ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN SEBAGAI UPAYA DALAM PENGHEMATAN PPH TERHUTANG (STUDI KASUS PADA : PT IST)

ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN SEBAGAI UPAYA DALAM PENGHEMATAN PPH TERHUTANG (STUDI KASUS PADA : PT IST) Ardi Firmansyah, Hanggoro Pamungkas Binus University, Jln. Kebon Jeruk Raya No. 9, Jakarta Barat 11480, +628979468736, [email protected]

ABSTRACT The research objective is to enable companies to make tax planning as well as possible, for the sake of saving tax due may occur and should be based on the Income Tax Act. Method and object of research is the method of literature and field research object PT.IST. of the analysis conducted by fiscal reconciliation occurs there are some findings that occurred at the company, employee uniform costs, other costs that where there are toll charges and expenses Voucher sick employee donations, which made PT.IST depreciation expense in 2008 was and the year 2009, 2010 do not really need any corrections made and also PT.IST wrong in the calculation of the tax rate used. Results achieved PT.IST be paid in 2008 and 2009 to get a good tax planning must understand the concept of fiscal costs, the company should have people who are experts in the field of taxation. Keywords: (Reconciliation of Fiscal, Tax Planning, Tax evasion, Tax avaidance)

ABSTRAK Tujuan penelitian ialah agar perusahaan dapat membuat perencanaan pajak yang sebaik-baiknya, demi penghematan Pajak Terhutang dapat terjadi dan harus berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan. Metode dan Objek penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan dan lapangan dengan objek penelitian PT.IST. dari analisis yang dilakukan melalui rekonsiliasi fiskal terjadi ada beberapa temuan yang terjadi di perusahaan, biaya seragam pegawai,biaya lain-lain yang dimana disana terdapat biaya Voucher pulsa dan biaya sumbangan karyawan sakit, biaya penyusutan yang dilakukan PT.IST pada Tahun 2008 benar dan Tahun 2009,2010 tidak benar perlu adanya koreksi yang dilakukan dan juga PT.IST salah dalam perhitungan tarif pajak yang digunakan. Hasil yang dicapai PT.IST menjadi lebih bayar pada Tahun 2008 dan 2009 untuk mendapatkan perencanaan Pajak yang baik harus mengerti konsep dari biaya fiskal, perusahaan harus mempunyai orang yang ahli dibidang perpajakan tersebut. Kata Kunci : (Rekonsiliasi Fiskal, Tax Planning, Tax evasion, Tax avaidance) 1

PENDAHULUAN Pengertian Pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umun dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undangundang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarnya kemakmuran rakyat. Menurut Thomas Sumarsan dalam buku Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak (2012), Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Di sisi lain bagi perusahaan atau badan usaha, pajak merupakan salah satu beban utama yang akan mengurangi laba bersih. Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari penghindaran pajak (tax avoidance) sampai pada penggelapan pajak (tax evasion). Penggelapan pajak merupakan cara meminimalisasi atau menghapus sama sekali utang pajak yang tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, seperti meninggikan harga pembelian, merendahkan penghasilan yang diperoleh, meninggikan beban usaha atau melakukan pembayaran dividen secara diamdiam. Upaya dengan cara ini, selain tidak sejalan dengan prinsip manajemen dan etika bisnis, juga mengandung risiko pelanggaran hukum. Sedangkan penghindaran pajak, walaupun sebagai tindakan kriminal, namun suatu hal yang jelas berbeda disini, bahwa penghindaran pajak adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penelitianpenelitian sebelumnya yang serupa dengan penelitian antara lain dilakukan oleh Yery (2012) yang berjudul “Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan di PT UBN ”Penelitian menunjukkan bahwa PT UBN belum melakukan perencanaan pajak yang maksimal dengan terbukti dari banyaknya pemberian natura yang bersifat nonfiskal yang diberikan perusahaan kepada pegawai,perusahaan tidak pernah membuat daftar nominatif untuk biaya representasi pihak ketiga, kurangnya bukti-bukti atas pengeluaran yang dilakukan perusahaan, perusahaan tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa konsultan bisnis, dan masih banyak kredit pajak yang tidak disertai bukti potong. Nukke Eko Joipamungkas (2012) yang berjudul “Evaluasi dampak perubahan peraturan pajak penghasilan dalam perencanaan pajak (Studi Kasus : PT.BNU) periode Tahun 2008-2010” Dari segi perencanaan pajak, perusahaan belum maksimal dalam melakukan perencanaan pajaknya. Hal ini dapat dilihat seperti belum mampunya perusahaan menyertakan bukti formal berupa daftar nominatif untuk biaya-biaya yang pengeluarannya perlu disertai dengan daftar nominatif. Sehingga biaya tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai biaya fiskal(deductable expense). Perusahaan juga belum melakukan kewajibannnya sebagai pemotong pajak penghasilan secara benar yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi perpajakan. Dari dua hal diatas tersebut, tentu akan menghambat perencanaan pajak perusahaan dalam upaya meminimalkan beban pajak. Pembahasan dalam skripsi ini dibatasi pada penggunaan data dari Rekonsiasi Fiskal dan laporan keuangan terkait selama 3 Tahun yaitu dari Tahun 2008, 2009, dan 2010 serta Surat Pemberitahuan selama tiga Tahun dari yaitu 2008, 2009 dan 2010. Adapun tujuan dan manfaat yang ingin disampaikan sehubungan dari penelitian ini adalah Untuk 2

