ANALISIS INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA TEGAL TAHUN 2014
SKRIPSI Diajukan dalam rangka penyelesaian studi Strata 1 untuk mencapai Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal
Oleh : Nama :BUDI WAHYONO NPM : 2111500003 Prodi : Ilmu Pemerintahan
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL 2015
ANALISIS INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA TEGAL TAHUN 2014
SKRIPSI Diajukan dalam rangka penyelesaian studi Strata 1 untuk mencapai Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal
Disusun Oleh : Nama
: BUDI WAHYONO
NPM
: 2111500003
Prodi
: Ilmu Pemerintahan
Disetujui :
Pembimbing I,
Pembimbing II,
Dra. Hj. Sri Sutjiatmi, M.Si
Drs. Djoko Suyono, M.Si
NIP. 196305271988032001
NIPY. 2451891956
ii
iii
LEMBAR PERNYATAAN Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis dalam bentuk skripsi yang berjudul : “ANALISIS INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADUKOTA TEGAL TAHUN 2014” beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Dalam penulisan skripsi ini saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan sebagaimana mestinya. Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dijadikan pedoman bagi yang berkepentingan, dan saya siap menanggung segala resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya tulis saya ini, atau adanya klaim terhadap keaslian karya tulis saya ini.
Tegal, Juli 2015 Penyusun,
Budi Wahyono
iv
ABSTARAK Nama : Budi Wahyono NPM : 2111500003 Judul : Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Tegal. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu kota Tegal Tahun 2014. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelayanan dan mengetahui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal Tahun 2014. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan pelayanan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal serta mengetahui kondisi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, kuisioner, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian mengenai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal Tahun 2014 menunjukan kinerja unit pelayanan berpredikat “BAIK” dengan nilai IKM 80. Dari ke sembilan unsur dalam penelitian ini terdapat lima unsur dengan kategori baik, yaitu: persyaratan, prosedur, produk spesifikasi jenis pelayanan, maklumat pelayanan, dan penaganan pengaduan , kritik dan saran. Serta empat unsur yang menurut responden dalam kodisi sangat baik yaitu: waktu pelayanan, biaya/tarif, kompetensi pelaksana, dan perilaku pelaksana. Saran untuk penelitian ini adalah agar Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal melakukan upaya-upaya meningkatkan kualitas pelayanan, khusunya unsur yang masih dalam kategori baik supaya menjadi sangat baik. Kata Kunci: Indeks Kepuasan Masyarakat
v
ABSTRACT Name: Budi Wahyono NPM: 2111500003 Title: Analysis of Public Satisfaction Index (HPI) In the Integrated Licensing Service Agency (BP2T) Tegal. The main problem in this research is how Community Satisfaction Index (HPI) at the Integrated Licensing Service Agency Tegal 2014. The goal of this research is to describe the service and know Community Satisfaction Index (HPI) at the Integrated Licensing Service Agency Tegal 2014. In writing this thesis, the writer / the researcher used the type of descriptive research that is described the service in the Integrated Licensing Service Agency Tegal and determine the condition of Community Satisfaction Index (HPI). Techniques of collecting data are observations, interviews, questionnaires, and literature study. Results of research on Public Satisfaction Index (HPI) at the Integrated Licensing Service Agency Tegal 2014 shows the performance of the service unit that is categorized as "GOOD" to the value of SMEs 80. From the nine elements in this study, there are five elements in good categories, namely: requirements, procedures, the specification product of the type of service, service edicts, and handling complaints, criticisms and suggestions. As well as four elements according to respondents in well condition namely: time of service, cost / tariff, executive competence, and implementing behavior. Suggestions for this study is that the Integrated Licensing Service Agency Tegal made efforts to improve the quality of service, especially the elements are still in good categories would be excellent. Keywords: Public Satisfaction Index
vi
MOTTO Man Jadda Wajada (Siapa bersungguh-sungguh pasti akan berhasil) Man shobaru Zhafira (Siapa yang sabar akan beruntung) Man Yazro Yahsud (Siapa yang menanam, akan menuai yang ditanam)
vii
PERSEMBAHAN Skripsi ini saya persembahkan untuk:
Kedua orangtua saya yaitu Bapak Tarmudi dan Ibu Sauroh yang selalu memberikan semangat dan dukungan untuk menggapai cita-cita saya.
Kakak serta adik-adikku yang memberikan semangat dalam proses pembuatan skripsi ini.
Teman-teman satu almamater (FISIP UPS TEGAL) angkatan 2011 yang dikomandoi oleh Mizarudin.
Teman-teman KKN Vokasi tatarias Debong Kidul yang telah banyak memberikan pelajaran tentang koordinasi yang baik.
Imas M., S.Pd yang telah memberikan dukungan serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini
viii
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan ridlo-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal. Dalam penelitian ini, penulis mengambil judul skripsi tentang ”ANALISIS INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BP2T) KOTA TEGAL TAHUN 2014”. Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini banyak memperoleh bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat : 1. Ibu Dra. Hj. Sri Sutjiatmi, M.Si, selaku Pembimbing I dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal. 2. Bpk. Drs. Djoko Suyono, M.Si., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 3. Dosen Penguji yang telah banyak memberikan arahan dan petunjuk perbaikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 4. Bpk. Arif Zainudin, S.IP, M.IP, MA yang telah banyak memberikan semangat, arahan, dan motivasi dalam kehidupan akademik.
ix
5. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal. 6. Bpk. Drs. Bajari, selaku Kepala BP2T Kota Tegal yang telah memberikan ijin untuk tempat penelitian. 7. Seluruh Pegawai Badan Pelayanan Perizinan TerpaduKota Tegal yang telah banyak membantu kepada penulis dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi. 8. Teman-teman yang telah banyak memberikan bantuan, motivasi dan dorongan baik secara materiil maupun spirituil. Semoga segala amal dan perbuatannya mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin. Penulis juga menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik ataupun saran demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Tegal,
Juli 2015
BUDI WAHYONO NPM. 211500003
x
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL .................................................................................. HALAMAN PENGESAHAN .................................................................... HALAMAN PERNYATAAN .................................................................... HALAMAN MOTO ................................................................................... HALAMAN PERSEMBAHAN ................................................................. KATA PENGANTAR ................................................................................ ABSTRAK ................................................................................................. ABSTRACT ............................................................................................... DAFTAR ISI .............................................................................................. DAFTAR TABEL ...................................................................................... DAFTAR GAMBAR ................................................................................. DAFTAR GARFIK .................................................................................... DAFTAR LAMPIRAN .............................................................................. BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... A. Latar Belakang ........................................................................
i iii iv v vi vii ix x xi xiii xiv xv xvi 1 1
B.
Perumusan Masalah .................................................................
7
C.
Tujuan dan Manfaat Penelitian ...............................................
8
D.
Definisi Konsepsional .............................................................
9
E.
Definisi Operasional ................................................................
10
F.
Metode Penelitian ....................................................................
12
a.
Tipe Penelitian ...............................................................
12
b.
Populasi dan Sampel ......................................................
14
c.
Macam dan Jenis Data ...................................................
20
d.
Teknik Pengumpulan Data ............................................
20
e.
Teknik Analisa Data ......................................................
22
BAB II LANDASAN TEORI .................................................................... A. Pelayanan Publik .....................................................................
25 25
B.
Indeks Kepuasan Masyarakat ..................................................
32
BAB III DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN ....................................... A. Gambaran Umum Kota Tegal .................................................
40 40
B.
Gambaran Umum Obyek Penelitian .......................................
46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ...........................
99
A.
Identitas Responden ................................................................
100
B.
Pembahasan .............................................................................
103
xi
BAB V PENUTUP .....................................................................................
133
A. Kesimpulan ....................................................................................
133
B. Saran ...............................................................................................
134
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................
135
LAMPIRAN-LAMPIRAN..........................................................................
137
xii
DAFTAR TABEL Tabel I.01 Jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan .......................... Tabel I.02 Jumlah Pengguna Pelayanan Pada BP2T Kota Tegal Tahun 2009-2014 ....................................................................... Tabel I.03 Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan ............................................ Tabel III.01 Luas Daerah, Proyeksi Penduduk, dan Rumah Tangga Kota Tegal Menurut Kecamatan/Kelurahan Tahun 2014........... Tabel III.02 Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2014 .... Tabel III.03Jumlah/Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan ............... Tabel III.04Jumlah/Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan ............. Tabel III.05Sumber Daya Manusia BP2T Kota Tegal ................................ Tabel III.06Daftar Aset / Perlengkapan yang dimiliki Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal .................................................................... Tabel III.07 Jenis Layanan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal .................................................................................................. Tabel III.07 Realisasi Penerbitan Izin dan Non Perizinan Pada BP2T Kota Tegal Tahun 2009-2014 .................................................................... Tabel IV.1Nilai IKM Unsur Persyaratan ................................................... Tabel IV.2 Nilai IKM Unsur Prosedur ....................................................... Tabel IV.3 Nilai IKM Unsur Waktu Pelayanan .......................................... Tabel IV.4 Nilai IKM Unsur Biaya/tarif Pelayanan .................................. Tabel IV.5 Nilai IKM Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan ............. Tabel IV.6 Nilai IKM Unsur Kompetensi Pelaksana ................................. Tabel IV.7 Nilai IKM Unsur Perilaku Pelaksana ....................................... Tabel IV.8 Nilai IKM Unsur Maklumat Pelayanan ................................... Tabel IV.7 Nilai IKM Unsur Penanganan Penagaduan Saran Dan Masukan Tabel IV.10 Nilai Rata-rata Unsur dari Masing-masing Unit Pelayanan pada BP2T Kota Tegal ..................................................... Tabel IV.11 Hasil IKM Unit Pelayanan .....................................................
xiii
6 15 24 43 45 51 51 52 53 96 98 105 107 111 114 116 118 122 123 129 130 131
DAFTAR GAMBAR Gambar II.01 Elemen Pelayanan Publik .................................................... Gambar II.02 Segitiga Keseimbangan dalam Kualitas Pelayanan ............. Gambar II.03 Model Manajemen Pelayanan .............................................. Gambar III.01 Struktur Organisasi BP2T Kota Tegal ................................
xiv
28 30 31 50
DAFTAR GRAFIK Grafik IV.01 Usia Responden .................................................................... Grafik IV.02Jenis Kelamin Responden....................................................... Grafik IV.03 Tingkat Pendidikan Responden ............................................ Grafik IV.04 Jenis Pekerjaan Responden ................................................... Grafik IV.05 Persyaratan Pelayanan .......................................................... Grafik IV.06 Prosedur Pelayanan .............................................................. Grafik IV.07 Jam Buka dan Tutup Pelayanan ........................................... Grafik IV.08 Waktu Pelayanan Perizinan .................................................. Grafik IV.09 Kepastian Biaya Pelayanan .................................................. Grafik IV.10 Terjangkaunya Biaya Pelayanan .......................................... Grafik IV.11 Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan ...................................... Grafik IV.12 Kompetensi Pelaksana .......................................................... Grafik IV.12 Keramahan Petugas .............................................................. Grafik IV.13 Kedisiplinan Petugas Dalam Memberikan Pelayanan ........... Grafik IV.14 Ketanggapan Petugas Dalam Memberikan Pelayanan ......... Grafik IV.15 Maklumat Pelayanan ............................................................ Grafik IV.16 Tersedianya Kotak Saran dan Masukan ............................... Grafik IV.17 Tersedianya Ruang Pengaduan ............................................. Grafik IV.18 Ketersediaan Melayani Keluhan Masyarakat .......................
xv
100 101 102 103 104 106 108 109 112 113 115 117 119 120 121 123 125 127 128
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 Daftar kuisioner .......................................................................
137
Lampiran 2 Daftar Jawaban Responden .....................................................
138
Lampiran 3 Surat Penelitian FISIP UPS TEGAL ......................................
143
Lampiran 4 Surat Ijin Penelitian dari BAPPEDA Kota Tegal ...................
145
Lampiran 5 Berita Acara Bimbingan Skripsi .............................................
146
Lampiran 6 Berita Acara Ujian Skripsi ......................................................
147
xvi
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Masalah
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan otonomi seringkali dikaitkan dengan desentralisasi, sering diartikan sebagai pelimpahan atau pembagian kewenangan (kekuasaan) pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (local government). Dalam hal ini pengertian local government bisa mempunyai dua arti;Pertamalocal government yang mendasarkan pada asas dekonsentrasi; Kedua local state government dalam arti local self autonomous government (Tri Ratnawati, 2000: 18-28). Dalam pencapaian tujuan otonomi daerah harus diperhatikan beberapa unsur -unsur penting. Unsur-unsur tersebut menurut Syaukani (2001: 179) antara lain memantapkan kelembagaan, peningkatan kemampuan aparatur pemerintah daerah, dan kemampuan finansial (keuangan) daerah untuk membiayai pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut dapat memperbaiki dan mengembangkan unsur-unsur itu sehingga mampu menangani berbagai persoalan yang mungkin terjadi dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik menurut Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2013:189-190); Pertama, otonomi daerah akan memperpendek tingkatan atau jenjang hierarki pengambilan keputusan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih cepat. Kedua, otonomi daerah akan memperbesar kewenangan dan keleluasan daerah sehingga pemerintah kabupaten atau kota dapat merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah dan tuntutan masyarakat.
1
2
Ketiga, otonomi daerah akan memperpendek penyelengaraan pemerintah dengan konstituenya sehingga penyelenggara pemerintah akan dapat merespon tuntutan masyarakat secara lebih tepat. Keempat, kedekatan dengan konstituen tersebut juga akan meningkatkan tingkat akuntabilitas penyelenggara pemerintah karena masyarakat lebih dekat dan memiliki akses yang lebih besar untuk mengontrol jalanya pemerintahan. Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat sehingga kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan umum (public services) sangat strategis karena akan menentukan sejauh mana pemerintah mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya bagi masyarakat dan sejauhmana negara telah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya. Moenir (1992) mengemukakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Kondisi masyarakat yang semakin kritis, birokrasi publik dituntut harus dapat mengubah posisi dan peran dalam memberikan pelayanan publik. Dari yang suka mengatur dan memerintah berubah menjadi suka melayani, dari yang suka menggunakan pendekatan kekuasaan, berubah menjadi suka menolong menuju ke arah yang fleksibel kolaboratis dan dialogis dan dari cara-cara yang sloganis menuju cara-cara kerja yang realistik pragmatis (Thoha dalam Widodo, 2001). Dengan revitalitas birokrasi publik (terutama aparatur pemerintah daerah) ini, pelayanan publik lebih baik serta profesional dalam menjalankan apa yang menjadi tugas dan kewenagan diberikan kepadanya dapat terwujud. Sistem pelayanan perizinan yang berlaku saat ini, pada kenyataannya dirasakan masyarakat masih ada hambatan birokratis. Terkesan dalam kebijakannya pemerintah sangat dilematis. Disatu sisi keberadaan investor merupakan salah satu sumber penyumbang penerimaan Pendapatan Asli Daerah, disisi lain investor merasa keberatan jika terlalu banyak jenis pemungutan, baik resmi maupun tidak resmi. Sistem demikian tentunya harus segera dilakukan penyempurnaan. Menurut Ratminto dan Atik septi Winarsih (2013:52-53) manajemen pelayanan yang baik hanya akan dapat diwujudkan apabila penguatan posisi tawar pengguna jasa pelayanan mendapatkan prioritas utama. Dengan demikian, pengguna jasa diletakan di pusat yang mendapatkan dukungan dari (a) sistem pelayanan yang mengutamakan kepentingan masyarakat, khususnya pengguna jasa, (b) kultur pelayanan dalam organisasi penyelenggara pelayanan, dan (c) sumber daya manusia yang berorientasi pada kepentingan pengguna jasa.
3
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) muncul karena adanya kondisi dimana iklim usaha dan investasi di Indonesia secara umum tidak kondusif, salah satu penyebabnya adalah karena berbelitnya proses perizinan di daerah. Persyaratan banyak, tumpang tindih serta menyangkut banyak instansi teknis menyebabkan prosedur layanan menjadi tidak efisien. Dengan demikian banyak daerah berinisiatif untuk melakukan reformasi birokrasi perizinan usaha dengan membentuk PPTSP. Setelah Pemerintah menetapkan Permendagri No 24 tahun 2006 mengenai Pembentukan PPTSP, maka diharapkan setiap daerah di Indonesia dapat membentuk PPTSP serta menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui pelayanan perizinan pada masyarakat secara transparan, akuntabel, serta efisien dan efektif. Menurut Dwiyanto (2002) untuk mewujudkan pelayanan optimal dan good governance dalam pelayanan maka pengguna layanan dijadikan tolak ukur dalam menilai kinerja pemerintahan. Kecenderungan penelitian sebelumnya yang dilakukan untuk menilai kinerja sektor publik sangat jarang menilai dari perspektif pengguna layanan terutama menyangkut aspek pelayanan (Command :1993). Melalui Peraturan MENPAN RB No. 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) digunakan untuk menilai kinerja pelayanan publik dan sebagai bahan untuk meningkatkan kinerja unit pelayanan secara berkala. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan secara berkala satu tahun sekali, berguna untuk dokumen acuan dalam menentukan kebijakan pelayanan yang akan datang. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal merupakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kota Tegal mengurusi pelayanan perizinan. Berdasarkan Peraturan Wali Kota No. 2 Tahun 2009 tentang Pola dan Mekanisme Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi: 1. Merumuskan kebijakan teknis bidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal daerah, 2. Penyelanggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal daerah, 3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal daerah,
4
4. Pelaksanaan kesekretariatan badan, 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsi. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan, sesuai dengan Perwal No. 2 Tahun 2009 tentang Pola dan Mekanisme Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal, jens pelayanan yang dilayani meliputi : Tabel I.01 Jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Perizinan Izin mendirikan Bangunan, Izin Gangguan, Izin Pemakaian Kios, Izin Reklame, Izin Usaha Industri, Izin Trayek angkutan, Izin Usaha Jasa Konstruksi, Izin Lembaga Pelatihan Kerja, Izin Perdangan Toko Obat/Apotik. Perizinan Optik, Izin Rekomendasi Pendirian Rumah Sakit,dll.
Non Periziznan Rekomendasi Penggunaan Alun-alun, Rekomendasi Keramaian/Tontonan, Rekomendasi Pengambilan Air Bawah Tanah, Srtifikat Laik Sehat, Rekomendasi Prinsip, Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup – Upaya Pmantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)
Sumber: Peraturan Wali Kota No.2 Tahun 2009
Melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, sebagai pilar pelayanan perizinan terpadu di daerah Kota Tegal diharapkan mampu menjadi contoh untuk unit-unit pelayanan lainya di Kota Tegal. Dengan harapan mampu memberikan pelayanan publik terbaik sesuai dengan visi misi Wali Kota Tegal yaitu terwujudnya Kota Tegal yang sejahtera dan bermartabat berbasis pelayanan prima. Sebagai upaya untuk mewujudkan pelayanan prima Walikota Tegal berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal. Dengan harapan nilai IKM meningkat sebesar 90 (Sangat Baik). Untuk mewujudkan visi Kota Tegal dan upaya untuk perbaikan kinerja layanan secara berkelanjutan maka peneliti melakukan analisis Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengambil judul ANALISIS INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PADA BADAN PELAYAN PERIZINAN TERPADU ( BPPT ) KOTA TEGAL TAHUN 2014. B. Perumusan Masalah
5
Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), perlu disusun indeks kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data indeks kepuasan masyarakat akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.(PerMenpan RB No. 16 Tahun 2004) Pemerintah Kota Tegal melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu memberikan fasilitas layanan kebutuhan masyarakat mengenai perijinan, pendirian unit khusus mengenai perijinan sesuai dengan amanah Permendagri No. 24 tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Salah satu tujuan dibentuknya badan perijinan tersendiri ialah untuk memudahkan masyarakat dalam proses pelayanan, sehingga dapat memutus siklus birokrasi tidak efisien dan efektif. Siklus pelayanan yang sudah tergolong efektif dan efisien akan mempengaruhi kualitas pelayanan publik instansi pemerintah. Kualitas pelayanan publik ini didukung dengan kinerja pelayanan publik yang optimal sehingga kualitas pelayanan dapat terjamin (Atik Septi, 2012). Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin mengetahui Bagaimanakah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal Tahun 2014? C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Tujuan Penelitian
2.
