BAB I PENDAHULUAN. A. Latar belakang Masalah. Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan dalam masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami isteri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Kuat lemahnya perkawinan sangat tergantung Pada kehendak dan niat suami isteri yang melaksanakan perkawinan tersebut, oleh karena itu dalam suatu perkawinan diperlukan adanya cinta lahir bathin antara pasangan suami isteri.1 Perkawinan sebagai salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya, karena dengan perkawinan dapat mengurangi diri dari perbuatan maksiat dan memelihara diri dari perbuatan zina, sebagai mana yang dinyatakan Rasulullah SAW dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah Bin Mas’ud bahwa Rasulullah bersabda yang artinya sebagai berikut: “Wahai kaum muda, barang siapa diantara kalian mampu menyiapkan bekal, nikahlah, karena sesungguhnya menikah dapat menjaga penglihatan dan memilihara farji. Barang siapa tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa karena puasa dapat menjadi benteng (Muttafaq alaih)2. 1

Abdul Manan, Aneka masalah Hukum Materil dalam Praktek Peradilan Agama, (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003), hlm.1 2 Muchlis Maruzi, Koleksi Hadists dan Sikap dan Pribadi Musllim, (Jakarta: Pustaka Amani 1995), hlm. 165

1

Universitas Sumatera Utara

2

Agama Islam memandang perkawinan merupakan suatu perbuatan yang mempunyai nilai ibadah, sebagai mana yang ditegaskan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, bahwa: “Perkawinan dalam Hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari uraian tersebut mengandung makna bahwa perkawinan itu suatu ikatan yang suci dan sakral serta didasarkan atas perintah agama maka akan memiliki tanggung jawab moril kepada Tuhan, bukan hanya kepada pasangan masing-masing. Perkawinan itu merupakan ibadah, mempunyai pengertian yang sangat luas, yang berarti setiap perbuatan baik berupa bantuan kepada sesama, usaha-usaha produktif yang lazim dan bahkan setiap ucapan yang baik merupakan bagian dari ibadahnya seorang muslim yang benar terhadap sang maha pencipta, bila kedua suami isteri itu memperhatikan tujuan utama ini, tujuan pokok bersatunya mereka maka dengan mudah mereka akan mengerti cara saling membantu untuk mencapai tujuan ini, tujuan yang lebih besar dari pada keinginan mereka sendiri, mereka harus dapat belajar saling bertoleransi satu sama lain, mencintai Allah dalam keluarga mereka dan terhadap yang lainnya, serta mengatasi kesulitan-kesulitan dan kekurangan mereka.3 Dalam Kompilasi Hukum Islam merumuskan bahwa tujuan perkawinan (pernikahan) adalah "untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,

3

M. Hasballah Thaib,Marahalim Harahap, Hukum Keluarga dalam Syariat Islam. (Medan: Universitas Al Azhar Medan, 2010), hlm. 9-10.


3

mawaddah, dan rahmah, yaitu rumah tangga yang tenteram, penuh kasih sayang, serta bahagia lahir dan batin, rumusan ini sesuai dengan firman Allah SWT : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ”. (QS. Ar-Ruum (30) : ayat 21). Tujuan perkawinan tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat biologis yang menghalalkan hubungan seksual antara kedua belah pihak, tetapi lebih luas, meliputi segala aspek kehidupan rumah tangga, baik lahiriah maupun batiniah. Sementara itu menurut ajaran Islam Pernikahan mempunyai tujuan antara lain untuk : 1. Menyempurnakan pengamalan agama, dimana pernikahan adalah perintah Agama Islam yang harus dijalankan oleh umat manusia bagi yang mampu berkeluarga. 2. Menjaga Kehormatan, melalui pernikahan, dorongan seksual yang cukup kuat di usia dewasa akan dapat terkendali, sehingga kehormatan seseorang akan tetap terjaga. 3. Menggapai ketenangan, kecintaan dan kasih sayang, dari pernikahan diharapkan dapat memberikan ketentraman jiwa, memupuk jalinan cinta dan saling memberikan kasih sayang diantara pasangan dan anggota keluarga lainnya. 4. Melestarikan keturunan, melalui pernikahan diharapkan akan melahirkan keturunan yang sholeh dan sholehah.4

