TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN SERTIPIKAT TANAH (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo No: 75/Pdt.G/2014/PN.SKH. ) AMIN PALAS SARI Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi Surakarta
[email protected] ABSTRAK Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman (kreditur), sedang pihak yang lain adalah pihak yang menerima pinjaman uang tersebut (debitur). Inti dari perjanjian utang-piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan. Pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan. Peristiwa yang banyak terjadi pengembalian utang yang wajib dibayar oleh debitur acapkali tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan. apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya maka dapat dikatakan ia melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dasar gugatan dan pertimbangan hakim dalam perkara Nomor : 75/Pdt.G/2014/PN/SKH tentang tinjauan yuridis terhadap wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang dengan jaminan sertipikat tanah (studi kasus di pengadilan negeri sukoharjo) Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yaitu penelitian yang mendekati masalah dengan norma hukum yang berlaku. Analisis yang digunakan adalah dekriptif kualitatif yaitu dengan menganalisis teori hukum dan perundang-undangan yang bersifat umum. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa dasar diajukannya gugatan kreditur kepengadilan karena debitur telah melakukan wanprestasi atau tidak menjalankan sesuai apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit sehingga hakim mengabulkan gugatan kreditur atau disebut penggugat yang ditujukan pada debitur atau tergugat karena selain bukti yang kuat pihak debitur tidak melakukan banding sehingga putusannya secara verstek. Terhadap pertimbangan hakim pada perkara No : 75/Pdt.g/2014/PN.Skh sudah benar karena hakim dalam memutuskan suatu perkara sangat memperhatikan dan membenarkan bukti-bukti yang diajukan penggugat. Dalam eksekusi, pembebanan jaminan dibuat dibawah tangan dan tidak dimasukkan sebagai materi sebagai jaminan. Kata Kunci : Perjanjian, Utang Piutang, Wanprestasi, Jaminan sertipikat
76
PENDAHULUAN Perjanjian utang piutang uang termasuk kedalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana telah diatur dan ditentukan dalam pasal 1754 KUHPerdata yang secara jelas menyebutkan bahwa :Perjanjian pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman (kreditur), sedang pihak yamg lain adalah pihak yang menerima pinjaman uang tersebut (debitur). Dimana uang yang dipinjam itu akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya. Utang piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian utang piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya. Pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan. Dalam pemberian pinjaman uang (utang) yang tertuang dalam suatu perjanjian utang piutang oleh kreditur kepada debitur bukanlah tanpa resiko, karena resiko mungkin saja terjadi khususnya karena debitur tidak wajib membayar utangnya secara lunas atau tunai, melainkan debitur diberi kepercayaan untuk membayar belakangan secara bertahap atau mencicil. Resiko yang umumnya merugikan kreditur, sehinga dalam proses pemberian kredit diperlukan keyakinan kreditur atas kemampuan dan kesanggupan dari debitur untuk membayar hutangnya sampai dengan lunas. Sejumlah uang yang dilepaskan/diberikan oleh kreditur perlu diaman-kan/dilindungi. Tanpa adanya pengamanan/perlindungan, kreditur sulit mengelakkan resiko yang akan datang, sebagai akibat tidak berprestasinya debitur. Untuk mendapatkan kepastian dan keamanan dari debitur dalam pembayaran cicilan/angsuran, kreditur melakukan tindakan-tindakan pengamanan/perlindungan dan meminta kepada debitur agar mengikatkan suatu barang tertentu sebagai jaminan dalam perjanjian utang piutang tersebut. Dengan demikian dalam proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian utang piutang, langkah yang harus dilakukan adalah kreditur mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang ditujukan debitur atas dasar bahwa debitur telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian utang piutang. Jika dalam amar Putusan Pengadilan menyatakan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi, maka dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut kreditur barulah dapat melakukan eksekusi terhadap barang/benda yang dijadikan sebagai jaminan utang debitur. Dimana dari hasil penjualan barang/benda jaminan tersebut akan digunakan untuk membayar seluruh utang debitur beserta bunganya. Sebagaimana kasus yang tertuang dalam Putusan Nomor 75/Pdt.G/2014/Pn.Skh. Kasus wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang antara debitur dan kreditur dengan jaminan sertipikat tanah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 75/Pdt.G/2014/Pn.Skh. Penggugat dengan nama SITI MARYANI alamat Jl. Pisang No. 5 Rt. 003, Rw. 013 Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2014, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 18 September 2014 Nomor : 241/SK/2014/PN Skh. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. ABDURRACHMAN, S.H. WIDODO MULYONO, S.H. Penggugat adalah Karyawan Swasta dan atau disebut sebagai Kreditur. Sedangkan Tergugat dengan nama FATAH SUGIYARNO. Alamat Jombor Rt. 002 Rw. 008, Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Kab. Sukoharjo. Dalam hal ini disebut sebagai TERGUGAT I dan identitas TERGUGAT II dengan nama ELMI HIDAYATI alias RATNA YULAELY. Alamat Jombor Rt. 002 Rw. 008, Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Kab. Sukoharjo. Dalam hal ini disebut sebagai TERGUGAT II. Berdasarkan surat gugatan tanggal 9 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo dibawah Register Nomor : 75/Pdt.G/2014/PN.Skh. Dengan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Sukoharjo tanggal 20 Oktober 2014 Nomor : 292/S.K/2014/PN. Skh. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SRI LESTARI YULIANI, S.H. dan ARIS WORO T, S.H. Selanjutnya disebut PARA TERGUGAT; atau Tergugat disebut Debitur. Dalam perjanjian hutang piutang Debitur mendapatkan fasilitas (pinjaman) sebesar Rp. 925.000.000; (Sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah). Yang diserahkan secara bertahap oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan tanda terima dan pengakuan hutang. Dari perjanjian hutang piutang tersebut Tergugat I menjaminkan Sertipikat Tanah. Bahwa proses penyerahan uang kepada Para Tergugat dilakukan sendiri oleh Penggugat berupa uang tunai diserahkan langsung kepada Para Tergugat, dan sejak penyerahan uang tersebut Para Tergugat belum pernah membayar ataupun mengangsur pinjamannya kepada Penggugat bahkan sampai saat ini Para Tergugat tidak menunjukan etikad baiknya untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan Penggugat sehingga Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi yang sangat merugikan Penggugat. Para Tergugat belum pernah membayar ataupun mengangsur pinjamannya kepada Penggugat bahkan sampai saat ini Para Tergugat tidak menunjukan itikad baiknya untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan Penggugat sehingga Para Tergugat telah melakukan perbuatan hukum wanprestasi. Dalam amar putusannya yang berbunyi bahwa Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi atas perjanjian utang piutang dengan Penggugat. Sehingga Tergugat dihukum untuk membayar kerugian utang pokoknya kepada Penggugat sebesar Rp. 775.250.000,00 (Tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan pembayarannya yang telah dilakukan oleh Para Tergugat hingga gugatan ini diajukan adalah sejumlah Rp. 174.000.000,00 (Seratus tujuh puluh empat juta rupiah). Maka Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi walaupun dalam eksekusi jaminan dibuat dibawah tangan dan tidak dimasukkan sebagai materi sebagai jaminan. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang timbul dalam “Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Dengan Sertipikat Tanah (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 75/Pdt.G/2014/PN.SKH) dapat dirumuskan sebagai berikut : (1) Bagaimana dasar diajukannya suatu gugatan? (2) Bagaimana pertimbangan hakim atas gugatan tersebut ? penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu : (1) Manfaat bagi Ilmu Pengetahuan, diharapkan dapat memberikan pengetahuan pengetahuan dan penambahan wawasan bagi pribadi penulis. Khususnya agar penulis lebih memahami dengan baik mengenai proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian utang piutang. (2) Manfaat bagi pribadi penulis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian utang piutang. (3) Manfaat bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan pengetahuan penambahan wawasan dan pencerahan kepada masyarakat luas, khususnya dapat memberikan informasi dan pengetahuan hukum yang bisa dijadikan pedoman untuk seluruh warga masyarakat dalam menyelesaikan perkara wanprestasi dalam perjanjian uang piutang. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, yang juga bisa disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Menurut Bagir Manan, jenis penelitian hukum normatif yaitu “penelitian terhadap peraturan yang berlaku serta kaedah hukum itu sendiri (peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, hukum adat atau hukum tidak tertulis lainnya) dan asas-asas hukum. Pendekatan kasus (case approach) dipergunakan untuk dapat mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum terkait dengan gugatan atas wanprestasi hutang piutang dengan sertipikat tanah dalam perkara perdata Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo. Dalam penelitian ini menggunakan bahan bahan sekunder, sumber bahan sekunder yang penulis gunakan yaitu: (1) Bahan hukum primer. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas tertentu. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai bahan hukum dalam penulisan skripsi ini antara lain adalah :Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Pokok-pokok Agraria, Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 75/Pdt.G/2014/Pn.Skh.. (2) Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi meliputi buku-buku teks, kamuskamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan. Bahan-bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku hukum ini harus relevan dengan topik penelitian. Dalam kaitan itu, maka bahan hukum sekunder dari penelitian ini bersumber dari literatur dibidang Hukum Perdata, Hukum Agraria beserta berbagai artikel maupun jurnal penelitian yang terkaitdengan penelitian ini. (3) Bahan hukum tersier merupakan bahan yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan seterusnya. Adapun kamus yang dimaksudkan seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, serta ensiklopedia bidang hukum terkait. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan pertama-tama dilakukan pemahaman dan mengkaji isinya secara mendalam untuk selanjutnya dibuat catatan sesuai permasalahan yang dikaji baik langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan logika deduktif. Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapatannya Philiphus M. Hadjhon menjelaskan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis major (pernyataan bersifat umum) kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion. Jadi yang dimaksud dengan pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif adalah menjelaskan sesuatu dari hal-hal yang sifatnya umum. Selanjutnya menarik kesimpulan dari hal itu yang sifatnya lebih khusus. Analisis data kualitatif yaitu berupa pemaparan hasil penelitian atas putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 75/Pdt.G/2014/Pn.Skh.tentang wanprestasi hutang piutang dengan sertipikat tanah. HASIL DAN ANALISIS Terkait perjanjian utang piutang dengan jaminan, penulis melakukan kajian terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 75/Pdt.G/2014/PN.Skh antara Penggugat SITI MARYANI dengan Tergugat I dan Tergugat II FATAH SUGIYARNO dan ELMI HIDAYATI dengan gugatan dari penggugat telah meminjam uang (pinjaman) sebesar Rp. 925.000.000; (Sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah). Yang diserahkan secara bertahap oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan tanda terima dan pengakuan hutang. Dari perjanjian hutang piutang tersebut Tergugat I menjaminkan Sertipikat Tanah sebagai berikut : 1). Sertifikat Hak Milik No. 3345, Desa Jombor atas nama Fatah Sugiyarno, 2). Sertifikat Hak Milik No. 2927, Desa Jombor, atas nama Elmi Hidayati, 3). Sertifikat Hak Milik No. 3997, Desa Jombor, atas nama Heriyanto, 4). Sertifikat Hak Milik No. 4879, Desa Jombor, atas nama Fatah Sugiyarno, 5). Sertifikat Hak Milik No. 1723, Desa Begajah, atas nama 1. Bambang Iswanto Sarjana Ekonomi 2. Dokteranda Khunaifiah, 6). Sertifikat Hak Milik No. 5751, Desa Jombor atas nama Fatah Sugiyarno, 7). Sertifikat Hak Milik No. 4211, Desa Jombor, atas nama Fatah Sugiyarno. Berdasarkan kasus posisi tersebut diatas bahwasanya Sertipikat Hak Milik atas tanah dalam praktiknya bisa dipergunakan sebagai jaminan dalam Perjanjian hutang piutang. Dalam hal ini, Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah menjalin kesepakatan untuk membuat perikatan pinjam uang sebagaimana dituangkan dalam perjanjian hutang piutang dibawah tangan tertanggal 9 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan surat gugatannya telah meminjam uang (pinjaman) sebesar Rp. 925.000.000; (Sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah). Yang diserahkan secara bertahap oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan tanda terima dan pengakuan hutang. Proses penyerahan uang kepada Para Tergugat dilakukan sendiri oleh Penggugat berupa uang tunai diserahkan langsung kepada Para Tergugat, dan sejak penyerahan uang uang tersebut Para Tergugat belum pernah membayar ataupun mengangsur pinjamannya
kepada Penggugat bahkan sampai saat ini Para Tergugat tidak menunjukkan etikad baiknya untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan Penggugat sehingga Para Tergugat telah melakukan perbuatan hukum Wanprestasi yang sangat merugikan Penggugat dan Para Tergugat telah berkali-kali membuat Surat Pernyataan yang isinya akan segera melunasi hutang-hutangnya kepada Penggugat dengan batas waktu yang telah ditentukan, dan apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan Para Tergugat tidak sampai batas waktu yang telah ditentukan Para Tergugat tidak membayar maka Para Tergugat sanggup menjual asset-asset miliknya untuk membayar hutang-hutangnya kepada Penggugat akan tetapi sampai saat ini Para Tergugat tidak menunjukkan etikad baiknya untuk membayar hutang-hutang tersebut kepada Penggugat. Karena perbuatan Para Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat. Dalam amar putusannya yang berbunyi bahwa Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi atas perjanjian utang piutang dengan Penggugat. Sehingga Tergugat dihukum untuk membayar kerugian utang pokoknya kepada Penggugat sebesar Rp. 775.250.000,00 (Tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan pembayarannya yang telah dilakukan oleh Para Tergugat hingga gugatan ini diajukan adalah sejumlah Rp. 174.000.000,00 (Seratus tujuh puluh empat juta rupiah). Maka Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi walaupun dalam eksekusi jaminan dibuat dibawah tangan dan tidak dimasukkan sebagai materi sebagai jaminan. ANALISIS Dasar diajukannya suatu gugatan Menurut RUU Hukum Acara Perdata pada pasal 1 angka 2, gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan. Sebagaimana perjanjian yang telah dibuat oleh pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat dengan perjanjian hutang piutang. Penggugat yang merasa dirugikan oleh pihak Para Tergugat kemudian mendaftarkan gugatannya dengan surat gugatannya tertanggal 9 September 2014 di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Mengemukakan hal-hal sebagai berikut : i. Kerugian atas keterlambatan Tergugat Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tersebut diatas, jelas bahwa perjanjian hutang piutang yang dibuat oleh pihak Penggugat dan Tergugat adalah sah berdasarkan hukum telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam KUHPerdata. Demikian halnya dengan perbuatan wanprestasi yang dilakukan dalam hal ini dilakukan oleh pihak debitur dengan tidak melunasi kewajibannya untuk membayar hutang sebagaimana yang telah diperjanjikan tidak mau melunasi pinjaman yang telah dipinjamkan oleh penggugat dan debitur telah lalai dengan prestasinya. Terkait hal tersebut bahwa debitur wajib membayar ganti rugi, setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi prestasi itu, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata. Ganti rugi terdiri dari biaya, rugi. Dan bunga (Pasal 1244 sampai dengan 1246 KUHPerdata). Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh suatu pihak. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur. Ganti rugi harus mempunyai langsung (hubungan kausal) dengan ingkar janji sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 1248 KUHPerdata dan kerugian dapat diduga atau sepatutnya diduga pada saat waktu perikatan dibuat. Dalam kaitannya dengan wanprestasi bahwa ada kemungkinan bahwa ingkar janji (wanprestasi) ini terjadi bukan hanya karena kesalahan debitur (lalai atau kesengajaan), tetapi juga terjadi karena keadaan memaksa. Kesengajaan adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki, sedangkan kelalaian adalah perbuatan yang mana si pembuatnya mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain. Sebagaimana kerugian yang ditanggung oleh kreditur akibat kelalaian atau cidera janji yang dilakukan oleh debitur atau yang disebut tergugat sebesar Rp. 571.250.000,00 (Lima ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Berdasarkan pertimbangan Majelis berkesimpulan jumlah hutang Para Tergugat
kepada Penggugat adalah sesuai yang diterima oleh Para Tergugat yaitu sejumlah Rp. 775.250.000,00 dikurangi dengan pembayaran yang telah dilakukan oleh Para Tergugat sejumlah Rp. 174.000.000,00 + Rp. 30.000.000,00. Dengan demikian jumlah hutang yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp. 571.250.000,00. Sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Sukoharjo Tergugat baru membayar 1 kali (satu kali). Berdasarkan diajukannya suatu gugatan surat pernyataan yang isinya akan segera melunasi hutang-hutangnya kepada Penggugat dengan batas waktu yang telah ditentukan dan apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan Para Tergugat tidak membayar maka Para Tergugat sanggup menjual asset-asset miliknya untuk membayar hutang-hutang tersebut kepada Penggugat karena Tergugat telah mengalami keterlambatan atau jatuh tempo dan tidak memiliki itikad baik untu melakukan pelunasan sehingga tergugat dapat dikatakan telah lalai atai tidak memenuhi prestasinya. ii. Segi jaminan Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa sertipikat pada dasarnya merupakan alat bukti hak atas tanah yang dimiliki oleh seseorang, dasarnya merupakan alat bukti hak atas tanah yang dimiliki oleh seseorang, berupa diberikannya surat tanda bukti hak yang lazim dengan sebutan sertipikat tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat terhadap pemegang hak atas tanah atas yang bersangkutan. Sertipikat tanah tersebut akan memberikan arti yang sangat besar dan peranan yang sangat penting bagi pemegang hak yang bersangkutan yang dapat berfungsi sebagai alat bukti atas tanah, baik apabila ada sengketa terhadap tanah yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan kasus yang dikaji bahwasannya sertipikat hak milik atas tanah bisa berfungsi sebagai jaminan hutang piutang. Guna menjamin agar debitur memenuhi prestasinya atau memenuhi apa yang telah diperjanjikan dalam hal hutang piutang dengan surat gugatannya tanggal 9 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo dibawah Register nomor : 75/Pdt.G/2014/PN Skh. Peminjam bersedia menyerahkan jaminan kepada kreditur atau yang disebut Penggugat berupa Sertipikat tanah. Jaminan berupa sertipikat-sertipikat Hak Milik Atas Tanah sebagai agunan hutang Para Tergugat kepada Penggugat. Berdasarkan tersebut Majelis Hakim telah berkesimpulan dan telah mencermati bukti surat yang diajukan Penggugat , berupa sertipikat Hak Milik No. 3345 atas nama Fatah Sugiyarno, telah diblokir di Badan Pertanahan Nasional. Sertipikat Hak Milik No. 2927 Desa Jombor atas nama Elmi Hidayati, telah di bebani Hak Tanggungan di PT. BRI. Sertipikat Hak Milik No. 1723 Desa Begajah, atas nama Bambang Iswanto Sarjana Ekonomi, Dokteranda Khunafiah, telah dibebani Hak tanggungan di PT. BRI. Sertipikat Hak Milik No. 4879 Desa Jombor, atas nama Fatah Sugiyarno. Berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah terhadap Sertipikat Hak Milik No. 3345, 2927, 1723 dan 4879 Penggugat tidak dapat menunjukan Aslinya dalam persidangan maka oleh Majelis tidak dipertimbangkan karena surat keterangan pendaftaran tanah bukan merupakan bukti kepemilikan HakAtas Tanah. Bahwa sertipikat Hak Milik No. 3997 Desa Jombor, Gambar Situasi No. 11420/1998 tanggal 17-9-1998, luas : 207 m2 atas nama Heriyanto, terletak di Kelurahan Jombor, Kec. Bendosari, Kab. Sukoharjo. Penggugat berkaitan dengan sita jaminan hutang atas tanah dan bangunan, oleh karena terhadap jaminan hutang tanah dan bangunan belum pernah diletakkan sita jaminan sebelumnya oleh Majelis Hakim. Pihak yang memiliki piutang (kreditur) terhadap pihak yang dimintakan sita jaminan. Ketentuan pasal 1131 BW yang menyatakan “setiap kreditur mempunyai hak jaminan atas piutangnya berupa segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak begerak, baik yang sudah maupun yang baru akan ada dikemudian hari”. Tetapi karena diperjanjian pokok atau perjanjian utang piutang yang telah disetujui dan ditanda tangani kedua belah pihak yang menjadi Undang-undang yang
berlaku bagi kedua belah pihak apabila debitur atau tergugat wanprestasi maka kreditur berhak melakukan eksekusi dan untuk mendapatkan kekuatan hukum yang jelas maka kreditur meminta bantuan Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk melakukan penyelesaian wanprestasi atas hutang piutang yang telah dilakukan debitur dan tidak bisa memenuhi apa yang diperjanjikan. iii. Segi waktu Dalam kasus gugatan perkara perdata ini terjadi hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II. Pada perjanjiam hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II tersebut dilandaskan dari kepercayaan terbukti berdasarkan tanda terima dan pengakuan hutang yang diberikan secara bertahap oleh Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat II. Penyerahan uang kepada Para Tergugat dilakukan sendiri oleh penggugat berupa uang tunai diserahkan langsung kepada Para Tergugat. Dan sejak penyerahan uang tersebut Para Tergugat belum membayar ataupun mengangsur pinjamannya kepada Penggugat. Hal yang dilakukan Para Tergugat juga membuat surat pernyataan yang pada isinya akan segera melunasi hutang-hutangnya kepada Penggugat dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Dalam hal ini yang terjadi merupakan perjanjian hutang perseorangan dan tidak melibatkan Bank sebagai pihak ketiga. Berdasarkan asas itikad baik terkandung dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian dan berlaku bagi debitur maupun bagi kreditur”. Dalam hal ini Para Tergugat tidak menunjukan etikad baiknya untuk segera menyelesaikan perkara tersebut dengan Penggugat sehingga Para Tergugat telah melakukan perbuatan hukum Wanprestasi yang sangat merugikan Penggugat. Sebelum mengajukan gugatan kepengadilan Negeri Sukoharjo berbagai upaya yang telah dilakukan kreditur seperti yang telah Tergugat sampaikan kepada Penggugat, bahwa Para Tergugat telah berkali-kali membuat Surat Pernyataan yang isinya akan segera melunasi hutang-hutangnya kepada Penggugat dengan batas waktu yang telah ditentukan, dan apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan Para Tergugat tidak membayar maka Para Tergugat sanggup menjual asset-asset miliknya untuk membayar hutang-hutangnya kepada Penggugat akan tetapi sampai saat ini Para Tergugat tidak menunjukan etikad baiknya untuk membayar hutang-hutang tersebut kepada Penggugat. Terkait kasus yang penulis kaji bahwasanya dalam perjanjian hutang piutang dengan jaminan sertipikat tanah tersebut telah terjadi wanprestasi dalam pembayaran yang tidak dilakukan debitur tepat waktu, perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak merupakan perjanjian dibawah tangan karena perjanjiannya dibuat dan disetujui kedua belah pihak tidak dihadapan notaris atau pejabat yang berwenang. Apabila perjanjian tidak disangkal kedua belah pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang ditulis pada Akta dibawah tangan tersebut sehingga Pasal 1857 KUHPerdata Akta dibawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta otentik. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan maka dipandang perlu untuk memperingatkan debitur guna memenuhi prestasinya tersebut dan dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi ditentukan maka menurut ketentuan pasal 1238 KUHPerdata debitur dianggap lalai dengan 1 lewatnya waktu yang ditentukan. 1.
Pertimbangan Hakim Atas Gugatan Penggugat Hakim dalam mengabulkan suatu gugatan Penggugat membutuhkan bukti-bukti yang cukup dari Penggugat. Majelis hakim telah berpedoman pada ketentuan pasal 163 HIR/283 Rbg yang menentukan siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka dalam
perkara ini Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Dalam kaitannya dengan pembahasan berdasarkan perjanjian hutang piutang berikut ini : a. Pertimbangan Hukum Berdasarkan maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang disebutkan dalam duduk perkara ialah sebagai berikut : Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini menurut penggugat adalah hal-hal sebagai berikut : 1) Bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah sejumlah Rp 925.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah). 2) Bahwa tehadap bukti surat yang diajukan oleh penggugat yaitu bukti P.9, P.11, P.13, P.15, P.16, P.36, P.18 berupa foto copy dari foto copy, Penggugat tidak dapat menunjukan aslinya dipersidangan. 3) Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.3609 K./Pdt/1985 tanggal 9-12-1987 yakni “surat bukti fotocopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai alat bukti”, (vide Pasal 1888 KUHPerdata). 4) Bahwa apabila aslinya dapat ditunjukan, foto copy sah sabagai alat bukti tulisan, akan tetapi jika tidak dapat ditunjukan aslinya di sidang Pengadilan foto copy tidak sah sebagai alat bukti tulisan. 5) Bahwa Para Tergugat dalam bantahannya menyatakan uang yang diterima Para Tergugat pada saat meminjam kepada Penggugat telah dipotong sebesar 10% sebagai Jasa kepada Penggugat sehingga pinjaman ParaTergugat setelah dipotong Jasa oleh Penggugat adalah sejumlah Rp 775.250.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) 6) Bahwa berdasarkan bukti surat T.13 berupa turunan putusan nomor : 124/Pid.B/2014/PN Skt. Yang menerangkan terhadap pinjaman Para Tergugat kepada Penggugat telah dilakukan pembayaran berupa uang tunai sebesar Rp 174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) ditambah dengan pembayaran berupa 1 (satu) unit mobil Kijang Innova senilai Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) 7) Bahwa dipersidangan Tergugat mengajukan saksi WARDI RAHARJO yang menerangkan pula bahwa Para Tergugat telah mencicil angsurannya kepada Penggugat sebesar Rp 174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat) dan sebuah mobil Kijang Innova senilai Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). 8) Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan jumlah hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sesuai yang diterima oleh Para Tergugat yaitu sejumlah Rp 775.250.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh riburupiah) dikurangi dengan pembayaran yang telah dilakukan oleh Para Tergugat sejumlah Rp 174.000.000,00 (seratus tujuh puluhempat juta rupiah) +Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan demikian hutang yang harus dibayar oelh Para Tergugat kepada Pengugat adalah sejumlah Rp 571.250.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). 9) Bahwa untuk dapat dikategorikan telah terjadi suatu perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, maka haruslah memenuhi salah satu syarat : Tidak memenuhi prestasi atau kewajibannya Terlambat memenuhi prestasi/kewajibannya Tidak memenuhi prestasinya/kewajibannya tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. 10) Bahwa diatas telah dipertimbangkan hutang Para Tergugat keapda Penggugat adalah sejumlah Rp 775.250.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran yang telah dilakukan oleh Para Tergugat hingga gugatan ini diajukan adalah sejumlah Rp 174.000.000,00
b.
(seratus tujuh puluh empat juta rupiah), maka Para Tergugat dapat dinyatakan tidak memenuhi prestasi/kewajibannya 11) Bahwa dengan demikian Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi Menimbang bahwa setelah Majelis mendengarkan keterangan saksi-saksi dan melihat bukti surat ternyata dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut : 1) Bahwa terhadap Perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat yang telah disepakati tersebut apakah dapat dibenarkan menurut hukum yaitu syarat sahnnya suatu perjanjian dan apakah sudah memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal 2) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pengguat Sri Handayani juga keterangan dari Tergugat yaitu ZAMZURI dan SRI LESTARI bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah terjadi hutang piutang, sebagaiman diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka oleh karena itu apa yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-Undang yang membuatnya (Pasal 1388 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka Penggugat dan Para Tergugat harus mentaati perjanjian yang telah disepakati tersebut. Dengan demikian petitum nomor2 gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian 3) Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah terhadap Sertifikat Hak Milik No.3345, 2927, 1723, dan 4879 Penggugat tidak dapat menunjukan Aslinya dalam persidangan maka oleh majelis tidak dipertimbangkan karena Surat Keterangan Pendaftaran Tanah bukan merupakan bukti kepemilikn Hak Atas Tanah 4) Bahwa dipersidangan saksi Para penggugat yang bernama TJHONG SONG SIP menerangkan saksi mempunyai Klien bernama Hendras Setyo Wibowo dan saksi dimintai tolong ole Klien saksi untuk menjualkan Sertifikat Hak Milik milik Tergugat I tersebut karena Tuan Fatah (Tergugat I)mempunyai pinjaman kepada Klien saksi, sertipikat yang berada ditangan saksi adalah sertipikat Hak Milik ada 3 Sertifikat yaitu dengan Nomor 3345, 4221 atas nama Tuan Fatah yang terletak di Desa Jombor sedangkan 1201 atas nama siapa saksi lupa dipinjam oleh Tergugat II dan kataTergugat II Sertifikat Hak Milik tersebut akan digadaikan tetapi teryata dijual. 5) Bahwa Sertifikat Hak Milik No.3997 Desa Jombor, Gambar Situasi No. 11420/1998 tanggal 17-9-1998, luas : 207 m2 atas nama Heriyanto, terletak di Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo. Bukti P.4 dan P.37 dari Penggugat berkaitan sengan sita jaminan hutang atas tanah dan bangunan, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena jaminan hutang tanah dan bangunan belum pernah diletakkan sita jaminan sebelumnya 6) Bahwa oleh karena para Tergugat adalah sebagai pihak yang lalai memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang atau sebagai orang yag telah melakukan Wanprestasi maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini adalah menjadi tanggung jawab para Tergugat yaitu dibebankan kepada para Tergugat 7) Bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat tidak dapat memuktikan dalil-dalil bantahannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 IHR, cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini Dalam Konvensi Dan Rekonvensi Berdasarkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan rekonvensi ditolak sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi berada dipihak yang kalah, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara
a. b. c. d.
Hakim dalam mengabulkan suatu membutuhkan bukti-bukti yang cukup dari Penggugat. Majelis hakim tetap berpedoman pada ketentuan pasal 163 HIR/ 283 Rbg yang menentukan siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Pengugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Guna menjamin agar debitur memenuhi prestasinya atau memenuhi apa yang telah diperjanjikan dalam hal hutang piutang dengan surat gugatannya tanggal 9 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo dibawah Register nomor : 75/Pdt.G/2014/PN Skh. Peminjam bersedia menyerahkan jaminan kepada kreditur atau yang disebut Penggugat berupa Sertipikat tanah. Jaminan berupa sertipikat-sertipikat Hak Milik Atas Tanah sebagai agunan hutang Para Tergugat kepada Penggugat. Berdasarkan tersebut Majelis Hakim telah berkesimpulan dan telah mencermati bukti surat yang diajukan Penggugat, berupa sertipikat Hak Milik No. 3345, 2927, 1723. Berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah terhadap Sertipikat Hak Milik No. 3345, 2927, 1723 dan 4879 Penggugat tidak dapat menunjukan Aslinya dalam persidangan maka oleh Majelis tidak dipertimbangkan karena surat keterangan pendaftaran tanah bukan merupakan bukti kepemilikan Hak atas Tanah. berkaitan dengan sita jaminan hutang atas tanah dan bangunan, oleh karena terhadap jaminan hutang tanah dan bangunan belum pernah diletakkan sita jaminan sebelumnya oleh Majelis Hakim. Pihak yang memiliki piutang (kreditur) terhadap pihak yang dimintakan sita jaminan. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, dapat dikategorikan telah terjadi suatu perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, maka haruslah memenuhi salah satu syarat, yaitu : (a) Tidak memenuhi prestasi atau kewajibannya. (b) Terlambat memenuhi prestasi/kewajibannya. (c) Memenuhi prestasinya/kewajibannya, tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Menimbang, bahwa diatas telah dipertimbangkan hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp. 775.250.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratuslima puluh ribu rupiah), dan pembayaran yang telah dilakukan oleh Para Tergugat hingga gugatan ini diajukan adalah sejumlah Rp. 174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah), maka Para Tergugat dapat dinyatakan tidak memenuhi prestasi/ kewajibannya. Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji/ wanprestasi, terhadap perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan para Tergugat yang telah disepakati tersebut apakah dapat dibenarkan menurut hukum yaitu syarat sahnya satu perjanjian dan apakah sudah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Hakim dalam memutuskan Apakah Para Tergugat menjaminkan sertipikat-sertipikat Hak Milik Atas Tanah sebagai agunan Para Tergugat kepada Penggugat, Majelis telah mencermati buti surat yang diajukan Penggugat, berupa : Sertipikat Hak Milik No. 3345 atas nama Fatah Sugiyarno, telah diblokir di Badan Pertanahan Nasional. Sertipikat Hak Milik No. 2927 atas nama Elmi Hidayati, telah di bebani Hak Tanggungan di PT. BRI. Sertipikat Hak Milik No. 1723 atas nama Bambang Iswanto Sarjana Ekonomi, Dokteranda Khunafiah, telah dibebani Hak tanggungan di PT. BRI. Sertipikat Hak Milik No. 4879 atas nama Fatah Sugiyarno,
Berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah terhadap Sertipikat Hak Milik No. 3345, 2927, 1723 dan 4879 Penggugat tidak dapat menunjukan Aslinya dalam persidangan maka oleh Majelis tidak dipertimbangkan karena surat keterangan pendaftaran tanah bukan merupakan bukti kepemilikan HakAtas Tanah. Sertipikat Hak Milik No. 3997 Desa Jombor, atas nama Heriyanto, terletak di Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo. Bukti P.4 dan P.37 dari Penggugat berkaitan dengan sita jaminan hutang atas tanah dan bangunan, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena terhadap jaminan hutang tanah dan bangunan belum pernah diletakkan sita jaminan sebelumnya oleh Majelis. Hakim dalam memutuskan perkara menyatakan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi karena debitur telah melanggar apa yang menjadi kewajibannya dan debitur tidak menjalankan apa yang telah dia buat, disepakati, disetujui, dan ditanda tangani sendiri dalam perjanjian hutang piutang. Hakim juga menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai gugatan ini diputuskan sebesar Rp. 1.144.000,00 (satu juta seratus empat puluh empat ribu rupiah). Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo pada hari Senin tanggal 13 April 2015 oleh EDWIN YUDHI PURWANTO,SH selaku Ketua Majelis , ASIH WIDIASTUTI,SH dan JOKO WIDODO,SH selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 75/Pdt.G/2014/PN.Skh . PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Dasar gugatan wanprestasi Nomor 75/Pdt.G/2014/PN/SKH Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tergugat telah mengingkari janji yang telah disetujui kedua belah pihak didalam perjanjian hutang piutang yaitu membayar pinjaman tergugat atau pinjaman debitur sebesar Rp. 925.000.000; (Sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah). Yang diserahkan secara bertahap oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan tanda terima dan pengakuan hutang. Dari perjanjian hutang piutang tersebut Tergugat I menjaminkan Sertipikat Tanah. Dalam amar putusannya yang berbunyi bahwa Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi atas perjanjian utang piutang dengan Penggugat. Sehingga Tergugat dihukum untuk membayar kerugian utang pokoknya kepada Penggugat sebesar Rp. 775.250.000,00 (Tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan pembayarannya yang telah dilakukan oleh Para Tergugat hingga gugatan ini diajukan adalah sejumlah Rp. 174.000.000,00 (Seratus tujuh puluh empat juta rupiah). Maka Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi walaupun dalam eksekusi jaminan dibuat dibawah tangan dan tidak dimasukkan sebagai materi sebagai jaminan. 2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Gugatan Wanprestasi Putusan Nomor 75/Pdt.G/2014/PN.SKH Hakim dalam memutus perkara menyatakan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi karena debitur telah melanggar apa yang menjadi kewajibannya dan debitur tidak menjalankan apa yang telah dia buat, disepakati, disetujui, dan ditanda tangani sendiri dalam perjanjian hutang piutang. Sebagaimana kerugian yang ditanggung oleh kreditur akibat kelalaian atau cidera janji yang dilakukan oleh debitur atau yang disebut tergugat sebesar Rp. 571.250.000,00 (Lima ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Berdasarkan pertimbangan Majelis berkesimpulan jumlah hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sesuai yang diterima oleh Para Tergugat yaitu sejumlah Rp. 775.250.000,00 dikurangi dengan pembayaran yang telah dilakukan oleh Para Tergugat
sejumlah Rp. 174.000.000,00 + Rp. 30.000.000,00. Dengan demikian jumlah hutang yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp. 571.250.000,00. B. Saran Adapun yang menjadi saran pada penulisan ini adalah sebagai berikut : 1. Sebaiknya debitur harus mempertimbangkan terlebih dahulu tingkat kesanggupan sebelum melakukan pinjaman dan melihat kemampuannya untuk membayar pinjaman tersebut sehingga pada saat pembayaran debitur atau tergugat mampu untuk melunasi pinjaman yang dilakukan oleh debitur. 2. Salah satu akibat hukum apabila debitur melakukan wanprestasi adalah debitur dituntut untuk membayar ganti rugi atas tidak terpenuhinya prestasi debitur tersebut. Menurut Pasal 1243 KUHPerdata, ganti rugi perdata menitikberatkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya perikatan (wanprestasi).
DAFTAR PUSTAKA Abdul Kadir Muhammad, 2000, Hukum Acara Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 158-159. Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2008), hal. 5 Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Bagir Manan, 1999, Penelitian Bidang Hukum, Puslitbangkum Unpad, Perdana, Januari, Bandung, h.4 Bambang Sugeng. 2011, Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata, Kencana Predana Media Grup, Jakarta, Hal. 90. Langkah-Langkah Penyelesaian Kredit Macet, Diakses dari www. hukumonline.com, pada tanggal 20 April 2015, Pukul 14.30 WIB M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni, 1982 Muhammad, Abdulkadir, 2010, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Noviaditya, Martha, 2010, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Skripsi Tidak Diterbitkan), Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta. Putra Tje’Aman, Mgs. Edy, 1989, Kredit Perbankan, Yogyakarta: Liberty R. M. Suryodiningrat, Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian, Tarsito, Bandung, 1978, hal. 10 Riduan Syahrani, 1988, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, Pustaka Kartini, Jakarta, Hal.87 Sarwono, 2011, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 350. Sri Soedewi Masjchon, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Liberty, (Yogyakarta, 1980), hal. 319 Subekti, 2002, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa. Sunggono, Bambang, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Supramono, Gatot, 2013, Perjanjian Utang Piutang, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, (Bandung: Sumur, hal 17)
