ABSTRAKSI Di dalam
tata
leTnlcaga yang bersifat
merupakan
kawinan
suaEu perbuacan
samping merupakan kian
inj-
t.ersirat.
dapat di
Tahun 1974
(selanjutsnya
waj iban dan lain
perkawinan
akibat
iE.u,
kodrat.i,
Nomor 1 1 Tahun
hukum dapat
perkawinan,
di
antara
harEa perkawinan,
manusia
berpasang-pasangan yang
antsara
suami
isteri
kewajiban-ke-
selama perkawinan,
adanya perkawinan bagi
boros
yang berada
di
perkawinan
di
Secara yuridis
antara
di
dal-am kehidupannya pria
dan waniEa.
diuntuk
manusia
meng-
dalam kehidupannya
sehari-
idiot.
orang-orang
orang-orang
atau
bawah pengampuan tentunya
juga
meng-
dalam kehidupannya. mengenai orang-orang
cakap mel-akukan suatu
dapats di]ihat
di
E,idak dapat. dipungkiri,
Begitsu pula
tidak
yang
sebagainya.
hari.
hendaki
perbuaEan
sebagai
anak yang diperoleh
terhadap
suat.u hal
hendaki
demi-
perkardinan
dengan Iru No.
dilangsungkannya
perkawinan,
Secara ciptakan
Konsepsi
l- Undang-undang
disingkaE.
E.j-mbul-nya hak dan kewaj iban
yang terikats
di
perkawinan.
Konsepsi
lain
pasal
dalam keEentuan
dari
hukum.
per-
lembaga
religius
pada pengertsian
dil-ihaE
1974) tentang
ditihat
masyarakat,
kehidupan
perbuatan
pada keE.entuan pasal
yang dianggap
hukum sa]ah
satunya
433 KiE.ab Undang-un-
(selanjutnya
dang hukum Perdata yang menyebutkan
dalam keadaan
berada harus
orang
dungu,
otak
sakit
menunj ukkan,
bawah pengampuan adalah dungu,
sakiE. otsak mata gelap.
narnya
terdapat
satsu lagi
bawah pengampuan,
yakni
Dengan demikian
447 KUH Perdata.
orang
boros
melakukan
perbuatan
1 Tahun 1974.
tunduk
Indonesia
pada ketentuan pula
keperdat.aan.
di
Indonesia
terdapats
pelangsungan
diatur
perkawinan
dal-am Iru No.
perkawinan
Tahun 1974.
Demikian
orang
cakap untsuk mel-akukan perbuatan
t.idak
terdahu-
Dengan demikian,
yang mel-angsungkan yang
dapat
pada uraian
dalam ket.enE,uan UU No.
juga
E.ermasuk
bawah pengampuan dan Eidak
perkawinan
warga negara
suatu
bahwa orang-
adalah
E.el-ah disebut,kan
dite-
dalam ketentuan
berarti, idiot,
di
adalah
dapaE melakukan
1u, bahwa pelangsungan
bagi
termasuk
tersebut
tersirat
HaL ini
sebe-
2 KUH Perdata.
hukum yang bersifat
Sebagaimana
yang di
Ha1 ini
boros.
orang-orang
aEau orang-orang yang di
yang
433 ayat
HaI ini
pasal
orang-orang
orang-orang
yang t,idak
keperdat.aan.
cindakan
kelen-
dasar
dewasa yang dalam keadaan
orang-orang
t.erhadap
Eermasuk orang- orang
Atas
Namun demikian,
pasa]
gaskan dalam ketentuan
j-a kadang-
pun jika
bahvra orang-orang
orang
selal-u
maca gelap
atau
cakap mempergnrnakan pikirannya".