4

Kantor wilayah Kementrian Agama, Prosedur pencatatan nikah rujuk, (Provinsi Sumatera Utara: 2011), hlm. 1


4

Sejalan dengan tujuannya, perkawinan memiliki sejumlah hikmah atau keuntungan bagi orang yang melakukannya. Islam menyukai perkawinan dan segala akibat baik yang bertalian dengan perkawinan, baik bagi yang bersangkutan, bagi masyarakat maupun bagi kemanusiaan pada umumnya.5 Pernikahan dalam Islam memiliki banyak hikmah. Oleh karena itu, Islam menganjurkan umatnya untuk menikah dan tidak hidup melajang. Hal ini sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang hidup sebagaimana manusia pada umumnya, hidup menikah dan tinggal bersama orang-orang yang dicintai. Berikut ini beberapa hikmah pernikahan dalam Islam yang bisa diambil pelajaran : 1.

Menikah akan meninggikan harkat dan martabat manusia, lihatlah bagaimana kehidupan manusia - manusia yang secara bebas mengumbar nafsu biologisnya tanpa melalui bingkai halal sebuah pernikahan, maka martabat dan harga diri mereka sama liarnya dengan nafsu yang tak bisa mereka kandangkan. Menikah menjadikan harkat dan martabat manusia-manusia yang menjalaninya menjadi lebih mulia dan terhormat, manusia secara jelas akan berbeda dengan binatang, apabila ia mampu menjaga hawa nafsunya melalui pernikahan.

2.

Menikah memuliakan kaum wanita, banyak wanita-wanita yang pada akhirnya terjerumus pada kehidupan hitam hanya karena diawali oleh kegagalan menikah dengan orang-orang yang menyakiti kehidupan mereka. Menikah dapat

5

S.A. Alhamdani, Risalah nikah hukum perkawinan islam, (Jakarta: Pustaka Amani 1989),

hlm. 19


5

memuliakan kaum wanita, mereka akan ditempatkan sebagai ratu dan permaisuri dalam keluarga. 3.

Menikah adalah cara melanjutkan keturunan, salah satu tujuan menikah adalah meneruskan keturunan. Pasangan yang shaleh diharapkan mampu melanjutkan keturunan yang shaleh pula, dari anak-anak yang shaleh ini akan tercipta sebuah keluarga shaleh, selanjutnya menjadi awal bagi terbentuknya kelompokkelompok masyarakat yang shaleh sebagai cikal bakal kebangkitan Islam di masa akan datang.

4.

Wujud kecintaan Allah pada makhluk-Nya untuk dapat menyalurkan kebutuhan biologis secara terhormat dan baik. Inilah bukti kecintaah Allah terhadap makhluk-Nya. Dia memberikan cara bagi makhluk-Nya untuk dapat memenuhi kebutuhan manusiawi seorang makhluk. Di dalam wujud kecintaan itu, dilimpahkan banyak keberkahan dan kebahagiaan hidup yang akan dirasakan melalui adanya pernikahan. Allah menjadikan makhluk-Nya berpasangpasangan, dan ditumbuhkan padanya satu sama lain rasa cinta dan kasih sayang. 6 Selanjutnya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU

No. 1 tahun 1974) pasal 1 menyebutkan bahwa “ Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

6

4 Hikmah Pernikahan Dalam Islam, http://duniakorap.wordpress.com/2012/07/18/4-hikmahpernikahan-dalam-islam/, diakses 16 Mei 2013.


