ACARA PENGUCAPAN PUTUSAN

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 89/PHPU.D-VIII/2010 PERKARA NOMOR 90/PHPU.D-VIII/2010 PERKARA NOMOR 91/PHPU.D-VIII/2010 PERKARA NOMOR 92/PHPU.D-VIII/2010 PERKARA NOMOR 93/PHPU.D-VIII/2010 PERKARA NOMOR 94, 95/PHPU.D-VIII/2010 PERIHAL PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SOPPENG, KABUPATEN PADANG PARIAMAN, KOTA BINJAI, KOTA METRO, KABUPATEN REJANG LEBONG DAN KABUPATEN SELUMA

ACARA PENGUCAPAN PUTUSAN

JAKARTA JUMAT, 6 AGUSTUS 2010

PERKARA NOMOR 89/PHPU.D-VIII/2010 PERKARA NOMOR 90/PHPU.D-VIII/2010 PERKARA NOMOR 91/PHPU.D-VIII/2010 PERKARA NOMOR 92/PHPU.D-VIII/2010 PERKARA NOMOR 93/PHPU.D-VIII/2010 PERKARA NOMOR 94, 95/PHPU.D-VIII/2010 PERIHAL Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Soppeng, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Binjai, Kota Metro, Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Seluma. PEMOHON -

H.A. Kaswadi Razak dan Andi Rizal Mappatunru (Perkara 89/PHPU.D-VIII/2010) H. Yobana Samial dan Dasril (Perkara 90/PHPU.D-VIII/2010) H. Zefri Januar Pribadi dan Baskami Ginting (Perkara 91/PHPU.D-VIII/2010) H. Djohan dan Herno Iswanto (Perkara 92/PHPU.D-VIII/2010) H.A. Hijazi dan H. John Ferianto (Perkara 93/PHPU.D-VIII/2010) Mufran Imron dan Mulyan Lubis Ais (Perkara 94/PHPU.D-VIII/2010) Hj. Rosnaini Abidin dan H. Bustami (Perkara 95/PHPU.D-VIII/2010)

TERMOHON KPU Kabupaten Soppeng, KPU Padang Pariaman, KPU Kota Binjai, KPU Kota Metro, KPUD Kabupaten Rejang Lebong dan KPUD Kabupaten Seluma. ACARA Pengucapan Putusan Jumat, 6 Agustus 2010 Pukul 14.25 – 18.10 WIB Ruang Sidang Panel Lantai 4 Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Moh. Mahfud. MD. Achmad Sodiki M. Akil Mochtar Hamdan Zoelva Muhammad Alim Harjono M. Arsyad Sanusi Maria Farida Indrati Ahmad Fadlil Sumadi

Mardian Wibowo Luthfi Widagdo Eddyono Saiful Anwar Cholidin Nasir Eddy Purwanto

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti Panitera Pengganti Panitera Pengganti Panitera Pengganti Panitera Pengganti

1

Pihak yang Hadir: Kuasa Hukum Pemohon Perkara 89/PHPU.D-VIII/2010: -

M. Hasbi Abdullah

Kuasa Hukum Pemohon Perkara 90/PHPU.D-VIII/2010: -

Zulkifli


Albiker Siagian


Indra Dermawan Agung


Firmansyah


H. Indra Cahaya


Melina

Kuasa Hukum Termohon Perkara 89/PHPU.D-VIII/2010: -

Moh. Ompo Massa


Suswida Lastri

Termohon Perkara 91/PHPU.D-VIII/2010: -

Agus Susanto


Tim Kuasa Hukum Pemohon Perkara 92/PHPU.D-VIII/2010

2



Kuasa Hukum Termohon Perkara 94-95/PHPU.D-VIII/2010: -

Yulita Sundari

Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara 89/PHPU.D-VIII/2010: -

Dian Andriawan






Hermansyah Julaimi


Agustam Rachman


Iskandar Sonhadji



3

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.25 WIB

1.

KETUA: MOH.MAHFUD MD Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi untuk Pengucapan Putusan dalam Perkara Nomor 89, 90, 91, 92, 93, 94 dan Nomor 95/PHPU.DVIII/2010 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Singkat saja saya cek Pemohon Perkara Nomor 89 hadir? Silakan namanya siapa? Sebut saja singkat.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 89/PHPU.D-VIII/2010: M.HASBI ABDULLAH,SH. M. Hasbi Abdullah. Terima kasih.

Wassalamualaikum. 3.

KETUA: MOH.MAHFUD MD Perkara Nomor 90.

4.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 90/PHPU.D-VIII/2010: ZULKIFLI,SH Yang hadir Zulkifli.

5.


6.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 91/PHPU.D-VIII/2010: ALBIKER SIAGIAN,SH. Hadir, Yang Mulia. Albiker Siagian.

7.

KETUA: MOH.MAHFUD MD Oke, perkara Nomor 92.

8.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 92/PHPU.D-VIII/2010: INDRA DERMAWAN AGUNG,SH. Hadir, Yang Mulia. Indra Dermawan Agung. 4

9.

KETUA: MOH.MAHFUD MD Perkara nomor 93.

10.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 93/PHPU.D-VIII/2010: DRS.FIRMANSYAH,SH. Hadir, Yang Mulia. Drs. Firmansyah, S.H.

11.


12.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 94/PHPU.D-VIII/2010: H.INDRACAHYA,SH. Hadir Yang Mulia. H. Indracahaya.

13.

KETUA: MOH.MAHFUD MD Kemudian Perkara Nomor 95.

14.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 95/PHPU.D-VIII/2010: MERLINA,SH. Hadir, Yang Mulia. Merlina. Terima kasih.

15.

KETUA: MOH.MAHFUD MD Kemudian untuk Termohon? Perkara Nomor 89.

16.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA 89/PHPU.D-VIII/2010: MUHAMMAD UMPO MASA, S.H. Hadir, Yang Mulia. Muhammad Umpo Masa, S.H.

17.

KETUA: MOH.MAHFUD MD Ya, nanti di sebut KPUD mana gitu ya? KPUD mana?

18.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA 89/PHPU.D-VIII/2010: MUHAMMAD UMPO MASA, S.H. KPU Kabupaten Soppeng.

5

19.

KETUA: MOH.MAHFUD MD Soppeng, kemudian nomor 90.

20.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA 90/PHPU.D-VIII/2010: SUSPIDA LASTRI, S.H. Hadir, Yang Mulia. Dari KPU Padang Pariaman. Hadir Suspida Lastri, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

21.


22.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA 91/PHPU.D-VIII/2010: IRWANSYAH Hadir, Yang Mulia. KPU Kota Binjai Agus Susanto.

23.


24.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA 92/PHPU.D-VIII/2010: Hadir, Yang Mulia KPU Kota Metro.

25.

KETUA: MOH.MAHFUD MD 93.

26.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA 93/PHPU.D-VIII/2010: Hadir, Yang Mulia. KPU Rejang Lebong.

27.

KETUA: MOH.MAHFUD MD 93, Rejang Lebong. 94.

28.

KUASA HUKUM TERMOHON VIII/2010: YULITA SUNDARI

PERKARA

94&95/PHPU.D-

Hadir, Yang Mulia. Yulita Sundari dari KPU Siluma. 29.

KETUA: MOH.MAHFUD MD 95. 6

30.

KUASA HUKUM VIII/2010:

TERMOHON

PERKARA

94&95/PHPU.D-

Sama. 31.

KETUA: MOH.MAHFUD MD Sekalian ya mewakili 2. Pihak Terkait 89.

32.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT VIII/2010: DIAN ADIRIAWAN.

PERKARA

89/PHPU.D-

Hadir, Yang Mulia. Dian Adiriawan. 33.

KETUA: MOH.MAHFUD MD 90. tidak hadir Pihak Terkait 90. Tidak hadir dicatat mas putusannya nanti tidak ada, tidak ada terkaitnya. 91. Tidak ada Pihak Terkaitnya yang hadir. 92.

34.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT VIII/2010: HERMANSYAH JULAIMI

PERKARA

92/PHPU.D-

Hadir, Yang Mulia. Hermansyah Julaimi. Terima kasih. 35.


36.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT VIII/2010: AGUS NURRAHMAN

PERKARA

93/PHPU.D-

Hadir, Yang Mulia. Agus Nurrahman, S.H. dan rekan. 37.


38.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT VIII/2010: ISKANDAR SAMAJI

PERKARA

94/PHPU.D-

Hadir, Yang Mulia. Iskandar Samaji. 39.

KETUA: MOH.MAHFUD MD 95. tidak hadir? 7

40.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 94&95/PHPU.DVIII/2010: Sama, Pak. 94, 95

41.

KETUA: MOH.MAHFUD MD Sama? Oke. Baik, Saudara ini putusan akan diucapkan, saya ingin menyampaikan satu hal dulu, kemarin itu ada yang laporan ketempat saya dari Perkara Nomor 93 Rejang Lebong 93 ya? itu beritanya serem gitu katanya dari Pihak Termohon dan Terkait itu mengirim orang dengan membawa uang Rp2 Milyar untuk hakim konstitusi yang diserahkan disebuah hotel saya panggil orangnya yang lapor siapa hakim konstitusinya siapa yang ngantar gitu. Dia ternyata dia hanya katanya ini katanya Pak Sugiono menyampaikan ke saya tapi ditanya yang nerima dari MK siapa, yang nyerahkan dari Pihak Terkait itu siapa. Nah, Saudara mumpung ini belum dibacakan kalau memang ada yang melakukan seperti itu, itu segera dibatalkan kalau Saudara bertransaksi dengan orang mengaku orang Mahkamah Konstitusi itu segera dibatalkan itu bohong semua bahkan sesudah putusan ini diucapkan nanti kan tidak bisa berubah kalau Saudara tahu ada data yang seperti itu merasa mengeluarkan uang laporkan saja ke pihak yang berwajib laporkan ke MK kan putusan tidak akan berubah, Saudara melapor juga tidak rugi sesudah diketok ini nanti ndak akan berubah agar tidak timbul bermacam-macam fitnah orang itu kadang kala mencari-cari proyek bilang bahwa saya ini temannya Pak Arsyad nanti saya kirimi uang ke dia lalu diminta uangnya padahal ndak pernah ada hubungan apa-apa dan itu banyak terjadi sampai sekarang ini mengatasnamakan seperti itu dan saya selalu mengumumkan di depan sidang seperti itu agar tidak melebar persoalan seperti itu, sehingga nanti sesudah putusannya diucapkan kalau benar ada yang pernah mengeluarkan uang itu diminta lagi saja, diminta lagi saja kalau dia menggugat itu sudah diserahkan hakim suruh buka saja hakimnya siapa dan keputusannya kan tidak berubah ndak akan rugi kan kalau Saudara membuka itu dan itu berpahala bagi Bangsa dan Negara. Mari dimulai Putusan nomor 90/PHPU.D-VIII.2010. PUTUSAN Nomor 90/PHPU.D-VIII/2010 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan p utusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010, yang diajukan oleh: 8

[1.2] 1.

Nama : Tempat, Tanggal Lahir : Pekerjaan : Alamat :

H. Yobana Samial, S.H. Jakarta, 19 Januari 1964 Swasta Jalan Belanti Raya Nomor 10, RT 04/RW 004 Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Padang 2. Nama : Dasril, S. Pd., M.M. Tempat, Tanggal Lahir : Pariaman, 7 Desember 1969 Pekerjaan : Swasta Alamat : Lubuk Alung, Pariaman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor Urut 5 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010; Dalam hal ini diwakili oleh Zulkifli, S.H., advokat pada Kantor Hukum ISP yang beralamat di Griya Insani Ambacang Nomor D/4 RT 009/RW 005 Kelurahan Pisang, Kecamatan Pauh, Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Juli 2010; dan Zainudin Paru, S.H., Aldefri, S.H., Basrizal, S.H., para advokat pada Zainudin Paru & Partners Law Office beralamat di Menara Salemba Lantai 5 Jalan Salemba Raya Nomor 5 Jakarta Pusat, baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------ Pemohon; Terhadap [1.3] Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Padang Pariaman, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 39, Padang Pariaman, Telepon/Faks. (0751) 92830; Berdasarkan Surat Kuasa Suhatri Bur, S.E., M.M., Ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman, bertanggal 22 Juli 2010, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syusvida Lastri, S.H., advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Syusvida Lastri, S.H. yang beralamat di Jalan Syeh Abdul Arief Nomor 14, Desa Pauh Barat, Kecamatan Pariaman Tengah, Pariaman; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------Termohon; [1.4] 1. Nama : H.M. Yusuf, S.H., M.H. Umur : 47 Tahun Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Korong Padang Bintungan Nagari Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman 2. Nama : H. Zamzamil, S.T. Umur : 45 Tahun Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Alamat : Simpang Lintas Pasar Kandang Balah Hilir, Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman

9

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010; Berdasarkan surat kuasa bertanggal 27 Juli 2010 memberikan kuasa kepada Aslim Umar, S.H. dan Edri Asnadi, S.H.; para advokat pada Kantor Advokat/Pengacara dan Bantuan Hukum Aslim Umar, S.H. dan Associet (sic!) beralamat di Jalan Syam Ratu Langi Nomor 30 A Kampung Baru, Pariaman, baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------- Pihak Terkait; [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon; Mendengar keterangan dari Pemohon; Mendengar dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon; Mendengar dan membaca Keterangan dari Pihak Terkait; Mendengar keterangan saksi-saksi dari para pihak; Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; Membaca Kesimpulan Tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; 42.

HAKIM ANGGOTA : AHMAD FADLIL SUMADI Pendapat Mahkamah Tentang Eksepsi [3.19] Menimbang bahwa terkait Eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon yang tidak menguraikan kesalahan hasil perhitungan suara sehingga permohonan kabur, tidak jelas, tidak lengkap (obscuur libelle) (sic!), dan overlape (sic!), serta Eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon yang tidak menguraikan adanya perselisihan hasil pemilihan umum, sehingga permohonan kabur dan Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf [3.3] dan [3.4], sehingga Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum; [3.20] Menimbang bahwa terkait Eksepsi Termohon mengenai perbaikan permohonan merupakan permohonan yang baru, Mahkamah menilai, perbaikan permohonan disampaikan dalam persidangan tanggal 23 Juli 2010 (sidang pemeriksaan pendahuluan) dan merupakan hak Pemohon yang diwakili para kuasa hukumnya untuk memperbaiki permohonan sebagaimana ditentukan dalam PMK 15/2008, sehingga Eksepsi demikian harus dikesampingkan; Tentang Pokok Permohonan [3.21] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dari para pihak, serta kesimpulan dari para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

10

[3.21.1] Bahwa Pemohon mendalilkan ada pencoblosan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Hal tersebut terjadi di TPS 16 Nagari Kuranji Hilir atas dasar pengakuan Fitri Suriyanti yang telah melihat Indah (anak di bawah umur) melakukan pencoblosan dengan menggunakan surat panggilan memilih atas nama Yona Yulisia; dan di TPS 31 Padang Bintungan atas dasar pengakuan Agus Linda yang melihat anak di bawah umur ikut memilih dengan menggunakan surat panggilan atas nama orang lain (vide Bukti P-5, keterangan Saksi Fitri Suriyanti, Agus Linda, Hendri); Termohon membantahnya dengan mengatakan bahwa penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara di TPS-TPS tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang diatur oleh undang-undang, dimana penyelenggara (KPPS) pada tingkat TPS telah mencatat dalam buku absensi para pemilih yang datang ke TPS untuk menggunakan hak suaranya di TPS tersebut pada tanggal 30 Juni 2010. Menurut Termohon, apabila benar terjadi anak di bawah umur melakukan pencoblosan atas nama orang lain, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, maka sudah dapat dipastikan petugas KPPS yang mempunyai data DPT, termasuk para saksi (enam saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman dan lima saksi dari Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur), petugas pengawas di lapangan, dan masyarakat yang hadir menyaksikan pemungutan suara, akan mengetahui peristiwa tersebut; Untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan Saksi Yona Yulisia yang menyatakan bahwa dirinya yang menggunakan surat undangan pemilih atas namanya sendiri di TPS 16 Nagari Kuranji Hilir (vide Bukti T-18). Selain itu, Termohon mengajukan Bukti T-7 berupa Model C 1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara TPS 31 Padang Bintungan untuk menunjukkan persetujuan saksi-saksi pasangan calon atas hasil penghitungan di TPS tersebut dan tidak ada satupun saksi yang mengajukan keberatan. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Zainul Abidin, Panwaslu Kecamatan Sungai Limau yang menyatakan tidak ada laporan dan temuan adanya pelanggaran pada pelaksanaan dan pemungutan suara di Kecamatan Sungai Limau. Dengan demikian, Mahkamah menilai dalil Pemohon tersebut tidak terbukti; [3.21.2] Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pencoblosan oleh pemilih yang menggunakan surat panggilan memilih atas nama orang lain. Hal tersebut terjadi di TPS 28 Kabun Padang Olo sebagaimana diterangkan oleh Mustarizal yang melihat Sarianto telah melakukan pencoblosan atas nama Pangaduan, dan keterangan Ali Mulyadi yang melihat Sarianto mengambil dua buah panggilan memilih di Kedai milik Pangaduan dan langsung menggunakannya. Demikian juga hal sama terjadi di TPS 12 Lampanjang, TPS 31 Padang Bintungan, dan TPS 16 Nagari Kuranji Hilir. Kejadian tersebut masing-masing didalilkan oleh Pemohon atas dasar keterangan Fitri Yulina dan Nursip yang melihat Ermawati melakukan pencoblosan dengan menggunakan surat panggilan atas nama Erwin di TPS 12 Lampanjang; Agus Linda yang melihat seorang ibu yang ikut 11

memilih dengan surat panggilan atas nama Ade Candra di TPS 31 Padang Bintungan; dan Fitri Suriyanti dan Hendri yang melihat Eka, anak Farida, yang memilih dengan menggunakan surat panggilan orang lain di TPS 16 Nagari Kuranji Hilir. Dalil tersebut dikuatkan dengan Bukti P-6 berupa surat pernyataan dan keterangan di hadapan sidang yang disampaikan oleh Fitri Suriyanti, Agus Linda, Ali Mulyadi, Fitri Yulina, Nursip, Hendri; Termohon membantah dalil tersebut, dengan menyatakan bahwa sesuai dengan DPT di TPS 28 Kampung Padang Olo, jumlah pemilih 285 orang. Sarianto adalah pemilih yang terdaftar di DPT tersebut pada nomor urut 45 dan datang ke TPS dengan nomor absen 192, sedangkan Pangaduan adalah pemilih yang terdaftar di DPT tersebut pada nomor urut 8, tetapi yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya (mencoblos) pada hari tersebut (vide Bukti T-8 dan Bukti T-9). Hal tersebut dikuatkan pula dengan surat pernyataan dan keterangan Saksi Sarianto yang menyatakan, tidak pernah menggunakan surat undangan orang lain, serta surat pernyataan dan keterangan Saksi Mustarizal yang menyatakan, tidak pernah melihat dan mengetahui Sarianto mengambil surat undangan Pangaduan dan menggunakannya untuk mencoblos (vide Bukti T-10 dan Bukti T-11); Terhadap Saksi Pemohon, Ali Mulyadi, yang menerangkan melihat Sarianto mengambil dua buah surat panggilan untuk memilih di kedai milik Pangaduan dan langsung menggunakannya di TPS 28 Padang Olo, Termohon membantahnya dengan menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut tidak berdasar karena Saksi tidak menerangkan surat panggilan yang diambil oleh Sarianto tersebut milik siapa; Terhadap dalil Pemohon yang dibuktikan dengan keterangan Saksi Fitri Yulina dan Nursip yang menerangkan, melihat Ermawati melakukan pencoblosan dengan menggunakan surat panggilan atas nama Erwin, Termohon membantahnya dengan mengajukan Bukti T-13 berupa surat pernyataan dan keterangan Saksi Ernawati di hadapan sidang yang menyatakan, bahwa ia hanya menggunakan surat panggilan atas namanya dan tidak pernah menggunakan surat panggilan atas nama orang lain. Hal tersebut dikuatkan pula dengan keterangan saksi Erwin yang menerangkan hak pilihnya tidak digunakan orang lain; Terhadap keterangan Saksi Pemohon, Agus Linda, yang melihat seorang ibu yang ikut memilih dengan surat panggilan orang lain dan kesaksian Fitri Suriyanti serta Hendri yang melihat Eka yang memilih dengan menggunakan surat panggilan orang lain, maupun kesaksiankesaksian lainnya, Pihak Terkait menyatakan, saksi dari enam pasangan calon kepala daerah termasuk saksi dari Pemohon ikut bertanda tangan dan mengesahkan Lampiran Model C1-KWK.KPU (Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara) di TPS-TPS yang dianggap bermasalah tersebut dan tidak ada satupun surat keberatan dari saksi Pemohon. Pada waktu pleno PPK di Kecamatan Sungai Limau tentang rekapitulasi penghitungan suara juga tidak ada keberatan oleh saksi Pemohon, dan dari hasil pleno PPK tersebut saksi Pemohon ikut menandatangani rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Sungai Limau dan menganggap rekapitulasi sah;

12

Mahkamah berpendapat, dalam keadaan normal, pihak yang memegang fisik surat undangan/panggilan tidaklah serta merta dapat menggunakan untuk langsung memilih, karena undangan tersebut masih harus ditukar dengan surat suara. Di samping itu, sebelum pemilih menerima surat suaranya di TPS, pemilih harus pula menunjukkan kartu pemilih. Kartu pemilih dan undangan memilih dicocokkan dengan salinan DPT yang terdapat di TPS. Jadi, pemilih baru dapat memilih jika yang bersangkutan memang terdaftar di dalam DPT. Dengan demikian, penyalahgunaan surat undangan akan sulit dilakukan; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas dan keterangan keterangan Zainul Abidin, Panwaslu Kecamatan Sungai Limau yang menyatakan tidak ada laporan dan temuan adanya pelanggaran pada pelaksanaan dan pemungutan suara di Kecamatan Sungai Limau, Mahkamah harus menyatakan dalil-dalil Pemohon tersebut tidak terbukti menurut hukum; [3.21.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon adanya pencoblosan lebih dari satu kali, Pemohon menyatakan hal tersebut terjadi: di TPS 25 Kampung Kamumuan berdasarkan keterangan Darisman yang mendengar pernyataan Indra Sidik yang mengatakan telah mencoblos suara Pihak Terkait sebanyak 30 kali; di TPS 28 Kabun Padang Olo berdasarkan keterangan Ali Mulyadi yang melihat Sarianto mengambil dua lembar panggilan memilih di kedai milik Pangaduan dan langsung menggunakannya; di TPS 2 Jalan Batu Sungai Sirah Nagari Pilubang berdasarkan keterangan Ali Imron yang melihat Saf memilih 2 kali; dan di TPS 18 Lembah Pasang Nagari Pilubang berdasarkan keterangan Ali Imron yang melihat Saf memilih 2 kali serta keterangan Irwan yang melihat pertengkaran antara Ali Imron dan Saf yang mempersoalkan pencoblosan dua kali yang dilakukan oleh Saf (vide Bukti P-7 berupa surat pernyataan dan keterangan Saksi Darisman, Ali Mulyadi, Irwan dalam persidangan); Termohon membantah dalil-dalil tersebut dengan menyatakan, apabila Indra Sidik telah mencoblos 30 kali di TPS 25 Kampung Kamumuan, maka sudah dapat dipastikan akan diketahui oleh semua yang hadir di TPS (penyelenggara, saksi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dan saksi dari pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan dan masyarakat) karena tentulah dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencoblos 30 lembar surat suara dalam bilik suara, apalagi ketika Indra Sidik memasukan kertas suara sebanyak 30 lembar kedalam kotak suara juga akan memakan waktu yang cukup lama. Untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan Bukti T-16 berupa model C-1 KWK.KPU untuk TPS 25 Kamumuan yang menunjukkan suara sah dan suara tidak sah yang jumlahnya sama dengan absensi kedatangan pemilih di TPS; Terhadap dalil yang didasarkan keterangan Ali Mulyadi yang melihat Sarianto mengambil dua lembar panggilan memilih di kedai milik Pangaduan dan langsung menggunakannya di TPS 28 Kabun Padang Olo, telah terbantahkan berdasarkan pertimbangan paragraf [3.21.3]; 13

