EFEKTIFITAS RESTORATIF JUSTICE MELALUI DIVERSI OLEH PENYIDIK TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA 1
Maya Sri Novita1, Fitriati2, Yetsma Saini1 Program Studi Ilmu Hukum PascasarjanaUniversitas Bung Hatta Email:
[email protected]
ABSTRACK
Restorative justice through diversion regulated in Law No.11 of 2012 on the Criminal Justice System Child. The purpose of this study was to analyze about the mechanism of the process of restorative justice in order to know the effectiveness of the settlement of criminal cases involving children as criminals, Issues raised in this study : (1) How is the effectiveness of restorative justice through diversion by investigators against children as criminals?. (2) whether the obstacles encountered by investigators in the implementation of restorative justice through diversion against children as a criminal?. (3) How are the completion of the constraints encountered in the application of restorative justice through diversion for children as criminals?, This study using sociological juridical approach, data using include primary and secondary, Data was obtained through interviews, document studies and analyzed qualitatively, and it can be concluded: can already be said to be effective seen from the figures of cases go to trial from 2013 to 2015 on the wane, Obstacles encountered are the victims who do not want to do the diversion and lack of cooperation from the parties concerned, and that can be done by investigators seeking diversion to the fullest by trying to convince the victim to want enforced diversion. Keywords: restorative justice, an investigator, a child, a felony.
PENDAHULUAN Restorative
justice
merupakan suatu pendekatan yang
pidana
lebih menitik-beratkan pada kondisi
pemidanaan diubah menjadi proses
terciptanya
dialog
keadilan
dan
yang
berfokus
dan
mediasi
untuk
keseimbangan bagi pelaku tindak
menciptakan
pidana
sendiri.
penyelesaian perkara pidana yang
Mekanisme tata acara dan
lebih adill dan seimbang bagi pihak
serta
korbannya
peradilan
kesepakatan
pada
korban dan pelaku. 1
atas
Sistem
pemidanaan
yang
tindakan yang dipaksakan (utamanya
diterapkan kepada anak secara tidak
oleh lembaga pengadilan) dan pelaku
langsung akan berdampak kepada
melaksanakannya sebagai tindakan
kondisi sosial anak dan keluarganya.
terpaksa, maka unsur kesukarelaan
Untuk itu pendekatan atau konsep
menjadikan
keadilan
sebagai
restorative
dirasa
lebih
cocok diterapkan untuk penyelesaian-
suatu
anak
sebagai
restoratif
pandangan
atas
pemidanaan yang berbeda.
penyelesaian perkara pidana yang melibatkan
keadilan
Keadilan restoratif adalah
pelaku
sebuah
konsep
pemikiran
yang
kejahatan karena dalam penerapannya
merespon
pengembangan
sistem
konsep keadilan restorative tidak
peradilan
pidana
dengan
hanya melihat keadilan dari satu sisi
menitikberatkan
saja,
pelibatan masyarakat dan korban
melainkan
menilainya
dari
kebutuhan
kepentingan berbagai pihak, baik
yang
kepentingan
mekanisme yang bekerja pada sistem
korban,
masyarakat
maupun kepentingan pelaku.
dirasa
pada
tersisihkan
dengan
peradilan pidana yang ada pada saat ini.
Pandangan
penulis Di
utamanya
didasarkan
pada restoratif
karakteristik
dasar
dari
pihak lain, keadilan
juga
merupakan
suatu
filosofi kerangka berpikir yang baru yang
pemidanaan yang mendasari keadilan dapat digunakan dalam merespon restoratif yang berbeda dengan teorisuatu tindak pidana bagi penegak dan teori yang ada. Bila teori-teori yang pekerja hukum. ada melihat pemidanaan sebagai suatu
2
Dengan
Undang-
otoritas legalnya yang disebut sebagai
Undang Nomor 11 Tahun 2012
diskresi tersebut berhak meneruskan
tentang Sistem Peradilan Anak pada
atau tidak meneruskan suatu perkara
Pasal
tindak pidana yang dilakukan oleh
6
lahirnya
tentang
Diversi,
akan
memberikan suatu pemahaman baru
anak.