6

Berkaitan dengan uraian tersebut maka R. Sardjono mengatakan bahwa “ikatan lahir berarti bahwa para pihak yang bersangkutan karena perkawinan itu secara formil merupakan suami isteri baik bagi mereka dalam hubungannya satu sama lain maupun bagi mereka dalam hubungannya dengan masyarakat luas, pengertian ikatan lahir bathin dalam perkawinan berarti bahwa dalam bathin suami isteri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Jelasnya dalam suatu perkawinan tidak boleh hanya ada ikatan lahir saja atau ikatan bathin saja, kedua unsur tersebut harus ada dalam setiap perkawinan.7 Di dalam pengertian perkawinan itu juga kita melihat adanya unsur ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang perkawinan kita pada prinsipnya menganut asas monogami, karenanya poligami hanyalah dimungkinkan sepanjang hukum agama yang bersangkutan mengizinkan dan itupun dibatasi oleh syarat-syarat yang ketat, yaitu dengan izin pengadilan, dan izin itupun hanya diperoleh dalam hal-hal : 1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. 2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. 3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.8 Sedangkan mengenai tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, kita masih berpegang pada rumusan pasal 1, yaitu pada anak kalimat 7

Asmin, Status perkawinan antar agama, (Jakarta: PT. Dian Rakyat, cetakan pertama,1986),

8

Ibid

hlm. 19.


7

kedua yang berbunyi : “ dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”, rumusan tersebut mengandung harapan, bahwa dengan melangsungkan perkawinan akan memperoleh suatu kebahagiaan, baik materil dan spiritual, kebagiaan yang ingin dicapai bukanlah kebahagiaan yang sifatnya sementara saja, tetapi kebagiaan yang kekal, karenanya perkawinan yang diharapkan juga adalah perkawinan yang kekal, yang hanya dapat berakhir dengan kematian salah satu pasangan tersebut, dengan dasar pandangan ini maka pembuat Undang-Undang memberikan pembatasan yang ketat terhadap pemutusan perkawinan selain dari pada kematian.9 Masih dalam rumusan tujuan perkawinan itu, kita juga mendapat pengertian bahwa untuk membentuk suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal itu haruslah didasarkan kepada ketuhanan yang maha esa, pandangan ini sejalan dengan sifat religious dari bangsa Indonesia yang mendapatkan realisasinya didalam kehidupan beragama dan bernegara.10 Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang menimbulkan

akibat

hukum baik

terhadap

hubungan

antara

pihak

yang

melangsungkan perkawinan itu sendiri, maupun dengan pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu, apabila dari perkawinan tersebut dilahirkan anak-anak, maka timbul hubungan hukum antara anak dan orang tuanya, didasarkan pasal 45 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, hubungan hukum antara orang tua dan anak

9

Ibid , hlm. 19-20 Ibid, hlm. 20

10


8

menimbulkan kewajiban orang tua, antara lain tanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai mereka mandiri. Akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah antara lain dapat dirumuskan sebagai berikut dibawah ini: 1. Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami isteri tersebut. 2. Mahar (mas kawin), yang diberikan menjadi milik sang isteri. 3. Timbulnya hak-hak dan kewajiban antara suami isteri, suami menjadi kepala rumah tangga, dan isteri menjadi ibu rumah tangga. 4. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak yang sah. 5. Timbul kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak-anak dan isterinya serta mengusahakan tempat tinggal bersama. 6. Berhak saling waris mewaris antara suami isteri dan anak-anak dengan orang tua. 7. Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda. 8. Bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya. 9. Bila diantara suami atau isteri meninggal salah satunya, maka yang lainnya berhak menjadi wali pengawas terhadap anak-anak dan harta.11

11

Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan,Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan zakat menurut hukum islam, (Jakarta: Sinar Grafika, cetakan pertama, 1995), hlm. 49-50


9

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut perundangan yang berlaku (UU No.1 Tahun 1974), dengan perumusan pada pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, yang dimaksud dengan hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.12 Dari uraian diatas juga mengandung arti bahwa orang-orang yang beragama Islam, perkawinannya baru sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam, tetapi disamping itu ada keharusan pencatatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan setiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam suatu akta resmi (surat keterangan) yang dimuat dalam daftar pencatatan yang disediakan khusus untuk itu.13 Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.”14

12

Mawardi A.I, Hukum Perkawinan dalam islam, (Yogyakarta: BPFE,cetakan ketiga, 1984),