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menyatakan, saksi dari enam pasangan calon kepala daerah termasuk saksi dari Pemohon ikut bertanda tangan dan mengesahkan Lampiran Model C1-KWK.KPU di TPS-TPS yang dianggap bermasalah tersebut dan tidak ada satu pun surat keberatan dari saksi Pemohon. Pada waktu pleno PPK di Kecamatan Sungai Limau tentang rekapitulasi penghitungan suara juga tidak ada keberatan oleh saksi Pemohon, dan dari hasil pleno PPK tersebut saksi Pemohon pun ikut menandatangani rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Sungai Limau dan menganggap rekapitulasi sah. Selain itu, Pihak Terkait dalam Kesimpulan menyatakan, Darisman dalam persidangan menerangkan bahwa dia tidak melihat Indra Sidik mencoblos 30 kali, melainkan hanya mendengar pengakuan Indra Sidik. Hal tersebut dikuatkan juga dengan keterangan Zainul Abidin, Panwaslu Kecamatan Sungai Limau, yang menyatakan, tidak ada laporan dan temuan adanya pelanggaran pada pelaksanaan dan pemungutan suara di Kecamatan Sungai Limau. Dengan demikian, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum; [3.21.4] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya petugas TPS meminta saksi menandatangani Berita Acara C1 sebelum penghitungan dilakukan di TPS 15 Nagari Kuranji Hilir yang didasarkan atas keterangan Yanti Ernayani yang melihat petugas TPS meminta masing-masing saksi menandatangani berita acara C-1 sebelum penghitungan suara (vide keterangan Saksi Yanti Ernayani dan Bukti P-8 berupa Surat Pernyataan); Termohon membantah dan menyatakan bahwa saksi pasangan calon adalah orang-orang yang dipercaya dan mendapat amanah sepenuhnya dari pasangan calon dan orang-orang yang dibina dan dilatih sebelumnya, sehingga mustahil seluruh saksi akan lebih dahulu menandatangani berita acara C-1 sebelum penghitungan suara. Menurut Termohon, bila hal tersebut terjadi, sudah dapat dipastikan akan terjadi penolakan oleh saksi lainnya, juga pengawas yang bertugas di lapangan dan masyarakat yang pada hadir beramai-ramai ingin mengetahui hasil penghitungan suara. Bantahan tersebut dikuatkan dengan keterangan Yanti (Saksi yang diajukan oleh Termohon) yang merupakan Saksi Pemohon di TPS 15 Nagari Keranji Ilir yang menyatakan, berita acara C-1 ditandatangani setelah selesai proses penghitungan suara (vide Bukti T17 berupa Surat Pernyataan); Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut, Mahkamah harus menyatakan, dalil Pemohon a quo tidak terbukti; [3.21.5] Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya upaya mengarahkan Pemilih untuk mencoblos Pihak Terkait yang dilakukan di TPS 11 Lampanjang yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Pemohon, Nasril, yang menyatakan Syahrial yang merupakan anggota PPS di TPS 11 Lampanjang telah menyuruh anggota PPS lain yang bernama Heri untuk mengarahkan masyarakat Lampanjang untuk mencoblos Pihak Terkait dan ada mobilisasi pemilih dengan fasilitas becak yang melekat atribut Pihak Terkait secara gratis, serta adanya atribut Pihak Terkait di sekitar TPS (vide keterangan Nasril dan Bukti P-9 berupa Surat Pernyataan), Termohon membantah dengan mengajukan Saksi Syahrial 14

yang menyatakan tidak pernah menyuruh Heri Siswandi untuk memobilisasi pemilih untuk memilih Pihak Terkait. Syahrial hanya pernah menyuruh Heri Siswandi untuk membuka lembaran surat suara untuk seorang pemilih lanjut usia. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Heri Siswandi yang juga membantah melakukan mobilisasi menggunakan becak, karena sebagai anggota KPPS TPS 11 Lampanjang tidak mungkin sempat melakukan hal tersebut; Sehubungan dengan dalil tersebut, Zainul Abidin, Panwaslu Kecamatan Sungai Limau menyatakan, tidak ada laporan dan temuan adanya pelanggaran pada pelaksanaan dan pemungutan suara di Kecamatan Sungai Limau sebagaimana didalilkan Pemohon; Dengan demikian, Mahkamah menilai, bukti-bukti yang diajukan Pemohon tidaklah dapat meyakinkan Mahkamah, sehingga dalil Pemohon a quo harus dinyatakan tidak terbukti; [3.21.6] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya tindakan membuka kotak suara di PPK Sungai Limau oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman, PPK Sungai Limau, Ketua PPS Nagari Kuranji Hilir, dan Panwas Sungai Limau pada tanggal 20 Juli 2010 tanpa menghadirkan para saksi dari peserta Pemilukada, Panwas Kabupaten Padang Pariaman, dan Kepolisian dengan maksud persiapan menghadapi Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon adalah melanggar Pasal 181 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (vide Bukti P-10 berupa foto dan Bukti P-12 berupa Surat Pernyataan Taufiq Tanjung, serta keterangan Saksi Taufiq Tanjung); Termohon membenarkan adanya kejadian tersebut. Menurut Termohon, pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 20 Juli 2010 dilakukan setelah 20 hari pelaksanaan pemungutan suara dan setelah 14 hari rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Padang Pariaman. Secara hukum pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak satupun aturan hukum yang melarang, karena pembukaan kotak dilakukan untuk kepentingan hukum Pemohon dalam pembuktian di Mahkamah, yaitu untuk mendapatkan berita acara C2 dan absensi yang ada dalam kotak. Selain itu, pembukaan kotak dilakukan bersama oleh Ketua PPS, Ketua PPK Kecamatan Sungai Limau, Ketua dan anggota Panwas Kecamatan Sungai Limau serta Panwaslu Kabupaten Padang Pariaman dan Termohon; Mahkamah menilai, Pasal 181 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah mengenai APBD, sehingga tidak ada relevansinya dengan dalil Pemohon a quo. Pasal 181 ayat (2) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 berbunyi, “Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas pemerintah daerah bersama DPRD berdasarkan kebijakan umum APBD, serta prioritas dan plafon anggaran,” sedangkan Pasal 181 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berbunyi, “Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.” 15

Adapun tindakan Termohon untuk membuka Kotak TPS 12, 15, 16, 25, 28, dan 31 Kuranji Hilir dituangkan dalam Berita Acara tanggal 20 Juli 2010 dan dilakukan bersama oleh PPS Kuranji Hilir ditandatangani Drs. Syafrudin; PPK Kecamatan Sungai Limau ditandatangani Drs. Rahmang, M.M., Syahrul Koto, Fitriyanti, Yohanes Sastra, Rudi Hartono; Panwaslu Kecamatan Sei Limau ditandatangani Afrizal Is, Zainul Abidin, Ali Saldi; dan diketahui oleh Ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman ditandatangani Suhatribur, S.E., M.M. dan Panwaslu Kabupaten Padang Pariaman ditandatangani Syaiful Jamal, S.E. (vide Lampiran Bukti Termohon). Dalam berita acara tersebut dimaksudkan untuk kepentingan persiapan data-data menanggapi “gugatan Pilkada yang terjadi pada TPS tersebut di atas”. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan; [3.21.7] Bahwa terhadap bukti-bukti lain dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon lain yang menjelaskan kemungkinan terjadinya pelanggaran yang bersifat administratif dan pidana, Mahkamah menilai, oleh karena merupakan dugaan-dugaan, maka harus dikesampingkan; [3.22] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum; 43.

KETUA : MOH. MAHFUD MD 4. KONKLUSI Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing); [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu; [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum; [4.5] Dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan: Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait. 16

Dalam Pokok Permohonan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. KETUK PALU 1X Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat tanggal enam bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari hari yang sama, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya dan Termohon atau Kuasanya. Sekarang masuk ke Perkara 94 dan 95. PUTUSAN Nomor 94/PHPU.D-VIII/2010 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010, yang diajukan oleh: [1.2] 1. Nama : MUFRAN IMRON, S.E. Tempat/ Tanggal Lahir : Bengkulu, 13 April 1968. Jenis Kelamin : Laki-laki. Agama : Islam. Pekerjaan : Swasta/Anggota DPRD Kabupaten Seluma Alamat : Jalan Sukajadi Nomor 34 RT/RW. 007/003, Kelurahan Penurunan, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu. 2. Nama : MULYAN LUBIS AIS, S.Sos Tempat/Tanggal Lahir : Dermayu, 14 November 1956. Jenis Kelamin : Laki-Laki. Agama : Islam. Pekerjaan : Pensiunan PNS/Anggota DPRD Kabupaten Seluma.

17

Alamat

:

Dermayu, Kelurahan Dermayu, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2010, memberikan kuasa kepada 1. H. Indra Cahaya, MD., S.E., S.H., M.H.; 2. Yusrizal, S.H., 3. Fajri Syafei, S.H., dan 4 Alan Kolilan, S.H., semuanya Advokat dan Penasihat Hukum pada Law Firm CHAIRIL ADJIS & Partners, beralamat di Perkantoran Villa Gading Indah Jalan Boulevard Bukit Gading Raya Blok A2 Nomor 8 Jakarta dan/atau Gedung Cawang Kencana 2 nd Floor Suite 209, Kav. 22 Jakarta, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, atas nama Pemohon; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon; Terhadap: [1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma, berkedudukan di Jalan Merdeka Pasar Tais, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 317/KPU-KAB.SEL.007.434367 /VII/2010 tanggal 21 Juli 2010, memberikan kuasa kepada Murni Amin, S.H., Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Tais dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor SK-02/N.7.11/Gs/07/2010 tanggal 21 Juli 2010, memberikan kuasa kepada 1. Yulita Sundari, S.H., 2. Abdur Kadir, S.H.,M.H., 3. Mahmuddin,S.H. dan Beni Wijaya, S.H., kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara, serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 318/KPU-KAB.SEL.007.434367/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010, memberikan kuasa kepada Tito Aksoni, S.H. dan Aizan, S.H., M.H. adalah Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Bengkulu (KBHB), berkantor di Jalan Irian, Nomor 56 (Simpang Empat Sukamerindu) Kota Bengkulu, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------- Termohon; 1. Nama : H. MURMAN EFFENDI, S.H., M.H. Alamat : Jalan Desa Lubuk Lintang, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma Bengkulu; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2010, memberikan kuasa kepada 1. DR. Bambang Widjojanto, S.H., M.H.; 2. Iskandar Sonhadji, S.H., dan 3. Diana Fauziah, S.H., Advokat dari Kantor Widjojanto, Sonhadji & Associates yang beralamat di City Lofts Sudirman 21 ST Floor Suite 2108, Jalan K.H. Mas mansyur Nomor 121 Jakarta Pusat, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, atas nama Pemohon; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------- Pihak Terkait; [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon; Mendengar keterangan dari Pemohon; Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon; Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Pihak Terkait;

18

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait; Mendengar keterangan saksi dan ahli dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait; Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait. Sekaligus ini baca subjectum litisnya perkara 55 karena sama 95 karena Amarnya sama maka subjectum litisnya akan dibaca. PUTUSAN Nomor 95/PHPU.D-VIII/2010 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010, yang diajukan oleh: [1.2] 1. Nama : Hj. ROSNAINI ABIDIN, S.Sos Pekerjaan : Calon Bupati Kabupaten Seluma Alamat : Desa Lubuk Lintang, Kecamatan Seluma, Provinsi Bengkulu; 2. Nama : Drs. H. BUSTAMI, TH Pekerjaan : Calon Bupati Kabupaten Seluma Alamat : Jalan Mangga IV Nomor 09 Kecamatan Gading Cempaka, Provinsi Bengkulu; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2010, memberikan kuasa kepada 1. Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H.; 2. Merlina, S.H., dan 3. Widad Thalib, S.H., semuanya Advokat dan konsultan hukum pada ”Muhammad Asrun & Partners Law Firm, beralamat di Gedung PGRI Jalan Tanah Abang III Nomor 24 Jakarta Pusat, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, atas nama Pemohon; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------- Pemohon; Terhadap: [1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma, berkedudukan di Jalan Merdeka Pasar Tais, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 317/KPU-KAB.SEL.007.434367 /VII/2010 tanggal 21 Juli 2010, memberikan kuasa kepada Murni Amin, S.H, Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Tais dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor SK-02/N.7.11/Gs/07/2010 tanggal 21 Juli 2010, memberikan kuasa kepada 1. Yulita Sundari,S.H., 2. Abdur Kadir, S.H.,MH., 3. Mahmuddin,S.H dan Beni Wijaya, S.H, kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara, serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 318/KPU-KAB.SEL.007.434367/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010, memberikan kuasa kepada Tito Aksoni, S.H dan Aizan, S.H., MH adalah Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Bengkulu (KBHB), 19

berkantor di Jalan Irian, Nomor 56 (simpang empat Sukamerindu) Kota Bengkulu, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------ Termohon; [1.4] 1. Nama : H. MURMAN EFFENDI, SH., MH Alamat : Jalan Desa Lubuk Lintang, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma Bengkulu Bengkulu; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2010, memberikan kuasa kepada 1. DR. Bambang Widjojanto, S.H., M.H.; 2. Iskandar Sonhadji, S.H., dan 3. Diana Fauziah, S.H., Advokat dari Kantor Widjojanto, Sonhadji & Associates yang beralamat di City Lofts Sudirman 21 ST Floor Suite 2108, Jalan K.H. Mas mansyur Nomor 121 Jakarta Pusat, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, atas nama Pemohon; Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------- Pihak Terkait; [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon; Mendengar keterangan dari Pemohon; Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon; Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Pihak Terkait; Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait; Mendengar keterangan saksi dan ahli dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait; Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait. 44.

HAKIM ANGGOTA : M. AKIL MOCHTAR Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi [3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak lengkap, tidak cermat, dan kabur. Sedangkan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa posita dengan petitum dalam permohonan Pemohon tidak jelas; [3.14] Menimbang bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas, menurut Mahkamah eksepsi a quo merupakan materi pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama pokok permohonan, oleh karena itu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum; Pokok Permohonan [3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon secara sengaja telah membiarkan seorang Calon Kepala Daerah atau Calon Bupati Seluma periode 2010-2015 a.n. Murman Efendi yang tidak 20

memiliki Ijazah SD, SMP, SMU dan Sarjana mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 dengan tidak melakukan verifikasi faktual terhadap seluruh ijazah yang diajukan oleh Murman Efendi yang secara sah dan meyakinkan merupakan ijazah palsu. Ijazah yang dipalsukan tersebut adalah ijazah Sekolah Dasar Negeri 5 Seluma, Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Pasemah Air Keruh, Ijazah Madrasah Aliyah Negeri Manna, Ijazah Madrasah Aliyah GUPPI, Ijazah S1 Universitas Terbuka, dan Ijazah S1 Universitas Surapati; Untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-5 sampai dengan bukti P-17 dan mengajukan satu orang ahli yaitu Dr. Khairul Huda, SH,MH. (Dosen Fakultas Hukum Muhammadiyah Jakarta) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; Ahli adalah penganut paham dualistis (memisahkan tindak pidana dan pertanggung jawaban). Bila dilihat dari Undang-Undang, maka disyaratkan bahwa calon kepala daerah harus tidak boleh melakukan perbuatan tercela. Konsekuensi ijazah palsu hanya dapat dibuktikan dengan putusan pengadilan, tetapi dasar seseorang memperoleh ijazah itu menjadi gugur. Penggunaan surat palsu harus didasarkan pada kesengajaan, “dipalsukan” Ketercelaan suatu perbuatan tergantung pada pelarangan karena adanya peraturan, bukan karena perbuatan itu tercela atau tidak. Dalam jawabannya, Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak melakukan verifikasi faktual terhadap seluruh ijazah yang diajukan oleh Murman Efendi. Termohon menyampaikan bahwa terhadap ijazah SD, telah dilakukan verifikasi dengan melibatkan dinas Diknas Kabupaten Seluma, Pengadilan Negeri Tais dan kantor Kementerian Agama. Menurut Termohon, Murman Effendi kehilangan ijazah SD di Desa Puguk Kecamatan Seluma Utara dan telah dilaporkan ke Kepolisian Sektor Seluma berdasarkan Surat Laporan Polisi NO.POL.LP/10-C II/2005/BMT bertanggal 26 Februari 2005 (vide Bukti T-1). Berdasarkan Surat Laporan kepada Kepolisian tersebut, maka Kepala SD Negeri Nomor 19 Seluma - berdasarkan SK. Bupati Nomor 57 Tahun 2007 tanggal 31 Desember 2007, SD Negeri 5 Puguk diubah menjadi SD Negeri Nomor 19 Seluma - mengeluarkan Surat Keterangan Nomor: 062/26/5/19.SDN/A/2010 yang menerangkan bahwa Surat Keterangan ini merupakan pengganti ijazah/STTB yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB asli (vide Bukti T-2). Untuk ijazah SMP, Termohon telah melakukan verifikasi dengan melibatkan dinas Diknas Kabupaten Seluma, Pengadilan Negeri Tais dan kantor Kementerian Agama yang hasilnya menerangkan bahwa ijazah Nomor Seri: VI.B b No.14810 adalah benar (vide Bukti T-12 berupa Surat Nomor 420/883/TU/Pendik/2005). Selain bukti surat/tulisan, Termohon juga mengajukan tiga orang saksi, yaitu Marzan (Pokja verifikasi ijazah Diknas

21

Seluma), Muklisudin (Anggota Pokja verifikasi ijazah), Edi Santoso (Ketua Aliansi LSM Seluma) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1. Marzan (Pokja verifikasi ijazah Diknas Seluma) Saksi adalah Tim Pokja verifikasi ijazah Diknas Seluma; Saksi melakukan verifikasi semua Pasangan Calon Kepala Daerah termasuk Pasangan Calon Nomor Urut 3; Tidak ada keberatan terhadap ijazah semua pasangan calon; Verifikasi sesuai dengan surat-surat keterangan; Ijazah yang diperiksa adalah ijazah SD sampai dengan SMP; Dilakukan verifikasi karena ada permintaan dari KPU; Ada berita acara verifikasi ijazah yang menerangkan bahwa ijazah telah sesuai secara administratif; Ijazah SD sampai dan ijazah SMP Pasangan Calon Nomor Urut 3 memakai surat keterangan yang didasarkan pada keterangan guru dan kepala sekolah; Ada dua verifikasi ijazah yaitu pada 2005 dan 2010. Ada perubahan pada Surat Keterangan Berpenghargaan dengan ditemukannya arsip ijazah pada tahun 2010. 2. Muklisudin (Anggota Pokja verifikasi ijazah) Ada permintaan verifikasi dari KPU; Saksi melakukan verifikasi ijazah Madrasah Aliyah Madrasah Aliyah Manna Guppi Bintuhan yang diverifikasi milik Pasangan Calon Nomor Urut 3 a.n. Murman Effendi berdasarkan pemeriksaan terhadap surat keterangan kehilangan. Ada copy ijazah yang dilegalisir dengan nomor Wg/XCII-294/709/MA-56 tanggal 30 Mei 1992 dan hasil verifikasi dinyatakan sesuai; Bahwa yang diverifikasi saksi adalah Surat Keterangan dari Departemen Agama; 3. Edi Santoso Pada saat pleno, keempat saksi tidak mengajukan kebaratan, namun ada dua saksi yang tidak menandatangani yaitu saksi pasangan nomor 2 dan nomor 4; Tidak ada keberatan tentang ijazah seluruh Pasangan Calon. Pihak Terkait menyampaikan bantahannya bahwa hasil klarifikasi Polda Bengkulu untuk ijazah SD dan SMP dituangkan dalam "Hasil Verifikasi Yang Dilakukan Oleh Dinas P&K terhadap kepemilikan ijazah a.n Murman Effendi bin Ismail" Bengkulu 29 Juni 2010 adalah sebagai berikut: - Petugas Dinas dan Kebudayaan Kabupaten Seluma pada tanggal 29 Maret 2005 telah melakukan verifikasi terhadap ijazah SD dan SMP yang dituangkan dalam Surat Keterangan Verifikasi yang dibuat oleh Tim Verifikasi tertanggal 29 Maret 2005,yang hasilnya antara lain; a. Ijazah /STTB SD; b. Ijazah /STTB SD dinyatakan hilang; c. Surat Keterangan Pengganti Ijazah /STTB ada; d. Surat Keterangan Lapor Polisi ada; e. Surat Keterangan dari Wall Kelas ada; f. Ijazah /STTB adalah benar/syah; 22

g. h. i. j. k. l.

