KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
LAMPIRAN I
SURAl EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE- 77 /PJ/2015
TENTANG TINDAK LANJUT ATAS SURAT PEMBERITAHUAN YANG DITERIMA Dl UNIT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN
1
Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-77 /PJ/2015 Tanggal:23 Desember 2015
PROSEDUR PEMBERIAN NOTIFIKASI Dl UPDDP A. Deskripsi:
Prosedur ini menguraikan tentang tata cara pemberian notifikasi yang dilakukan oleh PPDDP dan/atau KPDDP terhadap SPT yang termasuk dalam kriteria SPT Lanjut dengan Notifikasi (LON). B. Prosedur Kerja: 1. Petugas Pengecek Kelengkapan dan Pemilahan (sortir) menerima SPT dari KPP dan menindaklanjuti sesuai SOP Tata Cara Penatausahaan Kemasan di Gudang Sementara Pemindaian dan SOP Tata Cara Penyiapan Dokumen. Dalam hal SPT termasuk dalam kriteria dapat diolah, SPT ditindaklanjuti dengan SOP Tata Cara Pemindaian Dokumen. Dalam hal SPT termasuk dalam kriteria tidak dapat diolah/dikembalikan, SPT disampaikan ke Seksi Pemindaian Dokumen untuk ditindaklanjuti dengan SOP Tata Cara Pengembalian Berkas SPT melalui sistem di Seksi Pemindaian Dokumen, selanjutnya mengikuti prosedur nom or 4. Dalam hal SPT termasuk dalam kriteria dapat diolah dengan notifikasillanjut dengan notifikasi (LON), SPT disampaikan ke Seksi Pemindaian Dokumen. 2. Seksi Pemindaian Dokumen memberi notifikasi atas SPT melalui aplikasi, selanjutnya menindaklanjuti SPT LDN sesuai SOP Tata Cara Pemindaian Dokumen. 3. KPP menindaklanjuti notifikasi sesuai dengan Prosedur Tindak Lanjut atas Notifikasi di KPP. 4. Seksi Pemindaian Dokumen menyampaikan dokumen atau kemasan SPT yang siap dikembalikan ke KPP, ke Seksi Pengumpulan dan Penerimaan Dokumen/Seksi Verifikasi Dokumen. 5. Seksi Pengumpulan dan Penerimaan Dokumen/Seksi Verifikasi Dokumen menyampaikan dokumen atau kemasan SPT yang siap dikembalikan ke KPP sesuai SOP Tata Cara Pengembalian Berkas SPT Manual.
C . Bagan Arus (Flowchart)
PROSEDUR PEMBERIAN NOTIFIKASI Dl UPDDP
Petugas Pengecek Kelengkapan dan Pemilahan (Sortit}
Seksi Pengumpulan dan Penerimaan Dokumen/ Seksi Verifikasi Dokumen
> - - - - -- - -- + --
Seksi Pemindaian Dokumen
Tidakt- - - - - - - - - - t --+1
Menyampaikan Dokumen atau Kemasan SPT siap dikembalikan ke KPP
Ya
>--------_,----Ya---J~-------~~
Memberi n.otifikasi melalui aplikasi
Tidak
Tata Cara Tindak Lanjut atas Notifikasi di KPP
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
LAMPIRAN II
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE- 77 /PJ/2015
TENTANG TINDAK LANJUT ATAS SURAT PEMBERITAHUAN YANG DITERIMA Dl UNIT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN
t
Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE- 7 7 /PJ/2015 Tanggal: 23 Desember 2015
PROSEDUR TINDAK LANJUT ATAS NOTIFIKASI 01 KPP
A. Deskripsi: Prosedur ini menguraikan tentang tata cara tindak lanjut atas notifikasi yang dilakukan oleh KPP terhadap SPT yang termasuk dalam kriteria SPT Lanjut dengan Notifikasi (LON). B. Prosedur Kerja: 1. UPDDP memberikan notifikasi atas SPT yang termasuk dalam kriteria SPT LON sesuai Prosedur Pemberian Notifikasi di UPDDP. 2. Account Representative 111111/IV atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan menerima notifikasi dari UPDDP, kemudian melakukan identifikasi ~1tas tindak lanjutnya. Dalam hal jumlah kurang atau lebih bayar yang tercantum dalarn Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) berbeda dengan isian dalam SPT maka ditindaklanjuti dengan menerbitkan BPS/LPAD pengganti sesuai dengan SOP Tata Cara Penerbitan BPS Pengganti. Atas SPT LON yang tidak diterbitkan BPS/LPAD pengganti dan terdapat data lain terkait Wajib Pajak, maka ditindaklanjuti sesuai dengan Tata Cara Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan. Atas SPT LON yang tidak diterbitkan BPS/LPAD pengganti dan tidak terdapat data lain terkait Wajib Pajak, maka diidentifikasi kelengkapan SPT ยท ya1ng belum disampaikan Wajib Pajak. 3. Account Representative 11/111/IV atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan membuat konsep surat imbauan meminta kelengkapan SPT dan meneruskan ke Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi 111111/IV atau Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. 4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi 111111/IV atau Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan meneliti dan memaraf konsep surat imbauan dan meneruskan ke Kepala KPP. 5. Kepala KPP meneliti dan menandatangani surat imbauan untuk melengkapi SPT kemudian disampaikan ke Wajib Pajak melalui Kepala Subbagian Umum dengan SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP. '
6. Dalam hal surat imbauan untuk melengkapi SPT kempos maka KPP mengirim ulang surat imbauan untuk melengkapi SPT.
7. Dalam hal surat imbauan untuk melengkapi SPT tidak kempos dan Wajib Pajak tidak merespon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja maka Account Representative 111111/IV atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan membuat konsep surat pemberitahuan SPT tidak disampaikan, kemudian diteruskan ke Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi 11/111/IV atau Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. 8. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi 11/111/IV atau Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan meneliti dan memaraf konsep surat pemberitahuan SPT tidak disampaikan dan diteruskan ke Kepala KPP . 9. Kepala KPP meneliti dan menandatangani surat pemberitahuan SPT tidak disampaikan dan diteruskan ke Kepala Subbagian Umum. 10. Kepala Subbagian Umum menyampaikan surat pemberitahuan disampaikan dengan SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP. 11 . Selesai.
SPT
tidak
C. Bagan Arus (Flowchart)
PROSEDUR TINDAK lANJUT ATAS NOTIFIKASI 01KPP
WajibPajak
ACGOunt Representative IIIIIIIIV atau Pelaksana Seksi Ekslensilikasi dan Penyuluhan
Kepala Seksi Pengawasan dan Konsullasi 111111/lV alau KepalaSeksi Ekslensifikasi Seksi Pelayanan SubBagian Umum
KepalaKPP
UPOOP
danPenyuluhan Mthl
l
Meni>ualkoo;ep
swat idak~~ SP!diafgjap ilat4sanj)d3n
I~
l
ya
Selesai
koiiSEpSlrai pentefiahtoo SP!d'
l./'
__J