tersebut
yang
dewasa,
bawah pengampuan,
di
ditahan
kadang tuan
: "seLiap
KIJH PerdaEa),
disingkat
hukum,
1
orang-
lain
anEara
orang-orang
ampunan juga
yang berada
boros
yang
pada ketsentuan
tunduk
bawah peng-
di
dalam
terdapat
UU No. 1 Tahun 1-974. Pel-angsungan perkawinan rat
perkawinan
keabsahan
pasal
kelentsuan
sebut
hanya
BerEitsik aEas tampaknya perkawinan 1974,
tolak
berada
boros
orang-orang
di
bawah pengampuan.
masalahan
yang hendak
bagaimana
akibat.
yang dil-akukan
ini
dekacan
masalah
Atas
dibahas
dasar
hukumyang
orang-orang
per
ha1 t.ersebut,
skripsi
boros
di
1 Tahun
dan akibat
termasuk
dalam
orang-orang
ini
adalah
perkawinan
yang berada
di
?
Met.ode pendekatan skripsi
dalam Iru No.
hukumnya dalam pelangsungan
oleh
bardah pengampuan
yang
tersebut
yang menyangkut
perkawinan
pel-angsungan
yang ada
perkawinan.
uraian
persoalan
yang diatur
terper-
bawah pengampuan,
kesefuruhan
terdapat.
sebagaimana
khususnya
nya bagi
dari
pelangsungan
syarat
pelangsungan
umur bagi
masih
yang diatsur
sebagaimana
yang di
orang-orang syarat
harus
E.erdapat. pada ketentuan
yang
tsidak mencanEumkan adanya
sebatas
dalam
terdapat
5 sampai 12 Iru No. 1 Tahun 1974.
perkawinan
kawj-nan bagi
memenuhi sya-
1 Tahun 1974 juga
perkawinan
dalam ketsentuan pasal Syara!-syarats
yang
sebagaimana
2 ayat. 1 Iru No.
memenuhi syarat-syarat
harus
selaj-n
secara
yuridis
masalah
yang dipergunakan
normatif,
yang mendasarkan
yakni
suatu
dal-am pen-
pada perundang-undangan
yang berl-aku, dan Iru No.
yang diatur
khususnya
dalam KIJH Perdata
yalrg dihubungkan
1 Tahun !974
dengan masalah
yang ada. Datsa yang dipergunakan yang meliputi
sekunder,
hukum yang bersifaE
Perdata
antsara lain
koran
tersebut. buku,
sert,a bahan-bahan
belaka yuridis cara
EertuLj-s
data
normatif.
meftbaca,
mempelajari
juga
dilakukan
susnya
dengan hakim
atau
bahan kepustakaan yang bersifat dengan
bahan ke-
serta
bahan Eertu-
dan menunj ang pengnrmpulan data wawancara dengan pihak-pihak
Pengadilan
data
yang bersifat
sanaan perka$/inan
majalah,
akan dilakukan
menganalj-sa
dalam Negeri
dal-am skripsi
dengan menggunakan met,ode deduksi, hal--haI
ilmiah,
ini
majalah
dengan permasalahan
Pengolahan
culis
skripsi
sert.a
KUH-
bahan hukum sekun-
pada penelitsiaan
ant.ara l-ain buku, Selaras
berhubungan
dalam
Cara peng'umpulan dat.a dilakukan
lainnya.
sebut,
perundang-
lainnya.
sekunder
lazimnya
sebagaimana
pustakaan, lis
meneliti
bahan
Dan untsuk menunj ang
karya
Pengumpul-an dat.a dalam dengan cara
peraEuran
dignrnakan
hasil
adaLah data
yakni
yang diatur
khususnya
1 Tahun l-974.
bahan hukum primer der,
yailu
mengikaE
dan UU No.
j-ni
skripsi
bahan hukum primer,
yang berlaku
undangan
dalam
skripsi
yang khu-
Surabaya. ini
yakni
umum yang didasarkan
menurut
ini,
ter-
akan diLakukan mengkaj i
dari
pada pel-ak-
Iru No- 1 Tahun 1974.
Kemudi-
pengamatan tersebuE
an hasif
yang bersifat
khusus,
yaitu
perkawinan.