Ijazah /STTB SMP; Kekeliruan penulisan pada ijazah; Tertulis Murman Efendi seharusnya Murman Effendi; Tanggal lahir pada angka 21 tulisannya agak tebalkan; Sudah ada surat keterangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat; Ijazah yang bersangkutan adalah benar/syah. Terhadap ijazah Madrasah Aliyah, Termohon dan Pihak Terkait yang pada pokoknya menyampaikan bahwa ijazah Madrasah Aliyah Negeri Manna a.n. Murman Effendi Nomor Ijazah: Wg/XCII-294/709/MA56 yang di keluarkan oleh Kepala Sekolah MAN Manna Kabupaten Bengkulu Selatan telah dilakukan verifikasi berdasarkan laporan Polisi Nomor POL: LP/11-C/I/2010/SPK tanggal 14 Januari 2010 (vide Bukti T15), bahwa ijazah a.n. Murman Effendi hilang dan telah di keluarkan Surat Keterangan Berpenghargaan sebagai pengganti ijazah yang hilang oleh sekolah asal Nomor Ma.07.01/PP.00.6/14/2010 tanggal 18 Januari 2010 (vide Bukti T-16) yang disahkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Peraturan Mendiknas Nomor 59 Tahun 2008 tanggal 7 Oktober 2008. Di samping itu menurut Pihak Terkait Surat Keterangan Berpenghargaan adalah sah sebagai pengganti ijazah yang hilang. Selain itu dugaan ijazah Madrasah Aliyah Negeri Manna Nomor WG/XCII-294/709/MA-56 tanggal 30 Mei 1992 adalah palsu terbantahkan dengan adanya Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor Pol: S. Tap/03-6/I/2003/Serse tanggal 06 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Kapolres Bengkulu Selatan (vide Bukti T-20). Pihak Terkait (Murman Effendi) menyampaikan bahwa pada tahun 1980 pernah terdaftar sebagai siswa SMA PGRI Argamakmur dan tidak tamat (Drop Out). Pada tahun 1991/1992 ikut ujian persamaan (ekstrane) sebagai peserta MAN GUPPI Tahun 1991/1992 Rayon MAN Manna Bengkulu Selatan, dinyatakan lulus dan mendapatkan ijazah; Pihak Terkait menyangkal dalil Pemohon bahwa ijazah Madrasah Aliyah Negeri Nomor WG/XCI-323/199/MA-56 tanggal 22 Mei 1991 adalah milik Pihak Terkait. Copy ijazah Nomor WG/XCI323/199/MA-56 tanggal 22 Mei 1991 yang dijadikan bukti oleh Pemohon seolah-olah milik Pihak Terkait adalah sebuah rekayasa Pemohon. Terhadap ijazah S1 Universitas Terbuka dan ijazah S1 Universitas Surapati, Termohon dan Pihak Terkait dalam jawabannya menyatakan bahwa Ijazah Universitas Terbuka Nomor CA.003243/499203536 tanggal 22 April 1999, Jurusan Fakultas Ekonomi Manajemen dan Ijazah Universitas Surapati Nomor 0380-02MA-UNISPA0400 tanggal 8 April 2003 Jurusan Fakultas Ekonomi Manajemen tidak termasuk berkas pencalonan Murman Effendi yang diajukan kepada Termohon, sehingga Termohon tidak dapat menjelaskan keabsahan kepemilikan Ijazah a quo. Ijazah sarjana yang dilampirkan Murman Effendi dalam persyaratan pencalonan Bupati Kabupaten Seluma adalah ijazah Sarjana Hukum yang dikeluarkan Universitas Prof. Hazairin, S.H. Bengkulu dan setelah dilakukan verifikasi oleh KPU Kabupaten Seluma, Ijazah tersebut dinyatakan sah dan benar; 23

Untuk memperkuat bantahannya, Pihak Terkait mengajukan lima belas orang saksi yang bernama Hasan Syahri, Tasirdin, Amri Namban, Suhirman, Saitumi, Syaifullah Sohar, Amirudin Yusuf, Syafril M. Su’ud, IPDA Marsi Yamat, HM.Ch. Naseh. M.Ed., Sapuan Dani, Aminuddin, Pinandi, Ibnu Hajar, dan M. Sabri Abdul Latief yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1. Hasan Syahri Saksi adalah Kepala Sekolah SDN Puguk saat Murman Effendi menjadi murid yang lulus pada tahun 1974; 2. Tasirdin Saksi adalah guru kelas SDN Puguk; Saksi diangkat menjadi guru di SDN Puguk pada 1974; Ada murid yang bernama Murman Effendi; Murman pernah mengajukan surat keterangan hilang dan pada April 2010 ditemukan arsip ijazah Murman dan teman-temannya dirumah saksi. 3. Amri Namban Saksi adalah guru kelas SDN Puguk; Keterangan Pak Hasan dan Tasirdin benar; Bahwa yang menerima ijazah dari wali kelas Murman Effendi adalah saksi sendiri. 4. Suhirman Saksi adalah guru kelas SDN Puguk; Adik saksi “Rosmala” adalah teman sekelas Murman Effendi; 5. Saitumi Saksi adalah Kepala sekolah SDN 19; Ada perbaikan surat keterangan Pengganti ijazah pada tahun 2010. 6. Syaifullah Sohar Saksi adalah Kepala Sekolah SMP Pasemah Air Keruh; Murman Effendi adalah peserta ujian di SMP Pasemah pada tahun 1977; Ismail minta anaknya yaitu Murman Effendi diikutkan di SMP Pasemah Air Keruh dan lulus; Ada permintaan perbaikan keterangan ijazah pada 2005; Pada 1977 hanya satu orang murid pindahan yang mengikuti ujian yaitu Murman Effendi. 7. Amiruddin Yusuf Saksi adalah Guru SMP Pasemah Air Keruh pada saat Murman ikut ujian; Keterangan selebihnya saman dengan Sama dengan keterangan Syaifullah Sohar. 8. Syafril M. Su’ud Saksi adalah guru SMP Pasemah Air Keruh; Keterangan saksi sama keterangan dengan saksi Syaifullah Sohar dan Amiruddin Yusuf. 9. IPDA Marsi Yamat Saksi adalah penyidik Polres Manna; Waktu pemeriksaan ijazah MAN Negeri a.n. Murman Effendi; 24

10. 11. 12.

13.

Pada bulan Novermber 2002, ada Angkatan Muda Bengkulu Selatan, menyatakan Ketua DPRD Murman Effendi dituduh memakai ijazah palsu yang berasal dari MAN. Kemudian dugaan dari angkatan muda Bengkulu Selatan dan kemudian Polres melakukan verifikasi; Setelah saksi melakukan penyidikan, memang benar Murman sekolah di MAN GUPPI Bintuhan, namun karena MAN GUPPI Bintuhan adalah sekolah swasta maka pelaksanaan ujiannya digabung dengan MAN Manna; Dari kesimpulan, Penyidik tidak dapat mengklarifikasi apa landasan pelaporan dugaan ijazah palsu dari angkatan muda Bengkulu Selatan. Bahwa Nomor induk di Ijazah yang dilaporkan adalah 2714 keluaran 2001, sedangkan nomor induk ijazah asli adalah 136 yang dikeluarkan 1992. Pada sidik jari ijazah Nomor 2714, sidik jarinya rusak dan foto Murman Effendi memakai dasi, sedangkan di ijazah Nomor 136, foto Murman Effendi tidak memakai dasi; Bahwa setelah dilakukan gelar perkara yang mengundang pihak pelapor ijazah palsu, hakim dan jaksa, pada akhirnya penyidikan terhadap berkas perkara dihentikan demi hukum dan diterbitkan surat SP3 karena tidak cukup bukti; Saksi menyimpulkan bahwa ada anggota DPRD yang tidak suka kepada Murman dan menyebarkan fotokopi ijazah palsu. HM.Ch. Naseh Saksi bekerja di Kanwil Agama Provinsi Bengkulu; Saksi menengkan bahwa ijazah atas nama Murman Effendi adalah sah setelah melihat dokumen leges yang ada dikantor Kanwil yang dikumpulkan sebagai dokumen negara; Sapuan Dani Saksi menerangkan bahwa benar Murman Effendi lulusan S1 dan S2 di Universitas Hazairin Bengkulu; Aminudin Saksi adalah penghubung Pinandi dengan Kepala SMP Pasemah Air Keruh, Darwis; Saksi menerangkan bahwa ia didatangi Saudara Nandi atau Pinandi dari Bengkulu untuk mencari Kepala Sekolah SMP Pasemah Air Keruh; Saksi mengenal Bapaknya Murman Effendi; Saksi mengetahui bahwa Kepala SMP Pasemah Air Keruh yang baru adalah Saudara Darwis. Pinandi Saksi adalah teman Murman Effendi; Saksi pada tahun 2005 diutus oleh Murman Effendi untuk menemui Kepala Sekolah SMP Pasemah Air Keruh, untuk meminta perbaikan ijazah karena ada kesalahan penulisan nama “Murman Efendi” menjadi “Murman Effendi”; Ijazah akan digunakan untuk mencalonkan diri menjadi Bupati pada 2005;

25

14. Ibnu Hajar Saksi menerangkan bahwa Murman teman satu angkatan dengan saksi pada ujian tahun 1977; 15. M.Sabri Abdul Latief Saksi adalah Kepala Sekolah MAN GUPPI Bintuhan 1988-1994; Pada tahun ujian kedua, Murman datang untuk ikut ujian ekstraine. Namun karena muridnya hanya 21 orang sehingga digabung dengan MAN Manna. [3.15.1] Menimbang bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pemohon, bantahan Termohon, Pihak Terkait serta bukti surat/tulisan, yang diajukan oleh Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat bahwa Termohon telah melaksanakan verifikasi terhadap persyaratan pasangan calon (vide bukti T-17). Memang benar bahwa Murman Effendi hanya memiliki Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan sama dengan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 yang menyatakan Surat Keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah atau STTB jika disahkan oleh kepala satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/STTB tersebut. Mahkamah dapat mempercayai kebenaran Surat Keterangan pengganti yang berpenghargaan milik Murman Effendi dari tingkat SD, SMP dan MAN telah dinyatakan sah oleh kepala satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/STTB tersebut karena bersesuaian dengan keterangan saksi Termohon, sehingga kekuatan hukum Surat Keterangan tersebut sama dengan ijazah/STTB. Benar Murman Effendi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Menggunakan Gelar Kesarjanaan Perguruan Tinggi” berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan bukan tindak pidana pemalsuan ijazah. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri a quo, Termohon baru berhak menggunakan gelar Sarjana Ekonomi sejak di Wisuda tanggal 2 Agustus 2003, sedangkan Pemohon telah menggunakan gelar Sarjana Ekonomi dengan “Tanpa Hak” sebelum tahun 2003. Pada saat pemenuhan berkas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seluma Tahun 2010, Murman Effendi tidak menggunakan ijazah Sarjana Ekonomi-nya, melainkan menggunakan ijazah Sarjana Hukum yang diperolehnya dari Universitas Prof. Hazairin,S.H. Di samping itu Mahkamah tidak akan berupaya menilai sepanjang fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak sampai pada kesimpulan apakah jawaban yang disampaikan oleh Pihak Terkait palsu atau tidak palsu karena hal itu merupakan ranah pengadilan pidana untuk memutuskannya. Oleh karena itu menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan; [3.16] Menimbangn bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah membiarkan adanya praktik pemberian barang/uang (money politic) atau janji tertentu dan intimidasi kepada pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu Pasangan Calon Murman Efendi dan Bundra Jaya (vide Bukti P-18). Intimidasi tersebut melibatkan Kepala Desa dan 26

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. Pemohon juga telah mendalilkan bahwa Termohon telah membiarkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan intimidasi kepada pemilih di desa pemekaran. Hal yang demikian ini tentunya memberikan dampak yang cukup besar terhadap pemilih sehingga secara lansung pula berpengaruh terhadap pengurangan perolehan suara Pemohon; Untuk menguatkan dalil permohonan a quo, Pemohon bukti P18 berupa tanda bukti penerimaan laporan Nomor: 270/019/Pwlks/VII/2010 money politic ke Panwaslu Kabupaten Seluma. Terhadap dalil Pemohon a quo, Termohon dan Pihak Terkait pada pokoknya menyangkal adanya praktik politik uang (money politic) berdasarkan laporan pihak Panwaslu Kabupaten Seluma bahwa laporan yang di terima Panwaslu Kabupaten Seluma telah di teruskan ke sentra GAKUMDU Kabupaten Seluma dan setelah diproses oleh GAKUMDU Kabupaten SeIuma, temyata tidak cukup bukti untuk di lanjutkan ke tingkat penyidikan, sehingga berkas laporan di kembalikan ke Panwaslu untuk di teruskan ke Pihak Pelapor (vide Bukti T-26 ). Nama-nama yang memberikan pernyataan dalam permohonan yang di ajukan pihak Pemohon (vide Bukti P-10 huruf b sampai dengan Bukti P-10 huruf f dan Bukti P-27 sampai dengan Bukti P-30) setelah diperiksa dan dibandingkan dengan nama-nama Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 a.n. H. Murman Effendi,S.H, M.H dan Bundra Jaya, S.H tidak ada satupun nama orang yang di sebutkan pihak Pemohon dalam surat permohonan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi. [3.16.1] Menimbang bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pemohon, bantahan Termohon dan Pihak Terkait serta bukti surat/tulisan, yang diajukan oleh Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon a quo tentang adanya praktik politik uang hanya didasarkan pada bukti-bukti berupa Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 270/019/PWLKS/VII/2010 dan surat pernyataan beberapa orang yang mengaku telah diberi sejumlah uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, sehingga tidak jelas dan tidak dapat dinilai kebenarannya apakah laporan tersebut diproses lebih lanjut atau tidak oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak beralasan hukum; [3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah membiarkan terjadinya tindak pidana Pemilukada pembukaan kotak suara dan mengeluarkan seluruh isinya di rumah Kepala Desa Sido Mulyo Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma. Kejadian ini telah dilaporkan oleh H.M. Rocky K Bin Kenuhud Ketua Panwaslu Kabupaten Seluma kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu Resor Seluma dengan Laporan Polisi Nomor Pol: LP/01B/VII/2010/Bengkulu/GAKUMDU (vide Bukti P-19); Untuk menguatkan dalil permohonan a quo, Pemohon bukti P19 berupa Laporan Polisi Nomor Pol: LP/01B/VII/2010/Bengkulu/GAKUMDU tentang telah terjadinya pembukaan kotak suara di rumah Kepala Desa Sidomulyo, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma; 27

Terhadap dalil Pemohon a quo, Termohon dalam jawabannya tidak menyinggung atau pun menjawab mengenai dalil Pemohon yang menyatakan Termohon membiarkan pembukaan kotak suara, sedangkan Pihak Terkait menyangkal dalil Pemohon a quo tentang adanya pembukaan kotak suara di rumah Kepala Desa Sido Mulyo Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma berdasarkan Bukti PT-8 yang merupakan surat dari POLRES Seluma tanggal 4 Juli 2010, Notulen Gelar Perkara Dugaan Tindak Pidana Pemilukada Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seluma Periode 2010-2015, tanggal 6, tanggal 12 dan tanggal 17 Juli 2010, dugaan pelanggaran seluruhnya dikembali ke Panwaslu karena tidak cukup bukt; [3.17.1] Menimbang bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pemohon, bantahan Termohon dan Pihak Terkait serta bukti surat/tulisan, yang diajukan oleh Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait Mahkamah berpendapat bahwa setelah Gelar Perkara Dugaan Tindak Pidana Pemilu Kada Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seluma Periode 20102015 yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Bengkulu Resor Seluma pada tanggal 6 Juli 2010, dinyatakan bahwa perkara ini tidak cukup bukti, sehingga dikembalikan ke Panwaslu Kabupaten Seluma, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon a quo tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan; [3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah menilai permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum. 45.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Konklusi ini konklusi untuk 2 putusan yaitu putusan untuk nomor 94 dan 95 sama isi putusannya mungkin ada bagian-bagian di isi yang lebih spesifik bagi keduanya itu ada di bagian pendapat mahkamah tadi, tetapi sama. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan; [4.3] Permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan; [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum; [4.5] Pokok permohonan tidak terbukti; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 28

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili; Menyatakan: Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait; Dalam Pokok Permohonan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; KETUK PALU 1X Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Jum’at tanggal enam bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari yang sama, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi masingmasing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, dan Termohon/Kuasanya. Kemudian sekarang nomor 91. Perkara nomor 91 PUTUSAN Nomor 91/PHPU.D-VIII/2010 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010, yang diajukan oleh: [1.2] 1. Nama : H. Zefri Januar Pribadi Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 1 Januari 1969; Pekerjaan : Wiraswasta; Alamat : Jalan Masjid Baiturahman, Nomor 4B, Kelurahan Berngam, Kecamatan Binjai, Kota Binjai, Sumatera Utara; 2. Nama : Drs. Baskami Ginting Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 14 Desember 1959; Pekerjaan : Wiraswasta; Alamat : Jalan Letnan Jenderal Jamin Ginting, Nomor 604, Medan, 29

Sumatera Utara; Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Binjai Putaran Kedua Tahun 2010, Nomor Urut 7; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Raja Simanjuntak, SH., Viktor W Nadapdap, SH., Alibiker Siagian, SH., Dumoli Simanjuntak, SH., dan Heru Widodo, SH., M.Hum., kesemuanya adalah Advokat dan Legal Consultant, pada Law Firm M. Raja Simanjuntak & Partners, beralamat kantor di Jalan Suryo Pranoto II, Komplek Perkantoran Harmoni, Blok I, Nomor 6-7, Jakarta Pusat; berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Juli 2010, bertindak untuk dan atas nama Pemohon; Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------- Pemohon; Terhadap: [1.3] Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto, Nomor 10, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai tanggal 22 Juli 2010, memberikan kuasa kepada Fadillah Hutri Lubis, SH., Sedarita Ginting, SH., Nur Alamsyah, SH., MH., Irwansyah Putra, SH., MBA., dan Nazrul Ichsan Nasution, SH., Advokat pada Law Office FADILLAH HUTRI LUBIS & Partners, beralamat di Jalan Bakti Gaperta Ujung, Perumahan Lyzzia Garden II Nomor 15, Medan, Sumatera Utara, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------Termohon; [1.4]

Nama Tempat/Tanggal Lahir Alamat Nama Tempat/Tanggal Lahir Alamat

: H. Muhammad Idaham, SH., M.Si.; : Langsa, 8 Juni 1965; : Jalan Samanhudi, Nomor 24, Kelurahan Satria, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai; : Timbas Tarigan, Amd.; : Bangun, 11 Oktober 1972; : Jalan Kasmala Nomor 151-c, Komplek Kejaksaan, Kelurahan Medan Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Medan;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Putaran Kedua Tahun 2010, Nomor Urut 8; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Juli 2010 memberikan kuasa kepada Fadillah Hutri Lubis, SH., Sedarita Ginting, SH., Nur Alamsyah, SH., MH., Irwansyah Putra, SH., MBA., dan Nazrul Ichsan Nasution, SH., Advokat pada Law Office FADILLAH HUTRI LUBIS & Partners, beralamat di Jalan Bakti Gaperta Ujung, Perumahan Lyzzia 30

Garden II Nomor 15, Medan, Sumatera Utara, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------Pihak Terkait; [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon; Mendengar keterangan dari Pemohon; Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon; Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait; Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait; Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; 46.

HAKIM ANGGOTA : HAMDAN ZOELVA Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi [3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku dan permohonan Pemohon kabur (obscuur libel); [3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat eksepsi Pihak terkait sangat berkait erat dengan pokok permohonan sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan; Pokok Permohonan Menimbang bahwa dalil Pemohon menyatakan Termohon telah mengubah secara tiba-tiba tanpa memberitahu Pemohon jadwal pemungutan suara tahap kedua yang semula ditetapkan tanggal 26 Juni 2010 menjadi tanggal 3 Juli 2010 telah merugikan Pemohon dan memberi kesempatan kepada Pihak Terkait untuk melakukan politik uang secara masif, terstruktur, dan sistematis, di lima kecamatan yaitu di Kecamatan Binjai Utara, Kecamatan Binjai Selatan, Kecamatan Binjai Timur, Kecamatan Binjai Barat dan Binjai Kota, sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah bahwa perubahan jadwal hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 Putaran Kedua adalah karena terkait dengan kesiapan Pemerintah Kota Binjai dalam mengalokasikan anggaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 Putaran Kedua, dan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemilukada Kota Binjai Putaran Kedua, yaitu terlaksana secara Luber dan Jurdil sesuai dengan asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, 31

kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas serta bukan untuk kepentingan salah satu Pasangan Calon. Bahwa hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 Putaran Kedua sebelumnya ditetapkan Termohon pada tanggal 5 Juli 2010 berdasarkan Keputusan KPU Kota Binjai Nomor 13 Tahun 2010 tentang Revisi Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010, tertanggal 8 April 2010 (vide Bukti T-3), bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan, “Pemungutan

suara pemilihan diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir”, dan mengingat masa

jabatan Walikota dan Wakil Walikota Binjai peiode 2005 – 2010 berakhir pada tanggal 1 Agustus 2010, maka jadwal pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 Putaran Kedua diubah oleh Termohon menjadi tanggal 26 Juni 2010 berdasarkan Keputusan KPU Kota Binjai Nomor 18 Tahun 2010 tentang Revisi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 13 Tahun 2010 tentang Revisi Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010, tanggal 14 Juni 2010 (vide Bukti T-4) dan Keputusan KPU Kota Binjai Nomor 18A Tahun 2010 tentang Penetapan Hari Pelaksanaan Pemilu Putaran II (Kedua) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010, tanggal 14 Juni 2010 (vide Bukti T-5). Jadwal pemungutan dan penghitungan suara tersebut kemudian diubah kembali oleh Termohon menjadi tanggal 3 Juli 2010 berdasarkan Keputusan KPU Kota Binjai Nomor 18B Tahun 2010 tentang Revisi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Revisi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010, tanggal 23 Juni 2010 (vide Bukti T-6). Perubahan tersebut dilakukan Termohon berdasarkan hasil rapat Muspida Plus Kota Binjai bersama dengan KPU Kota Binjai dan Panwas Pemilukada Kota Binjai tanggal 17 Juni 2010, dalam rapat Muspida Plus tersebut Walikota Binjai pada pokoknya menyatakan bahwa dana untuk Pilkada Kota Binjai Putaran ke-II baru bisa diserahkan oleh Pemerintah Kota kepada KPUD tanggal 30 Juni 2010 (vide Bukti T-55 = Notulensi Rapat Muspida Plus Kota Binjai Bersama KPUD Kota Binjai Dan Panwaslu Kota Binjai Tentang Persiapan dan Pelaksanaan Pemilukada Kota Binjai Putaran II Tahun 2010, tanggal 17 Juni 2010), sehingga Termohon menetapkan tanggal 3 Juli 2010 sebagai hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 Putaran Kedua, dan Termohon mempunyai kesempatan untuk pendistribusian anggaran yang diterima dari Pemerintah Kota Binjai kepada seluruh PPK, 32

