SALINAN
WALIKOTA BATU PROVINSI JAWA TIMUR KEPUTUSAN WALIKOTA BATU NOMOR : 188.45/51/KEP/422.012/2015 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2015
WALIKOTA BATU, Menimbang
: bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
sesuai
dengan
tugas
dan
fungsinya,
perlu
menetapkan Keputusan Walikota Batu tentang Biaya Perjalanan Dinas bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Batu Tahun Anggaran 2015; Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2001
Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118); 3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara
Indonesia
Tahun
(Lembaran 2003
Negara
Nomor
47,
Republik Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4.
Undang-Undang
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
2004
Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5.
Undang-Undang Pemeriksaan
Nomor
15
Pengelolaan
Keuangan
Negara
Indonesia
Tahun
Tahun dan
(Lembaran 2004
2004
tentang
Tanggung
Jawab
Negara
Nomor
66,
Republik Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan
Nasional
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 4421); 7.
Undang-Undang
Nomor
12
Pembentukan
Peraturan
Tahun
2011
tentang
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233); 8.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2014
Nomor
244,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Pemerintah
telah
diubah
Pengganti
dengan
Undang-Undang
Peraturan Nomor
2
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 9.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Republik Tambahan
Pemerintahan
Indonesia
Tahun
Lembaran
Negara
(Lembaran 2014
Negara
Nomor
Republik
292,
Indonesia
Nomor 5601); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Republik Tambahan
Keuangan Indonesia
Daerah Tahun
Lembaran
Negara
(Lembaran 2005
Negara
Nomor
Republik
140,
Indonesia
Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelayanan
Penyusunan Minimal
dan
Penerapan
(Lembaran
Negara
Standar Republik
Biaya Perjalanan Dinas TP PKK Tahun 2015 hlm 2 dari 5 hlm…
Indonesia
Tahun
2005
Nomor
150,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tambahan
Lembaran
Tahun
2010
Negara
Nomor
Republik
123,
Indonesia
Nomor 5165); 14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011
tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-Undangan; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban
Bendahara
Serta
Penyampaiannya; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 18. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batu; 19. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 20. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 21. Peraturan Walikota Batu Nomor 34 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2015; 22. Peraturan Walikota Batu Nomor 41 Tahun 2014 tentang
Penjabaran
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; Biaya Perjalanan Dinas TP PKK Tahun 2015 hlm 3 dari 5 hlm…
23. Keputusan
Walikota
Batu
180/89/KEP/422.012/2013 Pengurus
Tim
tentang
Penggerak
Nomor: Pembentukan
Pemberdayaan
dan
Kesejahteraan Keluarga (PKK) Masa Bakti Tahun 2012-2017; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU
: Biaya Perjalanan Dinas bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota
Tim
Penggerak
Pemberdayaan
dan
Kesejahteraan Keluarga Kota Batu Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut: A. Uang Harian Luar Daerah (Dalam Provinsi): 1. Ketua Tim Penggerak PKK sebesar,-------------------Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah); 2. Wakil
Ketua,
Sekretaris/Wakil
Sekretaris,
Bendahara, dan Pengurus Tim Penggerak PKK lainnya sebesar, -----------------------------------------Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); 3. Bantuan Transport sebesar, ---------------------------Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); 4. Penginapan Ketua TP PKK sebesar, ------------------Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); 5. Penginapan Sekretaris,
Wakil
Ketua,
Bendahara,
dan
Sekretaris/Wakil Pengurus
Tim
Penggerak PKK lainnya sebesar, ----------------------Rp500.000,00 (lima ratus rupiah). B. Uang
Harian
Dalam
Wilayah
Malang
Raya,
Kabupaten/Kota Malang): 1. Ketua Tim Penggerak PKK sebesar,------------------Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah); 2. Wakil Ketua,
Sekretaris/Wakil Sekretaris,
dan
Pengurus Tim Penggerak PKK lainnya sebesar, ---Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah); C. Uang Harian Luar Daerah (Luar Provinsi): 1. Ketua Tim Penggerak PKK sebesar,-------------------Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah); 2. Wakil
Ketua,
Sekretaris/Wakil
Sekretaris,
Bendahara, dan Pengurus Tim Penggerak PKK Biaya Perjalanan Dinas TP PKK Tahun 2015 hlm 4 dari 5 hlm…
lainnya sebesar, -----------------------------------------Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah); 3. Bantuan Transport sebesar, ---------------------------Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); 4. Penginapan Ketua TP PKK sebesar, ------------------Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); 5. Penginapan Sekretaris,
Wakil
Ketua,
Bendahara,
Sekretaris/Wakil
dan
Pengurus
Tim
Penggerak PKK lainnya sebesar, ----------------------Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). KEDUA
: Membebankan
biaya
perjalanan
dinas
sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini pada Anggaran
Pendapatan
Anggaran
2015
Masyarakat,
dan
pada
Belanja Badan
Perempuan
Daerah
Tahun
Pemberdayaan
dan Keluarga Berencana
dengan Kode Rekening Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.11.1.11.01.18.01.5.2.2.15.02 KETIGA
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2015
dengan
terdapat
ketentuan
kekeliruan
apabila
akan
di
kemudian
dilakukan
hari
perbaikan
sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Batu pada tanggal 11 Februari 2015 WALIKOTA BATU, ttd EDDY RUMPOKO Tembusan Yth: Sdr. 1. Inspektur Kota Batu; 2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Batu; 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu; 4. Ketua TP PKK Kota Batu.
Biaya Perjalanan Dinas TP PKK Tahun 2015 hlm 5 dari 5 hlm…
