ANALISA ATAS KINERJA PKBL DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI TERKAIT : STUDI PADA PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) CABANG TANJUNG PRIOK

ANALISA ATAS KINERJA PKBL DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI TERKAIT : STUDI PADA PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) CABANG TANJUNG PRIOK Riyan Sapoetra Dwi Hartanti S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi ABSTRAK Keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan suatu tantangan bukan hanya bagi Pemerintah, tetapi juga perusahaan. Melalui Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 BUMN diwajibkan untuk membantu keberlangsungan UMKM tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menganalisa kinerja PKBL dari PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjung Priok dan bentuk standar akuntasi dan pelaporan keuangannya. Penelitian sepenuhnya menggunakan metode kualitatif, dimana data primer dan sekunder dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan, fakta lapangan, dan standar yang berlaku. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa mekanisme penyaluran dan rekrutmen mitra binaan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku walaupun memiliki proses yang panjang. Sedangkan,untuk kinerja PKBL sendiri mengalami perbaikan semenjak tahun 2009 akibat dimasukkannya sistem skoring unit PKBL dalam penilaian performansi manajemen. Pada dasarnya keberpihakan PKBL terhadap kelangsungan UMKM cukup mumpuni karena PKBL sendiri tidak hanya memberikan pinjaman sebanyak maksimal 3 (tiga) kali, tetapi juga suatu bentuk pendidikan dan pelatihan. Kata kunci: CSR BUMN; Kinerja PKBL; Akuntansi PKBL; Prosedur Mitra Binaan ABSTRACT Sustainability development of Small, Micro and Medium Enterprises (SMME) is a challenge not only for governments, but also companies. Through the Regulation of Minister of State Owned Enterprise PER-05/MBU/2007 SOE’s are required to help develop SMME. This study aims to view and analyze the performance of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjung Priok PKBL Unit and forms of accounting standards and financial reporting. The study used data analysis entirely using qualitative methods, where the primary and secondary data were analyzed based on regulations, facts, and generally accepted standards. The conclusion from this study is that the mechanism for channeling and guided partner recruitment in accordance with the applicable procedures despite having a long process. Meanwhile, PKBL performance has improved since 2009 due to the inclusion of PKBL unit scoring system in the assessment of management performance. Basically alignments on survival of SMME’s are qualified for PKBL itself, does not make loans only have a maximum of 3 (three) times, but also a form of education and training. Keywords: CSR BUMN, PKBL Performance, PKBL Accounting Standart, Partner Procedures

1 Universitas Indonesia

Analisa atas..., Riyan Sapoetra, FE UI, 2013

2 I. PENDAHULUAN Pelaku ekonomi dalam konteks Indonesia terdiri dari tiga pilar utama, yakni Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Koperasi, dan Swasta. Pada kenyataannya, dahulu peranan BUMN dan Koperasi di Indonesia sangat kurang diperhatikan dalam struktur ekonomi nasional yang menyebabkan ketidakstabilan beban ekonomi nasional. Hal ini nyata terjadi ketika pada tahun 1997 saat krisis melanda beberapa negara di Asia, Indonesia terkena imbas yang sangat parah hingga fluktuasi nilai tukar uang menjadi tidak terkendali. Kondisi seperti ini banyak disebabkan oleh beban hutang besar yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan swasta hingga ambruknya perekonomian nasional dan pemerintahan pada saat itu. Setelah terjadinya reformasi besar-besaran pasca krisis, peranan BUMN bagi perekonomian terlihat sangat dominan. Tahun 2012 saja, total aset BUMN diperkirakan mencapai Rp 2.950 triliun dan sekitar Rp 690 triliun adalah total aktiva tetap. Dari Rp 690 triliun itu, Rp 121 triliun di antaranya aset berupa tanah dan bangunan. Aset BUMN sebesar Rp 2.950 itu merepresentasikan total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang dapat mencapai 40 persen. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah salah satu kekuatan pendorong yang berdiri paling depan dalam pembangunan ekonomi. UMKM sangat fleksibel, mudah beradaptasi dengan lingkungan masyarakat sekitar dan pasang surut permintaan pasar. Hal inilah yang menjadikan UMKM sebagai entitas yang sangat vital untuk menciptakan pertumbuhan lapangan pekerjaan dan berkonstribusi penting dalam ekspor dan perdagangan. Sehingga untuk dapat mengembalikan arah pembangunan ekonomi yang sesuai maka pengembalian pengelolaan perekonomian kepada ketiga pilar diatas dengan dukungan UMKM wajib dilakukan. Ironisnya adalah perkembangan UMKM sampai saat ini masih terhambat pada permodalan, salah satunya adalah kesempatan untuk memperoleh pinjaman. Pinjaman yang sampai saat ini menjadi target utama bagi UMKM di Indonesia masih bersumber pada Bank, padahal pinjaman bank di Indonesia masuk ke dalam pinjaman dengan bunga terbesar dan memiliki kualifikasi yang sangat ketat di Asia. Sehingga, agar dapat menciptakan kesempatan yang berimbang terhadap ketiga pelaku ekonomi dalam pengelolaan perekonomian nasional, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan berbentuk program kemitraan yaitu pembinaan dan pemberian kredit murah untuk modal kerja UMKM. Oleh karenanya, akan tercipta kondisi dimana UMKM akan tumbuh secara sehat dan kompetitif dengan asas kemandirian. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sendiri adalah bentuk suatu tanggungjawab sosial perusahaan/Corporate Social Responsibility (CSR) yang dicanangkan pada BUMN. Melalui Universitas Indonesia Analisa atas..., Riyan Sapoetra, FE UI, 2013

