Alternative Penyelesaian Perkara Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dengan Diversi dan Restoratif Justice

Alternative Penyelesaian Perkara Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dengan Diversi dan Restoratif Justice

NOVELINA MS HUTAPEA Staf Pengajar Kop.Wil. I dpk Fakultas Hukum USI P.Siantar

Ringkasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak telah mengatur secara khusus tata cara penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk melindungi anak agar terhindar dari proses penanganan yang salah selama menjalani proses hukum yang formal guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Proses penanganan yang salah yang dialami anak dalam penyelesaian perkaranya dapat menimbulkan trauma bagi anak sehingga dapat menghambat bahkan merusak perkembangan mentalnya dalam meyongsong masa depannya yang masih panjang. Dalam kenyataannya bahwa proses hukum yang formal dalam penyelesaian perkara anak sebagai pelaku tindak pidana tidak selalu efektif untuk membuat anak menjadi jera. Banyak anak yang telah selesai menjalani pidananya ternyata kembali mengulangi perbuatannya. Berdasarkan hal tersebut timbul pemikiran untuk menyelesaikan perkara anak yang telah melanggar hukum dengan cara diversi dan restoratif justice yaitu suatu cara penyelesaian perkara di luar sistem peradilan pidana dengan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya kepada korban maupun masyarakat yang telah dirugikan atas perbuatannya. Kata Kunci : Divesi, Restoratif Justice, Perkara Anak

------------------------------------------------------------

media massa. Tidak jarang hal itu membuat

Pendahuluan

anak terjerumus melakukan tindakan yang Masa anak atau pengalaman hidup

menjurus kepada pelanggaran hukum. Perilaku yang tidak sesuai norma atau

sebagai anak punya daya tarik tersendiri. Masa anak juga merupakan masa yang istimewa,

disebut

sebagai

tetapi juga adalah suatu periode batas dalam

norma

yang

sejarah hidup seseorang, sebab keberhasilan

menyebabkan terganggunya ketertiban dan

atau kegagalan dirinya di awal kehidupan ini

ketenteraman hidup manusia. Perilaku yang

sangat menentukan perkembangan pribadi dan

demikian, biasanya oleh masyarakat dicap

masa depannya kelak.

sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dikenal

Tidak semua anak akan lancar mencapai tugas-tugas perkembangannya, karena dalam kenyataannya

gangguan

dalam

penyelewengan telah

terhadap

disepakati

ternyata

pula dengan istilah perbuatan pidana, delik ataupun tindak pidana.

perkem-

Tentang

tindak

pidana

anak,

se-

bangannya akan selalu bisa timbul yang

sungguhnya tidak ada pengertian tertentu, yang

disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor

ada

ekonomi, keluarga, lingkungan maupun faktor

dilakukan seseorang, mungkin ia seorang

ialah

perbuatan

pelanggaran

hukum

www.usi.ac.id/karya ilmiah dosen

dewasa

atau

seorang

upload : biro sistem informasi data & hubungan masyarakat@2013

anak.

Jadi

hanya

ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun

perbedaan siapa pelakunya. Jika tindak pidana

1997). Anak juga tidak boleh dijatuhi

tersebut dilakukan oleh seorang anak yang

hukuman mati atau hukuman seumur

masih di bawah umur sesuai dengan batas

hidup (Pasal 26 ayat (2)).

umur seorang anak sebagaimana ditentukan oleh suatu undang-undang, maka disebut

Dari ketentuan Undang-undang Nomor

dengan tindak pidana anak atau kenakalan

3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dapat

anak ataupun juvenile delinquency.

diketahui bahwa meskipun telah diatur tentang

Akibat dari perbuatan melanggar hukum

perlakuan-perlakuan khusus terhadap anak

yang dilakukannya, ada kalanya seorang anak

pelaku

harus dihadapkan ke sidang pengadilan. Dalam

pemeriksaannya, namun hal itu tetap berada

rangka mewujudkan suatu peradilan yang

dalam proses hukum (formal) atau peradilan

benar-benar

pidana konvensional.