13

Mohd.Idris Ramulyo, Op.cit, hlm. 44 Lihat Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 7

hlm. 71 14


10

Akta Nikah berguna sebagai bukti sah adanya perkawinan dan jaminan bagi suami atau isteri serta melindungi hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut, sebagai contoh dalam hal adanya warisan, pengurusan akta kelahiran, dan lain sebagainya. Dengan demikian, suatu perkawinan yang belum atau tidak dilakukan pencatatan di Kantor Pencatatan Pernikahan akan merugikan suami atau isteri, anak bahkan orang lainnya. Dengan adanya pencatatan nikah yang produknya adalah sebuah buku nikah menjadi alat bukti autentik dari suatu perkawinan sehingga dapat menjadi jaminan hukum bila terjadi suatu perbuatan hukum dan dapat dimohonkan ke pengadilan manakah yang berwenang untuk mengadili atas perbuatan hukum mana yang hendak kita lakukan, selain itu akta nikah juga berkedudukan sebagai legal hukum untuk mewujudkan adanya pengakuan seorang anak untuk mendapatkan hak penghidupan, hak pendidikan hingga hak untuk mewarisi harta dari orang tuanya. 15 Pada kenyataan yang ada dalam masyarakat, masih banyak di jumpai bentuk bentuk Perkawinan yang sudah sah menurut hukum fikih Islam, tetapi dianggap belum sah menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan tidak memiliki akibat hukum. Perkawinan-perkawinan yang sudah sah menurut hukum fikih Islam tetapi tidak memiliki akibat hukum menurut UU No.1 Tahun 1974 adalah : 1.

Perkawinan yang tidak dicatat baik di P3N (Pegawai Pencatat Nikah), atau di Catatan Sipil. 15

Manfaat Kepemilikan Kutipan Akta (buku) Nikah http://kuacilograng.blogspot.com/2011/10/manfaat-kepemilikan-kutipan-akta-buku.html, diakses 29 Mei 2013


11

2.

Poligami tanpa izin Pengadilan.

3.

Perkawinan seorang janda yang sudah bercerai dibawah tangan dan sudah melewati masa iddah.

4.

Perkawinan dengan menggunakan wali hakim yang tidak di putuskan Pengadilan.

5.

Perkawinan dengan wali Takhim diluar negeri.

6.

Perkawinan yang dilangsungkan sebelum lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk memberi jalan keluar dan keabsahan bagi mereka yang telah

melangsungkan perkawinan dalam bentuk diatas, maka ditetapkan itsbat nikah. Dalam prakteknya di Indonesia banyak terjadi dalam bentuk nikah massal, untuk memberi solusi atau kemudahan bagi mereka yang menginginkan akibat hukum dari perkawinan yang tidak sah menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).16 Itsbat nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri Itsbat dan nikah. Itsbat berasal dari bahasa arab yaitu ‫ تابثالا‬yang berarti penetapan, pengukuhan, pengiyaan. Itsbat nikah sebenarnya sudah menjadi istilah dalam Bahasa Indonesia dengan sedikit revisi yaitu dengan sebutan Itsbat nikah. Itsbat nikah juga dapat diartikan sebagai penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.17 Itsbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama 16

Wawancara dengan M.Hasballah thaib, Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan, Periode Tahun 1986-1989), pada tanggal 10 Juni 2013. 17 Kamus Besar Bahasa Indonesia.


12

Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang, ada juga yang mengartikan Itsbat nikah sebagai penetapan atas pernikahan yang dilakukan oleh suami isteri, dimana pernikahan yang dilakukan oleh para pihak telah memenuhi syarat dan rukun nikah.18 Didalam ketentuan perundang-undangan tentang Itsbat nikah tidak terdapat pengertian dengan jelas karena tidak disebutkan pengertiannya, namun pengertiannya dapat ditelaah dari ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tentang Pencatatan perkawinan, yang menjelaskan bahwa : 1.

Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.

2.

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan Itsbat nikahnya ke pangadilan agama.

3.

Itsbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a.

Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.

b.

Hilangnya akta Nikah.

c.

Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.

d.

Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang No. 1 Tahun 1974 dan

e.

Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. 18

Akta nikah, http://nikahok.blogspot.com/, diakses 14 Juni 2013


13

4.

Yang berhak mengajukan permohonan Itsbat nikah ialah suami atau isteri, anakanak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Dalam prakteknya, permohonan Itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan

Agama sekarang ini pada umumnya merupakan perkawinan yang dilangsungkan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, meskipun perkawinan itu telah dilakukan menurut ketentuan hukum Islam (terpenuhi syarat dan rukunnya), tetapi tidak dicatatkan pada pegawai pencatat nikah, maka perkawinan tersebut pada dasarnya tidak boleh di Itsbatkan oleh pengadilan agama. 19 Namun kebiasaan masyarakat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama justru terjadi pada saat mendesak ketika salah satu dari suami atau istri telah meninggal dunia sehingga cukup sulit untuk menyelesaikan perkara warisan diantara ahli waris yang ada. Sementara perkawinan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Setempat. Apabila objek warisan hendak diperjual belikan maka biasanya pembeli akan meminta penetapan ahli waris dari pengadilan untuk menghindakan permasalahan dikemudian hari. Maka sebelum mengajukan penetapan ahli waris, bagi perkawinan yang belum tercatat jalan satu-satunya adalah mengajukan itsbat nikah dan selanjutnya mengajukan

permohonan

penetapan

ahli

waris.

Putusan

Nomor

219/Pdt.G/2011/PA.Stb. merupakan salah satu contoh permohonan itsbat nikah guna kepentingan pembagian warisan dari sekian banyak warga yang belum mendapatkan

19

Rosmawardi Muhammad, “ Itsbat nikah di pengadilan agama “ (makalah capita selecta hukum islam, Medan, 2012)


14

pengesahan ataupun warga yang belum terbentur permasalahan. Sementara kemungkinan besar masih banyak lagi perkawinan-perkawinan yang tidak tercatat di wilayah Stabat. Berdasarkan uraian tersebut diatas, diangkatlah penelitian yang berjudul Itsbat nikah untuk melegalisasi Perkawinan, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Itsbat nikah itu sendiri, menjadi Permasalahan yang sekarang ini banyak terjadi dimasyarakat. B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1.

Mengapa Suatu Perkawinan dapat di Itsbatkan pada Pengadilan Agama ?

2.

Hal-hal apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan Itsbat Nikah dalam Putusan Nomor : 219/Pdt.G/2011/PA.Stb?

3.

Apakah akibat Hukum yang dilahirkan setelah Putusan Itsbat nikah Nomor : 219/Pdt.G/2011/PA.Stb?

C.

Tujuan Penelitian Mengacu pada judul dan permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat

dikemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 1.

Untuk mengetahui dan menganalisis kenapa suatu Perkawinan harus di Itsbatkan pada pengadilan Agama Stabat.


15

2.

Untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan Itsbat nikah dalam Putusan Nomor : 219/Pdt.G/2011/PA.Stb.

3.

Untuk mengetahui dan menganalisis akibat Hukum yang lahir setelah Putusan Itsbat nikah Nomor : 219/Pdt.G/2011/PA.Stb.

D. Manfaat Penelitian Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun praktis yaitu : 1.

Secara Teoritis a. Sebagai bahan informasi bagi akademisi dan untuk pengembangan wawasan dan kajian tentang permohonan Itsbat nikah untuk dapat menjadi bahan perbandingan bagi kepenelitian lanjutan. b. Memperkaya khasanah perpustakaan hukum khususnya di bidang Hukum perkawinan berdasarkan UU Nomor 1 tahun 1974 dan KHI.

2.