PPS dan KPPS yaitu berupa honor dan biaya operasional pembuatan tempat Pemungutan Suara (TPS) pada tanggal 1 Juli 2010 dan 2 Juli 2010. Mengenai dalil Pemohon yang menyatakan perubahan jadwal pemungutan suara yang dilakukan oleh Termohon telah merugikan Pemohon karena memberikan kesempatan kepada Pihak Terkait untuk melakukan pelanggaran politik uang secara masif, terstruktur dan sistematis, Termohon tidak pernah menerima pemberitahuan atau rekomendasi dari Panwas Pemilukada Kota Binjai ataupun dari Kepolisian Kota Binjai tentang adanya dugaan pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait, hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi Termohon yakni Suwandi, Anggota Panwaslu Kota Binjai, yang menerangkan bahwa mulai saat proses sampai pelaksanaan Pemilukada Kota Binjai tidak ada laporan yang masuk mengenai pelanggaran berupa politik uang, baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat Kota. Bahwa laporan yang masuk mengenai pelanggaran politik uang setelah hari pemungutan suara telah diteruskan ke Gakumdu melalui Kapolres dan telah dikembalikan lagi ke Panwaslu karena laporan tersebut telah melewati batas waktu, identitas saksi tidak lengkap dan tidak cukup bukti, sebagaimana juga yang diterangkan oleh saksi Termohon, Rini Sari Br. Ginting (Kapolres Kota Binjai). Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum sehingga harus dikesampingkan; [3.14] Menimbang bahwa dalil Pemohon menyatakan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat proses pelaksanaan Pemilukada Kota Binjai disertai tindakan-tindakan intimidasi dan teror terhadap masyarakat pendukung Pemohon yang menimbulkan rasa takut masyarakat termasuk kepada pejabat-pejabat struktural dan fungsional Kota Binjai sehingga mereka tidak berani menggunakan hak pilihnya. Atas dalil Pemohon tersebut Termohon membantah yang menyatakan bahwa dalil Pemohon didasarkan pada asumsi belaka, karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kapan dan dimana intimidasi dan teror tersebut dilakukan, siapa yang menjadi korban intimidasi dan teror, dan siapa yang melakukan intimidasi dan teror tersebut. Oleh karena karena dalil Pemohon tidak didukung oleh keterangan saksi yang dapat meyakinkan hakim, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan dan harus dikesampingkan; [3.15] Menimbang bahwa dalil Pemohon menyatakan adanya laporan dari masyarakat kepada Ketua KPPS TPS II Kelurahan Jatinegara, bahwa Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran dan kecurangan yaitu adanya tujuh kepala keluaraga di Kelurahan Jatinegara yang tidak dapat memilih padahal mereka terdaftar di DPT. Atas dalil Pemohon tersebut Termohon membantah yang menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak jelas sebab Pemohon tidak menguraikan tentang alasan kenapa tujuh kepala keluarga di Kelurahan Jatinegara tersebut tidak dapat memilih, apakah karena tidak memperoleh kartu pemilih atau undangan untuk memilih (Formulir Model C-6 KWK), dihalang-halangi oleh Pihak Terkait, atau dikarenakan adanya dari tujuh kepala keluarga tersebut yang tidak mau memilih, lagipula Pemohon tidak menghadirkan saksi yang dapat 33

meyakinkan hakim. Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti sehingga harus dikesampingkan; [3.16] Menimbang bahwa dalil Pemohon menyatakan ada kampanye dengan menggunakan isu SARA, Pemohon telah mengajukan Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11, P-12, dan Bukti P-13 berupa selebaran-selebaran yang berisi himbauan untuk memilih pemimpin yang seaqidah dan saksisaksi (selengkapnya ada dalam duduk perkara). Atas dalil Pemohon tersebut dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan bahwa tidak ada laporan pelanggaran yang masuk kepada Panwascam maupun Panwaslu Kota Binjai terkait penyebaran issu SARA yang dilakukan oleh Pihak Terkait, dan Pihak Terkait tidak pernah melakukan kampanye dengan menyebarkan selebaran yang mengandung unsur SARA. Menurut Mahkamah dalil Pemohon yang didukung oleh bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut merupakan kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya, yaitu Panwaslukada dan Gakumdu (Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan Umum). Sekalipun ada pelanggaran isu SARA, kalaupun ada, quod non, tidak ada bukti yang memastikan bahwa pelanggaran tersebut dilakukan oleh Pihak Terkait atau Tim Kampanyenya dan juga tidak terbukti hal tersebut terkait dengan pembiaran yang dilakukan oleh Termohon. Lagipula pelanggaran dimaksud belum memberi keyakinan pada Mahkamah bahwa hal tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang berakibat mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon, oleh karena itu dalil tersebut tidak beralasan hukum; [3.17] Bahwa di samping itu pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon jikapun ada, quod non, Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa pelanggaran-pelanggaran tersebut, lagipula tidak terbukti bersifat masif, sistematis, dan terstruktur, serta tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilukada yang menentukan keterpilihan pasangan calon. 47.

KETUA: MOH. MAHFUD MD 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan; [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan; [4.4] Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan; [4.5] Pokok Permohonan tidak beralasan hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia 34

Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Pihak Terkait Dalam Pokok Perkara: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; KETUK PALU 1X Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Jum’at tanggal enam bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari yang sama, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Harjono dan Ahmad Fadlil Sumadi, masingmasing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya. Demikian 4 putusan sudah dibaca masih ada 3 kita rehat setengah jam untuk memberi kesempatan solat ashar bagi yang beragama islam dan sidang akan dibuka kembali nanti jam 16.10. KETUK PALU 3X SIDANG DISKORS PUKUL 16.45 WIB SKORS DICABUT PUKUL 16:25 WIB 48.

KETUA : ACHMAD SODIKI Skors dicabut dan pembacaan putusan dilanjutkan. KETUK PALU 1X

35

Sekarang untuk Putusan Perkara Nomor 92/PHPU.D-VIII/2010. Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait Pak Ketua berhalangan kami ditugasi untuk memimpin pembacaan Putusan ini. PUTUSAN Nomor 92/PHPU.D-VIII/2010 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Metro Tahun 2010, yang diajukan oleh: [1.2] 1. Nama : H. Djohan, SE., MM.; Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Karang, 5 Februari 1957; Pekerjaan : Wakil Walikota Metro Lampung Periode 2005-2010; Alamat : Jalan Gabus, Nomor 9, RT. 18, RW. 08, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Lampung; 2. Nama : H. Herno Iswanto, S.IP.; Tempat/Tanggal Lahir : Mataram, 10 November 1959; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil; Alamat : Jalan Budi Utomo, RT. 10, RW. 05, Kelurahan Margodadi, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro, Lampung; Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Metro Tahun 2010, Nomor Urut 3; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Viktor W Nadapdap, SH.,MM., Dorel Almir, SH., MKn., M. Raja Simanjuntak, SH., Heru Widodo, SH., M.H., Hi. Syahrial Alamsyah, SH., MH., Firman Simatupang, SH., Indra Dermawan Agung, SH., Mainar Rusmala Dewi, SH., Bambang Handoko, SH., Wiliyus Prayietno, SH., Hendarsam Marantoko, SH., dan Nirizki Perdana Putra, SH., MH., kesemuanya adalah Advokat dari Badan Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pengurus Daerah Badan Advokasi Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung (BAKUMHAM GOLKAR), beralamat kantor di Jalan Anggrek Nelly Murni, Nomor XI A, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 Juli 2010, bertindak untuk dan atas nama Pemohon; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------Pemohon; Terhadap:

36

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kota Metro, berkedudukan di Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara, Kelurahan Metro, Kota Metro, Provinsi Lampung; Berdasarkan surat kuasa khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 011/SK-MK/AHM/VII/2010, tanggal 22 Juli 2010, memberikan kuasa kepada Abi Hasan Mu’an, SH., Amaludin, SH., Yudi Yusnandi, SH., dan Ahmad Handoko, SH., kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Abi Hasan Mu’an & Rekan beralamat di Jalan Amir Hamzah, Nomor 40, Gotong Royong, Bandar Lampung, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------Termohon; [1.4] 1. Nama : H. Lukman Hakim, SH., MM; Pekerjaan : Walikota Metro, Lampung; Alamat : Jalan Z.A. Pagar Alam, Nomor 3, Kota Metro, Lampung; 2. Nama : Drs. H. R. Saleh Chandra P, MM; Pekerjaan : Pensiunan PNS; Alamat : Jalan Tulang Bawang, Nomor 35, Yosorejo, Kota Metro, Lampung; Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Metro Tahun 2010, Nomor Urut 1 ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Juli 2010 memberikan kuasa kepada H. Hermansyah Dulaimi, SH., Hadri Abunawar, SH., MH., Panca Kusuma, SH., dan Eko Berdikariyanto, SH., kesemuanya adalah Advokat pada Law Firm Notonegoro & Partners, beralamat kantor di Pulo Asem Utara Raya, Nomor 27, Rawamangun, Jakarta Timur, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------Pihak Terkait; [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon; Mendengar keterangan dari Pemohon; Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon; Mendengar keterangan d a n membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait; Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait; Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait; Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

37

49.

HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi [3.12] Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek permohonan Pemohon kabur (obscuur libel); [3.13] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat eksepsi tersebut terkait erat dengan pokok permohonan sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.14] Menimbang bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran politik uang yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon dengan cara-cara sebagai berikut: - Pihak Terkait menggunakan kekuasaannya yaitu sebagai incumbent melalui isteri Pihak Terkait, Netty Lukman Hakim, yang juga menjabat sebagai Ketua Penggerak PKK Kota Metro, mengajak rombongan ibu-ibu PKK dan Badan Kontak Majelis Taklim dari lima kecamatan yaitu Kecamatan Metro Selatan, Kecamatan Metro Barat, Kecamatan Metro Utara, Kecamatan Metro Timur dan Kecamatan Metro Pusat, dengan dalih wisata rohani, pergi ke Mesjid Kubah Emas Depok, Jawa Barat, yang menggunakan fasilitas Pemerintah Kota Metro, berupa bus-bus milik Pemerintah Kota Metro, memberikan fasilitas kepada rombongan dalam bentuk transportasi, akomodasi dan konsumsi para pemilih dari Kota Metro, dimana dalam acara tersebut rombongan diminta untuk memilih Pihak Terkait pada Pemilukada Kota Metro ; - Pihak Terkait didampingi isterinya melalui kegiatan PKK mengundang ibu-ibu Ketua RT/RW di seluruh Kelurahan Purwo Asri, Kecamatan Metro Utara untuk hadir di Aula Kecamatan Metro Utara, yang dalam acara tersebut, Pihak Terkait meminta dukungan dari peserta yang hadir agar memilih Pihak Terkait dalam Pemilukada Kota Metro, dan Pihak Terkait juga memberikan seragam serta uang sebanyak Rp. 25.000,- untuk ongkos jahit; - Menjelang Pemilukada Kota Metro, Pihak Terkait melalui isterinya, Netty Lukman Hakim, dengan rajin dan rutin menyelenggrakan pertemuan PKK dan mengumpulkan Kader Kesehatan (Posyandu) serta mengumpulkan masyarakat yang tergabung dalam HIMPAUDI (Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini) dan mengajak warga pergi ke tempat-tempat wisata; - Pihak Terkait telah melakukan kampanye pada minggu tenang dengan cara membuat undangan yang disebarkan kepada relawan untuk hadir dan mengumpulkan masa sebanyak kurang lebih 1.500 orang di kediaman Adri Bawang Lanang pada tanggal 29 Juni 2010 dan memberikan uang kepada yang hadir; - Pada tanggal 29 Juni 2010, terjadi pelanggaran politik uang yang melibatkan seorang Ketua RT 045, Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat yang juga Anggota KPPS pada TPS 24 dengan cara membagikan 38

uang kepada warga sebanyak dua juta rupiah agar memilih Pihak Terkait; Terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut Pihak Terkait membantah dengan mengemukakan bahwa: Netty Lukman Hakim, dalam kedudukannya sebagai Istri Wali Kota secara otomatis menjadi Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Umum Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kota Metro. Bahwa dalam rangka Pembinaan Rohani terhadap Kelompok Pegajian Ibu-ibu yang tergabung dalam BKMT Kota Metro melakukan rangkaian kegiatan antara lain melakukan Kegiatan Wisata Rohani dalam acara “Bengkel Hati” yang ditayangkan oleh Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2010, dengan Surat Nomor 01/PKKBKMT/KM/I/2010 tertanggal 19 Januari 2010 yang ditujukan kepada Pimpinan Acara Bengkel Hati TPI Jakarta (Vide Bukti PT-1). Untuk kegiatan Wisata Rohani tersebut BKMT Kota Metro telah mengajukan permohonan peminjaman dua unit bus milik Pemerintah Kota Metro dengan Surat Nomor 02/PKK-BKMT/KM/I/2010 tanggal 19 Januari 2010 yang ditujukan kepada Walikota Metro cq Kabag Umum (Vide Bukti PT-2). Kegiatan Wisata Rohani lainnya yang dilakukan oleh BKMT Kota Metro pada tanggal 6 dan 7 Maret 2010 yaitu melakukan kunjungan ke lokasi-lokasi yang bernilai religius di Jakarta, untuk itu BKMT Kota Metro telah mengajukan permohonan peminjaman dua unit bus milik Pemerintah Kota Metro dengan Surat Nomor 05.A/PKKBKMT/KM/III/2010 tanggal 01 Maret 2010 yang ditujukan kepada Walikota Metro cq Kabag Umum (Vide Bukti PT.3). Bahwa dalam perjalanan kunjungan Wisata Rohani, Netty Lukman Hakim, pernah menyampaikan permohonan doa restu kepada Ibu-ibu yang tergabung dalam Majelis Taklim tentang rencana pencalonan kembali suaminya, H. Lukman Hakim, SH, MM. (Pihak Terkait) untuk menjadi Wali Kota Metro dalam Pemilukada tahun 2010, hal tersebut merupakan hal yang wajar dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pemilukada. - Bahwa dalam kedudukan Netty Lukman Hakim, sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kota Metro dalam rangka menyambut Hari Kesehatan dan Keluarga Berencana serta Gerakan PKK yang berlangsung mulai tanggal 1 Oktober 2009 sampai dengan 31 Desember 2009, Ketua Tim Penggerak PKK menyelenggarakan beberapa kali pertemuan antara Pengurus PKK Kota Metro dengan Kader Kesehatan dari Posyandu, guruguru yang tergabung dalam Himpunan Pendidikan Anak-anak Usia Dini (HIMPAUDI) dalam pertemuan tersebut Ketua Tim Penggerak PKK Kota Metro tidak pernah menyinggung atau bercerita mengenai Rencana Pencalonan kembali Pihak Terkait sebagai Calon Walikota Metro. Pihak Terkait untuk memperkuat dalilnya, menghadirkan saksi Diah Sukmawati (Anggota PKK), Suharyanti (Pengurus BKMT Metro Pusat), Nurul (Pengurus Bidang Dakwah BKMT), Lindarti (Kader Posyandu Kecamatan Metro Selatan), yang pada pokoknya menerangkan bahwa kegiatan wisata rohani merupakan kegiatan rutin tahunan, selain kegiatan pengajian dan pembinaan Posyandu, yang sifatnya sukarela 39

tanpa ada paksaan. Dan dalam kegiatan tersebut Netty Lukman hanya meminta restu kepada peserta karena suaminya, Lukman Hakim, mencalonkan diri sebagai Calon Walikota Metro 2010-2015; - Terkait dengan kampanye pada minggu tenang, bahwa salah satu Sekretariat yang dijadikan Posko oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor 1 (Pihak Terkait) yang Resmi Terdaftar di KPU adalah terletak di Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 148, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur yaitu di rumah kediaman Adri Bawang Lanang yang akan melaksanakan pertemuan dengan calon-calon Saksi dari Pihak Terkait pada tanggal 29 Juni 2010 untuk diberikan Pengarahan dalam rangka Persiapan Hari Pemungutan Suara tanggal 30 Juni 2010. Bahwa Menurut Ketentuan KPU tidak ada larangan untuk melakukan pertemuan atau kegiatan yang dihadiri oleh kalangan internal Tim Kampanye dari Pasangan Calon walaupun dalam minggu tenang asalkan dilakukan di Sekretariat Tim Kampanye yang Resmi Terdaftar di KPU, dan sebelum Pelaksanaan Pertemuan tanggal 29 Juni 2010 tersebut Sekretaris Tim Kampanye Pihak Terkait, Jihad Mujiono telah melakukan konsultasi dengan Ketua Panwas Supriadi dan Anggota Panwas Sugiono. Dan dalam pertemuan tersebut tidak benar Tim Kampenye Pihak Terkait melakukan Pembagian Kaos disertai uang Rp. 100.000,- kepada yang hadir, hingga Pertemuan tersebut dibubarkan sendiri oleh Tim Kampanye Pasangan Pihak Terkait sebelum acara dimulai. Bahwa kegiatan yang berlangsung di Sekretariat Tim Kampanye Pihak Terkait di rumah kediaman Adri Bawang Lanang pada tanggal 29 Juni 2010 tersebut telah dilakukan klarifikasi oleh Panwaslu Kota Metro dan hasilnya menyimpulkan temuan Panwaslu tersebut ke dalam Berita Acara Rapat Koordinasi Forum Gakkumdu Pemilu Kada Kota Metro 2010 tertangal 12 Juli 2010 yang menyatakan, “Tidak dapat ditindaklanjuti dalam proses penyidikan oleh

Pihak Penyidik Polri karena tidak cukup bukti (kurangnya saksi yang mendengar, melihat dan mengetahui secara langsung penyerahan uang masing-masing TKP dalam klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Metro) dan tidak memenuhi unsur Pasal 184 dan Pasal 185 ayat (2) KUHAP tentang Alat Bukti yang sah dan Pasal 117 ayat (2) Undang Undang Nomor 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah (harus ada ajakan / anjuran untuk memilih salah satu calon tertentu, sementara saksi dan petunjuk yang ada tidak mengarah kepada ajakan untuk memilih salah satu calon tertentu)”.(Vide Bukti PT.4).

- Tentang pelanggaran politik uang yang melibatkan Ketua RT 045, Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat yang juga Anggota KPPS pada TPS 24 dengan cara membagikan uang kepada warga sebanyak dua juta rupiah agar memilih Pihak Terkait adalah tidak benar. Bahwa Laporan yang disampaikan oleh H. Ampian kepada Panwaslu, bahwa Bejo Sigit (Ketua RT. 045 Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat telah menerima uang sebanyak Rp. 2 juta dari Riduan untuk dibagikan kepada warganya antara lain mendatangi rumah Ibu Emelda dan bertemu dengan suaminya, Erwin untuk menyerahkan uang sebanyak Rp. 100.000,dan meminta agar memilih Pihak Terkait adalah laporan yang hanya pengakuan sepihak dari Emelda (saksi Pemohon) kepada pelapor, 40

Ampian, tidak didukung alat bukti yang kuat, sedangkan Bejo Sigit sendiri tidak pernah diminta keterangannya atau memberikan klarifikasi kepada Panwaslu. Bahwa pada akhirnya laporan yang diterima oleh Panwaslu tersebut tidak dapat ditindaklanjuti ke dalam proses Penyidikan oleh Penyidik Polri karena tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur sebagaimana termuat dalam Berita Acara Rapat Koordinasi Forum Gakkumdu Pemilu Kada Kota Metro 2010 tertanggal 12 Juli 2010 (Vide Bukti PT.6); Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, maka Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum ; [3.15] Menimbang bahwa dalil Pemohon menyatakan surat suara yang dicoblos pada gambar Pasangan Calon secara tembus vertikal dianggap tidak sah oleh Termohon yang terjadi di Kecamatan Metro Pusat, Kecamatan Metro Utara, Kecamatan Metro Barat, Kecamatan Metro Timur dan di Kecamatan Metro Selatan, hal tersebut telah merugikan Pemohon karena surat suara tersebut memilih Pemohon yang apabila dijumlah secara keseluruhan sebanyak 1.723 suara, Pemohon menghadirkan saksi, Pranoto, Anggota KPPS, TPS 08, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, yang menerangkan bahwa ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan 3 karena ada 100 surat suara dianggap tidak sah karena dicoblos simetris. Atas dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang menyatakan bahwa Termohon sebelum Pelaksanaan Pemilukada, pada tanggal 28 Juni 2010, telah membuat Surat Edaran Nomor 270/283/KPU.8-M/KWK/2010 dan Rapat Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (vide Bukti T-19) yang antara lain berisi tentang surat suara yang dianggap sah apabila:

a. Surat suara yang ditandatangani Ketua KPPS; b. Coblos satu kali dalam satu kolom baik di nomor atau foto atau namanya; c. Coblos tembus di atas foto, di atas surat suara dianggap sah; d. Coblos lebih dari satu kali, dua kali, tiga kali atau beberapa kali tapi dalam satu kolom pasangan calon, surat suara tersebut dianggap sah.

Dan surat suara dianggap tidak sah apabila::

a. Surat suara tidak ditandatangani ketua KPPS b. Mencoblos selain menggunakan alat coblos tidak sah, seperti memakai rokok, pisau, disobek atau cara-cara lain; c. Memberikan tanda-tanda khusus (coretan, sobekan, dan lain-lain) di lembar surat suara; d. Kertas yang dicoblos pada lubangnya hilang atau diambil atau di sobekan

Bahwa sebelum dilaksanakannya pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota Dan wakil Walikota Kota Metro Tahun 2010, pada awal Juni 2010, Termohon telah melakukan sosialisasi tentang tata cara pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) kepada pemilih antara lain melalui : • Tatap muka untuk setiap kecamatan; • Media elektronik (radio); 41

• Selebaran, poster, spanduk, sticker, baliho, dan lain sebagainya; Bahwa Termohon juga menyampaikan Contoh Surat Suara dan Panduan Pencoblosan Surat Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Metro Tahun 2010 kepada masing-masing Tim Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Metro Tahun 2010, dan Termohon telah melakukan rekapitulasi penghitungan suara sesuai dengan Surat Edaran dan Hasil Rapat tersebut. Terhadap keterangan saksi Pemohon, Pranoto, Anggota KPPS, TPS 08, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, yang menerangkan bahwa ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, karena ada 100 surat suara dianggap tidak sah karena dicoblos simetris telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan mendasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 270/283/KPU.8-M/KWK/2010 dan Hasil Rapat di Tempat Pemungutan Suara yang telah disosialisasikan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon, dan akhirnya membuat kesepakatan bersama bahwa kertas suara yang dianggap tidak sah tersebut dianggap sah karena tidak ada keberatan dari saksi-saksi yang ada di TPS maupun laporan dari Petugas Pengawas Lapangan. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa perolehan suara Pemohon hilang sebanyak 1.723 suara dikarenakan surat suara yang memilih Pemohon dianggap tidak sah oleh Termohon karena dicoblos tembus, menurut Termohon adalah dalil yang asumtif dan mengada-ada serta tidak berdasar fakta maupun hukum mengingat bahwa jumlah surat suara tidak sah tersebut tidak seluruhnya diakibatkan oleh coblos tembus tapi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain yaitu surat suara tidak ditandatangani ketua KPPS, mencoblos selain menggunakan alat coblos, memberikan tandatanda khusus (coretan, sobekan dan lain lain) di lembar surat suara, atau kertas yang dicoblos pada lubangnya hilang atau diambil atau disobek. Dalil Termohon diperkuat oleh keterangan saksi Amanto (Ketua PPK Kecamtan Metro Pusat), Safari (Ketua PPK Kecamatan Metro Utara), Suratno (Ketua PPK Kecamatan Metro Barat), Fitri Radiono (Ketua PPK Kecamatan Metro Selatan), dan Iskandar ( Ketua PPK Kecamatan Metro Timur) yang menerangkan bahwa tidak ada keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon yang berada di TPS (vide Bukti T-28 sampai dengan Bukti T-49). Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sehingga dalil Pemohon tidak beralasan hukum; [3.16] Bahwa dalil Pemohon menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Drs. H. Abdul Haris dan Prof. Zuhri Abdul Muin, M.Pd tidak memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 karena pendaftarannya telah melewati batas akhir. Atas dalil Pemohon tersebut Termohon membantah dengan menyatakan bahwa seluruh proses pendaftaran calon, verifikasi dan penetapan pasangan calon yang dilakukan oleh Termohon dilaksanakan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Termohon dalam menetapkan 42

Pasangan Calon Nomor Urut 2 didasarkan pada Berita Acara Proses Penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah Kota Metro oleh DPC Partai Hanura, Nomor 053/DPC-HANURA/PILKADA/2010, tanggal 3 Februari 2010 yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC Partai Hanura Kota Metro (vide Bukti T-51), dan Termohon telah melakukan verifikasi dan klarifikasi tertulis kepada DPP Partai Hanura sebagai Partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan surat Nomor 800/68/KPU.8-M/2010, Perihal Pengesahan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Metro Periode 2010-2015, tanggal 17 Februari 2010 (vide Bukti T-52), dan terhadap keputusan tersebut Pemohon telah diberitahu oleh Termohon (vide Bukti T-57) yang tidak ada protes atau keberatan dari Pemohon atas pemberitahuan tersebut. Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga disetujui oleh KPU Provinsi Lampung yang tidak berdampak kepada Pemohon, karena Pemohon juga telah ditetapkan oleh Termohon menjadi Peserta Pemilukada. Berdasarkan bukti dan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan; [3.17] Bahwa di samping itu pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon jikapun ada, quod non, tidak terbukti bersifat masif, sistematis, dan terstruktur, serta tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilukada yang menentukan keterpilihan pasangan calon, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa pelanggaran-pelanggaran tersebut; 50.

KETUA: ACHMAD SODIKI 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan; [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan; [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan; [4.5] Pokok Permohonan tidak terbukti; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

43

5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan, Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon; Dalam Pokok Perkara: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; KETUK PALU 1X Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi pada hari Jumat tanggal enam bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya. Sekarang perkara Nomor 93. PUTUSAN Nomor 93/PHPU.D-VIII/2010 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2010, yang diajukan oleh: [1.2] 1. Nama : Tempat dan Tanggal lahir : Agama : Pekerjaan : Alamat :

2. Nama : Tempat dan Tanggal Lahir : Agama : Pekerjaan : Alamat :

H. A. Hijazi, S.H., M.Si; Palembang, 5 Desember 1954; Islam; Wiraswasta; Jalan Gajah Mada Nomor II A Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu; H. John Ferianto, S.Sos., MM; Curup, 2 Januari 1969; Islam; PNS; BTN Air Bang Blok L Nomor 12A, 44

Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKH/BTR/VII/2010 tanggal 8 Juli 2010 memberikan kuasa kepada 1) Bambang Tusmedi, S.H., 2) Novran Harisa, S.H., M.H., 3) Ezrin Rosep, S.H., 4) Ricky Junaidi, S.H., 5) Harto Mayapis, S.H., 6) Nandang Purnama, S.H., 7) Drs. Firmansyah, S.H., dan 8) Nazlian, S.H., seluruhnya adalah Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum BAMBANG TUSMEDI, SH, MH & REKAN, beralamat di Pusat Niaga Duta Mas Blok B2 -37 Jalan RS. Fatmawati Nomor 39 Jakarta 12150, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon; Terhadap: [1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat Nomor 19 Dwi Tunggal Curup, Kabupaten Rejang Lebong; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 441/KPU-RL/007/VII/2010 tanggal 20 Juli 2010, memberikan kuasa kepada Masyroby, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Curup, yang selanjutnya memberikan Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor SK-04/N.7.11/Gs/07/2010 1) Herleny, S.H., 2) Eviyanto, S.H., dan 3) Junita Triana, S.H., Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Kejaksaan Negeri Curup, Jalan Basuki Rahmat Nomor 9 Dwi Tunggal Curup, Kabupaten Rejang Lebong, baik sendirisendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------ Termohon; [1.4] 1. Nama : H. Suherman, SE., MM; Tempat tanggal lahir : Curup, 3 Mei 1954; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia; Agama : Islam Pekerjaan : Bupati Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu; Tempat tinggal : Jalan Ahmad Marzuki Nomor 110, Kelurahan Air Rumbai, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu; 2. Nama : Drs. Slamet Diyono; Tempat tanggal lahir : Pacitan, 7 Oktober 1953; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia; Agama : Islam Pekerjaan : Pensiunan PNS; Tempat tinggal : Jalan Ir. H. Juanda Nomor 37, Curup, RT 9/ RW. 3, Kelurahan Air Putih Lama, Kecamatan Curup,

45

Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu; Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2010; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2010, telah memberikan kuasa kepada 1) Agustam Rachman, S.H., 2) Eka Septa, S.H., dan 3) Desi Wahyuni, S.H., Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor AGUSTAM RACHMAN, S.H., & REKAN, berkantor di Jalan Sederhana 1 Nomor 51 Basuki Rahmat Kota Palembang, Sumatera Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------- Pihak Terkait; [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon; Mendengar keterangan dari Pemohon; Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon; Mendengar keterangan dan membaca tanggapan tertulis dari Pihak Terkait; Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; Mendengar keterangan para saksi dari Pemohon dan Pihak Terkait; Mendengar keterangan dari Panswaslukada Kabupaten Rejang Lebong; Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; 51.

HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi [3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait dalam tanggapan tertulisnya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan Pasal 4 PMK 15/2008 karena tidak menguraikan secara jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara oleh Termohon; [3.13] Menimbang terhadap dalil eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat, bahwa sebagaimana telah menjadi yurisprudensi Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya memeriksa dan mengadili perselisihan hasil penghitungan suara, tetapi juga memeriksa dan mengadili proses Pemilukada yang mempengaruhi hasil penghitungan suara Pemilukada, terutama jika terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.DVI/2008 tanggal 2 Desember 2008). Oleh sebab itu, meskipun menurut undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu, harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. 46

Dengan demikian apabila Mahkamah menilai dalam proses penyelenggaraan Pemilukada telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas “luber dan jurdil”) yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU 32/2004 juncto UU 12/2008 yang mempengaruhi hasil Pemilukada maka Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai proses penyelenggaraan Pemilukada yang harus berlangsung sesuai dengan asas “luber dan jurdil”; Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah eksepsi Pihak Terkait tidak tepat dan tidak berasalan hukum. Oleh karena eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.14] Menimbang bahwa dalam posita permohonannya, Pemohon sama sekali tidak menyatakan adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, hanya mengenai pelanggaran, yaitu a) DPT bermasalah, b) penyampaian kartu pemilih dan undangan untuk memilih, c) pelanggaran administrasi, dan d) politik uang, tetapi di dalam petitumnya meminta agar Mahkamah menetapkan suara yang benar menurut Pemohon, yaitu 67.015 suara. Menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, karena sama sekali tidak didukung oleh bukti-bukti baik surat maupun saksi, sehingga Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan adanya kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dlakukan oleh Termohon. Terlebih lagi, dalam Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten Rejang Lebong oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong (Model DB-KWK.KPU) tanggal 08 Juli 2010, para saksi membubuhkan paraf di setiap lembar rekapitulasi Model DB-KWK.KPU (Bukti T-1); [3.15] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan empat hal yang menjadi permasalahan pokok permohonan, yang oleh Pemohon didalilkan mempengaruhi peringkat perolehan suara, yaitu a) DPT bermasalah, b) penyampaian kartu pemilih dan undangan untuk memilih, c) pelanggaran administrasi, dan d) politik uang. Terhadap permasalahan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: a. DPT bermasalah • Bahwa untuk mendukung dalil Pemohon mengenai DPT bermasalah, Pemohon telah mengajukan Bukti P-4 berupa data DPT serta dua orang saksi yaitu Naidilah dan Belly Bratha Sena yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi terdaftar di DPT namun tidak ada Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan saksi tetap dapat memilih karena saksi mendapat undangan (Formulir Model C-6) dan kartu pemilih. Terhadap dalil dan bukti Pemohon tersebut, Termohon 47

•

membantahnya dengan mengajukan bukti tertulis, yaitu Bukti T-2 sampai dengan Bukti T-6. Terhadap permasalahan NIK dalam DPT, Mahkamah berpendapat, bahwa sebagaimana telah dijelaskan oleh ahli DR. H. Abdul Rasyid Sholeh, M.Si. (Dirjen Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri) bahwa NIK sudah lama menjadi masalah yaitu sejak tahun 1996. Kemudian dilakukan perbaikan-perbaikan pada sistem kependudukan di Indonesia maupun perangkat peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2006 Pembentuk Undang-Undang mengundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah pada tahun 2007. Pasal 101 Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Pemerintah memberikan NIK paling lambat lima tahun kemudian sejak disahkan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan, yaitu sampai dengan 29 Desember 2011. Waktu lima tahun adalah dengan pertimbangan letak geografis yang ekstrim dan tingkat kesadaran masyarakat, tingkat partisipasi, individual consciousness apalagi kesadaran kolektif bagi masyarakat sama sekali sangat rendah dalam rangka ID card. Selain itu, banyak orang yang mengambil KTP hanya menumpang Kartu Keluarga tapi dia tidak tinggal di situ (vide Putusan Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009 tanggal 12 Agustus 2009); Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah diberikan waktu oleh undang-undang sampai dengan 29 Desember 2011 untuk menyempurnakan NIK di Indonesia. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, masalah NIK tidak tepat dijadikan alasan hilangnya suara Pemohon, apalagi sesuai keterangan saksi Pemohon Naidilah, saksi tetap dapat mencoblos meskipun NIK saksi tidak ada dalam DPT, sehingga dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum; Mengenai dalil Pemohon bahwa terdapat pemilih yang namanya tercantum pada Daftar Pemilih Sementara (DPS) tetapi tidak terdaftar dalam DPT, dalil tersebut diperkuat dengan Bukti P-4 dan seorang saksi yaitu Drs. Hardiyan. Terhadap dalil tersebut, Termohon membantahnya yang pada pokoknya bahwa pemilih yang terdaftar dalam DPS dan DPT dapat menggunakan hak pilihnya. Bantahan tersebut didukung oleh Bukti T-2. Terhadap permasalahan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat, sesuai fakta yang terungkap di persidangan, saksi Pemohon Drs. Hardiyan menerangkan meskipun hanya terdapat dalam DPS dan tidak terdapat di dalam DPT, saksi tetap dapat memilih dengan cara menggunakan KTP. Hal tersebut dimungkinkan, sebagaimana telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 tanggal 6 Juli 2009, halaman 16 paragraf [3.20] dan [3.21], yang menyatakan:

”[3.20] Menimbang bahwa ketentuan yang mengharuskan seorang warga negara terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) lebih merupakan prosedur administratif dan tidak boleh menegasikan halhal yang bersifat substansial yaitu hak warga negara untuk memilih (right to vote) dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, Mahkamah

48

berpendapat diperlukan adanya solusi untuk melengkapi DPT yang sudah ada sehingga penggunaan hak pilih warga negara tidak terhalangi; [3.21] Menimbang bahwa pembenahan DPT melalui pemutakhiran data akan sangat sulit dilakukan oleh KPU mengingat waktunya yang sudah sempit, sedangkan penggunaan KTP atau Paspor yang masih berlaku untuk menggunakan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT merupakan alternatif yang paling aman untuk melindungi hak pilih setiap warga negara.”

Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan hukum; b) Penyampaian kartu pemilih dan undangan untuk memilih • Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon Hardian, walaupun tidak mendapatkan undangan memilih (formulir C-6), saksi masih tetap dapat memilih dengan menggunakan KTP, hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Termohon Nomor 421/ KPUKab/007.434320/VII/2010 tanggal 2 Juli 2010. (Bukti T.6). Apalagi Pemohon tidak menjelaskan secara rinci di mana Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang pemilihnya tidak mendapat undangan dan berapa jumlahnya. (Bukti T-2); • Bahwa tidak diberikannya Formulir C-6 (undangan memilih) tidak tepat dijadikan alasan tentang suara Pemohon menjadi berkurang, karena sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUUVII/2009 tanggal 6 Juli 2009, sekalipun seseorang tidak terdaftar di DPT tetap dapat menggunakan haknya untuk memilih dengan menggunakan KTP/Paspor yang masih berlaku. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum; • Bahwa selanjutnya mengenai 171 undangan memilih yang tidak diserahkan kepada Pemilih di Desa Lubuk Alai dan 45 lembar di Desa Tanjung Heran, sesuai fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi Pemohon Ishak Burmansyah dan Panwaslu Kecamatan Sindang Beliti Ulu (Irian Dani), kemudian dikaitkan dengan Bukti T-15 dan Bukti T-16 berupa Berita Acara Pengembalian, ternyata 171 dan 45 lembar undangan memilih tersebut dikembalikan karena pemilih tidak berada dialamatnya, dan hal tersebut dilakukan agar undangan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan hukum; c) Pelanggaran administrasi • Pemohon mendalilkan adanya penggunaan fasilitas negara berupa Rumah Dinas Bupati untuk pertemuan Tim Pemenangan pada tanggal 24 April 2010 sehingga bertentangan dengan Pasal 78 huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalil tersebut tidak didukung oleh bukti yang cukup. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah berpendapat, bahwa Pasal 78 huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan, ”Dalam kampanye dilarang menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah”. Dari ketentuan tersebut yang dilarang digunakan pada masa kampanye 49

•

•

adalah fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah. Terkait dengan dalil Pemohon, sesuai keterangan saksi Pemohon Syarul Rasid pada tanggal 24 Maret 2010 adalah acara deklarasi pasangan Pihak Terkait untuk mengikuti Pemilukada Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2010. Oleh karena itu, menurut Mahkamah hal tersebut tidak termasuk bagian dari kampanye. Apalagi pada tanggal 24 Maret 2010 Pihak Terkait belum ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh Termohon. Jika merujuk ketentuan Pasal 75 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka waktu 14 hari untuk melakukan kampanye dimulai pada tanggal 16 Juni 2010 dan berakhir tiga hari sebelum hari pemungutan suara pada tanggal 3 Juli 2010. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum; Pemohon mendalilkan telah terjadi pelibatan PNS dan perangkat Desa/Kelurahan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait). Dalil tersebut didukung oleh seorang saksi yaitu Syarul Rasid. Terhadap dalil tersebut, Termohon dan Pihak Terkait membantahnya yang didukung oleh Bukti T-3 dan Bukti PT-4. Terhadap permasalahan hukum tersebut, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, oknum camat dalam hal ini Camat Sindang Beliti Ulu M. Nuh Zahlia, telah dilaporkan kepada Panwaslukada Kabupaten Rejang Lebong melalui surat Nomor 22/TP.HJ/RL/IV/2010 tanggal 27 April 2010, dan laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Panwaslukada dengan membuat rekomendasi kepada KPU Kabupaten Rejang Lebong. KPU Rejang Lebong pun telah menindaklanjutinya dengan menyurati Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Bukti T-3). Terkait surat KPU tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong kemudian melakukan mutasi atas diri M. Nuh Zahlia (Camat Sindang Beliti Ulu) menjadi pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana tertuang dalam surat Nomor 820/52/Kep/Bag.0/2010 tanggal 6 Mei 2010 tentang Pengangkatan/Pemindahan Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong (Bukti PT-4). Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam sidang menurut Mahkamah mekanisme penyelesaian pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara Pemilukada dan Panwaslukada sudah berjalan sesuai aturan, dan telah pula diambil tindakan oleh pejabat yang berwenang. Seandainya pun benar tetapi ternyata di Kecamatan Sindang Beliti Ulu yang menjadi pemenang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon), oleh karenanya dalil Pemohon a quo tidak beralasan hukum; Bahwa terkait dengan dalil Pemohon Camat Bermani Ulu Raya (Drs. Sholahudin) dan Sekretaris Camat Bermani Ulu Raya (Kahardjo, S.Pd) ikut terlibat langsung pada saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 28 Juni 2010 di Lapangan Setia Negara Kecamatan Curup, dalil tersebut didukung oleh Bukti P-16 berupa foto dan keterangan saksi Deva Agusta, S.H. Terhadap dalil tersebut Pihak Terkait membantahnya, dan mengajukan bukti PT-5 berupa Daftar 50

•

•

absensi PNS Kantor Camat Bermani Ulu Raya dan Bukti PT-6 berupa Surat Panwaslu Kabupaten Rejang Lebong Nomor 132/PanwasluKada/RL/VII/2010 tanggal 20 Juli 2010. Terhadap permasalahan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat, setelah melakukan pengecekan silang antara bukti Pemohon dan bukti Pihak Terkait, ternyata Bukti P-16 berupa foto dan keterangan saksi Deva Agusta, SH., belum memberikan keyakinan tentang adanya keterlibatan PNS dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terlebih lagi sesuai Surat Panwaslu Kabupaten Rejang Lebong Nomor 132/PanwasluKada/RL/VII/2010 tanggal 20 Juli 2010 tidak ada laporan keterlibatan Camat Bermani Ulu Raya Drs. Sholahudin dan Sekretaris Camat Bermani Ulu Raya Kaharjo, S.Pd., dalam kampanye akbar pasangan calon Pihak Terkait. Seandainya benar terjadi keterlibatan Camat Bermani Ulu Raya Drs. Sholahudin dan Sekretaris Camat Bermani Ulu Raya Kaharjo, S.Pd., seharusnya terlebih dahulu dilakukan pelaporan sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh Undang-Undang, tidak langsung diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa, mengadili, dan memutus pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemilukada apabila mekanisme yang ditentukan oleh Undang-Undang tidak dilakukan secara maksimal, maka Mahkamah Konstitusi dapat mengambil alih hal tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Ahli Pihak Terkait, Maruarar Siahaan dalam persidangan tanggal 28 Juni 2010. Oleh karena dalam hal tersebut Pemohon tidak pernah menempuh proses melalui mekanisme yang ada maka dalil tersebut tidak beralasan hukum, sehingga harus dikesampingkan; Dalil Pemohon bahwa ada keterlibatan Badaruddin, Lurah Kepala Siring Kecamatan Curup Timur, yang didukung Bukti P-17. Dalil tersebut dibantah oleh Pihak Terkait dengan mengajukan Bukti PT-2. Terhadap permasalahan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat, setelah meneliti bukti-bukti dari Pemohon dan Pihak Terkait, didapati fakta bahwa tidak ada Kelurahan Kepala Siring di Kecamatan Curup Timur (Bukti PT-2), di Kecamatan Curup Timur terdiri dari 9 desa, yaitu Desa Sukaraja, Desa Kesambe Baru, Desa Karang Anyar, Desa Talang Ulu, Desa Kesambe Lama, Desa Kampung Delima, Desa Duku Ulu, Desa Duku Ilir, dan Desa Air Meles Bawah, tidak ada kelurahan. Kelurahan Kepala Siring berada di Kecamatan Curup Tengah (Bukti T9) Badaruddin yang ada dalam Bukti P-17 tidak menunjukkan bahwa Badaruddin adalah Lurah Kepala Siring. Sesuai fakta tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut tidak tepat dan tidak beralasan hukum; Bahwa terkait dengan dalil Pemohon bahwa ada keterlibatan BR. Hutabarat Tim Pemenangan Pihak Terkait menjadi Anggota PPS Kelurahan Air Putih Lama, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak didukung oleh bukti yang cukup yang dapat memberi keyakinan kepada Mahkamah bahwa hal tersebut mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon sehingga dapat melampaui perolehan suara Pihak Terkait, oleh karena itu dalil tersebut tidak beralasan 51

hukum. Apalagi berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Rejang Lebong Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Rejang Lebong 2010 tertanggal 20 Januari 2010 tidak ada nama BR. Hutabarat. Adapun Daftar Nama-nama anggota PPS Air Putih Lama adalah Saudara Amran Duna, Ramadhan, S.Ag, Drs. Zulkipli ZA. (Bukti T-9); • Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai pelanggaran administratif lainnya, menurut Mahkamah merupakan dalil yang bersifat asumsi belaka, karena tidak didukung oleh bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah bahwa pelanggaran tersebut mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon sehingga dapat melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Apalagi pelanggaran-pelanggaran tersebut sesuai fakta tidak pernah dilaporkan kepada Panwaslukada Kabupaten Rejang Lebong, oleh karenanya dalil-dalil tersebut tidak tepat menurut hukum dan tidak beralasan hukum; d) Politik uang. • Bahwa Pemohon mendalilkan adanya politik uang (money politic) yang terdapat dalam VCD oleh Pihak Terkait. Untuk mendukung dalil tersebut selain mengajukan bukti P-20 berupa VCD bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait), Pemohon juga mengajukan 8 orang saksi yaitu Yudi Susanto, Abu Bakar, Azali, Azani, Supai, Bustami, Situmorang, dan Jhon Kenedy (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait telah membantahnya, dan untuk mendukung bantahannya Pihak Terkait telah mengajukan Bukti PT-29 sampai dengan Bukti PT-37. Terhadap permasalahan hukum tersebut, setelah Mahkamah meneliti bukti-bukti dari para pihak serta memperhatikan hal-hal yang terungkap di persidangan, didapati fakta; - VCD Bukti P-20 tersebut merupakan alat kampanye yang tidak bertentangan dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; - Tidak terdapat uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di dalam VCD yang jadikan bukti oleh Pemohon sebagaimana yang didalilkan; - Terdapat Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Resor Rejang Lebong No.Pol:SP.Sidik/96/VII/2010/ Gakkumdu tanggal 24 Juli 2010, dengan alasan karena tidak cukup bukti (Bukti PT-36); - Surat Ketetapan No.Pol:S.Tap/01/VII/2010/Gakkumdu tanggal 24 Juli 2010, yang menetapkan menghentikan penyidikan perkara atas nama tersangka Usin alias Osen Bin Hanafi (Bukti PT-36); Sesuai fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum. Seandainya pun benar, quod non, pelanggaran politik uang tersebut tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi peringkat hasil perolehan

52

suara Pemohon sehingga dapat melampaui perolehan suara Pihak Terkait; • Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya politik uang yang bersumber dari APBD, menurut Mahkamah, dalil tersebut baru berupa dugaan dan belum terbukti benar, serta belum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Pihak Terkait mengunakan dana APBD untuk melakukan politik uang dalam Pemilukada Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2010, oleh karena itu dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum; [3.16] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya juga mengasumsikan jika pada lima kecamatan dengan persentase partisipasi pemilih paling sedikit (Kecamatan Sindang Dataran, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kecamatan Padang Ulak Tanding, dan Kecamatan Kota Padang) dilakukan pemungutan suara ulang, di mana jumlah pemilih pada lima kecamatan tersebut berdasarkan DPT adalah 47.177 pemilih. Jika partisipasi pemilih pada lima kecamatan tersebut pada saat pemungutan suara ulang adalah 80% dari DPT dan Pemilukada berlangsung dengan taat asas maka perolehan suara pemohon akan bertambah sejumlah 37.742 suara, sehingga perolehan suara Pemohon secara keseluruhan adalah 67.015 suara dan karena itu Pemohon menempati urutan pertama perolehan suara. Asumsi Pemohon tersebut tidak terbukti, sebab Pemohon mengabaikan pemilih yang akan memberikan suaranya kepada pasangan calon lainnya yang ikut dalam Pemilukada Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2010, karena tidak secara serta merta 80% dari jumlah DPT yang ada pada lima kecamatan tersebut seluruhnya akan memilih Pemohon, sebab jika demikian, justru melanggar asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum; [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah sampai pada kesimpulan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada Pemilukada Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2010 belum bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, karena hanya terjadi secara sporadis di beberapa tempat saja. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Ahli Pihak Terkait Maruarar Siahaan yang pada pokoknya menyatakan “kondisi

íntolerable …that…becomes sengketa ini tidak terjadi”;

in

effect

“lawlesslaw” dalam

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum. 52.

uraian bahwa

KETUA: ACHMAD SODIKI 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan diatas, Mahkamah berkesimpulan:

53

[4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan; [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan; [4.4] Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum; [4.5] Pokok Permohonan tidak terbukti; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan: Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Pihak Terkait; Dalam Pokok Perkara: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; KETUK PALU 1X Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi pada hari Jumat tanggal enam bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya. Sekarang Putusan yang terakhir Putusan Perkara Nomor 89.

54

PUTUSAN Nomor 89/PHPU.D-VIII/2010 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2010, yang diajukan oleh: [1.2] 1. Nama : Tempat/Tanggal Lahir : Agama : Nomor KTP : Pekerjaan : Alamat :

Kaswadi Razak, S.E. Soppeng, 1 Februari 1967 Islam 731204.010267.0001 Ketua DPRD Kabupaten Soppeng Jalan Merdeka Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng 2. Nama : Drs. Andi Rizal Mappatunru, M.Si. Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 30 November 1959 Agama : Islam Nomor KTP : 731203.301159.0001 Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Soppeng Alamat : Cabbenge, Kelurahan Cabbenge, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2010 Nomor Urut 2; Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 02/SKH/VII/2010 bertanggal 8 Juli 2010, memberikan kuasa kepada i) Amirullah Tahir, S.H., M.M.; ii) M Hasbi Abdullah, S.H.; iii) Anwar, S.H.; iv) Sadi Rinaldy Farmadi, S.H.; v) Muhammad Hatta, S.H.; vi) Irwan Muin , S.H., M.H.; vii) Hasse Tangsi, S.H.; dan viii) Mustakim, S.H.; semuanya adalah Advokat yang tergabung dalam Tim Hukum Pasangan Calon H.A. Kaswadi Razak, S.E. dan Drs. A. Rizal Mappatunru, M.Si. (AKAR), yang beralamat di Jalan Andi Pangeran Pettarani, Perkantoran New Zamrud D19, Kelurahan Buakana, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, baik sendirisendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemohon; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------Pemohon; Terhadap: [1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng, berkedudukan di Jalan Pengayoman Nomor 2 Watang Soppeng, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Juli 2010 memberikan kuasa kepada i) Mappinawang, S.H.; ii) Bakhtiar, S.H.; iii) Husaimah 55

Husain, S.H.; iv) Suwardi Hanafie, S.H.; v) Muh. Ompu Massa, S.H.; vi) Marhumah Majid, S.H.; dan vii) Mursalij Jalil, S.H.; semuanya adalah Advokat yang berkedudukan pada Kantor Hukum ”Mappinawang & Rekan” beralamat di Jalan Topaz Raya Ruko Zamrud I Blok G/12, Makassar, Sulawesi Selatan, baik secara bersama-sama maupun sendirisendiri bertindak untuk dan atas nama Termohon; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------ Termohon; [1.4] 1. Nama : Drs. H Andi Soetomo Tempat/Tanggal Lahir : Soppeng, 10 Otober 1947 Agama : Islam Nomor KTP : 731204.101047.0001 Alamat : Jalan Merdeka Nomor 88 Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng 2. Nama : H. Aris Muhammadia Tempat/Tanggal Lahir : Soppeng, 25 Mei 1963 Agama : Islam Nomor KTP : 737107.250563.003 Alamat : Jalan Ir. H. Juanda Nomor 3 Kota Makassar Adalah Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2010 Nomor Urut 1; Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 21 Juli 2010, memberikan kuasa kepada Dr. Dian Adriawan, S.H., M.H., yaitu Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Kadir & Adriawan yang beralamat di Mayapada Tower Lantai 11 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta, bertindak untuk dan atas nama Pihak Terkait; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------- Pihak Terkait; [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon; Mendengar keterangan dari Pemohon; Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon dan Pihak Terkait; Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; Mendengar keterangan saksi dari Pemohon dan Pihak Terkait; Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; 53.

HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi [3.10] Menimbang bahwa dalam jawabannya, Termohon dan Pihak Terkait, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut: Eksepsi Termohon 1. Perbaikan Permohonan Pemohon melampaui tenggang waktu; 2. Permohonan Pemohon error in objecto; 56

3. Permohonan Pemohon obscuur libel; Eksepsi Pihak Terkait 1. Permohonan Pemohon obscuur libel; 2. Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon; [3.10.1] Terkait eksepsi Termohon bahwa permohonan Pemohon error in objecto dan perbaikannya telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah memberi penilaian hukum sebagai berikut: 1. Bahwa Mahkamah dalam berbagai putusannya telah menentukan objectum litis yang digariskan Undang-Undang adalah keputusan atau penetapan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota tentang rekapitulasi hasil perolehan suara bagi peserta Pemilukada, akan tetapi dalam praktiknya, Mahkamah menemukan adanya perbedaan pemahaman bagi Pemohon dalam menentukan objectum litis permohonan sengketa pemilihan umum kepala daerah yang merugikan Pemohon; 2. Bahwa fakta hukum menunjukkan Pemohon mendasarkan permohonannya pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor 03/P.KWK-SP/VII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng dalam Pemilihan Umum Tahun 2010, bertanggal 6 Juli 2010 (vide Bukti P-1,) juncto Berita Acara Nomor 04/KPU-SP/VII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2010, bertanggal 6 Juli 2010 (vide Bukti P-2), telah diperbaiki Pemohon dan diterima di persidangan Mahkamah pada tanggal 23 Juli 2010 karena merupakan hak Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU MK yang memberi kesempatan untuk mengadakan perbaikan yang dipandang perlu, dan sepanjang Termohon belum memberikan jawaban, maka perbaikan permohonan yang demikian dimungkinkan. Perbaikan dimaksud adalah perbaikan objek permohonan yang menjadi keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Soppeng Nomor 02/P.KWK-SP/VII/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2010, bertanggal 6 Juli 2010 (vide Bukti P-4); 3. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Soppeng tentang penetapan hasil rekapitulasi (vide Bukti P-4, Bukti T-11, dan Bukti PT-2) bertanggal sama dengan penetapan pasangan calon terpilih (vide Bukti P-1, Bukti T-12, dan Bukti PT-1), yakni 6 Juli 2010, sehingga tenggang waktu pengajuan keberatan terhadap penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara adalah 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, yaitu Rabu, 7 Juli 2010; Kamis, 8 Juli 2010, dan Jum’at, 9 Juli 2010; 4. Bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jum’at, 9 Juli 2010, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 279/PAN.MK/2010, sedangkan perbaikan permohonan yang diterima di persidangan Mahkamah pada tanggal 57

23 Juli 2010 bukanlah merupakan permohonan baru sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian di atas, maka eksepsi Termohon bahwa permohonan Pemohon error in objecto dan perbaikannya telah melewati tenggang waktu, menurut Mahkamah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan; [3.10.2] Terhadap eksepsi Termohon bahwa permohonan Pemohon obscuur libel karena disusun secara tidak sistematis dengan posita dan petitum yang tidak saling berhubungan dan bahkan saling bertentangan dan posita permohonan yang tidak cermat, Mahkamah berpendapat eksepsi a quo sudah memasuki dan terkait dengan pokok permohonan. Oleh karena itu, eksepsi Termohon a quo akan dipertimbangkan dan diputus bersama pokok permohonan; [3.10.3] Terhadap eksepsi Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon sama sekali bukan merupakan kewenangan Mahkamah karena menyangkut dugaan pelanggaran delik Pemilukada berupa praktik money politic, Mahkamah perlu menegaskan pendiriannya sebagai berikut; 1. Bahwa sengketa Pemilukada dapat dikategorikan dalam pelanggaran pidana, administrasi, dan hasil perolehan suara yang masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; 2. Bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa Mahkamah tidak dapat dipasung hanya oleh ketentuan Undang-Undang yang ditafsirkan secara sempit, yakni bahwa Mahkamah hanya boleh menilai hasil Pemilukada. Jika kewenangan Mahkamah ditafsirkan hanya menghitung dalam arti teknis-matematis, maka Mahkamah bukan lagi Mahkamah Konstitusi yang mengawal konstitusi dan menegakkan demokrasi, tetapi diposisikan sebagai Mahkamah Kalkulasi sehingga melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu; 3. Bahwa dengan demikian, Mahkamah dalam mengadili sengketa pemilukada tidak hanya mempertimbangkan dan menilai permohonan dengan hanya melihat hasil perolehan suara an sich, melainkan juga mempertimbangkan dan menilai apakah dalam proses penyelenggaraan Pemilukada terjadi pelanggaran yang serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana yang bersifat sistematis, terstruktur, dan massive yang merusak sendi-sendi penyelenggaraan Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU 32/2004 juncto UU 12/2008 sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada; Berdasarkan penilaian hukum di atas maka eksepsi Termohon tentang ruang lingkup kewenangan Mahkamah adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sehingga eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan (absolute competency) Mahkamah harus dikesampingkan; 58

[3.10.4] Terhadap eksepsi Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon obscuur libel karena mencampuradukkan dua objek yang berbeda, yaitu antara sengketa hasil pemilukada dengan pelanggaran pemilukada, Mahkamah berpendapat eksepsi a quo sudah memasuki dan terkait dengan pokok permohonan. Oleh karena itu, eksepsi Pihak Terkait akan dipertimbangkan dan diputus bersama pokok permohonan; [3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan; Dalam Pokok Permohonan [3.12] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon, jawaban Pihak Terkait, serta bukti-bukti surat dan keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut: [3.12.1] Bahwa di persidangan terdapat fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu: 1. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2010 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor 21/P.KWK-SP/IV/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2010, bertanggal 6 April 2010; 2. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2010 dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2010; 3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2010 ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor 02/P.KWK-SP/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2010, bertanggal 6 Juli 2010; [3.12.2] Bahwa di samping fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan hukum para pihak, yaitu: 1. Terdapat pembagian bantuan keuangan kepada aparat pemerintahan desa, pengurus RT/RW, petugas posyandu, guru mengaji, imam masjid kecamatan, imam masjid desa/kelurahan, penghulu/syara, dan pedagang Pasar Cabenge; 2. Mobilisasi dan keterlibatan PNS dalam kampanye pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Soppeng; 3. Keberpihakan Panwaslu kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1; 59

4. Cuti Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang tidak sesuai dengan jadwal kampanye; 5. Pembiaran terhadap tidak adanya nomor register pada kotak suara; 6. Termohon melakukan rekapitulasi dengan menggunakan formulir Lampiran Model DA-KWK untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; 7. Rekapitulasi tingkat PPK Lalabata dan PPK Marioriwawo mendasarkan pada copy formulir Model C-1-KWK milik saksi pasangan calon; 8. Terjadi penggelembungan suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan pengurangan suara Pemohon; [3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut: [3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pembagian bantuan keuangan negara pada saat minggu tenang pemilukada, yaitu: [3.14.1] Bahwa calon incumbent membagikan bantuan keuangan negara sebelum pelaksanaan pemungutan suara kepada aparat perangkat pemerintahan desa, pengurus RT/RW, para petugas posyandu, pedagang Pasar Cabenge, guru mengaji, imam masjid, imam kecamatan, imam desa/kelurahan, dan penghulu/syara, dengan besaran/nominal sebagai berikut: No 1. 2. 3. 4. 5.

Jenis kegiatan Bantuan keuangan kepala desa Insentif RW433 org x 12 Bulan Insentif RT 1193 Org X 12 Bulan Kader Posyandu 1580 org X 12 Bulan Operasional LPMDK 70 No. 1. 2. 3. 4. 5.

Volum e 1

Tahun Tahun

5,316

Harga

Jumlah

12.890,926,673,00

12.890.926,673,00

OB

75.000.00

398,700,000,00

14,316

OB

50.000.00

715,800.000.00

18,720

OB

10.000.000

187,200.000,00

1

Tahun

187.000.000,00

187.000.000.00

Jenis Kegiatan Guru Mengaji Imam mesjid agung Imam Mesjid Kecamatan

Jumlah Orang 1400 1 8 430 8

Harga(Rp) x 12 Bulan 100.000 200.000 150.000 100.000 100.000

Total (Rp) 1.680.000.000 2.400.000 14.000.000 516.000.000 9.600.000

60

Imam Desa /Kelurahan Penghulu /syara JUMLAH

1847

2.236.469,600.00

[3.14.2] Bahwa Pemohon mendalilkan pendistribusian insentif RT/RW dan operasional LPMD/K 2010 dan Kader Posyandu dilakukan pada masa tenang, yakni pada tanggal 21-22 Juni 2010. Seharusnya, sesuai dengan peraturan Bupati Soppeng, insentif dibayarkan per triwulan yakni pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember 2010 untuk alokasi APBD 2010. Namun ternyata pembayaran insentif dilakukan secara rapelan, yaitu pembayaran insentif bulan Maret dibayarkan pada 21-22 Juni 2010 atau pada masa tenang setelah masa kampanye berakhir; Proses pencairan dana insentif tersebut dilakukan tanpa adanya SK Bupati sebagai dasar adanya Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pembayaran (SPP). Calon Bupati incumbent melanggar Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 270/214/SJ perihal Akuntabilitas Transparansi Pelaksanaan Pemilu Kada Tahun 2010; Mengenai jumlah orang yang menerima bantuan, Pemohon mendalilkan sebagai berikut: No 1. 2. 3. 4. 5.

Nama Bantuan/Insentif Bantuan Keuangan Kades Insentif RW Insentif RT Kader posyandu Opersional LPMD Jumlah total

Jumlah Orang 49 443 1193 1560 70 3.315 orang

[3.14.3] Bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagikan bantuan sosial kepada pemilik kios dan lods (pedagang) Pasar Cabenge dengan mendasarkan pada Surat Perjanjian Nomor 1676/KDS/XII/2009 bertanggal 29 Desember 2009 antara Bupati Soppeng dengan H. Bakri Beddu (Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Kabupaten Soppeng). Pendistribusian bantuan dilakukan bekerja sama dengan H. Bakri Beddu pada Maret 2010 yang bertendensi untuk penggalangan dukungan suara; Jenis 1. Pelataran 2. Lods 3. Kios 4. Biaya

Jumlah Unit 512 120

Besarnya Bantuan Rp. 100.000 Rp.4.500.000 Rp. 950.000

Jumlah Rp. 51.200.000 Rp. 540.000.000 Rp. 771.400.000 Rp. 37.220.000

61

ops

812

Total

Rp.1.399.820.000 1440

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-11 sampai dengan Bukti P-26, dan Bukti P-30, berupa surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes Kabupaten Soppeng mengenai pencairan insentif RT/RW dan operasional LPMDK Tahun 2010; surat dari Camat Donri-Donri; surat Kepala Desa Sering, Kecamatan DonriDonri; Surat Camat Cabenge; surat Kepala Desa Marioriaja, Kecamatan Marioriwawo; surat Kepala Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo; surat Kepala Desa Barae, Kecamatan Marioriwawo; surat Kepala Desa Soga, Kecamatan Marioriwawo; surat Camat Marioriawa; yang semuanya mengenai penerimaan insentif, serta dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2010; Pemohon juga mengajukan Saksi Syamsidar, Kamarudin, Nasrudin, Amirudin (Kepala Desa Barae), Nuraini, Aziz Nahong, Haniyah, Rosmini, Yuliati, Darmawati, Rajeng, dan Suka, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada insentif yang dibagikan oleh Bupati Soppeng pada beberapa hari sebelum Pemilukada kepada guru mengaji, Imam masjid, ketua RT, ketua RW, anggota LPMD, pedagang pasar, dan kader posyandu; [3.14.4] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon karena menurut Termohon dugaan penyalahgunaan APBD Kabupaten Soppeng Tahun 2009 dan Tahun 2010 belum cukup untuk menilai telah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan praktik politik uang di Kabupaten Soppeng yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon peserta Pemilukada, selain itu hal tersebut bukanlah kewenangan Termohon untuk menilai; [3.14.5] Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang menyatakan bantuan kepada pedagang Pasar Cabenge merugikan Pemohon, karena di Kecamatan Lilirilau, tempat Pasar Cabenge berada, perolehan suara Pemohon justru lebih tinggi dibanding perolehan suara Pihak Terkait. Perjanjian antara Pihak Terkait (Bupati) dengan Asosiasi Pedagang Pasar mendasarkan pada ketentuan Pasal 133 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Dalam pembagian bantuan, menurut Pihak Terkait, H. Bakri Beddu tidak memberikannya secara langsung, melainkan pembagian dilaksanakan oleh Sekretaris Asosiasi yang bernama Jamal, sedangkan pedagang yang memperoleh bantuan hanya pedagang yang secara administratif tercatat oleh pihak pengembang; Bantuan keuangan kepada aparat perangkat Pemerintah Desa merupakan kegiatan yang disusun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa, Musrembang Kecamatan, dan

62

Musrembang Kabupaten. Jadwal pemberian bantuan keuangan juga telah disusun sejak belum adanya jadwal/tahap-tahap Pemilukada; Pihak Terkait menyatakan pembagian bantuan atau Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa memang tidak memerlukan SK Bupati sebagai dasar penerbitan SPM dan SPP. Selain itu, karena APBD Soppeng ditetapkan pada Maret 2010, maka dokumen administrasi dan pembagian bantuan juga terlambat; Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-4 sampai dengan Bukti PT-18. Pihak Terkait mengajukan Saksi Yuliana dan Saksi Dipa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa bantuan atau insentif dimaksud adalah program yang diusulkan dari Musrembang Desa, Musrembang Kecamatan, dan Musrembang Kabupaten. Saksi Jamaluddin pada pokoknya menerangkan sebagai Wakil Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Cabenge membagikan bantuan kepada para pedagang Pasar Cabenge. Saksi Andi Saharuddin (Camat Citta) dan Saksi Mursalin (Camat Liliaraja) pada pokoknya membantah telah mengarahkan para penerima dana insentif/bantuan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1; [3.14.6] Bahwa Panwaslukada Kabupaten Soppeng menyatakan mendapat informasi mengenai dugaan praktik politik uang, namun setelah didalami, tidak ada yang bersedia menjadi saksi; [3.14.7] Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon maupun Pihak Terkait, serta Bukti P-12 sampai dengan Bukti P26, dan Bukti P-30, menurut Mahkamah, terbukti bahwa Pemerintah Kabupaten Soppeng membagikan insentif atau dana bantuan kepada pengurus RT/RW, kader posyandu, anggota LPMD, guru mengaji, imam masjid, dan penghulu/syara se-Kabupaten Soppeng secara rapel; serta kepada pedagang Pasar Cabenge, yang dibagikan beberapa hari menjelang pelaksanaan pemungutan suara, bahkan ada yang dibagikan pada malam sebelum hari pemungutan suara sebagaimana dinyatakan oleh Saksi Nuraini; Pembagian insentif atau dana bantuan kepada masyarakat yang dilakukan menjelang hari pemungutan suara memang dapat diduga sebagai praktik politik uang, tetapi karena insentif tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Soppeng dan telah dilaksanakan setidaknya dua hingga tiga tahun terakhir, Mahkamah tidak dapat memberikan penilaian sebelum ada penilaian dari instansi yang berwenang untuk menilai adanya penyalahgunaan anggaran. Terlebih lagi, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa pembagian insentif atau dana bantuan tersebut mengakibatkan para penerimanya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan hukum; 54.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI [3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan calon incumbent memanfaatkan PNS di lingkup Pemkab Soppeng untuk memobilisasi dukungan, yaitu: 63

•

Saat pelaksanaan debat kandidat pada 8 Juni 2010 di Gedung KONI Kabupaten Soppeng, H. Rusman (Pejabat Eselon 2) hadir bersama Tim Pemenangan dan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan menggunakan atribut Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1; • Saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada 16 Juni 2010 di Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo, Hamzah Hola (Pelaksana Tugas Camat Marioriwawo) ikut berkampanye dengan mengenakan pakaian PNS; • Terdapat kendaraan dinas berupa mobil Suzuki APV Nomor Polisi DD 158 Y digunakan untuk kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1; • Adanya mobilisasi PNS pada saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1; Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-27 sampai dengan Bukti P-30; [3.15.1] Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa (i) H. Rusman tidak bersama Tim Pemenangan Calon Nomor Urut 1 pada debat kandidat 8 Juni 2010 dan tidak mengenakan atribut Pasangan Calon Nomor Urut 1, melainkan mengenakan atribut LSM Warisan Nenek Moyang (Wanemo); (ii) Pihak Terkait pada 16 Juni 2010 tidak pernah berkampanye di Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo; dan (iii) Pemohon tidak menjelaskan dan membuktikan kendaraan dinas dimaksud dipergunakan oleh siapa, kapan, dan dimana. Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-30; [3.15.2] Menurut Mahkamah, berdasarkan Bukti P-28 berupa foto yang didalilkan oleh Pemohon sebagai H. Rusman, dan tidak dibantah oleh Pihak Terkait, memang H. Rusman hadir pada acara debat kandidat tanggal 8 Juni 2010, namun H. Rusman tidak mengenakan atribut Pasangan Calon Nomor Urut 1 melainkan mengenakan pakaian LSM Wanemo; Dalil Pemohon bahwa ada kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada 16 Juni 2010 di Gattareng telah diakui pula oleh Pihak Terkait dengan Bukti PT-30 berupa jadwal kampanye yang disusun oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1. Namun, foto yang dijadikan Bukti P-29 tidak dapat membuktikan dalil Pemohon bahwa Hamzah Hola (Pelaksana Tugas Camat Marioriwawo) hadir dalam kampanye tersebut. Selain itu dalil Pemohon mengenai adanya mobil dinas yang dipergunakan dalam kampanye Pasangan Nomor Urut 1 dan mobilisasi PNS dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak dapat dibuktikan; Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan hukum; [3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Panwaslu berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 116-Kep Tahun 2010 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan, menyatakan mengangkat Sdr. Abd. Rasyid sebagai Anggota Panwas Pemilukada Kabupaten Soppeng, yang kemudian terpilih menjadi Ketua 64

Panwas Pemilukada. Padahal Abd. Rasyid, S.H. merangkap sebagai Tenaga Ahli (Advokat/Pengacara) pada Pemerintah Kabupaten Soppeng berdasarkan Keputusan Bupati Soppeng Nomor: 96/III/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2010, bertanggal 9 Maret 2010. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-31; [3.16.1] Pihak Terkait menyatakan bahwa SK Bupati Nomor 96/III/2010 bertanggal 9 Maret 2010 mengenai pengangkatan Abd. Rasyid, S.H. sebagai konsultan hukum Pemerintah Kabupaten Soppeng, dikeluarkan sebelum Abd. Rasyid dilantik menjadi anggota Panwaslukada Kabupaten Soppeng. Setelah dilantik menjadi anggota Panwaslukada Kabupaten Soppeng, Abd. Rasyid mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai konsultan hukum Pemerintah Kabupaten Soppeng. Untuk membuktikan jawabannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-31 dan Bukti PT-32; [3.16.2] Berdasarkan dalil Pemohon, bantahan maupun pengakuan Pihak Terkait, serta bukti yang diajukan kedua pihak, Mahkamah memperoleh fakta hukum bahwa Abd. Rasyid yang sebelumnya berkedudukan sebagai tenaga ahli/advokat/pengacara (vide Bukti PT-31) ditetapkan sebagai anggota Panwaslu oleh Bawaslu pada tanggal 17 Maret 2010 (vide Bukti PT-31) dan dilantik pada tanggal 22 Maret 2010 (vide Bukti PT-31), kemudian pada tanggal 5 April 2010 mengundurkan diri sebagai konsultan hukum Pemerintah Kabupaten Soppeng (vide Bukti PT-31). Hal yang demikian, menurut Mahkamah, tidak cukup membuktikan adanya keberpihakan Panwaslu Kabupaten Soppeng kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana didalilkan Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan hukum; [3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada tahapan kampanye 6 Juni 2010 berupa penyampaian visi dan misi pasangan calon, dan pada 7 dan 8 Juni 2010 berupa debat calon Kepala Daerah Soppeng, ternyata Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak mempunyai ijin cuti dan/atau tidak dalam keadaan cuti. Ijin cuti untuk melakukan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 berlaku mulai tanggal 10 sampai dengan 17 Juni 2010 berdasarkan Keputusan Gubernur Sulsel Nomor: 1222/VI/Tahun 2010 tentang Cuti Bupati dan Wakil Bupati Soppeng. Pemohon menyatakan tindakan Termohon yang membiarkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tetap mengikuti rangkaian kampanye hingga tanggal 8 Juni 2010, membuktikan keberpihakan Termohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-32; [3.17.1] Termohon menyatakan bahwa permasalahan cuti calon incumbent adalah hal yang dilematis karena adanya pengaturan kampanye yang kontradiktif dalam Pasal 55 ayat (4) dan Pasal 61 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, dan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007, yaitu (i) mengatur agar hari pertama kampanye (dalam Rapat Paripurna DPRD) dilakukan bersamaan; (ii) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dicalonkan 65

dalam pemilihan, dilarang berkampanye pada hari yang sama; dan (iii) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dicalonkan, harus menjalani cuti pada saat kampanye; [3.17.2] Terhadap dalil Pemohon dan keterangan Termohon, menurut Mahkamah, pihak yang berwenang untuk menilai adanya pelanggaran cuti yang dilakukan pasangan calon peserta pemilukada adalah Panwaslu Kabupaten Soppeng. Sementara terhadap pernyataan Termohon bahwa terdapat kontradiksi dalam pengaturan cuti untuk pejabat incumbent dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menurut Mahkamah revisi terhadap peraturan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah sepenuhnya; [3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak mengambil tindakan terhadap tidak adanya tanda/nomor register pada seluruh kotak suara yang dipergunakan di 497 TPS. Menurut Pemohon, tidak adanya register ini memungkinkan kotak suara disalahgunakan untuk menambah suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan mengurangi suara Pemohon. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Saksi FAS Rahmat Kami yang pada pokoknya menerangkan bahwa saat Pemilukada Kabupaten Soppeng Tahun 2010, kotak suara tidak ada yang diregistrasi, sementara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden, kotak suara diregistrasi; [3.18.1] Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang mewajibkan penyelenggara pemilukada untuk meregistrasi kotak suara, namun demikian Termohon tetap menempelkan stiker/label pada kotak suara yang mencantumkan lokasi TPS, desa/kelurahan, serta kecamatan. Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan Bukti T-75; [3.18.2] Berdasarkan keterangan Saksi FAS Rahmat Kami, yang tidak dibantah oleh Termohon, pada pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Soppeng memang kotak suara yang dipergunakan tidak diregistrasi. Menurut Mahkamah, registrasi kotak suara pada dasarnya adalah pemberian identitas kotak suara agar memudahkan dalam penghitungan suara. Termohon memang tidak melakukan registrasi terhadap kotak suara, namun Termohon telah menempelkan label/stiker yang sekurangkurangnya memuat nama desa dan nomor TPS (vide Bukti T-75) pada masing-masing kotak suara yang fungsinya untuk memberi identitas pada kotak suara; Seandainyapun registrasi kotak suara adalah kewajiban yang dilalaikan oleh Termohon, quod non, Pemohon tidak dapat menguraikan dan tidak dapat menjelaskan korelasi antara tidak diregistrasinya kotak suara dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Kelalaian tersebut, quod non, juga tidak serta merta mengakibatkan kerugian pada

66

pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Soppeng. Dengan demikian, dalil Pemohon harus dikesampingkan; [3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon melakukan kekeliruan karena pada rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Lilirilau menggunakan formulir Lampiran Model DA-KWK untuk rekapitulasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Saksi Andi Ayub yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi mengetahui adanya formulir Lampiran Model DA-KWK untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden saat saksisaksi Pemohon di PPK Lilirilau menyerahkan salinan dokumen rekapitulasi; [3.19.1] Termohon mengajukan H. Muhammati (PPK Lilirilau) yang membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa pencatatan rekapitulasi tidak pernah dilakukan di formulir untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Menurut PPK Lilirilau pengisian formulir rekapitulasi dilakukan dengan laptop; [3.19.2] Terhadap dalil Pemohon yang telah dibantah oleh Termohon dan PPK Lilirilau, Mahkamah menyandingkan formulir yang dipermasalahkan di hadapan pihak-pihak yang kemudian diakui oleh kedua pihak bahwa isi dan tanda tangan dalam formulir tersebut adalah benar. Dalam persidangan Termohon mengakui bahwa munculnya formulir yang bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tersebut karena kesalahan editing dalam laptop; Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, benar telah terjadi pelanggaran administrasi, tetapi pelanggaran administrasi dimaksud, sebagaimana diakui pihak-pihak, tidak mengubah angka perolehan suara. Dengan demikian, meskipun dalil Pemohon terbukti tetapi karena tidak mempengaruhi perolehan suara pasangan calon, maka dalil Pemohon harus dikesampingkan; [3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon melakukan kekeliruan dalam rekapitulasi perolehan suara pasangan calon di wilayah PPK Kecamatan Lalabata dan Kecamatan Marioriwawo. Kekeliruan tersebut dilakukan karena mendasarkan penghitungan pada copy formulir Model C-1-KWK milik saksi pasangan calon dan bukan berdasarkan data Termohon, karena semua data rekapitulasi suara dalam kotak suara pada semua KPPS dan PPK pada dua wilayah Kecamatan Lalabata dan Kecamatan Marioriwawo terbakar habis. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-48 dan mengajukan Saksi Asnaidi yang pada pokoknya menerangkan bahwa rekapitulasi tingkat Kecamatan Lalabata mendasarkan pada formulir C1-KWK fotokopian; [3.20.1] Termohon membantah dalil Pemohon mengenai dipergunakannya copy formulir Model C1-KWK milik saksi dalam rekapitulasi tingkat PPK Lalabata. Menurut Termohon memang terjadi aksi anarkis yang mengakibatkan terbakarnya seluruh kotak suara Kecamatan Lalabata dan satu kotak suara Kecamatan Marioriwawo, yaitu kotak suara TPS 6 Desa Goarie; Karena seluruh kotak suara TPS Kecamatan Lalabata terbakar habis, rekapitulasi suara tingkat PPK Kecamatan Lalabata dilakukan dengan 67

mendasarkan pada salinan formulir Model C1-KWK yang dimiliki PPS/KPPS dan dicocokkan dengan salinan formulir Model C1-KWK yang dimiliki oleh para saksi pasangan calon dan Panwascam. Sedangkan di Kecamatan Marioriwawo, rekapitulasi untuk TPS 6 Desa Goarie dilakukan dengan mendasarkan pada salinan formulir Model C1-KWK yang dimiliki PPS/KPPS, sementara rekapitulasi untuk 91 TPS lainnya didasarkan pada formulir dalam kotak suara yang tidak ikut terbakar; Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan Bukti T-17, Bukti T-72, dan Bukti T-76. Termohon juga mengajukan Saksi Maesara Kadir (Ketua PPK Marioriwawo) yang pada pokoknya menerangkan bahwa rekapitulasi tingkat PPK Goarie dilakukan di Kabupaten dengan membuka semua kotak, kecuali untuk TPS 6 Desa Goarie yang mendasarkan pada dokumen PPS, karena kotak suara TPS 6 Desa Goarie terbakar; [3.20.2] Berdasarkan keterangan para pihak dan Saksi Asnaidi yang diajukan Pemohon, serta keterangan Maesara Kadir (Ketua PPK Marioriwawo), menurut Mahkamah memang terjadi pembakaran kotak suara di PPK Lalabata dan PPK Marioriwawo, namun tidak semua kotak suara terbakar, melainkan hanya kotak suara beserta semua dokumen seluruh TPS se-Kecamatan Lalabata; dan kotak suara TPS 6 Desa Goarie beserta dokumen di dalamnya; Meskipun terjadi pembakaran kotak suara, tidak benar bahwa terbakarnya kotak suara tersebut mengakibatkan terjadinya kesalahan rekapitulasi perolehan suara sebagaimana didalilkan Pemohon, karena setelah membandingkan Bukti P-48 dan Bukti T-17, Mahkamah tidak menemukan adanya perbedaan antara kedua bukti tersebut menyangkut hasil rekapitulasi perolehan suara di TPS 6 Desa Goarie, Kecamatan Marioriwawo dan hasil rekapitulasi seluruh TPS di Kecamatan Lalabata. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai kekeliruan rekapitulasi oleh Termohon adalah tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan; [3.21] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penggelembungan suara yang dilakukan oleh KPPS pada beberapa TPS di beberapa Kecamatan, yaitu: 1. TPS I, KPPS Umpungeng, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng mengubah angka di formulir Model C1 KWK dari angka 46 menjadi 49, dan mengubah angka 44 menjadi 41; 2. TPS II, KPPS Umpungeng, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, mengubah angka 76 menjadi 78, dan mengubah angka 36 menjadi 34; 3. TPS III, KPPS Umpungeng, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, mengubah angka 119 menjadi 123, mengubah angka 208 menjadi 212, mengubah angka 75 menjadi 63, dan mengubah angka 186 menjadi 174; 4. TPS VII, KPPS Umpungeng, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, mengubah angka 108 menjadi 184, mengubah angka 191 menjadi 189, mengubah angka 18 menjadi 22, dan mengubah angka 61 menjadi 65; 68

5. Rekap PPK Kecamatan Lilirilau; 6. Rekap PPK Kecamatan Donri-Donri; 7. Rekap PPK Kecamatan Liliriaja; 8. Rekap PPK Kecamatan Ganra; 9. Rekap PPK Kecamatan Marioriwawo; [3.21.1] Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan tidak terjadi penggelembungan suara. Memang terjadi perubahan angka pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Umpungeng, TPS 10 Kelurahan Cabenge, rekapitulasi Kecamatan Donri-Donri, TPS 2 dan TPS 3 Desa Rompegading, TPS 6 Desa Ganra, dan TPS 5 Desa Bulue, tetapi perubahan angka tersebut adalah pembetulan pada penulisan data di TPS, bukan pembetulan atau koreksi pada penulisan hasil/perolehan suara; Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan Bukti T-17 dan Bukti T-32. Termohon juga menghadirkan H. Muhammati (PPK Lilirilau) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat rekapitulasi tingkat PPK Lilirilau tidak ada saksi yang mengajukan koreksi; [3.21.2] Berdasarkan keterangan para pihak dalam persidangan, menurut Mahkamah, Pemohon dalam dalilnya tidak menjelaskan penggelembungan suara ditujukan untuk pasangan calon yang mana. Selain itu, Pemohon juga tidak dapat membuktikan bahwa terjadi penggelembungan sebagaimana didalilkannya. Menurut Mahkamah, berdasarkan keterangan Termohon dan H Muhammati (PPK Lilirilau) memang terjadi perubahan angka pada beberapa formulir rekapitulasi baik tingkat TPS maupun PPK, yaitu pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Umpungeng, TPS 10 Kelurahan Cabenge, rekapitulasi Kecamatan Donri-Donri, TPS 2 dan TPS 3 Desa Rompegading, TPS 6 Desa Ganra, dan TPS 5 Desa Bulue, yang semua koreksi angka tersebut bukan merupakan koreksi/perubahan angka perolehan suara. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan karenanya harus dikesampingkan; 55.

HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI [3.22] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon menggelembungkan perolehan suara Pasangan Nomor Urut 1 dan mengurangi perolehan suara Pemohon, di: A. Kecamatan Lalabata 1. Desa Ompo a. TPS 1, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 83 digelembungkan menjadi 94, sedangkan suara Pemohon 221 dikurangi menjadi 215; b. TPS 2, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 146, digelembungkan menjadi 160, sedangkan suara Pemohon 150 dikurangi menjadi 145; c. TPS 4, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 123, digelembungkan menjadi 133, sedangkan suara Pemohon 96 dikurangi menjadi 91; 69

d. TPS 5, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 132, digelembungkan menjadi 150, sedangkan suara Pemohon 70 dikurangi menjadi 61; e. TPS 6, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 172, digelembungkan menjadi 199, sedangkan suara Pemohon 124 dikurangi menjadi 106; f. TPS 7, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 124, digelembungkan menjadi 139, sedangkan suara Pemohon 107 dikurangi menjadi 99. Di Desa Ompo, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 107 suara, sedangkan suara Pemohon dikurangi sebanyak 58 suara. 2. Desa Lemba a. TPS 2, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 105, digelembungkan menjadi 155, sedangkan suara Pemohon 131 dikurangi menjadi 101; b. TPS 3, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 108, digelembungkan menjadi 141, sedangkan suara Pemohon 120 dikurangi menjadi 93; c. TPS 4, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 108, digelembungkan menjadi 169, sedangkan suara Pemohon 118 dikurangi menjadi 80; d. TPS 5, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 109, digelembungkan menjadi 121, sedangkan suara Pemohon 53 dikurangi menjadi 46; e. TPS 6, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 93, digelembungkan menjadi 116, sedangkan suara Pemohon 95 dikurangi menjadi 84; f. TPS 7, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 114, digelembungkan menjadi 124, sedangkan suara Pemohon 85 dikurangi menjadi 75; g. TPS 8, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 104, digelembungkan menjadi 113, sedangkan suara Pemohon 71 dikurangi menjadi 62; Di Desa Lemba, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 198 suara, sedangkan suara Pemohon dikurangi sebanyak 132 suara; 3. Desa Salokaraja a. TPS 1, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 197, digelembungkan menjadi 243, sedangkan suara Pemohon 71 dikurangi menjadi 51; b. TPS 2, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 183, digelembungkan menjadi 224, sedangkan suara Pemohon 108 dikurangi menjadi 91; c. TPS 3, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 132, digelembungkan menjadi 175, sedangkan suara Pemohon 123 dikurangi menjadi 104;

70

d. TPS 4, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 192, digelembungkan menjadi 251, sedangkan suara Pemohon 81 dikurangi menjadi 50; e. TPS 5, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 187, digelembungkan menjadi 234, sedangkan suara Pemohon 104 dikurangi menjadi 82; f. TPS 6, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 161, digelembungkan menjadi 203, sedangkan suara Pemohon 87 dikurangi menjadi 66; Di Desa Salokaraja, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 278, sedangkan Pemohon dikurangi suaranya sebesar 130. 4. Desa Maccile a. TPS 1, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 184, digelembungkan menjadi 203, sedangkan suara Pemohon 86 dikurangi menjadi 77; b. TPS 2, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 116, digelembungkan menjadi 131, sedangkan suara Pemohon 171 dikurangi menjadi 145; c. TPS 3, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 87, digelembungkan menjadi 100, sedangkan suara Pemohon 115 dikurangi menjadi 110; d. TPS 4, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 40, digelembungkan menjadi 49, sedangkan suara Pemohon 76 dikurangi menjadi 72; e. TPS 5, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 97, digelembungkan menjadi 114, sedangkan suara Pemohon 194 dikurangi menjadi 187; f. TPS 6, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 116, digelembungkan menjadi 140, sedangkan suara Pemohon 207 dikurangi menjadi 198; Di Desa Maccile, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 97, sedangkan Pemohon dikurangi suaranya sebesar 41. 5. Desa Mattabulu a. TPS 1, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 91, digelembungkan menjadi 112, sedangkan suara Pemohon 80 dikurangi menjadi 71; b. TPS 2, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 61, digelembungkan menjadi 79, sedangkan suara Pemohon 173 dikurangi menjadi 163; c. TPS 3, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 34, digelembungkan menjadi 48, sedangkan suara Pemohon 134 dikurangi menjadi 126; d. TPS 4, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 69, digelembungkan menjadi 84, sedangkan suara Pemohon 131 dikurangi menjadi 120;

71

Di Desa Mattabulu, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 68, sedangkan suara Pemohon dikurangi sebanyak 38 suara; 6. Desa Umpungeng a. TPS 1, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 40, digelembungkan menjadi 62, sedangkan suara Pemohon 97 dikurangi menjadi 88; b. TPS 2, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 54, digelembungkan menjadi 75, sedangkan suara Pemohon 85 dikurangi menjadi 77; c. TPS 3, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 53, digelembungkan menjadi 71, sedangkan suara Pemohon 174 dikurangi menjadi 168; d. TPS 4, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 87, digelembungkan menjadi 114, sedangkan suara Pemohon 104 dikurangi menjadi 92; e. TPS 5, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 44, digelembungkan menjadi 63, sedangkan suara Pemohon 132 dikurangi menjadi 125; f. TPS 6, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 77, digelembungkan menjadi 102, sedangkan suara Pemohon 102 dikurangi menjadi 91; g. TPS 7, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 44, digelembungkan menjadi 61, sedangkan suara Pemohon 151 dikurangi menjadi 146; h. TPS 8, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 48, digelembungkan menjadi 68, sedangkan suara Pemohon 128 dikurangi menjadi 121; Di Desa Umpungeng, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 169, sedangkan suara Pemohon dikurangi sebanyak 65 suara; 7. Desa Bila a. TPS 1, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 114, digelembungkan menjadi 133, sedangkan suara Pemohon 56 dikurangi menjadi 48; b. TPS 2, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 147, digelembungkan menjadi 168, sedangkan suara Pemohon 94 dikurangi menjadi 83; c. TPS 3, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 110, digelembungkan menjadi 127, sedangkan suara Pemohon 94 dikurangi menjadi 81; d. TPS 4, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 115, digelembungkan menjadi 133 sedangkan suara Pemohon 98 dikurangi menjadi 86; e. TPS 5, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 108, digelembungkan menjadi 127, sedangkan suara Pemohon 80 dikurangi menjadi 71;

72

f. TPS 6, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 218, digelembungkan menjadi 247, sedangkan suara Pemohon 104 dikurangi menjadi 94; g. TPS 7, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 159, digelembungkan menjadi 179, sedangkan suara Pemohon 84 dikurangi menjadi 77; h. TPS 8, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 156, digelembungkan menjadi 173, sedangkan suara Pemohon 107 dikurangi menjadi 101; i. TPS 9, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 172, digelembungkan menjadi 199, sedangkan suara Pemohon 84 dikurangi menjadi 72; j. TPS 10, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 52, digelembungkan menjadi 60, sedangkan suara Pemohon 116 dikurangi menjadi 113; k. TPS 11, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 145, digelembungkan menjadi 163, sedangkan suara Pemohon 202 dikurangi menjadi 159; l. TPS 12, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 133, digelembungkan menjadi 155, sedangkan suara Pemohon 130 dikurangi menjadi 121; m. TPS 13, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 148, digelembungkan menjadi 176, sedangkan suara Pemohon 210 dikurangi menjadi 198; n. TPS 14, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 85, digelembungkan oleh Termohon menjadi 101, sedangkan suara Pemohon 140 dikurangi menjadi 130; Di Desa Bila, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 279 suara, sedangkan suara Pemohon dikurangi sebanyak 129 suara; 8. Desa Lapajung a. TPS 1, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 98, digelembungkan menjadi 108, sedangkan suara Pemohon 108 dikurangi menjadi 102; b. TPS 2, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 86, digelembungkan menjadi 95, sedangkan suara Pemohon 174 dikurangi menjadi 170; c. TPS 3 suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 37, digelembungkan menjadi 44, sedangkan suara Pemohon 211 dikurangi menjadi 208; d. TPS 4, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 67, digelembungkan menjadi 75 sedangkan suara Pemohon 144 dikurangi menjadi 141; e. TPS 5, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 132, digelembungkan menjadi 144, sedangkan suara Pemohon 121 dikurangi menjadi 114;

73

f. TPS 6, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 171, digelembungkan menjadi 185, sedangkan suara Pemohon 145 dikurangi menjadi 140; g. TPS 7, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 151, digelembungkan menjadi 162, sedangkan suara Pemohon 147 dikurangi menjadi 142; h. TPS 8, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 138, digelembungkan menjadi 144, sedangkan suara Pemohon 136 dikurangi menjadi 135; i. TPS 9, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 182, digelembungkan menjadi 188, sedangkan suara Pemohon 144 dikurangi menjadi 142; j. TPS 10, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 110, digelembungkan menjadi 115, sedangkan suara Pemohon 171 dikurangi menjadi 170; k. TPS 11, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 157, digelembungkan menjadi 176, sedangkan suara Pemohon 156 dikurangi menjadi 148; l. TPS 12, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 179, digelembungkan menjadi 200, sedangkan suara Pemohon 103 dikurangi menjadi 94; Di Desa Lapajung, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 128 sedangkan suara Pemohon dikurangi sebanyak 54; 9. Desa Lalabata Rilau a. TPS 1, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 136, digelembungkan menjadi 153, sedangkan suara Pemohon 139 dikurangi menjadi 129; b. TPS 2, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 137, digelembungkan menjadi 155, sedangkan suara Pemohon 134 dikurangi menjadi 123; c. TPS 3, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 108, digelembungkan menjadi 121, sedangkan suara Pemohon 106 dikurangi menjadi 97; d. TPS 4, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 52, digelembungkan menjadi 61, sedangkan suara Pemohon 102 dikurangi menjadi 97; e. TPS 5, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 145, digelembungkan menjadi 159, sedangkan suara Pemohon 122 dikurangi menjadi 114; f. TPS 6, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 189, digelembungkan menjadi 210, sedangkan suara Pemohon 99 dikurangi menjadi 84; g. TPS 7, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 161, digelembungkan menjadi 177, sedangkan suara Pemohon 130 dikurangi menjadi 120; h. TPS 8, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 235, digelembungkan menjadi 262, sedangkan suara Pemohon 126 dikurangi menjadi 108; 74

i. TPS 9, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 67, digelembungkan menjadi 78, sedangkan suara Pemohon 97 dikurangi menjadi 92; j. TPS 10, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 128, digelembungkan menjadi 147, sedangkan suara Pemohon 50 dikurangi menjadi 38; k. TPS 11, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 16, digelembungkan menjadi 23, sedangkan suara Pemohon 63 dikurangi menjadi 61; l. TPS 12, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 107, digelembungkan menjadi 122, sedangkan suara Pemohon 61 dikurangi menjadi 50; m. TPS 13, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 40, digelembungkan menjadi 86, sedangkan suara Pemohon 84 dikurangi menjadi 44; n. TPS 14, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 70, digelembungkan menjadi 98, sedangkan suara Pemohon 146 dikurangi menjadi 123; o. TPS 15, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 38, digelembungkan menjadi 48, sedangkan suara Pemohon 138 dikurangi menjadi 134; p. TPS 16, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 33, digelembungkan menjadi 39, sedangkan suara Pemohon 118 dikurangi menjadi 116; Di Desa Lalabata Rilau, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 277, sedangkan suara Pemohon dikurangi sebanyak 185 suara; 10. Desa Botto a. TPS 1, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 23, digelembungkan menjadi 35, sedangkan suara Pemohon 217 dikurangi menjadi 205; b. TPS 2, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 67, digelembungkan menjadi 80, sedangkan suara Pemohon 94 dikurangi menjadi 81; c. TPS 3, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 130, digelembungkan menjadi 143, sedangkan suara Pemohon 145 dikurangi menjadi 132; d. TPS 4, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 142, digelembungkan menjadi 154, sedangkan suara Pemohon 127 dikurangi menjadi 115; e. TPS 5, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 62, digelembungkan menjadi 75, sedangkan suara Pemohon 157 dikurangi menjadi 145; f. TPS 6, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 97, digelembungkan menjadi 110, sedangkan suara Pemohon 86 dikurangi menjadi 73;