memperhatikan

anak,

maka

tindak

pidana

dalam

proses

keluarlah Undang-undang Momor 3 Tahun

Demi kepentingan terbaik bagi anak dan

1997 tentang Pengadilan Anak. Menurut

demi masa depannya maka penyelesaian

ketentuan undang-undang tersebut, perkara

terhadap

anak nakal disidangkan dalam peradilan bagi

dilakukan melalui proses hukum yang formal

anak yang ada pada pengdilan di lingkungan

apalagi sampai menyebabkan anak dijatuhi

Peradilan Umum.

hukuman. Hal ini dapat memberi pengaruh

perkara

anak

hendaknya

tidak

Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun

negative terhadap perkembangan fisik maupun

1997, anak diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga)

mental anak. Penjatuhan hukuman tidak

kategori yaitu :

menjadi jaminan bahwa anak tidak akan

1. Anak berusia kurang dari 8 (delapan)

mengulangi perbuatannya.

tahun, tidak boleh diadili.

Berdasarkan hal tersebut, timbullah

2. Anak usia 8 (delapan) sampai dengan

perkembangan pemikiran dari para pemerhati

kurang dari 12 (dua belas) tahun, boleh

anak untuk menyelesaikan perkara anak

diadili tetapi tidak boleh dijatuhi pidana.

sebagai pelaku dengan diversi dan restoratif

Dalam usia ini anak hanya boleh dijatuhi

justice.

tindakan

diberikan

kepentingan anak sebagai pelaku tindak pidana

kepada

dan kepentingan korban serta kepentingan

seperti

teguran/nasihat,

:

dikembalikan

orang tua atau dijadikan anak negara. 3. Anak usia 12 (dua belas) tahun sampai

upaya

Rumusan Masalah 1.

Bagaimana pengaturan hukum terhadap perlindungan

dipidana ½ dari maksimum ancaman

pelaku tindak pidana ?

(Pasal 26

diharapkan

keadilan.

dipidana, akan tetapi anak hanya boleh

hukuman dari orang dewasa

ini

umum dapat terlindungi sehingga tercapai

dengan kurang dari 18 (delapan belas) tahun. Dalam usia tersebut anak dapat

Melalui

hak-hak

anak

sebagai

Alternative Penyelesaian Perkara Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dengan Diversi dan Restoratif JusticeNovelina MS Hutapea

2.

3.

Bagaimana penyelesaian perkara anak

kawin (Pasal 1 butir 2). Didalam Konvensi

sebagai pelaku tindak pidana selama ini ?

PBB tentang Hak-hak Anak, batasan umur

Bagaimana penyelesaian perkara anak

anak adalah di bawah 18 (delapan belas)

sebagai pelaku tindak pidana dengan

tahun. Demikian juga dalam Undang-

diversi dan restorative justice ?

undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, disebut setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan

Metode Penelitian

belum menikah termasuk anak yang masih Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk memperoleh data

sekunder

yaitu

melalui

buku-buku

dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Sedangkan

batasan

umur

anak

kepustakaan dan perundang-undangan yang

sebagai pelaku tindak pidana menurut

relevan dengan judul dan permasalahan yang

Undnag-undang Nomor 3 Tahun 1997

akan diteliti, sedangkan untuk memperoleh

adalah :

data primer dilakukan metode penelitian

1. Anak adalah orang yang dalam perkara

hukum empiris yaitu dengan mengobservasi

Anak Nakal telah mencapai umur 8

secara langsung cara penyelesaian perkara

(delapan) tahun tetapi belum mencapai

anak sebagai pelaku tindak pidana yang telah

umur 18 (delapan belas) tahun dan

berjalan selam ini di Pengadilan Negeri Kota

belum pernah kawin.

Pematangsiantar.

2. Anak Nakal adalah : a. anak yang melakukan tindak pidana;

PEMBAHASAN

atau b. anak yang melakukan perbuatan yang

a. Pengaturan Hukum terhadap Perlindungan

dinyatakan terlarang bagi anak, baik

Hak-hak Anak sebagai Pelaku Tindak

menurut

Pidana

undangan maupun menurut peraturan

peraturan

perundang-

hukum lain yang hidup dan berlaku Membicarakan sampai batas usia

dalam

masyarakat

yang

ber-

berapa seseorang dapat dikatakan tergolong

sangkutan.

