Analisis Ketepatan Pengenaan PPh untuk Deposito Mudharabah yang Dipersamakan dengan Deposito Bank Konvensional

Analisis Ketepatan Pengenaan PPh untuk Deposito Mudharabah yang Dipersamakan dengan Deposito Bank Konvensional Aghnia Yurizkanti, Catur Sasongko S1 Reguler Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Abstrak: Skripsi ini membahas mengenai pengenaan pajak penghasilan atas deposito mudharabah yang dipersamakan dengan deposito bank konvensional. Bank syariah menggunakan prinsip syariah dan menggunakan akad-akad sesuai syariah dalam produk bank dan proses bisnis. Deposito mudharabah memiliki karakteristik yang berbeda dengan deposito bank konvensional. Deposito mudharabah menggunakan akad mudharabah dan pengembalian berupa bagi hasil sesuai hasil penyaluran dana bank. Sedangkan, deposito bank konvensional pengembalian berupa bunga yang tetap. Perbedaan ini yang menjadi topik dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan kombinasi dari studi literatur dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah pengenaan pajak penghasilan untuk deposito mudharabah seharusnya tidak dipersamakan dengan pengenaan pajak penghasilan untuk deposito bank konvensional. Kata kunci: Bank Konvensional, Bank Syariah, Deposito, Deposito Mudharabah, PPh Abstract: This study discusses the imposition of income tax on the mudharabah deposits equivalent to conventional bank deposits. Islamic banks use Islamic principles and use the sharia contract-agreement in their banking products and business processes. Mudharabah deposits have different characteristics with conventional bank deposits. Mudharabah deposits using mudharabah contract-agreement and the form of return is bagi hasil. Meanwhile, the form of return conventional bank deposits is a fixed interest rate. These differences are the subject of this study. This study is a combination of literature review and interviews. The results of this study is imposition income tax for mudharabah deposits should not be equated with the imposition of income tax for conventional bank deposits. Key words: conventional bank, deposits, income tax, mudharabah deposits, shariah bank

PENDAHULUAN Penduduk dunia yang beragama Islam semakin meningkat dan Indonesia merupakan salah satu negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, yaitu 87% dari total penduduk (Badan Pusat Statistik pada tahun 2010). Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang menduduki urutan keempat sebagai negara yang memiliki prospek pengembangan keuangan syariah, seperti yang tertera dalam Global Islamic Financial Report tahun 2011. Hal ini digambarkan pula dari aset keuangan syariah Indoensia yang meningkat dari US$3.38 tahun 2009 mencapai US$7.2 Miliar pada tahun 2010. Menurut Dr. Halim Alamsyah selaku Deputi Gubernur Bank Indonesia, dalam pidatonya yang berjudul Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan Dalam Menyongsong MEA 2015, menyatakan hal tersebut dikarenakan perkembangan dari perbankan syariah. 1 Analisis ketepatan pengenaan..., Aghnia Yurizkanti..., FE UI, 2013

Bank syariah memiliki peran sebagai penghimpun dana serta penyalur dana untuk masyarakat. Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia Volume 10 Mo. 5 April 2012, Bank syariah memiliki sumber dana sebesar Rp100.531 Miliar, sedangkan penyaluran dana berjumlah sebesar Rp108.277 Miliar. Bagi perbankan, baik bank syariah maupun bank konvensional, sumber dana merupakan hal yang paling penting. Hal ini disebabkan tanpa adanya sumber dana maka bank tidak dapat berkembang. Sumber pendanaan terbesar bagi bank syariah maupun bank konvensional adalah Dana Pihak Ketiga (DPK). Dana pihak ketiga bagi bank syariah terdiri tiga elemen utama yaitu giro wadiah, deposito mudharabah, dan tabungan mudharabah. Elemen utama yang memberikan kontribusi terbesar kepada total dana pihak ketiga adalah deposito mudharabah dengan nilai sebesar 59,6% dari total dana pihak ketiga pada bulan April 2012 (sumber: Statistik Perbankan Indonesia Vol 10, No.5, April 2012). Dengan demikian, deposito merupakan produk penghimpunan dana yang penting bagi bank syariah. Erol dan El-Bdour (1989) menyatakan bahwa masyarakat (nasabah) memilih bank syariah sebagai depository institutions serta masyarakat (nasabah) tetap termotivasi oleh keuntungan yang diperoleh sehingga agama bukan menjadi faktor yang mempengaruhi preferensi masyarakat (nasabah) dalam memilih bank syariah. Dengan demikian, preferensi nasabah terhadap bank syariah adalah pengembalian. Penghasilan yang diperoleh nasabah selain ditentukan dari besarnya nilai bagi hasil, juga dipengaruhi oleh besarnya pajak penghasilan yang dikenakan dari bagi hasil atau bunga tersebut, dimana pajak akan mengurangi penghasilan yang diperoleh nasabah. Di Indonesia, belum ada peraturan pajak yang mengatur langsung mengenai pengenaan pajak dari penghasilan bank syariah. Meskipun, sebenarnya Kementrian Keuangan sudah mengeluarkan Peraturan (Peraturan Menteri Keuangan) mengenai pengenaan pajak penghasilan untuk kegiatan usaha perbankan syariah, tetapi pengenaan pajak penghasilan tetap disamakan dengan pajak penghasilan untuk bank konvensional. Kenyataannya, bank syariah secara prinsip dasar pun sudah berbeda dengan bank konvensional yang membuat akan adanya perbedaan proses bisnis antara keduanya. Hal ini menyebabkan adanya berbagai masalah yang timbul dikarenakan pengenaan pajak untuk penghasilan atau hasil dari perbankan syariah yang dipersamakan dengan perbankan konvensional. Salah satu permasalahan adalah mengenai ketepatan pengenaan pajak penghasilan atas bagi hasil untuk nasabah dengan deposito mudharabah yang disamakan dengan deposito bank konvensional. Hasil dari deposito bank konvensional dan deposito mudharabah dikenakan pajak sebesar 20% dan bersifat final. Akan tetapi, sebenarnya keduanya memiliki perbedaan 2 Analisis ketepatan pengenaan..., Aghnia Yurizkanti..., FE UI, 2013