3 PKBL diharapkan peran aktif BUMN dalam memberdayakan dan mengembangkan kondisi ekonomi, sosial masyarakat dan lingkungan sekitar dapat ditingkatkan. Dasar Hukum PKBL yang merupakan tanggungjawab sosial BUMN dilaksanakan dengan dasar UU No.19 tahun 2003 tentang BUMN serta Peraturan Menteri BUMN No. Per05/MBU/2007 yang menyatakan maksud dan tujuan pendirian BUMN tidak hanya mengejar keuntungan melainkan turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. Berkaitan dengan peraturan diatas maka BUMN Pembina atau yang disebut BUMN yang melaksanakan PKBL yang mayoritasnya adalah berbadan hukum perseroan wajib menyelenggarakan laporan keuangan secara terpisah dengan laporan keuangan operasinya yang mencerminkan tanggungjawab sosial berupa PKBL. Pada dasarnya isi laporan keuangan PKBL hanyalah rencana versus realisasi dana. Sedangkan, kinerja yang dapat diukur hanyalah efektivitas penyaluran dana dan kolektabilitas dana kemitraan atau sering disebut dana kredit mikro. Sehingga, dengan bentuk pertanggungjawaban yang demikian, mayoritas BUMN telah lolos audit PKBL. Selain itu, dari 141 BUMN yang dimiliki negara Republik Indonesia hanya segelintir BUMN yang penyaluran dana PKBLnya dapat diakses oleh pihak luar terutama masyarakat umum. Oleh dasar itulah, terdapatnya opini bahwa mayoritas BUMN tidak dapat menghasilkan laporan yang terbuka akibat tidak memiliki keahlian untuk menyalurkan dana bergulir sosial dalam bentuk PKBL secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut penelitian Nurul Aini Thohir (2008) efektifitas penyaluran dana PKBL masih rendah, hal ini menggambarkan kenyataan dilapangan bahwa pengelolaan PKBL cenderung kurang tepat sasaran dan optimal. Sehingga penulis termotivasi untuk melihat bagaimanakah pengelolaan PKBL pada salah satu BUMN terbesar di tanah air. Motivasi lain dalam skripsi ini adalah untuk melihat penerapan PSAK terkait PKBL mengingat sejak tahun buku 2011, IAPI telah mengeluarkan keputusan untuk menerbitkan dua opini audit terhadap laporan keuangan PKBL. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjawab permasalahan mengenai efektivitas operasional dan kinerja PKBL yang ada serta pelaksanaan pelaporan PKBL terkait. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin mengetahui lebih jauh kinerja PKBL yang diselenggarakan oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjung Priok. Untuk itu masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut ini : 1. Bagaimanakah mekanisme kebijakan pelaksanaan penyaluran dana PKBL dan prosedur rekrutmen mitra binaan? 2. Bagaimana tingkat kinerja pelaksanaan penyaluran dana PKBL dan pengembalian dana PK selama empat tahun terakhir dari tahun 2008-2011? Universitas Indonesia Analisa atas..., Riyan Sapoetra, FE UI, 2013

4 3. Apakah kebijakan dan standar akuntansi yang diterapkan dalam pencatatan dan pelaporan sudah sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku? Bagaimanakah perbedaan standar akuntansi dan pelaporan yang dilakukan jika merujuk pada Pedoman Akuntansi (Revisi 2012)? Tujuan dari penelitian ini diharapkan Untuk mengetahui bagaimana tingkat kinerja pelaksanaan penyaluran dana PKBL selama periode tahun 2008-2011, mengevaluasi dan menganalisis penilaian dalam penetapan debitur, dan melakukan review atas kebijakan pencatatan dan pelaporan akuntansi yang sesuai.

II. TINJAUAN TEORITIS CSR ditekankan pada suatu bentuk komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja sama dengan karyawan, keluarga, dan masyarakat setempat untuk meningkatkan kualitas kehidupan, berlaku etis, mentaati aturan hukum yang berlaku, sehingga CSR merupakan petunjuk (guideline) dalam setiap pengambilan keputusan bisnis. Penerapan CSR yang berlaku pada perusahaan swasta maupun BUMN sama-sama dipengaruhi oleh banyak faktor multidimensi. Hal ini sejalan dengan penjelasan Malcom McIntosh dan Jorg Andriof (2001) yang menyatakan bahwa CSR meliputi semua dimensi dari dampak hubungan dan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Namun demikian, secara keseluruhan dimensi tidak terlepas dari aspek three bottom line. Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan CSR di Indonesia tergambar pada tabel 1 di bawah ini. Tabel 1 Faktor/dimensi yang mempengaruhi CSR di Indonesia No

1

2

3

Faktor/Dimensi

Internal perusahaan

Eksternal perusahaan

Kendala penerapan

BUMN

Swasta

Kesadaran perusahaan,

Kepentingan

kepentingan karyawan,

perusahaan dan

dan solidaritas sosial

tuntutan karyawan

Tuntutan masyarakat dan

Permohonan

organisasi kemasyarakatan masyarakat dan termasuk LSM dan

regulasi

regulasi pemerintah

pemerintah

Keterbatas sumber daya

Pemahaman

manusia

konsep CSR

Sumber : Azheri (2011)

Universitas Indonesia Analisa atas..., Riyan Sapoetra, FE UI, 2013

5 Dalam rangka meningkatkan partisipasi BUMN melalui PKBL dan meningkatkan efisiensi serta efektifitas pengelolaannya, Menteri BUMN Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Negara BUMN PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan di mana BUMN akan mengalokasikan dana sebesar maksimal 2 % dari keuntungan bersih setelah pajak untuk PKBL. Peraturan tersebut diberlakukan untuk Laporan Keuangan tahun 2008 dan seterusnya. Kepedulian BUMN terhadap masyarakat sekitarnya merupakan perwujudan CSR terhadap publik.

Keberhasilan

program

PKBL

terbukti

sangat

membantu

membangkitkan

perekonomian nasional dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Pada saat ini, hampir semua BUMN telah memiliki unit PKBL (Community Development Center). Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-05/MBU/2007 Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa PK BUMN dengan Usaha Kecil adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Sedangkan pada pasal 1 ayat (7) dijelaskan bahwa Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Perusahaan besar dan berbentuk PT menggunakan CSR dalam memberikan kontribusinya kepada masyarakat, sedangkan BUMN menggunakan PKBL yang sudah diatur melalui Undang-undang. Perbedaan dari kacamata konsep dananya adalah CSR merupakan beban perusahaan (expenses), maka PKBL merupakan beban pemegang saham (shareholders) karena diambil dari laba bersih perusahaan yang hendak dibagikan sebagai deviden. Secara ringkas, terdapat perbedaaan yang sangat mendasar antara CSR sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas dengan PKBL yang merupakan mandat dari Undangundang BUMN. Konsep besar dalam PKBL ini sepenuhnya sama dengan klasifikasi tahapan program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan serta dukungan terhadap kemajuam UMKM yang digagas oleh Pemerintah. Oleh karenanya, CSR yang dijalankan oleh perusahaan swasta juga perlu diarahkan untuk pengembangan ekonomi masyarakat miskin, khususnya pengembangan UMKM jadi tidak hanya berbentuk charity atau bantuan langsung saja. Jika melihat sistem administrasi PKBL yang memiliki beberapa indikator yang masing-masing indikator memiliki metode penilaian sebagaimana dijelaskan dibawah ini: 1.