Untuk mendeskripsikan Indeks Kepuasan Masyarakat di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tegal. Manfaat Penelitian a.
b.
Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta referensi bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik universitas Pancasakti Tegal, serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk perkembangan keilmuan dimasa yang akan datang. Manfaat Praktis
Bagi Pemerintah, penelitian ini tidak hanya berkontribusi memperkaya khasanah teori pemerintahan, penelitian ini
6
Sebagai bahan masukan dalam penetapan kebijakan terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik
Bagi Pegawai, penelitian ini diharapkan menjadi masukan kepada Pegawai BP2T Kota Tegal dalam memberikan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Bagi mahasiswa, penelitian ini merupakan aplikasi teori yang diperoleh pada perkuliahan.
D.
Definisi Konsepsional
Konsep adalah unsur penelitian yang terpenting dan merupakan definisi yang dipakai oleh para peneliti untuk menggambarkan suatu fenomena sosial maupun alami. (Singarimbun: 1997:40) Melalui konsep peneliti diharapkan dapat menyederhanakan pemikiranya atau menggunakan satu istilah dengan beberapa kejadian berkaitan antara satu dengan yang lainya. Jadi definisi konsep merupakan pemberian batasan tentang variabel-variabel penelitian. Adapun batasan konsep-konsep yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini adalah: 1. Pelayanan Publik adalah bentuk kegiatan pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu. 2.
Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat, adalah kegiatan tentang pengukuran tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari pendapat masyarakat
dalam
memperoleh
pelayanan
yang
diberikan
oleh
lembaga/instansi pemerintah penyelenggara pelayanan publik. E.
Definisi Operasional
Definisi operasional adalah merupakan terjemahan secara terinci tentang konsep-konsep yang ada dalam suatu penelitian. Menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi (1995 : 5), mengemukakan definisi operasional adalah ”Suatu
7
unsur yang sangat membantu komunikasi antara peneliti dan juga merupakan petunjuk bagaimana variabel-variabel itu diukur”. Adapun salah satu fungsinya adalah untuk memberi petunjuk bagaimana suatu variabel yang diteliti itu dapat diukur dengan indikator-indikatornya. Namun apabila suatu variabel yang menurut pengertian konsep sulit diukur, maka pengukurannya dilakukan dengan mengoperasionalisasikan pengertian konsep tersebut. Tolok ukur pengukuran IKM dalam kegiatan ini menggunakan Permenpan No.16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengukuran IKM, didalamnya mengatur 9 unsur dalam penilaian IKM unit pelayanan publik. Secara operasional, variabelvariabel kepuasan masyarakat yang akan dikaji didefinisikan sebagai berikut : 1. Persyaratan
2.
Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Prosedur
3.
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. Waktu pelayanan
4.
Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Biaya/Tarif
5.
Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6.
Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. Kompetensi Pelaksana
7.
Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. Perilaku Pelaksana
8.
Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. Maklumat Pelayanan
8
9.
Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
F.
Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. Metode Penelitian
Sugiyono (2011:2) mengemukakan pengertian dari metode penelitian adalah sebagai berikut: Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, seperti rasional, empiris dan sistematis. Rasional merupakan kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris merupakan cara yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia sehinggaorang lain dapat mengetahui dan mengamati cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 1. Tipe Penelitian Sugiono (2006;4), membedakan penelitian berdasarkan tujuan, pendekatan, tingkat
eksplanasi,
serta
analisis
dan
jenis
datanya.
Menurut
eksplanasinya, Sugiono (2006;11) mengelompokkan penelitian menjadi: a.
Penelitian Eksplorer (Eksploratif)
tingkat
9
Penelitian
ini
bersifat
menjelajah,
bertujuan
untuk
memperdalam
pengetahuan suatu gejala tertentu atau mendapat ide-ide baru mengenai gejala-gejala itu dengan maksud untuk mendapatkan penemuan masalah secara lebih terperinci atau untuk mengembangkan hipotesis. b.
Penelitian Deskriptif Penelitian deskriptif bersifat menggambarkan. Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain.
c.
Penelitian Komparatif Penelitian
komparatif
merupakan
suatu
penelitian
yang
bersifat
membandingkan. d.
Penelitian Asosiatif atau hubungan
Penelitian asosiatif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Sedangkan penelitian kuantitatif menurut Burns dan Bush (dalam Anwar, 2011) adalah penelitian yang membutuhkan penggunaan struktur pertanyaan dimana pilihan-pilihan jawabannya telah disediakan dan membutuhkan banyak responden. Format yang didapat adalah berupa angka atau numeric. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode survey terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat dengan variabel mandiri/ tunggal yaitu Pelayanan. Seperti yang telah dijabarkan diatas, metode deskriptif disini bertujuan untuk memperoleh deskripsi/gambaran/lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai pelayanan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal, sedangkan pendekatan kuantitatif bertujuan untuk mendapatkan jawaban berupa data dengan format angka. 2. Populasi dan Sampel
10
a.
Populasi Penelitian
Menurut Sugiyono (2009:80) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya. Berdasarkan pengertian diatas populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakaukan pengurusan perizinan maupun non perizinan di kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal. Seperti tercantum pada tabel dibawah ini:
Tabel I.02 Jumlah Pengguna Pelayanan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal Tahun 2009-2014
b.
NO
PERIODE
1
2009
JUMLAH TERBIT 3.932
2
2010
3.573
3
2011
4.386
4
2012
4.032
5
2013
4.179
6 2014 Sumber: BP2T Kota Tegal 2014
4.146
Sampel Penelitian
Menurut Sugiyono (2009:81) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sedangkan sampling adalah suatu proses memilih sebagian dari unsur populasi yang jumlahnya mencukupi secara statistik sehingga dengan mempelajari sampel serta memahami karakteristik-karakteristiknya (ciri-cirinya) akan diketahui informasi tentang keadaan populasi.
11
Untuk mendapatkan sampel yang dapat menggambarkan dan menentukan sampel, maka dalam penentuan sampel penelitian ini digunakan rumus Slovin (Sevilla, 1993), dapat digambarkan sebagai berikut : 𝑛. 𝑍𝑎2 . 𝑃. (1 − 𝑃) 2 𝑛= 2 𝑁. 𝑑 + 𝑍𝑎2 . 𝑃. (1 − 𝑃) 𝑛=
2 2 𝑁. 𝑍0,025 . 𝑃. (1 − 𝑃) 2 𝑁. 𝑑 2 + 𝑍0,025 . 𝑃. (1 − 𝑃) 2
𝑁𝑥1,96 𝑥(0,5𝑥0,5) 𝑁. 𝑑2 + 1,962 𝑥(0,5𝑥0,5) 𝑁𝑥22 𝑥(0,5𝑥0,5) 𝑛= 𝑁. 𝑑 2 + 22 𝑥(0,5𝑥0,5) 𝑁𝑥4(0,25) 𝑛= 𝑁. 𝑑 2 + 4(0,25 𝑁𝑥1 𝑛= 𝑁. 𝑑 2 + 1 𝑁 𝑛= 𝑁. 𝑑 2 + 1
𝑛=
Keterangan : n = Ukuran Sampel N = Ukuran Populasi e = Margin Eror kisaran 5% - 10% d = galat pendugaan
Dalam rumus Slovin ada ketentuan sebagai berikut: Nilai e = 0,1 (10%) untuk populasi dalam jumlah besar
Nilai e = 0,2 (20%) untuk populasi dalam jumlah kecil. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 4.146 orang, sehingga
persentase kelonggaran yang digunakan adalah 10%. Maka untuk mengetahui sampel penelitian, berikut perhitungannya: n=
4146 1 + 4146 0,1 2
n = 97,64
12
Berdasarkan hasil penghitungan dengan menggunakan rumus Slovin jumlah sampel diperoleh sejumlah 97,64. Dari jumlah sampel tersebut maka dibulatkan menjadi 100 orang. c.
Teknik Pengambilan Sampel Untuk menentukan sampel terdapat banyak teknik sampling yang bisa
digunakan. Teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: Probability Sampling dan Nonprobability Sampling. Berikut ini adalah penjelasannya menurut Sugiyono (2006:90-96): 1)
Probability Sampling Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi: a)
Simple Random Sampling Dikatakan simple (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.
b)
Proportionate Stratifed Random Sampling Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota/unsur yang tidak homogeny dan berstrata secara proporsional.
c)
Disproportionate Stratified Random Sampling
13
Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel, bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. d)
Cluster Sampling (Area Sampling) Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, missal penduduk dari suatu negara, propinsi atau kabupaten. Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, maka pengambilan sampelnya berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan.
2)
Non probability Sampling Non probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsure atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi: a)
Sampling Sistematis Sampling sistematis adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut.
b)
Sampling Kuota Sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan.
c)
Sampling Insidental
14
Sampling insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. d)
Sampling Purposive Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.
e)
Sampling Jenuh Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relative kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel.
f)
Snowball Sampling Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar.
Berdasarkan uaraian diatas sampel penelitian menggunakan teknik Probability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel dan Sampling
incidental yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan
kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/incidental bertemu dengan
15
peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. . Sampel disini merupakan masyarakat yang telah melakukan perizinan dan non perizinan di Badan Pelayanan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal.
3.
Macam dan Jenis Data Guna memperoleh data-data dan informasi berhubungan dengan permasalahan pada penelitian ini, maka dalam pelaksanaannya data dan informasi yang diperoleh akan dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu:
a.
Data Primer Yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner berkaitan dengan masalah penelitian seperti data mengenai responden, serta data Indeks Kepusan Masyarakat
b.
Data Sekunder Yaitu data pendukung yang melengkapi data primer, diperoleh melalui dokumen-dokumen atau laporan tertulis, seperti data tentang gambaran objek penelitian dan sebagainya seperti mengenai Kota tegal, serta Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tgal
4.
Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode:
a.
Metode Observasi Dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Sugiyono, 2009:145) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang disusun dari berbagai proses biologis dan psikologis dengan aspek terpenting, antaranya proses
16
pengamatan dan ingatan. Metode ini digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. b.
Metode Interview (Wawancara) adalah percakapan dengan maksud dan tujuan tertentu. Teknisnya adalah dengan memberikan pertanyaan langsung kepada responden, dengan menggunakan metode wawancara langsung dimaksudkan
mempertegas
hal-hal
yang mungkin
tidak
diketahui
responden. Pertanyaan diajukan disesuaikan dengan topik penelitian untuk memperoleh data primer dari obyek penelitian. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada responden. Responden disini yaitu masyarakat yang telah melakukan proses pelayanan perizinan dan non perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal. c.
Kuisioner / angket Angket menurut sugiyono (2009:142) adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau peryataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
d.
Studi Kepustakaan Yaitu usaha untuk pengumpulan data merupakan studi kepustakaan dengan cara membaca literatur, majalah-majalah, atau surat kabar yang ada hubungannya dengan materi penelitian.
5.
Teknik Analisa Data
17
Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan format daftar pertanyaan berstruktur dengan pertanyaan tertutup, yakni pertanyaan yang diajukan diiringi dengan alternative sejumlah jawaban untuk dipilih yang paling tepat kepada responden. Jawaban ini diharapkan dapat diisi dengan jujur oleh respon den sehingga diharapkan data yang terkumpul oleh peneliti merupakan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Peneliti dalam penelitian ini menyediakan kuesioner yang terdiri dari 4 alternatif jawaban yang berjenjang atau bertingkat dari setiap pertanyaan dengan gradasi sangat positif sampai dengan sangat negatif (menggunakan empat Skala Likert). Adapun scoring hasil jawaban responden adalah sebagai berikut: Dalam penelitian ini menggunakan pertanyaan/pernyataan negative, dimana: (1)
Jawaban Sangat Setuju, diberi skor 1
(2)
Jawaban Setuju, diberi skor 2
(3)
Jawaban Tidak Setuju, diberi skor 3
(4)
Jawaban Sangat Tidak Setuju, diberi skor 4
Hasil pengumpulan data penilaian dari kuesioner untuk unit pelayanan perijinan yang berisfat perijinan dan non-perijinan dalam lembar kerja (worksheet) sebagai berikut : Nomor Responden
U1
U2
U3
...
U9
18
1 2 .....
Dari masing-masing unsur dihitung nilai skor rata-rata dari semua responden sebagai bahan perhitungna IKM. Nilai IKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang sama dengan rumus sebagai berikut :
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 1 = = 0,11 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑢𝑛𝑠𝑢𝑟 9
Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut : 𝐼𝐾𝑀 =
𝑡𝑜𝑡 𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑝𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑛𝑠𝑢𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑛𝑠𝑢𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑖
x nilai penimbang
Untuk memudahkan interprestasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 – 100 maka hasil penilaiain tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut IKM unit pelayanan x 25
Tabel I.03
19
Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan Nilai Persepsi
Nilai Interval IKM
Nilai Interval Konversi IKM
Mutu Pelayanan
Kinerja Unit Pelayanan
1
1,00 – 1,75
25 – 43,75
D
Tidak Baik
2
1,76 – 2,50
43,76 – 62,50
C
Kurang Baik
3
2,51 – 3,25
62,51 – 81,25
B
Baik
4
3,26 – 4,00
81,26 – 100,00
A
Sangat Baik
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A.
Pelayanan Publik Menurut Sianipar (1998:4), pelayanan adalah cara melayani, membantu
menyiapkan atau mengurus keperluan seseorang atau kelompok orang. Melayani adalah meladeni/membantu mengurus keperluan atau kebutuhan seseorang sejak diajukan permintaan sampai penyampaian atau penyerahannya. Menurut Moenir (1998:26), pelayanan umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai haknya. Pelayanan umum adalah segala bentuk barang atau jasa, baik dalam rangka upaya kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan (Anonim, 1993:21). Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyaraakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama (Rasyid, 1998).
25
26
Adapun pelayanan publik menurut undang–undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dengan kata lain, pelayanan pemerintah daerah merupakan tugas dan fungsi utama pemerintahan daerah. Hal ini berkaitan dengan 3 (tiga) fungsi pemerintah yakni, (Atik Septi & Ratminto, 2012) a.
Servicing function (fungsi pelayanan) Menurut S. Pamuji (1994;24) kehadiran Pemerintah dalam fungsinya
sebagai servicing untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan juga tidak memberatkan. Pemerintah dalam memberikan pelayanan tidak pilih kasih dan memperlakukan semua orang dengan hak yang sama, hak untuk dilayani, hak untuk dihormati, diakui, dan lainnya. b.
Regulating Function (fungsi regulasi) Mengacu pada Riswandha Imawan (2002; 6) memberikan penekanan bahwa
pengaturan itu tidak hanya kepada rakyat tetapi juga kepada Pemerintah sendiri. Artinya dalam membuat kebijakan harus lebih dinamis yang mengatur kehidupan masyarakat dan sekaligus meminimalkan intervensi Negara dalam kehidupan masyarakat. Jadi fungsi pemerintah adalah mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan kehidupannya sebagai warga
27
Negara. Sementara menurut James E. Anderson dalam Riwu Kaho Yosef (1997) mencantumkan enam fungsi pengaturan dari Pemerintah, yakni, menyediakan infra struktur, menyediakan barang dan jasa kolektif, menjembatani konflik dalam masyarakat, menjaga kompetisi, menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa, menjaga stabilitas ekonomi. c.
Empowering Function (Fungsi Pemberdayaan) Artinya, pemerintah memberikan pelayanan dan regulasi membuat
masyarakat berdaya. Masyarakat harus tahu dan menyadari diri dan mampu memilih alternative yang terbaik untuk mengatasi dan menyesaikan persoalan yang dihadapinya. Sementara
itu
menurut
Keputusan
MENPAN
Nomor
63
Tahun
2003,pelayanan publik dapat dikelompokkan kedalam 3 (tiga) kelompok besar, yaitu: a.
Pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan publik seperti kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Yang tenmasuk dalam kelompok ini adalah KTP,BPKB, SIM, SINK, IMB, Akte Pernikahan, Akte Kelahiran, Akte Kematian dan sebagainya.
b.
Pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik. Yang termasuk dalam
28
kelompok ini misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih dan sebagainya. c.
Pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos dan sebagainya. E.E. Savas dalam (Achmad Nurmandi 2014) mengemukakan dalam
pelayanan publik dikenal tiga aktor yaitu konsumen (service consumer), produsen (service produser), dan pengatur pelayanan (service arranger). Konsumen secara langsung menerima pelayanan dari produsen. Yang dimaksud produsen dalam kaitan ini dapat berupa instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah atau lembaga swasta. Sedangkan pengatur pelayanan adalah lembaga yang mengatur mekanisme antara penyedia pelayanan (produsen) dengan pihak yang menerima pelayanan (konsumen). Lembaga ini dapat berasal dari lembaga pemeritah ataupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) Gambar II.01 Elemen Pelayanan Publik Pengatur
Konsumen
Keterangan : : Aliran Produksi : Garis Pelayanan : Pembayara Jasa
Produsen
29
Sumber: Achmad Nurmandi (2014) Dari ilustrasi diatas dapat diperhatikan bahwa mekanisme pelayanan memerlukan manajemen solid, mampu mengatur secara baik antar pihak terlibat dalam penyediaan pelayanan publik. Rendahnya kualitas pelayanan akan menyebabkan ketidakpuasan konsumen atau masyarakat, yang selanjutnya mereka akan beralih ke penyedia layanan alternatif. Penilaian terhadap kualitas pelayanan tidak dapat lepas dari kemampuan pegawai dalam pemberian pelayanan serta penyediaan fasilitas fisik. Hal ini sesuai dengan teori “The triangle of balance in service quality: dari Morgan dan Murgatroyd, bahwa perlu dipertahankan keseimbangan dari ketiga komponen (interpersonal
component,
procedures
environment/process
component,
andtechnical/professional component) guna menghasilkan pelayanan yang berkualitas. Memang pada dasarnya ada 3 (tiga) ketentuan pokok dalam melihat tinggi rendahnya suatu kualitas pelayanan publik, yaitu sebagaimana dalam gambar I tersebut menjelaskan bahwa dalam melihat tinggi rendahnya kualitas pelayanan publik perlu diperhatikan adanya keseimbangan antara : 1.
Bagian antar pribadi yang melaksanakan (Inter Personal Component);
2.
Bagian proses dan lingkungan yang mempengaruhi (Process and Environment);
3.
Bagian profesional dan teknik yang dipergunakan (Professional and Technical).