anak, ternyata banyak undang-undang yang

Ciri dan watak bangsa Indonesia saat

tidak seragam batasannya karena dilator

ini banyak ditentukan oleh kasih sayang,

belakangi oleh maksud dan tujuan masing-

perhatian dan pendidikan yang kita berikan

masing undnag-undang itu sendiri. Menurut

kepada anak cicit kita pada saat sekarang.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979

Tidaklah

tentang Kesejahteraan Anak yang disebut

mengenai pembinaan kesejahteraan anak

anak adalah sampai batas usia sebelum

kita berpegang pada etos bahwa hari depan

mencapai umur 21 tahun dan belum pernah

(generasi muda) ditentukan oleh hari ini.

berlebihan

kiranya

apabila

3



Lebih tegas lagi dikatakan bahwa The

a. Hak anak untuk diperiksa oleh

Future Is Now. Perhatian terhadap anak di suatu masyarakat atau bangsa, paling mudah

dilihat

peraturan

dari

petugas khusus sejak dini. b. Hak untuk diperiksa dalam sidang

berbagai

produk

tertutup, kecuali dalah hal tertentu

perundang-undangan

yang

dan dipandang perlu dapat dilakukan

menyangkut perlindungan hak-hak anak. Ketika

penelusuran

itu

menghasilkan

dalam sidang terbuka. c. Hak untuk diperiksa dalam suasana

kesimpulan bahwa di dalam masyarakat telah ada peraturan perundang-undangan

kekeluargaan. d. Hak

yang memadai sebagai sarana pemberian perlindungan hak-hak anak, lazimnya orang telah kajian

memfokuskan yang

perhatiannya

mengarah

bagi

oleh

e. Hak untuk didampingi oleh orang tua, wali atau orang tua asuh. f.

penegakkan peraturan itu dalam kehidupan nyata anak-anak dei masyarakat.

didampingi

Pembimbing Kemasyarakatan.

pada pratek

untuk

Hak

untuk

dirahasiakan

selama

proses penyidikan. g. Hak untuk ditahan lebih singkat dari

Perlindungan hak dimaksud adalah

masa

termasuk perlindungan hak bagi anak

penahanan

untuk

orang

dewasa.

pelaku tindak pidana. Peraturan perundang-

h. Hak untuk tetap dipenuhi kebutuhan

undangan yang mengatur hak-hak anak

jasmani, rohani dan sosial anak

sebagai pelaku, misalnya : Undang-undang

selama ditahan.

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan

i.

Hak mendapat bantuan hukum dari

Anak dan Undang-undang Nomor 23

seorang atau lebih Penasehat Hukum

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

sejak ditangkap atau ditahan dan

Adapun hak-hak anak

selama dalam waktu dan pada setiap

sebagai pelaku

tindak pidana, yaitu :

tingkat pemeriksaan.

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997.

j.

Pasal-pasal yang mengatur tentang perlindungan

hak-hak

anak

Hak untuk memperoleh pidana yang lebih ringan dari pidana untuk orang

sebagai

dewasa.

pelaku tindak pidana adalah Pasal 5,

k. Hak untuk ditempatkan di Lembaga

Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal

Pemasyarakatan Anak atau harus

23, Pasal 24, Pasal, 25, Pasal 26, Pasal

dipisahkan

27, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31, Pasal

orang dewasa.


l.

dari

tempat

tahanan

Hak untuk memperoleh pendidikan


dan latihan sesuai dengan bakat dan

55, Pasal 56, Pasal 61, Pasal 62 dan

kemampuannya di Lembaga Pe-

Pasal 63.

masyarakatan Anak.

Hak-hak anak tersebut adalah :


m. Hak untuk diberikan pembebasaan bersyarat di bawah pengawasan jaksa

dan

pembimbing

prasarana khusus.

kemas-

h. Pemantauan dan pencatatan terus

yarakatan bagi anak pidana yang

menerus terhadap perkembangan

berkelakuan

anak yang berhadapan dengan

baik

dan

telah

menjalani pidana 2/3 (dua per tiga) dari pidana yang dijatuhkan yang

2.

g. Hak untuk mendapat sarana dan

hukum. i. Perlindungan

dan

pemberitaan

sekurang-kurangnya 9 (sembilan)

identitas melalui media massa dan

bulan.

untuk menghindari labelisasi.