Efektivitas penyaluran dana. Jumlah dana yang disalurkan X 100 Jumlah dana yang tersedia


6 Dimana jumlah dana tersedia adalah seluruh dana pembinaan yang tersedia dalam tahun yang bersangkutan yang terdiri atas saldo awal, pengembalian pinjaman, setoran eks pembagian laba yang diterima dalam tahun yang bersangkutan (termasuk alokasi dari dana PKBL BUMN lain, jika ada), dan Pendapatan bunga dari pinjaman PKBL. Sedangkan, untuk jumlah dana yang disalurkan adalah seluruh dana yang disalurkan kepada usaha kecil dan koperasi dalam tahun yang bersangkutan yang terdiri dari hibah dan bantuan pinjaman, termasuk dana penjaminan (dana yang dialokasikan untuk menjamin pinjaman usaha kecil dan koperasi kepada Lembaga Keuangan). Penilaian atau skoring yang dilakukan terlihat pada tabel 2.4 dibawah ini : Tabel 2 Daftar Penilaian Tingkat Efektivitas Dana PKBL Penyerapan (%) 90 85 s.d. 90 80 s.d. 85 < 80 Skor

3

2

1

0

Sumber: SK.Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002

2.

Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PKBL x 100% Jumlah pinjaman yang disalurkan

Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PKBL adalah perkalian antara bobot kolektibilitas (%) dengan saldo pinjaman untuk masing-masing kategori kolektibilitas sampai dengan periode akhir tahun buku yang bersangkutan. Dengan bobot masing-masing tingkat kolektibilitas adalah sebagai berikut: Lancar

100%

Kurang Lancar

75%

Ragu-ragu

25%

Macet

0%

Sedangkan faktor jumlah pinjaman yang disalurkan adalah seluruh pinjaman kepada Usaha Kecil dan Koperasi sampai dengan periode akhir tahun buku yang bersangkutan. Penilaian atau skoring yang ditetapkan atas pengembalian dana PKBL terlihat pada tabel 3 dibawah : Tabel 3 Daftar Penilaian Tingkat Pengembalian Dana PKBL Tingkat Pengembalian (%) 70 40 s.d. 70 10 s.d. 40 < 10 Skor

3

2

1

0

Sumber: SK.Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002

Unit PKBL merupakan unit khusus yang menjadi bagian dari organisasi BUMN Pembina untuk mengelola program kemitraan dan program bina lingkungan. Pelaksanaan pembukuan dan pencatatan akuntansi dari unit PKBL dilakukan secara terpisah dari BUMN


7 Pembina. Artinya secara pencatatan akuntansi unit PKBL merupakan entitas yang terpisah dan berdiri sendiri dari BUMN Pembina. Standar akuntansi yang dijadikan dasar bagi unit PKBL pada saat ini adalah mengacu pada pedoman akuntansi PKBL (Revisi 2012) dimana hal ini ditetapkan oleh SE Menteri BUMN No. SE-02/MBU/Wk/2012 dan SE Menteri BUMN No. SE-01/D5.MBU/2012. Namun demikian pedoman standar akuntansi tersebut tidak berlaku untuk pelaporan pada tahun buku 2008 sampai 2011 yang menjadi dasar penelitian ini. Pada tahun buku tersebut, standar akuntansi yang berlaku adalah berdasarkan SE Menteri BUMN Nomor SE-04/MBU.S/2007 yang menjabarkan tentang pentunjuk teknis akuntansi yang menjadi pedoman dan diterapkan untuk PLBL. Petunjuk teknis ini disusun dengan bertujuan untuk menjamin bahwa laporan keuangan unit PKBL sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan peraturan perundang-undangan yang terkait. SE ini menghasilkan basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang diterapkan secara resmi untuk pedoman akuntansi unit PKBL. Basis akuntansi ini memperhatikan prinsip dan praktik akuntansi yang diterima secara umum di Indonesia.

III. METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam analisa dan penulisannya, yaitu melakukan penelitian langsung pada objek penelitian, melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian ini, serta mengumpulkan dan menganalisa dokumen atau catatan yang dimiliki oleh perusahaan mengenai pelaporan CSR berbentuk PKBL. Dalam melakukan penganalisaan data, penulis menggunakan metode deskriptif dengan mengumpulkan, mengolah dan menginterprestasikan data yang diperoleh Selain itu, metode komparatif dengan membandingkan data tahun yang diteliti dengan tahun sebelumnya juga digunakan. Sedangkan, untuk menghasilkan informasi yang baik dan berguna, jenis data yang dikumpulkan adalah data langsung (data primer) dan data tidak langsung (data sekunder). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui 2 (dua) cara yaitu penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari teori-teori yang bersangkutan dengan masalah-masalah yang akan diteliti antara lain Peraturan Menteri BUMN No. PER05/MBU/2007, Surat Edaran Menteri Negara BUMN No. SE-01/D5.MBU/2012, Surat Keputusan Direksi tahun 2009 tentang Pedoman Pencatatan Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, dan kepustakaan terkait. Sedangkan, untuk penelitian lapangan


8 dilakukan melalui observasi secara langsung kegiatan perusahaan yang berhubungan proses pencatatan dan administrasi kantor yang memiliki pengaruh terhadap kinerja unit PKBL dan wawancara yang dilakukan kepada dua objek yaitu personil unit PKBL dan calon mitra binaan/mitra binaan. Objek personil PKBL dilakukan dengan wawancara terhadap dua pelaksana dan seorang supervisor PKBL. Sedangkan, untuk objek ke dua akan dilakukan pada seorang calon mitra binaan dan dua orang mitra binaan yang sedang dalam tahap piutang kurang lancar/bermasalah. Untuk variabel yang diukur dalam penelitian ini mencakup 2 (dua) aspek, yaitu aspek keuangan yang dilihat dari efektivitas penyaluran dan tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman. Kedua adalah aspek administrasi dengan mengacu pada prosedur penyaluran dan administrasi akuntansi yang melihat kesesuaian dengan standar dan pedoman akuntansi yang berlaku. Pengukuran variabel-variabel tersebut dilakukan dengan pedoman kinerja PKBL yang ditentukan oleh surat keputusan direksi, disesuaikan dengan peraturan pemerintah yang mengatur hal tersebut.

IV. HASIL PENELITIAN Analisa Kebijakan Penyaluran PKBL PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) adalah salah satu perusahaan milik Pemerintah Republik Indonesia yang memberikan dividen terbesar kepada negara. Sebagai sebuah perusahaan milik negara maka sepatutnya mematuhi peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah termasuk menyisihkan maksimal dua persen laba setelah pajak setiap tahun untuk dialokasikan pada masing-masing dana Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL). Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi No. HK.56/1/12/PI.II-09 tanggal 5 Januari 2009 tentang pedoman pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan menjelaskan wilayah dan tugas struktural dalam pengelolaan kepengurusan PKBL. Berdasarkan surat keputusan tersebut, manajemen PKBL di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) membagi wilayah kerja berdasarkan letak wilayah pelabuhan yang meliputi kantor pusat dan 12 kantor cabang yang pengelolaan dana PKBL ditempatkan langsung di bawah Direktorat Keuangan dipimpin oleh Senior Manager PKBL. Direksi merupakan pemimpin tertinggi dalam operasi PKBL. Salah satu Direksi yaitu, Direktur Keuangan adalah penanggung jawab tertinggi dalam pertanggung jawaban kegiatan PKBL perseroan yang memiliki tugas bertanggung jawab atas kepengurusan Perseroan yang berkaitan dengan pembinaan kegiatan Kemitraan dan Bina Lingkungan dan merumuskan ketentuan-ketentuan tentang rencana pembinaan keuangan baik yang menyangkut kegiatan Universitas Indonesia Analisa atas..., Riyan Sapoetra, FE UI, 2013

9 pengendalian anggaran akuntansi dan laporan keuangan kemitraan dan bina lingkunganyang selanjutnya ditetapkan dengan SK Direksi. Senior Manager PKBL sendiri memiliki tugas untuk menyusun usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PKBL kantor pusat secara periodik meliputi laporan bulanan, triwulanan, semester, dan tahunan. Sedangkan, untuk kantor cabang, pengelolaan dana PKBL dilakukan oleh Supervisor PKBL, akan tetapi pertanggung jawaban terbesar berada di tangan General Manager. General Manager memiliki tugas untuk menyusun usulan RKA PKBL di kantor cabang dan laporan pelaksanaan PKBL kantor cabang secara periodik meliputi laporan bulanan, triwulanan, semester, dan tahunan. Sedangkan, Supervisor PKBL bertanggung jawab dalam pelaksanaan operasional keseharian PKBL, seleksi dan survei mitra binaan, monitoring penagihan, dan membuat laporan PKBL yang kemudian diberikan kepada General Manager. Dalam rangka melakukan kontrol terhadap pelaksanaan kerja dan anggaran PKBL, RUPS memiliki wewenang untuk menyetujui dan mengesahkan RKA PKBL selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan. Selai itu untuk mengontrol pelaporan keuangan PKBL yang diberikan oleh pihak manajemen dan unit PKBL, RUPS dapat menyetujui pengadaan Kantor AkuntanPublik (KAP) untuk pelaksanaan audit Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan setiap tahun buku. Dalam melakukan penyaluran dana PK, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) menyasar badan usaha kecil yang produknya sangat kompetitif namun mengalami kesulitan dalam pemasaran, sumber daya manusia, manajemen, modal, dan teknologi. Prioritas mitra binaan yang ditargetkan untuk menerima pinjaman dana PK adalah usaha kecil yang belum memiliki kemampuan akses ke perbankan dan usaha kecil yang tidak memiliki kaitan usaha maupun yang memiliki kaitan usaha dengan perusahaan, namun diupayakan ke arah terwujudnya keterkaitan usaha. Dana PK sendiri diberikan menjadi 3 bentuk yaitu pinjaman, pinjaman khusus, dan beban pembinaan. Pinjaman digunakan untuk menambah modal kerja atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan. Pinjaman khusus digunakan untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha mitra binaan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha dan pinjaman yang dilaksanakan oleh tiga pihak (perusahaan, mitra binaan, dan rekanan usaha mitra binaan) dengan kondisi yang ditetapkan oleh perusahaan. Sedangkan, beban pembinaan digunakan untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, promosi, dan pemasaran mitra binaan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan improvisasi yang besarannya maksimal 20% (dua puluh persen) dari dana PK yang tersalurkan pada tahun berjalan dan hanya dapat digunakan kepada mitra binaan. Hingga akhir periode, jumlah mitra yang telah Universitas Indonesia Analisa atas..., Riyan Sapoetra, FE UI, 2013

10 menerima Dana PKBL di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjung Priok adalah seperti yang terlihat di tabel 5.1 sebagai berikut. Tabel 4 Akumulasi Mitra Binaan Jumlah Mitra Uraian 2008

2009

2010

2011

Mitra dalam periode awal

226

254

243

258

Mitra dalam tahun berjalan

101

47

71

99

Jumlah Mitra

327

301

314

357

Mitra berhasil dibina

(73)

(58)

(56)

(56)

Mitra di akhir periode

254

243

258

301

Sumber : Laporan Keuangan PKBL2008-2011diolah kembali

Tahapan prosedur penerimaan calon mitra binaan menjadi mitra binaan dimulai pada saat calon mitra binaan terlebih dahulu mengajukan proposal permohonan pinjaman modal kepada General Manager dengan mencantumkan data-data yang diperlukan dan data-data faktual usaha. Proposal yang telah diteliti kelengkapannya oleh unit PKBL akan diberikan kepada Asisten Manager Perbendaharaan dan Manager Keuangan yang akan memberikan disposisi untuk dilakukan evaluasi pendahuluan dan bilamana disetujui dijadwalkan untuk dilakukan survei lapangan. Sedangkan proposal yang kelengkapannya masih kurang akan dimintakan untuk dilengkapi oleh mitra binaan dan diajukan kembali 1 (satu) bulan berikutnya. Petugas surveior yang melakukan survei ke lokasi calon mitra akan membuat laporan hasil survei lapangan dan laporan pertimbangan yang akan menjadi landasan permohonan mitra untuk ditolak atau diberikan. Jika permohonan tersebut disetujui dan layak untuk diberikan pinjaman, selanjutnya akan diterbitkan surat perjanjian yang akan mendapatkan pertimbangan dari bagian legal yang kemudian disetujui dan ditandatangani General manager. Pemberian pinjaman kepada mitra binaan seluruhnya dilakukan dengan transfer melalui rekening yang bersangkutan. Sedangkan, untuk permohonan pinjaman khusus mitra binaan harus melampirkan data sekurang-kurangnya surat perjanjian atau surat perintah kerja antara mitra binaan dengan rekanan usaha dan rencana usaha serta kebutuhan dana. Selain itu, diatur juga bahwa pemberian pinjaman dana PK kurang dari Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dapat langsung ditindaklanjuti dengan pembuatan surat perjanjian. Akan tetapi, jika lebih maka harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari direksi. Sedangkan, untuk seluruh pemberian bantuan pinjaman khusus harus dimintakan persetujuan prinsip dari direksi terlebih dahulu.


11 Upaya untuk membantu peningkatan kemampuan produksi dan manajerial mitra binaan yang dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan dengan memanfaatkan dana operasional PK (Hibah) sebesar maksimal 20% (dua puluh persen) dari dana PK yang disalurkan pada tahun berjalan dengan mekanisme diajukan oleh lembaga penyedia pelatihan dan pendidikan (seperti Yayasan Dharma Bhakti Astra, SMASH, ESQ, dan lain-lain) atau diajukan oleh unit PKBL dengan bantuan dan bekerjasama dengan penyedia pelatihan dan pendidikan luar. Analisa kebutuhan pelatihan dan pendidikan disesuaikan dengan tujuan peningkatan produktivitas mitra binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan PK. Jika analisa dipandang perlu, kemudian akan dimintakan persetujuan asisten manager perbendaharaan dan disposisi kepada manager keuangan. Persetujuan ini selanjutnya akan dibuatkan nota dinas yang ditunjukkan kepada general manager untuk mendapatkan arahan dan otorisasi lebih lanjut. Penyaluran dana BL diarahkan untuk dapat tetap menjaga terciptanya hubungan yang sesuai dengan lingkungan, norma, dan budaya masyarakat di sekitar pelabuhan Cabang Tanjung Priok termasuk pemberdayaan potensi sosial masyarakat yang diharapkan dapat membantu dan berperan serta dalam upaya peningkatan perekonomian, pemerataan pembangunan, dan pengentasan kemiskinan. Tata cara penyaluran dana bantuan BL dilakukan melalui mekanisme berdasarkan surat/proposal permohonan bantuan yang diajukan oleh masyarakat atau pemerintah daerah setempat atau melalui identifikasi dan survei pembina mengenai kondisi dan kebutuhan di wilayah usaha perusahaan. Oleh karenanya, dalam mendukung penyaluran BL yang tepat sasaran objeknya, perusahaan telah merealisasikan rencana kerja manajemen (RKM) dalam penyaluran bantuan dengan melakukan analisa awal kesesuaian objek bantuan dengan kriteria yang berlaku terhadap proposal-proposal bantuan yang

masuk dan terhadap kondisi/situasi

sosial (seperti bencana alam,

kondisi

sarana/prasarana umum, dan lain-lain) yang memerlukan bantuan program BL. Hal ini diikuti dengan SK Direksi No. HK.56/1/12/PI.II-09 bahwa seluruh pemberian bantuan BL harus dimintakan persetujuan prinsip dari direksi terlebih dahulu. Berdasarkan analisa terhadap pelaksanaan tata cara dan prosedur penyaluran yang dilakukan oleh unit PKBL PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjung Priok, tata cara dimaksud sudah sepenuhnya sesuai ketentuan yang ada yaitu Peraturan Menteri Negara BUMN No.Per-05/MBU/2007 (pasal 12) yang mengatur mekanisme penyaluran dana PKBL. Selain itu, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) juga melakukan langkah-langkah strategis manajemen untuk PK seperti penetapan jaminan sebagai tambahan dalam ikatan perjanjian dengan mempertimbangkan besaran pinjaman modal mitra binaan yang disimpan di brankas Universitas Indonesia Analisa atas..., Riyan Sapoetra, FE UI, 2013

12 PKBL cabang Tanjung Priok. Serta mengadakan koordinasi dengan koordinator BUMN pembina wilayah untuk penyaluran pinjaman modal usaha agar tidak terjadi duplikasi pembinaan dan penyaluran. Akan tetapi ternyata penyaluran PK masih dirasa kurang optimal. Faktor yang terjadi di lapangan, terutama dalam melakukan survei kepada calon mitra binaan memperlihatkan adanya beberapa mitra binaan yang sektor usahanya tidak sesuai dengan RKA yang telah ditetapkan sebelumnya, misalnya pada RKA tahun 2011 tidak dianggarkan penyaluran PK pada sektor perikanan akan tetapi ternyata terdapatnya calon mitra binaan yang bergerak di sektor tersebut. Selain itu, terdapat pula mitra binaan yang kondisi keuangan dan

inventarisasinya tidak sesuai dengan

apa

yang dilaporkan dalam evaluasi.

Ketidaksesuaian ini dapat terjadi akibat masih diketemukannya aset tetap mitra binaan yang menjadi jaminan hutang untuk pihak lain dan nilai pendapatan yang overstated. Hal inilah yang menyebabkan masih rendahnya jumlah penyaluran PK yang ditangani oleh kantor Cabang Tanjung Priok akibat sedikitnya calon mitra binaan yang diterima. Hal ini juga diamalami oleh program BL dimana ternyata target penyaluran BL masih kurang sesuai dengan yang telah ditargetkan di RKA. Oleh karenanya, dalam melakukan perbaikan dalam penyaluran, unit kerja PKBL perlu mengatur pemilihan sektor usaha yang lebih selektif dan disesuaikan dengan kondisi per wilayah binaan sebelum memberikan rekomendasi penyaluran pinjaman dan pelaksanaan survei lapangan yang lebih teliti sehingga diperoleh data yang akurat. Selain itu, unit PKBL juga harus memastikan adanya pertanggungan jawab dari pengaju proposal ataupun unit yang menerima bantuan BL.

Analisa Praktik dan Kontrol Operasional PK adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. PK yang disalurkan oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjung Priok hingga tahun 2011 secara akumulatif adalah sebesar Rp. 15.962.552.050,00. Sesuai dengan Keputusan Menteri Negara BUMN No.KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN dijelaskan tentang indikator yang dinilai untuk kinerja PK BUMN adalah efektifitas penyaluran dan kolektibilitas pengembalian pinjaman. Efektifitas penyaluran merupakan perbandingan/rasio antara jumlah penyaluran baik pinjaman maupun hibah dengan dana yang tersedia. Penilaian ini juga menjadi dasar bagi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dalam melakukan penilaian Key Performance Indicator Universitas Indonesia Analisa atas..., Riyan Sapoetra, FE UI, 2013

13 (KPI) oleh Senior Manajer manajemen resiko dan jaminan mutu yang di kantor cabang dilakukan oleh Asisten General Manager pengendalian kinerja dan FSO. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kinerja efektifitas penyaluran PK dari tahun 2008 sampai 2011 adalah : 150,00% 100,00%

97,99%

87,72% 76,46%

50,00%

83,72%

0,00% 2008

2009

2010

2011

Gambar 1 Tingkat efektivitas penyaluran dana Merujuk pada grafik diatas, maka tingkat efektifitas penyaluran dana yang memiliki nilai terendah adalah di tahun 2009 dimana di tahun tersebut baik dropping dana dari kantor pusat yang kecil ditunjang dengan penurunan penyaluran pinjaman dan penerimaan mitra binaan yang hanya berjumlah 47 mitra. Sedangkan, mulai tahun 2010 tingkat efektifitas penyaluran dana semakin meningkat dan menunjukkan efektivitas yang lebih baik ditunjang dengan peningkatan penerimaan mitra binaan baru. Hal ini kemudian diikuti di tahun 2011 yang semakin meningkat efektifitas dana terlihat dari semakin sedikitnya dana yang tersedia di akhir tahun akibat berjalannya peningkatan penyaluran dana kepada mitra binaan. Selain melihat kinerja efektifitas penyaluran dana PK, metode lain dalam mengukur kinerja unit PK dalam memberikan pinjaman dan memilih mitra binaan adalah merujuk pada tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman. Realisasi pengembalian pokok pinjaman selama tahun 2008 adalah Rp 1.214.018.063,00. Tahun 2009, 2010, dan 2011 menunjukkan tren yang naik turun dengan mencapai angka Rp 1.576.140.778,00, Rp1.573.284.7413, dan Rp1.886.996.761. Oleh karenanya tingkat kolektabilitas yang berhasil diraih adalah 68,46% untuk tahun 2008, 54,72% tahun 2009, dan tahun 2010 dan 2011 masing-masing 54,46% dan 63,27%. Sedangkan jika melihat hasil skoring yang dicapai adalah terlihat pada tabel 5 dibawah ini : Tabel 5 Skoring kinerja PK Tahun

2008 2009 2010 2011

Efektivitas penyaluran dana

2

0

1

3

Tingkat kolektabilitas pinjaman

2

2

2

2


14 Penyaluran program BL pada tahun 2008 sampai 2011 secara akumulasi terealisasi hingga Rp 3.714.345.723,00. Perkembangan penyaluran BL yang dilakukan oleh unit PKBL kantor Cabang Tanjung Priok untuk tahun buku 2008 sampai 2011 terlihat pada gambar 2 dibawah ini : 6.000.000.000 5.000.000.000 4.000.000.000 3.000.000.000 2.000.000.000 1.000.000.000 0

Penyaluran BL Droping Pusat Dana Tersedia 2008

2009

2010

2011

Gambar 2 Perkembangan penyaluran BL Penilaian operasional BL pada dasarnya sama seperti penilaian kinerja yang dilakukan pada PK sesuai dengan Kepmen BUMN No.KEP-100/MBU/2002. Hal yang membedakan adalah pada penilaian BL tidak diperlukan adanya penilaian berdasarkan kolektibilitas pengembalian pinjaman, karena pada dasarnya BL adalah berbentuk hibah yang tentunya tidak diperlukan pengembalian. Selain itu, efektifitas penyaluran BL juga tidak masuk dalam perhitungan KPI yang dilakukan oleh Asisten General Manager pengendalian kinerja dan FSO. Oleh karenanya penilaian yang dilakukan hanyalah berupa penilian efektifitas penyaluran dana pada tahun 2008 sampai 2011 disajikan dalam tabel 6 berikut : Tabel 6 Skoring kinerja BL Tahun

2008

2009

2010

2011

Efektifitas penyaluran dana 81,19% 5,25% 94,70% 94,88% Skor

1

0

3

3

Jika melihat dari data yang ditunjukkan pada tabel diatas, maka terlihat bahwa efektifitas penyaluran BL yang paling menunjukkan angka terendah adalah tahun 2009 sebesar 5,25% dengan nilai skor “0” yang merupakan skor terendah sesuai dengan keputusan menteri. Pencapaian terendah ini dapat disebabkan atas dua hal yaitu sedikitnya proposal yang mengajukan bantuan hibah yang berasal dari masyarakat atau pemerintah daerah setempat atau karena tidak jalannya unit PKBL di kantor Cabang Tanjung Priok dalam melakukan peninjauan kebutuhan masyarakat di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok. Jika melihat dari kewenangan yang diatur melalui SK Direksi No. HK.56/1/12/PI.II09 bahwa seluruh penyaluran dana BL harus mendapatkan persetujuan dari direksi maka dapat tersimpulkan selain minimnya proposal yang masuk, unit PKBL kantor Cabang


15 Tanjung Priok juga tidak efektif dalam melakukan peninjauan terhadap kebutuhan masyarakat sekitar. Hal ini didukung fakta bahwa pada dasarnya kantor Cabang Tanjung Priok hanya dapat menyerap 0,44% dari Rp 13,69 miliar dana yang tersalurkan dalam BL pada laporan konsolidasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Tentunya ketidakefektifan penyaluran BL ini tidak dapat menjadi dasar bagi pihak manajemen untuk mengukur performansi dari unit PKBL kantor Cabang Tanjung Priok karena pada dasarnya penilaian BL tidak masuk dalam KPI. Oleh karenanya terlihat bahwa PK menjadi satu-satunya program yang sangat diprioritaskan oleh kantor cabang mengingat potensinya dalam penilaian kendali mutu operasional. Sedangkan, BL selebihnya menjadi kewenangan daripada kantor pusat.

Analisa Akuntansi dan Pelaporan PKBL Tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan BUMN Pembina, Kementrian BUMN, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi unit PKBL. Isi dan substansi daripada laporan keuangan berkaitan erat dengan standar akuntansi yang berlaku umum, tidak terkecuali bagi unit PKBL. Peraturan yang mengatur standar akuntansi pada unit PKBL untuk saat ini ditetapkan oleh SE Menteri

BUMN

No.

SE-02/MBU/Wk/2012

dan

SE

Menteri

BUMN

No.

SE-

01/D5.MBU/2012 yang merupakan surat penetapan pengubahan pedoman akuntansi unit PKBL yang ditetapkan dalam Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor SE-04/MBU.S/2007 dengan Pedoman Akuntansi PKBL Revisi Tahun 2012. Penerapan pedoman ini ditetapkan untuk tahun buku 2012 dengan diperkenankanya penerapan dini. Sedangkan, SE Negara BUMN Nomor SE-01/D5.MBU/2012 berisi tentang petunjuk teknis penerapan pedoman standar akuntansi untuk unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Revisi 2012 dengan mengacu pada SAK ETAP dan PSAK 45 (Revisi 2011) tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. Sedangkan untuk tahun buku mulai tahun 2008 diatur dalam pedoman akuntansi yang ditetapkan pada tahun 2007 melalui SE Menteri BUMN Nomor SE-04/MBU.S/2007 tentang petunjuk teknis pedoman akuntansi. Sebelum tahun buku 2008, pedoman akuntansi PKBL mengacu pada Kepmen BUMN Nomor KEP-236/MBU/2003. Berikut pada gambar 3 adalah diagram alir perkembangan standar akuntansi dan pelaporan unit PKBL semenjak tahun buku 2004.