Sedangkan anafisis
di
hukum yang
yang demikian
bersifat
Penyusunan tahap,
sebagai
Eerdapat
1 Tahun L9741 . Anal-isis
berikuts
inj-
dilakukan
: 3 minggu
data
yuridis
: 4 minggu
pel-aksanaan
dalam skripsi perkawinan
dalam Iru No. 1 Tahun 1974 tidak Centang
yang berada
di
pelaksanaan
yang mengatur
perbuatan kawinan.
perkawinan
bawah pengampuan.
dal-am KUH Perdata
di
dalam beberapa
:
pokok penelitian
Hasil
diEaruh
yang
suauu skripsi
melahirkan
skripsi
- Pengol-ahan data
lanjut
pada hukum perdata
: 2 mj.nggu
- Pengumpulan
atur
dengan
dilakukan
anaLisis.
- Persiapan
secara
data
(Iru No. ini
deskriptsif
bagi
dengan mengacu pada asas-asas
yakni
dan hukum perkawinan data
perkawinan
bawah pengampuan dalam pelangsungan
boros
hukum dan sistim
kesimpulan
suatu
pelaksanaan
orang-orang
met.ode kualitatif,
ditarik
sebenarnya
bagaimana
ini
sebagaimana menjelaskan bagi
bagi. orang-orang
khususnya
KetenE.uan demikian
di
ketenluan boros
yang
suatu
dalam mel-angsungkan j-ni
lebih
Namun demikian,
ada beberapa
di-
orang-orang
bawah pengampuan dal-am metakukan hukum,
adal-ah
dapac dilihat
pasal- 452 ayats 2 KUH PerdaE.a, yarrg menentukan
perpada bahwa bagi
seorang
yang karena
kawinan
uunduk pada keEentuan konstruksi
Mengenai dafam pasal
atur pasaf
sebagai
1 Tahun a974 Eidak
kawin
orang-orang
konstruksi
orang
boros
di
juga dalam me-
syara!
perjanjian
mengat.ur mengenai
juga
ka-
151 KIJH Perdala,
campak-
perjanjian Tentunya
pada ke-
didasarkan
65 UU No. 1 Tahun 1974. Bila jika
ditafsirkan,
ini
pasa]
tersebut.
UU No. 1- Tahun 1974 t.idak mengatur
bar,rah pengampuan
kawinan,
maka ketentuan
kan bagi
orang-orang
dal"am melangsungkan
dalam KUH perdata
boros
dalam
diat.ur
dj- bawah pengampuan.
boros
hukum demikian
Eenluan pasal
suatu
Sedangkan mengenai
nya IIU No. bagi
juga
tampaknya
dalam pasal
diatur
sebagaimana
yang di-
sebagaimana
yang pada hakekaunya
kawin
perkawinan.
langsungkan win
izin
Eentang
38 dan 151 KIJH PerdaEa.
kawin
38 KI'H Perdala 1 Tahun 1974,
5 U[t No.
mengatur
pasal
izin
per-
dalam melangsungkan
keborosannya
dapa!
orangper-
diperguna-
dalam pel-angsungan
lersebuL
per-
kavrinan . Berdasarkan bahwa bagi
uraian
orang-orang
Ha1 ini
syarat
kawin
izin
didasarkan yang diaE.ur
a9'74 yang diberfakukan di
bagi
atas
perkawinan
452 ayaE 2 KUH Perdata
Tahun 1974.
di
yang diEaruh
boros
ampuan dalam melangsungkan tenE.uan pasal
Cersebut
menunjukkan,
harus jo
bawah peng-
di
memenuhi ke-
pasal
6 Iru No.
pada pertimbangan, da]am pasal
orang-orang
5 UU No.
boros
bawah pengampuan yang akan melangsungkan
1
bahwa l_ Tahun
yang ditaruh
perkawj_nan me-
yang hans
rupakan
syarat
tentukan
pasal
pelangsungan
perkavrinan
bagaimana
Eentukan
jo
pasal
dapat
6 UU No.
di
yang di-
sebagaimana
452 ayaE 2 KUH PerdaEa.