Undang-undang Nomor 23 Tahun

j. Pemberian jaminan untuk mem-

2002 tentang Perlindungan Anak.

pertahankan

hubungan

Perlindungan terhadap hak-hak anak

orang tua atau keluarga.

dengan

sebagaimana diatur di dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 59 jo Pasal 64 ayat (2) adalah : a. Hak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. b. Hak

untuk

penahanan,

ke-

atau

pidana hanya dapat dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. d. Hak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan.

peroleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan memihak

dalam

dengan perkara orang dewasa, dilakukan mulai tahap penyidikan, penuntutan dan

pemeriksaan mengacu kepada ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 dan hukum acara lainnya sepanjang tidak diatur di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, misalnya : KUHAP. Tahap pemeriksaan perkara anak seorang pelaku tindak pidana adalah sebagai berikut : 1. Tahap penyidikan Penyidikan

e. Hak membela diri dan mem-

tidak

pelaku tindak pidana sebagaimana halnya

pemeriksaan sidang pengadilan. Proses

memperoleh

bebasan sesuai dengan hukum. c. Penangkapan,

b. Penyelesaian Perkara Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Selama Ini Proses pemeriksaan perkara anak

sidang

tertutup untuk umum. f. Hak untuk memperoleh petugas pendamping khusus sejak dini.

terhadap

anak

nakal

dilakukan oleh penyidik anak yang ditetapkan

berdasarkan

Surat

Keputusan Kepala Kepolisian RI atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya. Dengan demikian Penyidik Umum tidak dapat melakukan penyidikan atas perkara anak nakal kecuali dalam hal

5



tertentu, seperti belum ada Penyidik

menentukan

Anak di tempat tersebut.

Kemasyarakatan bertuga membantu

Adapun syarat-syarat untuk menjadi

memperlancar

Penyidik Anak sesuai dengan Pasal 41

membuat laporan penelitian kemas-

ayat (2) Undang-undang Nomor 3

yarakatan.

Tahun 1997 adalah :

rakatan

a. Telah

berpengalaman

sebagai

penyidik;

bahwa

Pembimbing

penyidikan

Pembimbing harus

pertimbangan

siap

dengan

kemasyamemberikan

atau

saran

yang

diperlukan oleh penyidik. Bila pe-

b. Mempunyai

minat,

perhatian,

nyidikan dilakukan tanpa melibatkan

dedikasi dan memahami masalah

pembimbing kemasyarakatan, penyi-

anak.

dikan batal demi hukum.

Akan tetapi dalam hal-hal tertentu,

Prose penyidikan anak nakal, wajib

karena Penyidik Anak belum ada,

dirahasiakan

maka

Undang-undang

tugas

penyidikan

dapat

(Pasal

42

Nomor

ayat(3) 3

Tahun

dilakukan oleh penyidik biasa bagi

1997). Tindakan penyidikan berupa

tindak pidana yang dilakukan orang

penangkapan, penahanan dan tindakan

dewasa, atau penyidik lain yang

lain yang dilakukan mulai dari tahap

ditetapkan

undang-

penyelidikan sampai dengan tahap

undang yang berlaku. Penyidik wajib

penyidikan, wajib dilakukan secara

memeriksa tersangka dalam suasana

rahasia.

berdasarkan

kekeluargaan

(Pasal

Undang-undang

42

2. Tahap penyelidikan Perkara anak nakal dapat diajukan ke

1997). Ketentuan ini menghendaki

sidang pengadilan, adalah perkara

bahwa pemeriksaan dilakukan dengan

anak nakal yang berumur 8 (delapan)

pendekatan

dan

tahun dan maksimum belum genap

diartikan,

berumur 18 (delapan belas) tahun dan

bahwa pemeriksaan tidak memakan

yang belum pernah kawin. Namun

waktu lama, dengan menggunakan

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang

bahasa yang mudah dimengerti, dan

Nomor

dapat mengajak tersangka memberikan

memungkinkan dilakukan penyidikan

keterangan

sejelas-jelasnya.

bagi anak yang berumur di bawah 8

Simpatik, maksudnya pada waktu

(delapan) tahun, pada hal berkas

pemeriksaan, penyidik bersifat sopan

perkaranya tidak akan dilimpahkan ke

dan ramah serta tidak menakut-nakuti

Kejaksaan untuk dilakukan penun-

tersangka.

tutan di persidangan. Tujuan dila-

Pasal 43 ayat (1) huruf a Undnag-

kukan penyidikan terhadap anak yang

undang

belum berumur 8 (delapan) tahun

secara Efektif

Nomor

efektif dapat

yang

3

3

(1)

Tahun

simpatik.