dimana deposito dalam bank syariah dilakukan dengan menggunakan akad mudharabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta tidak dihitung berdasarkan bunga, melainkan bagi hasil. Nasabah yang menyimpan dananya dalam deposito yang menggunakan akad mudharabah akan memperoleh pengembalian yang tidak tetap dikarenakan berdasarkan hasil yang diperoleh bank dari penyaluran dana, tidak seperti deposito yang ada di bank konvensional dimana pengembaliannya berupa bunga yang tetap. Selain itu, nasabah juga akan menanggung kerugian yang dialami bank dalam mengelola dana mereka. Dengan demikian, adanya risiko yang harus dihadapi oleh nasabah deposito mudharabah, baik dari sisi bagi hasil maupun kerugian yang ditanggung. Sedangkan, pada deposito bank konvensional, nasabah tidak menanggung risiko apapun. Perbedaan ini menimbulkan suatu perdebatan dan pertanyaan mengenai apakah tepat pengenaan pajak yang sama antara deposito mudharabah dan deposito bank konvensional. Oleh karena itu, Penulis melakukan penelitian mengenai ketepatan pengenaan Pajak Penghasilan untuk deposito mudharabah. Ada empat tujuan dari penelitian ini. Pertama, untuk memahami proses bisnis dan bank konvesional dan bank syariah dalam menghimpun dan menyalurkannya Dana Pihak Ketiga serta berbagai perbedaan diantara keduanya. Keedua, untuk memahami karakteristik deposito pada bank konvensional dan bank syariah serta berbagai perbedaan diantara keduanya. Ketiga, untuk memahami konsep dasar pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diperoleh nasabah dari deposito yang disimpan di Bank. Keempat, untuk menentukan apakah pengenaan pajak atas deposito mudharabah yang dipersamakan dengan deposito bank konvensional masih tepat

TINJAUAN TEORITIS Bank konvensional Kasmir (2007) mengemukakan bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Bank merupakan lembaga perantara keuangan yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana (surplus) dan kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang kekurangan atau membutuhkan dana (defisit) (Ismail, 2010). Dengan demikian, fungsi bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana. Fungsi pertama adalah sebagai penghimpun dana. Bank melakukan kegiatan penghimpunan dana melalui simpanan. Dalam hal ini, bank merupakan tempat menyimpan uang atau berinvestasi. Keamanan merupakan hal yang penting bagi masyarakat yang 3 Analisis ketepatan pengenaan..., Aghnia Yurizkanti..., FE UI, 2013

memiliki kelebihan dana. Mereka membutuhkan tempat yang aman untuk menyimpan kelebihan dana tersebut. Selain motif keamanan, motif lain menyimpan kelebihan dana di bank adalah untuk melakukan investasi. Dengan melakukan investasi di bank, masyarakat (nasabah) akan memperoleh keuntungan berupa return atas simpanannya. Return adalah imbalan yang diperoleh nasabah atas simpanannya di bank. Return yang diberikan oleh bank berupa bunga simpanan. Besarnya return bergantung kepada masing-masing kebijakan bank. Masyarakat melakukan penyimpanan di bank dikarenakan, selain untuk menyimpan dengan aman serta investasi, untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran. Jenis simpanan yang disediakan bervariasi bergantung kepada kebijakan bank masing-masing. Akan tetapi, secara umum, jenis simpanan yang ada di bank adalah berupa giro, tabungan, dan deposito. Return yang diperoleh nasabah berbeda-beda bergantung kepada jenis simpanannya di bank. Jika nasabah menyimpan dana di bank menggunakan giro, maka nasabah akan mendapatkan imbalan berupa upah atas jasa giro. Sedangkan, jika nasabah menyimpan dana di bank menggunakan tabungan atau deposito, maka nasabah akan mendapatkan imbalan berupa bunga tabungan atau bunga deposito. Fungsi kedua bank adalah sebagai penyalur dana. Kegiatan penyaluran dana dilakukan oleh bank melalui pemberian pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan pinjaman atau dapat dikatakan kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Penyaluran dana berupa kredit

merupakan kegiatan bank yang paling penting. Hal ini

disebabkan karena bank memperoleh pendapatan dari dana yang disalurkan. Pendapatan yang diperoleh bank berupa pendapatan bunga atas kredit. Pendapatan bank akan bertambah jika penyaluran dana semakin bertambah. Oleh karena itu, penyaluran dana merupakan hal yang penting bagi bank dikarenakan pendapatan utama bagi bank berasal dari pemberian pinjaman. Manfaat lainnya dari penyaluran dana bagi bank adalah memanfaatkan dana yang idle. Pada kegiatan penghimpunan dana oleh bank, nasabah memperoleh pendapatan berupa return (bunga) yang diberikan oleh bank. Pendapatan bunga bagi nasabah merupakan suatu biaya bagi bank. Biaya bunga ini merupakan biaya atas dana yang telah dihimpun dari masyarakat yang telah menyimpan dananya di bank. Oleh karena itu, bank tidak akan membiarkan dana yang telah dihimpunnya ini mengendap, sehingga bank menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk memperoleh pendapatan. Bank Syariah Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut 4 Analisis ketepatan pengenaan..., Aghnia Yurizkanti..., FE UI, 2013

jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Ascarya (2007) menjelaskan mekanisme kerja bank syariah diawali dengan melakukan kegiatan pengumpulan dana melalui deposito (investasi), titipan giro dan tabungan yang diperoleh dari nasabah. Hasil dari pengumpulan dana ini kemudian akan digunakan oleh bank syariah untuk investasi di dunia usaha, baik investasi sendiri (nonbagi hasil/trade financing) dan investasi dengan pihak lain (bagi hasil/investment financing). Investasi yang dilakukan ini dapat dikatakan sebagai tahap penyaluran dana oleh bank syariah. Hasil dari penyaluran dana akan dibagi kepada bank syariah dan nasabah yang berpartisipasi dalam pengumpulan (penghimpunan) dana. Selain sebagai penghimpun dan penyalur dana, bank syariah dapat pula memberikan berbagai jasa perbankan kepada nasabahnya. Ascarya (2007) menjelaskan pula mengenai alur operasi bank syariah. Alur operasi bank syariah diawali dengan melakukan penghimpunan dana yang akan dimasukkan ke dalam pooling fund menggunakan prinsip wadiah yad dhamanah, mudharabah mutlaqah, ijarah, dan akad lainnya, serta setoran modal. Kemudian, pooling fund akan digunakan sebagai penyaluran dana kepada nasabah (pengusaha) dalam berbagai bentuk seperti menggunakan bagi hasil, jual beli dan sewa. Hasil dari penyaluran dana ini pun berbagai bentuk. Jika menggunakan prinsip bagi hasil maka hasil berupa bagian bagi hasil/laba sesuai kesepakatan awal (nisbah bagi hasil) dengan masing-masing nasabah (pengusaha/mudharib). Sedangkan, jika menggunakan prinsip pembiayaan, hasil yang didapat sesuai dengan akad pembiayaan yang digunakan. Selain itu, jika menggunakan prinsip jual beli, hasil yang diperoleh berupa keuntungan atau laba. Hasil operasi bank syariah tidak hanya berasal dari penyaluran dana tetapi juga berasal dari peran bank syariah sebagai agen investasi atau pemberi jasa keuangan/nonkeuangan. Bentuk dari operasi ini berupa upah (fee). Hasil yang diperoleh oleh bank syariah dimasukkan ke dalam pooling fund yang kemudian dibagikan kepada nasabah yang berpartisipasi di dalam penghimpunan dana bank dan dibagihasilkan sesuai dengan kesepakatan awal antara bank dengan nasabah. Sedangkan, untuk bagian bank akan dilaporkan ke dalam laporan laba/rugi bank syariah sebagai pendapatan operasi utama. Selain itu, pendapatan yang berupa upah (fee) akan dimasukkan pula ke dalam laporan laba/rugi sebagai pendapatan operasi lainnya.