16

Gambar 3 Perkembangan Standar Akuntansi PKBL Praktik akuntansi yang dijadikan dasar dalam pencatatan oleh kantor Cabang Tanjung Priok pada dasarnya adalah sesuai dengan yang tertera pada SE Menteri BUMN Nomor SE04/MBU.S/2007. Pencatatan yang dilakukan oleh kantor Cabang Tanjung Priok sudah sepenuhnya menggunakan komputerisasi dengan sistem informasi khusus yang menangani PKBL. Pencatatan akuntansi tersebut termasuk diantaranya adalah penyaluran PK (baik pinjaman dan hibah), penyaluran BL, penerimaan dropping dana kantor pusat, hutang terhadap korporasi, penerimaan jasa administrasi, dan pendapatan jasa giro bank. Penjurnalan yang dilakukan oleh kantor Cabang Tanjung Priok dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu JKK atau jurnal kas keluar, JKM atau jurnal kas masuk, dan JR atau jurnal rupa-rupa. Selain itu, kebijakan paling utama yang diterapkan oleh unit PKBL PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Tanjung Priok adalah kebijakan untuk seminim mungkin atau bahkan tidak melakukan sama sekali penghapusan piutang macet. Hal inilah mengapa kantor Cabang Tanjung priok terlebih dahulu mengupayakan prosedur penyehatan kembali (re-scheduling dan re-conditioning) dengan memanggil mitra binaan yang bersangkutan ataupun mendatanginya. Sedangkan, untuk praktik pelaporan keuangan, cabang Tanjung Priok sendiri sudah menggunakan sistem komputerisasi dan otomatis terposting jika sudah input jurnal. Untuk pelaporan per tahun buku 2008 sampai 2011 standar pelaporan yang digunakan masih belum mengacu pada standar yang baru (Revisi 2012). Sehingga, untuk pelaporan keuangannya terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas dan Laporan Arus Kas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan. Dimana Laporan Arus Kas disusun dengan menggunakan metode


17 langsung (direct method). Dalam hal penyusunan pelaporan keuangan, kantor Cabang Tanjung Priok selain menggunakan aturan dari Menteri BUMN juga berpedoman terhadap SK Direksi dimana di dalam SK tersebut terlampir pedoman penyusunan laporan keuangan yang dibagi menjadi 3 (tiga) bab yang terdiri dari pendahuluan, laporan realisasi pelaksanaan RKA PKBL, dan hal yang perlu mendapat perhatian beserta permasalahan dan penyelesaiannya.

Perbedaan Standar Akuntansi dan Pelaporan 2007 dengan 2012 Perbedaan paling mendasar atas perubahan Pedoman Akuntansi PKBL (Revisi 2012) adalah kebijakan akuntansi pendapatan terhadap jasa administasi pinjaman yang mengunakan basis akrual, tidak seperti kebijakan akuntansi pada pedoman sebelumnya yang masih mengunakan basis kas. Selain itu, perbedaan juga tredapat pada pengukuran alokasi penyisihan piutang pinjaman mitra binaan dimana saldo piutang dibagi atas kualitas pinjaman yaitu pinjaman lancar, tidak lancar, iragukan, dan bermasalah. Kemudian tiap saldo piutang ini akan dikalikan persentase penyisihan piutang pinjaman yang nilainya berbeda tiap kulitas pinjaman. Perbedaan antara pedoman 2007 dengan 2012 terletak pada nilai persentase ini, pada pedoman 2007 nilai persentase ditetapkan sebesar lancar sampai macet dengan presentase dari 0% sampai 100%. Sedangkan, untuk pedoman tahun 2012 perhitungan persentase dilakukan sesuai dengan pergerakan piutang berdasarkan umur tungakan dengan data historis, yaitu dari piutang lancar menjadi kurang lancar, kurang lancar menjadi diragukan, dan diragukan menjadi macet. Penggolongan ini sendiri berdasarkan atas keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman. Untuk menghitung persentase pergerakan piutang tersebut digunakan rumus sebagai berikut : 1.

Pergerakan lancar menjadi kurang lancar %

+1

=

100%

Dimana saldo piutang kurang lancar bulan selanjutnya dibagi dengan saldo piutang lancar bulan ini. 2.

Pergerakan kurang lancar menjadi diragukan %

=

+5

100%

Dimana saldo piutang diragukan untuk ditagih 5 (lima) bulan ke depan dibagi dengan saldo piutang kurang lancar bulan ini.


18 3.

Pergerakan diragukan menjadi macet %

+3

=

100%

Dimana saldo piutang macet untuk ditagih hingga 3 (tiga) bulan ke depan dibagi dengan saldo piutang diragukan bulan ini. Setelah nilai persentase pergerakan dihitung langkah selanjutnya adalah merata-ratakan persentase bulan-bulan tersebut hingga menjadi persentase satu tahun yang akan digunakan sebagai acuan perhitungan alokasi penyisihan. Apabila hasil dari nilai rata-rata persentase pergerakan lebih dari 100% maka ditetapkan 100%, begitu pula sebaliknya jika kurang dari 0% maka ditetapkan 0%. Persentase rata-rata yang telah dihitung kemudian dimasukkan ke dalam tabel untuk menghitung tarif penyisihan seperti yang tergambar di bawah ini : Tabel 7 Tarif penyisihan menggunakan rata-rata % pergerakan piutang Kualitas AR

Rata-rata

Lancar Kurang Lancar Diragukan Macet

Probability Default

100%

Loss Given Default

100%

100%

Tarif Penyisihan

100%

Sumber : Pedoman Akuntansi PKBL (Revisi 2012)

Langkah selanjutnya adalah mengitung Probability Default (PD) dimana ini adalah nilai kemungkinan suatu piutang dapat ditagih. Khusus untuk kualitas piutang macet ditentukan nilainya adalah 100% karena nilai penyisihan khusus piutang macet sebesar daripada nilai piutang macet tersebut. Rumus untuk menghitung PD, yaitu : 1. Kualitas lancar

= Perkalian rata-rata % pergerakan piutang (lancar, kurang lancar, diragukan , dan macet)

