24. STANDAR PELAYANAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA CIMAHI
No.
Komponen
Uraian 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984, tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3237); 2. Perda Kota Cimahi No. 14 Tahun 2011 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelayanan Pemberian izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri Tujuan dari pemberian Ijin Usaha Industri (IUI) adalah : 1. Terlindungnya perusahaan-perusahaan yang menjalankan usahanya secara tertib, jujur dan terbuka. 2. Terbinanya dunia usaha industri kecil , menengah dan Industri besar 3. Terciptanya iklim usaha yang sehat dan tertib 4. Terjalinnya sumber Pendapatan Kota. 5. Sebagai sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan keterangan lainnya tentang perusahaan dimaksud. Semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki IUI. Bagi perusahaan industri yang proses produksinya tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan dan berada diluar Kawasan industri untuk memperoleh IUI harus melalui tahap persetujuan prinsip.
1.
Dasar Hukum
2.
Maksud dan tujuan
3.
Klasifikasi/ sasaran
4.
Persyaratan
Terlampir pada Lampiran I
5.
Sistem, mekanisme dan prosedur
Terlampir pada Lampiran II
6.
Jangka Waktu Penyelesaian
5 (lima) hari kerja
7.
Pemberi pertimbangan
Tim Teknis
8.
Biaya/tarif
Tidak ada biaya retribusi
9.
Produk Pelayanan
Dokumen Izin: Kertas HVS 100 gram, Kop Warna, Gambar Latar Logo Cimahi warna, Font: Arial, ukuran 11 point, Cap Basah sebelah kiri, Cap Emboss sebelah kanan, barcode sebelah kiri bawah
10.
Masa berlaku
Selama usaha tersebut masih berjalan
11.
Sarana, prasarana dan/atau fasilitas
Terlampir pada Lampiran III
12.
Kompetensi Pelaksana
a. Jenjang pendidikan : -
minimal Diploma III, diutamakan Jurusan Manajemen/Ekonomi/Teknik Industri (Front Office)
133
No.
Komponen
Uraian -
minimal Diploma III, diutamakan Jurusan Manajemen/Ekonomi/Teknik Industri /Informatika (Back Office)
b. Pelatihan : Diklat PTSP c. Pangkat : minimal Pengatur, II/c d. Jabatan 13.
Pengawasan Internal
: Fungsional Umum
- Kepala Seksi Pelayanan (Front Office) - Kepala Seksi Pengolahan dan Pelaporan (Back Office) - Kepala Seksi Informasi dan Pengaduan
Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui lembar kendali dan uraian proses berkas pada map berkas izin 14.
Jumlah Pelaksana
- 3 orang (Front Office) - 1 orang (Back Office)
15.
Jaminan Pelayanan
Janji Pelayanan
16.
Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
Barcode System dalam dokumen izin, kunci pintu digital, CCTV
17.
Evaluasi kinerja Pelaksana
Lembar Kerja Evaluasi Kinerja Pelaksana
134
LAMPIRAN I SISTEM,MEKANISME DAN PROSEDUR PELAYANAN : IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) NO
URAIAN KEGIATAN
PEMOHON
LOKET INFORMASI
1
2
3
4
Mulai
Informasi Persyaratan
1
Pemohon meminta informasi IUI ke loket informasi Petugas loket memberikan informasi tentang IUI;
2
Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan.
LOKET PENERIMAAN & PENYERAHAN 5
BAGIAN PROSES
KEPALA KANTOR
KET
6
7
8
Mengambil Form `
Petugas loket menerima Form permohonan dan persyaratan 3
4
Petugas loket memeriksa kelengkapan berkas: - Bila lengkap pemohon diberi resi penerimaan berkas, dan berkas permohonan IUI dikirim ke bagian proses - Bila tidak dikembalikan ke pemohon
Mengisi Form & Persyaratan
Form & Persyaratan Tidak Lengkap
Resi Penerimaan Berkas
Lengkap
Cek Persyaratan administrasi
Proses Pengolahan IUI :
Lengkap
Bagian proses mengolah surat IUI.
5
Proses Pengolahan IUI
Proses pemeriksaan dan pemarafan oleh Kepala Seksi Pengolahan
Pemeriksaan Format IUI
Penandatanganan izin oleh Kepala KPPT
6
2 Hari Kerja
Tanda tangan Format IUI
Regristasi surat IUI, dan pengarsipan Pencatatan & Penomoran
7
3 Hari Kerja
Pemberitahuan surat IUI telah selesai Kepada Pemohon; Pemohon membayar biaya retribusi . Petugas loket menerima resi pembayaran dan memberikan surat IUI kepada pemohon.
IUI
Bayar Retribusi
IUI
135
Arsip
LAMPIRAN II.1 : PERSYARATAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Surat Permohonan bermaterai; FC. IMB / Site Plan / Pemeriksaan lapangan; FC. Surat Ijin Lokasi/PPR; FC. IG (HO); FC. KTP, NPWP; Rancangan tata letak instalasi, mesin/ peralatan; FC. Akte Pendirian Perusahaan dan atau perubahannya khusus bagi perusahaan yang berbentuk PT telah disahkan oleh Menteri Hukum & HAM; 8. Bagan Alir proses dilengkapi dengan Daftar Bahan baku/Penunjang dan bagan alir pengolahan limbah; 9. FC. UKL/UPL/SPPL bagi Perusahaan tidak wajib AMDAL.