Secara Praktis a. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah yang ada dalam masyarakat mengenai Itsbat nikah. b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan

informasi

ilmiah

mengenai

pelaksanaan

permohonan

pengesahan Itsbat nikah. E. Keaslian Penelitian Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang ada di lingkungan Universitas Sumatera Utara, khususnya pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara


16

menunjukkan bahwa penelitian yang berjudul “Itsbat Nikah Untuk Melegalisasi Perkawinan (Studi Putusan PA. Stabat Nomor:219/Pdt.G/2011/PA.Stb.)” belum ada yang melakukan penelitian sebelumnya. Dengan demikian, maka penelitian ini dapat dijamin keasliannya sehingga tesis ini dapat dipertanggung jawabkan keasliannya secara akademis, dan berdasarkan Penelusuran kepustakaan tersebut menunjukkan bahwa Penelitian dengan beberapa Judul tesis yang berhubungan dengan Judul topik dalam tesis ini antara lain : 1.

Penelitian dengan Judul Itsbat Nikah dan Kaitannya dengan Status anak yang lahir sebelumnya (Studi pada Pengadilan Agama Klas IA Medan, Oleh Syahfitri Yanti, Nim 087011120.

2.

Pernikahan dengan menggunakan wali hakim ditinjau dari Fiqih Islam dan Kompilasi hukum Islam di Indonesia, oleh Marahalim, Nim 057005037.

3.

Anilisi Yuridis mengenai kedudukan isteri atas harta bersama bagi isteri yang dicerai dari Pernikahan Siri berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, oleh Panji Aulia Ramadhan Harahap, Nim 107011066.

4.

Analisis Yuridis kedudukan anak luar Nikah berdasarkan Kompilsi Hukum Islam dan KUHPerdata, oleh Ayu Yuliasari, Nim 097011052.

5.

Tinjauan Yuridis Akta Nikah yang dibuat dengan menggunakan dokumen palsu (Studi kasus putusan Pengadilan Agama Medan No.776/PDt.G/2009/PA/Mdn, oleh Dyna Filisia.


17

F. Kerangka Teori dan Konsepsi 1.

Kerangka Teori Teori diartikan sebagai suatu sistem yang berisikan proposisi-proposisi yang

telah diuji kebenarannya, perpedoman pada teori maka akan dapat menjelaskan, aneka macam gejala sosial yang dihadapi, walau hal ini tidak selalu berarti adanya pemecahan terhadap masalah yang dihadapi, suatu teori juga mungkin memberikan pengarahan pada aktivitas penelitian yang dijalankan dan memberikan taraf pemahaman tertentu.20 Menurut J.J.H Bruggink, Teori merupakan Keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan, yang dikemukan untuk menjelaskan tentang adanya sesuatu, maka teori hukum dapat ditentukan dengan lebih lanjut sebagai suatu keseluruhan Pernyataan-Pernyataan yang saling berkaitan dan berkenaan dengan Hukum, dengan itu harus cukup menguraikan tentang apa yang diartikan dengan unsur teori dan harus mengarahkan diri kepada unsur hukum.21 Keberadaan Teori dalam dunia ilmu sangat penting karena teori merupakan konsep yang akan menjawab suatu masalah, teori oleh kebanyakan ahli dianggap sebagai sarana yang memberikan rangkuman bagaimana memahami suatu masalah dalam setiap bidang ilmu pengetahuan.22

20

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI-Press), hlm. 6 J.J.H Bruggink, Refleksi tentang Hukum, Alih Bahasa Arief Sidharta, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 2 22 Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 113 21


18

Sedangkan

Kerangka

Teori

menyajikan

cara-cara

untuk

bagaimana

mengorganisasi dan menginterprestasi hasil-hasil Penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil penelitian yang terdahulu.23 Menurut M. Solly Lubis Kerangka teori adalah suatu kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis, yang mungkin disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berfikir dalam penulisan.24 Adapun teori yang dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitian adalah Teori Maqasid Al-Syari’ah, dikemukan dan dikembangkan oleh Abu Ishaq al-Syatibi, yaitu tujuan akhir hukum adalah Maslahah atau kebaikan dan kesejahtraan manusia, tidak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebankan suatu yang tidak dapat dilaksanakan, Hukum-hukum Allah dalam Alquran mengandung kemaslahatan.25 Teori Maqasid Al-Syari’ah hanya dapat dilaksanakan oleh Pihak Pemerintah dan masyarakat yang mengetahui dan memahami, bahwa yang menciptakan manusia adalah Allah SWT, demikian juga hukum-hukum yang termuat dalam Al-Qur’an. berdasarkan pemahaman tersebut, akan muncul kesadaran bahwa Allah SWT, yang paling mengetahui berkenaan hukum yang dibutuhkan oleh manusia, baik yang berhubungan dengan kehidupannya didunia maupun diakhirat, kesadaran hukum