Nomor

ayat

Tahun

1997,

3

Tahun

1997,

masih


yang diduga melakukan kenakalan,

masalah

adalah untuk mengetahui bahwa anak

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997,

yang bersangkutan melakukan tindak

menghendaki agar setiap Kejaksaan

pidana seorang diri, atau ada orang

Negeri memiliki penuntut umum anak

lain yang terlibat atau anak yang

untuk menangani anak nakal. Tetapi

bersangkutan

apabila

melakukan

tindak

anak.

Pada

Kejaksaan

prinsipnya

Negeri

tidak

umum

anak,

pidana bersama-sama dengan orng

mempunyai

lain, yang dalam hal ini yang berumur

karena belum ada yang memnuhi

8 (delapan) tahun ke atas dan atau

syarat-syarat yang ditentukan atau

dengan orang dewasa.

karena pindah/mutasi, maka tugas

Untuk

kepentingan

penyidikan,

penutut

penuntutan

perkara

anak

nakal

penyidik berwenang menahan selama

dibebankan kepada penuntut umum

20 (dua puluh) hari dan apabila

yang melakukan tugas penuntutan bagi

diperlukan

tindak pidana yang dilakukan oleh

guna

kepentingan

pemeriksaan yang belum selesai atas

orang dewasa.

permintaan penyidik dapat diper-

Apabila penuntut umum sudah selesai

panjang oleh penuntut umum yang

mempelajari

berkas

berwenang selama 10 (sepuluh) hari

penyidikan,

dan

dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari

berpendapat bahwa tindak pidana yang

sudah harus menyerahkan berkas

disangkakan

perkara yang bersangkutan kepada

menurut

penuntut umum. Apabila dilampaui

Nomor 3 Tahun 1997 sejalan dengan

dan berkas perkara belum diserahkan

ketentuan Pasal 140 ayat (1) KUHAP,

maka tersangka harus dikeluarkan

penuntut

demi hukum.

secepatnya membuat surat dakwaan.

3. Tahap penuntutan

Waktu secepatnya dimaksud adalah

dapat

ketentuan

umum

perkara

penuntut

dituntut,

hasil umum

maka

Undang-undang

dalam

waktu

Pasal 53 Undang-undang Nomor 3

berkaitan dengan masalah penahanan

Tahun

bahwa

atas diri tersangka/terdakwa, sebagai-

diangkat

mana diatur dalam Pasal 44 sampai

penuntut

1997,

menentukan

umum

anak

berdasarkan Surat Keputusan Jaksa

dengan

Agung atau pejabat lain yang ditunjuk

Nomor 3 Tahun 1997. Surat dakwaan

oleh Jaksa Agung. Penuntut umum

merupakan dasar adanya suatu perkara

anak adalah yang memenuhi syarat :

pidana yang juga merupakan dasar

telah berpengalaman sebagai penuntut

bagi hakim melakukan pemeriksaan.

umum tindak pidana yang dilakukan

Setelah penutut umum membuat surat

oleh orang dewasa, mempunyai minat,

dakwaan, dilimpahkan ke Pengadilan

Pasal

50

Undang-undang

perhatian, dedikasi dan memahami 7



dengan membuat surat pelimpahan

pemeriksaan perkara anak dengan

perkara.

hakim majelis (Pasal 11 ayat (1) dan

4. Tahap

pemeriksaan

di

sidang

(2) Undang-undang Nomor 3 Tahun

pengadilan

1997).

Pemeriksaan sidang anak dilakukan

Adapun acara pemeriksaan sidang

oleh hakim anak yang ditetapkan

anak dilakukan sebagai berikut :

berdasarkan Surat Keputusan Ketua

a. Penuntut umum, penasihat hukum,

Makahmah Agung atas usul Ketua

pembimbing

Pengadilan Negeri yang bersangkutan

orang tua, wali atau orang tua asuh

melalui

Tinggi

dan saksi wajib hadir dalam sidang

(Pasal 9 Undang-undang Nomor 3

anak selama persidangan (Pasal 55

Tahun 1997). Sedangkan syarat-syarat

dan Pasal 57 ayat (1) Undang-

untuk menjadi hakim anak diatur

undang Nomor 3 Tahun 1997).