2. Kualitas kurang lancar = Perkalian rata-rata % pergerakan piutang (kurang lancar, diragukan , dan macet) 3. Kualitas Diragukan

= Perkalian rata-rata % pergerakan piutang (diragukan dan macet)

Setelah langkah penghitungan PD selanjutnya adalah menentukan nilai persentase Loss Given Default (LGD) merupakan besarnya perkiraan kerugian yang mungkin terjadi dan diberikan sama/default pada masing-masing kualitas pinjaman. Tentunya besaran LGD ini berdasar pada jaminan yang diberikan oleh mitra binaan dimana semakin besar nilai jaminan piutang semakin kecil nilai kerugian yang mungkin terjadi. Nilai LGD ini ditentukan oleh kebijakan BUMN Pembina dalam hal ini untuk penerapan di PT Pelabuhan Indonesia II


19 (Persero) ditentukan oleh kantor pusat. Langkah terakhir adalah mengukur tarif penyisihan piutang untuk masing-masing kualitas piutang dihitung dengan rumus berikut ini : Tarif penyisihan piutang = PD X LGD Bentuk standar pelaporan sesuai dengan pedoman tahun 2007 tentunya mengalami perbedaan dengan pedoman akuntansi PKBL (Revisi 2012) yang mengacu pada SAK ETAP. Perbedaan ini hanya terletak pada bentuk penyajiannya saja, tetapi untuk prinsipnya tetap menggunakan basis akrual dan nilai wajar.

V. KESIMPULAN Dari analisa yang dilakukan terhadap PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjung Priok dapat disimpulkan sebagai berikut : 1.

Mekanisme kebijakan pelaksanaan penyaluran dana PKBL dan prosedur rekrutmen mitra binaan telah sesuai dengan mekanisme yang berlaku yaitu Peraturan Menteri BUMN No. Per-05/MBU/2007.

2.

Tingkat kinerja pelaksanaan penyaluran dana PKBL dan pengembalian dana PK sangat erat keterikatannya dengan sistem skoring yang diberlakukan menurut Keputusan Menteri Negara BUMN No.KEP-100/MBU/2002 dan juga skoring dari pihak KPI cabang Tanjung Priok. Skoring tersebut berasal dari 2 (dua) penilaian yaitu tingkat efektifitas penyaluran dana dan tingkat kolektabilitas pinjaman. Tahun 2009 sendiri terdapatnya peristiwa-peristiwa penting yaitu adanya penerapan sistem informasi akuntansi PKBL yang baru dan mutasi terhadap supervisor dan pelaksana unit PKBL. Hal ini secara tidak langsung mempengaruhi perbandingan skoring yang diraih setelah tahun 2009 maupun sebelumnya yang mengalami perbaikan.

3.

Terkait kebijakan dan standar akuntansi yang diterapkan dalam pencatatan dan pelaporan yang dilakukan unit PKBL kantor Cabang Tanjung Priok untuk tahun buku 2008 sampai dengan 2011 sudah sesuai dengan SE Menteri BUMN Nomor SE-04/MBU.S/2007

dan

Keputusan

Menteri

Negara

BUMN

No.KEP-

100/MBU/2002. Kedua aturan ini kemudian diperbaharui melalui Pedoman Akuntansi PKBL (Revisi 2012) sesuai dengan SE Menteri Negara BUMN No. SE02/MBU/Wk/2012 dan No. SE-01/D5.MBU/2012. Perbedaan mendasar adalah terletak pada persentase pengukuran alokasi penyisihan piutang pinjaman mitra binaan dan standar pelaporan yang terletak pada bentuk penyajian dan tata letak akun.


20 VI. SARAN Kewenangan

Direksi

yang

sangat

signifikan

dalam

kebijakan

penyaluran

menyebabkan proses penyaluran PKBL memakan waktu yang lama. Padahal jika menelisik dari maksud dan tujuan PKBL, kewenangan Direksi ini seharusnya dapat dilimpahkan pada unit PKBL pusat seperti Senior Manager PKBL. Hal ini juga berlaku di kantor cabang dimana General Manager memegang kewenangan yang signifikan. Melihat dari padatnya kerja yang dilakukan oleh unit PKBL yang hanya beranggotakan 3 (tiga) orang menyebabkan personel pada unit ini mengerjakan pekerjaan yang melebihi kapasitasnya. Oleh karena itu, disarankan bagi unit PKBL kantor Cabang Tanjung Priok mengajukan personil tambahan Saran yang mungkin untuk ditunjukkan bagi penelitian selanjutnya adalah menggunakan objek yang lebih banyak (tidak hanya satu perusahaan ataupun satu unit cabang), sehingga hasil penelitiannya dapat digeneralisasikan dan dikomparasi lebih lanjut. Selain itu, penelitian studi kasus sangat bergantung terhadap akses pada suatu perusahaan, sehingga bagi peneliti lain yang ingin mengangkat tema studi kasus diharapkan memiliki akses yang cukup terutama dalam pengumpulan data.

KEPUSTAKAAN Azheri, Busyra. (2011).Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Budiman, Arif, dkk. (2004). Corporate Social Responsibility, Jawaban Bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini. Jakarta: ISCD. Elkington, John. (1997). Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Busines. Oxford: Capstone Publishing IAPI. (2012). Surat Edaran No. 562/IV/Int-IAPI/2012 tentang Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang Disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Jakarta: Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Jakti, Dorodjatun Kuntjoro. (13-15 Juli, 2004). Pentingnya Good Governance dan Government Governance. Makalah disampaikan pada Lokakarya perseroan terbatas dan Good Corporate Governance. Jakarta. Lillrank, Paul. (2003). The quality of information. International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 20 Iss: 6, pp.691 – 703. Helsinki: Helsinki University of Technology. Rahman, Reza. (2009). Corporate Social Responsibility Antara Teori dan Kenyataan. Yogyakarta: Media Pressindo Riyanto, Agus. S. (2011). PKBL Ragam Derma Sosial BUMN. Jakarta: Banana Publisher. Untung, Hedrik Budi. (2008). Corporate Social Responsibility. Jakarta: Sinar Grafika. Wordswoth, Wilian. (2008). Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Praktik di Indonesia. Jakarta: Elex Media Komputindo. Nugroho, Alois A. (2006).Tripple Bottom Line. Kompas, 29 Juni 2006.


21 Universitas Indonesia

Analisa atas..., Riyan Sapoetra, FE UI, 2013

ANALISA ATAS KINERJA PKBL DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI TERKAIT : STUDI PADA PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) CABANG TANJUNG PRIOK

Recommend Documents