mengetahui apakah PT.IST telah melakukan penghitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perundangan–undangan perpajakan yang berlaku, Mengidentifikasi masalah yang ada pada penyajian laporan keuangan pada PT.IST terutama pada laporan keuangan Laba/Rugi komersial dan fiskal dalam menentukan laba kena Pajak, Mengevaluasi dan menerapkan perencanaan Pajak dengan sebaik-baiknya dengan mencari solusi masalah yang terjadi pada PT.IST, Membantu perusahaan mengetahui besarnya pajak terutang yang seharusnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan melakukan perencanaan pajak dengan memakai pedoman Undang – undang Pajak Penghasilan, serta mencegah sanksi adminitrasi pada PT IST. Selanjutnya dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik sebagai berikut Menunjukkan keadaan yang sebenarnya dalam hal pembayaran pajak dan dapat menentukan langkah berikutnya dengan tepat.Perusahaan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai tambahan informasi dengan pengelolaan besarnya laba berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan peraturan pajak yang berlaku. Dari hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan pembaca dikalangan perguruan tinggi tentang perpajakan.

METODE PENELITIAN Dalam pencarian dan pengumpulan data untuk bahan perbandingan dalam penulisan Skripsi digunakan metode Penelitian Kepustakaan Pencarian informasi untuk memperoleh bahan analisis dengan mempelajari buku-buku serta literatur yang berkaitan erat dengan pembahasan penelitian sebagai landasan teori dalam penyusunan Skripsi ini. Penelitian Lapangan Melakukan penelitian langsung ke perusahaan yang menjadi objek penelitian untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam hal ini ada beberapa metode sebagai berikut : Pengamatan Melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk mendapatkan data dan bukti yang akurat. Wawancara Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berkomunikasi langsung dengan pihakpihak yang terlibat dan berwenang dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Dokumentasi Melakukan penelitian dengan mengumpulkan bukti dan dokumen– dokumen yang diperlukan. Reperformance Pada proses ini, melakukan penghitungan kembali atas data keuangan yang terkait dengan Perpajakan, kemudian mencari ketentuan perpajakan yang berlaku pada Tahun yang bersangkutan yang mengaturnya, untuk mengetahui perlu tidaknya dilakukan koreksi.

HASIL DAN BAHASAN Dalam rangka Perencanaan Pajak yang akan dilakukan untuk mengefisiensikan beban Pajak sekaligus menguji kepatuhan kewajiban perpajakan pada PT. IST maka langkah yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah dengan melakukan koreksi fiskal berdasarkan Undang-undang Perpajakan. Perbedaan pertimbangan yang mendasari penyusunan laporan keuangan komersial dengan kebijakan perpajakan menghasilkan jumlah laba yang berbeda (laba fiskal vs laba komersial). Kebijakan perpajakan sering diwarnai dengan pertimbangan sosial, politis dan ekonomi, baik nasional maupun regional bahkan international. Berbeda dengan pertimbangan pemajakan, laporan keuangan komersial disusun berdasarkan seperangkat standar akuntansi yang memberikan toleransi fleksibilitas aplikasi dengan mengutamakan pendekatan kewajaran 3