LAMPIRAN II.2 : KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) a. Setiap pendirian perusahaan industri wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI), b. Terrhadap semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh Izin Usaha Industri (IUI) c. Untuk memperoleh IUI diperlukan tahap persetujuan prinsip atau tanpa melalui tahap persetujuan prinsip.
1. Tahap Persetujuan prinsip. a.
b. c. d. e.
f.
g.
h.
Bagi perusahaan industri yang proses produksinya tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan dan berada diluar Kawasan industri untuk memperoleh IUI harus melalui tahap persetujuan prinsip. Permohonan persetujuan prinsip diajukan secara tertulis kepada Walikota. Setelah formulir diterima secara lengkap dan benar, Walokota selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari kerja wajib memberikan persetujuan prinsip. persetujuan prinsip berlaku selama jangka waktu 3 (tiga) tahun) persetujuan prinsip batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu selambatlambatnya 3 (tiga ) tahun pemegang persetujuan prinsip tidak/belum menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi serta belum memperoleh IUI Bagi perusahaan industri,pembangunan pabrik dan sarana produksinya telah selesai serta telah siap berproduksi dan telah memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti antara lain : Izin Lokasi, IUUG atau AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) wajib mengajukan permohonan IUI kepada Walikota. Walikota selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima Permohonan IUI , mengadakan pemeriksaan ke lokasi guna memastikan telah selesainya pembangunan pabrik dan sarana produksi, hasil pemeriksaan ke lokasi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya BAP, maka Walikota memberikan IUI atau menundanya dengan keterangan tertulis berdasarkan pertimbangan belum selesainya pembangunan pabrik dan sarana produksi,
2. Tanpa Melalui Tahap Persetujuan prinsip. a. Bagi perusahaan industri yang berlokasi di kawasan industri /kawasan berikat yang memiliki izin, untuk memperoleh IUI dapat langsung diberikan tanpa melalui Tahap Persetujuan Prinsip setelah memenuhi ketentuan yang berlaku di kawasan Industri/kawasan berikat tetapi wajib membuat surat pernyataan.
136
b. Surat Pernyataan wajib memuat ketentuan mengenai kesediaan perusahaan industri antara lain untuk : Tidak berproduksi komersial sebelum memenuhi segala persyaratan dari instansi lain yang berkaitan dengan pembangunan pabrik dan sarana produksi maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal IUI diterbitkan. Menerima segala akibat hukum terhadap pelanggaran atas surat pernyataan yang telah dibuatnya. c.
Permohonan IUI tanpa melalui Tahap persetujuan prinsip, dilakukan hannya dengan membuat surat pernyataan dan mengisi daftar isian untuk permintaan IUI diajukan oleh perusahaan industri kepada Walikota. d. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya formulir secara lengkap dan benar, Walikota wajib memberikan IUI.
137
LAMPIRAN III: SARANA/PRASARANA/FASILITAS PENDUKUNG PELAYANAN
UNIT SATUAN KERJA RUANGAN
No. Urut
: KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU : SEKSI PELAYANAN : LOKET 2
Nama Barang / Jenis Barang
Model
Ukuran
Bahan
No. Kode Barang
Jumlah Barang
1
Kursi kerja
Frontline
-
Plastik, Kain, Metal dll
02.06.02.01.30.
3
2
Meja Tulis / Rapat
½ Biro
-
Kayu
02.06.02.01.48
3
3
Filling Cabinet
4 laci
-
Besi
02.06.01.04.04
2
4
Komputer PC (OS & Office License)
Desktop
-
metal,plastik dll
02.06.03.02.01.
2
5
Jaringan Komputer
LAN & internet
-
metal,plastik dll
02.06.03.06.06
1
6
Printer
Laserjet
-
metal,plastik dll
02.06.03.04.08.
1
7
UPS / Stabilizer
10 A, 1200 Watt
-
Besi , plastik / Elektronik
02.07.01.01.52.
1
8
Kamera Digital
7,1 MP, 2,5"
-
Besi , plastik / Elektronik
02.07.01.02.03.
1
9
Multimedia Card
Flip
1 GB
Besi , plastik / Elektronik
02.06.03.03.12.
1
10
Pesawat Telepon Digital
PABX
-
Metal, Plastik dll
02.07.02.01.11.
1
11
Meteran digital
Laser, 60 m
-
Metal/plastik
02.04.03.01.31.
1
12
Global Positioning system (GPS)
Colorada A 300 (Oregon)
2,4"x5,5"x1,4"
Besi , plastik / Elektronik
02.04.03.01.71
1
13
Kendaran roda 2
transmisi manual
14
Mesin antrian
Metal, Plastik dll
1
Metal, Plastik dll
1
Catatan: Standar Sarana/Prasarana/Fasilitas tersebut di atas digunakan bersama untuk pelayanan 21 jenis izin di loket 2.
138
