2017

rtin

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 5/PUU-XV/2017

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI/SAKSI PIHAK TERKAIT (V)

JAKARTA RABU, 12 JULI 2017

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 5/PUU-XV/2017 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal [Diktum menimbang huruf b, Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 huruf a, Pasal 4, dan Pasal 18 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Paustinus Siburian ACARA Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli/Saksi Pihak Terkait (V) Rabu, 12 Juli 2017, Pukul 11.24 – 12.24 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Anwar Usman Aswanto I Dewa Gede Palguna Manahan MP Sitompul Maria Farida Indrati Saldi Isra Suhartoyo Wahiduddin Adams

Mardian Wibowo

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Paustinus Siburian B. Pemerintah: 1. Mulyanto 2. Adi Nugroho C. Pihak Terkait: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Ichsan Abdullah Joni Arman Syaeful Anwar Desliana Nur Maria Zuraida Raihani Keumala

D. Ahli dari Pihak Terkait: 1. Sukoso

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.24 WIB

1.

KETUA: ANWAR USMAN Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Perkara Nomor 5/PUU-XV/2017 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon, dipersilakan memperkenalkan diri.

2.

PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN Saya Paustinus Siburian, Pemohon dalam perkara ini. Terima kasih.

3.

KETUA: ANWAR USMAN Ya. Dari DPR berhalangan. Kuasa Presiden, silakan.

4.

PEMERINTAH: MULYANTO Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari Pihak Pemerintah yang hadir dari Kementerian Agama Adi Nugroho, dari Kementerian Hukum dan HAM Pak Mulyanto. Terima kasih, Yang Mulia.

5.

KETUA: ANWAR USMAN Baik. Pihak Terkait, silakan. Siapa yang hadir?

6.

PIHAK TERKAIT: ICHSAN ABDULLAH Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia, kami memperkenalkan dari Pihak Terkait Indonesia Halal Watch. Kami ... saya sendiri Ichsan Abdullah, kemudian Syaeful Anwar, kemudian Joni, dan Desliana Nur, serta Raihani, dan Dr. Maria. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

7.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Sedianya acara persidangan hari ini adalah untuk mendengar keterangan DPR, dan saksi, serta seorang ahli dari Pihak Terkait. DPR berhalangan. 1

Dari Pihak Terkait, sesuai penundaan sidang yang lalu, persidangan hari ini Pihak Terkait akan mengajukan seorang saksi dan seorang ahli. Yang untuk ahli, harus menyerahkan terlebih dahulu keterangan tertulisnya. Dan ternyata menurut laporan Kepaniteraan tadi, hari ini yang menyerahkan keterangan ahli secara tertulis satu orang. Jadi, sesuai dengan penundaan sidang yang lalu. Tetapi dari catatan ini ada empat orang ahli, ya, yang dibawa oleh Pihak Terkait dan seorang saksi. Nah, kebetulan yang tiga, ya, belum mengajukan keterangan ahli dan memang tidak mungkin juga sekaligus empat orang ini didengar. Jadi, yang bisa didengar adalah ahli yang telah menyerahkan keterangan tertulis sebelumnya sesuai dengan pemberitahuan persidangan yang lalu dan mungkin disusuli surat dari Kepaniteraan. Jadi, sekarang saksi ... kita dengar saksi dan seorang ahli. Itu yang bisa didengar, ya. Saksi lainnya ... eh, ahli lainnya untuk sidang berikutnya. Dipersilakan maju ke depan untuk Ahli dan Saksi. Ahli yang bernama Dr. Lukmanul Hakim, ya, yang sudah menyerahkan keterangan? Bisa yang menyerahkan ke depan untuk diambil sumpah sama Saksi? Ini Saksi, ya? Yang menyerahkan keterangan tertulis Pak Dr. Lukmanul Hakim, ya? Sudah? Oh, baik. Ya, mohon kesediaan Yang Mulia Pak Wahiduddin. 8.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Ini untuk Ahli terlebih dahulu, ya. Jadi, Saksi nanti setelahnya. Untuk Ahli, mengikuti lafal yang saya tuntunkan. “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.”

9.

AHLI BERAGAMA ISLAM: Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

10.

KETUA: ANWAR USMAN Sebentar! Tadi ... untuk Ahli, tadi saya tanya sudah menye ... yang sudah menyerahkan keterangan tertulis Pak Dr. Lukmanul Hakim, ternyata ini Pak Sukoso, ya? Jadi, mohon kembali dulu.

11.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Sumpahnya berlaku. 2

12.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, Saksi dulu.

13.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Dibawa saja pulang sumpahnya.

14.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, sumpahnya berlaku untuk berikutnya nanti. Jadi, Bapak (...)

15.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Bawa-bawa sumpah.

16.

KETUA: ANWAR USMAN Sudah terikat dengan sumpah itu. Jadi, Bapak Prof. Ir. Sukoso, silakan ke depan.

17.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Baik, Ahli Pak Sukoso, ikuti lafal yang saya tuntunkan. “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.”

18.

AHLI BERAGAMA ISLAM: Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

19.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Selanjutnya, Saksi, ikuti lafal yang yang saya tuntunkan. “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.”

3

20.

SAKSI BERAGAMA ISLAM: Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

21.

KETUA: ANWAR USMAN Mohon kembali ke tempat. Ya, kita dengar keterangan saksi lebih dulu. Ya, silakan, Saksi langsung ke podium! Di sini juga bisa. Oh, mau ambil bahan? Mau langsung memberikan keterangan Saksi atau dipandu oleh Pihak Terkait, maksud yang ditanyakan, atau langsung? Silakan. Oh, silakan.

22.

PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN Mohon izin, Yang Mulia. Mohon izin. Saya mau tanya, ini keterangan tertulisnya enggak dibagi ya, Pak, ya? Oh, yang tadi yang Prof. Sukoso, enggak dibagi ke (…)

23.

KETUA: ANWAR USMAN Nanti, nanti dikasih (...)

24.

PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN Nanti? Terima kasih, Yang Mulia.

25.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, silakan.

26.