23

Burhan Ashshofa , Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta,1996), hlm. 19 M. Solly Lubis, Filsafat ilmu dan Penelitian, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80 25 Asfari Jaya Bakri, Konsep Maqasid Al-Syariah, (Jakarta: Disertasi Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1994), hlm. 96 24


19

pihak pemerintah dan masyarakat tersebut, akan melahirkan keyakinan untuk menerapkan hukum Allah SWT, bila menginginkan terwujudnya kemaslahatan bagi kehidupan manusia.26 Kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syarak, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia,27 Maslahah yang berkaitan dengan Itsbat nikah adalah Maslahah Mursalah, disyari’atkan maslahah tersebut berpengaruh kepada hukum, artinya terdapat ayat, hadist, atau ijma’ yang menunjukkan bahwa sifat tersebut merupakan illat (motivasi hukum) dalam penerapan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadi motivasi hukum tersebut digunakan oleh nash sebagai motivasi hukum.28 Teori lain yang digunakan adalah Teori Kepastian Hukum, dimana teori ini merupakan salah satu penganut aliran Positivisme hukum yang lebih melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, atau hukum dalam bentuk peraturan tertulis, artinya karena hukum itu otonom, sehingga tujuan hukum semata-mata untuk kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang, Van Kant berpendapat bahwa tujuan hukum adalah menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjamin kepastiannya.29 2.

Konsepsi Konsepsi adalah pemahaman yang terbangun dalam akal dan pikiran peneliti

tentang beberapa kata kunci dalam judul penelitian, dihubungkan dengan penelitian yang akan dilakukan dimana pemahaman itu berdasarkan kekayaan teori yang sudah 26

Zainuddin Ali, Metode Penelitian hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 86 Zamakhsyari, Teori-Teori Hukum Islam dalam Fiqih dan Ushul Fiqih, (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2013), hlm. 37 28 Ibid, hlm. 43 29 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 74. 27


20

dipelajari. Sehubungan dengan itu konsepsi diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus yang disebut definisi operasional, kerangka konsepsi pada hakekatnya suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang sering kali bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian.

Merupakan

Peranan

konsep

dalam

penelitian

adalah

untuk

menghubungkan dunia teori dan dunia observasi, antara abstraksi dan realitas.30 Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional.31 Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan pengertian atau penafsiran mendua (dubius) dari suatu istilah yang dipakai. 1. Nikah menurut bahasa berarti berkumpul menjadi satu. Menurut syara’ nikah berarti suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafaz inkahin (menikahkan) atau tazwizin (mengawinkan).32 2. Itsbat nikah adalah permohonan pengesahan nikah (penetapan nikah) kepada pengadilan agama sehingga akad nikah yang sebelumnya tidak sah atau tidak memiliki bukti yang sah mempunyai kekuatan hukum yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku.33

30

Mariam Darus Badrulzaman, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 19 31 Masri Singarimbun dkk, Metode Penelitian survei, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 34 32 Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, Farida Prihatini, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Hecca Mitra Utama, 2005), hlm. 33 33 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 29.


21

3. Melegalisasi atau pengesahan adalah suatu penetapan pengadilan (mahkamah syari’ah) tentang adanya suatu peristiwa hukum tertentu dalam hal ini suatu pernikahan.34 4. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.35 5. Pengadilan Agama Stabat adalah merupakan pengadilan yang berwenang mengadili atau menyelesaikan perselisihan perkawinan bagi umat islam melalui proses persidangan termasuk penetapan Itsbat nikah dalam wilayah hukum Kabupaten Langkat. G. Metode Penelitian Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodelogis, sistematis dan konsisten.36 Penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.37

34

Ibid. Pasal 1, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 36 Soerjono Soekanto, Loc.cit, hlm. 42 37 Ibid, hlm. 43 35


22

Dalam setiap penelitian pada hakikatnya mempunyai metode penelitian masing-masing dan metode penelitian tersebut ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.38 Kata metode berasal dari bahasa Yunani “Methodos” yang berarti cara atau jalan sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. 39 1.