yang dapat menjadi jalan keluar bagi
Alasan
dasarnya
yaitu
masalah kejahatan anak di Indonesia,
tindakan polisi, jaksa, hakim yang
dimana
menimbulkan
aparat
penegak
hukum
stigmatigasi
atas
dituntut lebih bijak dalam memahami
tindakan anak yang dicap sebagai
dan
anak
pejahat.
nakal. Salah satu solusi yang dapat
Diversi
digunakan adalah dengan pelaksanaan
dilatarbelakngi oleh filosofi sistem
diversi
peradilan
memaknai
kasus-kasus
(pengalihan)
atau
dengan
Pertimbangan oleh
pidana,
pengadilan
yaitu
untuk
Restorative Justice, dimana Polisi
melindungi
adalah
(Protection and Rehabilitation ) anak
garda
terdepan
dalam
pelaksanaannya melalui wewenang
dan
dilakukan
pelaku tindak pidana.
diskresinya.
Pada
Diskresi
adalah
merehabilitasi
wewenang
kenakalan
dasarnya
anak
adalah
pelaku korban.
dari aparat penegak hukum dalam
Memang, mungkin terbukti anak
menangani kasus tindak pidana untuk
melakukan tindak kenakalan, anak
mengambil
melanggar
tindakan
meneruskan
hukum
positif,
perkara atau menghentikan perkara,
kelakuannya
mengambil tindakan tertentu sesuai
mengganggu tertib sosial karena
dengan wewenangnya. Polisi dengan
kenakalannya
3
mungkin
atas
membuat
akan
marah
publik, dan karena ulahnya ada pihak
kasus anak yang berhadapan dengan
yang
bahkan
hukum, muncul suatu pemikiran atau
akan
gagasan untuk hal tersebut dengan
mendatangkan kematian dan siksa
cara pengalihan penyelesaian perkara
orang
pun
anak dari proses peradilan pidana ke
alasannya, sesungguhnya dia adalah
proses diluar peradilan pidana atau
korban.
biasa
merasa
karena
dirugikan,
kenakalannya
lain,
namun,
apa
disebut
ide
Diversi
dan
Proses penghukuman yang
Keadilan Restoratif, karena lembaga
diberikan kepada anak lewat sistem
pemasyarakatan bukanlah jalan untuk
peradilan
menyelesaikan permasalahan anak
pidana
memasukkan Lembaga
formal
anak
ke
Pemasyarakatan
dengan dalam
dan
jusru
dalam
Anak
pemasyarakatan
lembaga
rawan
terjadi
pelanggaran
terhadap
ternyata tidak berhasil menjadikan
pelanggaran
anak jera dan menjadi pribadi yang
hak anak. Untuk melindungi anak
lebih baik untuk menunjang proses
dari
tumbuh-kembangnya. Penjara justru
melalui
seringkali membuat anak semakin
Anak.
profesional dalam melakukan tindak
buruk
Sistem
penyelesaian
Peradilan
Pidana
Pada dasarnya diversi ini
kejahatan. Melihat
dampak
hanya dapat dilaksanakan kepada kondisi
penanganan
anak yang diancam dengan pidana
terhadap kasus anak yang berhadapan
penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan
dengan hukum di Indonesia selama
bukan
ini, maka diperlukan ada suatu
tindak pidana.
trobosan baru dalam penanganan
4
merupakan
pengulangan
Hal diperhatikan
ini
sangat
untuk
perlu
Permasalahan yang diangkat
memperkecil
dalam penelitian ini, adalah:
potensi pemaksan dan intimidasi
1. Bagaimanakah
efektifitas
dari
pada semua tahap proses diversi.