Perpajakan Menurut Prof. Dr. MJH. Smeets yang tertera dalam buku Waluyo (2009), pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang berutang melalui norma-norma umum dan yang dapat 5 Analisis ketepatan pengenaan..., Aghnia Yurizkanti..., FE UI, 2013

dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Dari definisi pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran yang wajib dan dipaksakan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Menurut Waluyo (2009: 3) terdapat ciri-ciri yang ada pada pengertian pajak yang diperoleh dari kesimpulan beberapa pengertian pajak:  Pajak dipungut berdasarkan undang-undangan serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.  Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.  Pajak dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.  Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, jika adanya surplus digunakan untuk public investment.  Pajak mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur. Dalam perpajakan, terdapat beberapa asas yang dianut. Adam Smith mengemukakan beberapa asas pemungutan pajak, seperti yang tertera dalam buku Waluyo (2009), asas-asas pemungutan pajak tersebut adalah sebagai berikut: 

Equality: pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata. Adil dimaksudkan bahwa Wajib Pajak menyumbangkan uangnya kepada pemerintah untuk digunakan sebagai pembiayaan pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diminta oleh Wajib Pajak.



Certainty: Wajib Pajak harus mengetahui dengan jelas berapa besar pajak yang dikenakan, kapan harus bayar dan batas waktu pembayaran. Asas ini mengatakan bahwa penetapan pajak tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang.



Convenience: pembayaran pajak dilakukan pada kondisi yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. Asas ini memberikan penjelasan bahwa Wajib Pajak seharusnya membayar pajak saat mendapatkan penghasilan (pay as you earn).



Economy: biaya pemungutan dan pemenuhan kewajiban pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak diharapkan seminimal mungkin dan tidak memberatkan Wajib Pajak. Selain asas-asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith, ahli lainnya

yaitu John F. Due, dalam buku Waluyo (2009), mengatakan bahwa prinsip yang harus ada dalam pemungutan pajak adalah neutrality principle. Neutrality principle memiliki makna bahwa pajak harus netral dan tidak mempengaruhi pilihan masyarakat untuk mengkonsumsi 6 Analisis ketepatan pengenaan..., Aghnia Yurizkanti..., FE UI, 2013

ataupun memproduksi barang. Asas digunakan bertujuan untuk menjaga agar pemungutan pajak tidak mengganggu kemajuan ekonomi. Akan tetapi, menurut Waluyo (2009), dimungkinkan pemerintah menggunakan pemungutan pajak sebagai alat untuk mempengaruhi konsumsi masyarakat.

Hukum Dalam buku Hariri (2012), hukum memiliki beberapa pengertian. Berikut adalah beberapa pengertian hukum yang dikemukakan oleh beberapa ahli: Menurut Aristoteles, hukum adalah pijak mendasar untuk kehidupan anggota masyarakat. Sedangkan, menurut Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup-perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masarakat. Dari kedua pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan pedoman yang mengatur tata tertib dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi literatur yang dikombinasikan dengan wawancara mendalam. Penelitian ini berfokus kepada proses bisnis dan karakteristik deposito di bank konvensional maupun bank syariah serta perpajakan untuk deposito. Oleh karena itu, literatur yang digunakan terkait dengan perbankan konvensional, perbankan syariah serta perpajakan. Untuk wawancara mendalam, dilakukan terhadap pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang terkait dengan topik penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan menggunakan metode wawancara terstruktur dimana peneliti terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diberikan kepada narasumber. Dua tema yang diangkat dalam wawancara. Pertama, mengenai proses bisnis dan karakteristik deposito di bank konvensional dan bank syariah. Kedua, mengenai konsep dasar pengenaan pajak penghasilan deposito. Narasumber untuk pihak bank konvensional adalah Bank BCA dan Bank CIMB Niaga. Sedangkan, untuk narasumber pihak bank syariah adalah Bank BCA Syariah dan Bank CIMB Niaga syariah. Narasumber perpajakan dalam penelitian ini adalah pihak PUSIKLAT Pajak.

7 Analisis ketepatan pengenaan..., Aghnia Yurizkanti..., FE UI, 2013

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara. Sedangkan, data sekunder diperoleh dari laporan keuangan serta data-data lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN Pembahasan dan analisis dalam penelitian terdiri dari empat bagian. Pertama, analisis proses bisnis bank konvensional dan proses bisnis bank syariah. Kemudian dilanjutkan dengan, analisis karakteristik deposito bank konvensional dan deposito mudharabah. Ketiga, analisis konsep dasar pengenaan pajak penghasilan deposito. Pada akhir bagian ini, akan dibahas mengenai analisis ketepatan pengenaan pajak penghasilan deposito mudharabah yang dipersamakan dengan deposito bank konvensional. 1. Analisis proses bisnis bank konvensional dan proses bisnis bank syariah Proses bisnis bank konvensional Bank syariah dengan bank konvensional memiliki peran yang sama dimana melakukan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana. Perbedaan mendasar berada pada penggunaan prinsip syariah dalam menjalankan segala kegiatan usaha, tetapi bank konvensional tidak menggunakan prinsip syariah. Perbedaan ini berimplikasi kepada penggunaan akad-akad dalam setiap produk, baik untuk penghimpunan dana maupun penyaluran dana sehingga mengakibatkan timbulnya perbedaan lainnya antara proses bisnis bank syariah dengan bank konvensional. Perbedaan lainnya berasal dari penggunaan bunga dalam operasi atau kegiatan bisnis bank. Bank konvensional memberikan pengembalian berupa bunga dalam kegiatan penghimpunan dana dan memperoleh bunga dari penyaluran dana. Sedangkan bank syariah tidak menggunakan bunga baik dalam kegiatan penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Hal ini dikarenakan bunga termasuk ke dalam kategori riba jika ditinjau dalam prinsip syariah. Dengan demikian, bank syariah memberikan dan memperoleh pengembalian berupa bagi hasil, margin dan pendapatan sewa. Perbedaan selanjutnya adalah hubungan antara bank dengan nasabah (peran nasabah dan peran bank). Dalam penghimpunan dana, bank syariah bertindak sebagai pengelola dana (investee) dan nasabah akan bertindak sebagai pemilik dana (investor) (jika menggunakan akad mudharabah) atau sebagai pihak yang dititipkan dan nasabah sebagai pihak yang menitipkan (jika menggunakan akad wadiah). Dalam kegiatan penyaluran dana, hubungan antara bank syariah dengan nasabah sebagai penjual (jika pembiayaan menggunakan akad 8 Analisis ketepatan pengenaan..., Aghnia Yurizkanti..., FE UI, 2013

murabahah) atau pemberi sewa (jika pembiayaan menggunakan akad ijarah) ataupun sebagai investor (jika pembiayaan menggunakan akad mudharabah). Pada bank konvensional, hubungan antara nasabah dengan bank sangat berbeda dengan yang ada di bank syariah. Di bank konvensional, dalam penghimpunan dana, bank konvensional akan bertindak sebagai debitur dan nasabah akan berperan sebagai kreditur. Sedangkan, pada saat bank konvensional melakukan kegiatan penyaluran dana, bank konvensional akan bertindak sebagai kreditur dan nasabah akan berperan sebagai debitur. Perbedaan lainnya adalah berupa perbedaan pandangan mengenai kewajiban bank kepada nasabah atas dana yang dinvestasikan oleh nasabah dalam penghimpunan dana. Pada bank syariah, terdapat dua pandangan. Pandangan pertama adalah bank syariah memiliki kewajiban untuk mengembalikan 100% pokok dari dana yang dinvestaikan nasabah, dikarenakan akad yang digunakan adalah akad wadiah. Pandangan kedua adalah bank syariah tidak diwajibkan mengembalikan dana yang dinvestasikan oleh nasabah, jika menggunakan akad mudharabah. Bank syariah tidak bertanggung jawab untuk mengembalikan dana yang dinvestasikan oleh nasabah secara utuh dan harus memberikan pengembalian kepada nasabah, jika merugi. Sedangkan, bank konvensional memandang dana yang diberikan nasabah dalam kegiatan penghimpunan dana, merupakan bagian dari kewajiban bank.

Dana tersebut

dipinjamkan oleh nasabah kepada bank konvensional sehingga bank memiliki tanggung jawab untuk membayar kembali dana tersebut sebesar dana yang dinvestasikan nasabah ditambah dengan pengembalian atas dana tersebut (bunga). Perbedaan selanjutnya terletak pada tujuan kegiatan usaha. Bank syariah meminta pengembalian disesuaikan dengan hasil usaha nasabah dengan tujuan untuk membantu sesama (sosial). Dalam penghimpunan dana, nasabah pun akan memperoleh pengembalian sesuai dengan hasil kegiatan bank syariah. Namun demikian, keuntungan tetap menjadi salah satu tujuan bank syariah. Pada bank konvensional, tujuan utama bank adalah keuntungan. Bank konvensional berorientasi pada memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Perbedaan lainnya adalah kegiatan usaha yang dijalankannya. Bank konvensional tidak akan membatasi dirinya untuk masuk ke dalam suatu kegiatan usaha selama kegiatan usaha tersebut menguntungkan. Akan tetapi, bank syariah tidak mengutamakan pada keuntungan yang maksimal, tetapi sangat mengutamakan prinsip syariah. Bank syariah akan membatasi dirinya dengan hukum syariah, sehingga bank syariah akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Dengan demikian, terdapat batasan atas kegiatan usaha bank syariah, sedangkan bank konvensional tidak. 9 Analisis ketepatan pengenaan..., Aghnia Yurizkanti..., FE UI, 2013

Perbedaan selanjutnya terletak pada pihak yang menanggung risiko. Pada bank konvensional, risiko kegagalan dalam penyaluran dana hanya ditanggung oleh bank, nasabah tidak menanggung sama sekali risiko ini dan saat bank memberikan pinjaman kepada nasabah, risiko nasabah gagal dalam melakukan kegiatan usahanya sehingga kesulitan untuk membayar merupakan risiko bagi nasabah dan bank tidak menanggung risiko ini. Sedangkan, bank syariah dengan nasabah saling berbagi risiko. Risiko mengenai kegagalan dalam penyaluran dana oleh bank syariah, ditanggung pula oleh nasabah. Begitu pula, ketika nasabah mengalami gagal bayar dikarenakan kegiatan usaha nasabah bangkrut, maka bank akan menanggung risiko kerugian tersebut. Oleh karena itu, dalam bank syariah, risiko ditanggung oleh kedua belah pihak.

Tabel 4.5 Perbedaan proses bisnis bank konvensional dengan proses bisnis bank syariah No. 1. 2. 3.

4.

5. 6. 7.

Perbedaan Prinsip Pengembalian Hubungan nasabah dengan bank Kewajiban atas dana nasabah

Tujuan usaha Kegiatan usaha Risiko

Bank Konvensional Nonsyariah Bunga Kreditur,debitur

Diwajibkan mengembalikan secara penuh

Keuntungan Tidak ada batasan Tidak ada pembagian risiko

Bank Syariah Syariah Nonbunga Yang menitipkan-yang dititipkan, investor-investee, penjualpembeli, pemberi sewa-penyewa Tidak diwajibkan mengembalikan secara penuh (Produk dengan akad mudharabah) Diwajibkan mengembalikan secara penuh (Produk dengan akad wadiah) Sosial Sesuai syariah Ada pembagian risiko

Perbedaan-perbedaan ini mengindikasikan bahwa seharusnya pengenaan pajak penghasilan untuk hasil dari produk perbankan syariah seharusnya dibedakan dengan pengenaan pajak penghasilan untuk hasil yang diperoleh dari produk perbankan konvensional. 2. Analisis karakteristik deposito bank konvensional dan deposito mudharabah Karakteristik deposito di bank konvensional dan bank syariah memiliki kesamaan diantaranya adalah deposito merupakan produk penghimpunan dana yang mahal dikarenakan 10 Analisis ketepatan pengenaan..., Aghnia Yurizkanti..., FE UI, 2013

pengembalian yang diberikan lebih besar dibandingkan untuk tabungan dan giro. Kemudian, depsosito merupakan simpanan yang tidak dapat ditarik sewaktu-waktu, ada jangka waktu (1,3,6,12 dan 24 bulan), sehingga jika ditarik sebelum jatuh tempo maka nasabah akan dikenakan penalti. Akan tetapi, karakteristik deposito dikeduana memiliki berbagai perbedaan. Perbedaan utama adalah penggunaan akad yang sesuai syariah. Pada bank syariah, deposito yang ditawarkan menggunakan akad mudharabah dalam pelaksanaannya. Sedangkan, deposito bank konvensional tidak. Perbedaan ini merupakan perbedaan utama dari karakteristik deposito mudharabah dengan deposito bank konvensional yang merupakan sumber dari perbedaan lainnya. Perbedaan kedua terletak pada bentuk pengembalian yang diberikan. Pada deposito mudharabah, nasabah akan memperoleh pengembalian berupa bagi hasil. Porsi bagi hasil yang diperoleh nasabah deposito bergantung kepada hasil yang diperoleh bank syariah ketika menyalurkan dana kepada nasabah. Sedangkan, pada bank konvensional, nasabah memperoleh pengembalian berupa suku bunga yang tetap, tanpa memperdulikan pengembalian yang diperoleh bank dalam penyaluran dana. Perbedaan lainnya adalah kepastian dalam penerimaan pengembalian oleh nasabah. Porsi bagi hasil yang diterima oleh nasabah bank syariah merupakan pengembalian yang tidak pasti dikarenakan bergantung kepada besarnya keuntungan yang diperoleh bank. Sedangkan, pada bank konvensional, nasabah akan memperoleh pengembalian berupa bunga yang pasti dan tidak mungkin berubah. Oleh karena itu, kepastian pengembalian merupakan bentuk perbedaan dari karakteristik deposito bank konvensional dengan karakteristik deposito bank syariah. Adanya risiko yang ditanggung oleh nasabah merupakan perbedaan lainnya. Semakin tinggi ketidakpastian, maka semakin tinggi pula risiko yang ditanggung oleh nasabah. Pada bank syariah, nasabah akan memperoleh pengembalian yang tidak pasti dikarenakan bergantung kepada besarnya keuntungan yang diperoleh bank dalam penyaluran dana, sehingga terdapat risiko memperoleh pengembalian yang terus berkurang atau menurun. Sedangkan, pada bank konvensional, nasabah akan memperoleh pengembalian berupa bunga yang pasti dan tidak mungkin berubah, sehingga tidak terdapatnya risiko pengembalian yang diperoleh berkurang. Pada bank syariah, keuntungan yang boleh dibagikan hanya keuntungan yang sudah diterima saja (cash basis) bukan yang hanya baru diakui (accrual basis). Sedangkan, pada bank konvensional, bunga yang diberikan kepada nasabah tidak menghiraukan apakah bunga tersebut berasal dari keuntungan bank yang benar-benar sudah diterima atau keuntungan bank 11 Analisis ketepatan pengenaan..., Aghnia Yurizkanti..., FE UI, 2013

yang hanya baru diakui saja. Sehingga, dalam bank konvensional, pemberian bunga kepada nasabah merupakan kombinasi dari keuntungan bank yang hanya baru diakui dan keuntungan yang benar-benar sudah diterima sehingga dapat dikatakan menggunakan basis akrual. Perbedaan bentuk keuntungan bank yang dibagikan kepada nasabah merupakan perbedaan lainnya dari deposito mudharabah dengan deposito bank konvensional. Perbedaan berikutnya adalah apakah nasabah menanggung kerugian atau tidak. nasabah deposito mudharabah akan menanggung kerugian yang dialami oleh bank syariah jika kerugian tersebut bukan dikarenakan kelalaian bank syariah dalam mengelola dana. Sedangkan, deposito bank konvensional, kerugian yang dialami bank konvensional bukan menjadi tanggung jawab nasabah melainkan bank konvensional itu sendiri. Perbedaan selanjutnya adalah konten di dalam perjanjian di awal pembukaan deposito. Di awal perjanjian, ketika nasabah membuka deposito, bank konvensional akan memberitahukan kepada nasabah berapa besar bunga yang akan diperoleh nasabah. Hal ini menggambarkan bahwa nasabah telah mengetahui berapa besar pengembalian yang diperoleh dari penempatan dananya di bank konvensional. Sedangkan, pada bank syariah, yang sudah ditentukan di awal perjanjian, saat pembukaan deposito adalah besar nisbah (presentase bagi hasil yang menjadi bagian nasabah dan persentase bagi hasil yang menjadi bagian bank syariah). Perbedaan terakhir antara deposito mudharabah dengan deposito bank konvensional berasal dari cara bagaimana bank menggunakan dana yang ditempatkan oleh nasabah dalam deposito. Pada bank syariah, dana yang ditempatkan oleh nasabah dalam deposito mudharabah, tidak diperbolehkan untuk digunakan investasi di dalam kegiatan usaha yang menggandung gharar, mayisir dan riba. Sedangkan, di bank konvensional, bank dapat secara bebas menginvestasikan dana nasabah untuk berbagai kegiatan usaha tanpa perlu mempertimbangkan apakah kegiatan usaha tersebut halal atau haram, yang utama bagi bank konvensional adalah keuntungan yang maksimal. Oleh karena itu, penyaluran dana oleh bank syariah atas dana nasabah deposito terbatas pada kegiatan usaha yang sesuai dengan syariah, sedangkan, bank konvensional tidak terbatas dan hal ini menyumbangkan aspek perbedaan yang ada antara deposito mudharabah dengan deposito bank konvensional.

12 Analisis ketepatan pengenaan..., Aghnia Yurizkanti..., FE UI, 2013

Tabel 4. 6 Perbedaan karakteristik deposito bank konvensional dengan karakteristik deposito mudharabah No.

Perbedaan

Deposito Bank

Deposito Bank

Konvensional

Syariah

Tidak ada

Ada

Bunga

Bagi hasil

Pasti dan tetap Tidak ada

Tidak pasti dan tidak tetap Ada

Basis akrual

Basis kas

Tidak ada

Ada

7.

Bentuk keuntungan yang dibagikan Kerugian yang ditanggung oleh nasabah Yang ditentukan di awal

Bunga

Nisbah

8.

Penggunaan dana deposito

Tidak ada batasan

Ada batasan, harus sesuai syariah

1.

Penggunaan akad

2.

Pengembalian

3.

Kepastian pengembalian

4.

Risiko

5. 6.

Perbedaan-perbedaan ini mengindikasikan bahwa seharusnya pengenaan pajak penghasilan untuk hasil dari produk perbankan syariah seharusnya dibedakan dengan pengenaan pajak penghasilan untuk hasil yang diperoleh dari produk perbankan konvensional. 3. Analisis konsep dasar pengenaan pajak penghasilan deposito Aspek pertama yang akan dibahas adalah mengenai bagaimana pengenaan pajak penghasilan untuk deposito bank konvensional. Penghasilan deposito bank konvensional dikenakan tarif pajak sebesar 20%. Penghasilan deposito bruto adalah basis perhitungan besarnya penghasilan deposito yang dikenakan pajak. Jumlah deposito yang tidak melebihi atau kurang dari Rp7.500.000,00 dan tidak berbentuk jumlah yang dipecah-pecah, tidak dikenakan pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa hanya Wajib Pajak yang memiliki jumlah deposito diatas Rp7.500.000,00 yang akan dikenakan pajak. Pihak yang melakukan pemotongan pajak atas penghasilan deposito adalah pihak bank yang bersangkutan. Bank kemudian akan membuat Laporan pemotongan Pajak Penghasilan. Laporan tersebut beserta penyetoran dilakukan setiap satu bulan sekali kepada Dirjen Pajak. Aspek kedua yang akan dibahas adalah mengenai bagaimana pengenaan pajak penghasilan untuk deposito pada bank syariah atau disebut dengan deposito mudharabah. Untuk kegiatan usaha perbankan syariah, yang mengatur tentang perpajakan untuk bank syariah adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136/PMK 03/Tahun 2011. Dalam 13 Analisis ketepatan pengenaan..., Aghnia Yurizkanti..., FE UI, 2013

PMK No.136. PMK ini mengindikasikan bahwa untuk penghasilan yang diperoleh nasabah yang menempatkan dananya berbentuk deposito mudharabah, akan dikenakan pajak yang sama dengan pengenaan pajak penghasilan atas bunga deposito. Dengan demikian, untuk pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan deposito mudharbah dipersamakan dengan pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan deposito bank konvensional. Hal ketiga yang akan dibahas mengenai pertimbangan mengapa pengenaan pajak penghasilan untuk deposito mudharabah dipersamakan dengan deposito bank konvensional. Pengenaan pajak penghasilan untuk deposito mudharabah dipersamakan dengan deposito bank konvensional dikarenakan substansi transaksi antara keduanya adalah sama. Meskipun, secara hukum dan prinsip antara bank konvensional dengan bank syariah berbeda, tetapi substansi secara ekonomi sama. Pihak pajak melihat secara perhitungan antara bunga di bank konvensional dengan bagi hasil di bank syariah, meskipun terdapat sedikit perbedaan, tetapi relatif sama. Dalam perpajakan, pihak pajak sangat memperhatikan prinsip netralitas. Menurut John F. Due, dalam bukunya Waluyo (2009), mengatakan bahwa neutrality principle memiliki makna bahwa pajak harus netral dan tidak mempengaruhi pilihan masyarakat untuk mengkonsumsi ataupun memproduksi barang. Prinsip netralitas ini memberikan implikasi yaitu pajak yang ditetapkan harus bersifat objektif. Oleh karena itu, ketika suatu penghasilan yang memiliki substansi ekonomi yang sama akan dikenakan pajak yang sama, begitu pula dengan pengenaan pajak penghasilan untuk deposito mudharabah agar tidak mempengaruhi pilihan masyarakat dalam menentukan tempat mendepositokan dana yang mereka miliki (apakah bank konvensional atau bank syariah). Dengan demikian, pengenaan pajak penghasilan untuk deposito mudharabah yang paling tepat adalah dengan mengenakan perlakuan yang sama seperti pengenaan pajak untuk deposito bank konvensional. 4. Analisis ketepatan pengenaan pajak penghasilan deposito mudharabah yang dipersamakan dengan deposito bank konvensional Pengenaan pajak penghasilan atas bagi hasil dari deposito mudharabah, pengenaan pajak penghasilannya dipersamakan dengan pengenaan pajak penghasilan atas bunga, dimana akan dikenakan tarif pajak sebesar 20% dan bersifat final, seperti yang sudah dipaparkan pada bagian sebelumnya. Akan tetapi, jika dilihat dari proses bisnis antara bank syariah dengan bank konvensional memiliki banyak sekali perbedaan. Perbedaan dalam proses bisnis dikarenakan adanya perbedaan prinsip yang dianut akan mengakibatkan adanya perbedaan produk yang ditawarkan, sehingga terdapat beberapa perbedaan karakteristik deposito bank 14 Analisis ketepatan pengenaan..., Aghnia Yurizkanti..., FE UI, 2013

konvensional dengan deposito mudharabah. Oleh karena itu, jika dilihat dari perbedaan proses bisnis dan karakteristik deposito yang ada di kedua bank ini, seharusnya pengenaan pajak penghasilan untuk deposito mudharabah tidak dipersamakan dengan deposito bank konvensional.