SAKSI PIHAK TERKAIT: ABDUL KHOLIK Baik. Terima kasih, Yang Mulia Para Hakim, dan Pihak Pemohon, serta perwakilan dari Pemerintah. Izinkanlah kami menyampaikan poin-poin keterangan sebagai Saksi dalam konteks Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2015 tentang Jaminan Produk Halal. Sepemahaman Saksi yang pada periode 2005 sampai 2014 yang merupakan tenaga ahli di badan legislasi di DPR. Terkait dengan proses undang-undang ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Pertama. Bahwa proses pembentukan Undang-Undang Jaminan Produk Halal berlangsung selama 2 periode pada 2005-2009, 4

dilanjutkan lagi dengan 2009-2014. Jadi, kurang-lebih hampir 10 tahun berjalan, dan pada prinsipnya, proses pembentukan itu dapat disimpulkan berjalan secara absah dan meyakinkan. Dalam artian, secara absah telah memenuhi syarat-syarat formil dan juga meyakinkan. Dalam pengertian, semua proses terkait dengan substansinya dilakukan melalui proses yang partisipatif dan berjalan dengan perdebatan yang sangat intens. Adapun perjalanannya adalah sebagai berikut. Pertama, proses inisiasi awal itu berjalan pada tahun 2005-2006, ketika RUU ini diajukan oleh Pemerintah sebagai inisiatif … sebagai RUU yang awalnya, izin prakarsanya adalah oleh Kementerian Agama. Pada tahap awal, tim penyusun pemerintah berdasarkan data yang diperoleh itu adalah dipimpin oleh Tim Naskah Akademik oleh Prof. Abdul Gani dengan melibatkan semua stakeholder, termasuk dari unsur Kadin, dan juga para pengusaha dari Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman, serta seluruh stakeholder yang lain. Selanjutnya, tim melakukan penyusunan naskah akademik dan berjalan kurang-lebih sampai tahun 2006 dilaporkan selesai dan 2007 disempurnakan kembali dengan mengambil berbagai studi, termasuk studi perbandingan di luar negeri yang salah satu rujukannya adalah beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan bahkan Amerika Serikat. Disebutkan di dalam naskah akademiknya, ada studi di 5 negara bagian Amerika sejak tahun 1995 sudah menerapkan sertifikasi halal. Selanjutnya, proses disampaikan kepada DPR adalah pada tahun 2008 melalui Surat Presiden Nomor 33 Pres/06 Tahun 2008, dan kemudian dilakukan pembahasan di Komisi VIII. Pembahasan Komisi VIII berlangsung mulai tahun 2008 sampai ujung akhir tahun 2009, tepatnya pada tanggal 25 September 2009, Panja Komisi VIII melaporkan bahwa belum selesai pembahasan substansinya, sehingga kemudian diambil kesimpulan tidak dapat disahkan pada saat itu. Meskipun sesungguhnya pada pembahasan-pembahasan sebagian sudah selesai, namun pada saat itu ada problem kelembagaan yang belum tuntas. Karena itu, direkomendasikan oleh Komisi VIII untuk bisa diteruskan pada periode berikutnya. Selanjutnya, pada DPR periode tahun 2009-2015, dilakukan penyusunan Prolegnas, kebetulan kami terlibat di badan legislasi. Karena itu, salah satu kriteria yang diprioritaskan kembali oleh Prolegnas adalah RUU yang sudah masuk pembahasan tingkat 1 pada periode sebelumnya, tetapi tidak selesai atau belum diselesaikan. Karena itu, RUU tentang JPH masuk di dalam Prolegnas 2010-2015 sekaligus masuk prioritas. Kemudian, pergeseran terjadi, kalau pada periode 2005-2009 itu diajukan oleh pemerintah, pada periode 2009-2011 diajukan oleh DPR di dalam ini Komisi VIII. Karena itu, prosesnya mengalami perbedaan, 5

yaitu RUU yang diajukan oleh Komisi VIII, kemudian dilakukan proses harmonisasi di badan legislasi, baru kemudian disahkan sebagai inisiatif. Perlu kami sampaikan, pada saat proses legislasi ... harmonisasi badan legislasi, seluruh RUU ini dikaji kembali. Pertama, terkait dengan aspek formilnya, apakah terpenuhi aspek teknis administratif, yaitu kesediaan naskah akademik dan RUU, serta seluruh proses pengusulannya. Dan yang kedua, aspek substansinya. Dari hasil pembahasan di badan legislasi pada periode tahun 2012, ternyata seluruh ketentuan administratif aspek formilnya terpenuhi. Begitupun pada pembahasan aspek substansi atau materiilnya, RUU ini merupakan RUU yang sangat penting karena itu sudah dibahas periode sebelumnya, sehingga perlu diprioritaskan. Dari segi substansi, undang-undang ini memiliki kesesuaian secara vertikal dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau konstitusi, khususnya kaitannya dengan Pasal 28C dan Pasal 29 ayat (2), yang pada intinya adalah berkaitan dengan penghormatan hak asasi yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan ... pembahasan perundang-undangan yang kaitannya dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Yang kedua, Pasal 29 ayat (2) kaitannya dengan, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Kemudian, secara substansi, RUU JPH juga mengandung penghormatan kepada hak-hak yang lain, khususnya ketentuan di Pasal 26, yaitu meskipun produk yang beredar harus bersertifikasi halal, tetapi dalam hal ketentuan di Pasal 26 ada pengecualian, yaitu untuk produk-produk yang tidak halal masih bisa beredar, sepanjang mencantumkan keterangan atau penjelasan terkait dengan produk tersebut. Berikutnya, undang-undang ini juga ... RUU JPH juga mempunyai kesesuaian secara horizontal dengan undang-undang lain, antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 8 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, khususnya Pasal 67 ayat (1), Undang-Undang Pasal ... Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, khususnya kaitannya dengan Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 8 ayat (4), juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 ... 1992 tentang Kesehatan juncto Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 111 ayat (4). Dengan demikian, dalam proses harmonisasi, RUU ini, RUU JPH telah memenuhi kesesuaian secara vertikal dengan konstitusi dan secara horizontal dengan peraturan perundang-undangan lain dengan 6

... sehingga kamudian disetujui oleh badan legislasi dan dijadikan RUU inisiatif pada tanggal 26 September Tahun 2019 ... 2011 di paripurna dan disampaikan kepada pemerintah. Selanjutnya pada pembahasan dilakukan pada tanggal 10 Januari 2012, Presiden menyampaikan daftar investaris masalah dengan menugaskan Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Menpan dan Reformasi Demokrasi, Menteri Hukum dan HAM, dan dalam perkembangannya mengusulkan Kementerian Kesehatan sebagai pihak yang mewakili Pemerintah. Selajutnya dalam proses pembahasan, setelah melalui pembahasan kurang-lebih 2,5 tahun, tepatnya tanggal 25 September RUU disetujui tanpa ada keberatan dari seluruh fraksi. Seluruh fraksi menyetujui RUU tentang JPH untuk disahkan. Dengan demikian pada pokoknya, kami sebagai Saksi menjelaskan bahwa RUU ini sekali lagi sudah memenuhi proses secara formil, dan materiil. Dan secara prinsip, RUU ini juga memberikan keluasan kepada semua stakeholder terkait dengan Undang-Undang JPH. Undangundang ini juga memberikan tenggang waktu selama 5 tahun sebagai masa transisi untuk memastikan bahwa seluruh pesiapan dalam rangka pelaksanaan JPH bisa berjalan dengan baik. RUU ini juga dilakukan dalam prosesnya berlangsung secara partisipatif. Dibuktikan dengan seluruh proses RDP dengan berbagai pihak, dan RDPU, dengan juga stakeholder, dan kunjungan serta uji petik di berbagai daerah. Demikian, pokoknya keterangan sebagai Saksi. Terima kasih. 27.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih. Ya, mohon kembali ke tempat dulu. Lanjut ke Ahli Prof. Sukoso, silakan.

