RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA Nomor 6/PUU-XIV/2016 “Pembatasan Masa Jabatan dan Periodesasi Hakim Pengadilan Pajak”
I. PEMOHON Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Cabang Pengadilan Pajak. Kuasa Pemohon: Drs. R. M. Sigid Edi Sutomo, Dr. Machfud Sidik, M. Sc., dkk yang tergabung dalam Center for Strategic Studies University of Indonesia (CSSUI) atau Pusat Masalah Strategis Universitas Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKU-01/IKAHIUI/PP/2015 tertanggal 3 Desember 2015. II. OBJEK PERMOHONAN Pengujian Materiil Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU 14/2002). III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Penjelasan Pemohon mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah: 1. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah
Konstitusi
adalah
melakukan
pengujian
Undang-Undang
terhadap UUD 1945; 2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 3. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur jneis dan hierarki kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari undang-undang;
1
4. Bahwa objek permohonan adalah pengujian materiil Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU 14/2002), oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang a quo.
IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING) 1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara”. 2. Berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU/III/2005 menyatakan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu: a. adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. b. hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji. c. kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya UndangUndang yang dimohonkan untuk diuji. e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Pemohon prinsipal adalah para hakim Pengadilan Pajak yang mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban sebagaimana diatur UU 14/2002 yang sangat berkepentingan atas norma yang diujikan mengurangi dan membatasi hak-haknya yang dijamin UUD 1945; 4. Pemohon merasa berlakunya Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c UU 14/2002 yang berisi mengenai pembatasan masa jabatan dan periodesasi
hakim
pengadilan
pajak
membatasi
dan
menghalangi
kemerdekaan kehakiman dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan 2
sehingga bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945 A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN Pengujian Materiil UU 14/2002: 1. Pasal 8 ayat (3): “Ketua, Wakil Ketua dan Hakim diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan.” 2. Pasal 13 ayat (1) huruf c: “Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung karena: c. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;” B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945. 1. Pasal 24 ayat (1): “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna mengakkan hukum dan keadilan.” 2. Pasal 24 ayat (2): “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 3. Pasal 24 ayat (3): “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan kehakiman diatur dalam undang-undang.” 4. Pasal 28D ayat (1):
dengan
kekuasaan
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
3
VI. ALASAN PERMOHONAN 1. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c UU 14/2002, tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi ketua, wakil ketua, dan hakim Pengadilan Pajak, sehingga berpotensi menyebabkan berkurangnya konsentrasi dalam mengadili, memeriksa, dan memutus perkara perpajakan yang menjadi kepentingan semua wajib pajak dan aparatur pajak; 2. Bahwa
menurut
Pemohon,
rumusan
kekuasan
kehakiman
sebagai
kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana diatur Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 secara konstitusional menjadi dasar hukum yang mnegatur hakim pengadilan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak dapat berada
pada
pengaruh,
tekanan,
dan
perasaan
yang
mengurangi
konsentrasinya dan kemerdekaannya dalam menegakkan hukum dan keadilan; 3. Bahwa Pengadilan Pajak sebagai bagian dari kekuasan kehakiman yang merdeka bertujuan agar pengadilan tidak menjadi suatu alat kekuasaan tetapi menjadi alat hukum, dengan demikian menurut Pemohon, politik hukum apapun sudah semestinya dan seharusnya tidak menyebabkan Pengadilan Pajak menjadi seakan-akan di bawah kekuasaan pemerintah; 4. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (1), (2), (3) UUD 1945 saat dituangkan dalam UU 14/2002 khususnya Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c, justru diatur dengan cara membatasi atau setidaknya berpotensi membatasi pelaksanaan peradilan pajak yang merdeka karena ketua, wakil ketua, dan hakim akan terbelah konsentrasi dalam pelaksanaan kinerjanya, sehingga jelas Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c UU 14/2002 bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), (2), (3) UUD 1945; 5. Bahwa dalam konsep manajemen administrasi yang baik, ketua, wakil ketua, dan hakim tidak dibatasi periodesasi jabatan kecuali masa jabatannya yang sesuai dengan masa pensiunnya karena hal ini akan mengurangi konsentrasi hakim dalam melaksanakan kekukasaan kehakiman yang berbeda; 4
6. Bahwa menurut dalil Pemohon, Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c UU 14/2002 merupakan pasal yang potensial dikualifikasi melanggar prinsip hukum bagi terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka sekaligus bagi terwujudnya poenegakkan hukum dan keadilan bagi wajib pajak, sehingga pasal a quo bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), (2), (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
VII. PETITUM Dalam Pokok Perkara 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Menyatakan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Menyatakan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tidak mengikat secara hukum; 4. Menyatakan Pasal 13 ayat (1) huruf c Menyatakan Pasal 8 ayat (3) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sepanjang frasa, “telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun” berlaku konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang usia diartikan konsisten dan sama dengan ketua, wakil ketua, dan hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yaitu 67 (enam puluh tujuh) tahun; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 5