30
Gambar II.02 Segitiga Keseimbangan dalam Kualitas Pelayanan (The Triangle of Balance in Service Quality)
BAGIAN ANTAR PRIBADI YANG MELAKSANAKAN (Inter Personal Component)
BAGIAN PROSES & LINGKUNGAN YANG MEMPENGARUHI (Process/Environment Component) BAGIAN PROSES & LINGKUNGAN YANG DIPERGUNAKAN (Professional/Technical Component)
Sumber : Warsito Utomo, 1997 Model tersebut merupakan suatu segitiga sama sisi dimana puncaknya adalah interpersonal component dari suatu pelayanan, sedangkan pada sisi sebelah kiri dari segitiga tersebut didapati konteks fisik dan prosedur serta komponen proses. Pada sisi sebelah kanan didapatkan komponen teknik atau profesionalitas dalam menyampaikan pelayanan. Asumsi dari model ini adalah perlu dipertahankan keseimbangan antara ketiga komponen tersebut di dalam menyediakan suatu pelayanan yang baik. Apabila terlalu menekankan pada proses atau prosedur, akan memberikan kesan pelayanan berbelit-belit. Apabila terlalu menekankan pada komponen interpersonal akan menimbulkan impresi bahwa penyedia jasa pelayanan kurang memperhatikan profesional pelayanan, apabila terlalu menekankan pada aspek profesional dan teknis pelayanan akan memberikan kesan bahwa pelayanan dilakukan secara profesional namun tidak ada perhatian khusus secara individual. Di dalam Total Quality Service (TQS) dapat didefinisikan sebagai sistem manajerial strategik dan integrative yang melibatkan semua manajer dan karyawan, serta menggunakan metode-metode kualitatif dan kuantitatif untuk memperbaiki secara berkesinambungan proses-proses organisasi, agar dapat memenuhi dan melebihi kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan (Ratminto, 2013 : 54). Strategi ini dapat digambarkan sebagai berikut : Gambar II.03 Model Manajemen Pelayanan
19
20
Media
LSM
Mekanisme “Voice” Organisasi Profesi
Ombudsman
Kultur Organisasi
Pelanggan
Sistem Pelayanan
Media
LSM
SDM Pelayanan
Mekanisme “Voice” Organisasi Profesi
Ombudsman
Sumber : Ratminto, 2013 Dalam gambar tersebut, manajemen pelayanan yang baik hanya akan dapat diwujudkan bila penguatan posisi tawar pengguna jasa pelayanan mendapatkan prioritas utama. Dengan demikian, pengguna jasa diletakkan dipusat yang mendapatkan dukungan dari (a) sistem pelayanan yang mengutamakan kepentingan masyarakat pengguna jasa, (b) kultur pelayanan dalam organisasi penyelenggara pelayanan, dan (c) sumber daya manusia yang berorientasi pada kepentingan
pengguna
jasa.
Penguatan
posisi
yang
dimaksud
untuk
menyeimbangkan hubungan antara penyelenggara pelayanan dan pengguna jasa pelayanan ini juga harus diimbangi dengan berfungsinya ’mekanisme voice’ yang diperankan oleh media, LSM, organisasi profesi dan ombudsman atau lembaga banding (Ratminto, 2013 : 53).
21
B.
Indeks Kepuasan Masyarakat Dilihat dari sisi pemerintahan maka pelayanan adalah proses kegiatan
pemenuhan kebutuhan masyarakat berkenaan dengan hak-hak dasar dan pemberian yang wujudnya dapat berupa jasa dan layanan. Bagi pemerintah, masalah pelayanan menjadi semakin menarik untuk dibicarakan karena menyangkut salah satu dari tiga fungsi hakiki pemerintah disamping fungsi pemberdayaan dan pembangunan (Rasyid, 1997 : 48). Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan memenuhi atau melebihi harapan. Kata kualitas sendiri mengandung banyak pengertian, beberapa contoh pengertian kualitas menurut Fandy Tjiptono (1995) adalah : 1.
Kesesuaian dengan persyaratan;
2.
Kecocokan untuk pemakaian;
3.
Perbaikan berkelanjutan;
4.
Bebas dari kerusakan/cacat;
5.
Pemenuhan kebutuhan pelangggan sejak awal dan setiap saat;
6.
Melakukan segala sesuatu secara benar;
7.
Sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan. Pada prinsipnya pengertian-pengertian tersebut diatas dapat diterima. Pokok
pertanyaan adalah ciri-ciri atau atribut-atribut apakah yang ikut menentukan kualitas pelayanan publik tersebut. Ciri-ciri atau atribut-atribut tersebut yaitu antara lain :
22
1.
Ketepatan waktu pelayanan, meliputi waktu tunggu dan waktu proses;
2.
Akurasi pelayanan, meliputi bebas dari kesalahan;
3.
Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan;
4.
Kemudahan mendapatkan pelayanan, misalnya banyaknya petugas yang melayani dan banyaknya fasilitas pendukung seperti komputer;
5.
Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, berkaitan dengan lokasi, ruang tempat pelayanan, tempat parkir, ketersediaan informasi dan lain-lain;
6.
Atribut pendukung pelayanan lainnya seperti ruang tunggu ber-AC, kebersihan dan lain-lain.
1.
Prinsip-prinsip pelayanan public menurut Osborn dan Gaebler (1999) yaitu: Pemerintah sebagai pembuat kebijakan tidak perlu harus selalu menjadi pelaksana dalam berbagai urusan pemerintahan tetapi cukup sebagai penggerak.
2.
Sebagai badan yang dimiliki masyarakat luas, pemerintah bukan hanya senantiasa melayani publik tetapi juga memberdayakan segenap lapisan secara optimal.Bab-
3.
Sebagai pemilik wewenang untuk mengkompetisikan berbagai lapisan, pemerintah hendaknya tetap menyuntikkan ide pembangunan tetapi dalam misinya ini tetap diberi kebebasan berkarya kepada berbagai lapisan tersebut agar hasil dan berbagai masukan dapat ditampung, dalam rangka pemenuhan kebutuhan bersama. Dengan demikian berbagai pihak bukan hanya sekedar menghabiskan anggaran tetapi menemukan pertumbuhan kembangnya.
23
4.
Pemerintah sebagai pembangkit partisipasi seluruh lapisan masyarakat juga mampu melihat dan mengantisipasi keadaan dalam arti lebih baik mencegah akan terjadinya berbagai kemungkinan kendala daripada menanggulangi dikemudian hari.
5.
Dengan
kewenangannya,
pemerintah
yang terdesentralisasi
mampu
menyerahkan sebagian urusan pemerintahannya, sehingga kekakuan aturan dari pemerintah pusat yang lebih atas dapat berganti mengikut sertakan daerah-daerah, dimana diharapkan terbentuk tim kerja yang optimal dan potensial. 6.
Pemerintah sudah waktunya berorientasi pasar, dimana kecenderungannya penyelewengan dan korupsi relatif kecil sehingga untuk itu diperlukan perubahan aturan agar lebih efektif dan efisien melalui pengendalian mekanisme pasar itu sendiri.
Pelayanan publik profesional menurut Frederik Mote (2008) adalah pelayanan publik yang dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan (aparatur pemerintah). Dengan ciri sebagai berikut : 1. Efektif, lebih mengutamakan pada pencapaian apa yang menjadi tujuan dan sasaran; 2.
Sederhana, mengandung arti prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan;
3.
Kejelasan dan kepastian (transparan), mengandung akan arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai : a.
Prosedur/tata cara pelayanan;
24
b.
Persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun persyaratan administratif;
c.
Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan;
4.
d.
Rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya;
e.
Jadwal waktu penyelesaian pelayanan.
Keterbukaan, mengandung arti prosedur/tata cara persyaratan, satuan kerja/pejabat penanggungjawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian waktu/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta;
5.
Efisiensi, mengandung arti : a.
Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang berkaitan;
b.
Dicegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal proses pelayanan masyarakat yang bersangkutan mempersyaratkan adanya kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi pemerintah lain yang terkait.
6.
Ketepatan waktu, kriteria ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan;
25
7.
Responsif, lebih mengarah pada daya tanggap dan cepat menanggapi apa yang menjadi masalah, kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang dilayani;
8.
Adaptif, cepat menyesuaikan terhadap apa yang menjadi tuntutan, keinginan dan aspirasi masyarakat yang dilayani yang senantiasa mengalami tumbuh kembang. Untuk dapat menilai sejauh mana kualitas pelayanan publik diberikan oleh aparatur pemerintah, perlu ada kriteria menunjukkan apakah suatu pelayanan publik yang diberikan dapat dikatakan baik atau buruk. Zeithaml (1990) mengemukakan dalam mendukung hal tersebut, ada 10 (sepuluh) dimensi yang harus diperhatikan dalam melihat tolok ukur kualitas pelayanan publik, yaitu sebagai berikut : 1.
Tangible, terdiri atas fasilitas fisik, peralatan, personil dan komunikasi;
2.
Realiable, terdiri dari kemampuan unit pelayanan dalam menciptakan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat;
3.
Responsiveness, kemauan untuk membantu konsumen bertanggung jawab terhadap kualitas pelayanan yang diberikan;
4.
Competence, tuntutan yang dimilikinya, pengetahuan dan ketrampilan yang baik oleh aparatur dalam memberikan pelayanan;
5.
Courtesy, sikap atau perilaku ramah, bersahabat, tanggap terhadap keinginan konsumen serta mau melakukan kontak atau hubungan pribadi;
6.
Credibility, sikap jujur dalam setiap upaya untuk menarik kepercayaan masyarakat;
26
7.
Security, jasa pelayanan yang diberikan harus bebas dari berbagai bahaya dan resiko;
8.
Access, terdapat kemudahan untuk mengadakan kontak dan pendekatan;
9.
Communication, kemauan pemberi pelayanan untuk mendengarkan suara, keinginan atau aspirasi pelanggan, sekaligus kesediaan untuk selalu menyampaikan informasi baru kepada masyarakat;
10.
Understanding the customer, melakukan segala usaha untuk mengetahui kebutuhan pelanggan. Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 TAHUN 2014, yang kemudian dikembangkan menjadi 9 unsur yang “relevan, valid dan reliable”, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut : 1.
Persyaratan
Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. 2.
Prosedur
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. 3.
Waktu pelayanan
Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
27
4.
Biaya/Tarif
Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. 5.
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. 6.
Kompetensi Pelaksana
Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. 7.
Perilaku Pelaksana
Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. 8.
Maklumat Pelayanan
Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. 9.
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan
pengaduan
dan
tindak
lanjut.
BAB III DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN
A. Gambaran Umum Wilayah Kota Tegal 1.
Letak Geografis Kota Tegal sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Jawa Tengah.
Terletak di sepanjang pantai utara jawa, memanjang ke selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten tegal. Letak Kota Tegal sangat strategis karena berada di pertigaan jalur kota besar Purwokerto-Tegal-Jakarta dan Semarang-Tegal-Jakarta. Letaknya antara 109o08’ – 109o10’ garis Bujur Timur dan 06o50’ – 06o53’ garis Lintang Selatan. Adapun batas-batas wilayah Kota Tegal sebagai berikut : Sebelah Utara
: Laut Jawa
Sebelah Timur : Kabupaten Tegal Sebelah Selatan : Kabupaten Tegal Sebelah Barat : Kabupaten Brebes 2.
Luas Wilayah Luas wilayah Kota Tegal adalah 39,68 km2, dibagi dalam 4 (empat)
kecamatan dan 27 (dua puluh tujuh) kelurahan. Dengan rincian luas wilayah per kecamatan sebagai berikut : Kecamatan Tegal Selatan 6,43 km2, Kecamatan Tegal Timur 6,36 km2, kecamatan Tegal Barat 15,13 km2, Kecamatan Margadana 11,76 Km2.
40
41
3.
Kondisi Iklim Iklim di Kota Tegal tropis dan bersuhu udara relatif panas dengan
temperatur udara rata-rata 27,9oC. Selama tahun 2013 curah hujan yang terjadi di Kota Tegal adalah sebesar 2.047 mm atau rata-rata sebesar 717 mm. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari (459 mm). Sedangkan hari hujan selama tahun 2013 sebesar 129 hari (rata-rata tiap bulan 11 hari). 4.
Keadaan Demografis
a.
Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, tahun 2013 penduduk Kota Tegal
sebanyak 243.730 jiwa yang terdiri dari 121.070 penduduk laki-laki dan 122.660 jiwa penduduk peempuan. Dari komposisi ini didapatkan perbandingan penduduk laki-laki dan penduduk perempuan atau sex ratio sebesar 98,43. Ini menunjukan secara rata-rata untuk setiap 100 penduduk perempuan berbanding dengan 98 penduduk laki-laki. Kota Tegal adalah kota kedua terpadat penduduknya di Jawa Tengah. Dengan luas sekitar 39,68 km2maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk di Kota Tegal tahun 2013 sebesar 6.146 jiwa per km2. Kecamatan Tegal Timur sebagai pusat pemerintahan, perekonomian dan juga pusat pendidikan masih merupakan kecamatan paling padat penduduknya dengan rata-rata kepadatan 11.985 jiwa per km2. Laju pertumbuhan penduduk Kota Tegal relatif kecil hanya berada dibawah kisaran 0,6%. Kondisi ii karena selain karena pertumbuhan alami juga disebabkan faktor imigrasi, mengingat Kota Tegal merupakan kota transit dengan mobilitas
42
penduduk yang tinggi karena kepentingan pendidikan, pekerjaan, maupun rumah tangga. b.
Persebaran dan kepadatan penduduk Persebaran penduduk di Kota Tegal tersebar berada di Kacamatan Tegal Timur
yaitu mencapai 31,26 persen, kemudian di wilayah Kecamatan Tegal Barat 25,94 persen, Kecamatan Tegal Selatan 24,02 persen dan jumlah penduduk terendah ada di wilayah Kecamatan Marganda yaitu 18,77 persen. Kepadatan penduduk rata-rata di Kota Tegal adalah 6.146 jiwa/km2. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kelurahan Debong Kidul Tegal Selatan yaitu 14.520 jiwa/km2. Sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat sebesar 696 jiwa/km2.
43
Tabel III.01 Luas Daerah, Proyeksi Penduduk, dan Rumah Tangga Kota Tegal Menurut Kecamatan/Kelurahan Tahun 2014
Luas Kecamatan /Kelurahan
Daerah (km2)
Proyeksi
Rumah
Penduduk
Tangga
Kepadatan Penduduk per km2
TEGAL SELATAN
6,43
58.592
16.354
9.112
Kalinyamat Wetan
0,89
3.946
1.153
4.434
Bandung
0,59
5.194
1.438
8.803
Debong Kidul
0,35
5.082
1.412
14.520
Tunon
0,75
5.670
1.605
7.560
Keturen
0,62
4.268
1.142
6.884
Debong Kulon
0,74
4.549
1.309
6.147
Debong Tengah
1,11
12.668
3.283
11.413
Randugunting
1,38
17.215
5.012
12.475
TEGAL TIMUR
6,36
76.224
20.709
11.985
Kejambon
0,86
11.862
3.268
13.793
Slerok
1,39
15.423
3.884
11.096
Panggung
2,23
28.661
7.921
12.852
Mangkukusuman
0,47
4.710
1.393
10.021
Mintaragen
1,41
15.568
4.243
11.041
44
TEGAL BARAT
15,13
63.256
17.438
4.181
Pesurungan Kidul
0,72
5.045
1.629
7.007
Debong Lor
0,56
3.708
1.045
6.621
Kemandungan
0,56
3.657
1.065
6.530
Pekauman
0,96
7.643
2.361
7.961
Kraton
1,23
14.267
3.893
11.599
Tegal Sari
2,19
22.734
5.906
10.381
Muarareja
8,91
6.202
1.539
696
MARGADANA
11,76
45.788
11.716
3.894
Kaligangsa
2,53
9.135
2.485
3.611
Krandon
1,20
4.415
1.133
3.679
Cabawan
1,28
4.355
1.130
3.402
Margadana
2,41
11.858
2.822
4.920
Kalinyamat Kulon
1,52
4.457
1.266
2.932
Sumur Panggang
1,00
6.569
1.692
6.569
Pesurungan Lor
1,82
4.999
1.188
2.747
Jumlah
39,68
243.860
66.217
6.146
Sumber: Kota Tegal dalam angka 2014
c.
Komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian Dalam pekerjaanya masyarakat Kota Tegal bekerja dalam bebagai jenis
diantaranya,
pedagang (21.8%), nelayan (11,4%), buruh industri (13,8%),
PNS/TNI/POLISI (5,8%), dan lainya.
45
Berikut distribusi jenis pekerjaan masyarakat menurut kecamatan di Kota Tegal,
Tabel III.02 Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2014 Kecamatan / Kelurahan TEGAL SELATAN
Petani
Buruh Tani
Nelayan
Pengusaha
Buruh Industri
Buruh Bangunan
Pedagang
Angkutan/ Jasa
PNS/ ABRI
Pensiunan
Lainnya
380
1.475
129
351
4.337
4.751
5.236
826
1.342
1.433
6.777
101
307
8
79
150
43
1.081
45
53
10
337
Bandung
28
110
14
3
188
304
982
44
28
773
149
Debong Kidul
14
11
12
44
521
435
411
54
71
22
736
Tunon
69
201
32
1
119
734
61
46
55
21
922
126
584
21
21
177
230
238
345
35
25
627
Debong Kulon
26
250
19
55
330
153
460
39
96
16
633
Debong Tengah
11
6
8
9
1.640
1.659
1.081
58
225
42
1.371
5
6
15
139
1.212
1.193
922
195
779
524
2.002
222
786
3.984
1.434
7.774
5.161
5.772
2.435
3.673
2.688
5.960
8
3
50
205
906
577
1.270
296
418
205
1.932
178
284
423
586
2.432
1.435
1.570
987
996
1.251
162
34
452
609
61
2.207
1.997
875
676
947
624
3.400
Mangkusuman
2
2
35
1717
415
410
1.023
164
430
304
164
Mintaragen
0
45
2.867
411
1.814
742
1.035
312
882
304
302
Kalinyamat Wetan
Keturen
Randugunting TEGAL TIMUR Kejambon Slerok Panggung
46
Total 27.037 2.214 2.623 2.331 2.261 2.429 2.077 6.110 6.992 39.890 5.870 10.304 111.882 3.120 8.714
47 TEGAL BARAT
391
435
9.765
381
3.684
2.913
4.719
1.302
1.684
1.351
6.270
Pesurungan Kidul
40
101
17
20
535
229
145
275
46
32
728
Debong Lor
13
150
31
46
346
161
761
146
121
174
637
0
0
169
55
199
330
360
152
305
97
269
Pekauman
13
14
30
36
291
161
678
97
123
172
1.415
Kraton
10
28
662
101
1.386
1.581
2.079
333
604
497
733
0
0
6.410
56
859
379
292
269
415
365
2.372
315
142
2.446
67
68
72
404
30
70
14
116
1.945
2.594
141
676
1.441
1.985
11.450
1.268
474
199
2.584
Kaligangsa
574
651
9
6
37
519
2.516
976
62
8
295
Krandon
370
266
3
20
10
273
2.236
11
23
4
107
Cabawan
171
280
17
34
312
119
1.387
0
8
4
0
Margadana
280
980
10
7
280
600
1.566
21
133
115
788
Kalinyamat Kulon
484
298
5
82
460
93
1.353
16
78
20
149
Sumur Panggang
41
20
409
52
67
206
2.181
70
115
35
262
Pesurungan Utara
25
99
57
475
275
175
211
174
55
13
983
Kemandungan
Tegalsari Muarareja MARGADANA
Sumber: Kota Tegal dalam angka 2014
32.895 2.168 2.586 1.936 3.030 8.014 11.417 3.744 24.757 2.653 3.323 2.332 4.780 3.039 3.089 2.542
B. Ganbaran Umum Objek Penelitian 1.
Sejarah Umum Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal Pemerintah Kota Tegal sejak awal telah menerapkan model pelayanan
terpadu, sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1998 tentang Badan Pelayanan Perizinan Satu Atap di Daerah. barbagai upaya telah ditempuh untuk meningkatkan kinerja layanan perizinan yang dilaksanakan dengan model pelayanan terpadu satu pintu (one stop service), baik dari aspek kelembagaan, kapasitas SDM, sistem manajemen, sarana dan prasarana, maupun penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Dalam sejarahnya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal telah mengalami perubahan secara kelembagan. Dimulai dari Unit Pelayanan Terpadu (UPT)
sampai
sekarang
menjadi
Badan
Pelayanan
Perizinan
Terpadu
(BP2T).Berikut sejarah singkat tentang pembentukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal.
Unit Pelayanan Terpadu (UPT) - 1999-2005 Dibentuk UPT Satu Atap dengan Keputusan Walikota tegal nomor 13 tahun 1999, sebagai lembaga non struktural yang merupakan embrio komitmen nyata Pemerintah Kota Tegal dalam menerapkan pelayanan terpadu.