28.

PIHAK TERKAIT: ICHSAN ABDULLAH Yang Mulia. Mohon izin mungkin perlu kami sampaikan dulu (...)

29.

KETUA: ANWAR USMAN Ya.

30.

PIHAK TERKAIT: ICHSAN ABDULLAH Mengenai Prof. Dr. Sukoso.

31.

KETUA: ANWAR USMAN Ya. 7

32.

PIHAK TERKAIT: ICHSAN ABDULLAH Jadi, Beliau adalah Guru Besar di (...)

33.

KETUA: ANWAR USMAN Kan ada di CV-nya, kan?

34.

PIHAK TERKAIT: ICHSAN ABDULLAH Ya, sudah ada di CV-nya.

35.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, sudah.

36.

PIHAK TERKAIT: ICHSAN ABDULLAH Baik kalau begitu, terima kasih.

37.

KETUA: ANWAR USMAN Ya. Silakan, Ahli.

38.

AHLI PIHAK TERKAIT: SUKOSO Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia. Beberapa hal yang perlu saya berikan sebagai garis besar di dalam menanggapi usulan atau pengajuan dari Pemohon ini. Pertama, tentunya kita melihat bahwa Undang-Undang Jaminan Produk halal ini sebenarnya ditujukan kepada masyarakat Muslim sebagai bagian dari jaminan negara dalam menjamin pelaksanaan ibadah menurut agama dan kepercayaannya. Tadi sudah diuraikan dari proses kronologi yang ada tadi, dari Saksi yang menjelaskan ini. Tentunya di sini sebagai ... sebagai Bangsa Indonesia, dimana di situ Muslim merupakan bagian dari komunitas yang ada di negeri ini dan kita menyadari sepenuhnya bahwa halal ini merupakan perintah Allah, bagian dari keimanan umat Muslim yang diwajibkan untuk dikonsumsinya, sehingga apa pun ini adalah bagian dari bagaimana negara melindungi masyarakatnya untuk mengimplementasikan proses ibadahnya. Nah, saya memetik satu hal karena ini berhubungan dengan proses ini yang terus berlarut-larut, sementara kita dikejar waktu di tahun 2019 harus segera diimplementasikan. Tadi sebenarnya peristiwa atau pertanyaan atau gugatan terhadap ini sebenarnya sudah dijawab jauh sebelumnya. Pertama, saya menguraikan karena ini akan memberi 8

dampak ekonomi. Sejarah pergerakan halal Indonesia yang dimulai dengan peristiwa terjadinya bagaimana kasus rumah babi terjadi tahun 1988 dan itu meletusnya di tempat kami di Universitas Brawijaya Malang ya, sebagai awal referensi, sehingga bagaimana MUI menyelesaikan dengan terbentuknya LPPOM MUI pada tahun 1989. Kita masih ingat bahwa peristiwa itu memberi dampak ekonomi dengan turunnya produksi sampai 20%, 30% karena memang masyarakat belum mendapatkan kepastian justifikasi tentang produk halal tersebut. Nah, kemudian kita masih ingat dalam pikiran kita tahun 2002 dengan kasus Ajinomoto yang memiliki implikasi terhadap pergerakan ekonomi nasional juga. Kami berharap sebenarnya dari pertemuan ini lebih men ... lebih mengambil satu sikap keputusan bagaimana bangsa ini menghadapi persaingan global dengan competitiveness yang dibangun justru dari masalah halal ini. Kenpa demikian? Bahwa hal ini sudah jelas sekali ketika kita bicara tentang perdagangan global, tentang masuknya pada konteks dimana kita sebagai bagian dari masyarakat internasional. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan dengan studi banding apa yang dilakukan oleh Saksi ya, tadi. Memberikan konstribusi bahwa sebenarnya di beberapa belahan dunia sudah banyak sekali dilakukan proses-proses semacam ini. Sebagai contoh, kalau kita melihat tadi disinggung bagaimana Malaysia dengan ... dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim), lalu kalau kita melihat isu ini misalnya pada negara-negara non-Muslim atau minoritas sebagai beberapa yang non-Muslim di sini, kita melihat bagaimana Thailand serius sekali untuk melakukan proses sertifikasi halal ini menjadi sesuatu hal yang ... yang menjadi bagian kompetisi secara global terhadap produk-produknya yang kita kenal di situ, misalnya pada sertifikasi yang dilakukan oleh The Central Islamic Committee of Thailand, begitu juga Jepang dengan Japan Muslim Association-nya. Bicara tentang halal ini memang merupakan sebuah trending global dan di Indonesia gerakan ini semakin menguat itu pada grass root dari konsumen. Sekarang konsumen itu selalu mempertanyakan justifikasi tentang halal ini. Artinya, perlu hadirnya negara di sini untuk memberikan sertifikasi. Nah, yang harus tegas di sini dikatakan bahwa sertifikasi itu merupakan proses yang seperti yang diuraikan di dalam undang-undang ini, Undang-Undang JBH merupakan suatu proses yang jujur dan melakukan proses terdokumentasi, ter … trust ability, dan sebagainya secara baik, sehingga di sini konsumen sekarang itu sudah banyak sekali menanyakan bagaimana status kehalalan sebuah produk? Terus bagaimana ketika mereka mengunjungi bahkan menanyakan langsung, siapa yang menyertifikasi dan sebagainya. Perilaku konsumen Indonesia yang sudah menempatkan pertanyaan pertama, itu biasanya mereka akan selalu mengatakan, “Halal enggak produk ini?” 9