,Jj-ka orang-orang
di
dipenuhi
bawah pengampuan dalam
boros
di
tidak
memenuhi syarat-syarat
dalam pasal
1 Tahun 1974,
cegah sebagaimana
se-
452 ayaE 2 KUH Perdata maka perkawinan dalam pasal-
diatur
tsersebut L3 Iru No.
1
Tahun 1974. Bagi
orang-orangr
maka orang-orang pencegahan
boros
perkawinan
yang perkawinannya
boros
sebagaimana
No. 1 Tahun L974.
Kendati
bawah pengampuan,
namun ket.idak
perbuaEan
melakukan
boros
di
pencabuEan
perkalrj-nan
yaitu bulkan
harta
persoaLan
yang berada mefakukan
di
Permasalahan janjian
kawin.
menjadi
35 UU No. harta
dapat
Perjanjian
diatasi
dapat
dirinya. seLama di
bawah
1 Tahun 1974,
karena
bawah pengampuan secara
tersebut
atas
Ha1 ini
menim-
orang-orang
boros
bersama.
hukum aEas hart.a
sebacas
yang berada
boros
di
mandiri
yang diperoleh
yang t.ersendiri,
perbuatan
hanya
1-8 UU
Dengan demikian
perkawinan
harta
dalam pasal
t.ersebu!
ditaruh
bawah pengampuan secara
t.ef,hadap orang-orang
pengampuan diatur
boros
kekayaannya.
pengaturan
Mengenai
dalam pasal
diatur
cakapannya
pencegahan
pencabuEan
melakukan
orang-orang
hukum at.as harLa
orang-orang
dapat
tersebu!
dicegah,
yuridis
kekayaannya
tidak
dapat
tersebut..
dengan mengadakan per-
kav/in E.ersebut. hanya bertujuan
memperjelas
untuk
kawinan.
Kendatipun
berpengaruh yuridis
haknya
acas sebagian
kawin
pengampunya yang
keberadaan
per-
kekayaan
adanya perjanjian
demikian
terhadap
harta
tidak
secara
mempunyai hak dalam membantu mel-akukan perbuatan
hukum atas
hart.a
kekayaan
pemboros
seorang
yang berada
di
bawah pengampuan. Berdasarkan
uraj-an tersebut
kan bahwa orang-orang langsungkan nya,
perkawinan
ha1 ini
Perdata
boros
jo
sesuai pasal
Bagi
ini
boros kawin
syarat
tersebuE
j ika
di
452 ayat
2 KI'H
bawah pengampuan dalam
harus
di
perkawinan
bawah pengampuan dapat
L974,
pengampu-
dari
pasal
dampingi
dicegah
bagj. orang-orang pihak-pihak
oleh
dal-am pasal- 14 ayat
perkawinan
tersebuE
oleh
1 Iru No.
tj_dak sesuai
pada pasal- 452 .(2) KIJH Perdata
peng-
151 KUH perdata.
dalam pasal
ditegaskan
Adapun pencegahan
bagaimana
izin
6 UU No. 1- Tahun l-974.
mengadakan perjanjian
di
mendapat
dengan ketentsuan
orang-orang
ampunya, haf
dapac disimpul-
bawah pengampuan dalam me-
di
harus
dj_ atas,
jo
boros se-
1 Tahun
dengan syarat-
pasal
G Iru NO. 1
L974. ,Jika perkawinan
bagi
orang-orang
pengampuan dicegah
oleh
cegahan perkawinan
dapaE. dilakukan
yang berada
di
ketenEuan pasal
pengampunya,
dawah pengampuan.
boros
di
bawah
maka pencabutsan pen-
ol_eh seorang HaI ini
18 UU No. 1 Tahun 1974.
sesuai.
pemboros dengan