UPTD Pelayanan Terpadu - 2005-2008 Dibentuk dengan Perda Nomor 5 Tahun 2005, Pelayanan terpadu satu pintu (one stop service) diselenggarakan melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPDT) Pelayanan Terpadu, pada Dinas Pendapatan Daerah.
59
60
Badan Pelayanan Perizinan terpadu (BP2T) - 2009 - sekarang Dibentuk dengan Perda Nomor 12 Tahun 2008, pelayanan terpadu diselenggarakan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, sekaligus melaksanakan urusan wajib bidang penanaman modal.
2.
Visi Misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal Tahun 20142019 VISI :“Terwujudnya peningkatan penanaman modal daerah melalui pelayanan prima” Makna yang terkandung dalam visi tersebut yaitu, yang dimaksud dengan
peningkatan modal adalah suatu kondisi dalam perekonomian daerah yang menujukan adanya peningkatan realisasi investasi. Pelayanan Prima, yaitu pemberian pelayanan penanaman modal yang profesional secara terpadu dalam satu pintu yang berorientasi pada masyarakat pengguna jasa dan dapat memberikan bentuk pelayanan prima yang memenuhi prinsip-prinsip pelayanan, sesuai
Kepusan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Nomor
63/Kep/M.PAN,7,2003. MISI : 1.
Meningkatkan daya tarik penanaman modal dan pengembangan kerjasama antar pelaku usaha;
2.
Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal dan perizinan secara profesional;
3.
Meningkatkan pengembangan dan pengendalian penanaman modal;
61
4.
Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan penanaman modal.
3.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
a)
Tujuan Sesuai Visi dan Misi, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pelayanan
Perijinan Terpadu Kota Tegal periode 2014-2019 sebagai berikut: 1)
Meningkatkan
daya
tarik
penanaman
modal
dan
mewujudkan
pengembangan kerjasama penanaman modal, 2)
Meningkatkan pelayanan dibidang penanaman modal dan perizinan,
3)
Meningkatkan iklim pengembangan penanaman modal,
4)
Meningkatkan realisasi penanaman modal,
5)
Meningkatkan perencanaan kebijakan penanaman modal dan pelayanan perizinan yang terintegrasi dan terkoordinasi,
6)
Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainya serta
pengadaan
sarana
prasarana
aparatur
yang
diarahkan
bagi
pengingkatan daya saing penanaman modal. b) Sasaran Sasaran merupakan ukuran spesifik yang menjelaskan sejauh mana tujuan tujuan tersebut dapat dicapai. Sebagai indikator kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal periode 2014-2019, sasaran diuraikan sebagai berikut:
62
1)
Meningkatnya kepeminatan penanaman modal melalui efektifitas kegiatan promosi dan kerjasama yang tepat sasaran,
2)
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan serta pembinaan dibidang penanaman modal,
3)
Meningkatnya kualitas iklim dan pengembangan penanaman modal,
4)
Meningkatnya realisasi penanaman modal PMA/PMDN,
5)
Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan yang terintegrasi dan terkoordinasi,
6)
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainya serta tersedianya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung peningkatan daya saing penanaman modal
4.
Struktur Organisasi Berdasarkan peraturan daerah Kota Tegal nomor 12 tahun 2008 tentang Tata
Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tegal, maka dapat disampaikan susunan dan struktur Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tegal terdiri dari: Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, terdiri dari: a.
Kepala Badan;
b.
Sekretariat, terdiri dari: 1. Subbagian Program; 2. Subbagian Keuangan;
63
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian. c.
Bidang Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal, terdiri dari: 1. Subbidang Pengembangan Penanaman Modal; 2. Subbidang Pengendalian Penanaman Modal.
d.
Bidang Promosi dan Kerjasama, terdiri dari: 1. Subbidang Promosi; 2. Subbidang Kerjasama.
e.
Bidang Pelayanan Perizinan, terdiri dari : 1. Subbidang Pelayanan Izin Usaha dan Non Perizinan; 2. Subbidang Pelayanan Perizinan Operasional.
f. g.
Tim Teknis; Kelompok Jabatan Fungsional. Gambar III.01 Struktur Organisasi BP2T Kota Tegal
64
Sumber: Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2008
5.
Sumber Daya SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal mempunyai bangunan
gedung kantor yang berukuran ±600 M2 berdiri diatas tanah seluas ± 1000 M2. Jumlah pegawai sebanyak 29 Orang dengan rincian laki-laki 18 orang dan perempuan 11 orang. Daftar jumlah PNS secara lengkap tercantum pada tabel di bawah: Tabel III.03 Jumlah/Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan No 1
Unit Kerja
Golongan (orang) III II 20 6
IV 3
BP2T
Jumlah I -
29
Sumber : BP2T Kota Tegal 2014 Tabel III.04 Jumlah/Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan NO 1
Unit Kerja BP2T
S2 2
Pendidikan (Orang) S1 D3 SLTA SLTP 12 4 10 -
Sumber : BP2T Kota Tegal 2014
Jumlah SD 1
29
65
Tabel III.05 Sumber Daya Manusia BP2T Kota Tegal
NO
NAMA
PEND.
PANGKAT/GOL
JABATAN
1
BAJARI, S.E
S-1
2 3
S-1 S-2 S-1 S-1
Pen. Tk I/IIId pembina/IVa
S-1
Pen. Tk I/IIId
S-1
Pen. Tk I/IIId
Kabid. Promkes Kabid. Pengemb. PM Kasubag. Umum & Kepeg. Kasubid.Pel. izin usaha
S-1
Pembina/IVa
Ka. Bid. Pelayanan
9
Dra. HENDIATI T. DENNY A, SE, MM JOKO WINDIARTO, SH Dra. IKA S. ISMY PANCAWATI, SE SUGENG PUJO H. S.Sos SARTONO EKO, S.STP RINTIH BUDIARTO, SH
Pembina Tk 1/ IV b Pembina Tk 1/ IV b Pembina/IV a
S-1
Pen. Tk I/IIId
10
DINAR M. ST, M.Si
S-2
Penata/IIIc
11 12 13
WAWAN A, SE ABADI SAMIYATI
S-1 SLTA SLTA
Penata/IIIc Pen. Tk I/IIIb Pen. Tk I/IIIb
Ka. Subid promosi Kasubid pengembangan PM Kasubag Keuangan Staf Staf
4 5 6 7 8
Kepala Sekretaris Kasubag. Prog
66
14 15
SLTA SLTA
Pen. Tk I/IIIb Pen. Tk I/IIIb
Staf Staf
SLTA
Pen. Tk I/IIIb
Staf
SLTA SLTA S-1 SLTA D-III S-1 S-1 D-III D-III
Pen. Tk I/IIIb Pen. Tk I/IIIb Pen. Tk I/IIIb Pen. Muda/IIIa Pen. Muda/IIIa Pen. Muda/IIIa Pen. Muda/IIIa Pengatur/Iic Pengatur/Iic
Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf
26 27
KAMBALI PARINTIS SRI M. FESAN JUNIPRIANTO TJAHJO TRIATMODJO ASYIK ROSIANA, S.Kom WARYANTI SUPRIYANTO, Amd TAUFIK N, S.AB NELI CHILMA U, SE AHMAD B, A.md RHOMMI W, Amd NURMALITA DWI, Amd ANY WIDYATI
D-III SMA
Staf Staf
28
NOERDJAMAL
SLTA
29
MOH. TOBIIN
SD
Pengatur/Iic Pengatur/Iic Peng. muda tingkat I/IIb Peng. muda tingkat I/IIb
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Staf Staf
Sumber: BP2T Kota Tegal 2014
Tabel III.06 Daftar Aset / Perlengkapan yang dimiliki Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jenis Inventaris/aset Komputer Printer Kendaraan Roda 2 Kendaraan Roda 4 Mesin TIK Meja Kerja Lemari Kaca Lemari Besi Lemari Kayu
Volume/Jumlah (Unit) 25 24 4 2 2 36 3 4 4
Kondisi Unit Baik Rusak
67
10 Filling Kabinet Kayu 11 Kursi Putar 12 Kursi Kayu 13 Lemari Dispar 14 Meja Komputer 15 Meja Kursi Tamu 16 Meja Panjang 17 Kursi Rapat 18 Meja Eselon 19 Kursi Tunggu 20 Dispenser 21 Televisi 22 AC 23 Kipas Angin 24 Meja Pelayanan 25 Filling Kabinet Besi 26 White Board 27 Wireless TOA 28 LCD Proyektor 29 Laptop 30 Netbook 31 Brankas 32 Mesin Faximili 33 Lemari Es 34 Genset 35 CCTV IP Sumber: BP2T Kota Tegal 2014
6. 1.
2 7 15 1 8 3 Set 2 33 2 2 2 5 11 1 2 13 2 1 2 1 6 1 1 2 1 2
Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Badan : a.
Ikhtisar Jabatan : Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah.
b.
Uraian Tugas :
68
1).
Merumuskan kebijakan teknis bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal secara terpadu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman penyusunan program kerja.
2).
Menyusun rencana dan program kerja bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal secara terpadu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
3).
Mengkoordinasikan tugas-tugas Bidang Pelayanan Perizinan Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal, serta Promosi dan Kerja Sama dengan instansi terkait untuk keterpaduan dan kelancaran pelaksanaan tugas.
4).
Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi agar tugas dapat diselesaikan tepat waktu, sasaran dan mutu.
5).
Menyelenggarakan pelayanan umum perizinan dan penanaman modal daerah secara terpadu.
6)
Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bidang Pelayanan Perizinan, Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal, serta Promosi dan Kerja Sama.
7).
Melaksanakan tugas-tugas bidang Pelayanan Perizinan, Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal, serta
69
Promosi dan Kerja Sama. 8).
Memantau dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas secara rutin sebagai bahan masukan dan saran kepada pimpinan guna pengambilan keputusan lebih lanjut.
9).
Melaporkan pelaksanaan tugas kepada pimpinan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk memudahkan pengendalian dan pengawasan.
10).
Membina bawahan untuk peningkatan motivasi dan disiplin kerja.
11).
Memberikan penilaian bawahan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku untuk peningkatan prestasi kerja.
12).
Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
c.
Tanggung Jawab : 1).
Tersedianya rencana dan program kerja bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal daerah.
2).
Tercapainya target kinerja penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal daerah.
3).
Kedisiplinan aparatur bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal daerah.
4).
Keakuratan data bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal daerah.
70
d.
Wewenang : 1).
Meminta data dan informasi bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal daerah.
2).
Memberikan atau menolak memberikan data dan informasi bidang pelayanan terpadu dan penanaman modal daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3). 2.
Memberikan penghargaan dan sanksi kepada bawahan.
Sekretaris : a.
Ikhtisar Jabatan : Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas secara terpadu di bidang kesekretariatan, pengembangan dan pengendalian penanaman modal, promosi dan kerjasama, serta. pelayanan perizinan.
b.
Uraian Tugas : 1).
Menyusun rencana dan program kerja Sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2).
Mengkoordinasikan tugas-tugas kesekretariatan dengan instansi terkait dengan untuk keterpaduan dan kelancaran pelaksanaan tugas.
3).
Mendistribusikan tugas bawahan sesuai dengan tugas pokok dan
71
fungsi agar tugas dapat diselesaikan tepat waktu, sasaran dan mutu. 4).
Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan dan pengendalian penanaman modal, promosi dan kerjasama serta pelayanan perizinan.
5).
Menyusun bahan rencana dan program kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu meliputi : Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan mengkoordinasikan Bidang-Bidang guna keterpaduan dan kelancaran pelaksanaan tugas.
6).
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan mengkompilasi dan mengolah data dari masing-masing bidang sebagai bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
7).
Menyusun Laporan Perkembangan Kegiatan dan Laporan.
8).
Menyusun bahan LPPD dan LKPJ dengan mengkompilasi data dari masing-masing bidang sebagai bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
9).
Menyelenggarakan tugas-tugas kesekretariatan meliputi urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian
10).
Memantau dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas secara rutin sebagai bahan masukan dan saran kepada pimpinan guna pengambilan keputusan lebih lanjut.
72
11).
Melaporkan pelaksanaan tugas kepada pimpinan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk memudahkan pengendalian dan pengawasan.
12).
Membina bawahan untuk peningkatan motivasi dan disiplin kerja.
13).
Memberikan penilaian bawahan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku untuk peningkatan prestasi kerja.
14).
Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
c.
Tanggung Jawab : 1).
Tersedianya rencana dan program kerja Kesekretariatan.
2).
Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kesekratriatan.
3).
Kelancaran pelayanan administrasi dan fasilitasi di bidang kesekratariatan.
4).
Terciptanya kedisiplinan aparatur pemerintah bidang kesekratariatan.
5). d.
Kerahasiaan data bidang kesekretariatan.
Wewenang : 1).
Meminta data dan informasi bidang kesekratariatan.
2).
Memberikan atau menolak memberikan data dan informasi bidang kesekretariatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3).
Memberikan penghargaan dan sanksi kepada bawahan.
73
2.1.
Kepala Subbagian Program : a. Ikhtisar Jabatan : Menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis, mengonsep rencana, program kerja dan laporan serta melaksanakan tugas di bidang program Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. b. Uraian Tugas : 1). Menyusun rencana dan program kerja Subbagian Program berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 2). Mengkoordinasikan tugas-tugas di bidang program dengan instansi terkait untuk keterpaduan dan kelancaran pelaksanaan tugas. 3). Menyelia tugas bawahan sehingga dapat diselesaikan tepat waktu, sasaran dan mutu. 4). Menyediakan bahan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan program bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku 5). Melaksanakan pengumpulan data program kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
74
6). Melaksanakan pengolahan data program kegiatan guna kelancaran pelaksanaan tugas. 7). Mengelola Sistem Informasi di lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. 8). Mengonsep Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan mensinkronkan dan mensinergiskan usulan dari masing-masing Bidangguna tersedianya bahan penyusunan rencana dan program kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. 9). Mengonsep Laporan Perkembangan Kegiatan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan mengkompilasi dan mengolah data dari masing-masing Bidang sebagai bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. 10). Menyediakan bahan penyusunan LPPD dan LKPJ dengan mengkompilasi data dari masing-masing Bidang sebagai bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.. 11). Memantau dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas secara rutin sebagai bahan masukan dan saran kepada pimpinan guna pengambilan keputusan lebih lanjut. 12). Melaporkan pelaksanaan tugas kepada pimpinan sebagai
75
bentuk pertanggungjawaban untuk memudahkan pengendalian dan pengawasan. 13). Membina bawahan untuk peningkatan motivasi dan disiplin kerja. 14). Memberikan penilaian bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan prestasi kerja. 15). Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. c. Tanggung Jawab : 1).
Tersedianya konsep rencana, program kerja dan laporan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
2).
Tercapainya target kinerja penyelenggaraan urusan dan pelaksanaan tugas bidang program.
3).
Keakuratan data bidang program.
d. Wewenang : 1).
Meminta data dan informasi bidang program.
2).
Memberikan atau menolak memberikan data dan informasi bidang program berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
3).
Memberikan penghargaan dan sanksi kepada bawahan.
76
2.2.
Kepala Subbagian Keuangan : a. Ikhtisar Jabatan : Menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis dan bahan laporan pengelolaan keuangan, melaksanakan verifikasi keuangan, pembukuan dan akuntansi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. b. Uraian Tugas : 1).
Menyusun rencana dan program kerja Subbagian Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2).
Mengkoordinasikan tugas-tugas pengelolaan administrasi keuangan dengan instansi terkait untuk keterpaduan dan kelancaran pelaksanaan tugas.
3).
Menyelia tugas bawahan sehingga dapat diselesaikan tepat waktu, sasaran dan mutu.
4).
Menyediakan bahan kebijakan teknis pengelolaan administrasi keuangan bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku
5).
Melakukan penatausahaan keuangan yang meliputi penerimaan, pembukuan, penyimpanan, pembayaran dalam atau penyetoran ke kas daerah serta pertanggung jawaban
77
keuangan 6).
Melaksanakan verifikasi dokumen keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku guna tertib administrasi.
7).
Melaksanakan pembukuan dan akuntansi pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku guna tertib administrasi.
8).
Menyediakan bahan laporan pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9).
Mengonsep Laporan pengeluaran dan penerimaan serta Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu kepada instansi yang terkait
10). Mengonsep Laporan Realisasi Anggaran per semester dan akhir tahun sebagai evaluasi pelaksanaan anggaran. 11). Mengonsep neraca akhir tahun dan pendataan aset pada Badan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan anggaran. 12). Memantau dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas secara rutin sebagai bahan masukan dan saran kepada pimpinan guna pengambilan keputusan lebih lanjut. 13). Melaporkan pelaksanaan tugas kepada pimpinan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk memudahkan pengendalian dan pengawasan.
78
14). Membina bawahan untuk peningkatan motivasi dan disiplin kerja. 15). Memberikan penilaian bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan prestasi kerja. 16). Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. c. Tanggung Jawab : 1). Tersedianya bahan laporan pengelolaan keuangan. 2). Tercapainya target kinerja penyelenggaraan urusan dan pelaksanaan tugas bidang keuangan. 3). Keakuratan data bidang keuangan. d. Wewenang : 1). Meminta data dan informasi bidang keuangan. 2). Memberikan atau menolak memberikan data dan informasi bidang keuangan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. 3). Memberikan penghargaan dan sanksi kepada bawahan.
2.3.
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian : a. Ikhtisar Jabatan : Menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis, bahan laporan,
79
melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, hukum, organisasi dan tatalaksana, hubungan masyarakat, menyusun data kepegawaian, menyelenggarakan proses kenaikan pangkat, dan mutasi pegawai di lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. b. Uraian Tugas : 1). Menyusun rencana dan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 2). Mengkoordinasikan tugas-tugas umum dan kepegawaian dengan instansi terkait untuk keterpaduan dan kelancaran pelaksanaan tugas. 3). Menyelia tugas bawahan sehingga dapat diselesaikan tepat waktu, sasaran dan mutu. 4). Menyediakan bahan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku 5). Melaksanakan urusan ketatausahaan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
80
6). Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan dengan inventarisasi dan pemeliharaan yang baik guna kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal. 7). Melaksanakan urusan hukum, organisasi dan tatalaksana serta hubungan masyarakat. 8). Menyusun data kepegawaian dengan membuat dokumen/buku penjagaan pegawai sebagai bahan perencanaan formasi dan bezzeting kepegawaian 9). Melaksanakan pengelolaan usulan kenaikan pangkat dengan mengecek dan memonitor usulan serta menyiapkan penerimaan Keputusan kenaikan pangkat sehingga Keputusan kenaikan pangkat diterima tepat waktu dan sasaran. 10). Melaksanakan pengelolaan mutasi pegawai dengan memeriksa, mengecek berkas, mengonsep dan menyampaikan usulan sebagai pembinaan karier PNS. 11). Mengonsep penerbitan Surat Penetapan tentang Kenaikan Gaji dengan mengecek, mengonsep dan menerimakannya guna memenuhi hak PNS. 12). Memantau dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas
81
secara rutin sebagai bahan masukan dan saran kepada pimpinan guna pengambilan keputusan lebih lanjut. 13). Melaporkan pelaksanaan tugas kepada pimpinan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk memudahkan pengendalian dan pengawasan. 14). Membina bawahan untuk peningkatan motivasi dan disiplin kerja. 15). Memberikan penilaian bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan prestasi kerja. 16). Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. c. Tanggung Jawab : 1). Tersusunnya data kepegawaian. 2). Tercapainya target kinerja penyelenggaraan urusan dan pelaksanaan tugas bidang kepegawaian. 3). Keakuratan data bidang kepegawaian. d. Wewenang : 1). Meminta data dan informasi bidang kepegawaian. 2). Memberikan atau menolak memberikan data dan informasi bidang kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
82
3). Memberikan penghargaan dan sanksi kepada bawahan.
3. Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal : a.
Ikhtisar Jabatan : Menyediakan bahan program kerja, perumusan kebijakan umum dan teknis operasional urusan pengembangan dan pengendalian Penanaman Modal, Pelaksanaan urusan pengembangan dan pengendalian penanaman modal, penyediaan bahan laporan capaian kinerja dan keuangan serta pelayanan masyarakat di bidang Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal.
b.
Uraian Tugas : 1).
Menyusun rencana dan program kerja Bidang Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal meliputi urusan Pengembangan Penanaman Modal dan Pengendalian Penanaman Modal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2).
Mengkoordinasikan tugas-tugas Bidang Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
3).
Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi agar tugas dapat diselesaikan tepat waktu, sasaran dan mutu.
83
4).
Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan dan pengendalian penanaman modal.
5).
Menyusun bahan rencana dan program kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA Bidang Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait serta bidang lain di lingkungan BPPT untuk sinkronisasi tugas.
6).
Menyiapkan Laporan perkembangan kegiatan dan LAKIP Bidang Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal.
7).
Mengecek bahan LPPD dan LKPJ dari Subbidang Pengembangan Penanaman Modal dan Subbidang Pengendalian Penanaman Modal guna keterpaduan.
8).
Menyusun peta investasi dan potensi sumber daya daerah untuk memberikan gambaran peluang investasi.
9).
Melaksanakan pengembangan penanaman modal dalam dan luar negeri sehingga investor berinvestasi.
10). Melaksanakan dan memfasilitasi pengendalian dunia usaha agar kegiatan dunia usaha bisa berjalan dengan baik 11). Menyelenggarakan tugas-tugas di Bidang Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal meliputi urusan pengembangan penanaman modal dan pengendalian penanaman modal. 12). Memantau dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas secara rutin
84
sebagai bahan masukan dan saran kepada pimpinan guna pengambilan keputusan lebih lanjut. 13). Melaporkan pelaksanaan tugas kepada pimpinan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk memudahkan pengendalian dan pengawasan. 14). Membina bawahan untuk peningkatan motivasi dan disiplin kerja. 15). Memberikan penilaian bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan prestasi kerja. 16). Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. c.
Tanggung Jawab : 1).
Tersedianya rencana dan program kerja Bidang Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal.
2).
Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Bidang Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal.
3).
Kelancaran pelayanan administrasi dan fasilitasi di bidang pengembangan dan pengendalian penanaman modal.
4).
Terciptanya kedisplinan aparatur pemerintah di bidang pengembangan dan pengendalian penanaman modal.
5).
Kerahasiaan data di bidang pengembangan dan pengendalian
85
penanaman modal. d.
Wewenang : 1).
Meminta data dan informasi bidang pengembangan dan pengendalian penanaman modal.
2).
Memberikan atau menolak memberikan data dan informasi bidang pengembangan dan pengendalian penanaman modal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3).
3.1.
Memberikan penghargaan dan sanksi kepada bawahan.
Kepala Subbidang Pengembangan Penanaman Modal. a. Ikhtisar Jabatan : Menyediakan data bahan perumusan kebijakan teknis, mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan secara terpadu, melaksanakan tugas bidang pengembangan penanaman modal meliputipengembangan penanaman modal, menyusun dan melaksanakan sistem informasi penanaman modal, mengkaji potensi daerah menjadi peluang investasi, menyusun skala prioritas pengembangan penanaman modal, menyusun profil investasi, mengajukan usulan materi dan fasilitasi pengembangan perusahaan penanam modal. b. Uraian Tugas : 1). Menyusun rencana dan program kerja Subbidang
86
Pengembangan Penanaman Modal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 2). Mengkoordinasikan tugas-tugas Pengembangan Penanaman Modal dengan instansi terkait untuk keterpaduan dan kelancaran pelaksanaan tugas. 3). Menyelia tugas bawahan sehingga dapat diselesaikan tepat waktu, sasaran dan mutu. 4). Menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan penanaman modal. 5). Menyediakan bahan penyusnan rencana dan program kerja BPMP-KB meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA di bidang pengembangan penanaman modal. 6). Menyediakan bahan Laporan perkembangan kegiatan dan LAKIP bidang pengembangan penanaman modal. 7). Menyediakan bahan penyusunan LPPD dan LKPJ di bidang pengembangan penanaman modal sebagai bentuk evaluasi kinerja pemerintah daerah. 8). Melaksanakan tugas-tugas Subbidang Pengembangan Penanaman Modal yang meliputi pengembangan penanaman modal, menyusun dan melaksanakan sistem informasi penanaman modal, mengkaji potensi daerah
87
menjadi peluang investasi, menyusun skala prioritas pengembangan penanaman modal, menyusun profil investasi, mengajukan usulan materi dan fasilitasi pengembangan perusahaan penanam modal. 9). Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data di bidang pengembangan penanaman modal. 10). Menyajikan data di bidang pengembangan penanaman modal. 11). Memberikan pelayanan teknis di bidang pengembangan penanaman modal. 12). Memantau dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas secara rutin sebagai bahan masukan dan saran kepada pimpinan guna pengambilan keputusan lebih lanjut. 13). Melaporkan pelaksanaan tugas kepada pimpinan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk memudahkan pengendalian dan pengawasan. 14). Membina bawahan untuk peningkatan motivasi dan disiplin kerja. 15). Memberikan penilaian bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan prestasi kerja. 16). Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan
88
untuk kelancaran pelaksanaan tugas. c. Tanggung Jawab : 1). Tersedianya rencana dan program kerja Subbidang Pengembangan Penanaman Modal. 2). Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Subbidang Pengembangan Penanaman Modal. 3). Kelancaran pelayanan administrasi dan fasilitasi di bidang pengembangan penanaman modal. 4). Terciptanya kedisplinan aparatur pemerintah di pengembangan penanaman modal. 5). Kerahasiaan data di bidang pengembangan penanaman modal. d. Wewenang : 1). Meminta data dan informasi di bidang pengembangan penanaman modal. 2). Memberikan atau menolak memberikan data dan informasi di bidang pengembangan penanaman modal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3). Memberikan penghargaan dan sanksi kepada bawahan.
3.2.
Kepala Subbidang Pengendalian Penanaman Modal. a. Ikhtisar Jabatan :
89
Menyediakan data bahan perumusan kebijakan teknis, mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan secara terpadu, melaksanakan tugas bidang pengendalian penanaman modal meliputi pengkajian, pengendalian penanaman modal, melaksanakan pemantauan, bimbingan dan pengawasan di bidang penanaman modal. b. Uraian Tugas : 1). Menyusun rencana dan program kerja Subbidang Pengendalian Penanaman Modal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 2). Mengkoordinasikan tugas-tugas pengendalian penanaman modal dengan instansi terkait untuk keterpaduan dan kelancaran pelaksanaan tugas. 3). Menyelia tugas bawahan sehingga dapat diselesaikan tepat waktu, sasaran dan mutu. 4). Menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penanaman modal. 5). Menyediakan bahan penyusnan rencana dan program kerja BPMP-KB meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA di bidang pengendalian penanaman modal. 6). Menyediakan bahan Laporan perkembangan kegiatan dan
90
LAKIP bidang pengendalian penanaman modal. 7). Menyediakan bahan penyusunan LPPD dan LKPJ di bidang pengendalian penanaman modal sebagai bentuk evaluasi kinerja pemerintah daerah. 8). Melaksanakan tugas-tugas Subbidang Pengendalian Penanaman Modal yang meliputi pengkajian, pengendalian penanaman modal, melaksanakan pemantauan, bimbingan dan pengawasan di bidang penanaman modal. 9). Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data di bidang pengendalian penanaman modal. 10). Menyajikan data di bidang bidang pengendalian penanaman modal. 11). Memberikan pelayanan teknis di bidang pengendalian penanaman modal. 12). Memantau dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas secara rutin sebagai bahan masukan dan saran kepada pimpinan guna pengambilan keputusan lebih lanjut. 13). Melaporkan pelaksanaan tugas kepada pimpinan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk memudahkan pengendalian dan pengawasan. 14). Membina bawahan untuk peningkatan motivasi dan disiplin kerja.
91
15). Memberikan penilaian bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan prestasi kerja. 16). Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. c. Tanggung Jawab : 1). Tersedianya rencana dan program kerja Subbidang Pengendalian Penanaman Modal. 2). Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Subbidang Pengendalian Penanaman Modal. 3). Kelancaran pelayanan administrasi dan fasilitasi di bidang pengendalian penanaman modal. 4). Terciptanya kedisplinan aparatur pemerintah di bidang pengendalian penanaman modal. 5). Kerahasiaan data di bidang pengendalian penanaman modal. d. Wewenang : 1). Meminta data dan informasi di bidang pengendalian penanaman modal. 2). Memberikan atau menolak memberikan data dan informasi di bidang pengendalian penanaman modal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
92
3). Memberikan penghargaan dan sanksi kepada bawahan.
4. Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama. a.
Ikhtisar Jabatan : Menyediakan bahan program kerja, perumusan kebijakan umum dan teknis operasional, pembinaan dan pelaksanaan urusan promosi dan kerjasama, penyediaan bahan laporan capaian kinerja dan keuangan serta pelayanan masyarakat di bidang Promosi dan Kerjasama penanaman modal.
b.
Uraian Tugas : 1).
Menyusun rencana dan program kerja Bidang Promosi dan Kerjasama meliputi urusan promosi penanaman modal dan kerjasama penanaman modal berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2).
Mengkoordinasikan tugas-tugas Bidang Promosi dan Kerjasama untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
3).
Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi agar tugas dapat diselesaikan tepat waktu, sasaran dan mutu.
4).
Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang promosi dan kerjasama.
5).
Menyusun bahan rencana dan program kerja Badan Pelayanan
93
Perizinan Terpadu meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA Bidang Promosi dan Kerjasama dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait serta bidang lain di lingkungan BPPT untuk sinkronisasi tugas. 6).
Menyiapkan Laporan perkembangan kegiatan dan LAKIP Bidang Promosi dan Kerjasama.
7).
Mengecek bahan LPPD dan LKPJ dari Subbidang Promosi dan Subbidang Kerjasama guna keterpaduan.
8).
Menyusun peta investasi dan potensi sumber daya daerah untuk memberikan gambaran peluang investasi.
9).
Melaksanakan promosi penanaman modal dalam dan luar negeri.
10). Melaksanakan dan memfasilitasi promosi dan kerjasama penanaman modal agar kegiatan penanaman modal bisa berjalan dengan baik 11). Menyelenggarakan tugas-tugas di Bidang Promosi dan Kerjasama meliputi urusan promosi dan kerjasama penanaman modal. 12). Memberikan pelayanan masyarakat di bidang promosi dan kerjasama penanaman modal. 12). Memantau dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas secara rutin sebagai bahan masukan dan saran kepada pimpinan guna pengambilan keputusan lebih lanjut.
94
13). Melaporkan pelaksanaan tugas kepada pimpinan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk memudahkan pengendalian dan pengawasan. 14). Membina bawahan untuk peningkatan motivasi dan disiplin kerja. 15). Memberikan penilaian bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan prestasi kerja. 16). Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. c.
Tanggung Jawab : 1).
Tersedianya rencana dan program kerja Bidang Promosi dan Kerjasama.
2).
Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Bidang Promosi dan Kerjasama.
3).
Kelancaran pelayanan administrasi dan fasilitasi di bidang promosi dan kerjasama penanaman modal.
4).
Terciptanya kedisplinan aparatur pemerintah di bidang promosi dan kerjasama penanaman modal.
5).
Kerahasiaan data di bidang promosi dan kerjasama penanaman modal.
d.
Wewenang :
95
1).
Meminta data dan informasi di bidang promosi dan kerjasama penanaman modal.
2).
Memberikan atau menolak memberikan data dan informasi di bidang promosi dan kerjasama penanaman modal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3).
4.1.
Memberikan penghargaan dan sanksi kepada bawahan.
Kepala Subbidang Promosi : a. Ikhtisar Jabatan : Menyediakan data bahan perumusan kebijakan teknis, mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan secara terpadu, melaksanakan tugas bidang promosi penanaman modal meliputi pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal, mengkoordinir dan melaksanakan promosi penanaman modal. b. Uraian Tugas : 1). Menyusun rencana dan program kerja Subbidang Promosi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 2). Mengkoordinasikan tugas-tugas promosi penanaman modal dengan instansi terkait untuk keterpaduan dan kelancaran pelaksanaan tugas.
96
3). Menyelia tugas bawahan sehingga dapat diselesaikan tepat waktu, sasaran dan mutu. 4). Menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi penanaman modal. 5). Menyediakan bahan penyusnan rencana dan program kerja BPMP-KB meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA di bidang promosi penanaman modal. 6). Menyediakan bahan Laporan perkembangan kegiatan dan LAKIP bidang promosi penanaman modal. 7). Menyediakan bahan penyusunan LPPD dan LKPJ di bidang promosi penanaman modal sebagai bentuk evaluasi kinerja pemerintah daerah. 8). Melaksanakan tugas-tugas Subbidang Promosi yang meliputi pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal, mengkoordinir dan melaksanakan promosi penanaman modal. 9), Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data di bidang promosi penanaman modal. 10). Memfasilitasi promosi penanaman modal supaya promosi menjadi efektif dan efisien 11). Melakukan kegiatan pameran investasi penanaman modal sehingga pameran dapat terlaksana dengan baik.
97
12). Menyajikan data di bidang bidang promosi penanaman modal. 13). Memberikan pelayanan teknis di bidang promosi penanaman modal. 14). Memantau dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas secara rutin sebagai bahan masukan dan saran kepada pimpinan guna pengambilan keputusan lebih lanjut. 15). Melaporkan pelaksanaan tugas kepada pimpinan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk memudahkan pengendalian dan pengawasan. 16). Membina bawahan untuk peningkatan motivasi dan disiplin kerja. 17). Memberikan penilaian bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan prestasi kerja. 18). Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. c. Tanggung Jawab : 1). Tersedianya rencana dan program kerja Subbidang Promosi. 2). Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Subbidang Promosi. 3). Kelancaran pelayanan administrasi dan fasilitasi di bidang
98
promosi penanaman modal. 4). Terciptanya kedisplinan aparatur pemerintah di bidang promosi penanaman modal. 5). Kerahasiaan data di bidang promosi penanaman modal. d. Wewenang : 1).
Meminta data dan informasi di bidang promosi penanaman modal.
2).
Memberikan atau menolak memberikan data dan informasi di bidang promosi penanaman modal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3).
4.2.
Memberikan penghargaan dan sanksi kepada bawahan.
Kepala Subbidang Kerjasama : a. Ikhtisar Jabatan : Menyediakan data bahan perumusan kebijakan teknis, mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan secara terpadu, melaksanakan tugas bidang kerjasama penanaman modal meliputi penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup, bidang-bidang usaha yang dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi, penyusunan peta investasi daerah, mendorong, melaksanakan,
99
mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dunia usaha di bidang penanaman modal. b. Uraian Tugas : 1). Menyusun rencana dan program kerja Subbidang Kerjasama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2). Mengkoordinasikan tugas-tugas kerjasama penanaman modal dengan instansi terkait untuk keterpaduan dan kelancaran pelaksanaan tugas. 3). Menyelia tugas bawahan sehingga dapat diselesaikan tepat waktu, sasaran dan mutu. 4). Menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kerjasama penanaman modal. 5). Menyediakan bahan penyusnan rencana dan program kerja BPMP-KB meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA di bidang kerjasama penanaman modal. 6). Menyediakan bahan Laporan perkembangan kegiatan dan LAKIP bidang kerjasama penanaman modal. 7). Menyediakan bahan penyusunan LPPD dan LKPJ di bidang kerjasama penanaman modal sebagai bentuk evaluasi kinerja pemerintah daerah.
100
8). Melaksanakan tugas-tugas Subbidang Kerjasama yang meliputi penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup, bidang-bidang usaha yang dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi, penyusunan peta investasi daerah, mendorong, melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dunia usaha di bidang penanaman modal. 9). Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data di bidang kerjasama penanaman modal. 10). Memfasilitasi kerjasama penanaman modal supaya kerjasama penanaman modal menjadi efektif dan efisien 11). Mendorong, melaksanakan kegiatan kerjasama regional, internasional di bidang penanaman modal sehingga perkembangan dunia usaha lebih meningkat 12). Menyajikan data di bidang bidang kerjasama penanaman modal. 13). Memberikan pelayanan teknis di bidang promosi penanaman modal. 14). Memantau dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas secara rutin sebagai bahan masukan dan saran kepada pimpinan guna pengambilan keputusan lebih lanjut.
101
15). Melaporkan pelaksanaan tugas kepada pimpinan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk memudahkan pengendalian dan pengawasan. 16). Membina bawahan untuk peningkatan motivasi dan disiplin kerja. 17). Memberikan penilaian bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan prestasi kerja. 18). Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. c. Tanggung Jawab : 1). Tersedianya rencana dan program kerja Subbidang Kerjasama. 2). Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Subbidang Kerjasama. 3). Kelancaran pelayanan administrasi dan fasilitasi di bidang kerjasama penanaman modal. 4). Terciptanya kedisplinan aparatur pemerintah di bidang kerjasama penanaman modal. 5). Kerahasiaan data di bidang promosi penanaman modal. d. Wewenang : 1). Meminta data dan informasi di bidang kerjasama penanaman modal.
102
2). Memberikan atau menolak memberikan data dan informasi di bidang kerjasama penanaman modal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3). Memberikan penghargaan dan sanksi kepada bawahan.
5. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan : a.
Ikhtisar Jabatan : Menyediakan bahan program kerja, perumusan kebijakan umum dan teknis operasional, pembinaan dan pelaksanaan urusan pelayanan perizinan, penyediaan bahan laporan capaian kinerja dan keuangan serta pelayanan masyarakat di bidang pelayanan izin usaha dan pelayanan non perizinan serta pelayanan perizinan operasional.
b.
Uraian Tugas : 1).
Menyusun rencana dan program kerja Bidang Pelayanan Perizinan urusan pelayanan izin usaha dan pelayanan non perizinan, serta pelayanan perizinan operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2).
Mengkoordinasikan tugas-tugas Bidang Pelayanan Perizinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
3).
Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi agar tugas dapat diselesaikan tepat waktu,
103
sasaran dan mutu. 4).
Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan perizinan.
5).
Menyusun bahan rencana dan program kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA Bidang Pelayanan Perizinan dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait serta bidang lain di lingkungan BPPT untuk sinkronisasi tugas.
6).
Menyiapkan Laporan perkembangan kegiatan dan LAKIP Bidang Pelayanan Perizinan.
7).
Mengecek bahan LPPD dan LKPJ dari Subbidang Pelayanan Izin Usaha dan Non Perizinan dan Subbidang Pelayanan Perizinan Operasional.
8).
Menyelenggarakan tugas-tugas di Bidang Pelayanan Perizinan meliputi urusan pelayanan izin usaha dan non perizinan dan pelayanan perizinan operasional.
9).
Memberikan pelayanan masyarakat di bidang pelayanan izin usaha dan non perizinan dan pelayanan perizinan operasional.
10). Memantau dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas secara rutin sebagai bahan masukan dan saran kepada pimpinan guna pengambilan keputusan lebih lanjut. 11). Melaporkan pelaksanaan tugas kepada pimpinan sebagai bentuk
104
pertanggungjawaban untuk memudahkan pengendalian dan pengawasan. 12). Membina bawahan untuk peningkatan motivasi dan disiplin kerja. 13). Memberikan penilaian bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan prestasi kerja. c.
Tanggung Jawab : 1).
Tersedianya rencana dan program kerja Bidang Pelayanan Perizinan.
2).
Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Bidang Pelayanan Perizinan.
3).
Kelancaran pelayanan administrasi dan fasilitasi di bidang pelayanan izin usaha dan non perizinan dan pelayanan perizinan operasional.
4).
Terciptanya kedisplinan aparatur pemerintah di bidang pelayanan izin usaha dan non perizinan dan pelayanan perizinan operasional.
5).
Kerahasiaan data di bidang pelayanan izin usaha dan non perizinan dan pelayanan perizinan operasional.
d.
Wewenang : 1).
Meminta data dan informasi di bidang pelayanan izin usaha dan non perizinan dan pelayanan perizinan operasional.
2).
Memberikan atau menolak memberikan data dan informasi di bidang pelayanan izin usaha dan non perizinan dan pelayanan
105
perizinan operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3).
5.1.
Memberikan penghargaan dan sanksi kepada bawahan.
Kepala Subbidang Pelayanan Izin Usaha dan Non Perizinan. a. Ikhtisar Jabatan : Menyediakan data bahan perumusan kebijakan teknis, mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan secara terpadu, melaksanakan tugas bidang pelayanan izin usaha dan non perizinan meliputi penerapan kebijakan dan pedoman pelayanan izin usaha dan non perizinan, melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu. b. Uraian Tugas : 1). Menyusun rencana dan program kerja Subbidang Pelayanan Izin Usaha dan Non Perizinan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 2). Mengkoordinasikan tugas-tugas pelayanan izin usaha dan non perizinan dengan instansi terkait untuk keterpaduan dan kelancaran pelaksanaan tugas. 3). Menyelia tugas bawahan sehingga dapat diselesaikan tepat waktu, sasaran dan mutu.
106
4). Menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan izin usaha dan non perizinan. 5). Menyediakan bahan penyusnan rencana dan program kerja BPMP-KB meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA di bidang pelayanan izin usaha dan non perizinan. 6). Menyediakan bahan Laporan perkembangan kegiatan dan LAKIP bidang pelayanan izin usaha dan non perizinan. 7). Menyediakan bahan penyusunan LPPD dan LKPJ di bidang pelayanan izin usaha dan non perizinan sebagai bentuk evaluasi kinerja pemerintah daerah. 8). Melaksanakan tugas-tugas Subbidang Pelayanan Izin Usaha dan Non Perizinan yang meliputi penerapan kebijakan dan pedoman pelayanan izin usaha dan non perizinan, melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu. 9). Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data di bidang pelayanan izin usaha dan non perizinan. 10). Menyajikan data di bidang pelayanan izin usaha dan non perizinan. 11). Meneliti ajuan permohonan perizinan operasional agar dapat diselesaikan tepat waktu. 12). Memeriksa hasil dokumen yang diselesaikan berupa pengecekan administrasi sehingga dokumen menjadi valid.
107
13). Memberikan pelayanan masyarakat di bidang pelayanan izin usaha dan non perizinan. 14). Memberikan pelayanan teknis di bidang pelayanan izin usaha dan non perizinan. 15). Memantau dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas secara rutin sebagai bahan masukan dan saran kepada pimpinan guna pengambilan keputusan lebih lanjut. 16). Melaporkan pelaksanaan tugas kepada pimpinan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk memudahkan pengendalian dan pengawasan. 17). Membina bawahan untuk peningkatan motivasi dan disiplin kerja. 18). Memberikan penilaian bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan prestasi kerja. 19). Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. c. Tanggung Jawab : 1). Tersedianya rencana dan program kerja Subbidang Pelayanan Izin Usaha dan Non Perizinan. 2). Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Subbidang Pelayanan Izin Usaha dan Non Perizinan.
108
3). Kelancaran pelayanan administrasi di bidang pelayanan izin usaha dan non perizinan. 4). Terciptanya kedisplinan aparatur pemerintah di bidang pelayanan izin usaha dan non perizinan. 5). Kerahasiaan data di bidang pelayanan izin usaha dan non perizinan. d. Wewenang : 1). Meminta data dan informasi di bidang pelayanan izin usaha dan non perizinan. 2). Memberikan atau menolak memberikan data dan informasi di bidang pelayanan izin usaha dan non perizinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3). Memberikan penghargaan dan sanksi kepada bawahan.
5.2.
Kepala Subbidang Pelayanan Perizinan Operasional. a. Ikhtisar Jabatan : Menyediakan data bahan perumusan kebijakan teknis, mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan secara terpadu, melaksanakan tugas bidang pelayanan perizinzn operasional meliputi penerapan kebijakan dan pedoman pelayanan izin operasional, melaksanakan pelayanan pemberian izin operasional dan fasilitasi pemberian pelayanan izin
109
operasional. b. Uraian Tugas : 1). Menyusun rencana dan program kerja Subbidang Perizinan Operasional peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 2). Mengkoordinasikan tugas-tugas pelayanan perizinan operasional dengan instansi terkait untuk keterpaduan dan kelancaran pelaksanaan tugas. 3). Menyelia tugas bawahan sehingga dapat diselesaikan tepat waktu, sasaran dan mutu. 4). Menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan operasional. 5). Menyediakan bahan penyusnan rencana dan program kerja BPMP-KB meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA di bidang pelayanan perizinan operasional. 6). Menyediakan bahan Laporan perkembangan kegiatan dan LAKIP bidang perizinan operasional. 7). Menyediakan bahan penyusunan LPPD dan LKPJ di bidang pelayanan perizinan operasional sebagai bentuk evaluasi kinerja pemerintah daerah. 8). Melaksanakan tugas-tugas Subbidang Pelayanan Perizinan Operasional yang meliputi penerapan kebijakan dan
110
pedoman pelayanan izin operasional, melaksanakan pelayanan pemberian izin operasional dan fasilitasi pemberian pelayanan izin operasional. 9). Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data di bidang pelayanan perizinan operasional. 10). Menyajikan data di bidang pelayanan perizinan operasional. 11). Meneliti ajuan permohonan perizinan operasional agar dapat diselesaikan tepat waktu. 12). Memeriksa hasil dokumen yang diselesaikan berupa pengecekan administrasi sehingga dokumen menjadi valid. 13). Memberikan pelayanan masyarakat di bidang perizinan operasional. 14). Memberikan pelayanan teknis di bidang pelayanan perizinan operasional. 15). Memantau dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas secara rutin sebagai bahan masukan dan saran kepada pimpinan guna pengambilan keputusan lebih lanjut. 16). Melaporkan pelaksanaan tugas kepada pimpinan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk memudahkan pengendalian dan pengawasan. 17). Membina bawahan untuk peningkatan motivasi dan disiplin kerja.
111
18). Memberikan penilaian bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan prestasi kerja. 19). Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. c. Tanggung Jawab : 1).
Tersedianya rencana dan program kerja Subbidang Pelayanan Perizinan Oprasional.
2).
Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Subbidang Pelayanan Perizinan Operasional.
3).
Kelancaran pelayanan administrasi di bidang pelayanan perizinan operasional.
4).
Terciptanya kedisplinan aparatur pemerintah di bidang pelayanan perizinan operasional.
5).
Kerahasiaan data di bidang pelayanan perizinan operasional.
d. Wewenang : 1). Meminta data dan informasi di bidang pelayanan perizinan operasional. 2). Memberikan atau menolak memberikan data dan informasi di bidang pelayanan perizinan operasional. 3). Memberikan penghargaan dan sanksi kepada bawahan.
112
7.
Jenis Layanan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal Berdasarkan PERWAL No. 2 tahun 2009 tentang pola dan mekanisme
pelayanan perizinan dan non perizinan pada BP2T Kota Tegal, membagi pelayanan di BP2T menjadi 2 jenis yakni perizinan dan non-perizinan. Adapun pembagian jenisnya seperti dalam tabel berikut ini. Tabel III.07 Jenis Layanan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal No.
Jenis Perizinan dan Non Perizinan
A
PERIZINAN
1.
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
2.
Izin Pemakaman dan Perabuan Jenazah
3.
Izin Pemakaman Tanah Penguasaan Pemerintah Daerah
4.
Izin Reklame
5.
Izin Gangguan
6.
Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
7.
Izin Penimbunan, Penyimpanan dan Penimbunan Minyak
8.
Izin Usaha Industri (IUI)
9.
Tanda Daftar Industri (TDI)
10.
Izin Perluasan Tanda Daftar Industri
11.
Izin Perluasan Usaha Industri
12.
Izin Usaha Pergudangan
13.
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
113
14.
Izin Usaha Penggilingan Padi, Huler dan Penyosohan Beras
No
Jenis Perizinan dan Non Perizinan
15.
Izin Dispensasi Jalan Kendaraan Masuk Kota dan Menidirikan Tarub
16.
Izin Trayek Angkutan Umum
17.
Izin Operasi Angkutan Umum
18.
Izin Insidentil Angkutan Umum
19.
Izin Usaha Pariwisata
20.
Izin Usaha Jasa Konstruksi
21.
Izin Pemakaian Kios
22.
Izin Pembuatan Tambak
23.
Izin Pengusahaan Tambak
24.
Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
25.
Perizinan Bursa Kerja Khusus (BKK)
26.
Perizinan Praktek Dokter Spesialis / Umum, Dokter Gigi
27.
Perizinan Praktek Bidan
28.
Perizinan Praktek Terapi Wicara
29.
Perizinan Refraksionis Optisein
30.
Perizinan Tukang Gigi
31.
Surat Izin Praktek Perawat
32.
Surat Izin Kerja Perawat
33.
Izin Kerja Perawat Gigi
34.
Izin Kerja Asisten Apoteker
114
35.
Izin Praktek Fisioterapis Swasta Perorangan
36.
Klinik Fisioterapis
37.
Izin Rumah Bersalin yang dikelola oleh dokter spesialis
38.
Izin Rumah Bersalin yang dikelola selain dokter spesialis
39.
Izin Balai Pengobatan (BP) dikelola oleh dokter
40.
Izin Balai Pengobatan (BP) yang dikelola oleh perawat (selain dokter)
41.
Surat Izin Apotik Baru
42.
Perubahan Surat Izin Apotik karena pergantian Apoteker Pengelola Apotik
43.
Perubahan Surat Izin Apotik karena Pergantian Pemilik Sarana Apotik
44.
Perubahan Surat Izin Apotik karena Pemindahan Lokasi / Alamat Praktek
45.
Perubahan Surat Izin Apotek karena pergantian Nama Apotek
46.
Izin Perdagangan Eceran Obat / Toko Obat
47.
Perizinan Optik
48.
Izin Laboratorium Kesehatan Swasta
49.
Izin / Rekomendasi Pendirian Rumah Sakit
B
NON PERIZINAN
1.
Rekomendasi Penggunaan Alun-Alun
2.
Rekomendasi Keramaian / Tontonan
3.
Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup – Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
115
4.
Rekomendasi Pengambilan Air Bawah Tanah
5.
Sertifikat Laik Sehat
6.
Rekomendasi Prinsip
Sumber: Peraturan Wali Kota Tegal no. 2 Tahun 2009 Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang telah dikeluarkan Badan pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 cenderung mengalami kenaikan, seperti tabel dibawah ini: Tabel III.07 Realisasi Penerbitan Izin dan Non Perizinan Pada BP2T Kota Tegal Tahun 20092014 NO
PERIODE
JUMLAH TERBIT
1
2009
3.932
2
2010
3.573
3
2011
4.386
4
2012
4.032
5
2013
4.179
6 2014 Sumber : BP2T Kota Tegal 2014
4.146
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian indeks kepuasan masyarakat akan kualitas pelayanan yang diperoleh di Badan pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang didalamnya terdapat 9 unsur (indikator) pelayanan publik. Ke 9 unsur tersebut yaitu: persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan, dan penanganan pengaduan saran dan masukan. Untuk memperoleh data yang diperlukan guna mengetahui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal Tahun 2014, maka peneliti memberikan kuisioner kepada responden. Responden yang dimaksud disini adalah orang-orang yang telah melakukan pengurusan izin maupun non perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal. Pemilihan responden berdasarkan teknik Insidental Sampling yaitu teknik penentuan
sampel
berdasarkan
kebetulan,
siapa
saja
yang
secara
kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.
81
82
A. Identitas Responden 1.
Usia Responden Berdasarkan data yang diperoleh usia responden dalam penelitian ini dapat
dilihat secara rinci sebagai berikut: Grafik IV.01 Usia Responden
17 - 20 tahun
21 - 30 tahun
31 - 40 tahun
> 41 tahun
1% 18%
58%
23%
Sumber: Data Primer Penelitian Dari data diatas diketahui bahwa 100 responden dengan rincian sebagai berikut, responden berusia antara 17 - 20 tahun berjumlah 1 responden atau 1%, usia antara 21 - 30 tahun berjumlah 18 responden atau 18%, usia antara 31 - 40 tahun berjumlah 23 responden atau 23%, dan usia 41 tahun keatas berjumlah 58 responden atau 57%. Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden berusia 41 tahun keatas.
83
2.
Jenis Kelamin Berdasrkan data yang diperoleh, jenis kelamin responden dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut: Grafik IV.02 Jenis Kelamin Responden
Laki-laki
Perempuan
23%
77%
Sumber: Data Primer Penelitian Dari tabel diatas diketahui bahwa 100 orang responden dengan rincian sebagai berikut, laki-laki berjumlah 77 responden (77%), sedangkan perempuan berjumlah 23 responden (23%). Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki. 3.
Tingkat Pendidikan Berdasarkan data yang diperoleh, tingkat pendidikan responden dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut: Grafik IV.03 Tingkat Pendidikan Responden
84
SD
SMP/Sederajat
SMA/Sederajat
Diploma
S1 ke atas
5% 13% 36%
42%
4%
Sumber: Data Primer penelitian Dari data diatas diketahui 100 responden dengan bermacam-macam jenjang pendidikan, dengan rincian sebagai berikut, responden yang berpendidikan SD berjumlah 5 responden (5%), berpendidikan SMP/Sederajat berjumlah 13 responden (13%), berpendidikan SMA/Sederajat berjumlah 42 responden (42%), dan responden yang berpendidikan S1 ke atas berjumlah 36 responden (36%). Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan mayoritas responden berpendidikan SMA/Sederajat. 4.
Pekerjaan Berdasarkan data yang diperoleh, jenis pekerjaan responden dalam
penelitian ini dapat diketahui sebagai berikut:
85
Tabel IV.04 Jenis Pekerjaan Responden
PNS/TNI/Polri
Pegawai Swasta
Wiraswasta/Usahawan
Pelajar/Mahasiswa
Lainnya (ibu RT,dll) 0%
10%
38%
11%
41%
Sumber: Data Primer penelitian Dari data diatas diketahui 100 responden dengan berbagai macam pekerjaanya, dengan rincian sebagai berikut, responden yang berprofesi sebagai PNS/TNI/POLRI berjumlah 11 responden (11%), pegawai swasta berjumlah 41 responden (41%), Wiraswasta/Usahawan berjumlah 38 responden (38%), dan yang berprofesi lainya (ibu rumah tangga, pensiunan, dll) berjumlah 10 responden (10%). Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan mayoritas pekerjaan responden yaitu sebagai pegawai swasta. B. Hasil Penelitian dan Pembahasan Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 TAHUN 2014, terdapat 9 unsur unsur yang harus ada untuk
86
dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat. Berikut hasil penelitian dan pembahasan dari masing-masing unsur: 10. Persyaratan Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Dalam prosedur persyaratan pelayanan diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: Grafik IV.05 Persyaratan Pelayanan
Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju
Setuju
Sangat Setuju
6% 0% 28% 66%
Sumber: Data primer penelitian Berdasarkan grafik diatas, dari 100 responden yang memberikan jawaban diperoleh hasil sebagai berikut, sangat tidak setuju sebesar 28 responden (28%), tidak setuju 66 responden (66%), dan yang menjawab setuju sebesar 6 responden (6%). Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menjawab tidak setuju sebesar 66 responden (66%). Dari 66 responden (66%) yang menyatakan tidak setuju mengenai sulitnya persyaratan yang harus disertakan saat pengajuan perizinan mengatakan bahwa
87
persyaratan yang harus dipenuhi mudah. Persyaratan yang disertakan umumnya mengenai data penduduk pemohon seperti, KTP, Kartu Keluarga, Materai, serta menyesuaikan dengan jenis perizinan. Akan tetapi kurangnya sosialisasi mengenai persyaratan yang harus disertakan saat pengajuan izin membuat masyarakat harus bolak-balik ke kantor BP2T untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan. Hasil penghitungan dari unsur persyaratan pelayanan diperoleh total nilai 322 dengan nilai rata-rata unsur 3,22 sehingga indikator persyaratan pelayanan dalam kondisi Baik (B). Berikut daftar nilai untuk unsur pelayanan. Nilai rata-rata perunsur =
Jumlah Nilai masing −masing unsur
Nilai rata-rata perunsur =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑖𝑠𝑖
322 100
= 3,22
Tabel IV.1 Nilai IKM Unsur Persyaratan Nilai Interval IKM Angka
Nilai rata-
Huuruf rataUnsur
1,00 – 1,75
D
1,76 – 2,50
C
2,51 – 3,25
B
3,26 – 4,00
A
3,22
Mutu
Bobot NRR
NRR
Pelayanan Tertimbang Tertimbang
B
0,1111
0,3577
Unsur persyaratan pelayanan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal memperoleh nilai rata-rata 3,22 dengan predikat baik (B). Persyaratan
88
menjadi sangat penting dalam pelayanan, untuk mendapatkan pelayanan masyarakat harus memenuhi semua yang telah ditentukan. Kurangnya sosialisasi persyaratan
membuat
masyarakat
kesulitan
ketika
mengurus
perizinan.