Itu dan siapa yang akan melakukan justifikasi semacam ini? Begitu juga ketika mereka datang di restoran, biasanya mereka juga menanyakan hal yang sama. Nah, kami melihat bahwa kebutuhan halal ini harus dilihat dari dua sisi. Sisi pertama adalah ketika negara hadir untuk memfasilitasi hak-hak dari kaum Muslim ini, sebenarnya sebagian besar dari penduduk Indonesia merupakan potensi pasar yang luar biasa. Pada satu sisi, mungkin kita sebagai bagian yang menceritakan tentang bagaimana halal ini menjadi sesuatu global yang bisa diterima di masyarakat luas karena memang kita membuktikan bahwa beberapa negara sudah me ... artinya yang ... jumlah penduduk Muslimnya kecil pun, mereka menempatkan ini sebagai bagian strategi dari market pada produk-produk yang mereka edarkan di masyarakat secara umum. Nah, dari sini, saya melihat bahwa Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini sebenarnya fokusnya pada masalah sertifikasi halal. Sehingga, sertifikasi ini harus merupakan sebuah proses yang memang sudah diatur dengan standar yang kita lalui dan bukan membatasi kepada produk-produk nonhalal. Artinya apa? Produk ha … nonhalal tetap tidak bisa disertifikasi, mereka boleh beredar di Indonesia karena memang masyarakat kita yang majemuk ini tentunya berharap akan tersedia hak-haknya, sehingga mereka bisa mendapatkan sebuah produk yang memang terstandardisasi dan memenuhi standar yang mereka harapkan. Itu mungkin yang bisa saya berikan sebagai pointers (garis besar) karena sebenarnya baik pertanyaan dari Pemohon, itu sebenarnya sudah … sudah merupakan sebuah jawaban yang sudah cukup lama bahwa yang kita … ketika kita ngomong sertifikasi halal, sebenarnya yang kita hadapi itu adalah situasi yang sebenarnya bagaimana sesuatu yang tidak jelas. Contoh, di dalam pangan, yang halal itu jelas memang, yang haram pun jelas. Tapi, ketika proses teknologi itu masuk, ada bagianbagian yang kita kenal sebagai bahan tambahan pangan, bahan penolong yang statusnya terkadang sebagaian besar itu tidak jelas. Ini yang harusnya menjadi fokus bagaimana kita mengimplementasikan bahwa halal ini merupakan proses sertifikasi terhadap produk untuk mendapatkan kejelasan konsumen di dalam melindungi haknya, bukan membatasi kepada produk-produk halal saja. Ini yang perlu sa … saya tegaskan. Demikian beberapa poin yang kami berikan sebagai tanggapan. Saya dari Pusat Studi Halal Universitas Brawijaya Malang merupakan kehormatan kami untuk bisa menyampaikan beberapa poin yang bisa dipertimbangkan di sini. Terima kasih, wabillahitaufik walhidayah wassalamualaikum wr. wb.

10

39.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, Pihak Terkait, apa ada hal-hal yang ingin didalami dari keterangan Saksi maupun Ahli? Silakan. Ada? Silakan.

40.

PIHAK TERKAIT: ICHSAN ABDULLAH Ya, silakan.

41.

KETUA: ANWAR USMAN Dicatat ya, dicatat!

42.

PIHAK TERKAIT: SYAEFUL ANWAR Bisa langsung tanya, Majelis?

43.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, langsung apa yang … tapi, ya ke sini, nanti … nanti dicatat, dikumpulkan dari Majelis juga, gitu.

44.

PIHAK TERKAIT: SYAEFUL ANWAR Oh (...)

45.

KETUA: ANWAR USMAN Jadi, ditanyakan dahulu. Apa yang ingin ditanyakan sekaligus? Silakan.

46.

PIHAK TERKAIT: SYAEFUL ANWAR Yang akan ditanyakan kepada Ahli bahwa apakah Undang-Undang JPH itu dapat dikatakan sebagai sebuah proses Islamisasi? Itu satu.

47.

KETUA: ANWAR USMAN Ya.

48.

PIHAK TERKAIT: SYAEFUL ANWAR Yang kedua, berkaitan dengan Undang-Undang Produk Halal bahwa bisakah Ahli membandingkan keuntungan-keuntungan apa yang bisa diperoleh oleh pengusaha di Indonesia dengan adanya Undang11

Undang JBH itu? Sehingga Saksi bi … Ahli bisa menjelaskan kenapa kemudian kalau tidak ada undang-undang ini, bisakah kemudian menjadikan keterpurukan buat pengusaha Indonesia, sementara pengusaha-pengusaha dari luar bisa masuk produk-produknya ke Indonesia dengan ada label halal, sehingga kemudian bisa dikonsumsi oleh masyarakat Muslim Indonesia? Sementara di Indonesia, produknya karena tidak ada label halalnya, sehingga mereka akan tidak dipilih oleh konsumen Muslim di Indonesia? Dua hal ini yang kami tanyakan, Majelis, terima kasih. 49.

KETUA: ANWAR USMAN Oke, Saksi tidak ada ya? Baik. Pemohon apa ada hal-hal yang ingin ditanyakan?

50.

PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN Terima kasih, Yang Mulia. Pertama, ke Ahli dahulu, ya. Ini Ahli sudah membaca Undang-Undang Jaminan Produk Halalnya dengan benar, belum? Sudah baca? Tampaknya Saudara tidak begitu baca sebetulnya, kalau menurut saya. Karena begini, Anda melihat produk itu hanya semata-mata barang, ya, makanan atau apa … Anda tidak melihat bahwa produk itu ada jasa di situ, ya. Sehingga, begini ketika suatu produk bisa diproduksi, ya, itu Pasal 26 bicara begitu, ya. Produk bisa diproduksi, tapi kan setelah diproduksi, dia kan harus di … di … diedarkan … diedarkan dan dijual. Nah, mengedarkan dan menjual adalah jasa, ya. Kalau suatu produk yang … apa … katakanlah mengandung babilah katakan, ya karena itu bisa karena bisa … bisa diproduksi berdasarkan Pasal 26. Tapi itu kan diproduksi, bagaimana transportasinya? Ini jasa lho, ini jasa, ya. Terus bagaimana penjualannya? Itu saya buat di … apa … di Permohonan saya, saya ambil contoh lapo. Lapo itu di masyarakat Batak. Apakah mungkin MUI akan memberikan sertifikat halal kepada … kepada lapo itu? Karena nanti bagaimana menjualnya? Ini kan akan jadi suatu persoalan, lho. Sekarang sudah berlaku di Aceh, qanun ... qanun apa? Qanun tentang halal … halal-haram itu, ya. Itu warung-warung di sana wajib bersertifikat halal di Aceh, sudah berlaku sekarang. Saya baca di mass media itu sudah berlaku. Warung seperti lapo tuak sudah tidak bisa ada, ya. Itu di Aceh seperti itu, Pak. Baru-baru ini berlaku, belum lama. Nah, ini nanti yang saya perhatikan, ya. Kalau Anda bilang produk boleh diproduksi, ya, tentu saja boleh, ya, menurut Pasal 26. Saya tidak mempersoalkan itu malah. Yang saya persoalkan adalah jasa, bagaimana nanti penjualannya, ya kan? Ini yang ... ini yang saya lihat ini kurang diperhatikan, ya. Karena melihat produk itu adalah (...) 12

51.

KETUA: ANWAR USMAN Enggak! Langsung saja! Mau ditanyakan apa?

52.

PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN Ya, itu. Jadi pertanyaan saya, apakah nanti menurut ... karena Anda dari pusat apa? Pusat studi halal, ya, apakah kira-kira menurut Anda nanti akan ... akan bisa seperti itu, apa ... ya, boleh diproduksi, tapi menjual juga boleh, apa akan seperti itu hasilnya? Walaupun dia ... apa bahan yang diharamkan? Apa bisa dijual seperti itu, ya? Itu yang pertama. Yang kedua begini, Anda bilang di poin dua ini bahwa ini perintah Allah, tapi Anda bicara tentang dampak ekonomi global segala macam, apakah Allah menurunkan perintah halal ini atas pertimbangan ekonomi, ya? Karena kalau Anda bilang, “Ngomong soal global-global segala macam perdagangan,” itu bukan perkembangan ... mengapa Allah harus mengurusi yang seperti itu, ya? Allah kan tidak tahu bahwa akan ada perdagangan global sebelumnya, kan? Nah, itulah pertanyaannya. Apakah Allah menurunkan perintah soal halal-haram ini sebagai … atas pertimbangan ekonomi? Karena ini dasar suratnya ini semua soal ekonomi semuanya jadinya. Padahal kan, Allah setahu saya enggak begitu, ngomongnya di Alquran enggak begitu, ya. Malah kalau saya baca dari di Surat An-Nahl, enggak boleh malah itu bilang, “Ini haram, ini halal,” ya. Itu saya sudah baca di Alquran begitu, itu enggak ... itu saya tadi ada kasih alat bukti saya, itu ada di Alquran aturan bahwa tidak boleh mengatakan, “Ini halal, ini haram.” Itu ada di Surat An-Nahl, ya. Dan itu tidak pernah dikutip MUI di dalam fatwa-fatwanya, pasal … ayat 115 sampai 117. Saya baca fatwa MUI soalnya, jadi saya mengerti urusannya. Karena di dalam Bahasa Indonesia, saya mengerti, ya. Jadi itu pertanyaan kepada apa ... kepada Ahli. Kepada Saksi, pertanyaan saya sederhana saja. Sepengetahuan Saudara Ahli dalam pembahasan (...)

53.

KETUA: ANWAR USMAN Saksi apa Ahli?

54.

PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN Eh, Saksi, Saksi, Saksi. Sepengetahuan Saksi, dalam pembahasan Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini, bagaimana itu soal pengertian ... apa ... soal pengertian dari produk? Di ... dibahas. Karena

13

ini produk ini suatu hal ... justru sebenarnya inti dari persoalan itu, case saya adalah di produk. Apa itu produk, ya kan? Nah, ini saya sudah ... di permohonan saya sudah bikin, ini ada sebetulnya ada empat kategori produk, ada barang yang terkait dengan makanan, minuman segala macam, ada jasa yang terkait seperti itu, ya, dan ada barang gunaan. Pertanyaan saya begini, apa dalam sepengetahuan Saudara Saksi, apa yang sebenarnya dimaksud dengan produk itu? Dalam pembahasan, ya. Terus yang kedua, ini landasan untuk memasukkan barang gunaan sebagai ... apa ... sebagai untuk wajib bersertifikat halal itu apa? Itu, Pak. Kira-kira seperti itu, Pak, pertanyaan saya. Terima kasih, Yang Mulia. 55.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, cukup? Dari Kuasa Presiden?

56.

PEMERINTAH: MULYANTO Cukup, Yang Mulia.

57.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Dari meja Majelis? Ya, ada dari Yang Mulia Pak Wahiduddin. Silakan, Yang Mulia.

58.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Terima kasih, Pak Ketua. Saya pertama kepada Ahli. Sepanjang saya baca dari permohonan Pemohon, hal yang penting dikemukakan di dalam keterangan ini adalah menjawab atau menjelaskan hal-hal yang ada di posita dan di petitum Pemohon. Ada empat hal yang saya lihat dari Pemohon. Ini penting nanti diuraikan. Pertama, terkait dengan di konsiderans menimbang dan juga dasar hukum mengingat undang-undang ini. Di sana disebutkan bahwa ini dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan halal, dan juga pelayanan produk halal. Yang dipertanyakan, apakah adanya jaminan ketersediaan dan juga pelayanan publik ini, dalam artian jaminan itu memaksakan pemberlakuan kepada masyarakat yang tidak beragama Islam? Itu saya kira. Nanti uraian turunan di petitum berikutnya bertolak dari sana. Ini apakah di sini disebutkan menjamin kesediaan produk halal dan pelayanan publik itu dalam rangka juga memaksakan pemberlakuan UU JPH ini kepada masyarakat yang tidak beragama Islam. 14

Jadi kalau disebut tadi ... apa ... Islamisasi, mungkin itu pertanyaan di ujungnya, ya. Nah, itu yang penting. Apakah kata-kata menjamin kesediaan dan juga melayani publik itu adalah memaksakan, ada kata-kata memaksa? Ini saya kira dari sana nanti. Jadi, ada pertanyaan dari Pemohon itu juga ke sana. Nah, yang kedua. Apakah mandatory ini produk halal atau mandatory sertifikasi halal? Saya kira Ahli tadi menjelaskan sejak tahun 1991 itu, ketika apa ... Dancow, ya, peristiwa Dancow. Kemudian Menkokesra mengeluarkan surat perpres, inpres kalau tidak salah. Nah, jadi apakah setiap produk yang masuk, beredar, itu harus halal atau dalam hal suatu produk itu akan dinyatakan halal, dia harus sertifikat halal? Artinya yang ini ada mandatory, bukan ... apa ... kesukarelaan. Tapi mandatory-nya bukan mandatory halal, tapi mandatory sertifikat halal. Jadi kalau orang mau menyatakan halal, itu tidak bisa dia hanya lalu menulis dijamin halal dengan tulisan berbagainya. Dari mana dia menyatakan itu dijamin halal? Nah, ini saya kira harus dijelaskan. Kemudian, undang-undang ini ada dua aspek. Pertama aspek syar’i. Ada dua aspek administrasi. Syar’i itu ada bidang MUI. MUI di sini yang memberikan fatwa kehalalan, sementara sertifikat halal itu dikeluarkan oleh Pemerintah. Nah, ini perlu dijelaskan karena yang disinggung oleh juga Pemohon ini pelaku usaha, ya, meskipun Pemohon ini saya enggak tahu apakah pelaku usaha atau tidak, apa dirugikan. Nah, ini akan menyangkut pelaku usaha, terkait pelaku usaha. Nah, ini perlu di ... apa ... kemukakan mana yang bersifat syar’i, yang itu kewenangan MUI, mana administrasi. Nah, ini terkait ... berikutnya kepada Saksi. Nah, Saksi tadi menjelaskan riwayat Bengawan Solo penyusunan dan pembahasannya. Saya pikir, tadi kesaksiannya mengenai ... apa ... berjalannya undangundang ini, dimana kalau tidak sekarang sudah ada badannya, Badan Penjamin Produk Halal itu sudah unit Eselon I di Kementerian Agama, yang akan nanti ... apa ... menangani masalah-masalah administrasi sertifikat halal. Namun ranah syar’i fatwanya kan tetap di MUI. Nah, dan selama ini, yang kedua-duanya itu kan di MUI. Nah, sekarang satunya beralih mengenai sertifikat itu kepada Pemerintah. Ini apa Saksi punya pengalaman sejak beralih ini dengan yang dulu itu tercapai atau tidak tujuan dari undang-undang ini atau justru mungkin seperti disampaikan oleh Pemohon tadi, ya, terjadi pembebanan atau kebingungan di dalam masyarakat. Saya pikir, Saksi dapat menjelaskan kalau sudah ada pengalaman itu. Jadi ... karena ini kan sudah lama berjalan, adanya … apa ... produk halal itu, tapi belum ada payung undang-undangnya, meskipun di … apa ... Undang-Undang tentang Pangan itu sudah disinggung juga dan dulu cukup diatur dengan peraturan pemerintah, tapi ternyata di tingkatkan menjadi undang-undang. Dulu sudah ada keluar peraturan pemerintah terkait itu. Kan dulu ada Menteri Urusan Pangan, pernah 15

menteri muda atau apa ... Ibrahim Hasan kalau enggak salah itu urusan pangan-pangan begitu, ya. Nah, itu juga sudah pernah ada, sudah berjalan. Kalau kita masuk-masuk di tempat makan itu sudah ada sertifikat kan. Nah, kadang-kadang juga di mana-mana ditulis dijamin halal, tapi enggak jelaskan siapa yang menjamin, apa yang si pelaku usahanya, pedagang yang bikin makanan itu, atau yang tukang bikin spanduk itu saja. Nah, ini kan perlu dijelaskan, mengapa harus ada sertifikasi dan juga proses sertifikasi, agar tidak semua pelaku usaha itu semudahnya hanya dengan bermodalkan spanduk atau tulisan dijamin halal, lalu menanggap bahwa tulisan itulah yang menjamin, bukan prosesnya itu. Nah, apakah pengalaman setelah ini beralih dengan ada undangundang dan sekarang sudah ada badan penjamin produk halal? Nah, ini sudah berjalan dan kekhawatiran yang disampaikan oleh Pemohon itu ya bisa dijawab di sini. Saya kira itu saja, terima kasih. 59.

PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN Mohon izin, Yang Mulia. Bisa saya sedikit tambah, ada sedikit yang ... apa ... yang saya sampaikan. Boleh, ya? Begini, Yang Mulia. Tadi yang Beliau Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams bilang pelaku usaha, ya, pelaku usaha. Saya agak sedikit ... ini ada hubungan dengan definisi produk, ya. Saya belum bisa ditentukan apakah pelaku usaha, atau belum, atau bukan sekarang, untuk menentukan apakah Pemohon pelaku usaha atau tidak, harus dijawab ... harus ada jawaban atas pertanyaan, apakah jasa-jasa hukum termasuk dalam lingkup dari jasa yang terkait dengan makanan, minuman, dan lain-lain seterusnya? Kalau jasa hukum masuk dalam jasa yang terkait dengan makanan dan minuman, berarti Pemohon adalah pelaku usaha karena Pemohon bergerak di bidang jasa hukum, ya. Jadi kita belum bisa menentukan apakah Pemohon pelaku usaha atau bukan, itu akan tergantung kepada jawaban jasa hukum itu masuk, enggak, di dalam lingkup dari jasa yang sudah (...)

60.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, ya. Baik, sudah.

61.

PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN Jasa yang terkait dengan makanan?

62.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, sudah, sudah cukup. Sudah, sudah mengerti. 16

63.

PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN Ya.

64.

KETUA: ANWAR USMAN Sudah, baik. Silakan siapa yang akan memberikan tanggapan? Ahli dulu, silakan. Ya, di tempat saja.

65.

AHLI PIHAK TERKAIT: SUKOSO Baik. Yang Mulia, ini sebenarnya saya artinya ada beberapa teman yang bisa ... apa ... memang diizinkan seandainya menambahkan referensi penguatan dari jawaban kami. Baik.

66.

KETUA: ANWAR USMAN Apa yang ditanyakan tadi?

67.

AHLI PIHAK TERKAIT: SUKOSO Ya, tadi pertanyaannya sehubungan dengan Islamisasi. Sebenarnya ini bukan, saya tegaskan bukan. Karena apa? Memang ketika kita bicara halal itu, pasti ada hubungannya dengan tadi itu, hukum yang terkait, yaitu tentang kesyar’ian sesuatu, yang itu ditetapkan memang otoritasnya di dalam undang-undang ini jelas sekali bahwa itu dari Majelis Ulama Indonesia. Bahwa pernyataan halal bukan diberikan kepada seluruh orang, sehingga saya katakan begini, ini bukan proses administrasi, tapi pemenuhan dari proses sertifikasi yang harus dilalui, sehingga di situ adanya keterlibatan MUI di dalam memberikan fatwa halal dan lembaga pemeriksa halal sebagai lembaga yang nanti akan bekerja memberikan standar memenuhi standar administrasi. Kalau kita melihat prosesnya bahwa LBH ini akan ketika ditunjuk menjadi lembaga pemeriksa halal terhadap sebuah produk tertentu, mereka akan melakukan proses audit, dimana situ tentu ada persyaratan administrasi yang harus dilalui. Tahap itu baru masuk diserahkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal untuk diserahkan kepada MUI untuk dijadikan landasan bahwa produk tersebut halal atau tidak, ini. Sehingga saya mengatakan ini bukan proses Islamisasi, sehingga kata-kata tidak proses Islamisasi ini, saya memberi contoh. Jadi, tadi dari Pemohon ... apa ... ada pertanyaan yang terkait dengan masalah ekonomi, itu fakta yang ingin saya sampaikan bahwa ini sangat terkait dengan kegiatan produksi dan ekonomi. 1988 itu 17

peristiwa bagaimana isu lemak babi dan sebagainya beredar, akhirnya apa yang terjadi? Penurunan produksi secara nasional secara produkproduk yang pada saat itu memang produk-produk papan atas, perusahaan besar, dan sebagainya, turun sampai 20%-30%. Ini saya memberikan fakta ekonomi, dampak ekonominya. Kemudian ketika 2002, Ajinomoto juga hal yang sama, dampak ekonominya ada. Jadi, saya tidak perlu menjawab tadi pertanyaannya sangat jauh apakah Allah itu mengatur-atur tentang ekonomi dan tidak, enggak. Dalam kontekstual ini, saya memberikan fakta dari data yang kami dapatkan. Nah, apa ... tadi pertanyaannya keuntungan apa yang didapat? Tentunya tadi dengan mengungkap fakta ekonomi ini, satu, kepastian hukum dari konsumen untuk mendapatkan bahwa produk ini halal, itu akan mudah kita dapatkan ketika proses ini dijalankan, sehingga tidak ada keraguan lagi, tidak ada isu lagi, tidak menyebabkan justru energi berputar pada masalah yang terkait dengan itu, tapi justru membangun kepada competitiveness-nya untuk memenuhi standar halal, ini. Di sini, kalau kita tarik lagi sebenarnya ini bisa merupakan apa … merupakan bagian dari nontariff barrier yang bisa dikembangkan, competitiveness untuk produk, dan sebagainya. Jadi, saya melihat apa yang didapatkan dari produsen, itu tentu ada keuntungan, kepercayaan (trust) kepada konsumen, sehingga produsen fokus kepada me ... menghasilkan produk sesuai standar halhal yang ditetapkan. Konsumen percaya bahwa apa yang didapat ini sudah tidak lagi bisa diisukan karena ketika saya mengisukan sesuatu dan itu sudah legal aspeknya ada, saya bisa menjadi masalah, ini. Jadi, kita berada pada win-win solution ke konsumen, kita mendapatkan kepastian, kepada produsen lebih fokus bekerjanya untuk meningkatkan produksi. Tidak lagi diribut ... diributkan dengan masalah-masalah yang sifatnya mungkin isu atau mungkin kesalahpahaman karena memang proses ini harus dilalui dengan pemahaman secara tersosialisasi dengan baik. Nah, berikutnya, saya melihat tidak ada pemaksaan kepada nonMuslim. Artinya, ketika barang ini beredar, saya melihat justru kalau kita tempatkan secara analisis ilmiah, produk halal itu satu rangkai dengan toyibah, baik, pasti dia ada kebaikan di situ. Nah, di sini satu ... satu sisi kita melayani umat yang memang mewajibkan dalam perintahnya untuk kemudian mengonsumsi barang halal. Satu sisi, tentunya halal ini standarnya sama sebenarnya, kalau kita perhatikan pemenuhan pada kebaikan-kebaikan terhadap produk itu untuk manusia secara menyeluruh, ini. Sehingga saya tidak melihat bahwa di situ ada sesuatu yang harus ... harus ... apa ... memaksa ini kepada yang lainnya, enggak. Kemudian tadi, barang yang tidak ... produk yang tidak memenuhi syarat sebagai standar halal, enggak bisa disertifikasi halal apa pun 18

karena itu perlu ada dukungan administrasi sebelum ada pernyataan halal dari MUI, terdokumentasi. Artinya, apa? Contoh, tadi saya jelaskan yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Sudah jelas. Tapi, justru sertifikasi ini berbicara pada konteks yang buram. Apa yang buram itu? Di dalam teknologi pangan itu kita mengenal ada bahan tambahan pangan, ada bahan penolong, yang itu merupakan modifikasi dari sebenarnya wujud nyata dari sebuah produk yang diharamkan. Sebagai contoh, babi itu akhirnya ujungnya adalah menghasilkan lard, menghasilkan gelatin, menghasilkan bahan-bahan kimia lainnya yang itu kalau dilihat secara vulgar tidak akan terlihat produk itu. Ini sebenarnya, sehingga undang-undang ini lebih memfokuskan sebenarnya mandatory. Bukan mandatory produk halal, tapi mandatory pada sertifikasi produk halal. Nah, ini dipisahkan karena itu saya menegaskan, lalu yang enggak halal gimana? Ya, tetapi bisa beredar dan ndak bisa disertifikasi karena memang jelas secara administrasi tidak memenuhi standar kehalalan dari produk yang dimaksud, itu. Sehingga, tidak keluar sertifikasi halalnya. Lah, untuk ... untuk menolong konsumen, gimana? Karena itu lalu keluarlah label, logo. Dalam hal ini, konteksnya selama ini kita melihat bahwa logo itu yang dipasang adalah logo atau label halal ini. Itu mungkin yang bisa men ... saya jelaskan dari seluruh pertanyaan beberapa hal sebagai satu bagian dari kami menjawab ini. Dan Yang Mulia, jika diizinkan, kiri, kanan saya ini memang beberapa Ahli. Kalau barangkali ingin menambahkan, menguatkan apa yang menjadi scoop kami, kami mohon untuk diizinkan atau tidak. Terima kasih. 68.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, nanti pada saatnya, Beliau bertiga ini akan dihadirkan. Apalagi sudah disumpah itu harus datang. Oh, itu dibawa-bawa itu sumpahnya. Baik, langsung ke Saksi. Silakan.

69.

SAKSI PIHAK TERKAIT: ABDUL KHOLIK Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Yang kami hormati, Pemohon dan juga pihak dari Pemerintah. Terkait dengan beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada kami selaku Saksi. Pertama adalah terkait dengan pengertian produk. Kalau kita merujuk kepada ketentuan undang-undang Pasal 1 UndangUndang JPH angka 1, memang secara teknik, legal drafting-nya dia menggunakan pendekatan stipulatif, pengertiannya. Artinya, produk itu jelas dirujuk. Apa? Yaitu adalah produk barang dan jasa, terbatas pada makanan, ya, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk 19

biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi, pengertian di sini memang kalau kita berkait dengan produk secara luas, menjadi seolah-olah pengertiannya (suara tidak terdengar jelas) hanya dibatasi produk tertentu. Sedangkan, terkait dengan pengertian, tadi ada pertanyaan jasa advokat, tentu tidak terkait dengan di sini. Adapun barang gunaan, ini kalau kita lihat di notulensinya, justru adalah dulu masuknya dari Pemerintah. Berkaitan dengan tadi, di dalam konteks perlindungan, terutama umat Muslim dalam menjalankan agamanya, apabila dia melakukan ibadah, tapi dia menggunakan barang gunaan yang mengandung unsur haram, maka itu tidak sah. Ibaratnya kalau di dalam baju atau sepatu, atau apa kemudian, itu ada hal-hal yang terkait dengan produk-produk yang mengandung unsur-unsur itu, maka ibadahnya menjadi tidak sah. Dan sesungguhnya di dalam pembahasan juga, muncul keyakinan bahwa meskipun ini adalah basisnya kehalalan adalah syariah dalam konteks adalah ketentuan Islam, tapi sesungguhnya manfaatnya adalah konteksnya tidak hanya untuk umat Muslim. Karena ajaran Islam adalah rahmatan lil ‘alamin dan itu bisa dibuktikan tadi di Amerika sejak tahun 1995 di 5 negara bagian sudah menerapkan sertifikasi halal untuk produk-produk makanan. Artinya, itu mencerminkan manfaatnya yang tidak hanya untuk kepentingan umat Islam. Yang berikutnya, menjawab pertanyaan Yang Mulia Hakim Pak Wahiduddin. Pertama, terkait dengan BPJPH dan kaitannya dengan MUI. Memang di dalam undang-undang ini memisahkan antara proses yang berkaitan dengan administratif dan berkaitan dengan subtansi kehalalan. Kaitannya dengan administratif dengan semangat undangundang ini memberikan perlindungan secara maksimal sekaligus menjamin prosesnya berjalan dengan mudah, murah, dan cepat, maka negara harus masuk dalam proses ini karena itu dibentuk namanya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang saat ini sudah dibentuk oleh Pemerintah melalui ... menjadi bagian dari unit di Kementerian Agama. Jadi perpres-nya adalah perpres Kementerian Agama, di dalamnya ada struktur tentang BPJPH. Namun memang, secara keseluruhan, mekanisme yang diatur di dalam Undang-Undang JPH belum berjalan secara penuh karena pertama, memang peraturan pemerintah pelaksanaannya belum tuntas. Yang kedua, masih ada masa transisi 5 tahun sampai November 2019, dimana undang-undang ini berlaku penuh. Dalam proses itu, dalam transisi itu sebenarnya akan berjalan proses secara bertahap untuk upaya-upaya penguatan berkaitan dengan bagaimana sertifikasi bisa berjalan. Karena itu sesungguhnya perbedaannya itu belum tampak betul. Jadi kalau sekarang sebenarnya 20

sudah muncul ada gugatan permohonan yang berkaitan dengan terhalangnya atau terhambatnya, sebenarnya belum terlalu terlihat karena ini proses seluruh undang-undang ini belum bisa dilaksanakan karena tadi, ada masa transisi 5 tahun. Yang kedua, kelembagaan sudah terbentuk, tetapi struktur dan kerangka kerjanya belum sepenuhnya terpenuhi. Yang berikutnya, Yang Mulia, berkaitan dengan pengalamanpengalaman. Memang secara pribadi, saya juga punya pengalamanpengalaman yang sampai saat ini merasa ... satu kali saya pernah bersama keluarga jalan ke Sukabumi. Malam-malam jalan, kita mau makan, kita sudah masuk ke sebuah restoran. Begitu tahu bahwa restorannya adalah ... mohon maaf ini bukan karena … apa namanya ... SARA, bukan, Pak, tapi karena kebetulan dari … apa namanya ... yang punya adalah dari golongan tertentu kami ragu, kami ragu, waduh saya tidak yakin bahwa prosesnya ini … apa namanya ... ya, akhirnya kami keluar kembali. Artinya, memang kami sebagai warga masyarakat terus terang sangat membutuhkan adanya kepastian bahwa karena restoran itu tidak memastikan jaminan halalnya ketika kami masuk, kami yakin bahwa kami ragu bahwa itu tidak halal, akhirnya kami keluar lagi. Nah, hal-hal seperti ini saya kira banyak terjadi di mana-mana kalau kita punya sedikit sensitivitas bahwa kita tahu tadi, Pak, ada cerita yang disampaikan oleh salah satu tim. Ada satu produk makanan roti basah yang tanpa sengaja tertinggal lebih satu bulan di dalam mobil, ternyata produk itu satu bulan kemudian masih dalam bentuk yang utuh, dan kemudian ketika dikonsumsi kembali masih rasanya juga enak, tapi ketika diteliti karena kebetulan beliau adalah seorang yang punya kemampuan itu, ternyata mengandung unsur banyak sekali pengawet. Dengan demikian, sesungguhnya pengertian kalau diuji secara … apa namanya ... halal dalam pengertian itu juga melindungi masyarakat, tidak hanya untuk konteks Muslim, tapi seluruh masyarakat berkaitan dengan bagaimana menjamin produk makanan tersebut, seperti contoh tadi adalah bisa halal dan toyib, halal dalam pengertian prosesnya, benar secara syar’i, tapi juga toyib, baik untuk kesehatan. Kurang-lebih demikian, Yang Mulia. 70.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik, terima kasih. Jadi Saksi dan Ahli dari Pihak Terkait, ya, sudah kita dengar. Kemudian masih ada 3 ahli yang termasuk tadi sudah disumpah, salah satunya itu wajib hadir nanti, ya, hati-hati itu jalannya, Pak, sumpahnya selalu mengikuti itu.

21

Untuk itu, sidang ditunda ya, pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017, pukul 11.00 WIB, ya, untuk mendengarkan keterangan 3 ahli Pihak Terkait. Sudah jelas, ya? Pemohon, ya? Kuasa Presiden sudah jelas, ya? Oh ya, kemudian itu keterangan tertulis, ya, paling lambat 2 hari sebelum hari sidang, artinya sebelum tanggal 20 Juli, ya. Tigatiganya ya, apalagi yang sudah disumpah itu, aduh. Ditunda lagi nanti kalau enggak masukkan ini nanti. Ya dibawa-bawa itu, Bapak ke mana dia selalu ikut, tuh. Terima kasih untuk Prof. Sukoso sama Pak Abdul Kholik ya, atas keterangannya. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 12.24 WIB Jakarta, 12 Juli 2017 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d. Yohana Citra Permatasari NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

22