75

g. TPS 7, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 138, digelembungkan menjadi 152, sedangkan suara Pemohon 102 dikurangi menjadi 88; h. TPS 8, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 149, digelembungkan menjadi 166, sedangkan suara Pemohon 120 dikurangi menjadi 104; i. TPS 9, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 99, digelembungkan menjadi 112, sedangkan suara Pemohon 136 dikurangi menjadi 125; j. TPS 10, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 133, digelembungkan menjadi 146, sedangkan suara Pemohon 175 dikurangi menjadi 162; Bahwa di Desa Botto, Pasangan Nomor Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 133 sedangkan Pemohon dikurangi suaranya sebesar 129 Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-33. B. Kecamatan Citta 1. Desa Citta a. TPS 1, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 149, digelembungkan menjadi 155, sedangkan suara Pemohon 59 dikurangi menjadi 57; b. TPS 2, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah140, digelembungkan menjadi 153; c. TPS 3, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 158, digelembungkan menjadi 170, sedangkan suara Pemohon 121 dikurangi menjadi 120; d. TPS 4, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 116, digelembungkan menjadi 125, sedangkan suara Pemohon 119 dikurangi menjadi 115; e. TPS 5, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 64, digelembungkan menjadi 72; f. TPS 6, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 153, digelembungkan menjadi 159, sedangkan suara Pemohon 107 dikurangi menjadi 106; Di Desa Citta, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 54 suara, sedangkan suara Pemohon dikurangi sebanyak 8 suara; 2. Desa Kampiri a. TPS 1, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 135, digelembungkan menjadi 150, sedangkan suara Pemohon 33 dikurangi menjadi 31; b. TPS 3 suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 36, digelembungkan menjadi 46, sedangkan suara Pemohon 126 dikurangi menjadi 125; c. TPS 4, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 116, digelembungkan menjadi 126; Di Desa Kampiri, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 35, sedangkan suara Pemohon dikurangi sebanyak 3 suara; 76

3. Desa Labae a. TPS 1, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 112, digelembungkan menjadi 123; b. TPS 2, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 145, digelembungkan menjadi 151, sedangkan suara Pemohon 25 dikurangi menjadi 21; c. TPS 3, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 110, digelembungkan menjadi 143, sedangkan suara Pemohon 28 dikurangi menjadi 23; d. TPS 4, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 138, digelembungkan menjadi 152, sedangkan suara Pemohon 62 dikurangi menjadi 56; e. TPS 5, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 83, digelembungkan menjadi 101, sedangkan suara Pemohon 88 dikurangi menjadi 86; Di Desa Labae, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 82, sedangkan suara Pemohon dikurangi sebanyak 17; Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-34. C. Kecamatan Ganra 1. Desa Belo a. TPS 1, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 137, digelembungkan menjadi 146, sedangkan suara Pemohon 56 dikurangi menjadi 53; b. TPS 2, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 119, digelembungkan menjadi 139, sedangkan suara Pemohon 44 dikurangi menjadi 39; c. TPS 3, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 63, digelembungkan menjadi 77, sedangkan suara Pemohon 63 dikurangi menjadi 60; d. TPS 4, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 61, digelembungkan menjadi 74, sedangkan suara Pemohon 72 dikurangi menjadi 69; e. TPS 5, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 182, digelembungkan menjadi 192, sedangkan suara Pemohon 24 dikurangi menjadi 22; f. TPS 6, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 85, digelembungkan menjadi 93, sedangkan suara Pemohon 41 dikurangi menjadi 37; g. TPS 7, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 152, digelembungkan menjadi 162, sedangkan suara Pemohon 67 dikurangi menjadi 65; h. TPS 8, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 180, digelembungkan menjadi 188, sedangkan suara Pemohon 99 dikurangi menjadi 95;

77

Di Desa Belo, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 92 suara, sedangkan suara Pemohon dikurangi sebanyak 26 suara; 2. Desa Enrekeng a. TPS 1, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 141, digelembungkan menjadi 150, sedangkan suara Pemohon 85 dikurangi menjadi 81; b. TPS 2, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 128, digelembungkan menjadi 134, sedangkan suara Pemohon 71 dikurangi menjadi 68; c. TPS 3, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 94, digelembungkan menjadi 106, sedangkan suara Pemohon 87 dikurangi menjadi 82; d. TPS 4, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 118, digelembungkan menjadi 128, sedangkan suara Pemohon 92 dikurangi menjadi 88; Di Desa Enrekeng, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 37 suara, sedangkan suara Pemohon dikurangi sebanyak 16 suara; 3. Desa Ganra a. TPS 1, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 174, digelembungkan menjadi 210, sedangkan suara Pemohon 51 dikurangi menjadi 49; b. TPS 2, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 184, digelembungkan menjadi 202, sedangkan suara Pemohon 61 dikurangi menjadi 60; c. TPS 3, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 181, digelembungkan menjadi 188, sedangkan suara Pemohon 73 dikurangi menjadi 72; d. TPS 4, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 217, digelembungkan menjadi 219; e. TPS 5, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 120, digelembungkan menjadi 121; f. TPS 6, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 150, digelembungkan menjadi 165, sedangkan suara Pemohon 94 dikurangi menjadi 93; g. TPS 7, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 169, digelembungkan menjadi 183; Di Desa Ganra, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 84, sedangkan suara Pemohon dikurangi sebanyak 5 suara; 4. Desa Lompulle a. TPS 1, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 167, digelembungkan menjadi 175, sedangkan suara Pemohon 59 dikurangi menjadi 57; b. TPS 2, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 160, digelembungkan menjadi 163;

78

c. TPS 3, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 48, digelembungkan menjadi 51, sedangkan suara Pemohon 196 dikurangi menjadi 193; d. TPS 4, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 133, digelembungkan menjadi 156; e. TPS 5, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 71, digelembungkan menjadi 79, sedangkan suara Pemohon 92 dikurangi menjadi 91; f. TPS 6, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 73, digelembungkan menjadi 82; Di Desa Lompulle, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 54 suara, sedangkan suara Pemohon dikurangi sebanyak 6 suara; Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-35. D. Kecamatan Liliriaja 1. Desa Barang a. TPS 1, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 89, digelembungkan menjadi 102, sedangkan suara Pemohon 99 dikurangi menjadi 96; b. TPS 2, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 109, digelembungkan menjadi 123, sedangkan suara Pemohon 114 dikurangi menjadi 109; c. TPS 3, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 94, digelembungkan menjadi 116, sedangkan suara Pemohon 64 dikurangi menjadi 52; d. TPS 4, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 121, digelembungkan menjadi 135, sedangkan suara Pemohon 105 dikurangi menjadi 95; e. TPS 5, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 35, digelembungkan menjadi 44, sedangkan suara Pemohon 61 dikurangi menjadi 53; f. TPS 6, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 26, digelembungkan menjadi 49, sedangkan suara Pemohon 35 dikurangi menjadi 13; Di Desa Barang, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 95 suara, sedangkan suara Pemohon dikurangi suaranya sebanyak 60 suara; 2. Desa Jampu a. TPS 1, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 145, digelembungkan menjadi 152, sedangkan suara Pemohon 167 dikurangi menjadi 161; b. TPS 2, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 176, digelembungkan menjadi 203, sedangkan suara Pemohon 98 dikurangi menjadi 72; c. TPS 3, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 138, digelembungkan menjadi 174, sedangkan suara Pemohon 96 dikurangi menjadi 62.

79

d. TPS 4, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 64, digelembungkan menjadi 88, sedangkan suara Pemohon 124 dikurangi menjadi 102. e. TPS 5, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 38, digelembungkan menjadi 49, sedangkan suara Pemohon 32 dikurangi menjadi 23; f. TPS 6, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 16, digelembungkan menjadi 25, sedangkan suara Pemohon 37 dikurangi menjadi 29; Di Desa Jampu, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 114, sedangkan suara Pemohon dikurangi sebanyak 105 suara; 3. Desa Patojo a. TPS 1, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 108, digelembungkan menjadi 137, sedangkan suara Pemohon 93 dikurangi menjadi 66; b. TPS 2, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 143, digelembungkan menjadi 169, sedangkan suara Pemohon 90 dikurangi menjadi 65; c. TPS 3 suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 210, digelembungkan menjadi 239, sedangkan suara Pemohon 116 dikurangi menjadi 88; d. TPS 4, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 50, digelembungkan menjadi 76, sedangkan suara Pemohon 110 dikurangi menjadi 94; e. TPS 6, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 94, digelembungkan menjadi 115, sedangkan suara Pemohon 77 dikurangi menjadi 58; Di Desa Patojo, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 122, sedangkan suara Pemohon dikurangi sebanyak 115 suara; 4. Desa Rompegading a. TPS 2, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 191, digelembungkan menjadi 209, sedangkan suara Pemohon 146 dikurangi menjadi 129; b. TPS 3, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 214, digelembungkan menjadi 241, sedangkan suara Pemohon 110 dikurangi menjadi 84; c. TPS 4, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 133, digelembungkan menjadi 162, sedangkan suara Pemohon 141 dikurangi menjadi 114; Di Desa Rompegading, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 74, sedangkan suara Pemohon dikurangi sebanyak 70 suara; 5. Desa Timusu a. TPS 1, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 149, digelembungkan menjadi 167, sedangkan suara Pemohon 148 dikurangi menjadi 133; 80

b. TPS 3, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 177, digelembungkan menjadi 200, sedangkan suara Pemohon 103 dikurangi menjadi 82; c. TPS 5, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 231, digelembungkan menjadi 262, sedangkan suara Pemohon 81 dikurangi menjadi 55; d. TPS 6, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 76, digelembungkan menjadi 88, sedangkan suara Pemohon 93 dikurangi menjadi 84; e. TPS 7, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 88, digelembungkan menjadi 107, sedangkan suara Pemohon 110 dikurangi menjadi 95; Di Desa Timusu, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 103, sedangkan Pemohon dikurangi suaranya sebesar 86; 6. Desa Appanang a. TPS 1, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 102, digelembungkan menjadi 131, sedangkan suara Pemohon 90 dikurangi menjadi 62; b. TPS 3, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 25, digelembungkan menjadi 36, sedangkan suara Pemohon 99 dikurangi menjadi 92; c. TPS 4, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 15, digelembungkan menjadi 24, sedangkan suara Pemohon 63 dikurangi menjadi 57; d. TPS 6, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 110, digelembungkan menjadi 142, sedangkan suara Pemohon 97 dikurangi menjadi 70; e. TPS 7, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 94, digelembungkan menjadi 123, sedangkan suara Pemohon 80 dikurangi menjadi 62; f. TPS 8, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 109, digelembungkan menjadi 136, sedangkan suara Pemohon 75 dikurangi menjadi 56; g. TPS 9, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 85, digelembungkan menjadi 106, sedangkan suara Pemohon 89 dikurangi menjadi 77; Di Desa Appanang, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 158, sedangkan suara Pemohon dikurangi sebanyak 117 suara; 7. Desa Galung a. TPS 1, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 200, digelembungkan menjadi 237, sedangkan suara Pemohon 78 dikurangi menjadi 51; b. TPS 3, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 125, digelembungkan menjadi 133, sedangkan suara Pemohon 105 dikurangi menjadi 102;

81

Di Desa Galung, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 45, sedangkan suara Pemohon dikurangi sebanyak 30 suara; 8. Desa Jennae a. TPS 1, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 143, digelembungkan menjadi 156, sedangkan suara Pemohon 159 dikurangi menjadi 152; b. TPS 3 suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 95, digelembungkan menjadi 116, sedangkan suara Pemohon 49 dikurangi menjadi 37; c. TPS 6, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 57, digelembungkan menjadi 84, sedangkan suara Pemohon 72 dikurangi menjadi 63; d. TPS 7, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 165, digelembungkan menjadi 186, sedangkan suara Pemohon 122 dikurangi menjadi 105; e. TPS 9, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 125, digelembungkan menjadi 169, sedangkan suara Pemohon 109 dikurangi menjadi 105; Di Desa Jennae, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 126, sedangkan suara Pemohon dikurangi sebanyak 49 suara; Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-36. E. Kecamatan Lilirilau 1. Desa Abbanuange a. TPS 1, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 34, digelembungkan menjadi 47, sedangkan suara Pemohon 170 dikurangi menjadi 158; b. TPS 3, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 51, digelembungkan menjadi 73, sedangkan suara Pemohon 42 dikurangi menjadi 22; c. TPS 4, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 100, digelembungkan menjadi 127, sedangkan suara Pemohon 97 dikurangi menjadi 71; Di Desa Abbanuange, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 62, sedangkan suara Pemohon dikurangi sebanyak 58 suara; 2. Desa Baringeng a. TPS 1, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 64, digelembungkan menjadi 81, sedangkan suara Pemohon 63 dikurangi menjadi 47; b. TPS 3, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 42, digelembungkan menjadi 54, sedangkan suara Pemohon 43 dikurangi menjadi 33; c. TPS 4, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 120, digelembungkan menjadi 141, sedangkan suara Pemohon 96 dikurangi menjadi 77;

82

d. TPS 5, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 90, digelembungkan menjadi 118, sedangkan suara Pemohon 80 dikurangi menjadi 53; e. TPS 10, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 64, digelembungkan menjadi 77, sedangkan suara Pemohon 63 dikurangi menjadi 51; f. TPS 12, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 79, digelembungkan menjadi 96, sedangkan suara Pemohon 101 dikurangi menjadi 86; Di Desa Baringeng, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 108, sedangkan suara Pemohon dikurangi sebanyak 99 suara; 3. Desa Kebo a. TPS 1, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 50, digelembungkan menjadi 87, sedangkan suara Pemohon 63 dikurangi menjadi 27; b. TPS 2, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 53, digelembungkan menjadi 100, sedangkan suara Pemohon 74 dikurangi menjadi 29; c. TPS 3, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 26, digelembungkan menjadi 63, sedangkan suara Pemohon 88 dikurangi menjadi 52; d. TPS 4, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 115, digelembungkan menjadi 144, sedangkan suara Pemohon 87 dikurangi menjadi 58; e. TPS 7, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 104, digelembungkan menjadi 128, sedangkan suara Pemohon 107 dikurangi menjadi 83; Di Desa Kebo, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 174, sedangkan suara Pemohon dikurangi sebanyak 170 suara; 4. Desa Masing TPS 1, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 79, digelembungkan menjadi 126, sedangkan suara Pemohon 125 dikurangi menjadi 79; Di Desa Masing, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 47, sedangkan suara Pemohon dikurangi sebanyak 46 suara; 5. Desa Palangiseng a. TPS 1, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 42, digelembungkan menjadi 79, sedangkan suara Pemohon 95 dikurangi menjadi 59; b. TPS 2, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 14, digelembungkan menjadi 29, sedangkan suara Pemohon 18 dikurangi menjadi 3; c. TPS 6, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 85, digelembungkan menjadi 112, sedangkan suara Pemohon 89 dikurangi menjadi 62;

83

Di Desa Palangiseng, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 79, sedangkan suara Pemohon dikurangi sebanyak 78 suara; 6. Desa Parenring TPS 3, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 75, digelembungkan menjadi 102, sedangkan suara Pemohon 124 dikurangi menjadi 97; Di Desa Baringeng, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 27, sedangkan suara Pemohon dikurangi sebanyak 27 suara; 7. Desa Paroto a. TPS 3, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 18, digelembungkan menjadi 35, sedangkan suara Pemohon 46 dikurangi menjadi 29; b. TPS 4, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 62, digelembungkan menjadi 75, sedangkan suara Pemohon 78 dikurangi menjadi 65; c. TPS 5, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 67, digelembungkan menjadi 94, sedangkan suara Pemohon 80 dikurangi menjadi 53; d. TPS 8, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 31, digelembungkan menjadi 52, sedangkan suara Pemohon 31 dikurangi menjadi 15; Di Desa Paroto, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 78, sedangkan suara Pemohon dikurangi sebanyak 78 suara; 8. Desa Tetewatu a. TPS 1, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 45, digelembungkan menjadi 64, sedangkan suara Pemohon 76 dikurangi menjadi 57; b. TPS 4, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 55, digelembungkan menjadi 79, sedangkan suara Pemohon 49 dikurangi menjadi 25; Di Desa Tetewatu, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 43, sedangkan suara Pemohon dikurangi sebanyak 43 suara; 9. Desa Macanre TPS 5, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 30, digelembungkan menjadi 51, sedangkan suara Pemohon 76 dikurangi menjadi 55; Di Desa Tetewatu, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 21, sedangkan suara Pemohon dikurangi sebanyak 21 suara; 10. Desa Pajalesang a. TPS 1, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 22, digelembungkan menjadi 37, sedangkan suara Pemohon 49 dikurangi menjadi 34;

84

b. TPS 3, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 98, digelembungkan menjadi 120, sedangkan suara Pemohon 94 dikurangi menjadi 72; c. TPS 4, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 134, digelembungkan menjadi 166, sedangkan suara Pemohon 80 dikurangi menjadi 48; d. TPS 5, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 67, digelembungkan menjadi 78, sedangkan suara Pemohon 54 dikurangi menjadi 43; e. TPS 8, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 24, digelembungkan menjadi 36, sedangkan suara Pemohon 107 dikurangi menjadi 95; f. TPS 9, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 77, digelembungkan menjadi 98, sedangkan suara Pemohon 117 dikurangi menjadi 96; g. TPS 10, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 16, digelembungkan menjadi 21, sedangkan suara Pemohon 37 dikurangi menjadi 32; Di Desa Pajalesang, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat tambahan suara sebanyak 118 suara, sedangkan suara Pemohon dikurangi sebanyak 118 suara; Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-37. [3.22.1] Termohon membantah dalil Pemohon mengenai adanya penggelembungan dan/atau pengurangan suara di TPS-TPS tersebut di atas. Menurut Termohon, pada penghitungan suara di semua TPS seKabupaten Soppeng, saksi pasangan calon yang hadir telah menandatangani berita acara dan tidak ada yang menuliskan catatan keberatan saksi di formulir Model C3-KWK; [3.22.2] Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan penghitungan Pemohon keliru. Seandainyapun benar, menurut Pihak terkait, hal tersebut tidak membuat perolehan suara Pemohon mengungguli perolehan suara Pihak Terkait. Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-35 sampai dengan Bukti PT-39; [3.22.3] Terhadap dalil Pemohon mengenai penggelembungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan pengurangan suara Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya karena Bukti P-33 sampai dengan Bukti P-37 yang diajukan adalah Surat Bupati dan daftar pernyataan yang tidak berhubungan sama sekali dengan dalil penggelembungan serta pengurangan suara; Jika yang dimaksud oleh Pemohon adalah Bukti P-48 berupa dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan (PPK) Formulir Model DA-KWK se-Kabupaten Soppeng beserta Lampiran C1-KWK tiap desa/kelurahan/TPS se-Kabupaten Soppeng, maka dalil Pemohon mengenai penggelembungan serta pengurangan suara perlu disandingkan dengan bukti bantahan Termohon. Setelah Mahkamah menyandingkan bukti Pemohon tersebut dengan bukti Termohon, yaitu Bukti T-17 sampai dengan Bukti T-52, dan Bukti T-77 sampai dengan 85

Bukti T-132, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa terdapat kesamaan angka pada Formulir Model DA-KWK versi Pemohon dengan Formulir DA-KWK versi Termohon, tetapi pada beberapa Formulir Lampiran Model C1-KWK terdapat perbedaan angka perolehan suara masing-masing pasangan calon; [3.22.4] Sebelum membuktikan otentisitas formulir yang diajukan sebagai bukti oleh Pemohon dan Termohon, menurut Mahkamah, tanpa mengesampingkan adanya kemungkinan pemalsuan dokumen Formulir Lampiran Model C1-KWK, harus dinilai terlebih dahulu signifikansi penggelembungan dan pengurangan suara yang didalilkan Pemohon terhadap peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon; Setelah menghitung jumlah penggelembungan suara dan pengurangan suara yang didalilkan Pemohon, Mahkamah menyimpulkan seandainya benar terjadi penggelembungan suara dan pengurangan suara, maka penggelembungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sejumlah 3.127 suara, sementara pengurangan suara terhadap Pemohon adalah sejumlah 1.794 suara. Jika penggelembungan tersebut dikurangkan terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1, maka Pasangan Calon Nomor Urut 1 akan memperoleh sejumlah 50.462 suara, sedangkan jika pengurangan suara Pemohon dikembalikan kepada Pemohon, maka perolehan suara Pemohon akan menjadi sejumlah 44.610 suara. Hasil penghitungan yang baru tersebut tidak mengubah peringkat perolehan suara baik Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun peringkat perolehan suara Pemohon, sehingga dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti dan tidak berdasar hukum; [3.23] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tidak benar, menurut Pemohon seharusnya Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 46.040 suara, sedangkan perolehan Pemohon menurut Termohon adalah 47.389; Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan dalil Pemohon tidak benar karena Pemohon tidak menguraikan asal muasal sejumlah 47.389 suara yang diklaim sebagai suara Pemohon; Menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo harus dikesampingkan; [3.24] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian hukum di atas, dalam rangkaian satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat bahwa pokok permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum; 56.

KETUA: ACHMAD SODIKI 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan;

86

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan; [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak berdasar dan tidak beralasan hukum; [4.5] Permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan: Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait; Dalam Pokok Perkara: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; KETUK PALU 1X Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi pada hari Jumat tanggal enam bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Cholidin Nasir Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya. Dengan demikian maka pembacaan Putusan selesai dan sidang ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 18.10 WIB

87

Jakarta, 6 Agustus 2010 Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan,

Kasianur Sidauruk NIP. 19570122 198303 1 001

88

ACARA PENGUCAPAN PUTUSAN

Recommend Documents