Restorative Justice melalui diversi
Seorang anak tidak boleh merasa
oleh penyidik pada anak sebagai
tertekan atau ditekan agar menyetujui
pelaku tindak pidana?
program-program diversi. Peran adalah
2. Kendala apakah yang ditemui oleh
masyarakat
memberikan
disini
aparat
aspirasinya
penegak
penerapan
hukum
Restorative
dalam Justice
dalam pelaksanaan prosesrestorative
melalui diversi pada anak sebagai
justice yaitu dengan mengusahakan
pelaku tindak pidana?
agar dapat pengembalikan tatanan
3. Bagaimanakah
upaya
masyarakat yang terganggu akibat
menyelesaikan dari kendala yang
pelanggaran yang dilakukan pelau
ditemui
dan
dan
Restorative Justice melalui diversi
pelaku ke dalam wadahnya semula
pada anak sebagai pelaku tindak
yaitu keluarga dan lingkungannya.
pidana?
mengembalikan
korban
Berdasarkan uraian di atas,
Teori
mengenai
Justice
Restoratif
Justice Melalui Diversi Oleh Penyidik Terhadap
Anak
Sebagai
penerapan
Kerangka Teoristis
penulis tertarik melakukan penelitian “Efektifitas
dalam
Diversi
dan
Restorative
Dalam penelitian ini yang
Pelaku
menjadi ide dasar penerapan diversi
Tindak Pidana “
adalah teori diversi itu sendiri, dimana diversi merupakan suatu
5
alternatif perkara
untuk yang
menyelesaikan
melibatkan
yang
anak
menggambarkan
hubungan
antara konsep-konsep khusus, yang
sebagai pelaku tindak pidana. Teori
akan diteliti.
Restorative justice atau keadilan restoratif
dimana
teori
ini
Metode penelitian
merupakan pendekatan yang paling
Dalam penulisan penelitian ini,
penting, dikarnakan dalam proses
penulis
penyelesaiannya melibatkan pelaku,
pendekatan
korban, keluarga korban dan pelaku,
(empiris), yaitu suatu penelitian yang
serta pihak lain yang terkait dan ikut
menggunakan
serta dalam suatu tindak pidana,
atau data sekunder sebagai data
secara
awalnya,
bersama-
sama
mencari
penyelesaian terhadap tindak pidana
dengan
tersebut dan implikasinya dengan
lapangan.
menekankan pemulihan dan bukan
menggunakan yuridis
bahan
kemudian data
primer
metode sosiologis
kepustakaan
dilanjutkan atau
data
Pendekatan ini digunakan untuk
pembalasan.
mengetahui
bagaimanakah
kaitan
hukum positif dengan masalah yang Kerangka Konseptual diteliti. Kerangka konseptual adalah Alasan menggunakan metode definisi-definisi tertentu, yang dapat ini adalah agar dapat menjawab dijadikan pedoman dalam proses permasalahan yang akan diteliti, baik pengumpulan,
pengolahan,
dan bersumber dari literatur-literatur yang
analisis bahan hukum. Kerangka ada, sampai melakukan penelitian konseptual
merupakan
kerangka langsung
6
ke
lapangan
untuk
mengetahui penerapan
akibat diversi
hukum
dari
Ada beberapa keuntungan yang akan
terhadap
anak
diperoleh jika diversi dilakukan pada
sebagai pelaku tindak pidana di
tahap penyidikan oleh kepolisian, yaitu:
Polresta Padang.
1.
penumpukan perkara di pengadilan.
HASIL DAN PEMBAHASAN A. Efektifitas
Restoratif
Dapat mengurangi kemacetan dan
Banyaknya kasus yang diajukan ke
Justice
Melalui Diversi Oleh Penyidik
pengadilan
Terhadap Anak Sebagai Pelaku
berperkara
Tindak Pidana
berkepanjangan dan memakan biaya
Penyidik
dari
Polresta
Padang,
menyebabkan
proses
seringkali
yang tinggi serta sering memberikan
Penyidik Polsek Padang Barat, Polsek
hasil yang kurang memuaskan.
Pauh, Polsek Padang Selatan, dan
2.
Meningkatkan
keterlibatan
Penyidik Polsek Padang timur telah
masyarakat atau memberdayakan
melakukan proses penyidikan terhadap
pihak-pihak yang bersengketa dalam
perkara- perkara yang pelakunya adalah
proses penyelesaian sengketa.
anak dibawah umur, sesuai dengan
3.
Undang-undang No.11 Tahun 2012
untuk mendapatkan keadilan.
