RINGKASAN PERBAIKAN PERMOHONAN Nomor 7/PUU-XIV/2016 Periodesasi Jabatan Kepala Daerah Aceh I. PEMOHON Darmili Kuasa Hukum Safaruddin, SH., Denny Agustriarman, SHI, Heny Naslawaty, SH, Arifin, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2015. II. OBJEK PERMOHONAN Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah: -
Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
-
Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
-
Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
1
IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING) Pemohon adalah perseorangan warga Indonesia yang pernah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Simeulue selama dua periode, dan sekarang adalah anggota DPRK Kabupaten Simeulue adalah orang yang ingin mencalonkan diri menjadi calon Bupati/Kepala Daerah di Kabupaten Simeulue pada tahun 2017 yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sehingga Pemohon tidak dapat lagi mencalonkan diri sebagai Calon Bupati/Kepala Daerah di Kabupaten Simeulue pada tahun 2017. V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945 A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN Norma materiil yaitu: Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh: “(2) Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan” B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945. 1) Pasal 18B: “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undangundang”. 2) Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 3) Pasal 28D ayat (3) “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.
2
VI. ALASAN PERMOHONAN 1. Provinsi Aceh merupakan daerah Istimewa dan Khusus, sama seperti Provinsi Yogyakarta, DKI Jakarta dan Provinsi Papua yang diberikan hak hak istimewa dan khusus terhadap provinsi tersebut sebagaimana di sebut dalam Pasal 18B UUD 1945; 2. Menurut Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, kemungkinan bagi suatu daerah untuk diperlakukan secara khusus yang bukan hanya urusan periodesasi jabatan kepala daerah, hanya dapat diberlakukan terhadap daerah khusus yang bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang (Putusan MK Nomor 33/PUU-VIII/2010, hal 137); 3. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat khususnya dalam penerapan syariat islam dan penyelenggaraan adat dan istiadat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur; 4. Islam tidak mengatur secara spesifik tentang masa jabatan seorang pemimpin politik. Hal ini menujukkan bahwa Islam memiliki sifat universal yang untuk hal-hal spesifik terkait kepentingan umat diberikan kebebasan kepada umat itu sendiri untuk merumuskan yang terbaik bagi mereka. Dalam praktik politik di masa Nabi Muhammad masih hidup jabatan politik sebagai kepala Negara Madinah dijabat oleh Nabi serta empat orang sahabat Nabi (khulafaurrasyidin) sampai akhir hayat. 5. Sejauh seseorang masih sangat kuat, sehat jasami dan rohani serta dibutuhkan oleh umat untuk menjadi pemimpin, maka yang bersangkutan tetap dibenarkan untuk melanjutkan masa memimpin; 6. Dalam jabatan kesultanan Aceh dari zaman kerajaan tidak mengenal periodeisasi masa jabatan, dan adat tersebut juga masih melekat dan menjadi turun temurun bagi masyarakat di Aceh.
3
VII. PETITUM 1. Mengabulakan permohonan Pemohonan untuk seluruhnya; 2. Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) bertentangan dengan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau konstitusional bersyarat (Conditionally Constitutional) 1. Mengabulakan permohonan Pemohonan untuk seluruhnya; 2. Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) bertentangan dengan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersayarat sepanjang tidak dimaknai “Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama setelah jeda satu periode”; 3. Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama setelah jeda satu periode”; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 4
Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
5