Jenis dan Sifat Penelitian Jenis Metode Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah metode

Pendekatan Yuridis Normatif (penelitian hukum normatif), yaitu Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum kepustakaan dan juga Penelitian dokumen yang ditujukan atau dilakukan hanya pada peraturan Perundang-Undangan yang relevan dengan Permasalahan yang diteliti atau dengan perkataan lain melihat hukum dari aspek normatif yang kemudian dihubungkan dengan data dan kebiasaan yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif analistis yaitu menguraikan atau memaparkan sekaligus menganalisis tentang Itsbat Nikah untuk Melegalisasi Perkawinan. 2.

Sumber Data Dalam Penelitian ini, sumber data yang dipergunakan adalah data Sekunder

yang diperoleh dari dari penelitian Kepustakaan (library research), yang terdiri dari: a. Bahan hukum Primer.

38

Jujun Suria Sumantri, Filsafat Hukum Suatu Pengantar Populer, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 328 39 Koentjaningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 16


23

Bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, seperti Peraturan Perundangan-Undangan yang berkaitan dengan ketentuan Hukum Perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang

nomor

7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. b. Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk mengenai bahan hukum Primer seperti buku-buku referensi, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian, karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini. c. Bahan Hukum Tertier. Disebut juga bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa kamus, majalah, surat kabar, dan media informasi lainnya. 3.

Teknik Pengumpulan Data Adapun untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang

diteliti dan dikaitkan dengan jenis penelitian hukum yang bersifat normatif maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan pengumpulan data atau dengan cara menghimpun data yang berasal dari kepustakaan, berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, atau literatur,


24

jurnal ilmiah, majalah-majalah, artikel, putusan pengadilan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti serta tulisan-tulisan ilmiah yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Untuk melengkapi data sekunder, maka perlu dilakukan interview (wawancara) dengan informan dengan menggunakan alat pedoman wawancara, hal ini dilakukan untuk memperoleh informan tambahan yang berkaitan dengan materi penelitian, data tersebut digunakan untuk melengkapi analisis dari data – data yuridisnya, sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut pada alat pengumpulan data dengan pedoman wawancara. 4.

Alat pengumpulan data Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, maka

alat pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut : a. Studi kepustakaan Studi kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapatpendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa peraturan perundangundangan, karya ilmiah para sarjana dan lain-lain. b. Pedoman Wawancara Wawancara dilakukan terhadap informan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya, wawancara ini dilakukan dengan cara terarah dan sistematis maupun wawancara bebas dan mendalam yang ditujukan kepada informan sehingga dapat menjadi sumber data yang


25

akurat untuk menjawab permasalahan diatas. Adapun informan meliputi Hakim Pengadilan Agama Stabat, Panitera Pengadilan Agama Stabat, Pengacara, Pegawai KUA Stabat, Pemohon Itsbat nikah. 5.

Analisis Data Analisis data adalah sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan

kerja seorang peneliti yang memerlukan penelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal.40 Analisis data adalah merupakan sebuah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola katagori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan.41 Data yang telah dikumpulkan, kemudian dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan sifat deskriptif analitis, karena penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau melukiskan data sebagaimana adanya, tetapi juga bermaksud melukiskan realitas dari kebijakan legislatif sebagaimana yang diharapkan. Selanjutnya dari data sekunder tersebut, ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif sehingga dapat diperoleh kumpulan akhir yang tepat setidak-tidaknya mendekati kebenaran ilmiah.

40 41

Bambang waluyo, Penelitian Hukum Dalam Peraktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 77 Lexy Moleong, Metode Penelitian Kulaitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 103


BAB I PENDAHULUAN. A. Latar belakang Masalah. Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan

Recommend Documents