penyajian. Dalam rangka evaluasi Perencanaan Pajak untuk mengefisiensikan Beban Pajak dan menguji kepatuhan kewajiban perpajakan pada PT. IST maka langkah yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah menganalisa setiap Objek Pajak Penghasilan dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh PT. IST. Selain itu perlu strategi-strategi yang harus ditempuh dalam rangka Perencanaan Pajak, seperti: tax saving, legal tax avoidance, penundaan, optimalisasi Kredit Pajak, untuk menghindarkan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan. Evaluasi Pendapatan Pada Laporan Laba-Rugi PT. IST Pada PT. IST, pendapatan yang diperoleh dibagi menjadi pendapatan atas pemberian jasa dan pendapatan lain-lain Pengiriman Tas Angkatan Kepolisian Sukabumi Perlengkapan Tas Angkatan Kepolisian Sukabumi merupakan kegiatan utama dalam perusahaan setiap periode pendidikan. Pengiriman barang dilakukan kepada Bendaharawan Pemerintah Selama Tahun 2008, 2009, dan 2010 perusahaan menggunakan metode yang berbentuk cash basis dimana penghasilan dan biaya di terima ketika dibayarkan dengan tunai. Menurut Pajak, Penghasilan diakui dengan metode cash basis. Sehingga perusahaan harus melakukan penerapan cash basis sesuai dengan ketentuan perpajakan. Berdasarkan analisa, PT. IST telah dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penyerahan yang dilakukan langsung oleh Bendaharawan Pemerintah dan melaporkan pendapatan atas pengiriman barang ke Departemen Perhubungan (Dephub) dan Kepolisian sehingga menyimpulkan tidak perlu dilakukan koreksi fiskal karena sudah dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 tetapi bisa menjadi Kredit Pajak. Walaupun tidak melihat secara detail bukti potongan pajaknya dikarenakan minimnya informasi. Menurut PT. IST, Peredaran bruto PT. IST untuk 2008, 2009, dan 2010 sudah bersih tidak ada PPN. Adapun peredaran bruto PT. IST adalah sebagai berikut: Pada Tahun 2008 sebesar Rp.943.000.000Pada Tahun 2009 sebesar Rp.950.000.000 dan Pada Tahun 2010 sebesar Rp.1.295.000.000 Pendapatan Bunga Tabungan Pendapatan bunga tabungan PT.IST yang terdapat di dalam laporan laba-rugi diperoleh dari Bank BNI 46 dan Bank BCA harus dikoreksi negatif karena atas penghasilan tersebut telah dikenakan PPh final 20% sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.04/2001 ini harus di koreksi negatif dan tidak bisa menjadi Kredit Pajak. Analisis Biaya Pada Laporan Laba-Rugi PT. IST Beberapa biaya yang di keluarkan oleh PT. IST untuk menjalankan proses bisnis tersebut Biaya Gaji Karyawan Tetap Menurut PT. IST, Beban Gaji Karyawan dikeluarkan perusahaan untuk membayar gaji kepada karyawan sesuai dengan jabatan masing-masing karyawan. Biaya gaji pegawai merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Untuk biaya gaji, perusahaan tidak memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan dikarenakan besarnya gaji karyawan tidak melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), oleh karena itu tidak perlu dilakukan koreksi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.03/2007 yang berlaku pada Tanggal 1 Januari 2008. Meskipun begitu, PT.IST harus tetap melakukan pelaporan SPT karyawan karena jika tidak melaporkan akan terkena denda adminitrasi Rp100.000,00 untuk setiap SPT sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang KUP. Biaya Perlengkapan Kantor Menurut PT. IST, Biaya Perlengkapan Kantor adalah biaya yang dipergunakan untuk menjalankan oprasional kantor dalam mendapatkan pendapatan kantor tersebut, biaya ini mendukung kegiatan administrasi perusahaan, misalnya: biaya pembelian tinta printer, amplop, map plastik, 4

pembelian alat tulis kantor, pembelian kertas, baterai kalkulator, lakban coklat, kuitansi, cetak kartu nama, cetak kop surat, dan untuk perlengkapan oprasional kantor lainnya. Oleh karena itu tidak perlu dikoreksi berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) huruf a. Biaya Seragam Karyawan Menurut PT. IST, Biaya Seragam Karyawan adalah biaya yang digunakan untuk kekompakan team, kegitan ini sangat sering dilakukan ketika menjelang awal Tahun karena perusahaan mempunyai program yaitu kekompakan team sangat diutamakan agar menghasilkan produksi yang diunggulkan untuk konsumen. Oleh karena biaya seragam karyawan merupakan bentuk kenikmatan natura berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1), oleh karenanya perlu dilakukan koreksi 100%. Biaya Perjalanan Dinas Menurut PT. IST, beban ini dikeluarkan oleh perusahaan untuk perjalanan dinas pegawai perusahaan sehubungan dengan promosi, pemasaran atau pengambilan piutang usaha perusahaan yang dilakukan untuk kepentingan kegiatan perusahaan yang dilengkapi dengan bukti yang sah misalnya: tiket perjalanan pulangpergi, bukti pembayaran untuk akomodasi selama perjalanan, dan kuitansi hotel. Biaya Perjalanan Dinas ini tidak perlu dilakukan koreksi karena berhubungan kegiatan usaha sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1). Biaya Sumbangan Menurut PT. IST, biaya ini dikeluarkan untuk pembanggunan mesjid dan juga santunan anak yatim piatu serta juga melakukan kegiatan keagamaan dan juga melakukan bantuan kepada karyawan yang sedang sakit sekitar 20% pertahun. Selain itu, merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka meningkatkan semangat karyawan agar produksi semakin baik lagi. Terhadap biaya ini perlu dilakukan koreksi karena tidak termasuk dalam Undang-undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 Pasal 6 dan 9 ayat (1) dan Keputusan Menteri Keuangan No 254/PMK.03/2010 Tanggal 1 Januari 2009. Biaya Telepon dan Listrik Menurut PT. IST, biaya ini adalah biaya yang dikeluarkan setiap bulan oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan produksi atau kegiatan usaha selama periode berjalan sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat(1) yaitu untuk melakukan kegiatan usahanya tidak perlu dilakukan koreksi. Biaya Lain-Lain Menurut PT. IST, biaya lainnya merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahan berkaitan dengan pengeluaran yang sudah ada seperti, bunga duka cita, parcel lebaran, dan biaya Pulsa Telpon (HP) pegawai untuk kegiatan usaha untuk Tahun 2008 sebesar Rp.1.200.000, Tahun 2009 sebesar Rp.1.500.000 dan Tahun 2010 Rp.1.750.000, menurut sifat dari biaya ini adalah grey area karena tidak ada pengaturan yang jelas untuk transaksi tersebut padahal bisa dijadikan biaya selama mempunyai Daftar Nominatif. Oleh karena itu terhadap biaya ini perlu dilakukan koreksi dan untuk biaya Pulsa HP Pegawai bisa menjadi biaya sesuai KEP/220/PJ/2002 tanggal 18 april 2002 Pasal 1 ayat (2) tentang biaya berlangganan atau pengisian pulsa dan perbaikan telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan untuk pegawai dan jabatan tertentu dapat di bebankan menjadi 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dalam Tahun bersangkutan. Biaya PenyusutanMenurut PT.IST, Beban Penyusutan tidak dikeluarkan oleh perusahaan secara langsung, namun dibebankan kepada inventaris yang dimiliki perusahaan. Setiap inventaris yang dimiliki perusahaan memiliki beban penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus. Berikut adalah daftar aktiva tetap PT. IST dan perlu dikoreksi. Biaya Pajak Tabungan Menurut PT. IST, biaya ini adalah biaya yang 5

dikenakan langsung oleh bank atas pendapatan bunga menurut Undang-undang No 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1). Biaya ini tidak bisa dikatakan biaya karena biaya ini adalah hasil dari Pajak Penghasilan. Oleh karena itu perlu dilakukan koreksi fiskal oleh PT. IST.

SIMPULAN DAN SARAN Sebagai bagian akhir dalam penulisan skripsi ini, akan disampaikan beberapa kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang sudah di lakukan. Dari hasil penelitian ini maka menarik kesimpulan bahwa Perusahaan tidak memiliki karyawan yang kompeten di dalam bidang akuntansi dan perpajakan. Dalam menghitung Pajak Penghasilan PT.IST tidak melakukan pembulatan, dimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) Undang-undang No.36 Tahun 2008. Untuk SPT Tahun 2008 PT.IST salah dalam melakukan perhitunggan yaitu dengan menggunakan tarif tunggal berdasarkan Undangundang PPh No.36 2008 perhitungan dengan tarif tunggal diberlakukan pada Tahun 2009. Perhitungan pajak untuk SPT PT.IST Tahun 2008 searusnya menggunakan tarif progressif yang didasarkan pada ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan sebelumnya yaitu Undang-undang No.17 Tahun 2000. Dan untuk SPT Tahun 2009 PT.IST tidak memanfaatkan Fasilitas Psl 31 E. Setelah melakukan perhitungan evaluasi dan perencanaan pajaknya ternyata adanya perbedaan dalam pajak terhutang untuk Tahun 2008 ternyata PT.IST Lebih Bayar sebesar Rp4.797.720 saat evaluasi dan Sesudah Perencanaan sebesar Rp.5.992.080, di Tahun 2009 PT.IST Lebih Bayar sebesar Rp.12.256.768 dan sesudah perencanaan Rp.16.628.636 dan di Tahun 2010 PT.IST Kurang Bayar sebesar Rp.22.794.051 saat evaluasi dan sesudah perencanaan Rp20.880.776. Dalam hal pelaporan PT.IST tidak telat dalam melakukan pelaporan. Perusahaan selama ini tidak memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawannya, karena dibawa PTKP tetapi perusahaan harus melaporkan,jika tidak akan terkena sanski adminitrasi Rp.100.000 Per SPT Sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang KUP. PT.IST melakukan penyusutan Tahun 2008 benar dan untuk Tahun 2009 dan 2010 tidak benar harus dilakukan koreksi dimana koreksi tersebut harus sama dengan nilai Rp.32.125.000. Dan harus Berdasarkan Peraturan Mentri Keuangan 138/KMK.03/2002. Biaya alat kantor tidak perlu dilakukan koreksi karena sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a dimana biaya tersebut untuk oprasional perusahaan. PT IST harus melakukan koreksi untuk Biaya seragam karyawan Biaya ini kenikmatan perlu dilakukan koreksi.sesuai Pasal 9 ayat 1 huruf e. Untuk Biaya Perjalanan Dinas Tidak perlu dilakukan koreksi karena berhubungan kegiatan usaha sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) dan harus dilengkapi buktinya. Biaya Telepon dan listrik tidak perlu dikoreksi karena sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1). Biaya Lain-lain dimana biaya disana terdapat biaya telpon biaya ini harus di koreksi fiskal positif 50% (KEP-220/PJ./2002 tentang pelakuan pajak penghasilan atas biaya telpon seluler). Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk PT.IST dalam melakukan perencanaan pajak yang maksimal yaitu sebagai berikut. Salah satu alasan yang menyebabkan PT IST tidak dapat melakukan perencanaan pajak dengan baik karena PT IST tidak memiliki karyawan yang handal di bidang perpajakan dan akuntansi oleh sebab itu harus mempunyai orang yang kompeten di bidang tersebut. Untuk setiap 6

pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan sebaiknya perusahaan merinci setiap pengeluaran tersebut dan selalu membuat dan menyimpan dokumen-dokumen pendukung agar dapat dijadikan bukti bahwa biaya-biaya yang telah dikeluarkan tersebut benar-benar ada dan dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sehingga dapat dijadikan biaya pengurang penghasilan bruto (biaya fiskal) sesuai Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan. PT.IST dapat melakukan permohonan restitusi atas SPT LB tersebut diajukan oleh Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, Dirjen Pajak setelah melakukan penelitian harus menerbitkan Surat Keputusan Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPKP) paling lambat 3 bulan sejak permohonan diterima (untuk PPh). Kriteria tertentu di atur berdasarkan Pasal 17C ayat (2). Seharusnya untuk Tahun Pajak 2008 PT.IST menggunakan tarif Undang-undang No.17 Tahun 2000 dimana tarif tersebut masih menggunakan tarif progresif dan untuk Tahun 2009 Seharusnya bisa memakai tarif Pasal 31 E sesuai dengan Undang-undang No.36 Tahun 2008 yang terbaru. Ketika terjadi Lebih Bayar, PT.IST berhak melakukan restitusi atau pun kompensasi ke masa pajak berikutnya. Untuk biaya gaji yang dibawah PTKP sebaiknya PT.IST harus melakukan pelaporan SPT walapun SPT tersebut Nihil jika tidak melakukan pelaporan PT.IST akan terkena adminitrasi Rp.100.000 Per SPT. Untuk Penyusutan Tahun 2009 dan 2010 yang tidak benar harus dilakukan perhitungan ulang dimana tersebut harus sama dengan nilai Rp.32.125.000. Dan menggunakan tarif yang Berdasarkan Peraturan Mentri Keuangan 138/KMK.03/2002. Untuk biaya lain-lain yang bersifat grey area sebaiknya harus dilengkapi dengan Daftar Nominatif agar dapat menjadi pengurang dari pajak penghasilan.

REFERENSI Joipamungkas,NE. (2012). Evaluasi dampak perubahan peraturan pajak penghasilan dalam perencanaan pajak (studi kasus : PT.BNU) periode Tahun 2008-2010. Skripsi S1.Universitas Bina Nusantara, Jakarta. Mardiasmo. (2011). Perpajakan.Yogyakarta : Penerbit Andi. Media, M.W.(2013). Undang-undang Pajak Lengkap Tahun 2013. Jakarta: Mita Wacanan Media. http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=13040

di

akses

Tanggal

Indonesia

Nomor

Tanggal 13 Maret 2013 Ortax.(2013).

Peraturan

Menteri

Keuangan

183/PMK.03/2007.

tentang wajib

dikecualikan

kewajiban

dari

pajak

Republik

pajak

menyampaikan

penghasilan surat

tertentu

pemberitahuan

yang pajak

penghasilan. http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=1297

di

akses

Tanggal

Tanggal 13 Maret 2013 7

Ortax.(2013). Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 220/PJ./2002. tentang perlakuan pajak penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan. http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=344

di

akses

Tanggal

Tanggal 13 Maret 2013 Ortax.(2013).

Keputusan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

Nomor

138/KMK.03/2002. tentang perubahan atas keputusan menteri keuangannomor 520/KMK.04/2000. Tentang jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan. Ortax.(2013). Peraturan Menteri Keuangan. Nomor 254/PMK.03/2010. tentang tata cara pembebanan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Ortax. (2013). Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 5 Tahun 2008 Perubahan Kempat atas Undang-Undang Nomer 6 Tahun 1983. Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan. Ortax.(2013). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Perubahaan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983. tentang pajak penghasilan Ortax.(2013). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Perubahaan Kempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983. tentang pajak penghasilan Priantara, D. (2011). Kupas Tuntas. Jakarta: Penerbit Indeks. Suandy, E. (2011). Perencanaan Pajak. Yogyakarta: Salemba Empat. Sumarsan.,T. (2012). Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak. Jakarta:Penerbit Indeks Waluyo.(2011). Perpajakan Indonesia. edisi 10. Jakarta : Salemba Empat. Waluyo.(2012). Pajak Pertambahan Nilai. Jakarta: Salemba Empat. Waluyo.(2012).Akuntansi Pajak. Jakarta : Salemba Empat Yery.(2012). Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan di PT UBN. Skripsi S1.Universitas Bina Nusantara,Jakarta. http://konsultanpajak-aaa.com/pajak-%20perencanaan.htm. Tanggal 13 Maret 2013

8

RIWAYAT PENULIS Ardi Firmansyah lahir di kota Jakarta pada 23 September 1990. menamatkan pendidikan S1 di Universitas Bina Nusantara dalam bidang Akuntansi peminatan perpajakan pada Tahun 2013.

9