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu
dengan
4.
memberi
kesempatan
bagi
upaya
tercapainya penyelesaian sengketa
diversi
yang menghasilkan keputusan yang
terhadap anak yang tersangkut dalam
dapat diterima oleh semua pihak.
perkara pidana.
Sehingga
para
pihak
menempuh
upaya
banding
restorative
Menurut
melakukan
Memperbesar peluang masyarakat
justice
melalui
hasil wawancara yang
diperoleh oleh penulis dari penyidik,
kasasi.
7
tidak dan
5.
6.
7.
8.
Penyelesaian perkara lebih cepat
yang akan ditempuh dalam menerapkan
dan biaya murah.
diversi.
Bersifat
tertutup
atau
rahasia,
ada
mekanisme
3
(tiga)
bentuk
pelaksanan
sehingga mengurangi rasa malu
kepolisian, yaitu:
keluarga.
a.
konsep
diversi
oleh
Musyawarah Polisi
Lebih tinggi tingkat kemungkinan
Pihak yang terlibat dalam proses
untuk melaksanakan kesepakatan
ini adalah polisi dan anak (pelaku). Jenis
yang dikarenakan keputusan yang
tindak pidana yang dapat diselesaikan
diambil merupakan kehendak para
melalui mekanisme ini pada umumnya
pihak. Sehingga hubungan pihak-
tindak pidana berupa pelanggaran dan
pihak bersengketa di masa depan
tindak
masih dimungkinkan terjalin dengan
tersebut baik yang terdapat dalam KUHP
baik.
maupun yang terdapat di luar KUHP.
Mengurangi
merebaknya
mafia
pidana
Tindak
pidana
Pada saat polisi mengetahui telah
hukum baik di tingkat penyidikan,
terjadinya
penututan, pengadilan maupun pada
diketahui
tingkat
tangan)
pelaksanaan
ringan.
putusan
pengadilan.
tindak secara atau
pidana
baik
langsung melalui
yang
(tertangkap
laporan
atau
pengaduan dari korban atau masyarakat,
Dengan demikian, dampak negatif
maka saat itu juga polisi dapat memanggil
akibat anak bersinggungan dengan aparat
anak yang diduga melakukan tindak pidana
penegak hukum dapat diminimalisir.
untuk dimintai keterangan atas perbuatan
Polisi
selaku
pemangku
yang
telah
kewenangan diversi diberi tanggung jawab
memberikan
untuk menentukan kebijakan mekanisme
untuk
8
dilakukannya. kesempatan
menceritakan
kepada
secara
jelas
Polisi anak dan
lengkap
atas
perbuatan
yang
telah
Sedangkan
peringatan
tertulis
dilakukannya. Setelah polisi mendengarkan
merupakan teguran keras tidak hanya
keterangan dari si anak.
sekadar memberi nasihat melainkan
Selanjutnya
polisi
dapat
anak diberi peringatan keras, salah
menyimpulkan apakah anak tersebut
satunya dengan caraanak harus meminta
terbukti bersalah telah melakukan tindak
maaf
pidana yang dituduhkan. Jika anak
informal
tersebut tidak terbukti maka polisi harus
kepada
melepaskannya,
melakukan
namun
jika
anak
kepada
korban.
itu
hanya
anak
yang
tindak
Peringatan
dapatdiberikan pertama pidana
kali
(bukan
tersebut terbukti bersalah, maka polisi
pengulangan tindak pidana). Dan tidak
dapat memberikan sanksi kepada anak
perlu mendapatkan persetujuan dari
tersebut. Atau polisi dapat langsung
korban atau/keluarganya jika korban
memberikan sanksi jika anak telah
masih anak di bawah umur. Peringatan
mengakui perbuatannya.
informal tersebut tidak dicatat dalam
Tindakan yang dapat diberikan
suatu kesepakatan dan tidak perlu
oleh polisi pada anak yang melakukan
dimintakan penetapan ke pengadilan
tindak
negeri.
informal.
pidana
adalah
Peringatan
peringatan
informal
yaitu
b. Musyawarah Keluarga
berupa peringatn lisan dan peringatan tertulis.
Peringatan
lisan
Para pihak yang terlibat dalam
berupa
proses diversi adalah polisi, pelaku
pemberian nasihat kepada anak agar
dan/atau
orangtua/walinya,
tidak melakukan tindak pidana lagi dan
pembimbing
menjauhi perbuatan yang negatif.
tindak pidana yang dapat diselesaikan
kemasyarakatan.
dan Jenis
melalui mekanisme ini adalah tindak
9
pidana
ringan,
tindak
pidana
3.
tanpabkorban dan tindak pidana yang
Rehabilitasi
medis
dan
psikososial;
nilai kerugian korban tidak lebih dari
4.
Perbaikan akibat tindak pidana
nilai upah minimum propinsi setempat.
5.
Pembayaran ganti rugi.
Selanjutnya
kesempatan
Perkara anak menjadi berakhir
kepada
pembimbing
seiring dengan pemberian peringatan
untuk
memberikan
formal, Peringatan formal ini perlu
pertimbangan yang sifatnya tidak sama
dicatat dalam buku catatan kepolisian
dengan hasil penelitian kemasyarakatan.
dan tidak perlu disampaikan ke ketua
diberikan
pula
kemasyarakatn
Kedudukan pembimbing kemasyarakatan
Pengadilan Negeri untuk memperoleh
disini lebih bersifat sebagai ahli yang
penetapan.
dapat memberikan rekomendasi tentang
c. Musyawarah Masyarakat
sanksi apa yang cocok untuk diberikan
Pihak yang terlibat dalam proses
kepada anak. Jadi tugas pembimbing
ini
adalah
polisi,
pelaku
dan/atau
kemasyarakatan tidak bersifat formal.
orangtua/walinya, Bentuk
sanksi
yang
korban
dapat orangtua/walinya,
diberikan dalam
dan/atau
pembimbing
bentuk mekanisme kemasyarakatan dan masyarakat (tokoh
melalui musyawarah keluarga ini adalah masyarakat atau dari pihak sekolah). peringan
formal
(formal
caution). Jenis
tindak
pidana
yang
dapat
Peringatan formal ini dapat berupa: diselesaikan 1.
melalui
musyawarah
Menyerahkan kembali kepada masyarakat ini adalah tindak pidana orangtua/walinya; yang ancaman pidananya di bawah 7
2.
Permintaan maaf kepada korban (tujuh) tahun dan bukan pengulangan dimuka umum; tindak pidana.
10
Pertemuan ini dimulai dengan
b.
Penyelesaian
perkara
yang
memberikan kesempatan kepada pelaku
dianggap selesai adalah apabila
untuk memaparkan bagaimana tindak
BAP telah dinyatakan P21 oleh
pidana itu dilakukan dan atas dasar apa
JPU dan ditindaklanjuti dengan
tindak pidana itu dilakukan. Pihak
pelimpahan berkas perkara ke
pelaku
yang
JPU
sangat
mengharapkan
melakukan
pemaparan
pihak
korban
karena
c.
kerugian
yang
kondisi dan penyebab mengapa pihak
menjadikan
pelaku melakukan tindak pidana yang
enggan
menyebabkan kerugian pada korban.
damai,
berlanjut
dasarnya
perkara
kepengadilan
telah
yang di
namun
sipelaku
faktor
pihak
melakukan dan
berharap
korban proses kasus
Ada alasan tersendiri dari pihak korban
beberapa
ditimbulkan
dilimpahkan ke pengadilan.
upayakan proses diversi oleh penyidik ada
telah
terpenuhi.
untuk dapat menerima dan memahami
Pada
bukti
yang
yang berpendapat sudah
berulang
bahwa kali
mengakibatkan perkara tersebut tidak
melakukan tindak pidana, namun
berhasil dilakukan diversi. Diantaranya
proses
yaitu:
berujung ke tingkat kepolisian, hanya
a.
penyelesaiannya
tidak
kasus pidana yang dilakukan
diselesaikan antara pihak korban dan
anak merupakan delik aduan
pelaku dengan memaafkan tindakan
dan penyelesaian bukan melalui
si anak.
kesepakatan/damai dari pihak
e. sipelaku tidak memperlihatkan rasa
yang berperkara
penyesalan sama sekali kepada pihak korban,
11
sehingga
pihak
korban
merasa kesal dengan perlakuan si
maupun
anak
menginginkan
Adapun alasan penerapan diversi
msyarakat perdamaian
ternyata dalam
penyelesaian kasus atau perkaranya.
oleh penyidik terhadap anak sebagai
Penanganan kasus yang melibakan
pelaku tindak pidana hanya dapat
anak sebagai pelaku pidana di Polresta
dilakukan apabila persyaratan sebagai
Padang Lebih cenderung diselesaikan
berikut
dengan mediasi dan musyawarah kedua
1. Adanya pengakuan atau pernyataan
belah pihak yang berperkara sebagai
bersalah dari pelaku.
satu proses penerapan
2. Adanya kemauan korban/keluarga
3.
restorative
justice. Namun didalam pelaksanaannya
korban untuk dilakukan diversi
memang ada beberapa faktor-faktor
Tersangka anak bukan residivis atau
yang
pengulangan perbuatan
mediasi/musyawarah kedua belah pihak
B. Hambatan
Penyidik
mempengaruhi
proses
yang berperkara.
dalam
Penerapan Diversi Terhadap Anak
Dari hasil penelitian penulis
sebagai Pelaku Tindak Pidana di
lapangan diperoleh beberapa faktor-
Polresta Padang.
faktor yang mempengaruhi dan juga
Dalam
menerapakan
di
atau
merupakan hambatan dalam penerapan
mengimplementasikan konsep kedilan
restorative justice di dalam penanganan
restorative penyidik Polri sering kali
kasus pidana anak yang terjadi di
mengalami
Polresta Padang diantaranya:
keragu-
raguan
dalam
mengambil keputusannya pada proses
a. Faktor Penegak Hukum
penyidikan, terutama apabila pelaku/
Polri sebagai aparat penegak
keluarganya dan korban/ keluarganya
hukum diberikan mandat oleh undang-
12
undang untuk menegakkan hukum, disisi
3.
Bagi
pihak
kepolisian
belum
percaya
diri
diversi
dan
lain Polri juga diberi ruang untuk
sepenuhnya
melakukan tindakan diskresi kepolisian
menggunakan
berdasarkan penilaiannya sendiri untuk
restorative
kepentingan umum.
penanganan kasus-kasus ABH.
Hal ini juga disebabkan karena tidak
adanya
dalam
Pihak Kepolisian baik di jajaran
mekanisme
Polda maupun Polres hingga Polsek
formal untuk mengakomodir hal tersebut
belum membentuk Kelompok Kerja
sehingga situasi ini menjadi hal yang
Penanganan
dilematis
melakukan sosialisasi internal.
bagi
prosedur/
4.
justice
penyidik
Polri
di
lapangan yang berdasarkan pada faktor-
5.
faktor: 1.
dan
kurang
Masih adanya persepsi negative masyarakat terhadap ABH sebagai
Kekawatiran
atau
ketakutan
pelaku kejahatan yang tidak bisa
penyidik akan dipersalahkan oleh
membedakan
pimpinan
anak/remaja.Kesadaran masyarakat
atau
atasan
dan
dengan
kurang
dan
reunifikasi keluarga dan rehabilitasi
pemeriksaan
oleh
institusi
6.
formal prosedural. adanya
reintegrasi,
sosial bagi ABH.
Polri yang menggunakan parameter
Tidak
mendukung
kenakalan
dipermasalahkan pada pengawasan
pengawas dan pemeriksa internal
2.
ABH
Pengucilan dan stigmatisasi atau labelisasi pelaku kejahatan terhadap
prosedur
atau
ABH
meski
telah
menjalani
mekanisme yang formal procedural
hukuman atau dijalaninya masa
untuk mengimplementasikannya.
bimbingan lanjut
13
7.
Adapun variabel- variabel yang
yang
dapat
Penerapan
menghambat
pelaksanaan
restorative justice adalah:
Sumber
Daya
paling
oleh
Hambatan-hambatan
yang
oleh
upaya-upaya
Namun pada dasarnya inilah
ditemukan
Polresta
penyidik
dalam
penerapan diversi ini dapat dilakukan
c) Sikap keluarga korban.
yang
Diversi
Dalam
di
ditemui
manusia.
kendala
Penyidik
Padang
a) Kategori umur anak b) Aspek
Ditemui
diantarannya yaitu:
yng
1.
Dalam
melakukan
proses
penyidik,
penyidikan terhadap anak sebagai
mengumpulkam
pelaku tindak pidana, penyidik
para pihak tidaklah mudah.Hal ini
harus memberikan pertimbangan
terkendala
kepada korban dengan terlebih
dikarenakan
untuk
dengan
pihak
besar
penanggulangannya,
masalah
yang
namanya waktu, disaat salah satu pihak
dahulu
bisa menghadiri panggilan dari pihak
anak yang mengutarakan segala
kepolisian, tapi ada pihak yang lain
perasaanya,
yang tidak bisa hadir, maka proses
kejadian secara terbuka, jujur,
keadilan restorative justice tidak bisa
malu tanpa tekanan, dan rasa takut
dilaksanakan, ,maka dengan kejadian
malu terhadap rangkaian peristiwa
inilah para pihak
penyidik harus
yang telah dilakukannya, sehingga
mengulur waktu agar proses diversi
penyidik berdasarkan keterangan
dapat terlaksana.
anak tersebut dapat mencarikan
C. Upaya-Upaya Terhadap
solusi
Penanggulangan
mendengar
keterangan
latar
terhadap
korban
melakukan upaya damai.
Hambatan-Hambatan
14
belakang
untuk
2.
Berdasakan
hasil
wawancara
menghilangkan
yang
dengan penyidik bahwa penyidik
tidak menyenangkan dari pihak
dalam menagani perkara anak
keluarga kedua belah pihak dan
dapat melakukan upaya mediasi
bagi aparat penegak hukum adalah
antara pelaku
untuk melakukan upaya diversi.
(keluarga pelaku)
dan korban (kelaurga korban) tetapi
3.
perasaan
dengan
4.
memandang
Dalam
hal
kesepakatan
tidak
terjadinya
damai
antara
terhadap tindak pidana tertentu
korban(keluarga
(tindak pidana tergolong ringan).
pelaku (keluarga pelaku), maka
Mediasi yang digunakan untuk
penyidik wajib melajutkan proses
mewujudkan suatu keadilan yang
penyidikan dengan mengirimkan
diterima oleh semua pihak dalam
berkas perkara anak ke kejaksaan,
perkara anak sehingga diharapkan
namun penyidik dapat melakukan
dapat
perasaan
penangguhan penahanan dengan
yang tidak menyenangkan dan
memperhatikan usia, jenis pidana
saling memaafkan diantara kedua
yang dilakukan serta akibat yang
belah pihak.
ditimbulkan
Dengan upaya damai dan hasil
tersebut
upaya damai dapat memberikan
anak dari beban psikologi di dalam
akses keadilan bagi pelaku, korban
tahanan dapat dihindarkan.
menghilangkan
korban)
dari
sehingga
dan
perbuatan menjauhkan
dan masyarakat dan ini termasuk Maka
dapat disimpulkan bahwa
juga isntrumen Restorative Justice. penerapan
konsep
restorative
Tujuan dari hasil upaya damai justiceterhadap kasus pidana anak di tersebut
di
sisi
para
pihak
15
yang dilakukan oleh Penyidik/Penyidik
perkara yang akan diproses lanjut ke
pembantu
pengadilan, dengan cara melakukan
Polresta
Padang,
Polsek
padang Selatan, Polsek Padang Timur,
keadilan
Polsek Padang Barat, dan Polsek Pauh
menerapkan
sudah berjalan cukup baik walaupun
mekanisme atau tahap- tahap yang
masih ada hambatan diantaranya adalah
telah ditentukan dan minimnya angka
kemampuan
perkara
antar
penyidik
yang
restoratif
dengan
diversi
melalui
tindak
pidana
yang
berbeda dan aturan-aturan yang belum
melakukan pengulangan atau residiv
secara eksplisit mengatur penyelesaian
is.
damai
sebagai
clearance,
2. Hambatan penyidik dalam penerapan
keraguan
diversi terhadap anak sebagai pelaku
penyidik untuk menyelesaikan kasus
tindak pidana di Polresta Padang
pidana anak melalui penerapan konsep
Barat, Polsek Padang ,Selatan, Polsek
restorative justice.
Padang Timur, Polsek Padang Barat
Simpulan
dan Polsesk Pauh yaitu belum adanya
sehingga
crime
menimbulkan
Dari hasil penelitian tesis ini dapat
pemahaman
semua
pihak
disimpulkan beberapa hal sebagaimana
memahami
yang telah diangkat
Restorative dengan tujuan pemulihan
dan diuraikan
implementasi
dalam keadilan
sebelumnya pada Bab III yaitu:
bagi pelaku, korban, dan masyarakat
1. Efektifitas restorative justice dapat
sehingga akibatnya sering ada pihak-
diukur dari tingkat kejahatan, yang
pihak yang mengintervensi jalanya
mana proses penyelesaiannya dapat
proses mediasi dan inkonsistensi
diselesaikan dengan proses diversi
penerapan peraturan di lapangan.
sehingga
dapat
menekan
angka
16
pihak
Selain itu tidak semua
pihak bisa ikut serta, dikarenakan ada
penyidik
yang
kegiatan lain, maka akan menjadi
antara
penghalang dalam melakukan diversi
Kemampuannya
PPA sama
penyidik yang satu dengan penyidik
dan tercapainya kesepakatan.
yang lain sehingga didalam menilai suatu
permasalahan,
ada
3. Upaya-Upaya dalam penanggulangan
yang
hambatan
yang
dilalui
penyidik
memang dia cakap karena ditunjang
dalam penerapan diversi di Polsresta
pengalamannya, ada yang memang
Padang,
dia
ditunjang
Selatan,Polsek Padang Timur, Polsek
pengalamannya, namun banyak juga
Padang Barat, dan Polsek Pauh
yang menilai suatu permasalahan
adalah dengan melakukan upaya
tanpa memperhitungkan resiko yang
mediasi antara pelaku
akan terjadi, sehingga yang ada justru
pelaku) dan korban (keluarga korban)
timbul masalah yang lebih besar.
tetapi dengan memandang terhadap
cakap
karena
Polsek
Padang
(keluarga
Salah satu hambatan yang
tindak pidana tertentu (tindak pidana
terbesar yang ditemui oleh Penyidik
tergolong ringan) seperti pencurian,
adalah pada saat melakukan keadilan
penganiayaan dan pengrusakan.
restoratif
melalui
diversi
yaitu DAFTAR PUSTAKA
mengumpulkan para saksi, dan para Abdul G. Nusantara, 1996, Hukum dan Hak-Hak Anak, Rajawali, Jakarta.
pihak yang terkait,seperti pihak dari keluarga
korban,keluarga Amirudin Dan Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum,PT Rajagrafindo Persada,Jakarta
pelaku,pihak bapas,dan aparat lain yang
terkait,
karena
untuk
menentukan pertemuan tidak semua
17
Arief Gosita, 1993, Masalah Korban Kejahatan, AkademikPressindo, Jakarta. Darwan Prinst, 1997, Hukum Anak Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung. ----------- , 2010, Pengahantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana, USU Press, Medan.
Dewi,DS. Fatahilla A.Syukur. 2011. Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia. Indie Pre Publishing. Depok.
Maulana Hasan Wadong, 2000, Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlidungan Anak ,PT Grasindo,Jakarta
Eva Achjani Zulfa, 2011 ,Pergeseran Paradigma Pemidanaan, Penerbit Lubuk Agung, Bandung,
Muladi dan Barda Nawawi A, 1998, Teori – Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung.
M. Nasir Djamil. 2012, Anak Bukan Untuk diHukum, Sinar Grafika, Jakarta.
Noeng Muhajir. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif, Raka Serasin, Yogyakarta
Maidin Gultom, 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.
Paulus Hadisuprapto, 2006, Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Bandung, Refika Editama.
18