Gambar 4.3 Analisis ketepatan pengenaan PPh untuk deposito mudharabah ditinjau dari proses bisnis dan karakteristik deposito

Menurut pertimbangan pihak pajak, yang utama bagi pajak adalah substance over form, meskipun terdapat perbedaan dalam proses bisnis dan karakteristik deposito di kedua bank tersebut, pihak pajak akan tetap menyamakan pengenaan pajaknya dikarenakan bentuk transaksi bukan merupakan pertimbangan utama, tetapi substansi transaksi yang utama. Keduanya memiliki substansi transaksi yang sama. Maksud dari substansi transaksi yang sama antara bunga dengan bagi hasil adalah secara perhitungan bunga dan bagi hasil sama serta besaran bunga dan bagi hasil pun hampir sama, sehingga pengenaan pajak penghasilan untuk keduanya adalah sama. Akan tetapi, perlu diperhatikan, nilai bagi hasil yang diterima nasabah deposito mudharabah akan berbeda dengan nilai bunga yang diperoleh nasabah deposito bank konvensional, dikarenakan nilai bagi hasil yang diberikan kepada nasabah merupakan pendapatan yang sudah dikurangi dengan pendapatan berbentuk akrual. Meskipun di dalam praktiknya besaran bagi hasil yang diberikan kepada nasabah memiliki nilai yang hampir sama dengan bunga, maka hal tersebut merupakan bagian dari usaha bank syariah untuk dapat menghasilkan keuntungan yang besar. Sedangkan, nasabah bank konvensional akan memperoleh bunga yang tidak menghiraukan bentuk keuntungan yang dibagikan. Selain nilai transaksi, yang perlu diperhatikan kembali adalah mengenai cara perhitungan. Dalam deposito yang ada di bank konvensional, nasabah akan memperoleh

15 Analisis ketepatan pengenaan..., Aghnia Yurizkanti..., FE UI, 2013

pengembalian berupa bunga yang tetap. Bunga yang ditentukan ini merupakan pengembalian yang pasti diperoleh nasabah setiap bulannya dan tidak akan berubah. Sedangkan, nasabah deposito mudharabah hanya mengetahui berapa besar porsi bagi hasil yang menjadi miliknya bukan berapa besar pengembalian yang benar-benar akan diperoleh. Jika dilihat dari perbedaan ini, bunga dan bagi hasil akan memiliki isi transaksi yang berbeda dimana besaran bagi hasil yang diperoleh nasabah deposito mudharabah tidak diketahui, sedangkan besaran bunga yang diperoleh nasabah deposito bank konvensional tetap. Pengembalian untuk nasabah deposito mudharabah tidak diketahui, dikarenakan bergantung kepada hasil usaha bank syariah dalam penyaluran dana, akan memberikan dampak bahwa adanya kemungkinan nasabah memperoleh penurunan pengembalian. Dalam deposito bank konvensional, tidak ada risiko nasabah deposito mengalami penurunan pengembalian. Oleh karena itu, nasabah deposito mudharabah memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan nasabah deposito bank konvensional yang mendapatkan pengembalian yang tetap. Nasabah yang menempatkan dananya di deposito mudharabah akan memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan nasabah yang menempatkan dananya di deposito bank konvensional dikarenakan nilai pengembalian yang berubah-ubah. Ketika pajak mengenakan tarif yang sama untuk pengembalian dari kedua deposito ini, tentunya, nasabah yang awalnya mendepositokan dananya di bank syariah akan berpindah ke bank konvensional. Hal ini dikarenakan jika mereka mendepositokan dana di bank syariah, mereka memperoleh nilai pengembalian yang tidak tetap, ada risiko pengembalian berubah-ubah dan pengenaan pajaknya pun sama dengan pajak untuk bunga yang memberikan nilai pengembalian yang tetap, maka mereka akan berpikir lebih baik mereka menempatkan dana mereka kepada deposito bank konvensional yang memberikan nilai pengembalian yang tetap. Ketika pengenaan pajak penghasilan atas deposito mudharabah dipersamakan dengan deposito bank konvensional akan menyebabkan terlanggarnya prinsip netralitas dikarenakan pajak menjadi tidak netral dan mempengaruhi pilihan masyarakat untuk mengkonsumsi suatu barang. Dalam deposito mudharabah, nasabah akan menanggung kerugian yang dialami oleh bank syariah ketika gagal dalam usaha untuk menyalurkan dana. Penyamaan pengenaan pajak penghasilan atas deposito mudharabah dengan deposito bank konvensional, membuat perlakuan pajak atas kerugian ini menjadi tidak ada. Hal ini dikarenakan di dalam deposito bank konvensional, tidak mengenal kerugian ditanggung oleh nasabah. Secara praktik, nasabah deposito mudharabah tidak pernah mengalami kerugian. Meskipun demikian, pihak pajak tetap harus mengatur perlakuan pajak untuk kerugian tersebut. Hukum perpajakan menjadi pedoman masyarakat dalam urusan perpajakan, sehingga seharusnya pihak pajak 16 Analisis ketepatan pengenaan..., Aghnia Yurizkanti..., FE UI, 2013

harus secara lengkap memberikan peraturan yang menyangkut pengenaan pajak suatu penghasilan, tidak terkecuali penghasilan atas deposito mudharabah. Oleh karena itu, seharusnya pihak pajak tetap harus mengatur perlakuan pajak untuk kerugian yang akan dialami nasabah deposito mudharabah. Menurut pihak pajak, kerugian ditanggung oleh nasabah tidak pernah terjadi. Ketika bank syariah ataupun bank konvensional gagal dalam menyalurkan dana sehingga membuat bank tersebut menjadi mengalami kerugian, maka pemerintah akan memberikan ganti kepada nasabah atas dana yang hilang. Sehingga, tidak dibutuhkan peraturan yang mengatur mengenai perlakuan pajak ketika nasabah menanggung kerugian bank syariah. Jika ditinjau kembali, dalam akad mudharabah pemilik dana diharuskan menanggung kerugian yang dialami pengelola dana dikarenakan kerugian merupakan bagian risiko yang ditanggung oleh pemilik dana atas investasinya. Dengan demikian, penjaminan dana deposito oleh Lembaga Penjamin Simpanan tidak sesuai dengan prinsip syariah dikarenakan tidak sesuai dengan prinsip yang ada di dalam akad mudharabah.

