosial; pelayanan masyarakat. Kemudian hasil kesepakatan diversi dituangkan dalam suatu keputusan, dan berlaku pada sejak dicapai kesepaktan tersebut. Namun, agar keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum maka Pembimbing Kemasyarakatan meminta penetapan dari ketua pengadilan negeri dengan cara menyampaikan berkas kesepakatan diversi ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya. Setelah penetapan disahkan oleh pengadilan, hasil penetapan tersebut diberikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim yang menangani perkara tersebut. Proses pemeriksaan anak hanya dapat dilanjutkan ke proses peradilan pidana anak jika proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau jika kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan oleh para pihak. Berdasarkan hasil penelitian penulis pada lembaga apartur penegak hukum yang menjadi tempat penelitaian, proses pelaksanaan diversi anak pelaku tindak pidana

kecelakaan lalu lintas pada tiap tahap pemeriksaan adalah sebagai berikut: 1. Tahap Penyidikan (Tingkat Kepolisian) Dimana hal ini dapat disimpulkan bahwa pengaturan diskresi yang telah disebutkan di atas memberi dampak bagi pihak penyidik untuk melakukan tindakan diskresi terhadap berbagai tindak pidana yang mereka tangani dengan leluasa. Penyidik khusus anak diwajibkan untuk melakukan diversi paling lama 7 hari setelah ditemukannya pelaku anak, selama masa 7 hari ini, penyidik mempertimbangkan apakah kasus anak itu di diversi atau tidak, Sebelum dan sesudah pelaku anak ditemukan (ketika aduan dan laporan disampaikan), maka penyidik diwajibkan meminta pertimbangan dari pembimbing kemasyrakatan. Kemudian, masa tahapan dalam diversi dilakukan paling lama selama 30 hari. Selama masa ini, proses Diversi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Jika proses ini gagal, maka Penyidik wajib menyampaikan berkas perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi. Penyidik mengedepankan penangkapan yang berlandaskan kemanusiaan dan mempertimbangkan apakah dengan usia tertentu si anak perlu ditangkap atau tidak, bahkan polisi harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan penanganan atau tidak. Pihak yang dapat melakukan penahanan pada tingkat penyidikan

bukanlah polisi, namun ada petugas khusus yaitu Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dan jika LPAS belum ada, dapat ditahan oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. 2. Pembimbing Kemasyarakatan Prinsip utama praktik konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Petugas dalam melaksanakan diversi menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan. Petugas melakukan diversi dengan cara pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan. Berdasarkan hasil penelitian penulis di Unit PPA Polresta Bandar Lampung, Yuniari menerangkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi untuk memutuskan diversi adalah sebagai berikut: 1. Seriusan kejahatannya 2. Sifat dan jumlah pelanggaran yang pernah dibuat sebelumnya 3. Apakah anak mengakui pelanggaran tersebut 4. Pandangan pihak korban 5. Sikap keluarga anak tersebut B. Faktor Penghambat Praktik Diversi Penyelesaian Perkara Pelaku Tindak Kecelakaan Lalu Lintas

Dalam Dalam Anak Pidana

Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktorfaktor tersebut adalah sebagai berikut:

1) Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undangundang saja. 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. III. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Praktik diversi dalam penyelesaian perkara anak sebagai upaya perlindungan anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas dilakukan oleh Kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu bahwa dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf k, Pasal 16 Ayat (1) huruf l, dan Pasal 18 Ayat (1) dan (2) serta dalam KUHAP, yaitu pada Pasal 7 Ayat (1) huruf j, yang pasalpasal tersebut menyatakan bahwa kepolisian khususnya penyidik dalam hal melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat dilakukan menurut penilaiannya sendiri ataupun melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. Praktik diversi yang dilakukan oleh Kepolisian dilakukan dengan dengan memberikan peringatan informal terhadap tersangkan anak yang melakukan tindak pidana, memberikan peringatan formal dihadapan orangtuanya,

pemberian sanksi ringan dari perbuatan jahatnya, dan meminta anak tersebut untuk melakukan pelayanan masyarakat yang berkaitan dengan pidana yang dilakukan. 2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam praktik diversi dalam penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas antara lain faktor hukumnya sendiri, faktor apratur penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, dan faktor masyrakat. Undang-Undang tentang Pengadilan Anak saat ini tidak memberikan ruang yang cukup bagi implementasi ide diversi. Dari segi Bantuan hukum, anak yang termasuk dalam keberadaan orang tua yang tidak mencukupi, sering kesulitan untuk mendapat bantuan hukum. Dari aspek sarana, diketahui bahwa tahanan anak digabung dengan orang dewasa, hal ini sangat berbahaya dan tidak mencerminkan perlindungan anak. Sedangkan dari faktor masyarakat, diversi masih terhalang adana pandangan masyarakat yang cenderung dendam dan ingin melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, termasuk pada pelaku anak. DAFTAR PUSTAKA Buku Burhan Ashshofa, 1996. Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta. Marlina, 2010. Diversi

Pengantar Konsep dan Restorative

Justice dalam Hukum Pidana, USU Press, Medan. Marlina, Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Equality, Vol. 13 No. 1 Februari 2008. Romli Atmasasmita, 2008. Bunga Rampai Hukum Acara Pidana, Armico, Bandung. Satjipto Rahardjo, 2000. Ilmu Hukum, Cetakan kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung. Soerjono Soekanto, 2005. Faktorfaktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik.