ANALISIS PENERAPAN PEMOTONGAN DAN PENYETORAN SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN PASAL 26 TAHUN 2010-2012 (STUDI KASUS: PERUM PERURI) Anggraini Larasati, Hanggoro Pamungkas Universitas Bina Nusantara Jl. Kebon Jeruk Raya No.27 Kebon Jeruk Jakarta Barat 11530 Phone 081283601697
[email protected]
ABSTRAK Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui apakah perusahaan telah, memotong, menyetor, dan melaporkan Pajak Penghasilan tersebut dengan benar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Metode dan objek analisis adalah Studi Kepustakaan (Library Research) dan Studi Lapangan (Field Research) ke Perum Peruri untuk mendapatkan data lengkap dan informasi terkait skripsi ini. Analisis yang dikembangkan berisi evaluasi, pendekatan, dan proses pada Perum Peruri. Hasil yang dicapai dalam aspek perpajakan, perusahaan merupakan pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, dan Pasal 26. Sehingga penulis perlu mengkaji secara mendalam seperti yang telah disajikan berupa tabel, grafik dan gambar. Simpulan secara keseluruhan Perum Peruri telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Namun, masih terdapat beberapa masalah terkait pengelompokkan jenis transaksi dan penentuan tarif PPh Pasal 23, penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26 sudah baik. Perum Peruri harus mempertahankan penerapan perpajakan dan meningkatkan kembali agar terhindar dari sanksi perpajakan yang telah diatur oleh pemerintah. Kata Kunci : Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, Pasal 23, Pasal 26
Pendahuluan
Tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk merealisasikan tujuan tersebut pemerintah melakukan berbagai kebijakan, program dan kegiatan agar kondisi kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Dari berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperoleh penerimaan Negara adalah dengan melaksanakan kebijakan perpajakan. Kebijakan perpajakan yang dimaksud disini adalah seluruh jenis pajak dan segala ketentuan yang berlaku atas pemungutan dan pemotongan setiap jenis pajak yang berlaku atas setiap Wajib Pajak. Oleh karena itu sebagai Subjek Pajak Badan, Perum Peruri memiliki kewajiban dalam hal perpajakan. Seperti kewajiban untuk memotong, menyetorkan dan melaporkan hutang pajaknya sesuai dengan ketentuan Subjek Pajak Badan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008. Salah satu bentuk kewajiban Perum Peruri sebagai Badan yaitu memotong, menyetor dan melaporkan utang pajaknya atas transaksi-transaksi yang terkait dengan Pajak Penghasilan (PPh), diantaranya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. PPh Pasal 23 menurut UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 23 ayat 1 yaitu penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan.
Rumusan Masalah Adapun masalah yang dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut 1.
Mengidentifikasi presentase biaya dari objek Pajak Penghasilan (PPh) PPh Pasal 23 dan Pasal 26 yang terdapat dalam laporan keuangan Perum Peruri Tahun 2010-2012;
2.
Mengevaluasi jenis-jenis transaksi yang merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dan Pasal 26 pada Tahun 2010-2012;
3.
Mengevaluasi penerapan dan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dan Pasal 26 yang dipotong oleh Perum Peruri dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan pada Tahun 20102012;
4.
Mengevaluasi dasar, tarif pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dan Pasal 26 pada Tahun 2010-2012;
5.
Memberikan saran perbaikan atas hasil evaluasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dan Pasal 26 pada Tahun 2010-2012
Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk: 1.
Mengidentifikasi besarnya biaya yang menjadi objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dan Pasal 26 yang terdapat dalam laporan keuangan Perum Peruri Tahun 2010-2012;
2.
Mengetahui apakah Perum Peruri telah melakukan pengelompokkan atas objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dan Pasal 26 dengan benar Tahun 2010-2012;
3.
Mengetahui apakah Perum Peruri sudah melakukan penerapan dan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dan Pasal 26 yang dipungut atau dipotong secara benar sesuai dengan Undang-undang Perpajakan yang berlaku;
4.
Mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dan Pasal 26
5.
Untuk memberikan saran perbaikan atas hasil evaluasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dan Pasal 26 Tahun 2010-2012.
Metode Penelitian Dalam pengumpulan dan mengkaji data-data yang diperoleh dari penelitian ini, metodologi penelitian yang digunakan sebagai berikut: 1.
Jenis risetnya adalah penelitian kualitatif.
2.
Dimensi waktu risetnya adalah melibatkan banyak waktu dan sampel.
3.
Kedalaman riset ini yaitu studi kasus.
4.
Metode pengumpulan datanya adalah: -
Observasi
-
Wawancara
-
Dokumentasi
5.
Lingkungan penelitiannya adalah lingkungan riil.
6.
Unit analisisnya yaitu suatu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
ANALISIS DAN BAHASAN Evaluasi Proses Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan PPh Pasal 23 Pada Perum Peruri Tahun 2010-2012 Dari hasil wawancara dengan staf di Accounting dan Tax Department pada Perum Peruri, ada beberapa informasi yang diperoleh. Akun-akun yang tertera dalam laporan laba rugi tidak semua menjadi objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Biaya terkait dengan Pajak Penghasilan (PPh) tersebut sebagian besar di masukkan atau dikategorikan pada biaya umum dan administrasi. Karena keterbatasan data yang dimiliki, maka penulis mengidentifikasikan menjadi sebuah presentase biaya yang ada didalam laporan laba rugi sesuai dengan Pajak Penghasilan (PPh) terkait yakni Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Mengidentifikasi dalam caturwulan atau 4 (empat) bulan pada Tahun 2010-2012. Dengan menggunakan bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 terkait dengan jenis objek nya sesuai dengan tarif yang berlaku. Melakukan sampling data pada Tahun 2010 penulis mengidentifikasi Bulan Januari, Februari, Maret, dan April dengan menyajikan 10 transaksi pemotongan setiap bulannya. Tabel 4.1.5 Rekapan Jenis Objek dan Tarif: Februari - 2010 (dalam rupiah) Jenis Penghasilan
Penghasilan Bruto
Tarif
PPh dipotong
1
Jasa kebersihan/cleaning service
417.672.273
2%
8.353.445
2
Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta **)
78.000.000
2%
1.560.000
3
Jasa penyedia tenaga kerja (outsourching service)
328.220.455
2%
6.564.409
4
Jasa penyedia tenaga kerja (outsourching service)
91.310.000
2%
1.826.200
5
Jasa penyedia tenaga kerja (outsourching service)
359.192.045
2%
7.183.841
6
Jasa penyedia tenaga kerja (outsourching service)
106.048.000
2%
2.120.960
7
Jasa lain ex SK Dirjen Pajak No. KEP305/PJ/2001 : a. Jasa pencetakan b. Dokumen sekuriti c. Buku Pedoman
1.438.598.244
2%
28.771.965
8
Jasa lain ex SK Dirjen Pajak No. KEP305/PJ/2001 : a. Jasa pencetakan b. Dokumen sekuriti Jasa lain ex SK Dirjen Pajak No. KEP305/PJ/2001 : a. Jasa pencetakan b. Dokumen sekuriti
470.557.455
2%
9.411.149
628.334.814
2%
12.566.696
Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta **)
78.000.000
2%
1.560.000
9
10
Penulis tidak menemukan kesalahan dalam pemotongan jenis objek PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 23 pada sampling yang dilakukan bulan Februari tahun 2010 serta tarif yang berlaku sudah sesuai dengan hasil atau jumlah PPh yang dipotong oleh Perum Peruri. Terjadi kesalahan pada transaksi Astra International TBK Maka Perum Peruri terjadi kelebihan potong sebesar Rp.22.432. Tabel 4.1.6 Perhitungan yang salah atas PPh Pasal 23: Februari - 2010 (dalam rupiah)
Menurut Perusahaan Menurut Penulis
DPP
Tarif 4%
Sebelum evaluasi (a) 44.864
Setelah evaluasi (b) -
1.121.619 1.121.619
2%
-
22.432
Selisih (a-b) 22.432
Tabel 4.1.7 Rekapan Bukti Potong PPh Pasal 23: Februari 2010 (dalam rupiah)
10 Transaksi (Sample) 90 Transaksi Lainnya JUMLAH
Penghasilan Bruto 3.995.933.286 1.999.665.202 5.995.598.488
PPh dipotong 79.918.666 40.169.018 120.087.684
Tabel 4.1.8 Rekapan Jenis Objek dan Tarif PPh Pasal 23: Maret - 2010 (dalam rupiah) Jenis Penghasilan 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10.
Jasa perawatan/pemeliharaan/ perbaikan peralatan Jasa Teknik, Jasa Konstruksi, Jasa Manajemen dan Jasa Konsultan kecuali Konsultan Konstruksi Jasa penyedia tenaga kerja (outsourching service) Jasa penyedia tenaga kerja (outsourching service) Jasa penyedia tenaga kerja (outsourching service) Jasa penyedia tenaga kerja (outsourching service) Jasa penyedia tenaga kerja (outsourching service) Jasa lain ex SK Dirjen Pajak No. KEP305/PJ/2001 : a. Jasa pencetakan b. Dokumen sekuriti Jasa Teknik, Jasa Konstruksi, Jasa Manajemen dan Jasa Konsultan kecuali Konsultan Konstruksi Jasa perawatan/pemeliharaan/ perbaikan peralatan
Penghasilan Bruto 70.000.000
Tarif
PPh dipotong
2%
1.400.000
141.454.232
3%
4.243.627
57.500.000 214.370.455 77.314.500 212.567.045 317.164.773 1.649.621.420
2% 2% 2% 2% 2% 2%
1.150.000 4.287.409 1.546.290 4.251.341 6.343.295 32.992.428
245.454.545
2%
4.909.091
727.272.727
2%
14.545.455
Berdasarkan hasil evaluasi, ditemukan permasalahan terkait 10 sample transaksi atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Bulan Maret Tahun 2010 untuk Jasa Teknik, Jasa Konstruksi, Jasa Manajemen dan Jasa Konsultan kecuali Konsultan Konstruksi yaitu pada transaksi no. 2 sebesar Rp.4.243.627. Seharusnya jumlah pajak yang dipotong atas jasa tersebut sebesar Rp.2.829.085. Tabel 4.1.9 Perhitungan yang salah atas sample PPh Pasal 23: Maret - 2010 (dalam rupiah) DPP Menurut Perusahaan Menurut Penulis
Tarif
141.454.232
3%
Sebelum evaluasi (a) 4.243.627
141.454.232
2%
-
Setelah evaluasi (b) 2.829.085
Selisih (a-b)
1.414.542
Tabel 4.1.10 Perhitungan yang salah atas PPh Pasal 23: Maret - 2010 (dalam rupiah)
Menurut Perusahaan Menurut Penulis
DPP
Tarif
5.755.680 62.390.154 5.755.680 62.390.154
4% 3% 2% 2%
Sebelum evaluasi (a) 230.227 1.871.705
Setelah evaluasi (b) 115.113 1.247.803
Jumlah
Selisih (a-b)
115.113 623.902 1.362.916
Berdasarkan hasil evaluasi pada daftar bukti potong bulan Maret Tahun 2010 terjadi kesalahan hitung yang mengakibatkan Perum Peruri kelebihan potong pada transaksi no. 111 PARAHYANGAN EXPRESS, CV dengan penghasilan bruto sebesar Rp. 5.755.680 dan transaksi no. 124 GALA PUTRA MANDIRI, PT sebesar Rp. 62.390.154. Perusahaan mengenakan tarif masing-masing 4% dan 3%, maka berdasarkan evaluasi seharusnya pajak yang dipotong atas transaksi tersebut sebesar Rp.115.113 dan Rp.623.902. Karena kesalahan hitung tersebut Perum Peruri mengalami kelebihan potong sebesar Rp.2.777.458. Tabel 4.1.11 Rekapan Bukti Potong PPh Pasal 23: Maret 2010 (dalam rupiah)
10 Transaksi (Sample) 199 Transaksi Lainnya JUMLAH
Jumlah Penghasilan Bruto 3.712.719.697 5.894.409.626
PPh yang dipotong 74.254.394 120.433.731
9.607.129.323
194.688.125
Tabel 4.3.12 Rekapan Data PPh Pasal 23 Tahun 2012 (dalam rupiah) Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jumlah
DPP 4.695.455.376 7.615.764.276 6.745.183.116 2.731.251.150 2.107.284.562 3.665.129.013 4.139.960.054 20.694.038.811 5.373.400.987 3.999.295.257 3.759.658.908 1.898.511.166 67.424.932.676
PPh Pasal 23 93.969.096 153.390.271 136.173.247 55.353.717 44.648.595 73.441.576 86.942.798 414.720.223 109.994.802 80.185.895 75.665.168 38.622.110 1.363.107.498
Berdasarkan hasil evaluasi, ditemukan beberapa permasalahan yaitu : 1. Tidak adanya Surat Pemberitahuan (SPT) Pembetulan. Jumlah yang didapatkan terdapat di Surat Pemberitahuan (SPT) Normal. 2.Evaluasi Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Tahun 2012 Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.184/PMK/03/2007 yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008 Pasal 2 ayat 6 dimana Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang dipotong oleh Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Berdasarkan ketentuan tersebut, dilakukan pengecekan pada Surat Setoran Pajak (SSP) pada Surat Pemberitahuan (SPT) Masa tahun 2012 untuk mengetahui kepatuhan perusahaan dalam menyetorkan pajaknya. Dan setelah evaluasi, perusahaan mengalami telat setor pada Bulan November yang dikarenakan ketika tanggal tersebut jaringan bank sedang mengalami offline. Hal ini terjadi karena perusahaan tidak dapat mengatasi hal tersebut. Untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Masa November, perusahaan baru menyetorkannya pada tanggal 11 Desember 2012. Atas keterlambatan ini perusahaan dikenakan sanksi keterlambatan sebesar 2% x 1 bulan x Rp.75.665.168 = Rp.1.513.303. Untuk sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan (UU KUP Pasal 9 ayat 2a). Sebaiknya perusahaan memperhitungkan tanggal jatuh tempo penyetoran agar tidak terkena sanksi atas keterlambatan setor.
Tabel 4.3.13 Rekapan Data Penyetoran PPh Pasal 23 Tahun 2012 (dalam rupiah) Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah PPh Pasal 23 Terutang 93.969.096 153.390.271 136.173.247 55.353.717 44.648.595 73.441.576 86.942.798 414.720.223 109.994.802 80.185.895 75.665.168 38.622.110
Tanggal Penyetoran
Keterangan
08 Februari 2012 08 Maret 2012 10 April 2012 10 Mei 2012 08 Juni 2012 09 Juli 2012 09 Agustus 2012 07 September 2012 09 Oktober 2012 09 November 2012 11 Desember 2012 10 Januari 2013
Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Telat Setor Tepat Waktu
3. Evaluasi Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Tahun 2012 Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK/03/2007 yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008 Pasal 7 ayat 1 dimana Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Mengacu pada peraturan itu, setelah penulis melakukan pengecekan atas Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23, maka penulisan menemukan keterlambatan pelaporan yang dilakukan perusahaan untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Tahun 2012 Untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 Bulan Desember, perusahaan baru melaporkannya pada tanggal 21 Januari 2013. Atas keterlambatan ini perusahaan dikenakan denda sebesar 1 bulan x Rp.100.000 = Rp.100.000. Untuk keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa selain Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) (UU KUP Pasal 7 ayat 1). Sebaiknya perusahaan memperhitungkan tanggal jatuh tempo penyetoran agar tidak terkena sanksi atas keterlambatan lapor.
Tabel 4.3.14 Rekapan Data Pelaporan PPh Pasal 23 Tahun 2012 (dalam rupiah) Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah PPh Pasal 23 Terutang 93.969.096 153.390.271 136.173.247 55.353.717 44.648.595 73.441.576 86.942.798 414.720.223 109.994.802 80.185.895 75.665.168 38.622.110
Tanggal Pelaporan
Keterangan
20 Februari 2012 14 Maret 2012 16 April 2012 16 Mei 2012 15 Juni 2012 17 Juli 2012 16 Agustus 2012 13 September 2012 18 Oktober 2012 13 November 2012 13 Desember 2012 21 Januari 2013
Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Telat Lapor
Evaluasi Proses Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan PPh Pasal 26 Pada Perum Peruri Tahun 2010-2012 Tabel 4.5.1 Rekapan Biaya Umum dan Administrasi PPh Pasal 26 Tahun 2010 (dalam rupiah) Objek PPh Pasal 26 Non Objek PPh Pasal 26
98.000.000 99.720.134.750
Jumlah biaya dalam laporan laba rugi
99.818.134.570
Presentase 0,10%
Tabel 4.5.2 Rekapan Jenis Objek dan Tarif PPh Pasal 26 Tahun 2010 (dalam rupiah) Bulan Desember
Jenis Penghasilan Bunga *) M.J.M INTERNATIONAL (AUST) PTY LTD
Jumlah Penghasilan Bruto 98.000.000
Tarif 10%
PPh yang dipotong 9.800.000
Wajib Pajak luar negeri berasal dari Australia maka tarif pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 yang dikenakan oleh perusahaan sebesar 10% karena memiliki tax treaty antara Indonesia dengan Australia.
Tabel 4.5.3 Rekapan Data PPh Pasal 26 Tahun 2010 (dalam rupiah) Bulan Desember Jumlah
DPP 98.000.000 98.000.000
PPh Pasal 26 9.800.000 9.800.000
Tabel 4.5.4 Rekapan Data Penyetoran PPh Pasal 26 Tahun 2010 (dalam rupiah) Bulan Desember
Jumlah PPh Pasal 26 Terutang 9.800.000
Tanggal Penyetoran 10 Januari 2011
Keterangan Tepat Waktu
Tabel 4.5.5 Rekapan Data Pelaporan PPh Pasal 26 Tahun 2010 (dalam rupiah) Bulan Desember
Jumlah PPh Pasal 26 Terutang 9.800.000
Tanggal Pelaporan
Keterangan
13 Januari 2011
Tepat Waktu
Tidak terdapat kesalahan perhitungan pada tahun 2010 serta tidak adanya Surat Pemberitahuan (SPT) Pembetulan jumlah yang didapatkan terdapat di Surat Pemberitahuan (SPT) Normal. Evaluasi Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 Tahun 2010 telah tepat waktu dan/atau sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang ditentukan dan evaluasi Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 Tahun 2010 telah tepat waktu dan/atau sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang ditentukan. Tabel 4.5.6 Rekapan Biaya Umum dan Administrasi PPh Pasal 26 Tahun 2011 (dalam rupiah) Objek PPh Pasal 26 Non Objek PPh Pasal 26
4.383.376.097 119.087.400.357
Jumlah biaya dalam laporan laba rugi
123.470.776.454
Presentase 3,55%
Tabel 4.5.7 Rekapan Jenis Objek dan Tarif PPh Pasal 26 Tahun 2011 (dalam rupiah) Bulan Januari Maret Oktober
Desember
Jenis Penghasilan Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta Royalti
Penghasilan Bruto 2.343.111.120
Tarif 20%
PPh dipotong 468.622.224
1.505.877.430
20%
301.175.486
1.013.752.812
20%
202.750.562
1.207.902.415
20%
241.580.483
Perusahaan mengenakan tarif 20% atas pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 dikarenakan Wajib Pajak luar negeri berasal dari negara yang tidak memiliki tax treaty dengan negara Indonesia.
Tabel 4.5.8 Rekapan Data PPh Pasal 26 Tahun 2011 (dalam rupiah) Bulan Januari Maret Oktober Desember Jumlah
DPP 655.843.440 1.505.877.430 1.013.752.812 1.207.902.415 4.383.376.097
PPh Pasal 26 131.168.688 301.175.486 202.750.562 241.580.483 635.094.736
Tabel 4.5.9 Rekapan Data Penyetoran PPh Pasal 26 Tahun 2011 (dalam rupiah) Bulan Januari Maret Oktober Desember
Jumlah PPh Pasal 26 Terutang 131.168.688 301.175.486 202.750.562 241.580.483
Tanggal Penyetoran
Keterangan
08 Februari 2011 06 April 2011 10 November 2011 05 Januari 2012
Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu
Tabel 4.5.10 Rekapan Data Pelaporan PPh Pasal 26 Tahun 2011 (dalam rupiah) Jumlah PPh Pasal 26 Tanggal Pelaporan Terutang 131.168.688 14 Februari 2011 301.175.486 13 April 2011 202.750.562 15 November 2011 241.580.483 19 Januari 2012
Bulan Januari Maret Oktober Desember
Keterangan Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu
Berdasarkan hasil evaluasi penulis tidak menemukan kesalahan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 Tahun 2011 hanya saja terdapat identifikasi: 1. Adanya Surat Pemberitahuan (SPT) Pembetulan. Perusahaan telah melakukan Surat Pembetulan (SPT) Pembetulan sebanyak 1 kali pada Bulan Maret. Hal ini terjadi karena pada awalnya terdapat 2 lembar bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26, namun pada Surat Pemberitahuan (SPT) Pembetulan ke-1 hanya terdapat 1 lembar bukti potong. Tabel 4.5.11 Daftar Bukti Potong PPh Pasal 26: Maret - 2011 (dalam rupiah) No. 1. 2.
NPWP 00.000.000.0000.000 00.000.000.0000.000 JUMLAH
Nama PAPIERF ABRIK LOUISENTHAL GMBH JURA JSP
Penghasilan Bruto 1.505.877.430
PPh dipotong
837.233.690
167.446.738
2.343.111.120
468.622.224
301.175.486
Pada bulan Maret tahun 2011, Surat Pemberitahuan (SPT) Pembetulan Ke-1 hanya terdapat 1 lembar bukti potong yaitu dipotong nya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 pada PAPIERF ABRIK LOUISENTHAL GMBH dengan jumlah DPP sebesar Rp.1.505.877.430 dan Pajak Penghasilan (PPh) yang dipotong Rp.301.175.486. Hal tersebut dikarenakan perusahaan melakukan pemindah-bukuan terhadap transaksi tersebut. 2. Evaluasi Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 Tahun 2011 telah tepat waktu dalam menyetorkan jumlah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 Tahun 2011. 3. Evaluasi Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 Tahun 2011 telah tepat waktu dalam melaporkan jumlah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 Tahun 2011. Tabel 4.5.12 Rekapan Biaya Umum dan Administrasi PPh Pasal 26 Tahun 2012 (dalam rupiah) Objek PPh Pasal 26 Non Objek PPh Pasal 26 Jumlah biaya dalam laporan laba rugi
98.000.000 97.305.671.811 97.403.671.811
Presentase 0,10%
Tabel 4.5.13 Rekapan Jenis Objek dan Tarif PPh Pasal 26 Tahun 2012 (dalam rupiah) Bulan Januari
Jenis Penghasilan Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta – M JM INTERNATIONAL (AUSTOPTYL LTD)
Penghasilan Bruto 98.000.000
Tarif 10%
PPh dipotong 9.800.000
Wajib Pajak luar negeri berasal dari Australia maka tarif pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 yang dikenakan oleh perusahaan sebesar 10% karena memiliki tax treaty antara Indonesia dengan Australia. Tabel 4.5.14 Rekapan Data PPh Pasal 26 Tahun 2012 (dalam rupiah) Bulan Januari Jumlah
DPP 98.000.000 98.000.000
PPh Pasal 26 9.800.000 9.800.000
Tabel 4.5.15 Rekapan Data Penyetoran PPh Pasal 26 Tahun 2012 (dalam rupiah) Bulan Januari
Jumlah PPh Pasal 26 Terutang 9.800.000
Tanggal Penyetoran
Keterangan
08 Februari 2012
Tepat Waktu
Tabel 4.5.16 Rekapan Data Pelaporan PPh Pasal 26 Tahun 2012 (dalam rupiah) Bulan Januari
Jumlah PPh Pasal 26 Terutang 9.800.000
Tanggal Pelaporan
Keterangan
20 Februari 2012
Tepat Waktu
Berdasarkan hasil evaluasi, tidak ditemukan kesalahan dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 Bulan Januari Tahun 2012 Serta perusahaan telah tepat waktu dalam melakukan penyetoran dan pelaporan pada jumlah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 sebesar Rp.9.800.000.
Besarnya biaya pemotongan PPh Pasal 26 yang dilakukan oleh perusahaan selama 3 tahun (2010-2012) Perum Peruri melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 setiap tahun selama 2010-2012 namun tidak pada setiap bulannya. Karena keterbatasan data yang dimiliki dalam mengidentifikasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 dalam akun yang tertera di laporan laba rugi maka berdasarkan informasi yang didapat dari staf perusahaan bahwa biaya pajak tersebut dimasukkan kedalam akun biaya administrasi dan umum. Tabel 4.6.1 Rekapan Data PPh Pasal 26 Tahun 2010-2012 (dalam rupiah) Tahun 2010 2011 2012
DPP 98.000.000 4.383.376.097 98.000.000
Presentase 0,10% 3,55% 0,10%
Simpulan dan Saran Simpulan 1. Teridentifikasi Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang sering
dilakukan
oleh perusahaan antara lain: 1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta **) 2. Jasa tehnik, jasa manajemen, jasa konsultansi dan jasa lain sesuai dengan PMK-224/PMK.03/2008 3. Jasa lain meliputi: - Jasa perawatan/ perbaikan/ pemeliharaan mesin/ peralatan/ listrik/ telp/ air/ gas/ AC/ TV/ kabel/ alat transportasi/ kendaraan dan/atau bangunan/ selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunya izin dan/atau sertifikat sebagai pengusaha konstruksi. - Jasa Instalasi/ pemasangan mesin/ peralatan/ listrik/ telp/ air/ gas/ AC/ TV/ kabel/ selain yang dilakukan oleh wajib pajak (WP) yang ruang lingkup nya dibidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikat sebagai pengusaha konstruksi. - Jasa penyedia tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang, atau media lain untuk penyampaian informasi. - Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing service). - Jasa kebersihan (Cleaning Service). - Jasa pencetakan, dokumen sekuriti, dan buku pedoman. - Jasa pengadaan dan pengembangan teknologi informasi.
2. Teridentifikasi Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 yang sering
dilakukan
oleh perusahaan antara lain: - Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. - Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 3. Perum Peruri sudah menggunakan e-SPT sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahaan pencatatan, terutama pengunaan tarif. 4. Dalam data yang ditemukan, ada beberapa transaksi yang keliru pengelompokkan objek pemotongan Pajak Penghasilannya. Hal ini membuat Perum Peruri mengalami lebih potong. 5. Dalam data yang ditemukan pada bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 pada Bulan Maret dan Desember Tahun 2011, Perum Peruri melakukan pemindah-bukuan yang menyebabkan terjadi pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa. 6. Terdapat beberapa supplier yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib besarnya tarif pemotongan yaitu menjadi lebih tinggi 100%.
Pajak (NPWP), sehingga
7. Perum Peruri beberapa mengalami telat setor pada Bulan Oktober Tahun 2010, Bulan Desember Tahun 2011 dan Bulan November 2012. Atas keterlambatan ini perusahaan dikenakan sanksi atas keterlambatan setor sebesar 2% x bulan keterlambatan x pph terutang dan lapor Rp.100.000 x bulan keterlambatan (berdasarkan UU KUP No.28 Tahun 2007 Pasal 9 ayat 2a dan Pasal 7 ayat 1). Keterlambatan ini dikarenakan jatuh tempo penyetoran dan pelaporan terjadi pada saat bank mengalami offline dan perusahaan sedang melakukan pemindahaan dokumen antar Perum Peruri yang berada di Kerawang. 8. Beberapa arsip data yang dibutuhkan tidak tersedia, seperti general ledger untuk membuktikan bahwa perusahaan telah melakukan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dan Pasal 26 sesuai dengan jumlah yang tertera di dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dan Pasal 26. 9.
Dari seluruh bukti penyetoran dan pelaporan yang ditemukan oleh penulis dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. Perum Peruri telah menjalankan peraturan dengan baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 yang berlaku mulai 1 Januari 2008, dan kini telah diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 yang berlaku tanggal 1 April 2010.
10. Perusahaan dalam setiap tahun nya mengalami kenaikan dan penurunan dalam melaksanakan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Hal tersebut terjadi tidak terlalu signifikan pada Tahun 2011 mengalami kenaikan dari 5% yakni dari Tahun 2010 perolehan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 sebesar Rp.67.579.807.926 pada Tahun 2011 meningkat sebesar Rp.90.580.134.626. Namun pada Tahun 2012 perusahaan mengalami penurunan sebesar 4% atau sebesar Rp.67.424.932.676.
11. Perusahaan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 setiap bulannya secara rutin. Dalam Tahun 2010 terdapat 1 transaksi pemotongan terhadap Objek Pajak yaitu; bunga dengan jumlah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 sebesar Rp.98.000.000 dan terjadi kenaikan pada Tahun 2011 yang sangat signifikan sebesar Rp.4.383.376.097. Pada Tahun 2012 kembali menurun dengan 1 transaksi terkait Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta sebesar Rp.98.000.000.
Saran 1. Perhitungan yang sudah dilakukan perusahaan dalam menentukan tarif harus dipertahankan karena sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Agar tetapi perusahaan harus melakukan perbaikan Surat Pemberitahuan (SPT) terkait kesalahan hitung dan lebih teliti kembali dalam melakukan pengelompokan objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dan Pasal 26. 2. Perusahaan diharapkan dapat terus melakukan penyetoran dan pelaporan yang tepat waktu agar tetap terhindar dari sanksi berupa bunga sebesar 2% karena terlambat melakukan penyetoran dan terlambat melaporkan sebesar Rp.100.000. 3. Sebaiknya Perum Peruri memberikan pelatihan perpajakan kepada para staf keuangan dan perpajakan seperti brevet, training, seminar. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan karyawan yang menangani pajak dan untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan dan perhitungan pajak dimasa selanjutnya. 4. Untuk dokumen-dokumen yang terkait dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dan Pasal 26 sebaiknya terorganisir dengan baik antara Perum Peruri yang berada di Jakarta dan di Kerawang serta disimpan dengan rapi sesuai dengan urutan waktunya selama 10 tahun. Sehingga jika sewaktu-waktu dibutuhkan terutama terkait dengan pemeriksa pajak, perusahaan akan lebih mudah dalam mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan.