KESIMPULAN Penelitian ini mengangkat topik mengenai ketepatan pengenaan pajak penghasilan untuk deposito mudharabah yang dipersamakan dengan deposito bank konvensional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses bisnis dan karakteristik dalam bank konvensional maupun bank syariah serta perbedaannya dan konsep dasar pengenaan pajak penghasilan deposito serta menentukan apakah pengenaan pajak yang dipersamakan masih tepat. Dari hasil analisis yang sudah dibahas, dapat disimpulkan bahwa pengenaan pajak penghasilan untuk deposito mudharabah tidak dipersamakan dengan deposito bank konvensional. Hal ini dikarenakan antara bank konvensional dengan bank syariah memiliki proses bisnis yang berbeda, dimana perbedaan tersebut meliputi prinsip yang dianut, penggunaan bunga dalam kegiatan usaha, pandangan mengenai hubungan antara bank dengan nasabah, kewajiban bank kepada nasabah atas dana yang dinvestasikan oleh nasabah, tujuan usaha, kegiatan bisnis/usaha yang dilakukan serta pihak yang menanggung risiko. Selain itu, karakteristik deposito bank konvensional dengan karakteristik deposito mudharabah memiliki pula berbagai perbedaan, seperti penggunaan akad yang sesuai syariah, bentuk pengembalian yang diberikan, kepastian pengembalian, risiko, bentuk keuntungan bank yang dibagikan kepada nasabah, kerugian yang ditanggung oleh nasabah, apa yang ditentukan di awal perjanjian serta cara penggunaan dana nasabah deposito. Dengan berbagai perbedaan ini 17 Analisis ketepatan pengenaan..., Aghnia Yurizkanti..., FE UI, 2013

seharusnya pengenaan pajak untuk deposito di bank konvensional dengan bank syariah tidak dipersamakan. Dari sisi perpajakan, deposito mudharabah dipersamakan pengenaan pajak penghasilannya dengan deposito bank konvensional dikarenakan keduanya memiliki substansi transaksi yang sama yaitu nilai dan cara perhitungan keduanya adalah sama. Akan tetapi, dari hasil analisis diperoleh bahwa nilai bagi hasil dengan bunga berbeda karena bagi hasil menggunakan cash basis sedangkan bunga menggunakan accrual basis. Selain itu, cara perhitungan keduanya berbeda sehingga dapat disimpulkan bahwa substansi transaksinya berbeda. Dengan demikian pengenaan pajak untuk bagi hasil deposito mudharabah yang dipersamakan dengan deposito bank konvensional adalah tidak tepat. Keterbatasan atas penelitian ini adalah wawancara hanya dilakukan terhadap dua bank konvensional dan dua bank syariah, sehingga belum dapat memperoleh proses bisnis bank konvensional dan bank syariah serta karakteristik deposito mudharabah dan deposito bank konvensional secara lebih lengkap dilihat dari keseluruhan bank. Selain itu, adanya kemungkinan kesenjangan interpretasi atas pemahaman yang diperoleh peneliti dari narasumber serta kurangnya penelitian-penelitian terdahulu terkait pengenaan pajak untuk bank syariah sehingga sulit bagi peneliti dalam memperoleh pengetahuan tambahan untuk melakukan analisis. Pengenaan pajak untuk deposito mudharabah yang tidak tepat untuk diperlakukan sama dengan deposito bank konvensional mengharuskan pihak pajak untuk meninjau kembali peraturan perpajakan untuk perbankan syariah dikarenakan perbankan syariah dengan perbankan konvensional memiliki proses bisnis dan karakteristik produk yang ditawarkan berbeda. Selain itu, seharusnya pemerintah yang memiliki tujuan ingin meningkatkan perkembangan perbankan syariah seharusnya memberikan suatu insentif pajak kepada perbankan syariah dan seharusnya pihak perbankan syariah meminta suatu insentif pajak dari pemerintah. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya peneliti selanjutnya melakukan penelitian mengenai perlakuan pengenaan pajak untuk instrumen-instrumen perbankan syariah di Indonesia yang dibandingkan dengan perlakuan pengenaan pajak untuk instrumen-instrumen perbankan syariah di negara-negara yang sudah terlebih dahulu menerapkan prinsip syariah dalam perbankan.

18 Analisis ketepatan pengenaan..., Aghnia Yurizkanti..., FE UI, 2013

KEPUSTAKAAN Alamsyah, Halim (2012, April). Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan Dalam Menyongsong MEA 2015. Paper presented at Milad ke-8 IAE Antonio, Muhammad S. (2001). Bank syraiah: dari teori ke praktik. Jakarta: Gema Insani Press Ascarya. (2007). Akad dan produk bank syariah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada Barata, Atep A. (2011). Panduan lengkap pajak penghasilan. Jakarta: Visimedia Cengiz Erol, Radi El-Bdour, (1989) "Attitudes, Behaviour, and Patronage Factors of Bank Customers towards Islamic Banks", International Journal of Bank Marketing,Vol. 7 Iss: 6, pp.31 – 37 Dewi, Gemala. (2006). Aspek-aspek hukum dalam perbankan dan perasuransian syariah di Indonesia (edisi pertama). Jakarta: Kencana Francis, Jack C. (1991). Investment: Analysis and Management (5th edition). Singapore: McGraw-Hill Inc. Gunadi. (2007). Pajak internasional (edisi revisi). Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Hariri. Wawan Muhwan. (2012). Pengantar ilmu hukum. Bandung: Pustaka Setia Ismail. (2010). Manajemen perbankan: dari teori menuju aplikasi (edisi 1). Jakarta: Kencana Jones, Charles P. (2007). Investement (edisi 10). New Jersey: John Willey&Sons Inc. Karim, Adiwarman. (2011). Bank islam: analisis fiqih keuangan (edisi 4). Jakarta: Rajawali Pers Kasmir. (2007). Dasar-dasar perbankan (edisi 1). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada Nurhayati, S., & Wasilah. (2009). Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat. Ross, Stephen A; Westerfield, R. W; Jordan, Bradford D. (2009). Pengantar keuangan perusahaan (buku terjemahan, buku 1 edisi 8). Jakarta: Salemba Empat Sasongko, Agung. (2012, 9 Mei). 2030, Pemeluk islam capai 2,2 miliar jiwa. Republika Online.http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam mancanegara/12/05/09/m3qcqk-2030-pemeluk-islam-capai-22-miliar-jiwa Soemitra, Andri. (2010). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Prenada Media Tansuria, Billy Ivan. (2011). Pajak penghasilan final: sifat, pengertian, pengenaan pajak, serta tatacara penyetoran dan pelaporannya (edisi 1). Yogyakarta: Graha Ilmu Waluyo. (2010). Perpajakan Indonesia (Buku 1, edisi 9). Jakarta: Salemba Empat

19 Analisis ketepatan pengenaan..., Aghnia Yurizkanti..., FE UI, 2013

20 Analisis ketepatan pengenaan..., Aghnia Yurizkanti..., FE UI, 2013