Persyaratan pelayanan tercantum dalam Peraturan Walikota Tegal No. 3 Tahun 2009 Tentang Jenis, Persyaratan, Waktu, Biaya Dan Masa Berlaku Perizinan Dan Non Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal. 11. Prosedur Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. Berdasarkan data penelitian diperoleh hasil sebagai berikut: Grafik IV.06 Prosedur Pelayanan
Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju
Setuju
Sangat Setuju
1% 16%
26%
57%
Sumber: Data primer penelitian (diolah) Berdasarkan grafik diatas, dari 100 responden yang memberikan jawaban diperoleh hasil sebagai berikut, sangat tidak setuju sebesar 26 responden (26%),
89
tidak setuju 57 responden (57%), setuju 16 responden, dan yang menjawab sangat setuju sebesar 1 responden (1%). Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menjawab tidak setuju sebesar 57 responden (57%). Dari 57 responden (57%) yang menyatakan tidak setuju mengatakan bahwa Prosedur yang ditetapkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal baik tidak bertele-tele sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Mulai dari permohonan pengajuan berkas perizinan sampai dengan pengambilan izin. Salah satu prosedur dalam pelayanan yang tidak berjalan dengan maksimal adalah pengambilan nomor antrian/pendaftran. Hal ini dikarenakan tidak adanya petugas khusus sebagai pemandu pintu utama, tidak seperti dengan pelayanan di swasta. Sehingga untuk masyarakat yang akan melakukan permohonan izin harus menunggu panggilan antrian secara manual. Hasil penghitungan dari unsur Prosedur pelayanan diperoleh total nilai 308, dengan nilai rata-rata unsur 3,08 dengan hasil tersebut indikator prosedur pelayanan dalam kondisi baik (B). Nilai rata-rata perunsur =
Nilai rata-rata perunsur =
Jumlah Nilai masing −masing unsur 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑖𝑠𝑖
308 100
= 3,08
Tabel IV.2 Nilai IKM Unsur Prosedur Nilai Interval IKM Angka
Huuruf
Nilai
Mutu
Bobot NRR
NRR
Unsur
Pelayanan
Tertimbang
Tertimbang
90
1,00 – 1,75
D
1,76 – 2,50
C
2,51 – 3,25
B
3,26 – 4,00
A
3,08
B
0,3422
0,1111
Unsur prosedur pelayanan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal memperoleh nilai rata-rata 3,08 dengan predikat baik (B). Prosedur pelayanan di Badan pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal sudah jelas ditetapkan dalam Peraturan Walikota Tegal No.2 tahun 2009 Tentang Pola Dan Mekanisme Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal sehingga masyarakat tahu bagaimana prosedur yang harus dilakukan. Dalam Perwal tersebut tidak disebutkan secara rinci mengenai prosedur yang diterapkan, sehingga secara teknis terjadi kendala yang dialami. 12. Waktu pelayanan Waktu
pelayanan
adalah
jangka
waktu
yang
diperlukan
untuk
menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Indikator waktu pelayanan dalam penelitian ini terdiri dari dua sub indikator yaitu, kepastian jam buka dan tutup pelayanan serta lamanya waktu penyelesaian pelayanan perizinan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data sebagai berikut: Grafik IV.07 Jam Buka dan Tutup Pelayanan
91
Sangat Tidak setuju
Tidak Setuju
Setuju
Sangat Setuju
1% 0% 38% 61%
Sumber: Data primer penelitian (diolah) Berdasarkan grafik diatas, dari 100 responden yang memberikan jawaban diperoleh hasil sebagai berikut, sangat tidak setuju sebesar 61 responden (61%), tidak setuju 38 responden (38%), dan yang menjawab setuju sebesar 1 responden (1%). Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menjawab sangat tidak setuju sebesar 61 responden (61%). Dari 61 responden (61%) mengatakan Jam buka dan tutup pelayanan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal sudah tepat yakni dimulai untuk hari Senin – Kamis pukul 08.00-16.00 WIB, dan Hari Jum’at pukul 8.30-11.00 WIB. Pada sub indikator kepastian jam buka-tutup pelayanan memperoleh jumlah nilai sebesar 360. Selanjutnya sub indikator waktu penyelesaian proses pelayanan perizinan, diperoleh hasil sebagai berikut, Grafik IV.08 Waktu Pelayanan Perizinan
92
Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju
Setuju
Sangat Setuju
0% 17%
18%
65%
Sumber: Data primer penelitian (diolah) Berdasarkan grafik diatas, dari 100 responden yang memberikan jawaban diperoleh hasil sebagai berikut, sangat tidak setuju sebesar 17 responden (17%), tidak setuju 65 responden (65%), dan yang menjawab setuju sebesar 18 responden (18%). Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menjawab tidak setuju sebesar 65 responden (65%). Dari 65 responden (65%) mengatakan waktu pelayanan perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal sudah sesuai dengan standar waktu yang telah ditentukan dalam Peraturan Walikota Tegal No. 3 Tahun 2009 Tentang Jenis, Persyaratan, Waktu, Biaya Dan Masa Berlaku Perizinan Dan Non Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal. Adapun jenis pelayanan waktu penyelesaian izin tidak tepat adalah izin mendirikan bangunan dari 822 izin yang terbit hanya 185 yang terbit sesuai waktu yang ditetapkan atau 23%. Hal ini disebabkan penerbitan izin mendirikan bangunan harus melalui beberapa instansi
93
(SKPD) terkait seperti Dinas Pekerjaan Umun (DPU), Dinas Permukiman dan Tata Ruang (DISKIMTARU), dan BP2T yang mengeluarkan izin. Hasil penghitungan dari unsur waktu pelayanan diperoleh total nilai 659, dengan nilai rata-rata unsur 3,29 dengan hasil tersebut indikator waktu pelayanan dalam kondisi amat baik (A). Nilai rata-rata perunsur =
Nilai rata-rata perunsur =
Jumlah Nilai masing −masing unsur 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑖𝑠𝑖
659 200
= 3,295
Tabel IV.3 Nilai IKM Unsur Waktu Pelayanan Nilai Interval IKM Angka
Huuruf
1,00 – 1,75
D
1,76 – 2,50
C
2,51 – 3,25
B
3,26 – 4,00
A
Nilai
Mutu
Bobot NRR
NRR
Unsur
Pelayanan
Tertimbang
Tertimbang
3,295
A
0,1111
0,3661
94
Unsur waktu pelayanan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal memperoleh nilai rata-rata 3,295 dengan predikat Amat Baik (A). Hasil unsur waktu pelayanan dinilai baik karena capaian waktu realisasi penerbitan izin mencapai 88%. Hanya pada izin mendirikan bangunan yang mendapat penilaian tidak baik. 13. Biaya/Tarif Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Pada indikator biaya/tarif terdiri atas dua sub indikator yaitu, tidak adanya kepastian biaya pelayanan dan tingkat keterjangkauan oleh masyarakat. Berdasarkan hasill penelitian diperoleh data sebagai berikut:
95
Grafik IV.09 Kepastian Biaya Pelayanan
Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju
Sangat Setuju
Tidak Menjawab
Setuju
0% 5% 8% 39%
48%
Sumber: Data primer penelitian (diolah) Berdasarkan grafik diatas, dari 100 responden diperoleh hasil sebagai berikut, sangat tidak setuju sebesar 39 responden (39%), tidak setuju 48 responden (48%), setuju sebesar 8 responden (8%), dan yang tidak menjawab 5 responden (5%). Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menjawab tidak setuju sebesar 48 responden (51%). Dari 48 responden (48%) yang menyatakan tidak setuju mengatakan bahwa biaya pelayanan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal sudah pasti (tanpa biaya tambahan/lain-lain) yakni mengacu pada Peraturan Walikota Tegal No. 3 Tentang Standar Pelayanan Perizinan BP2T. Ditambah dengan 39 responden (41%) yang menyatakan sangat tidak setuju sehingga menguatkan bahwa dalam memungut tarif pelayanan Sehingga dalam menentukan tarif
96
pelayanan telah disesuaikan dengan peraturan yang ada. Hal ini mengindikasikan bahwa responden mendapat kejelasan mengenai biaya pelayanan yang dibuktikan dengan adanya kwitansi pembayaran. Pada sub indikator kepastian biaya pelayanan memperoleh nilai sebesar 316. Sedangkan sub indikator mengenai terjangkaunya biaya pelayanan, diperoleh hasil sebagai berikut: Grafik IV.10 Terjangkaunya Biaya Pelayanan
Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju
Sangat Setuju
Tidak Menjawab
Setuju
0% 7%
6% 27%
60%
Sumber: Data primer penelitian (diolah) Berdasarkan grafik diatas, dari 100 responden diperoleh hasil sebagai berikut, sangat tidak setuju sebesar 27 responden (27%), tidak setuju 60 responden (60%), setuju sebesar 7 responden (7%), dan yang tidak menjawab sebesar 6 responden (6%). Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menjawab tidak setuju sebesar 60 responden (60%).
97
Dari 60 responden (60%) yang menyatakan tidak setuju mengatakan bahwa besarnya biaya pelayanan yang diterapkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal terjangkau. Dalam memberikan pelayanan, tidak semua jenis pelayanan dikenai biaya/tarif pelayanan. Ada beberapa jenis pelayanan yang tidak dikenai biaya seperti Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), Bursa Kerja Khusus (BKK), Perizinan Praktek Dokter Spesialis / Umum, dan lain-lain. Pada sub indikator sub indikator terjangkaunya biaya pelayanan memperoleh skor sebesar 302. Hasil penghitungan dari unsur biaya/tarif pelayanan diperoleh total nilai 618, dengan nilai rata-rata unsur 3,27 dengan hasil tersebut indikator biaya/tarif pelayanan dalam kondisi amat baik (A). Berikut daftar nilai unsur/idikator biaya pelayanan: Nilai rata-rata perunsur =
Jumlah Nilai masing −masing unsur
Nilai rata-rata perunsur =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑖𝑠𝑖
618 189
= 3,27
Tabel IV.4 Nilai IKM Unsur Biaya/tarif Pelayanan Nilai Interval IKM Angka
Huuruf
1,00 – 1,75
D
1,76 – 2,50
C
2,51 – 3,25
B
Nilai
Mutu
Bobot NRR
NRR
Unsur
Pelayanan
Tertimbang
Tertimbang
98
3,26 – 4,00
A
3,27
A
0,1111
0,3633
Unsur biaya/tarif pelayanan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal memperoleh nilai rata-rata 3,27 dengan predikat Amat Baik (A). Besarnya biaya pelayanan telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Tegal No. 3 Tentang Jenis, Persyaratan, Waktu, Biaya Dan Masa Berlaku Perizinan Dan Non Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal. Sehingga masyarakat menjadi jelas besarnya biaya yang harus di bayarkan. 14. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data sebagai berikut: Grafik IV.11 Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
99
Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju
Sangat Setuju
Tidak Menjawab 1% 0% 13%
Setuju
28%
58%
Sumber: Data primer penelitian (diolah) Berdasarkan grafik diatas, dari 100 responden diperoleh hasil sebagai berikut, sangat tidak setuju sebesar 28 responden (28%), tidak setuju 58 responden (58%), setuju sebesar 13 responden (13%), dan yang tidak menjawab 1 responden (1%). Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menjawab tidak setuju sebesar 58 responden (58%). Dari 58 responden (58%) yang menyatakan tidak setuju, mengatakan bahwa hasil dari pelayanan yang diberikan pada tiap tiap jenis pelayanan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota tegal sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil penghitungan dari unsur produk spesifikasi jenis pelayanan diperoleh total nilai 312 dengan nilai rata-rata unsur 3,15 sehingga indikator produk spesifikasi jenis pelayanan dalam kondisi Baik (B). Berikut daftar nilai untuk unsur spesifikasi jenis pelayanan:
100
Nilai rata-rata perunsur =
Jumlah Nilai masing −masing unsur
Nilai rata-rata perunsur =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑖𝑠𝑖
312 99
= 3,15
Tabel IV.5 Nilai IKM Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Nilai Interval IKM Angka
Huuruf
1,00 – 1,75
D
1,76 – 2,50
C
2,51 – 3,25
B
3,26 – 4,00
A
Nilai
Mutu
Bobot NRR
NRR
Unsur
Pelayanan
Tertimbang
Tertimbang
3,15
B
0,1111
0,3502
Unsur produk spesifikasi jenis pelayanan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal memperoleh nilai rata-rata 3,15 dengan predikat baik (B). Setiap jenis pelayanan yang ada di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Tegal No.3 tentang Tentang Jenis, Persyaratan, Waktu, Biaya Dan Masa Berlaku Perizinan Dan Non Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal. Dalam perwal tersebut disebutkan berdasarkan jenis pelayanan. Sehingga masyarakat tahu standard pelayanan yang ada di BP2T. 15. Kompetensi Pelaksana
101
Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil sebagai berikut: Grafik IV.12 Kompetensi Pelaksana
Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju 4% 0%
Setuju
Sangat Setuju
44% 52%
Sumber: Data primer penelitian (diolah) Berdasarkan grafik diatas, dari 100 responden yang memberikan jawaban diperoleh hasil sebagai berikut, sangat tidak setuju sebesar 44 responden (44%), tidak setuju 52 responden (52%), dan yang menjawab setuju sebesar 4 responden (4%). Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menjawab tidak setuju sebesar 52 responden (52%). Dari 52 responden (52%) yang menyatakan tidak setuju, mengatakan bahwa petugas mampu dalam melayanai masyarakat. Ditambah dengan 44 responden (44%) yang menyatakan sangat tidak setuju sehingga menguatkan bahwa mayoritas petugas pelayanan mampu memberikan pelayanan dengan baik. Hal ini
102
dikarenakan petugas merupakan orang yang telah lama dan berpengalaman dalam pelayanan perizinan. Namun secara fisik dinilai oleh responden mulai diragukan, karena kondisi fisik sudah menurun sejalan dengan usia para petugas yang telah lama mengabdi. Hasil penghitungan dari unsur kompetensi pelaksana diperoleh total nilai 340 dengan nilai rata-rata unsur 3,4 sehingga indikator kompetensi pelaksana dalam kondisi Amat Baik (A). Berikut daftar nilai untuk unsur kompetensi pelaksana: Nilai rata-rata perunsur =
Jumlah Nilai masing −masing unsur
Nilai rata-rata perunsur =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑖𝑠𝑖
340 100
= 3,4
Tabel IV.6 Nilai IKM Unsur Kompetensi Pelaksana Nilai Interval IKM Angka
Huuruf
1,00 – 1,75
D
1,76 – 2,50
C
2,51 – 3,25
B
3,26 – 4,00
A
Nilai
Mutu
Bobot NRR
NRR
Unsur
Pelayanan
Tertimbang
Tertimbang
3,4
A
0,1111
0,3778
Unsur kompetensi pelaksana di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal memperoleh nilai rata-rata 3,4 dengan predikat Amat Baik (A). Petugas
103
pelayanan (front office) di Badan pelayanan perizinan Terpadu Kota Tegal merupakan orang yang telah lama (berpengalaman) bekerja di bidang pelayanan sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik. 16. Perilaku Pelaksana Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. Pada indikator perilaku pelaksana terbagi menjadi tiga sub indikator yaitu, keramahan petugas dalam memberikan pelayanan, kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan, dan tanggapnya petugas dalam memberikan pelayanan. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil sebagai berikut: Grafik IV.12 Keramahan Petugas
Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju 4% 0%
Setuju
Sangat Setuju
39%
57%
Sumber: Data primer penelitian (diolah) Berdasarkan grafik diatas, dari 100 responden yang memberikan jawaban diperoleh hasil sebagai berikut, sangat tidak setuju sebesar 39 responden (39%), tidak setuju 57 responden (57%), dan yang menjawab setuju sebesar 4 responden (4%). Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menjawab tidak setuju sebesar 57 responden (57%).
104
Dari 57 responden (57%) yang menyatakan tidak setuju mengatakan bahwa petugas dalam memberikan pelayanan disertai dengan sikap ramah dan sopan, serta menghargai masyarakat yang berkunjung ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal. Akan tetapi masih ada sebagian kecil responden (4%) yang merasakan bahwa dalam pelayanan petugas tidak sopan atau ramah kepada masyarakat. Pada sub indikator keramahan petugas memperoleh total nilai sebesar 335. Pada sub indikator kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan diperoleh hasil sebagai berikut: Grafik IV.13 Kedisiplinan Petugas Dalam Memberikan Pelayanan
Sangat Tidak Setuju 8%
Tidak Setuju
Setuju
Sangat Setuju
0% 35%
57%
Sumber: Data primer penelitian (diolah) Berdasarkan grafik diatas, dari 100 responden yang memberikan jawaban diperoleh hasil sebagai berikut, sangat tidak setuju sebesar 35 responden (35%), tidak setuju 57 responden (57%), dan yang menjawab setuju sebesar 8 responden
105
(4%). Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menjawab tidak setuju sebesar 57 responden (57%). Dari 57 responden (57%) yang menyatakan tidak setuju mengatakan bahwa petugas dalam memberikan pelayanan sudah disiplin. Dimulai dari pengambilan nomor antrian pengunjung sampai selesainya proses pembuatan perizinan. Hal ini sesuai dengan pola pelayanan yang ada dalam Peraturan Walikota Tegal No. 2 Tahun 2009 tentang Pola mekanisme Pelayanan BP2T Kota Tegal. Akan tetapi sedikit dari sebagian responden (8%) mengatakan pelayanan tidak disiplin, karena penggunaan nomor antrian tidak maksimal. Nomor antrian digunakan ketika kondisi pelayanan sangat ramai sedangkan jika kondisi sedang (normal) nomor antrian tidak digunakan. Pada sub indikator kedisiplinan petugas memperoleh total nilai sebesar 327. Pada sub indikator ketanggapan petugas dalam memberikan pelayanan, diperoleh data sebagai berikut: Grafik IV.14 Ketanggapan Petugas Dalam Memberikan Pelayanan
106
Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju
Sangat Setuju
Tidak Menjawab
Setuju
5% 0% 1% 36%
58%
Sumber: Data primer penelitian (diolah) Berdasarkan grafik diatas, dari 100 responden diperoleh hasil sebagai berikut, sangat tidak setuju sebesar 36 responden (36%), tidak setuju 58 responden (58%), setuju sebesar 5 responden (5%), dan yang tidak menjawab 1 responden (1%). Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menjawab tidak setuju sebesar 58 responden (58%). Dari 58 responden (58%) yang mengatakan tidak setuju mengatakan bahwa petugas tanggap dalam melayani masyarakat. Petugas pelayanan secara cepat akan menanyakan keperluan masyarakat yang datang ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Pada sub indikator tanggapnya petugas memperoleh total nilai sebesar 328. Hasil penghitungan dari unsur perilaku pelaksana diperoleh total nilai 990, dengan nilai rata-rata unsur 3,30 dengan hasil tersebut indikator perilaku
Nilai rata-rata perunsur =
Jumlah Nilai masing −masing unsur 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑖𝑠𝑖
107
pelaksana dalam kondisi amat baik (A). Berikut daftar nilai unsur/idikator perilaku pelaksana:
Nilai rata-rata perunsur =
990 299
= 3,30
Tabel IV.7 Nilai IKM Unsur Perilaku Pelaksana Nilai Interval IKM Angka
Huuruf
1,00 – 1,75
D
1,76 – 2,50
C
2,51 – 3,25
B
3,26 – 4,00
A
Nilai
Mutu
Bobot NRR
NRR
Unsur
Pelayanan
Tertimbang
Tertimbang
3,30
A
0,1111
0,3678
Unsur perilaku pelaksana
di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota
Tegal memperoleh nilai rata-rata 3,30 dengan predikat Amat Baik (A). Perilaku petugas yang meliputi, keramahan, kedisiplinan, dan ketanggapan merupakan ujung tombak dalam sebuah pelayanan. Perilaku petugas di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal sudah sangat bagus, hal ini dikarenakan petugas merupakan orang yang lama dibidangnya, serta dengan adanya pelatihan yang diadakan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah pusat membuat petugas kompeten dibidangnya.
108
17. Maklumat Pelayanan Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil sebagai berikut: Grafik IV.15 Maklumat Pelayanan
Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Tidak Menjawab 1% 1% 10%
25%
63%
Sumber: Data primer penelitian (diolah) Berdasarkan grafik diatas, dari 100 responden diperoleh hasil sebagai berikut, sangat tidak setuju sebesar 25 responden (25%), tidak setuju 63 responden (63%), setuju sebesar 10 responden (10%), sangat setuju 1 responden (1%), dan yang tidak menjawab 1 responden (1%). Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menjawab tidak setuju sebesar 63 responden (63%).