Ketua

Pengadilan

dalam Pasal 10, yaitu : a. telah

b. Sebelum

berpengalaman

sebagai

kemasyarakatan,

sidang

perintah

hakim,

hakim di Pengadilan di lingkungan

kemasyarakatan

Peradilan Umum; dan

laporan

b. mempunyai

minat,

perhatian,

dibuka,

pembimbing menyampaikan

hasil

kemasyarakatan

atas

penelitian

mengenai

anak

dedikasi dan memahami masalh

yang bersangkutan, yang berisi

anak.

tentang

data

individu

anak,

Dalam konteks ketentuan tersebut,

keluarga, pendidikan, dan kehi-

sebaiknya dibuat peraturan pelak-

dupan sosial anak serta kesimpulan

sanaan yang mengatur tentang syarat-

dan sara dari pembimbing kemas-

syarat menjadi hakim anak. Seperti

yarakatan (Pasal 51 ayat (1) dan (2)

tentang pengalaman menjadi hakim,


perlu ditegaskan disamping pendi-

1997.

dikan-pendidikan khusus yang perlu ditempuh.

Hal

pertimbangan merupakan memiliki

ini

bahwa hakim

keahlian

didasarkan hakim

khusus khusus

c. Persidangan

dilakukan

secara

tertutup untuk umum tetapi pada

anak

waktu pengucapan putusan, wajib

yang

dilakukan dalam sidang terbuka

dalam

untuk umum (Pasal 57 ayat (1) jo

rangka perlindungan anak.

Pasal 59 ayat (3) Undang-undang

Hakim yang memeriksa dan memutus

Nomor 3 Tahun 1997). Pelanggaran

perkara anak dalam tingkat pertama

terhadap ketentuan tersebut di atas

adalah hakim tunggal, kecuali dalam

mengakibatkan putusan batal demi

hal tertentu dan dipandang perlu Ketua

hukum. Pada waktu pemeriksaan

Pengadilan Negeri dapat menetapkan

saksi, hakim dapat memerintahkan


agar terdakwa dibawa ke luar

Sedangkan

sidang (Pasal 58 ayat (1) Undang-

dijatuhkan

undang Nomor 3 Tahun 1997).

dapat berupa :

Ketentuan ini dimaksudkan untuk

a. Mengembalikan anak kepada

menghindari

adanya

hal

yang

memberikan

kepada

yang

anak

nakal,

orang tua, wali, atau orang tua

mempengaruhi jiwa anak. d. Hakim

tindakan

asuh.

kesempatan

b. Menyerahkan

anak

kepada orang tua, wali atau orang

negara

tua asuh untuk mengemukakan

mengikuti pendidikan, pembina-

segala hal yang bermanfaat bagi

an dan latihan kerja), atau

anak

sebelum

mengucapkan

(anak

kepada

Departemen

pula

organisasi

penelitian

laporan

kemasyarakatan

untuk

c. Menyerahkan anak nakal kepada

putusannya. Disamping itu harus dipertimbangkan

negara

dari

Sosial, sosial

atau

kemasyara-

katan yang bergerak di bidang

pembimbing kemasyrakatan (Pasal

pendidikan,

59 ayat (1) dan (2) Undang-undang

latihan kerja.

pembinaan

dan

Nomor 3 Tahun 1997). Putusan

Tindakan dalam hal ini disertai

yang

dengan teguran dan syarat tam-

tidak

mempertimbangkan

laporan penelitian kemayarakatan

bahan yang ditetapkan oleh hakim.

mengakibatkan putusan batal demi hukum. e. Putusan hakim dalam sidang anak dapat berupa menjatuhkan pidana