109
Dari 63 responden (63%) yang menyatakan tidak setuju mengatakan bahwa adanya pernyataan dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal mengenai pelayanan yang disediakan. Seperti adanya Stand Up Banner yang berisi mengenai jenis pelayanan beserta standard waktu pelayanan, alur atau mekanisme pelayanan, dan standard biaya atau tarif pelayanan yang berda di sekitar ruang pelayanan. Hal ini menunjukan keterbukaan kepada masyarakat mengenai pelayanan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal. Hasil penghitungan dari unsur maklumat pelayanan diperoleh total nilai 310 dengan nilai rata-rata unsur 3,13 sehingga indikator persyaratan pelayanan dalam kondisi Baik (B). Berikut daftar nilai untuk unsur maklumat pelayanan. Nilai rata-rata perunsur =
Nilai rata-rata perunsur =
Jumlah Nilai masing −masing unsur 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑖𝑠𝑖
310 99
= 3,13
Tabel IV.8 Nilai IKM Unsur Maklumat Pelayanan Nilai Interval IKM Angka
Huuruf
1,00 – 1,75
D
1,76 – 2,50
C
2,51 – 3,25
B
3,26 – 4,00
A
Nilai
Mutu
Bobot NRR
NRR
Unsur
Pelayanan
Tertimbang
Tertimbang
3,13
B
0,1111
0,3479
110
Unsur maklumat pelayanan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal memperoleh nilai rata-rata 3,13 dengan predikat baik (B). Maklumat merupakan kesanggupan petugas dalam memberikan pelayanan, di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal maklumat pelayanan terpampang jelas di ruang tunggu pelayanan. Hal ini menunjukan komitmen BP2T dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. 18. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. Pada indikator ini dibagi menjadi tiga sub indikator yaitu, tersedianya kotak saran dan masukan, tersedianya ruang pengaduan, dan ketersediaan petugas dalam menganani keluhan masyarakat. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil sebagai berikut: Grafik IV.16 Tersedianya Kotak Saran dan Masukan
Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Tidak Menjawab 6% 1% 18% 30%
45%
111
Sumber: Data primer penelitian (diolah) Berdasarkan grafik diatas, dari 100 responden diperoleh hasil sebagai berikut, sangat tidak setuju sebesar 18 responden (18%), tidak setuju 45 responden (45%), setuju sebesar 30 responden (30%), sangat setuju 6 responden (6%), dan yang tidak menjawab 1 responden (1%). Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menjawab tidak setuju sebesar 45 responden (45%). Dari 45 responden (45%) yang mengatakan tidak setuju menyatakan bahwa tersedia kotak saran dan masukan di sekitar ruang pelayanan BP2T Kota Tegal. Kotak saran dan masukan bertujuan sebagai masukan atau saran bilamana pelayanan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal tidak baik. Akan tetapi keberadaan kotak saran yang kurang strategis (berada di luar ruang pelayanan) membuat masyarakat tidak mengetahui adanya kotak saran. Hal ini dinyatakan oleh responden berjumlah 36%. Pada sub indikator tersedianya kotak saran dan masukan memperoleh nilai sebesar 273. Pada sub indikator ketersediaan ruang pengaduan diperoleh hasil sebagai berikut:
112
Grafik IV.17 Tersedianya Ruang Pengaduan
Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Tidak Menjawab 5% 2% 12% 23%
58%
Sumber: Data primer penelitian (diolah) Berdasarkan grafik diatas, dari 100 responden diperoleh hasil sebagai berikut, sangat tidak setuju sebesar 12 responden (12%), tidak setuju 58 responden (58%), setuju sebesar 23 responden (23%), sangat setuju 5 responden (5%), dan yang tidak menjawab 2 responden (2%). Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menjawab tidak setuju sebesar 58 responden (58%). Dari 58 responeden (58%) yang mengatakan tidak setuju menyatakan bahwa ruang pengaduan tersedia untuk masyarakat yang akan mengadu mengenai pelayanan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal. Akan tetapi 23 responden (23%) mengatakan tidak tersedia ruang pengaduan, karena ruangan
113
khusus untuk melayani pengaduan tidak diberi petunjuk (papan nama). Pada sub indikator tersedianya ruang pengaduan memperoleh nilai sebesar 273. Pada sub indikator bersedianya melayani keluhan masyarakat diperoleh hasil sebagai berikut Grafik IV.18 Ketersediaan Melayani Keluhan Masyarakat
Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju
Sangat Setuju
Tidak Menjawab
Setuju
0% 0% 2% 37% 61%
Sumber: Data primer penelitian (diolah) Berdasarkan grafik diatas, dari 100 responden yang memberikan jawaban diperoleh hasil sebagai berikut, sangat tidak setuju sebesar 37 responden (37%), tidak setuju 61 responden (61%), dan yang tidak menjawab 2 responden (2%). Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menjawab tidak setuju sebesar 61 responden (61%). Dari 61 responden (61%) yang mengatakan tidak setuju menyatakan bahwa petugas pelayanan (front office) bersedia menangani keluhan atau kesusahan yang
114
dialami masyarakat ketika melakukan perizinan. Petugas menjelaskan kepada masyarakat mengenai permasalahan yang dialaminya seperti persyaratan yang kurang komplit, ketiak tahuan prosedur yang berlaku, penjelasan mahalnya biaya perzinan, dan lain-lain. Penanganan pengaduan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal dilakukan dengan bertatap muka langsung, kotak saran, melalui telepon, serta SMS gate way yang telah disediakan. Pada sub indikator ketersediaan melayani keluhan masyarakat memperoleh nilai sebesar 331. Hasil penghitungan dari unsur penanganan penagaduan saran dan masukan diperoleh total nilai 877, dengan nilai rata-rata unsur 3,30 dengan hasil tersebut indikator penanganan penagaduan saran dan masukan dalam kondisi baik (B). Berikut daftar nilai unsur/idikator perilaku pelaksana: Nilai rata-rata perunsur =
Jumlah Nilai masing −masing unsur
Nilai rata-rata perunsur =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑖𝑠𝑖
877 295
= 2,94
Tabel IV.7 Nilai IKM Unsur Penanganan Penagaduan Saran Dan Masukan Nilai Interval IKM Angka
Huuruf
1,00 – 1,75
D
1,76 – 2,50
C
2,51 – 3,25
B
3,26 – 4,00
A
Nilai
Mutu
Bobot NRR
NRR
Unsur
Pelayanan
Tertimbang
Tertimbang
2,94
B
0,1111
0,3304
115
Unsur penanganan penagaduan saran dan masukan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal memperoleh nilai rata-rata 2,94 dengan predikat baik (B). Dalam unsur ini terdiri dari tersdianya kotak saran dan masukan, ruang pengaduan, serta kesanggupan petugas dalam menangani keluhan masyarakat. Penanganan pengaduan di BP2T sudah disediakan tempatnya, akan tetapi karena penempatannya tidak strategis membuat masyarakat tidak mengetahui adanya tempat pengaduan. C.
Kinerja Unit Pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal Setelah menganalisis indikator-indikator kinerja diatas berikut ini analisis
indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal tahun 2014. Berdasarkan hasil pengitungan diatas dapat diperoleh hasil rata-rata kinerja unit pelayanan sebagai berikut: Tabel IV.10 Nilai Rata-rata Unsur dari Masing-masing Unit Pelayanan pada BP2T Kota Tegal
No
Unsur Pelayanan
Bobo Rata-
Nilai Rata-
rata Unsur
rata Unsur
Keterangan
1
Persyaratan
322
3,22
B
2
Prosedur
308
3,08
B
116
3
Waktu Pelayanan
659
3,29
A
4
Biaya/Tarif
618
3,27
A
5
Produk Spesifikasi Jenis
312
3,15
B
Pelayanan 6
Kompetensi Pelaksana
340
3,40
A
7
Perilaku Pelaksana
990
3,30
A
8
Maklumat Pelayanan
310
3,13
B
9
Penanganan Pengaduan,
877
2,97
B
Saran dan Masukan Sumber: Diolah dari data primer Tabel IV.10 merupakan gambaran seluruh indikator yang diteliti dalam penelitian ini. Dari ke sembilan indikator penelitian tersebut terdapat lima indikator yang dapat dikatakan dalam kategori baik, yaitu: persyaratan, prosedur, produk spesifikasi jenis pelayanan, maklumat pelayanan, dan penaganan pengaduan , kritik dan saran. Serta empat indikator yang menurut responden dalam kodisi sangat baik yaitu: waktu pelayanan, biaya/tarif, kompetensi pelaksana, dan perilaku pelaksana. Maka untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung sebagai berikut: (3,22 x 0,11) + (3,08 x 0,11) + (3,29 x 0,11) + (3,27 x 0,11) + (3,15 x 0,11) + (3,4 x 0,11) + (3,30 x 0,11) + (3,13 x 0,11) + (2,97 x 0,11) = 3,20
117
Berdasarkan perhitungan diatas nilai ideks unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut: Tabel IV.11 Hasil IKM Unit Pelayanan Nilai
Nilai
Nilai Interval
Mutu
Kinerja
Nilai
Persepsi
Interval
Konversi IKM
Pelayanan
Unit
IKM
IKM
Pelayanan
1
1,00 – 1,75
25 – 43,75
D
Tidak Baik
2
1,76 – 2,50
43,76 – 62,50
C
Kurang Baik
3
2,51 – 3,25
62,51 – 81,25
B
Baik
4
3,26 – 4,00
81,26 – 100,00
A
Sangat Baik
80
Hasil penelitian mengenai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal Tahun 2014 menunjukan kinerja unit pelayanan berpredikat “BAIK” dengan nilai IKM 80. Secara keseluruhan pelayanan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal dikatakan Baik. Persyaratan pelayanan mudah dipenuhi, prosedur pelayanan yang tidak berbelitbelit, waktu pelayanan perizinan tepat waktu, biaya pelayanan sesuai dengan standard pelayanan, hasil pelayanan sesuai dengan yang diharapkan, kompetensi petugas yang memadahi/terampil dalam pelayanan, perilaku petugas dalam memberikan pelayanan sangat baik, adanya kesanggupan petugas dalam
118
memberikan pelayanan, serta penanganan pengaduan yang telah dilengkapi dengan fasilitasnya.
BAB V PENUTUP A.
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Bila dilihat berdasarkan tingkat pendidikan pengunjung yang ingin mendapatkan pelayanan dari Badan pelayanan perizinan Terpadu Kota Tegal ditemukan kenyataan bahwa pengunjung yang datang bukan hanya berasal dari kelompok masyarakat berpendidikan tinggi saja, melainkan juga yang berpendidikan rendah (dasar). Hal ini dapat dikatakan bahwa pelayanan di BP2T Kota Tegal mudah, karena dapat diakses oleh semua masyarakat tanpa mengenal batasan pendidikan. 2.
Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pada BP2T Kota Tegal secara keseluruhan adalah 80,00 dengan kategori unit pelayanan B / “Baik”. Hasil ini meningkat sebesar 1,2 dari pengukuran IKM periode 2013 sebesar 78,8. Secara keseluruhan pelayanan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal dikatakan Baik dalam arti persyaratan pelayanan mudah dipenuhi, prosedur pelayanan yang tidak berbelit-belit, waktu pelayanan perizinan tepat waktu, biaya pelayanan sesuai dengan standard pelayanan, hasil pelayanan sesuai dengan yang diharapkan, kompetensi petugas yang memadahi/terampil dalam pelayanan, perilaku petugas dalam memberikan pelayanan sangat baik, adanya kesanggupan petugas dalam memberikan
129
130
pelayanan, serta penanganan pengaduan yang telah dilengkapi dengan fasilitasnya. 3.
Dari 9 indikator pelayanan yang diteliti terdapat lima indikator dengan kategori baik, yaitu: persyaratan, prosedur, produk spesifikasi jenis pelayanan, maklumat pelayanan, dan penanganan pengaduan, saran serta masukan. Adapun indikator yang mendapatkan kategori sangat baik yaitu: waktu pelayanan, biaya/tarif, kompetensi pelaksana, dan perilaku pelaksana.
B.
Saran
1.
Pemerintah Kota Tegal dalam hal ini Badan Pelayanan Perzinan Terpadu Kota Tegal terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai pelayanan prima.
2.
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal, sudah selayaknya memperhatikan keluhan pengguna layanan dalam hal ini responden penelitian. Adapun aspek –aspek yang perlu diperbaiki sesuai dengan hasil temuan penelitian ini yaitu:
a.
Menambah petugas atau pegawai khusus di loket antrian untuk memandu para pengguna layanan.
b.
Menyederhanakan proses perijinan yang menyangkut dinas / SKPD lain seperti Izin Mendirikan Bangunan, Izin Reklame, izin trayek Angkutan,dan lain-lain sehingga menjadi efektif dan efisien.
131
c.
Sosialisasi mengenai persyaratan pelayanan supaya ditingkatkan, sehingga masyarakat mengetahui persyaratan yang diperlukan dalam mengurus perizinan.
d.
Penanganan pengaduan pelayanan supaya dibuatkan ruangan khusus, sehingga pelanggan dengan leluasa mengungkapkan kekurangan pelayanan yang dirasakan tanpa adanya gangguan dari lingkungan kerja. Penempatan kotak saran masukan agar ditempatkan yang strategis (diarea pelayanan).
DAFTAR PUSTAKA Buku Anonim, 2008. Laporan Indeks Kepuasan masyarakat Kota Depok. Bappeda Kota Depok. Anwar, Sanusi .2011. Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba empat Hanif Nurcholis. 2007.Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Jakarta: Grasindo. Huges, E. Owen 1994. Public Management and Administration, An Introduction, The Mac Millan Press Ltd, Great Britain. Moenir, H.A.S, 1998. Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara. Moenir.2006, Komputindo.
Pengertian
Pelayanan
Publik.
Jakarta:
PT.
Elex
Media
Mote, Frederik. 2008. Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kepuasan Publik. Undip Semarang. Tesis Nurmandi, Achmad. 2014. Manajemen Perkotaan edisi revisi. Yogyakarta: JKSG Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Osborn, D and Ted Gabler, 1995, Reiventing Government : How the Entreprenuerial Spirit is Transforming the Public Sector. Harvad Univesity. Pamoedji, S, 1996. Tata Kerja Organisasi, Jakarta: Bina Aksara, Puspitosari, Hesti, et al, 2011. Filosofi Pelayanan Publik, Malang: Setara Press & MP3, Renstra BP2T Kota Tegal, 2014 Rasyid, M. Ryaas. 1997. Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan dan Politik Orde Baru, Jakarta : Yarsif Watampone. Septi Atik Winarsih & Ratminto, 2011. Manajemen Pelayanan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sinambela, Lijan Poltak, 2006, Reformasi Pelayanan Publik (Teori,Kebijakan, dan Implementasi), Jakarta:Bumi Aksara.
132
133
Singarimbun Masri.1997. Metode Penelitian Survei. Yogyakarta: LP3S Sevilla, Consuelo et, Al. 1993. Pengantar Metode Penelitian. Jakarta : UniversitasIndonesia Press Sugiyono, 2009. Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D,Bandung: Alfabeta. , 2006. Metode Penelitian Bisnis, Bandung, Alfabeta. Syaukani. 2001. Menatap Harapan Masa Depan Otonomi Daerah. Kaltim: Gerbang Dayaku. Thoha, Miftah, 1995, Birokrasi Indonesia Dalam Era Globalisasi, Jakarta: Pd. Batang Gadis. Tjiptono, Fandy, Andi,Yogyakarta.
2002,
Manajemen
Jasa,
Cetkan
ketiga,
Penerbit
Tri Ratnawati. 2000. “Desentralisasi dan Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia”. Dalam Sidik Jatmika. Otonomi Daerah: Perspektif HubunganInternasional. Yogyakarta: BIGRAF Publishing. Wardiyanta, 2006, Metode Penelitian Pariwisata, Yogyakarta : ANDI Peraturan-Peraturan : Undang-Undang No.23 Tahun2014 Tentang Pemerintah Daerah Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah (PP) No.65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal Peraturan Wali Kota Tegal No 2 tahun 2009 Tentang Mekanisme Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Bada Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal Peraturan Walikota Tegal No. 3 Tahun 2009 Tentang Jenis, Persyaratan, Waktu, Biaya DanMasa Berlaku Perizinan Dan Non Perizinan PadaBadan Pelayanan Perizinan TerpaduKota Tegal. Peraturan Daerah Kota Tegal No 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal Keputusan Menpan No. 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
134
Keputusan Menpan No. 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat KepmenpanRB No. 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
135
136
Petunjuk Pengisian: 1. Berikut ini Bapak/Ibu/Saudara/i diberikan 15 pernyataan yang perlu diisi. 2. Pilihlah jawaban yang sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i dari 4 pilihan jawaban yang telah tersedia disebelah kanan setiap pernyataan. 3. Berikan tanda (√) pada alternatif jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara/i pilih disebelah kanan pernyataan. 4. Jawaban yang telah Bapak/Ibu/Saudara/i berikan kami jaga kerahasiaan dan hanya dipergunakan untuk kepentingan penelitian semata. No
Pernyataan
1
Persyaratan pelayanan sulit dipenuhi.
2
Prosedur pelayanan tidak sederhana.
3
Jam buka dan tutup pelayanan tidak pasti.
4
Waktu pelayanan lama.
5
Tidak ada kepastian biaya pelayanan.
6
Biaya pelayanan tidak terjangkau.
Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju
Setuju
Hasil pelayanan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Petugas pelayanan kurang mampu dalam menjalankan tugas.
7 8 9
Petugas kurang ramah dalam melayani.
10 11 12
Petugas kurang disiplin dalam memberikan pelayanan. Petugas kurang tanggap dalam memberikan pelayanan. Tidak tersedia pengumuman/informasi tentang Janji Pelayanan.
13
Tidak tersedia kotak saran dan masukan
14
Tidak tersedia ruang pengaduan.
15.
Petugas tidak bersedia melayani keluhan masyarakat.
Pertanyaan Tambahan. 1. Apa kesan Bapak/Ibu/Saudara/i dalam menerima pelayanan ?
136
Sangat Setuju
137
Jawaban : ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ......................................................................................... 2. Apa kekurangan yang dirasakan Bapak/Ibu/Saudara/i selama menerima pelayanan ?
Jawaban : ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ .......................................................................................... 3. Apa saran atau masukan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk memperbaiki pelayanan bagi masyarakat?
Jawaban : .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... ....................................................................................................................................
137
138
.................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... ..........................................................................................
138
139
139
140
140
141
Rekapitulasi Hasil Jawaban Responden Tentang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pada Badan pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal 2014 NILAI UNSUR PELAYANAN NO. Responden U1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
U2 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3
U3 4 3 4 4 4 2 4 3 4 4 1 4 3 2 2 3 4 3 4 3 4 3
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 2 4 4 3
U4 4 3 4 3 4 2 2 3 4 2 3 4 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3
U5
U6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 3 4 3 4 3 2 3
U7 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 2 4 3 4 3
U8 3 4 3 4 4 2 3 4 4 2 2 4 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3
U9 3 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3
3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3
U10 3 3 3 4 3 2 4 2 4 4 3 4 4 3 2 3 4 3 2 3 3 3
U11
U12 3 3 3 4 3 3 2 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3
U13 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 1 4 4 2 3 2 3 2 2 2 4 3
U14 3 4 4 4 3 1 1 1 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3
141
U15 3 4 4 3 3 1 1 1 1 3 1 4 4 2 4 2 3 3 2 2 3 3
3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3
142
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 4 4 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3
3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3
3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 2 3 3
3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 2
3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 2 4 3 3
3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 2 3 3 4 3 4 4 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3
3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3
3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3
3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3
3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3
3 3 4 3 3 2 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3
3 2 3 2 2 1 4 2 4 4 2 2 4 3 4 4 4 3 2 2 2 3 4 4 2 3 4 3 2
142
3 2 4 3 2 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 4 2 3 4 3 2
3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3
143
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2
3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2
4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4
3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 2
3 2 3 2 4 3 3 3
4 2 4 3 4 3 3 3
4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3
3 4
3
2
3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3
4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 2
4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2
4 4 4 4 3 4 4 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 2 2
4 2 4 3 3 4 4 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3
4 4 4 3 3 4 3 2 4 4 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2
4
3 2 3 2 3 3 4 3 2 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 2 3 4 2 4 3 3 3 3 3
4 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3
143
2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2
4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
144
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 total indikator rata-rata Jawaban Nilai Rata-rata (NRR) Bobot NRR Tertimbang NRR Tertimbang IKM Unit Pelayanan
2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 322 3.22 3.22 0.11 0.3578 B
2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 308 3.08 3.08 0.11 0.3422 B
3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 360 299 3.6 2.99 3.30 0.11 0.3661 A
3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3
2 2 3 3 2 3
3 3 3 3 2 2 3 4 3 3
3 3 3 3 2 3 3 4 3 3
3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 312 3.1515 3.15 0.11 0.3502 B
2 3 316 302 3.3263 3.2128 3.27 0.11 0.3633 A
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 340 3.4 3.40 0.11 0.3778 A
3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 2 3 3 4 335 3.35
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 327 328 3.27 3.3131 3.31 0.11 0.3679 A
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 2 3 3 310 3.1313 3.13 0.11 0.3479 B
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 4 3 3 2 2 3 273 2.7576
2 4 3 3 2 3 3 273 2.7857 2.97 0.11 0.3304 B
Ket: Tidak Menjawab
144
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 331 3.3776
T
8