C. Penyelesaian Perkara Anak sebagai Pelaku Tindak

Pidana

dengan

Diversi

dan

Restorative Justice

atau tindakan kepada terdakwa anak (Pasal 23 dan Pasal 24

Melihat dari kenyataan yang ditemui

Undang-undang Nomor 3 tahun

dalam praktek proses peradilan anak,

1997). Pidana, dapat berupa :

bahwa walaupun undang-undang telah

1. Pidana penjara;

mengatur perlakuan khusus yang seharus

2. Pidana kurungan;

diterapkan pada anak, ternyata masih

3. Pidana denda;

banyak petugas yang menangani perkara

4. Pidana pengawasan.

anak

Pidana tambahan dapat berupa :

melanggar

1. Perampasan barang tertentu dan

kekerasan fisik maupun mental yang

atau 2. Pembayaran ganti kerugian.

melakukan hak-hak

perbuatan anak.

yang

Misalnya

dilakukan pada pemeriksaan di tingkat penyidikan. Hal mana akan menimbulkan trauma atau dampak psikologis yang buruk bagi anak. 9



Sudah banyak kajian dan catan

dalam tindak pidana tertentu melalui

pengalaman yang menunjukkan dampak

sistem peradilan pidana konvensional lebih

destruktif dari peradilan pidana bagi anak

banyak menimbulkan bahaya dari pada

terutama

kebaikan.

proses

penahanan

dan

pemenjaraan yang hampir selalu melekat

Tujuan dari diversi adalah :

dalam penanganan melalui sistem ini. Data

1. Untuk menghidari penahanan

dunia menunjukan 50% - 70% anak yang

2. Untuk menghindari cap/label sebagai

pernah terintegrasi dalam sistem peradilan pidana serta mengalami penahanan dan pemenjaraan ternyata kembali terlibat dalam tindak pidana lainnya dikemudian hari. Artinya jika pemenjaraan dimaksudkan untuk membuat anak menjadi jera, itu tidak terbukti.

penjahat 3. Untuk

meningkatkan

ketrampilan

hidup bagi pelaku 4. Agar pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya 5. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana

Berdasarkan

hal

tersebut,

6. Untuk

memajukan

intervensi-inter-

berkembanglah pemikiran untuk mencari

vensi yang diperlukan bagi korban dan

penanganan

pelaku tanpa harus melalui proses

alternative

terhadap

pen-

yelesaian kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu dengan diversi

dan restorative justice.

Konsep penyelesaian berbasis masyarakat ini sebenarnya sudah lama dikenal oleh

formal 7. Program

diversi

juga

akan

menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan pidana 8. Lebih

lanjut

program

ini

akan

masyarakat Indonesia, sebab masyarakat

menjauhkan anak-anak dari pengaruh-

Indonesia suka menyelesaikan konflik-

pengaruh dan implikasi negative dari

konflik dalam relasi sosialnya tanpa proses

proses peradilan tersebut

forma atau peradilan pidana konvensional. Divesi dalam sistem peradilan pidana

Dalam ketentuan hukum Indonesia, diversi hanya dimungkinkan di tingkat

merupakan upaya yang dilakukan oleh

penyidikan

aparat penegak hukum untuk mengalihkan

nangan dari polisi, sementara di lembaga

kasus pidana dari mekanisme formal

lain seperti kejaksaan, kehakiman atau

kemekanisme

lembaga

yang

informal.

Diversi

artinya

merupakan

pemasyarakatan

belum

kewe-

ada

dilakukan untuk menemukan suatu bentuk

peraturan yang mengaturnya sehingga

penyelesaian

per-

disarankan agar lembaga-lembaga tersebut

lindungan terhadap semua pihak dengan

mulai memikirkan kemungkinan jalan

pengedepankan

keluarnya tentang penerapan diversi ini.

Konsep

ini

yang

memberikan

prinsip lahir

kebersamaan.

didasarkan

pada

Dalam ketentuan hukum Indonesia diversi

kenyataan bahwa proses peradilan pidana

diatur dalam Undang-undang Nomor 2


Tahun 2002 tentang Kepolisian yang

Dari uraian-uraian tersebut di

menyangkut hak diskresi yang dimiliki

atas, dapat dipahami bahwa dengan diversi

polisi

dan restorative justice diusahakan untuk

sedangkan

menurut

hukum

internasional diatur di dalam Konvensi

menyelesaikan

Hak-hak Anak, Pasal 40 ayat (3) dan

pelaku di luar sistem peradilan pidana

Beijing Rules Pasal 11.

dengan memberikan kesempatan kepada

Restorative Justice sendiri dimaknai

perkara

anak

sebagai

pelaku untuk bertanggung jawab atas

sebagai suatu proses penyelesaian dimana

perbuatannya

semua

masyarakat. Semua pihak yang terlibat

pihak

yang

terlibat

dalam

kepad

korban

maupun

pelanggaran hukum tertentu berkumpul

dipertemukan

bersama untuk memutuskan secara kolektif

mencapai kesempatan tentang tindakan apa

cara mengatasi konsekwensi pelanggaran

yang terbaik untuk anak pelaku tindak

dan

pidana tersebut.

implikasinya

dimasa

mendatang.

untuk

bersama-sama

Dalam konteks ini upaya penyelesaian lebih difokuskan pada pemulihan atas kerugian

yang

ditimbulkan

akibat

pelanggaran tersebut, bukan pembalasan bagi pelaku.

Kesimpulan dan Saran DAN SARAN a.

Kesimpulan 1. Indonesia telah mengatur perlindungan hak bagi anak sebagai pelaku tindak

Program-program

diversi

dapat

pidana di dalam beberapa ketentuan

menjadi bentuk keadilan restoratif, bila :

perundang-undangan, antara lain :

1. Mendorong pelaku untuk bertanggung

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997

jawab atas perbuatannya

Tentang

2. Memberikan kesempatan bagi pelaku

Pengadilan

Anak

dan


untuk mengganti kesalahan dilaku-

2002 Tentang Perlindungan Anak.

kannya dengan berbuat kebaikan bagi

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997

si korban 3. Memberikan

mengatur kesempatan

bagi

si

korban untuk ikut serta dalam proses 4. Memberikan kesempatan bagi pelaku

proses

hukum

(formal)

terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, dimulai tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan penga-

untuk dapat mempertahankan hubu-

dilan

ngan keluarga

pemeriksaan, Undang-undang Nomor

5. Memenuhi kebutuhan mereka yang dirugikan oleh tindak pidana 6. Memberikan

kesempatan

Pada

setiap

tahap

3 Tahun 1997 pada dasarnya telah mengatur perlakuan khusus yang harus

bagi

rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana

anak.

diterapkan pada perkara anak demi kepentingan terbaik anak. 3. Diversi dan Restorative Justice adalah suatu

perkembangan

terhadap 11



penyelesaian perkara anak dengan jalan

mengalihkan

suatu

proses

peradilan formal menjadi proses yang tidak

formal

untuk

menghindari

trauma dan stigmatisasi bagi anak selam

dalam

Tindakan

ini

sistem

peradilan.

dimaksudkan

untuk

memberikan perlindungan terhadap semua

pihak

sehingga

tercapai

keadilan. B. Saran 1. Agar

penyidik

perkara sepanjang

anak

yang

menangani

sebagai

pelaku,

memungkinkan

dapat

melakukan diversi lebih banyak lagi pada masa yang akan datang. 2. Agar Mahkamah Agung, Jaksa Agung dan Menteri Hukum Dan HAM dapat membuat kebijakan-kebijakan sebagai

DAFTAR PUSTAKA Aminah Aziz, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Universitas Sumatera Utara (USU Press), Medan, 1998. Sunaryati CFG., Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1997. Herlina Apong et all, Perlindungan Terhadap Anak Ynag Berhadapan Dengan Hukum, Manual Pelatihan Untuk Polisi, Pemerintah RI Kerjasama Dengan UNICEF, Jakarta, 2004. Mulyadi Mahmud, Hukum pidana Perkembangan, Badan Juliah Semester Genap, Program Pascasarjana Ilmu Hukum, UMSU Medan, 2008. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

dasar penerapan diversi dalam perkara anak pelaku tindak pidana di tingkat penuntutan, pengadilan atau Lembaga Pemasyarakatan keluarnya

sambil

menunggu

undang-undang

mengatur tentang diversi tersebut.

yang

Catatan : Tulisan ini telah dipublikasi pada Jurnal “Habonaron Do Bona” Edisi 3 Nopember 2009; ISSN : 2085-3424

Alternative Penyelesaian Perkara Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dengan Diversi dan Restoratif Justice

Recommend Documents